JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

"Tentu kita mengapresiasi ya langkah yang dilakukan oleh Presiden Pak Prabowo menghapuskan utang-utang untuk para UMKM, petani, nelayan," kata Saan di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Saan, lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 menjadi salah satu langkah konkret wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

Terlebih, menurut Saan saat ini memang diperlukan komitmen yang keberpihakan kepada masyarakat.

"Karena memang dalam situasi seperti hari ini, komitmen dan keberpihakan kepada mereka itu harus diwujudkan dalam langkah yang konkret. Presiden dalam hal ini Pak Prabowo sudah menunjukkan komitmen keberpihakannya," ucap Saan.

Wakil Ketua DPR RI itu berharap para petani, nelayan, dan UMKM bisa fokus mengembangkan usahanya setelah lepas dari utang.

"Sehingga ke depannya mereka bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha-usaha mereka dengan baik dan ini tentu langkah yang patut kita apresiasi," ujar Saan.

Diketahui, penghapusan utang macet ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan PP ini dibuat agar pihak bank memiliki legitimasi maupun payung hukum untuk menghapus piutang yang tidak perform.

Harapannya, UMKM yang terdampak dalam penghapusan bisa mengajukan pinjaman kembali.

"Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing," kata Maman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) malam.

Adapun UMKM lainnya tersebut, antara lain UMKM mode/busana, kuliner, dan industri kreatif.

Maman menambahkan, jumlah maksimal penghapusan ini sebesar Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perseorangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengingatkan pemerintah agar menghitung dampak penghapusan utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

Ia menegaskan, pemerintahan Prabowo harus hati-hati mengeksekusi kebijakan ini agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan keuangan negara di masa depan.

“Pada prinsipnya niatan baik pemerintah ini tetap harus dilaksanakan dengan berlandaskan kehati-hatian, transparan dan tepat sasaran, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang tidak diinginkan,” ujar Rajiv di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Berdasarkan data OJK hingga Agustus 2024, kata Rajiv, kredit macet di sektor pertanian mencapai Rp 10,75 triliun. Di sektor perikanan berjumlah sebesar Rp. 1,11 triliun.

Sementara itu, total kredit di sektor perikanan mencapai Rp 517,253 triliun dan Rp 20,49 triliun pada sektor pertanian.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan UMKM yang mendapatkan fasilitas penghapusan utang ini benar-benar layak.

Rajiv pada prinsipnya mendukung penuh upaya pemerintah memutihkan kredit mangkrak ratusan ribu petani dan nelayan kecil, karena selama ini mereka terjebak dalam siklus utang akibat biaya produksi pertanian atau ongkos melaut yang tinggi.

“Penghapusan utang adalah solusi konkret bagi Petani dan nelayan kecil yang kerap terjebak dalam siklus utang yang sulit diatasi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, mereka menghadapi tantangan besar, seperti fluktuasi harga komoditas, gagal panen, cuaca buruk, hingga minimnya akses ke teknologi dan modal usaha yang memadai,” ujar Rajiv.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jawa Barat (Jabar) ini menilai, langkah pemerintah tersebut akan terasa langsung dan berdampak positif pada petani dan nelayan.

Terlebih, petani dan nelayan merupakan tulang punggung kelangsungan program ketahanan pangan nasional yang digagas Prabowo.

“Petani dan nelayan adalah ujung tombak ketahanan pangan bangsa ini, dengan meringankan beban utang mereka, kita turut mendukung kesejahteraan dan stabilitas sektor pertanian dan kelautan yang sangat penting bagi negara,” ujar Rajiv.

Dia berharap kebijakan ini segera diimplementasikan secara efektif agar para petani dan nelayan kecil dapat kembali produktif mendukung program pangan nasional.

Diketahui, penghapusan utang macet ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan PP ini dibuat agar pihak bank memiliki legitimasi maupun payung hukum untuk menghapus piutang yang tidak perform.

Harapannya, UMKM yang terdampak dalam penghapusan bisa mengajukan pinjaman kembali.

"Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing," kata Maman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) malam.

Adapun UMKM lainnya tersebut, antara lain UMKM mode/busana, kuliner, dan industri kreatif.

