Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan dirinya berhasil menggenjot pertumbuhan ekonomi saat menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Gibran di depan para pejabat daerah yang hadir di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024.

Gibran memaparkan sewaktu dirinya menjadi Wali Kota Solo pertumbuhan ekonomi melonjak dari awalnya minus 1,74% naik menjadi 6,25%.

"Bapak ibu perlu kerja keras semua. Dulu waktu saya dilantik menjadi wali kota, pada waktu COVID-19 pertumbuhan ekonomi Solo minus 1,74%. Kita kerja keras, kerja sama dengan TPID, dari minus 1,74% lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi ini butuh kerja keras kita semua," ungkap Gibran dalam acara yang dihelat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia melanjutkan beberapa kepala daerah juga sudah berhasil menggenjot pertumbuhan ekonominya. Misalnya saja, Provinsi Papua Barat, ekonominya melonjak karena pertumbuhan ekspor LNG.

Kemudian, ada juga Sulawesi Tengah yang berhasil mendongkrak ekonominya karena hilirisasi nikel. Ada juga Provinsi Maluku yang berhasil naik ekonominya karena menggenjot sektor pertanian sekaligus perdagangan.

Anak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu meminta agar semua pejabat daerah bekerja keras untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing. Dia menekankan Prabowo sudah meminta agar pertumbuhan ekonomi hingga 8% bisa dicapai secara nasional.

"Sekali lagi ini target dari Presiden Prabowo sudah jelas 8%" tegas Gibran.

Bisnis.com, BANDUNG — Calon Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai perlu adanya cara untuk menekan kesenjangan ekonomi guna terciptanya pemerataan kesejahteraan.

Sehingga, hal tersebut yang menjadi fokus utama saat ia terpilih menjadi Wali Kota Bandung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini.

Dia memaparkan, gini ratio di Kota Bandung yang hampir mencapai 0,5 sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan tingginya ketimpangan pendapatan warga ibu kota Provinsi Jawa Barat tersebut.

Pendapatan per kapita Kota Bandung memang besar yakni berkisar US$7.000-8.000 atau sekitar Rp120 juta per tahun.

"Artinya rata-rata pendapatan warga Kota Bandung ini Rp10 juta per bulan," katanya.

Namun pada sisi lain, menurutnya rata-rata pengeluaran warga Kota Bandung hanya Rp18 juta per tahun. "Artinya dalam sebulan rata-rata pengeluaran warga itu Rp1,5 juta," katanya.

Hal ini sangat ironi dan menunjukkan kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi.

"Artinya ada gap. Kalau dilihat dari spending, hampir 7 kali lipatnya. Secara makro ekonomi itu tidak sehat," katanya.

Kondisi ini pun banyak terlihat jelas di masyarakat khususnya kalangan tidak mampu. "Saya menyaksikan keluarga yang hidup dengan Rp50 ribu sehari. Itu berat," katanya.

Maka dari itu, Farhan bertekad untuk mewujudkan perekonomian yang adil dan merata jika terpilih bersama Erwin, calon wakil wali kota pasangannya. Pertama, menurutnya pemerintah harus banyak memberikan subsidi bagi masyarakat kalangan bawah.

Subsidi itu akan disalurkan untuk menunjang berbagai program yang bertujuan untuk menambah pendapatan masyarakat. "Enggak apa-apa uangnya habis untuk subsidi. Uang rakyat kembali ke rakyat," katanya.

Sebagai contoh, Farhan-Erwin akan memberi subsidi bagi warga yang belum memiliki ijazah setara SMA/SMK dengan menggandeng pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Tak hanya itu, nantinya warga yang sudah memiliki ijazah tersebut pun akan ditambah keterampilan/keahliannya agar semakin berpeluang terserap dunia kerja.

"Kita akan bekerjasama dengan lembaga pelatihan kerja untuk melatih masyarakat agar memiliki berbagai keahlian, sehingga bisa bersaing untuk mendapat pekerjaan," katanya.

Subsidi lainnya pun akan diberikan seperti untuk guru PAUD dan honorer, kader posyandu, petugas kebersihan dan linmas, hingga petugas di rumah ibadah."Kami ingin mengangkat kesejahteraan di akar rumput," katanya seraya menyebut program bantuan sosial lainnya.

