JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengajak sejumlah delegasi Forum Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) ke pusat perbelanjaan bernuansa seni dan budaya di Sarinah, Jakarta pada Sabtu, (27/7/2024).

Salah satunya Ketua Parlemen dari Tonga yaitu Lord Fatafehi Fakafanua. Diplomasi itu tidak selalu dilakukan dalam ruang pertemuan formal tapi melalui kultural dialog bisa mempererat hubungan antar bangsa.

“Mereka, saya ajak berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan atau mal bersejarah di Indonesia yaitu Sarinah. Mal ini adalah prakarsa proklamator kita Bung Karno, di mana beliau memprakarsai pusat perbelanjaan Sarinah,” kata Putu melalui keterangannya pada Kamis, (1/8/2024).

Di mana, kata dia, Sarinah ini adalah sosok yang penting bagi Presiden pertama RI Soekarno karena yang mengasuhnya saat beliau masih usia kecil. Tentu, kehadiran Sarinah ini merupakan satu sejarah yang patut diketahui oleh berbagai negara, khususnya Lord Fakafanua. Sebab, kata dia, Sarinah menampilkan komitmen sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menghadirkan produk seni budaya dan produk lokal dari berbagai provinsi di Indonesia.

“Kita ingin menampilkan bahwa komitmen Sarinah sebagai Badan Usaha Milik Negara ingin menghadirkan produk-produk lokal, produk budaya dan produk seni di Indonesia, jika kita lihat memang banyak di sana ada kain tenun, batik, baju-baju batik, belum lagi kerajinan tangan, banyak ukiran, kerajinan besi dan souvenir lainnya yang menunjukkan kekayaan seni budaya Indonesia,” jelas Legislator asal Bali ini.

Pada saat itu, Putu menunjukkan batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia dan justru banyak pihak memakainya baik tokoh-tokoh Indonesia maupun para tokoh di dunia. Misalnya di Afrika Selatan Nelson Mandela sangat cinta menggunakan batik Indonesia. 

“Saat itu kita melihat dan memilih batik, dia (Lord Fakafanua) juga membeli batik. Dia sungguh sangat senang karena bahan batik ini bisa digunakan di kawasan tropis termasuk di negara kepulauan Pasifik. Kalau kita di Indonesia, kita berada di Katulistiwa dengan suhu yang sepanjang tahun panas,” ujarnya.

“Jadi pakaian batik ini juga sangat tepat digunakan disini. Pada tahun 1990, Presiden Soeharto memberikan cinderamata batik kepada Nelson Mandela sebanyak 6 setel. Momen tersebut menjadi perkenalan Mandela dengan batik saat ia masih menjabat sebagai wakil ketua Kongres Nasional Afrika. Sejak saat itu, Presiden Nelson Mandela hadir mengenakan batik dalam berbagai acara kenegaraan di forum nasional maupun internasional, termasuk di forum PBB," lanjutnya.

Seperti diketahui, pada 2 Oktober 2009, Badan PBB untuk Pendudukan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) menetapkan batik sebagai Masterpieces of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi dari Indonesia.

Putu yang merupakan Anggota Biro Inter-Parliamentary Union (IPU) di komite Pembangunan Berkelanjutan mengatakan untuk memperkuat hubungan khususnya dengan negara-negara pasifik, Parlemen Indonesia bersama parlemen negara kepulauan pacifik berkomitmen untuk terus mengawal perdamaian dan keamanan (peace and security) kawasan, juga mendorong perdagangan dan kerja sama ekonomi yang sustainable dan inklusif sesuai dengan konsep green economy, termasuk investasi hijau dalam pencapaian sustainable development goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Kemudian berikutnya adalah hubungan socio-cultural, di mana kita ingin masyarakat kedua kawasan meningkatkan hubungan people-to-people, salah satunya melalui budaya maupun pariwisata,” jelas Ketua Asosiasi Museum Indonesia ini.

Selanjutnya, Putu juga mengajak Lord Fakafanua makan siang Bebek Bali Bumbungan di Sarinah. Tentu, Putu menyampaikan hal ini dilakukan sebagai komitmen untuk membangun hubungan baik dengan mereka. Sebab, kata dia, diplomasi itu tidak selalu dilakukan dalam ruang pertemuan formal tapi melalui kultural dialog bisa mempererat hubungan antar bangsa.

“Kita ingin menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya sekedar di ruang pertemuan formal, tapi justru diplomasi juga menghadirkan atau menunjukkan kepada mereka kekayaan seni budaya Indonesia, kuliner untuk mempererat hubungan," katanya.

"Jika kita kenal, kita semakin sayang. Jika pada ujungnya kita bisa menunjukkan budaya kita, justru respek akan terbangun. Setelah respek terbangun, hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik itu akan menemukan mutual respek, akhirnya mereka juga akan memberikan penghormatan yang tinggi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memberikan komitmennya untuk terus menjaga keutuhan NKRI,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat, menjadi momentum untuk mendorong konsep blue economy karena kedua negara ini merupakan negara kepulauan yang dikeliling oleh lautan.

Untuk itu, kata dia, tema yang diusung dalam forum ini ‘Partnership for Prosperity:Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’.

“Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, Pasific juga negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Indonesia 2/3 wilayahnya adalah lautan. Potensi maritim, potensi dari blue economic sangat besar. Marine mega-biodiversity karena begitu luasnya. Kedua, segala potensi dan richness kekayaan. Keindahan alam karena laut kita sangat luar biasa kaya. Jadi potensi pertama hubungannya dengan food security kita. Kita harus merawat laut kita, memang blue economic menjadi penting karena perikanan potensinya disitu,” kata Putu melalui keterangannya pada Sabtu (27/7/2024).

Putu mengatakan pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan penting juga untuk dibuatkan format kerja sama blue economy. Kata dia, ekonomi yang dibangun dengan konsep blue economy akan menjadi sangat luar biasa. Karena, biasanya negara yang dikelilingi oleh lautan itu sangat indah.

“Bayangkan, Indonesia memiliki Raja Ampat, Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Bali serta pulau lainnya. Di Pasifik juga begitu indahnya. Jadi destinasi dan potensi pariwisata begitu besar. Potensi laut juga tidak kalah pentingnya, baik dari sisi food security. Di mana kita ketahui, laut ini begitu banyak spesies ikan yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan food security kita. Makanya, kedepan harus dijaga keberlangsungan potensi laut kita ini,” ujarnya.

Selanjutnya, Putu mengatakan ekonominya juga ke depan harus didapatkan secara sustainable atau berkelanjutan. Potensi ini harus mampu digali untuk kebutuhan peningkatan (growth) dan ekonomi daripada masyarakatnya.

“Terakhir, laut juga harus kita jaga preservasinya (pemeliharaan atau perawatan) dan menjaganya agar tetap berkesinambungan, lestari sepanjang masa bagi genearsi berikutnya,” jelas Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini.

Oleh karenanya, Putu mengatakan konsep blue ekonomy adalah konsep mendasar negara-negara kepulauan dan memang harus di-mainstreaming. Memang, kata dia, pemerintah sudah berusaha melakukan ini sehingga dari parlemen ingin terus mendorong perannya. Misalnya, peran parlemen membangun regulasi untuk meningkatkan konsep blue economy.

“Bagaimana afirmasi anggaran, pengawasan kita agar pemerintah betul-betul yakin bahwa konsep blue economy akan memberikan kesejahteraan pada setiap masyarakat, baik Indonesia maupun negara-negara Pasifik. Tentu blue economy ini menjadi konsep ke depan yang patut kita kawal, tapi tidak bisa hanya kita gunakan konsep harus ada capacity building, harus ada peningkatan bagaimana kita memaping laut kita,” ungkapnya.

Terpenting, lanjut dia, menjaga isu-isu climate change, karena potensi laut juga dapat memetakan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan alam. Jadi, ada plate disitu yang bersinggungan bisa memahami rencana ke depan bagaimana melihat potensi alam laut. “

Tentu harus ada satu konsep mainstrem untuk melakukan penelitian terhadap laut Indonesia dan laut-laut Pasifik, ini menjadi sangat penting,” kata Legislator asal Bali ini.

Menurut dia, isu climate chane atau perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi climate change. Kata dia, negara maju dan negara kaya komitmennya yang sudah disampaikan pada 2020 itu harusdiwujudkan 100 miliar Dollar per tahun. Kalau dihitung sampai sekarang, lanjutnya, mungkin sudah hampir US$ 500 miliar.

“Pada saat COP28 di Dubai, kebutuhannya bukan billion US Dollar lagi tapi trilion US Dollar. Jadi bayangkan, betapa besarnya kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi climate change. Sehingga negara-negara maju wajib berkomitmen, karena Negara Pasifik langsung nyata dampaknya terjadi. Mungkin kenaikan suhu bumi, kenaikan permukaan air laut. Tentu ini kita perjuangkan bersama,” ujarnya lagi.

Dalam forum ini, Putu mengatakan Parlemen Indonesia-Pasifik ingin menemukan satu kesamaan komitmen sama-sama memperjuangkan isu climate change dalam forum internasional, salah satunya COP29 nanti yang membahas masalah climate finance, climate found. 

“Kita bawa Forum IPU (Inter-Parliamentary Union) agar resolusi di IPU membahas tentang bencana ini, mitigasi ini agar negara maju punya komitmen konkret untuk mendeliver janji-janji mereka dan kita bawa juga ke PBB. Dan di PBB dipastikan dalam UN GA (United Nation General Assembly) memutuskan bahwa isu penting adalah isu climate change yang harus ditekel bersama, ini urgent dan harus nyata segera diselesaikan,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat pada 25-26 Juli 2024. Adapun, tema yang diusung ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’.

“Kita sebetulnya merasa bersyukur karena setelah 6 tahun, Forum Indonesia-Pasifik Parliamentary Partnership bisa kembali digelar atau diselenggarakan. Karena terakhir dilakukan tahun 2018,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana di Jakarta pada Kamis, (25/7/2024).

