Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengaku ragu dengan rencana perdamaian Perang Ukraina yang selalu dibanggakan oleh Presiden terpilih AS, Donald Trump.

Selama masa kampanye, Trump kerap meyakinkan para pendukungnya bahwa pemerintahannya mampu menghentikan perang Ukraina dalam sekejap. Sayangnya, Trump tidak mampu memberikan rincian yang jelas tentang rencana tersebut.

Dari Ukraina, Zelenskyy pun menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui rincian rencana Trump. Zelenskyy pun ragu proses penghentian cepat akan memberikan keuntungan bagi Ukraina.

"Jika hanya cepat, itu berarti kerugian bagi Ukraina. Saya belum mengerti bagaimana ini bisa terjadi dengan cara lain. Mungkin kita tidak tahu sesuatu, tidak tahu apa-apa," kata Zelenskyy hari Kamis (7/11), dikutip Reuters.

Zelenskyy jadi salah satu pemimpin negara pertama yang mengucapkan selamat kepada Trump setelah penghitungan suara elektoral muncul pada hari Kamis. Zelenskyy berbicara melalui telepon dengan Trump untuk mengucapkan selamat.

Meskipun demikian, Trump diprediksi tidak akan semurah hati Joe Biden dalam memberikan dukungan kepada Ukraina. Selama kampanye, Trump mengkritik skala dukungan militer dan keuangan AS untuk Ukraina dan berjanji untuk segera mengakhiri perang.

AS menjadi sekutu terpenting Ukraina selama perang dengan Rusia berlangsung sejak Februari 2022 lalu.

"Kita harus bersiap untuk setiap keputusan. Kita menginginkan akhir yang adil bagi perang. Saya yakin bahwa akhir perang yang sudah dekat berarti kerugian," kata Zelenskyy.

Tonton:Siapapun Pemenang Pemilu AS, Putin Tidak Terburu-buru untuk Akhiri Perang Ukraina

Zelenskyy menentang gagasan gencatan senjata dalam perang tanpa jaminan keamanan. Zelenskyy menghendaki adanya jaminan keamanan untuk mencegah Rusia melancarkan serangan yang lebih besar di kemudian hari.

Baginya, gencatan senjata bukanlah solusi dan hanya omong-kosong yang menguntungkan Rusia.

"Pertama gencatan senjata, lalu kita lihat saja nanti. Siapakah kalian? Apakah anak-anak kalian sedang sekarat? Gencatan senjata diusulkan, misalnya oleh seorang pemimpin yang menentang Ukraina bergabung dengan NATO. Bayangkan, ini omong kosong dan tidak harmonis," ujarnya.

Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kehadiran sekitar 11.000 pasukan Korea Utara di wilayah perbatasan Kursk, Rusia.

Pernyataan ini juga didukung oleh juru bicara Pentagon, Jenderal Mayor Pat Ryder, yang menyatakan bahwa jumlah total pasukan Korea Utara di Rusia bisa mencapai 11.000 hingga 12.000, dengan setidaknya 10.000 di antaranya berada di oblast Kursk saat ini.

Keberadaan pasukan ini memicu reaksi dari pihak Ukraina dan sekutunya, yang melihatnya sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kawasan.

Tanggapan Ukraina Terhadap Keberadaan Pasukan Korea Utara

Zelenskyy mengkritik respon yang lemah dari negara-negara barat terkait meningkatnya kehadiran pasukan Korea Utara. Dalam pidato malamnya, ia menyatakan, “Kami melihat peningkatan jumlah Korea Utara dan tidak ada peningkatan reaksi dari mitra kami, sayangnya.”

Andriy Yermak, kepala staf Zelenskyy, menekankan bahwa pasukan Korea Utara, seperti angkatan bersenjata Rusia, dapat menjadi ancaman bagi Ukraina.

Ia menambahkan, “Mereka hadir di sana dan, tentu saja, mereka akan mati.”

Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiga, juga menyerukan Eropa untuk menyadari bahwa pasukan Korea Utara kini sedang melancarkan perang agresif di Eropa melawan negara berdaulat, yang menunjukkan bahwa sementara barat ragu-ragu, Rusia justru beraksi dan meningkat eskalasi.

Analisis Tentang Peran Pasukan Korea Utara

Keberadaan pasukan Korea Utara ini menjadi subjek perdebatan.

Beberapa pihak berpendapat bahwa mereka dapat menjadi kekuatan tambahan yang dibutuhkan Rusia, sementara yang lain menilai mereka sebagai “bahan bakar meriam” yang tidak memiliki pengalaman tempur yang memadai.

Dengan kondisi kesehatan yang buruk, termasuk malnutrisi dan penyakit, pasukan ini dihadapkan pada tantangan yang signifikan di medan perang yang tidak dikenal.

Dukungan Internasional untuk Ukraina

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, melakukan kunjungan simbolis ke Ukraina untuk menunjukkan dukungan yang “kuat dan kokoh.”

Jerman merupakan penyokong terbesar kedua Ukraina setelah AS, meskipun Kanselir Olaf Scholz menolak untuk menyediakan misil Taurus jarak jauh dan menolak permohonan Ukraina untuk segera diundang ke dalam NATO.

Kedatangan Baerbock datang beberapa jam setelah serangan Rusia di kota kedua terbesar Ukraina, Kharkiv, yang mengakibatkan 13 orang, termasuk empat petugas polisi, terluka.

Ukraina juga mengklaim berhasil menjatuhkan 50 drone buatan Iran dalam serangan yang terjadi di sembilan wilayah, termasuk di atas ibu kota Kyiv, pada malam hari sebelum kunjungan Baerbock.

Tindakan Hukum Terhadap Pengkhianatan

Dalam konteks hukum, seorang wanita dari kota Sloviansk di Ukraina dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena tuduhan pengkhianatan.

Ia terbukti membantu pasukan Rusia dengan memberikan informasi mengenai penempatan pasukan Ukraina, termasuk lokasi mereka dan penempatan pos pemeriksaan.

Sejak invasi Rusia pada Februari 2022, Ukraina telah membuka ribuan kasus yang berkaitan dengan bantuan kepada Rusia.

Potensi Ancaman Terhadap Eropa dan Barat

Di sisi lain, sebuah perangkat pembakar yang disembunyikan dalam paket DHL yang terbakar di Jerman pada bulan Juli diyakini direncanakan untuk dikirim ke Inggris sebagai bagian dari skema sabotase yang diduga dilakukan oleh Rusia.

Otoritas Inggris dan Eropa, termasuk Jerman, Polandia, dan Lituania, mencurigai bahwa Rusia berada di balik serangan ini dan serangan lainnya sebagai upaya untuk menciptakan “kekacauan” di barat sebagai balasan atas dukungan militer barat kepada Ukraina.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Korea Utara diketahui telah memasok amunisi dan rudal untuk membantu Rusia melancarkan perangnya melawan Ukraina. Akan tetapi, laporan terkini mengklaim, negara tertutup itu juga mengirimkan sejumlah besar pasukan.

Mengutip The Guardian, laporan tersebut dikonfirmasi minggu ini oleh presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, yang mengatakan hubungan antara Moskow dan Pyongyang memasuki fase baru yang lebih mengkhawatirkan.

Rusia butuh pasukan Korea Utara

Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan mitranya dari Korea Utara, Kim Jong-un, menandatangani "perjanjian bantuan bersama" rahasia pada bulan Juni yang mungkin telah memfasilitasi transfer amunisi dan rudal – dan sekarang personel.

Pengalihan sejumlah besar pasukan Korea Utara terjadi di tengah laporan di media Ukraina bahwa Putin sedang berjuang untuk memobilisasi lebih banyak orang Rusia di tengah meningkatnya kegelisahan di dalam negeri tentang lamanya dan biaya perang, baik secara finansial maupun dalam hal korban jiwa.