Selain memperbanyak subsidi, menurutnya cara lain yang bisa dilakukan untuk mengikis kesenjangan ekonomi di masyarakat adalah dengan menggandeng warga kelas atas agar mau berdonasi.

"Penting sekali, karena filantropis tak bisa dikesampingkan. High network kita ini makin banyak. Tapi orang miskin juga makin banyak. Filantropis akan sangat membantu menyelamatkan masalah ini," katanya.

Tak hanya itu, Farhan pun berjanji tidak akan menggunakan APBD Kota Bandung untuk hal-hal yang bersifat konsumtif terutama untuk kepentingan pejabat seperti wali kota. Sebagai contoh, Farhan mengaku tidak ingin diberikan mobil dinas yang baru ketika dirinya menjabat.

"Pemimpin itu bikin narasi dan teladan. Hentikan konsumerisme. Saya bermimpi tidak akan membeli mobil baru untuk pejabat. Buat apa? Enggak ada gunanya. Mobil yang ada juga sudah cukup," katanya.

MAKASSAR, iNews.id - Calon Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham memuji komitmen Partai Perindo yang terus mengampanyekan pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia) di Pilkada Makassar 2024. 

Hal tersebut disampaikan Aliyah saat menghadiri kampanye yang digelar Partai Perindo di Kecamatan Panakkukang tepatnya di Jalan Adipura 1, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Rabu, (30/10/2024).

"Kami apresiasi Partai Perindo dalam kampanye ini karena antusias warga begitu banyak. Semoga ini sebuah tanda kemenangan buat kami,” ujar Aliyah saat orasi politiknya, Rabu (30/10/2024).

Aliyah juga berterima kasih atas semangat dan dukungan warga. Dia pun mengajak untuk mendukung nomor 1 di Pilkada Makassar dengan penuh keyakinan dan tanpa terpengaruh oleh intimidasi. 

"Mari satukan barisan, tekad, tujuan untuk memenangkan paslon nomor 1 Munafri-Aliyah. Mari bersama-sama berjuang demi tujuan yang sama, sambil tetap menghormati perbedaan. Semoga harapan dan doa dapat menjadi pemantik semangat bagi seluruh pendukung, serta mewujudkan cita-cita yang diharapkan," katanya.

Dia pun menjelaskan, Mulia bukan hanya slogan dan nama biasa namun memiliki arti yang mendalam bagi seorang pemimpin. Mulia memiliki arti dari huruf Moral, Ulet, Loyalitas dan Amanah. 

Dulu saat suaminya Ilham Arif Sirajuddin (IAS) menjabat sebagai Wali Kota Makassar, dia mengaku tidak tertarik maju di pilkada. Sebab IAS mempercayakan kepada temannya untuk maju hingga terpilih menjadi wali kota selama dua periode. 

"Itu berkat dukungan Beliau (IAS) namun hal itu kadang tidak dianggap. Tapi kini istri IAS maju di Pilkada Makassar, masak istrinya tidak didukung," ujar Aliyah disambut teriakan Wattunnami (sudah saatnya) oleh warga yang hadir. 

Sementara, Ketua Tim Pemenangan Mulia, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) yang juga mantan wali kota Makassar dua periode dalam orasi politiknya kembali mengajak masyarakat untuk mencoblos Mulia nomor urut 1 di TPS.

“Kenapa mesti coblos satu? Karena kita ingin melihat MULIA menang dan memimpin Kota Makassar,” kata mantan wali kota Makassar dua periode ini. 

Pria yang akrab disapa Aco ini menyebutkan pasangan Mulia memiliki kelebihan yakni dari sosok Appi (Munafri Arifuddin). Menurutnya, Appi politikus luar biasa karena memiliki kemampuan manajerial yang bagus.

“Dia pemimpin yang kuat, bahkan telah mempersiapkan diri jauh hari sebelumnya," ujarnya. 

Ketua DPW Partai Perindo Sanusi Ramadhan dalam orasi politiknya membeberkan alasannya mendukung pasangan Munafri-Aliyah di Pilkada Makassar karena melihat sosok dan visi misi yang akan dijalankan jika terpilih.

