Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen Israel, Knesset, telah meloloskan rancangan undang-undang yang secara tegas membatasi UNRWA, organisasi utama PBB yang mendukung warga Palestina. Hal tersebut mengancam lambatnya aliran bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi di wilayah Palestina.

Mengutip Bloomberg pada Selasa (29/10/2024), keputusan untuk melarang Badan Bantuan PBB atau UN Relief and Works Agency (UNRWA) terjadi ditengah seruan baru dari sekutu Israel di Eropa, Kanada, Australia, dan Jepang untuk tidak melanjutkan undang-undang tersebut.

Selain itu, AS juga telah mendorong Israel untuk meningkatkan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza, dengan mengatakan bahwa undang-undang AS mungkin mengharuskan pengurangan aliran senjata Amerika ke Israel kecuali situasinya membaik.

RUU tersebut, yang menjadi final setelah disetujui pada pembacaan kedua dan ketiga oleh Knesset, melarang aktivitas badan tersebut di wilayah Israel.

Meskipun secara teknis wilayah tersebut tidak mencakup Gaza dan Tepi Barat, pergerakan UNRWA akan sangat terpengaruh karena operasional harian dan logistiknya memerlukan koordinasi dengan Israel dan penggunaan tanah serta titik penyeberangan yang dikuasai Israel.

"Proposal tersebut melarang UNRWA menjalankan perwakilan apa pun, memberikan layanan apa pun, atau melakukan aktivitas apa pun, secara langsung atau tidak langsung, di dalam wilayah kedaulatan Israel," menurut pernyataan Knesset, dilansir dari Bloomberg pada Selasa (29/10/2024).

Undang-undang tersebut mulai berlaku 90 hari setelah ditetapkan.

UNRWA, dengan gudang, kendaraan, dan tenaga kerja yang mapan, telah secara aktif memimpin distribusi bantuan kepada lebih dari 90% penduduk Gaza yang mengungsi akibat serangan Israel selama puluhan tahun ke Palestina. Israel melarang organisasi tersebut beroperasi di Gaza utara, tempat sekitar 200.000 hingga 300.000 warga Palestina masih berada di tengah kesulitan.

Penjabat kepala kemanusiaan PBB, Joyce Msuya, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu bahwa seluruh penduduk Gaza utara berisiko mati. Dua juga mengkritik pasukan Israel karena secara terang-terangan mengabaikan dasar kemanusiaan, karena serangannya terhadap rumah sakit dan para pekerja kesehatan

Ketegangan berkepanjangan antara Israel dan UNRWA mencapai puncaknya setelah ratusan militan Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober tahun lalu. Lebih dari 43.000 warga Palestina telah terbunuh dalam serangan militer Israel setelahnya, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.

Israel mengatakan setidaknya 12 pegawai UNRWA berpartisipasi langsung dalam serangan lintas batas tahun lalu, yang memicu perang di Palestina yang sedang berlangsung. Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan beberapa negara sekutunya.

Awalnya menyangkal tuduhan Israel, UNRWA mengatakan pada bulan Maret bahwa Israel mencoba memaksa beberapa personel badan tersebut, yang ditahan oleh militer selama operasi darat di Palestina bersama ribuan penduduk, untuk mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan dengan Hamas dan berbagai serangannya.

Namun demikian, pada Agustus lalu, badan tersebut mengatakan sembilan karyawannya mungkin terlibat dalam serangan tersebut dan akan dipecat.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia sangat prihatin dengan penerapan undang-undang tersebut dan memperingatkan bahwa undang-undang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi warga Palestina yang terkena dampak konflik. Dia juga mengatakan tidak ada alternatif lain selain UNRWA.

"Saya menyerukan Israel untuk bertindak secara konsisten sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam PBB dan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional. Saya membawa masalah ini ke Majelis Umum PBB, dan akan terus memberikan informasi kepada Majelis seiring dengan perkembangan situasi," kata Guterres.

Tel Aviv: Parlemen Israel atau Knesset telah meloloskan tiga rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan menutup operasional Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Tidak hanya itu, tiga RUU ini juga menetapkan UNRWA sebagai "organisasi teroris."

RUU pertama melarang UNRWA menjalankan misi apa pun, memberikan layanan apa pun, atau melakukan aktivitas apa pun di wilayah Israel. Keputusan tersebut disahkan dengan 58-9 suara, seperti yang dilaporkan surat kabar TOI, Rabu, 24 Juli 2024.
RUU kedua disetujui dengan suara 63-9 dan seruan untuk mencabut kekebalan hukum dan hak istimewa yang ditawarkan kepada staf PBB di Israel kepada personel UNRWA.

Sementara RUU ketiga menyerukan agar badan PBB tersebut ditetapkan sebagai “organisasi teroris” dan mengharuskan Israel untuk memutuskan hubungan dengan badan tersebut. Itu disahkan dengan 50-10 suara.

"Ketiga rancangan undang-undang tersebut sekarang akan diajukan ke Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset untuk dibahas lebih lanjut," lapor surat kabar itu, Selasa, 23 Juli 2024.

Mereka akan memerlukan dua pembacaan lagi agar menjadi efektif.

Pada Mei lalu, Knesset mengeluarkan mosi awal untuk menyetujui rancangan undang-undang yang menetapkan UNRWA sebagai “organisasi teroris.”

Israel telah melakukan lobi keras agar UNRWA ditutup karena mereka adalah satu-satunya badan PBB yang mempunyai mandat khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi Palestina.

UNRWA didirikan berdasarkan resolusi PBB pada tahun 1949 dan diberi mandat untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi di lima wilayah operasinya, Yordania, Suriah, Lebanon, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

Baca juga: Sekjen PBB Sebut UNRWA ‘Tak Tergantikan' di Palestina

(WIL)