Minggu lalu, New York Times melaporkan bahwa September adalah bulan "paling berdarah" bagi pasukan Rusia yang bertempur dalam perang tersebut. Data menunjukkan, 115.000 warga Rusia tewas sejak dimulainya perang dan 500.000 orang lainnya terluka.

Minggu ini, Kyiv Post mengutip sumber militer Ukraina yang mengatakan bahwa sebanyak 3.000 tentara Korea Utara dipasok dengan senjata ringan dan amunisi sebelum mereka dikerahkan dalam operasi berisiko tinggi yang bertujuan untuk mengurangi tekanan pada pasukan Rusia.

Meskipun rincian kesepakatan Putin-Kim tidak pernah dipublikasikan, laporan media mengatakan beberapa ribu tentara Korea Utara sedang dilatih di Rusia dan dapat dikerahkan di garis depan pada akhir tahun.

Itu akan menjadi tambahan bagi puluhan teknisi Korea Utara yang dilaporkan telah dikirim ke Ukraina untuk membantu pengerahan senjata yang diekspor, termasuk rudal balistik KN-23.

Seberapa kuat pasukan Korea Utara?

Kremlin menepis tudingan yang dilayangkan Zelenskiy.

Di sisi lain, prospek pasukan Korea Utara yang bertempur di pihak Moskow di jantung Eropa menimbulkan pertanyaan: seberapa kuatkah tentara Pyongyang dan apakah mereka sanggup mengirim pasukannya ke Ukraina?

Melansir Euronews, Korea Utara memiliki militer terbesar keempat di dunia, dengan hampir 1,3 juta personel aktif yang mewakili sekitar 5% dari total populasi.

Sebanyak 600.000 personel tambahan diyakini bertugas sebagai tentara cadangan.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menjadikan pengeluaran pertahanan sebagai prioritas. Pyongyang menyatakan pada bulan Januari bahwa 15,9% dari total pengeluaran pemerintah untuk tahun ini akan digunakan untuk pertahanan.

Meskipun Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah tidak memberikan angka spesifik, perkiraan ini serupa dengan yang diumumkan dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, perkiraan independen mengatakan bahwa Pyongyang kemungkinan menghabiskan sekitar 36,3% dari PDB-nya untuk militernya pada tahun 2023. Ini menjadikannya sebagai negara pembelanja tertinggi kedua dalam kategori ini di seluruh dunia.

Sementara, tentara Korea Utara juga dilaporkan menggunakan teknologi dan peralatan tempur yang sudah ketinggalan zaman, para pemimpinnya menebus perbedaan dalam teknologi dengan memobilisasi pasukannya dalam jumlah besar, mirip dengan Moskow.

Tonton:Kerjasama Pertahanan antara Rusia-Korea Utara Bikin Penasaran, Ini Jawaban Kremlin

Pengamatan ini digaungkan oleh sekretaris pers Pentagon, Mayor Patrick Ryder, yang mengatakan pada bulan Juni bahwa Rusia akan menggunakan tentara Pyongyang sebagai umpan meriam, seperti halnya pasukannya sendiri.

Namun, bagi banyak orang, kemajuan Korea Utara di bidang rudal balistik dan senjata nuklir jauh lebih memprihatinkan.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Korea Utara diketahui telah memasok amunisi dan rudal untuk membantu Rusia melancarkan perangnya melawan Ukraina. Akan tetapi, laporan terkini mengklaim, negara tertutup itu juga mengirimkan sejumlah besar pasukan.

Mengutip The Guardian, laporan tersebut dikonfirmasi minggu ini oleh presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, yang mengatakan hubungan antara Moskow dan Pyongyang memasuki fase baru yang lebih mengkhawatirkan.

Rusia butuh pasukan Korea Utara

Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan mitranya dari Korea Utara, Kim Jong-un, menandatangani "perjanjian bantuan bersama" rahasia pada bulan Juni yang mungkin telah memfasilitasi transfer amunisi dan rudal – dan sekarang personel.