Editor: Donald Karouw

Hi!Pontianak - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Ani Sofian sebut pembangunan di Kota Pontianak tertinggi di Kalimantan. Hal ini disampaikannya usai memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kota Pontianak yang ke-253 di Jalan Rahadi Usman pada Selasa, 23 Oktober 2024.

“Kalau dari segi indikator yang pembangunan, kita sudah tertinggi di kalimantan bahkan di Tingkat nasional,” ungkap Ani Sofian.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak juga berhasil menekan angka inflasi daerah. “Pontianak juga selalu berhasil menekan inflasi daerah, dari 6,36 persen pada tahun 2022 menjadi 2,09 persen di tahun 2023. Bahkan angka ini menjadi 1,31 persen pada bulan Agustus 2024 dan menempatkan Pontianak di urutan ke-6 sebagai kota terendah inflasi pada tingkat nasional,” tambahnya.

Ani menambahkan, angka kemiskinan di Pontianak juga menurun yang semua 4,45 persen menjadi 4,20 persen. Sementara angka pengangguran turun yang semula 9,8 persen menjadi 4,4 persen.

"Besar harapan dan cita-cita saya, Kota Pontianak sebagai salah satu kota penunjang ibukota negara yang baru, memiliki peran strategis dengan iklim ekonomi yang stabil dan sumber daya manusia yang mumpuni," ujarnya.

BANDUNG, iNews.id - Operasional Flyover Ciroyom, Kota Bandung resmi dibuka mulai Rabu (23/10/2024) hari ini. Jalan layang tersebut bisa dilintasi kendaraan motor maupun mobil.

Pantauan iNews, sejumlah rambu lalu lintas, lampu penerangan dan pagar pengaman flyover sepanjang 700 meter telah terpasang untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas.

Saat dibuka, sejumlah kendaraan langsung melintas baik dari arah Jalan Nurtanio, Jalan Arjuna maupun Jalan Pajajaran.

"Alhamdulillah pagi ini berdasarkan informasi dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung kelaikan jalan sudah bisa dipakai kemudian juga beberapa aksesoris dan keamanan sudah diselesaikan," ujar Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara, Rabu (23/10/2024). 

Kang Kos-sapaan akrabnya mengatakan, penambahan sejumlah rambu akan dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung.

"Secara fungsional ini sudah bisa dipakai. Nanti akan ditambah rambu-rambu lalu lintas yang diperlukan," katanya.

Menurut Kang Kos, pemasangan rambu-rambu akan dilakukan di bawah Flyover Ciroyom untuk memudahkan masyarakat yang hendak melintas. 

Dia berharap dengan pembukaan Flyover Ciroyom, pelintasan kereta Ciroyom bakal ditutup permanen oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sebab intensitas kereta feeder kereta cepat melintas cukup banyak di jalur tersebut.

"Kereta feeder yang melintas di jalur perlintasan Ciroyom mencapai 67 kali per hari," ucapnya.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung Endang Setiawan mengatakan, flyover Ciroyom sempat tidak difungsikan pascadibangun karena terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan kelaikan fungsi jalan serta memenuhi rambu-rambu lalu lintas. 

Endang mengingatkan masyarakat yang hendak melintas di Flyover Ciroyom menggunakan kecepatan tidak lebih dari 40 kilometer per jam sehingga diharapkan tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.

Diketahui, Flyover Ciroyom dibangun sejak 2022 dan selesai pada awal 2024. Flyover ini sempat dilintasi kendaraan walaupun belum diresmikan dan dibuka. Akibatnya sempat terjadi beberapa kali kecelakaan lalu lintas di flyover tersebut.

Editor: Donald Karouw

MANADO - Penjabat Sementara (Pjs) Wali KotaManado, Clay June Dondokambey, diperiksa penyidik Polda Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (22/10). Selama hampir lima jam, eks Kepala Badan Keuangan Pemprov Sulut ini dicecar beberapa pertanyaan oleh penyidik.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut, Kombes Pol Ganda Saragih, mengatakan jika pemeriksaan terhadap Clay Dondokambey, terkait dana insentif fiskal daerah Sulut, di mana kapasitasnya sebagai Kepala Badan Keuangan Pemprov Sulut.