Maman menambahkan, jumlah maksimal penghapusan ini sebesar Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perseorangan.

Bisnis.com,JAKARTA — Rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan hapus tagih utang jutaan UMKM, khususnya petani dan nelayan di Tanah Air, niscaya menghadirkan pekerjaan rumah baru bagi industri penjaminan.

PR itu datang ketika sektor jasa keuangan ini tengah berbenah demi mengatasi berbagai macam tantangan agar mampu berkembang sesuai target yang ditetapkanOtoritas Jasa Keuangandalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024–2028.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya masih menjadi sorotan pembaca.

Salah satu syarat dalam penghapusan utang itu adalah perbedaan nilaui yang ditetapkan pemerintah terhadap badan dan perseorangan.

Selain itu, pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro soal penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak harus pulang ke Indonesia usai lulus kuliah juga banyak diminati pembaca.

1. Prabowo Hapus Utang Petani-Nelayan, Rp 500 Juta untuk Badan, Rp 300 Juta untuk Perseorangan

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

Adapun UMKM lainnya tersebut, antara lain UMKM mode/busana, kuliner, dan industri kreatif. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada kriteria tertentu yang dilihat dalam penghapusan utang ini.

Jumlahnya pun maksimal Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perseorangan.

Selain itu, penghapusan utang hanya menyasar 1 juta UMKM yang sudah terdaftar dalam daftar penghapusbukuan himpunan bank-bank milik negara (Himbara).

"Memang ada kurang lebih sekitar 1 jutaan orang, diberikan sebuah penghapusan utang piutang, yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara," kata Maman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) malam.

"Nah, rata-rata untuk badan usaha maksimal Rp 500 juta, yang utang piutangnya 500 juta. Untuk perorangan maksimal Rp 300 juta," ujar Maman.

Ia menyatakan, penghapusan utang hanya berlaku bagi UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, maupun perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, yaitu gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19.

Sementara itu, bagi debitur yang masih mampu bayar, tidak termasuk dalam kategori UMKM yang dihapus utangnya.

2. Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus Pulang ke Indonesia

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak harus pulang ke Indonesia usai lulus kuliah.

Menurut Satryo, pemerintah memberi kebebasan bagi peraih beasiswa LPDP untuk berkarya di mana pun. Termasuk, jika ingin bekerja pada perusahaan yang baik yang berada di luar negeri.

"Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Satryo mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air.

Terlebih, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih," kata Satryo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghapus utang macet untuk pelaku UMKM di pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan sebagai terobosan yang ditunggu-tunggu oleh publik.

“Ya kalo dari sisi DPR sebagai wakil rakyat tentunya itu memang terobosan yang ditunggu-tunggu masyarakat dan bermanfaat bagi para pelaku usaha,” ujar Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (6/11/2024).

Menurut Dasco, banyak pelaku UMKM yang terlilit utang karena terimpit keadaan ekonomi, misalnya akibat pandemi Covid-19 yang sebelumnya melanda Indonesia. Selain itu, terdapat pula petani yang berutang karena merugi imbas gagal panen.

Setelahnya, para pelaku UMKM pun kesulitan mengajukan pinjaman untuk kembali memulai ataupun mengembangkan usahanya, lantaran terdapat tunggakan.

“Kalau saya berbicara dengan pemerintah bahwa ini karena satu dan lain hal sebenarnya. Utang-utang daripada UMKM dan pelaku usaha yang diringankan itu sebenarnya karena kebanyakan force majeure. Ada yang karena Covid-19, ada yang karena gagal panen,” kata Dasco.

“Sehingga dengan tunggakan mereka kemudian akan susah mendapatkan pinjaman, walaupun kemudian usahanya saat ini sedang prospek. Kira-kira begitu, sehingga perputarannya menjadi lambat,” sambungnya.

Dasco pun berharap kebijakan yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto ini dapat mengurangi beban masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan perputaran ekonomi.

“Dengan adanya keringanan ini kita harapkan bahwa selain memang bebannya sudah berkurang. Perputarannya bisa berjalan bagus kalau kemudian bisa dibantu lagi oleh bank,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kebijakan baru dari Prabowo ini dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 di Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024)

Prabowo menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

Ia berharap, penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.