Putu menjelaskan, bahwa dirinya mendukung pemerintah untuk terus melakukan diplomasi dengan Negara-negara Pasifik, agar kedepannya Indonesia maupun Negara-negara Kepulauan di Pasifik memiliki mutual respek atau sama-sama menghormati dan menghargai satu sama lain.

Putu berharap ke depan Engagement (interaksi) ini harus diakselerasi dan ditingkatkan lagi, tidak hanya membahas isu-isu  yang berhubungan dengan kondisi dan tantangan yang terjadi, tapi lebih produktif pada peningkatan konektivitas, peningkatan pendukungan pembangunan infrastruktur.

“Bagaimana kita harus terus saling mendukung dan meningkatkan kerja sama di bidang investasi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur,  perdagangan, transisi energi, pariwisata, serta pendidikan. Yang pada ujungnya akan memberikan manfaat dan pertumbuhan antar negara, sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan," ujar Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan ini.

Kata Putu, diharapkan forum pertemuan yang dihadiri 13 negara ini, termsuk Indonesia serta 1 negara teritori Prancis, dapat membangun kembali kebersamaan antara Indonesia dengan Negara-negara Kepulauan Pasifik, membangun suatu hubungan yang baik.

“Mereka bisa melihat berbagai pembangunan yang sudah kita capai di Indonesia, secara khusus di Jakarta. Mereka memahami bahwa pembangunan di Indonesia juga dibangun secara inklusif dan merata di seluruh indonesia, tidak hanya di barat Indonesia tapi sampai ke ujung timur,” jelas dia.

Maka dari itu, lanjut Putu, Parlemen selalu mendukung first track diplomacy yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan, parlemen terus melakukan second track diplomacy untuk terus mengawal hubungan baik dengan kepulauan Pasifik. 

“Ini untuk membangun hubungan baik antara Indonesia dan negara di Kepulauan Pasifik. Parlemen di sini memiliki satu komitmen untuk mendukung dan membantu first track diplomacy yang dilakukan pemerintah,” ucapnya.

Dengan hadirnya forum kedua ini, Putu berharap ada satu akselerasi yang dilakukan oleh negara-negara Pasifik dan Indonesia. Dalam arti, kata dia, forum ini tidak hanya membahas isu-isu tradisional seperti yang berhubungan dengan perbatasan.

“Tapi lebih jauh bagaimana meningkatkan perdagangan, meningkatkan investasi di negara tersebut, dan meningkatkan kerja sama people to people, atau justru memberikan kontribusi peningkatan dalam capacity building,” kata Legislator asal Bali ini.

Sebagai Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu ingin memastikan ada satu afirmasi yang dilakukan pemerintah dan tugas DPR RI melakukan pengawasan terhadap pemerintah. bahwa negara-negara pasifik patut diberikan support atau dukungan baik secara capacity building.

“Kita harus terlibat dalam investasi di negara tersebut, dan pada ujungnya kita harus mampu memastikan apa yang kita lakukan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat negara-negara Pasifik tersebut. Sehingga, parlemen di sini komitmen membantu first track diplomacy yang dilakukan pemerintah,” ungkapnya.

Di sisi lain, Putu juga ingin memastikan hubungan yang berhubungan antara people to people dan bagaimana sama-sama mengawal isu climate change. Sebab, diketahui dampak isu climate change juga dirasakan oleh masyarakat Pasifik.

“Salah satunya berhubungan dengan sea (laut), yaitu bagaimana peningkatan tingkat ketinggian air laut juga dirasakan karena peningkatan suhu bumi atau global warming tersebut,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI ini. 

Selain itu, Putu mengatakan dalam forum meeting Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership ini akan dibahas tentang konektivitas agar ditingkatkan lagi karena memang dibutuhkan sekali oleh negara-negara Pasifik. Selama ini, lanjut dia, mereka memang sangat jarang dalam konektivitasnya udara, hubungan langsung dengan Indonesia. 