Pengalihan sejumlah besar pasukan Korea Utara terjadi di tengah laporan di media Ukraina bahwa Putin sedang berjuang untuk memobilisasi lebih banyak orang Rusia di tengah meningkatnya kegelisahan di dalam negeri tentang lamanya dan biaya perang, baik secara finansial maupun dalam hal korban jiwa.

Minggu lalu, New York Times melaporkan bahwa September adalah bulan "paling berdarah" bagi pasukan Rusia yang bertempur dalam perang tersebut. Data menunjukkan, 115.000 warga Rusia tewas sejak dimulainya perang dan 500.000 orang lainnya terluka.

Minggu ini, Kyiv Post mengutip sumber militer Ukraina yang mengatakan bahwa sebanyak 3.000 tentara Korea Utara dipasok dengan senjata ringan dan amunisi sebelum mereka dikerahkan dalam operasi berisiko tinggi yang bertujuan untuk mengurangi tekanan pada pasukan Rusia.

Meskipun rincian kesepakatan Putin-Kim tidak pernah dipublikasikan, laporan media mengatakan beberapa ribu tentara Korea Utara sedang dilatih di Rusia dan dapat dikerahkan di garis depan pada akhir tahun.

Itu akan menjadi tambahan bagi puluhan teknisi Korea Utara yang dilaporkan telah dikirim ke Ukraina untuk membantu pengerahan senjata yang diekspor, termasuk rudal balistik KN-23.

Seberapa kuat pasukan Korea Utara?

Kremlin menepis tudingan yang dilayangkan Zelenskiy.

Di sisi lain, prospek pasukan Korea Utara yang bertempur di pihak Moskow di jantung Eropa menimbulkan pertanyaan: seberapa kuatkah tentara Pyongyang dan apakah mereka sanggup mengirim pasukannya ke Ukraina?

Melansir Euronews, Korea Utara memiliki militer terbesar keempat di dunia, dengan hampir 1,3 juta personel aktif yang mewakili sekitar 5% dari total populasi.

Sebanyak 600.000 personel tambahan diyakini bertugas sebagai tentara cadangan.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menjadikan pengeluaran pertahanan sebagai prioritas. Pyongyang menyatakan pada bulan Januari bahwa 15,9% dari total pengeluaran pemerintah untuk tahun ini akan digunakan untuk pertahanan.

Meskipun Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah tidak memberikan angka spesifik, perkiraan ini serupa dengan yang diumumkan dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, perkiraan independen mengatakan bahwa Pyongyang kemungkinan menghabiskan sekitar 36,3% dari PDB-nya untuk militernya pada tahun 2023. Ini menjadikannya sebagai negara pembelanja tertinggi kedua dalam kategori ini di seluruh dunia.

Sementara, tentara Korea Utara juga dilaporkan menggunakan teknologi dan peralatan tempur yang sudah ketinggalan zaman, para pemimpinnya menebus perbedaan dalam teknologi dengan memobilisasi pasukannya dalam jumlah besar, mirip dengan Moskow.

Tonton:Kerjasama Pertahanan antara Rusia-Korea Utara Bikin Penasaran, Ini Jawaban Kremlin

Pengamatan ini digaungkan oleh sekretaris pers Pentagon, Mayor Patrick Ryder, yang mengatakan pada bulan Juni bahwa Rusia akan menggunakan tentara Pyongyang sebagai umpan meriam, seperti halnya pasukannya sendiri.

Namun, bagi banyak orang, kemajuan Korea Utara di bidang rudal balistik dan senjata nuklir jauh lebih memprihatinkan.

Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Volodymyr Zelenskyy menuduh Korea Utara telah mengirim personel militer ke pasukan Rusia dan kembali meminta dukungan lebih lanjut untuk mencegah terjadinya “perang yang lebih besar”.