"Jadi adanya pemeriksaan ini dikarenakan adanya pengaduan masyarakat terkait dana insentif fiskal daerah Sulawesi Utara. Saat itu (Clay) menjabat Kepala Badan Keuangan Pemprov Sulut," kata Ganda.

Menurut Ganda, anggaran yang belum tersalurkan ini rencananya akan digunakan untuk Dinas Pangan dan beberapa dinas lain yang nantinya akan dilakukan dalam bentuk pembagian sembako.

"Saat ini (Polda Sulut) melakukan pencegahan, karena anggaran ini memang belum disalurkan. Kami minta keterangan terlebih. Saat ini kita masih lakukan pengambilan bahan keterangan," ujar Ganda kembali.

Sementara itu, Clay Dondokambey, selesai diperiksa penyidik diperiksa penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), mengaku jika pemeriksaan itu sebagai mitra kerja dengan aparat kepolisian.

"Kami datang hanya untuk klarifikasi saja. Kalau ada informasi yang dibutuhkan, kita sampaikan informasinya," ujar Clay.

"Ditanya enam atau tujuh pertanyaan yang bersifat substantif, dan lainnya hanya riwayat dan beberapa lainnya," ujarnya kembali.

PALOPO, iNews.id – Calon wali kota (Cawalkot) Palopo Trisal Tahir bersama tiga komisioner KPU ditetapkan  tersangka kasus dugaan ijazah palsu. 

Penetapan tersangka dilakukan setelah tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Palopo menggelar perkara kasus dugaan ijazah palsu tersebut, Kamis, (17/10/2024).

Kasi Humas Polres Palopo, AKP Supriadi mengatakan, kasus keabsahan ijazah calon Wali Kota Palopo, Trisal Tahir telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Berdasarkan hasil pembahasan dan gelar perkara oleh tim Gakkumdu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober, telah dilaksanakan gelar perkara menetapkan tersangka masing-masing atas nama Trisal Tahir (calon Wali Kota Palopo nomor urut 4), Ketua KPU Irwandi, Abbas, dan Muhadzir Muhammad Hamid. Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka,” kata Supriadi.

AKP Supriadi menambahkan, dalam kasus tindak pidana pemilu tidak ada penahanan tersangka. “Undang-undang Pemilu tidak ada penahan tersangka. Jika ditanya, apakah berdampak pada diskualifikasi pencalonan tersangka, itu bukan kewenangan saya menjawab, nanti Gakkumdu, karena kami terdiri beberapa unsur, Kepolisian, Kejaksaan, Bawaslu sendiri, serta sejumlah pihak lain,” katanya. 

Pantauan di Kantor Bawaslu hingga pukul 15.31 Wita masih dilakukan pemeriksaan lanjutan di salah satu ruangan.

Kasat Reskrim Polres Palopo, AKP Sayed Ahmad Aidid mengatakan, saat ini sedang melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Palopo, Abbad Djohan menyampaikan apa yang telah mereka putuskan telah dilakukan penelitian dan konsultasi dengan penuh ketelitian. Sehingga kata dia, keputusan yang KPU Palopo ambil sesuai perintah KPU. 

“Kami dari KPU Palopo hanya menjalankan perintah KPU melalui surat 2070 dan Perintah KPU Provinsi melalui surat 5069. Semua kita sudah konsultasikan ke KPU Pusat dan KPU Provinsi. Putusan Bawaslu, hasil mediasi itu pun kami jalankan,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

METRO, iNews.id - Calon Wakil Wali Kota Metro, Qomaru Zaman ditetapkan tersangka kasus dugaan pelanggaran kampanye. Qomaru dituding memanfaatkan fasilitas negara saat melakukan kampanye.

Ketua Bawaslu Kota Metro Badawi Idham mengatakan, telah memanggil Calon Wawali Qomaru Zaman namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit dan menjalani perawatan di RSUD Ahmad Yani Metro.

"Hari ini jadwal jadwalnya memanggil pak Qomaru, tapi informasinya ini pak Qomaru sakit. Kita masih menunggu surat resmi keterangan sakit dari penasehat hukum ataupun dari keluarga pak Qomaru. Mungkin dari tiga hari beliau ini sakit kita jadwalkan ulang," ujar Badawi saat diwawancarai di Sentra Gakkumdu Kota Metro, Senin (14/10/2024). 