“Konektivitas ini harus lebih diperluas lagi dengan melibatkan baik state airlines atau airlines swasta, untuk bisa menjangkau kawasan Pasifik atau negara-negara Pasifik lainnya. Karena memang afirmasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa keberpihakan kita juga untuk Negara-negara Pasifik agar mereka juga memberikan respek yang tinggi,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana memaparkan sejumlah isu Pembangunan Berkelanjutan yang dibahas saat menghadiri Inter-Parliamentary Union (IPU) Parliamentary Forum at The United Nation (UN/Perserikatan Bangsa-Bangsa) High Level Political Forum on Sustainable Development dan UN-Water di New York, Amerika Serikat. "Pertama kunjungan kita ke New York dalam rangka mengikuti kegiatan high level political forum untuk membahas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan agenda 2030," kata Putu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (24/7/2024).. Dia menyebut agenda pada pertemuan kali ini membahas beberapa tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), yakni Goal 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh serta Goal 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim. "Nah, dua isu ini menjadi satu bahasan, di mana setiap negara akan melaporkan hasil-hasil pencapaian SDGs memenuhi target agenda 2030," ujarnya. Terkait Goal 16, Putu menyampaikan harapan agar dunia tetap menganut sistem yang mengacu pada sisi kemanusiaan, keadilan dan perdamaian dalam penyelesaian konflik. Dia juga mengatakan DPR RI mendorong agar memperkuat lembaga parlemen untuk terus bisa menghasilkan regulasi atau legislasi yang komprehensif dalam menangani berbagai permasalahan, terutama terkait isu menyangkut perdamaian. Adapun terkait Goal 13, dia menyebut adaptasi perubahan iklim harus betul-betul dilakukan secara maksimal dan disadari semua pihak bahwa perubahan iklim merupakan isu nyata. Selain itu, lanjut dia, dalam adaptasi perubahan iklim minimal ada dua poin yang dilakukan, yakni bagaimana melakukan strategi komprehensif adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. "Kita lihat isu perubahan iklim ini adalah nyata dengan terjadinya berbagai bencana dan permasalahan antara lain cuaca ekstrim, kekeringan, kebanjiran dan peningkatan suhu yang mengakibatkan gelombang panas yang akhirnya berdampak kepada gagal-nya hasil pertanian sehingga food security atau ketahanan pangan dari berbagai negara menjadi terganggu," tuturnya. Dia juga menyampaikan agar pendanaan perubahan iklim secara komprehensif tersedia dan dikontribusikan oleh berbagai negara, khususnya negara-negara maju yang telah berkomitmen memberi dukungan 100 miliar dolar AS per tahun kepada negara-negara berkembang dan miskin (Least Developed Country/LDC) untuk tangani perubahan iklim. "Komitmen negara maju sudah dipastikan dengan nilai minimal 100 miliar dolar AS komitmen per tahun, tapi sampai saat ini justru komitmen itu belum terwujud dan kita tegaskan agar komitmen yang sudah dijanjikan itu harus segera ditepati," ujarnya. Dia mengingatkan bahwa negara berkembang dan miskin mengalami tantangan dari dampak perubahan iklim yang nyata, seperti cuaca ekstrem yang menyebabkan kebanjiran besar di Pakistan, kekeringan di berbagai belahan bumi, hingga gelombang panas yang melanda banyak negara beberapa tahun belakangan. "Peningkatan ketinggian air laut juga mengancam negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan dan pastinya juga negara-negara kecil di kawasan Pasifik juga bakal terdampak signifikan," ujarnya lagi. Untuk itu, Putu mengatakan semua negara harus mampu memberikan prioritas anggaran untuk pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dalam strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. "Melalui high level political forum side event ini, kita ingin memastikan agar semua pihak berkontribusi maksimal dan parlemen terus mendorong serta mengawasi pemerintah untuk pencapaian agenda 2030," kata dia.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan pemerintah harus memberikan perhatian setara kepada lembaga pendidikan atau institut pendidikan seni dan budaya di Indonesia. Menurut dia, lembaga pendidikan seni dan budaya masih jauh diperhatikan oleh pemerintah dibandingkan lembaga pendidikan seperti sains dan lainnyaISI 

Hal itu disampaikan Putu saat kegiatan BKSAP Day kunjungan ke Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta pada Rabu, (10/7/2024).  

Sebab, kata Putu, ISI Yogyakarta merupakan institut seni budaya pertama di Indonesia sejak era Presiden Soekarno (Bung Karno). Dulu, Putu menyebut ISI Yogyakarta sejarahnya dari Asri atau Asti.

“Kalau Asri itu Akademi Seni Rupa Indonesia. Kalau Asti itu Akademi Seni Tari Indonesia. Cikal bakalnya memang digaungkan, dicanangkan oleh Presiden pertama, Proklamator kita, Bung Karno,” kata Putu melalui keterangannya Senin (15/7/2024).

Menurut Putu, Indonesia merupakan negara adikuasa dalam bidang budaya dan hal ini diakui juga oleh lembaga-lembaga besar dunia. Selain itu, lanjut dia, Indonesia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa dan beberapa dari artefak juga warisan budaya sudah menjadi warisan benda dan tak benda yang diakui negara melalui Unesco.

“Pada intinya sebetulnya bagaimana semangat pendidikan itu tidak hanya pendidikan yang berhubungan dengan sains, tapi jua art/seni menjadi perhatian dan afirmasi penting pada saat Indonesia merdeka,” jelas Legislator asal Bali ini.

Dalam kegiatan tersebut, Putu menyerap aspirasi dari para civitas akademika maupun mahasiswa bahwa mereka merasa dianaktirikan karena sebagai perguruan tinggi yang berhubungan dengan seni budaya. Misalnya, kata dia, dari sisi APBN bisa dilihat bahwa angka APBN yang masuk di perguruan tinggi besar seperti UGM, UI, UNAIR dan kampus lainnya itu mendapatkan jauh lebih tinggi daripada institut seni budaya.

“Memang aspirasi yang kita dapatkan dalam pertemuan ini, tentu kita merasakan ada istilah dianaktirikan perguruan tinggi yang berhubungan dengan seni budaya. Padahal, peran seni jika kita lihat cukup signifikan. Tidak hanya dalam diplomasi, tapi lebih kepada bagaimana seni ini dapat memberikan ruang ekspresi dan ruang komunikasi masyarakat dalam berbagai hal. Salah satunya membangun ekonomi di lingkungan masyarakat dalam bentuk potensi ekonomi kreatif,” jelas dia.