Dalam pidato video malamnya, Zelenskyy menyatakan bahwa aliansi antara Rusia dan Korea Utara semakin berkembang, tidak hanya dalam pengiriman senjata, tetapi juga melibatkan transfer personel militer dari Korea Utara ke pasukan Rusia.

Zelenskyy menekankan bahwa di tengah kondisi ini, hubungan Ukraina dengan mitra internasional harus semakin berkembang, terutama dengan dukungan kemampuan jangka panjang dan pasokan berkelanjutan untuk pasukan Ukraina.

Minggu lalu, Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, menyatakan bahwa ada kemungkinan besar Korea Utara mengerahkan pasukan untuk membantu Rusia dalam perang dengan Ukraina. Kim juga mengatakan bahwa laporan tentang perwira militer Korea Utara yang tewas dalam serangan Ukraina kemungkinan besar benar.

Di sisi lain, Presiden AS Joe Biden dijadwalkan mengunjungi Jerman pekan ini untuk bertemu dengan Kanselir Olaf Scholz dan Presiden Frank-Walter Steinmeier guna membahas situasi di Ukraina dan Timur Tengah. Kunjungan ini awalnya direncanakan berlangsung selama empat hari, namun ditunda karena badai Milton.

Pemimpin Belarus, Alexander Lukashenko, yang merupakan sekutu dekat Vladimir Putin, menyatakan bahwa perubahan kebijakan senjata nuklir Rusia sudah lama dinantikan dan akan "mendinginkan semangat" musuh-musuh baratnya.

Lukashenko mengatakan bahwa sinyal nuklir dari Moskow telah didengar oleh pihak barat bahkan sebelum Putin mengumumkan perubahan tersebut, yang memperluas skenario yang memungkinkan Rusia untuk mempertimbangkan peluncuran senjata nuklir.

Sementara itu, ombudsman hak asasi manusia Ukraina mendesak organisasi internasional untuk merespons klaim eksekusi terhadap beberapa tawanan perang Ukraina di wilayah Kursk, Rusia. Ukraina melaporkan bahwa sembilan operator drone dan kontraktor Ukraina ditembak mati setelah menyerah kepada pasukan Rusia pada 10 Oktober.

Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa bom luncur Rusia telah menghantam konsentrasi pasukan Ukraina di dekat perbatasan wilayah Kursk. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya telah mengambil alih desa Mykhailivka di Ukraina timur, sementara pasukan Ukraina mengklaim berhasil menangkis 36 serangan di wilayah Pokrovsk, termasuk di dekat Mykhailivka.

Pada malam yang sama, Rusia meluncurkan 68 drone dan empat rudal yang menargetkan wilayah Ukraina. Pasukan udara Ukraina menyatakan telah menghancurkan 31 drone, sementara sisanya diperkirakan dicegat oleh perang elektronik Ukraina.

Pasukan pertahanan udara Rusia juga menghancurkan 13 drone Ukraina yang terbang di atas tiga wilayah yang berbatasan dengan Ukraina.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Mundurnya Joe Biden dari bursa calon Presiden AS menimbulkan reaksi beragam dari para pemimpin dunia, termasuk dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang beberapa tahun terakhir semakin dekat dengan AS.

Joe Biden secara mengejutkan mundur dari persaingan di Pemilu Presiden AS 2024. Sebagai gantinya, Partai Demokrat akan mengusung Kamala Harris yang saat ini menjabat Wakil Presiden AS.

Mundurnya Biden dari bursa Capres AS 2024 sepertinya sudah diprediksi. Keraguan mulai muncul setelah debat capres 27 Juni lalu, terutama terkait kondisi kesehatannya.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, turut memberikan respons atas keputusan mitra terdekatnya itu.

Dirinya sangat berterima kasih atas dukungan penuh AS terhadap upaya Ukraina untuk mengusir invasi Rusia.