Badawi menuturkan, status tersangka Qomaru Zaman telah ditetapkan sejak Sabtu, 12 Oktober 2024 lalu.

"Iya, hari Sabtu Qomaru sudah ditetapkan oleh penyidik yang didampingi oleh Kejari dan Bawaslu, ditetapkan sebagai tersangka. Itu penyidik yang tau soal ditetapkannya sebagai tersangka dan pasal yang dikenakan terhadap Qomaru," kata dia.

Badawi menjelaskan, soal kemungkinan diskualifikasi pasangan calon (Paslon) Kepala Daerah Kota Metro nomor urut 02 tersebut masih akan diproses.

"Soal paslon yang didiskualifikasi atau tidak bukan kewenangan kami, jadi itu nanti akan diproses dulu lah. Kami punya batas waktu 14 Hari, kalau tidak hadir bisa dihadirkan paksa. Dia sudah jadi tersangka," tegasnya. 

Kasat Reskrim Polres Metro Iptu Rosali mengungkapkan hasil pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Gakkumdu.

"Di sini dan saat ini ada tiga unsur di dalam Gakkumdu, ada penyidik, kemudian ada dari kejaksaan dan dari Bawaslu. Saat ini kami sedang melaksanakan pemeriksaan penyidikan dan pemanggilan terhadap saudara paslon, bapak Qomaru," ungkapnya.

Rosali menambahkan, sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Qomaru Zaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

"Sementara sudah kita lakukan pemanggilan, kita masih menunggu juga untuk pemanggilan bapak Qomaru ini. Untuk pelanggaran pasalnya di sini dijelaskan pada pasal 188 kompilasi nomor 8 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015," tuturnya.

"Tentang pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota dan perubahan Kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun tentang Walikota," tambah dia.

Menurut Rosali, calon Wakil Wali Kota Metro Qomaru Zaman dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 bulan atas kasus tersebut.

"Dalam pasal 71 dijelaskan dengan bunyi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan untuk merugikan salah satu pasangan calon," katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

Eks Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen, mengungkapkan adanya perilaku tak biasa yang ditunjukkan terpidana kasus suap hakim agung, Heryanto Tanaka, ketika mendekam di Rutan KPK.

Pepen mengatakan Tanaka kerap senam di dalam sel tahanan setiap tengah malam tanpa menggunakan busana.

Hal itu diungkapkan Pepen ketika dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pungli Rutan KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/10). Pepen diketahui saat ini tengah menjalani hukuman atas kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Bekasi.

Mulanya, pengacara terdakwa Hengki menanyakan soal adanya praktik penyewaan sel tahanan di Rutan Gedung Merah Putih KPK. Pepen mengamininya.

Pepen menjelaskan, fasilitas itu sempat digunakan oleh Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022, Haryadi Suyuti. Sel sewaan itu digunakan Haryadi untuk menyuntikkan insulin.

"Jadi dia memanfaatkan sel yang ujung dan itu berbayar," ungkap Pepen.

Selain itu, Pepen melanjutkan, fasilitas sewa sel juga sempat digunakan oleh Heryanto Tanaka. Ia kemudian menjelaskan awal mulanya Tanaka menyewa sel itu.

"Itu saya pernah menyampaikan kepada Pak Ricky (staf bagian keamanan Rutan KPK), 'Pak Ricky, ini Pak Tanaka ini orangnya kan agak spesifik gitu, dia gak mau berbaur di ruangan. Dia penginnya sendiri. Karena kalau jam 2 malam dia telanjang sambil senam'," jelas Pepen.

Pengacara Hengki lantas mendalami soal praktik sewa-menyewa sel itu. Pepen mengakui bahwa penyewaan ditawarkan oleh para petugas rutan yakni, Ricky Rachmawanto dan Agung Nugroho.

"Pada saat itu siapa yang menawarkan adanya fasilitas penyewaan jasa itu?" tanya pengacara.

"Kalau yang pertama saya enggak tahu. Tapi kalau yang kedua dia datang ke saya, nanti saya bicarakan ke koordinator dan yang bertanggung jawab, pada saat itu diizinkan," jawab Pepen.

"Siapa?" cecar pengacara.