Kemudian, Anggota Biro Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini mengatakan seni juga dibangun untuk diplomasi dengan memberikan masukan, usulan, kritik yang tentu secara konsep itu lebih elegan. Di mana jika protes itu dilakukan secara demonstrasi mungkin lebih ekstrim, tapi melalui seni mungkin sentuhannya bisa lebih baik dan lebih soft dalam diplomasinya.

“Jadi kita ingin menunjukkan komitmen bahwa parlemen juga memperhatikan seni budaya. Saya sendiri sebagai Wakil Ketua BKSAP, memang menggeluti seni budaya dari dulu sejak kecil, tentu ingin mengembalikan lagi bahwa political will, afirmasi, legislasi, dan anggaran tentu harus diperjuangkan untuk kemajuan seni budaya di Indonesia sebagai jati diri atau jiwa bangsa,” kata Putu.

Menurut dia, Indonesia dengan potensi kekayaan seni budaya yang tak terhingga ini harusnya memiliki berbagai pusat-pusat kebudayaan dan ruang ekspresi di berbagai tempat, baik seni tari, seni pertunjukan, seni rupa, seni visual, dan lainnya. Karena, kata dia, negara-negara lain memiliki tempat-tempat kreasi seperti di Australia, ada Sydney Opera House, ada Esplanade di Singapura, ada berbagai tempat berkreasi & berekspresi di seluruh dunia.

“Political will daripada kepemimpinan nasional juga ke depan untuk seni budaya ini harus jauh ditingkatkan, lalu lebih dimaksimalkan lagi, anggaran juga harus dikomprehensifkan. Kita sebenarnya iri juga melihat anggaran negara lain, misalnya institusi pendidikan yang begitu besar, museumnya begitu baik dengan anggaran yang diberikan oleh dukungan dari anggaran pembayar pajak yang memang disalurkan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Putu menekankan lagi bahwa parlemen berada di depan untuk mengawal seni budaya ini. Makanya, Putu Rudana hadir di ISI Yogyakarta sebagai inisiator melakukan kegiatan BKSAP Day DPR RI ke kampus-kampus terutama kampus bidang seni budaya.

“Ini merupakan sebuah afirmasi di mana kita ingin parlemen tidak hanya  mengawasi pembahasannya tentang kedaulatan politik ataupun kemandirian ekonomi semata tetapi lebih jauh menyentuh gagasan berkepribadian dalam bidang kebudayaan; lebih dekat dengan seni budaya  sehingga ke depan juga parlemen bisa kita perjuangkan untuk terus mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah dalam afirmasi dan dukungannya kepada pembangunan, penguatan seni budaya, agar kita bisa membuat film dokumenter tentang seni budaya yg menjadi database dan ensiklopedia dalam mempromosikan budaya adiluhung bangsa baik kearifan lokal, seni musik, seni tari, seni sastra dan lainnya,” kata Putu.

Di samping itu, Putu juga menunjukkan komitmennya menguatkan seni budaya dengan mengusulkan satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU Permuseuman dan juga bisa mewujudkan RUU Omnibus Kebudayaan. Tentunya, kata dia, ini menjadi hal yang penting untuk pengawalan, melestarikan, menjaga kebudayaan.

“Pada ujungnya menata, menampilkan, dan akhirnya semua akan tertampilkan sebagai negara yang adikuasa dalam bidang budaya, yaitu negeri yang adibudaya. Potensi ini harus kita sebar luaskan ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Yogyakarta,” katanya.

Menurut dia, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Intangible Cultural Heritage UNESCO 2003 (Perlindungan Warisan Budaya Tak-Benda) untuk mendukung promosi budaya nusantara, serta memperluas jangkauan dan potensi kerja sama budaya dalam skala besar. Saat ini, 5 warisan budaya benda (WBB) dan 11 warisan budaya tak-benda (WBTb) Indonesia juga telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia.

“Pengakuan ini tidak hanya meningkatkan soft power dan profil internasional Indonesia, tetapi juga mendorong pelestarian budaya lokal,” kata Putu.

Selanjutnya, Putu menyebut budaya dan seni rupa dalam sektor ekonomi kreatif juga tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, serta berperan penting bagi  pemulihan perekonomian paska pandemi. Potensi ekonomi seni rupa di Indonesia juga sangat signifikan, dengan kontribusi terhadapPDB sebesar US$ 190 juta pada tahun 2021, pertumbuhan PDB sebesar 4,31% per tahun, serta menyerap sekitar 49.522 tenaga kerja.

“Hal ini menunjukkan bahwa seni tidak hanya memperkuat diplomasi budaya Indonesia, tetapi juga berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui seni dan budaya, Indonesia dapat menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Diplomasi budaya sering kali lebih efektif dalam menyentuh hati dan pikiran orang dibandingkan dengan diplomasi politik,” jelas dia.

Maka dari itu, Putu mengatakan semua pihak harus berperan baik parlemen maupun masyarakat untuk menjalankan total diplomacy guna menghadapi berbagai tantangan ke depan. Sebab, selama ini diplomasi yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dikenal sebagai first track diplomacy. 