Ia pun berharap, para petani dan nelayan itu dapat lebih berdaya guna. Hal-hal teknis terkait persyaratan yang dipenuhi untuk program ini akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.

“Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara," jelas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah membuat program lanjutan setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

Berdasarkan PP tersebut, pemerintah menghapus utang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

“Langkah ini harus disertai dengan upaya komprehensif untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi kecil dan menengah,” ujar Daniel dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

“Pemerintah perlu memberikan program terbaik untuk mereka, agar bisa bertahan dari beratnya dinamika ekonomi dan meningkatkan daya saing,” sambung dia.

Baginya, penghapusan utang itu merupakan solusi sementara untuk membantu UMKM bisa bertahan.

Pemerintah, lanjut Daniel, harus bisa mencari jalan keluar lain untuk juga membuat UMKM menghadapi tantangan ke depan.

“Harus bisa dipetakan akar masalah yang dihadapi masyarakat dari sektor riil, seperti akses pasar, peningkatan produktivitas, stabilitas harga, dan dukungan teknologi,” tutur dia.

Sebab, UMKM juga membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk membesarkan usahanya.

Daniel melihat, pemerintah harus berpikir agar UMKM bisa berdiri sendiri tanpa bantuan.

“Dengan demikian UMKM dapat tumbuh lebih mandiri, tanpa harus bergantung pada kebijakan penghapusan utang,” imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghapus piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya merupakan terobosan yang luar biasa.

Muzani menyebut kebijakan itu sangat membantu rakyat yang selama ini terbebani utang bank.

"Saya kira itu sebuah terobosan yang luar biasa. Dan bagi kami itu sangat membantu rakyat dan masyarakat yang terbebani akibat utang yang berkepanjangan dengan bank," ujar Muzani di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Muzani berharap, dengan dihapusnya utang para pelaku UMKM itu, semangat untuk kalangan di tingkat bawah bisa tumbuh kembali.

Adapun total ada 1 juta pelaku UMKM yang mendapat keringanan penghapusan utang ini.

"Mudah-mudahan dengan begitu maka semangat yang diharapkan untuk tumbuh bagi ekonomi tingkat bawah bisa lebih baik lagi," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menghapus piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Penghapusan piutang macet ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

"Saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Selasa.

Ia menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

Dia berharap, penghapusan piutang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.

Ia pun berharap, para petani dan nelayan itu dapat lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara.

Namun hal-hal teknis terkait persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.

"Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Setelahnya, Prabowo lantas menandatangani beleid tersebut di hadapan perwakilan petani hingga nelayan, serta para menteri yang hadir, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto buat menghapus utang bagi debitur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), petani, dan nelayan dengan syarat menuai banyak perhatian publik.

Meski digadang-gadang sebagai upaya meringankan beban ekonomi pelaku UMKM, petani dan nelayan, program ini tak berlaku bagi semua debitur.

Mesti Ada serangkaian kriteria seleksi ketat guna memastikan bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Proses ini bertujuan mencegah terjadinya moral hazard akibat pemahaman keliru di masyarakat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyampaikan, skema penghapusan utang sebaiknya bersifat parsial dan diterapkan pada debitur-debitur tertentu.

"Dari target 6 juta debitur petani dan nelayan, ujungnya akan diseleksi oleh lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan lembaga mikro lainnya," kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Seleksi ketat ini, kata Bhima, perlu mempertimbangkan manajemen risiko yang diterapkan lembaga keuangan.

Menurut Bhima, ada beberapa aspek yang patut diperiksa sebelum menerapkan penghapusan utang, mulai dari kemampuan bayar debitur, riwayat kelancaran pembayaran, sampai apakah debitur tersebut pernah mengikuti restrukturisasi kredit saat pandemi.

"Kriteria debitur yang sifatnya sudah mendapat program restrukturisasi pandemi tapi masih sulit melunasi pokok dan bunga utang, maka bisa dilanjutkan ke write off atau penghapusan utang," ujar Bhima.

Bhima juga mengungkapkan, program penghapusan utang dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Sebab publik mengira semua petani dan nelayan otomatis mendapat fasilitas penghapusan utang, padahal tidak demikian.