"Dengan pak Tantib (Keamanan dan Ketertiban), ya Pak Agung sama pak Ricky," beber Pepen.

Namun tak dijelaskan lebih lanjut soal biaya penyewaan sel tersebut.

Dalam perkara ini, ada 15 pegawai rutan KPK yang didakwa melakukan pungutan liar kepada para tahanan. Nilai totalnya hingga Rp 6,3 miliar.

Para tahanan diminta untuk menyetorkan Rp 5-20 juta setiap bulannya melalui "Korting". Baik secara tunai maupun melalui transfer.

Ada konsekuensi bagi para tahanan yang menolak memberikan uang atau telat menyetorkan uang bulanan, yakni ada tindakan yang dilakukan oleh Petugas Rutan KPK kepada para tahanan.

Bisnis.com, BANDUNG — Calon Wali Kota Bandung M Farhan mengaku menjadikan hasil survei terbaru dari dua lembaga independen yang menempatkan dirinya dan pasangannya, Erwin di posisi puncak elektabilitas di Pilkada Kota Bandung sebagai dorongan semangat.

Untuk diketahui, hasil survei Charta Politika Indonesia yang dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 600 responden di Kota Bandung. Menggunakan metodemultistage randomsampling, denganmargin of errorsebesar 4% dan tingkat kepercayaan 95%.

Hasilnya menunjukkan pasangan M. Farhan-Erwin sebagai pilihan teratas, diikuti oleh Haru Suandharu-Ridwan Dhani Wirianata, serta Arfi Rafnialdi-Yena Iskandar Ma’soem dan Dandan Riza Wardana-Arif Wijaya di peringkat berikutnya.

Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, melibatkan 800 responden melalui metode yang sama denganmargin of error±3.5%.

Pada simulasi empat pasangan calon, hasilnya kembali menempatkan M. Farhan-Erwin sebagai pilihan utama, dan Haru Suandharu-Ridwan Dhani Wirianata di posisi kedua, diikuti Arfi Rafnialdi-Yena Iskandar Ma’soem dan Dandan Riza Wardana-Arif Wijaya masing-masing di posisi ketiga dan keempat.

Dari segi demografi, survei Charta Politika menunjukkan bahwa M. Farhan-Erwin unggul di kalangan pemilih pemula dan muda, sementara Haru Suandharu-Ridwan Dhani Wirianata lebih disukai oleh pemilih dewasa. Sementara itu, hasil survei Indikator mengungkapkan keunggulan pasangan M. Farhan-Erwin di hampir semua kategori usia dan tingkat pendidikan.

Farhan mengaku bersyukur atas kepercayaan masyarakat Bandung yang tercermin dalam elektabilitasnya tersebut.

“Kami bersyukur atas hasil survei ini, dan melihatnya sebagai refleksi dari keyakinan masyarakat bahwa Bandung memang harus menjadi yang Utama, bahwa tugas pemimpin adalah merawat Bandung dan merawat warganya dalam upaya mewujudkan Bandung menjadi lebih baik lagi. Hasil survei dari dua lembaga survei dengan reputasi baik, kredibel dan seringkali menjadi acuan ini tidak menjadikan kami berpuas diri,” ujar Farhan.

Farhan menekankan bahwa hasil survei ini justru memberikan dorongan lebih bagi dirinya dan Tim Pemenangan untuk bekerja lebih keras dan memastikan visi serta misi Bandung Utama dapat dipahami oleh seluruh warga Bandung.

“Hasil survei ini justru memacu semangat kami, Farhan-Erwin, dan seluruh tim pemenangan, untuk tetap rendah hati dan tidak lengah. Kami akan terus bekerja lebih keras, turun ke masyarakat, menyapa lebih banyak warga dan mendengarkan aspirasi mereka, sekaligus mensosialisasikan program-program kami untuk mewujudkan Bandung Utama, Bandung yang lebih unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis," tegasnya.

BANDUNG, iNews.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Perindo sekaligus Ketua Ikatan Alumni (IKA) SMAN 8 Bandung, Ferry Kurnia Rizkiansyah menghadiri acara silaturahmi dengan teman lama semasa sekolah. Acara ini berlangsung di salah satu kafe Jalan Gajah, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/9/2024).