“Kita perlu memaksimalkan Soft-Power melalui berbagai bidang termasuk seni dan budaya, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Soft Power merupakan suatu penggunaan kekuasaan untuk mencapai kepentingan nasional melalui pendekatan non-koersif terhadap negara atau aktor internasional lain. Hal ini dilakukan negara dengan cara memproyeksikan nilai-nilai dan budaya mereka untuk menumbuhkan kepercayaan, preferensi politik dan kerja sama, serta memperkuat kemitraan,” ungkapnya.

Di samping itu, Putu Rudana mengapresiasi pameran Maestro Made Wianta dan beberapa pameran seni lainnya di Gedung RJ. Katamsi, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

Sementara Pembantu Rektor III ISI Yogyakarta, Kholid Arif Rozaq menyambut baik kunjungan BKSAP DPR RI ke ISI Yogyakarta. Menurut dia, kunjungan BKSAP DPR memberikan pencerahan kepada para civitas akademika dan mahasiswa di ISI Yogyakarta. Selain itu, kata dia, citra DPR RI juga bisa terlihat langsung oleh para mahasiswa sebagai wakil rakyat.

“Harapan kita melalui wakil kita yang di DPR itu, perguruan tinggi seni itu punya privilege sendiri ya. Karena karakteristik perguruan tinggi seni itu unik, tidak bisa seperti perguruan tinggi yang sama. Hal ini yang coba kita nanti bisa diakomodasi oleh wakil-wakil kita di DPR melalui komisi-komisi yang relevan,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dan Ketua Kaukus AIR DPR RI, Putu Supadma Rudana mengunjungi kapal OceanX Explorer untuk mendorong promosi kekayaan laut Indonesia dan keberlanjutan lingkungan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut dia, Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata bawah laut dengan spot diving yang cukup banyak.

“Indonesia adalah surga bagi para penyelam dengan keindahan bawah laut yang luar biasa. Dengan kerja sama ini, kita ingin lebih banyak mengeksplorasi dan mempromosikan spot-spot diving terbaik di Indonesia,” kata Putu melalui keterangannya pada Sabtu (13/7/2024).

Putu menyebut kapal OceanX berlabuh ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok ini dipimpin oleh Kapten Peter, dan dilengkapi kru berjumlah antara 30 hingga 70 orang. Maka dari itu, Putu berharap kehadiran kapal OceanX ini dapat membantu memperkenalkan kekayaan laut Indonesia kepada dunia. 

“Kita menyebut kekayaan ini sebagai Marine Mega Biodiversity. Bayangkan betapa kayanya lautan Indonesia akan potensi ini. Dengan adanya media dan publikasi dari OceanX, kita bisa menarik perhatian dunia terhadap keindahan dan potensi laut Indonesia,” ujar Legislator asal Bali ini.

Maka itu, Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan ini mengatakan Indonesia perlu memanfaatkan peluang ini untuk membuat film dokumenter yang menggambarkan keindahan dan kelebihan lautan Indonesia, bekerja sama dengan sutradara terkenal Hollywood, James Cameron. 

“Kami berharap film ini dapat menarasikan kekayaan laut Indonesia dari Aceh hingga Papua, termasuk kawasan indah seperti Kepulauan Komodo, Raja Ampat, dan Laut Banda. Bahkan, kita berharap ada film dokumenter kelas Hollywood yang menarasikan keindahan laut kita,” jelas dia.

Selain itu, Putu menyoroti pentingnya teknologi canggih yang ada di kapal OceanX untuk dilakukan kajian dan pemetaan laut dengan lebih efisien oleh para ilmuwan. Sebab, kata dia, sebagai negara maritim bahwa sumber protein Indonesia banyak berasal dari laut. 

“Kerja sama dengan OceanX Explorer ini untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan pangan kita, khususnya hasil laut. Mapping wilayah laut menjadi penting untuk melindungi dan menjaga kelestarian Marine Mega Biodiversity kita, baik untuk kepentingan pariwisata, diving, maupun keberlanjutan lingkungan laut,” ungkapnya.

Menurut dia, dengan teknologi pemetaan yang canggih dapat memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan menghindari eksploitasi berlebihan yang berdampak pada kerusakan ekosistem.

“Dulu untuk melihat ikan di berbagai perairan, kita harus langsung melihat ikannya. Tapi sekarang dengan teknologi DNA air, kita bisa mengetahui kondisi laut dan jenis ikan yang ada di sana tanpa harus melihat langsung,” kata Putu.

Di samping itu, Anggota Komisi VI DPR RI ini juga menekankan pentingnya keterlibatan komunitas lokal dalam menjaga kelestarian laut.

“Masyarakat kepulauan yang tergantung pada laut harus mendapatkan manfaat dari keberlanjutan ini. Mereka perlu dilibatkan dalam menjaga dan mengelola laut untuk hasil yang berkelanjutan,” ucapnya.

Selanjutnya, Putu menambahkan pentingnya afirmasi anggaran serta regulasi kelautan yang komprehensif untuk menjaga ekosistem laut di Indonesia.