“Ini repotnya. Harusnya disebutkan detil kriteria dulu, jadi tidak timbul moral hazard karena salah pilih debitur,” ucap Bhima.

Moral hazard menjadi perhatian utama karena keliru dalam memilih penerima manfaat dapat berdampak pada sistem keuangan dan efektivitas program ini sendiri.

Bhima mengingatkan pentingnya transparansi dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima penghapusan utang. Menurutnya, transparansi kriteria dapat mengurangi kesalahpahaman publik dan menjaga kepercayaan pada program pemerintah.

Bhima menegaskan, lembaga keuangan perlu berkomitmen dalam proses seleksi. Pemilihan debitur harus dilakukan secara cermat agar program ini tidak membebani lembaga keuangan.

"Tahapan seleksi tentu mempertimbangkan manajemen risiko lembaga keuangan," kata Bhima.

Program penghapusan utang bagi petani dan nelayan diharapkan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan dukungan. Namun, proses ini harus dilakukan hati-hati agar tujuan baik program tidak berbalik menjadi bumerang akibat ketidakpahaman masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengesahkan kebijakan menghapus utang macet usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya.

Kebijakan itu tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024).

Akan tetapi, pemerintah menetapkan syarat buat penghapusan utang terhadap pelaku UMKM, nelayan, dan petani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI) berharap persyaratan kebijakan penghapusan utang bagi pelaku UMKM, petani dan nelayan tidak rumit.

Ketua Umum AKUMANDIRI, Hermawati Setyorinny, menyebut kebijakan ini dapat menjadi angin segar jika diterapkan tanpa hambatan birokrasi dan syarat berbelit.

"Hanya saja kami belum tahu apakah nanti ada syarat kriteria tertentu untuk mendapatkan penghapusan? Karena jika ada syarat kriteria tertentu belum tentu semua bisa mendapatkan manfaat kebijakan ini," kata Hermawati saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Hermawati menyatakan dukungan penuh bagi kebijakan ini karena selaras dengan upaya pemerintah mendorong ketahanan pangan dan kemandirian di sektor pangan. Namun, Hermawati menekankan pentingnya penerapan tanpa diskriminasi, agar sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan dapat merasakan manfaat nyata.

"Semoga kebijakan ini benar-benar dilaksanakan kepada semua pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan, juga mereka diberikan kemudahan untuk mendapatkan bibit dan pupuk," ujar Hermawati.

Hermawati juga berharap pemerintah menyediakan bantuan lebih luas dalam hal alih teknologi, yang dinilai krusial untuk memajukan sektor pangan dan perikanan.

Dukungan teknologi modern dianggap dapat meningkatkan kualitas dan hasil produksi petani dan nelayan, menciptakan dampak jangka panjang pada ketahanan pangan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengesahkan kebijakan menghapus utang macet usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya.

Kebijakan itu tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi petani menyambut baik penghapusan piutang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor pertanian hingga perikanan yang aturannya sudah diteken Presiden Pravowo Subianto.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, penghapusan piutang kelompok petani hingga nelayan itu merupakan langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan.

"Karena utang itu akan jadi beban, sehingga petani itu tidak progresif untuk meningkatkan produktivitas karena tertekan dari utang-utang sebelumnya," kata Gulat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurut Gulat, ketahanan pangan ini sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, yang dimulai dari ketahanan ekonomi petani dan nelayan.

Ia berharap, PP soal penghapusan piutang macet itu segera ditindaklanjuti kementerian terkait agar cepat terealisasi.

Sementara, Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia Arief Zamroni menyebut, pemerintah sudah membuat langkah besar dan menunjukkan keberpihakan kepada petani.

Sebab dengan adanya utang macet, para petani selama ini sulit bergerak.

"Memang plafonnya belum dibicarakan spesifik, kami harap petani bisa bernapas dengan lega dan nelayan UMKM," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo menghapus piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Penghapusan piutang macet ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, tidak semua UMKM yang diberi keringanan penghapusan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Penghapusan piutang macet ini hanya berlaku bagi UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, yang memang sudah ada dalam daftar penghapusbukuan oleh himpunan bank-bank milik negara (Himbara).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menuturkan, PP ini dibuat agar pihak bank memiliki legitimasi maupun payung hukum untuk menghapus piutang yang tidak perform.