Silaturahmi tersebut juga dihadiri Calon Wali Kota Bandung Nomor Urut 2 Haru Suandharu. Sekaligus para alumni lainnya dari berbagai angkatan 70' hingga tahun 2000.

Meski Waketum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah menjadi Ketua Ika SMAN 8, dia tidak mengarahkan untuk memilih Haru Sundharu dalam kontestasi Pilwalkot Bandung. Dia hanya memperkenalkan ada alumni dari SMAN 8 Bandung yang akan menjadi calon pemimpin Kota Bandung.

“Tidak ada giring-menggiring, tapi kami bangga ada alumni kita yang harus kita soundingkan kepada alumni SMA 8 karena ada alumni kita yang ikut kontestasi di Pilkada 2024 ini,” ujarnya, Sabtu (28/9/2024).

Dia mengungkapkan, pertemuan dengan anggota IKA SMAN 8 kali ini juga menjadi ajang mempererat kerja sama antaralumni. Apalagi, Calon Wali Kota Haru berpasangan dengan Ridwan Dhani Wirianata yang merupakan penasihat alumni SMAN 8 Bandung.

“Kami mengadakan silaturahmi, selain seluruh alumni SMAN 8, pengurus penasihat untuk memperekat kerja sama kita di SMAN 8. Tentunya juga kita punya alumni Haru Suandharu yang merupakan penasihat alumni SMAN 8, jadi kita perkenalkan beliau,” katanya.

Ferry berharap silaturahmi kali ini bisa memberikan energi bagi Haru Suandharu yang akan ikut kontestasi di Pilwalkot Bandung 2024.

“Mudah-mudahan ini juga menjadi energi juga buat alumni SMAN 8 yang akan menjadi Walikota. Kita ingin memulai, setidaknya kita memberikan informasi kepada SMAN 8, ini menjadi bagian penting untuk menjadi informasi dan dukungan bagi alumni kita yang ikut kontestasi,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, BANDUNG— Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei preferensi sosial dan politik di Kota Bandung pascapendaftaran sebagai Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung di Pilkada Serentak 2024.

Hasilnya, pada survei yang dilakukan pada 10 – 17 September 2024 lalu, pasangan Muhammad Farhan – Erwin mendapatkan elektabilitas tertinggi, diikuti oleh Haru Suandharu – Ridwan Dhani Wirianata.

Sementara pada urutan berikutnya ditempati pasangan Arfi Rafnialdi – Yena Iskandar Ma’soem dengan elektabilitas berimbang dengagn Dandan Riza Wardana – Arif Eijaya.

Survei dilakukan secara tatap muka (face to face interview) dengan melibatkan 600 responden.

Penarikan sampel dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) 4% pada tingkat kepercayaan 95%.

Peneliti Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa, menjelaskan, saat dilihat dari sisi usia, Muhammad Farhan – Erwin unggul di pemilih pemula dan pemilih muda, sementara Haru Suandharu – Ridwan Dhani Wirianata relatif unggul di pemilih dewasa.

Sedangkan Arfi Rafnialdi – Yena Iskandar Ma’soem cukup berimbang dengan Dandan Riza Wardana – Arif Wijaya.

“Sampai dengan saat ini, Muhammad Farhan – Erwin unggul di segmen pemilih usia 17 sampai 45 tahun. Sementara Haru Suandharu – Ridwan Dhani Wirianata relatif unggul pada pemilih di atas usia 50 tahun. Sementara Arfi Rafnialdi – Yena Iskandar Ma’soem dan Dandan Riza Wardana – Arif Wijaya cukup berimbang dalam beberapa segmen usia yang ada,” kara Ardha, dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, di Bandung, Kamis (26/9/2024).

Lebih lanjut, survei yang dilakukan juga memotret sejumlah permasalahan di Kota Bandung yang dinilai menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh wali kota dan wakil wali kota Bandung mendatang.

“Seperti halnya beberapa permasalahan yang ada di kota lain, kemacetan, kebersihan, banjir ataupun kepadatan penduduk, juga dinilai sebagai permasalahan prioritas di Kota Bandung. Selain itu, responden juga menilai keberadaan geng motor/ormas yang meresahkan juga menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh wali kota-wakil wali kota mendatang,” tutup Ardha.