Menurut dia, saat ini kondisi laut Indonesia kritis akibat overfishing, penggunaan dinamit dan pencemaran sampah. “Laut kita dalam kondisi kritis dengan adanya kerusakan akibat overfishing dan sampah. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita atasi,” ungkapnya.

Kata dia, Indonesia sudah memiliki rencana untuk memitigasi masalah ini melalui kerja sama dengan organisasi OceanX dan kapal OceanX. Tentu, Putu melihat ini langkah yang sangat positif dan perlu dukungan anggaran serta regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah kelautan dan perubahan iklim demi keberlanjutan laut untuk generasi mendatang.

“Dengan adanya sinergi ini memastikan laut di Indonesia tetap lestari dan terlindungi dari eksploitasi berlebihan, seperti fishing yang ekstrem atau penggunaan bahan peledak. Makanya, regulasi harus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan laut kita,” tegas Putu.

“Kita harus mengapresiasi langkah visioner dari pemerintah, terutama Pak Luhut dalam memulai kerja sama dengan OceanX. Selama ini, kita belum terpikirkan untuk memetakan laut kita secara detail baik kedalamannya, teksturnya, maupun potensi biodiversitasnya,” katanya lagi.

Oleh karena itu, Putu mengatakan perlu membuat strategi jangka panjang dalam mengatasi perubahan iklim, termasuk pemanfaatan Seagrass Meadows dan mangrove yang memiliki potensi besar dalam carbon trading sangat penting dilakukan guna menjaga kelestarian laut di Indonesia.

“Kita perlu blueprint dan roadmap yang jelas dan komprehensif untuk mengawal laut kita. Parlemen akan terus mendukung upaya ini dan memastikan bahwa Indonesia menjadi superpower dalam bidang kelautan. Seagrass Meadows dan mangrove kita berkontribusi besar dalam meng-capture karbon, bahkan lebih efektif daripada hutan di darat,” jelas dia.

Untuk itu, Putu mengatakan generasi muda dan ilmuwan Indonesia penting juga dilibatkan dalam penelitian ini. Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) harus mengambil peran strategis dalam penelitian ini.

“BRIN harus ambil peran dalam peran ini. Kita harus belajar dari teknologi yang mereka miliki dan memastikan kita bisa melakukan hal yang sama di masa depan. Kita mendukung anak-anak muda dan ilmuwan kita untuk terlibat dalam penelitian ini. Mereka harus dilibatkan dalam setiap langkah kerja sama ini,” tegasnya.

Oleh karenanya, Putu mengatakan Indonesia perlu memiliki kapal penelitian seperti OceanX untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan laut Indonesia. Selain itu, kerja sama dengan OceanX juga harus diarahkan pada transfer teknologi dan pengetahuan. 

Jadi orientasinya bukan profit. Kita harus memanfaatkan komitmen mereka untuk menjaga keberlangsungan laut yang baik. Kita harus memiliki kapal seperti ini untuk menjaga potensi laut kita dan memitigasi bencana. Indonesia adalah negara maritim terbesar, dan kita harus memastikan laut kita aman, bersih, dan terus memberikan kemakmuran kepada masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga Ketua Kaukus Air DPR RI, Putu Supadma Rudana mengunjungi kapal OceanX, Ocean Explorer, atas undangan dari organisasi OceanX di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendukung kajian dan studi kelautan di Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Putu Rudana bersama delegasi menerima penjelasan dari Kapten Peter dan krunya yang berjumlah 30 hingga 70 orang. Kapal Ocean Explorer adalah sebuah vessel yang dilengkapi fasilitas canggih untuk melakukan penelitian kelautan, termasuk dua kapal selam yang mampu menyelam hingga kedalaman tertentu untuk mempelajari keanekaragaman hayati laut Indonesia.

"Kapal ini bisa kita lihat, mereka bisa sampai turun. Mereka punya dua kapal selam. Itu bisa turun sampai cukup dalam dan melihat Bio Diversity, Marine Bio Diversity yang ada di lautan Indonesia," kata Putu melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, (12/7/2024). .

Kata dia, saat ini Pemerintah Indonesia sedang gencar melakukan studi dan kajian terhadap potensi kelautan yang dimiliki. Makanya, Putu menilai langkah ini sangat positif karena Indonesia merupakan negara maritim dengan dua pertiga wilayahnya berupa laut. Oleh karena itu, sangat penting melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap laut.

"Kita harus menjaga dan melindungi laut kita. Kapal ini sangat bermanfaat karena bisa digunakan untuk kajian, studi, dan melihat berbagai potensi kelautan, khususnya di Indonesia," jelas Legislator asal Bali ini.

Menurut dia, kapal ini tidak hanya berfungsi untuk melakukan penelitian ilmiah saja, tetapi juga untuk media. Salah satu tujuan dari kerja sama ini adalah mendokumentasikan keanekaragaman hayati laut Indonesia melalui berbagai media, termasuk video dan film. OceanX juga bekerja sama dengan sutradara terkenal Hollywood, James Cameron, untuk menggabungkan seni dan sains dalam menceritakan keindahan dan pentingnya laut.