Harapannya, UMKM yang terdampak dalam penghapusan bisa mengajukan pinjaman kembali.

"Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing. Nah, itu yang mau coba kita pulihkan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," tutur Maman.

Berdasarkan data, ada 1 juta UMKM yang terdaftar dalam penghapusbukuan bank. Rerata jumlah piutang yang dihapus berjumlah maksimal Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan dengan tenor 10 tahun.

Penghapusbukuan ini pun hanya berlaku bagi UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, maupun perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, yaitu gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19.

Ia memastikan, penghapusan piutang tidak pakai APBN.

Adapun realisasinya bakal dilakukan secepatnya usai PP terbit, mengingat daftar penghapusan piutang sudah dimiliki perbankan. Pemerintah kata dia, akan berkoordinasi untuk mendetilkan dan memverifikasi daftar tersebut dengan Bank Himbara.

"Kurang lebih nanti estimasi ya, mungkin kalau dilihat ada sekitar 1 jutaan (UMKM), kurang lebih nanti ada plus minus sekitar Rp 10 triliun. Jadi ini enggak ada sama sekali melalui APBN kita penghapusbukuan piutang di bank," jelas Maman.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan kebijakan hapus utang macet di masa lalu tidak diberikan ke seluruh pelaku UMKM, termasuk petani dan nelayan di Indonesia.

"Tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang piutangnya, ini (buat) memang betul-betul tidak bisa tertolong kembali," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Maman menegaskan kebijakan itu hanya menyasar para pelaku UMKM, nelayan, petani yang terdata sementara di mana jumlahnya kurang lebih 1 juta orang.

Satu jutaan orang itu merupakan pelaku UMKM di bidang perikanan dan pertanian yang terpuruk akibat dampak dari pandemi covid-19) hingga bencana alam.

Maman pun merinci kebijakan ini hanya untuk para pelaku UMKM, nelayan, dan petani yang berutang Rp500 juta bagi badan usaha, serta Rp300 juta untuk utang perseorangan.

Ia menyebut hapus buku dan hapus tagih utang lama UMKM adalah bagian dari stimulus pemerintah. Kebijakan ini dilakukan demi memastikan kegiatan ekonomi bisa berputar kembali.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang masa lalu UMKM, termasuk petani dan nelayan. Kebijakan itu tertuang dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada hari ini, Selasa (5/11).

Prabowo menyebut keputusan itu ia ambil usai mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani hingga UMKM. Ia berharap kebijakan itu dapat membantu rakyat khususnya produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan.

Adapun perihal hal-hal teknis seperti persyaratan untuk penghapusan kredit atau utang macet akan didetailkan melalui aturan di kementerian/lembaga terkait.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan, ada 1 juta pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, dan perikanan yang diberi keringanan penghapusan utang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Maman menyebut langkah ini sebagai simbol keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada pelaku UMKM.

"Ada kurang lebih 1 jutaan orang," ujar Maman di Istana, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Maman menjelaskan, piutang macet yang dihapus maksimal Rp 500 juta untuk badan usaha, dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Dia mengingatkan para pelaku UMKM yang mendapat keringanan ini hanya mereka yang terkena masalah, mulai dari Covid-19, bencana alam, dan gempa bumi.

"Jadi ini tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang piutang. Ini yang betul-betul tidak bisa tertolong lagi," ucapnya.

"Artinya bagi pelaku UMKM lainnya yang memiliki, dan dinilai bank Himbara kita memiliki kekuatan untuk terus jalan, ya tidak diberikan," imbuh Maman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menghapus piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Penghapusan piutang macet ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

"Saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Selasa.

Ia menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

Dia berharap, penghapusan piutang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.

Ia pun berharap, para petani dan nelayan itu dapat lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara.

Namun hal-hal teknis terkait persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.

"Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Setelahnya, Prabowo lantas menandatangani beleid tersebut di hadapan perwakilan petani hingga nelayan, serta para menteri yang hadir, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.