"Kami akan selalu berterima kasih atas kepemimpinan Presiden Biden. Dia mendukung negara kami pada momen paling dramatis dalam sejarah, membantu kami mencegah Putin menduduki negara kami, dan terus mendukung kami sepanjang perang yang mengerikan ini," tulis Zelesnkyy dalam akun X pribadinya hari Senin (22/7).

Selanjutnya Zelenskyy berharap agar AS akan tetap berjuang mencegah Rusia meraih keberhasilan dalam operasi militernya.

"Kami dengan tulus berharap bahwa kepemimpinan Amerika yang kuat akan mencegah keberhasilan kejahatan Rusia atau membuat agresi mereka membuahkan hasil," lanjut Zelenskyy.

Mengutip data Departemen Luar Negeri AS per 11 Juli 2024, pemerintahan Biden telah memberikan bantuan militer sekitar US$ 53,7 miliar kepada Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada tanggal 24 Februari 2022.

Dengan tambahan itu, total dukungan militer AS untuk Ukraina mencapai US$ 54,4 miliar. Dana itu keluar sejak invasi awal Rusia ke Ukraina pada tahun 2014.

Dana besar itu dialokasikan untuk pengadaan berbagai jenis sistem pertahanan udara, peluru dan roket, kendaraan tempur darat, jet tempur dan drone, hingga kapal patroli.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin, mengatakan bahwa Moskow mendukung "pengakhiran yang menyeluruh dan final" terhadap konflik Ukraina daripada "semacam gencatan senjata." Meski begitu, Putin menegaskan kembali tuntutannya agar pasukan Ukraina harus mundur dari wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Adapun persyaratan lainnya menjadi "bahan pertimbangan.

"Rusia berkomitmen terhadap penyelesaian konflik secara menyeluruh dan definitif. Persyaratan untuk hal ini diuraikan dalam pidato saya (Kemenlu Rusia), penarikan seluruh pasukan dari wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia. Ada kondisi-kondisi lain yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka kemungkinan kerja sama," kata Putin usai bertemu Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dalam konferensi pers di Moskow, Jumat (5/7/2024).

Putin berpendapat, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menghindari perundingan damai karena hal itu akan mengharuskan dia mencabut darurat militer dan mengadakan pemilihan presiden. Sedangkan peluangnya untuk menang hampir nol. Mengenai hubungan Rusia dengan Uni Eropa, menurut Putin, kedua pihak saat ini berada pada titik terendah dan dia telah membahas arsitektur keamanan masa depan di Eropa dengan Orban.

Selama pembicaraan, kata Presiden Rusia itu, perdana menteri Hongaria terutama menyampaikan pandangan Barat, termasuk pandangan mengenai Ukraina. "Kami memandang kunjungan perdana menteri sebagai upaya memulihkan dialog dan memberikan dorongan tambahan," kata Putin.

Sementara itu, Orban mengatakan, Hungaria menganggap memastikan perdamaian di Eropa sebagai tugas utamanya selama masa kepresidenan Dewan Uni Eropa. Untuk tujuan tersebut, ia datang ke Moskow.

Orban mengatakan, Hungaria ingin mengetahui cara terpendek untuk mengakhiri perang dan ingin mengetahui pendapat presiden Rusia mengenai tiga hal. Selain itu, bagaimana seharusnya tatanan untuk mempertahankan perdamaian dan visi Eropa setelah perang. Ketiga hal yang ingin diketahui dari presiden Rusia itu adalah pendapat mengenai inisiatif perdamaian di Ukraina, kemungkinan gencatan senjata, dan perundingan damai.

Orban menekankan, dalam beberapa tahun terakhir, "hampir tidak ada negara yang dapat menjalin kontak dengan kedua belah pihak, dan Hungaria adalah salah satu dari sedikit negara yang melakukan kontak tersebut."

"Masih banyak langkah yang harus diambil untuk mendekati akhir perang. Kami telah mengambil langkah paling penting hari ini dengan menjalin kontak dan akan terus berupaya ke arah itu," ujar Orban dikutip dari Anadolu.