"Ini merupakan mempertemukan antara art dan sains. Sains-nya bagaimana kajian atau mapping nya begitu penting. Tapi di sisi lain juga menyampaikan kepada publik, baik dalam bentuk video, youtube ataupun nanti kedepan harapannya ada satu film, yang menceritakan tentang laut, itu menjadi hal keniscayaan," jelas Putu.

Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan ini juga menyoroti pentingnya teknologi canggih yang ada di kapal OceanX, karena mampu memantau dan memetakan kondisi laut, termasuk mendeteksi potensi bencana seperti pertemuan lempeng yang bisa memicu tsunami. 

“Dulu, untuk melihat ikan di berbagai perairan, kita harus langsung melihat ikannya. Tapi sekarang, dengan teknologi DNA air, kita bisa mengetahui kondisi laut dan jenis ikan yang ada di sana tanpa harus melihat langsung. Dengan memetakan permukaan lautan dan mendeteksi lempeng di laut, kita bisa melakukan mitigasi bencana lebih efektif. Teknologi ini sangat penting untuk perencanaan dan mitigasi bencana di masa depan,” ungkapnya.

Di samping itu, Putu mengatakan teknologi yang digunakan kapal OceanX juga sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Sebagai negara maritim, kata dia, sumber protein Indonesia banyak berasal dari laut. Sehingga, ia mengatakan dengan teknologi pemetaan yang canggih dapat memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem.

“Kita ingin memastikan bahwa kerja sama dengan OceanX Explorer ini dapat mendukung keberlanjutan dan keamanan pangan kita, khususnya hasil laut. Kita menyebut kekayaan ini sebagai Marine Mega Biodiversity. Dan kerja sama antara Indonesia dan organisasi internasional ini baik untuk kepentingan pariwisata, diving, maupun keberlanjutan lingkungan laut,” jelas dia.

Maka dari itu, ia menyebut kunjungan kapal ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan kajian dan pemetaan laut dengan lebih efisien. Makanya, ia mendorong kunjungan ini banyak kolaborasi antara ilmuwan, seniman, dan pemerintah dalam upaya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut Indonesia secara berkelanjutan.

“Bayangkan, betapa kayanya lautan Indonesia dan semua berkolaborasi antara ilmuwan, seniman, dan pemerintah dalam upaya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut Indonesia dari Aceh hingga Papua, termasuk kawasan indah seperti Kepulauan Komodo, Raja Ampat, dan Selat Banda,” jelas dia.

Selanjutnya, Putu juga menyoroti pentingnya Blue Carbon dan mitigasi bencana di perairan Indonesia. Menurutnya, Blue Carbon adalah konsep untuk mengelola karbon yang tersimpan di ekosistem laut seperti rumput laut (Sea Grass Meadows) dan pohon bakau (mangrove). 

“Laut memberikan kontribusi besar dalam perubahan iklim dengan mengcapture karbon atau emisi gas rumah kaca. Sea Grass Meadows dan mangrove mampu meng-capture karbon 35 kali lebih banyak dibanding hutan biasa,” kata Putu.

Selanjutnya, Putu menegaskan pentingnya keberlanjutan laut untuk generasi mendatang. Dengan adanya sinergi ini, Putu ingin memastikan laut di Indonesia tetap lestari dan terlindungi dari eksploitasi berlebihan, seperti fishing yang ekstrem atau penggunaan bahan peledak. “Makanya, regulasi harus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan laut kita,” tegas Putu.

Tak hanya itu, Putu juga menekankan pentingnya peran Indonesia dalam menjadi superpower kelautan dan karbon. Dalam kunjungan tersebut, Putu menyoroti potensi besar laut Indonesia dalam kontribusinya terhadap carbon capture dan mitigasi bencana. Menurut dia, bahwa laut Indonesia memiliki potensi besar dalam carbon capture melalui Seagrass Meadows dan mangrove. 

“Seagrass Meadows dan mangrove kita mampu meng-capture karbon 35 kali lebih efektif daripada hutan di darat. Ini adalah kekuatan besar yang harus kita manfaatkan dalam upaya carbon trading,” kata Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Untuk itu, Putu mengatakan kerja sama dengan OceanX dalam mengatasi tantangan kelautan, termasuk overfishing dan pencemaran sampah di laut sangat penting guna memitigasi kerusakan laut. Dengan begitu, kata dia, perlu ada strategi jangka panjang dan komitmen dari pemerintah untuk menjaga kelestarian laut Indonesia.

“Kita perlu memastikan bahwa laut kita bersih dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Kita perlu roadmap yang jelas dan komprehensif untuk mengawal laut kita. Parlemen akan terus mendukung upaya ini dan memastikan bahwa Indonesia menjadi super power dalam bidang kelautan,” kata dia.

Oleh karenanya, Putu berharap agar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengambil peran strategis dalam penelitian dan pengembangan teknologi kelautan.

“BRIN harus terlibat aktif dalam penelitian ini. Kita perlu belajar dari teknologi yang dimiliki oleh OceanX dan memastikan kita bisa melakukan hal yang sama di masa depan,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News