Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah hingga kini masih belum membentuk lembaga khusus perlindungan data pribadi (PDP).

Padahal, pembentukan lembaga ini menjadi amanat UU PDP dan pemerintah punya batas waktu hingga 18 Oktober 2024 untuk segera menghadirkan institusi baru ini.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Hokky Situngkir mengatakan regulasi untuk payung hukum pembentukan lembaga PDP masih dalam proses.

"Aturan turunanya dari UU PDP masih proses," jelas Hokky pada media di Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

Hokky menerangkan ada dua regulasi yang nantinya akan menjadi dasar pembentukan lembaga PDP, yakni Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Walau begitu, Hokky menegaskan lembaga ini nantinya tidak akan berada dibawah naungan Kemenkominfo melainkan di Kementerian PANRB.

"Bukan lagi di kami tapi PANRB kalau tidak salah," urainya.

Diketahui, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP akan berlaku efektif pada 17 Oktober 2024.

Sebelum itu, paling tidak ada dua kebijakan turunan yang harus disiapkan, salah satunya menyangkut pembentukan lembaga perlindungan data pribadi melalui peraturan presiden (perpres), sebagaimana diatur pada Pasal 58 UU PDP.

Dalam UU PDP, lembaga PDP mempunyai kewenangan yang sangat besar dan kompleks. Karena itu, lembaga PDP tidak saja harus kuat dan independen, melainkan juga kredibel dan mendapat kepercayaan publik.

Berbeda dengan lembaga independen lain yang pimpinannya biasanya dilakukan dengan seleksi dan melalui fit and proper test di DPR, lembaga PDP sepenuhnya menjadi ranah eksekutif.

Pemerintah mempunyai kebebasan untuk mendesain kelembagaan dan model kepemimpinan. Bisa lembaga nonstruktural (LNS) ataupun lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK).

Meski demikian, lembaga PDP harus berfungsi memastikan pelindungan data pribadi serta kepatuhan pengendali dan pemroses data, baik lembaga privat maupun publik, terhadap hukum pelindungan data.

JAKARTA, KOMPAS.com - Insiden kebocoran data pribadi kembali menghantam Indonesia. Kali ini, data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bocor, termasuk data pribadi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan diperjualbelikan di forum gelap.

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Menjelang berakhirnya masa transisi UU PDP pada Oktober 2024, seharusnya seluruh pengendali serta prosesor data di Indonesia telah menerapkan standar kepatuhan pelindungan data.

Akan tetapi, berbagai insiden kebocoran data mengindikasikan masih lemahnya kesiapan institusi pemerintah dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Annisa Noor Hayati, mengungkapkan pentingnya akselerasi proses penyusunan peraturan pemerintah terkait implementasi pelindungan data pribadi.

"Pemerintah, terutama Presiden, perlu memastikan adanya percepatan dalam penyelesaian penyusunan peraturan tersebut, termasuk pembentukan lembaga pelindungan data pribadi," kata Annisa saat dihubungi pada Senin (23/9/2024).

Langkah ini, kata Annisa, dinilai sebagai instrumen kunci guna memastikan efektivitas implementasi UU PDP ke depan.

Annisa juga menyoroti ketidaksiapan institusi publik dalam menangani insiden kebocoran data.

"Rentetan insiden memperlihatkan tidak siapnya institusi-institusi terkait untuk memastikan investigasi serta penyelesaian tuntas dari setiap kegagalan pelindungan data pribadi," ujar Annisa.

Hal itu, lanjut Annisa, semakin mempertegas perlunya peningkatan kapasitas pelindungan data di setiap kementerian dan lembaga.

Selama ini, berbagai kebocoran data yang melibatkan institusi pemerintah jarang diiringi dengan penegakan hukum yang tegas.

Sebagai pengendali serta pengolah data, institusi pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan standar pelindungan data pribadi sesuai UU PDP. Namun, implementasi yang belum optimal memperlihatkan adanya tantangan besar dalam menjalankan UU ini secara efektif.

Sebelumnya diberitakan, kabar kebocoran data ini diungkapkan oleh akun X pegiat keamanan siber Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024).

Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP.

Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300 per dollar AS).

Bjorka sudah beberapa kali beraksi mencuri data pribadi masyarakat. Aparat penegak hukum sempat menyatakan akan memburu Bjorka, tetapi sampai saat ini peretas itu tak kunjung dibekuk.

Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran 6 juta data NIK dan NPWP, yang di antaranya termasuk data pribadi dirinya.

Jokowi mengatakan, sudah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi secepatnya.

"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Namun demikian, langkah mitigasi saja tidak cukup. Penerapan UU PDP secara komprehensif menjadi kunci agar insiden kebocoran data serupa tidak terus terulang.

Apalagi, masa transisi yang tersisa semakin mepet. Jika tidak ada percepatan yang signifikan, Indonesia berisiko menghadapi krisis pelindungan data pribadi yang lebih besar di masa mendatang.

Pembentukan lembaga pelindungan data pribadi yang kuat juga menjadi salah satu prioritas penting. Lembaga ini diharapkan mampu memantau, mengawasi, serta menegakkan kepatuhan terhadap standar pelindungan data, baik di sektor publik maupun swasta.

Jika tidak segera terbentuk, Indonesia akan menghadapi kesulitan dalam menanggulangi berbagai ancaman keamanan siber.

Indonesia telah memasuki era digital yang memerlukan sistem pelindungan data yang kuat serta responsif.

Kebocoran data yang berulang kali terjadi harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperkuat regulasi, mempercepat pembentukan lembaga terkait, serta memastikan institusi publik siap menjalankan peran mereka sebagai pelindung data pribadi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dinilai bisa dibawa ke ranah hukum jika dalam proses penyelidikan ditemukan unsur-unsur perbuatan yang memenuhi syarat tindak pidana.

"Apabila dari proses investigasi ditemukan adanya dugaan unsur tindak pidana pelindungan data pribadi, sebagaimana diatur UU PDP, maka dapat segera diteruskan kepada penyidik untuk proses penegakan hukum pidana," kata peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Annisa Noor Hayati saat dihubungi pada Senin (23/9/2024).

Annisa mengatakan, walaupun penerapan standar kepatuhan pelindungan data pribadi baru akan diimplementasikan 2 tahun setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), tetapi aturan pidananya langsung dapat ditegakkan sejak undang-undang ini berlaku, pada saat diundangkan.

Menurut dia, hal itu mengacu kepada Pasal 76 UU PDP. Annisa menyampaikan, dari rentetan insiden kebocoran data pada sejumlah institusi pemerintahan memperlihatkan mereka belum siap mengelola data pribadi masyarakat.

"Maka dari itu pihak-pihak terkait sebaiknya memastikan adanya proses investigasi dan penyelesaian yang tuntas dari setiap insiden kegagalan pelindungan data pribadi," ucap Annisa.

Akan tetapi, kata Annisa, sampai saat ini hampir seluruh insiden kebocoran data atau data breach yang diduga melibatkan institusi pemerintah, tidak pernah sekalipun dilakukan upaya penegakan hukum yang tuntas.

"Situasi ini tentu mengkhawatirkan, khususnya terkait dengan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi, yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yang juga merupakan bagian dari institusi pemerintah," papar Annisa.

Sebelumnya diberitakan, kabar kebocoran data ini diungkapkan oleh akun X pegiat keamanan siber Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024).

Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP.

Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300 per dollar AS).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran 6 juta data NIK dan NPWP, yang di antaranya termasuk data pribadi dirinya.

Jokowi mengatakan, sudah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi secepatnya.

"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).