Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono baru-baru ini kompak menyinggung soal pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Kendati demikian, perspektif keduanya berbeda.

Sri Mulyani sendiri berbicara pertumbuhan ekonomi 8% ketika kenang era Orde Baru. Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi 8% hanya pernah terjadi pada era pemerintahan presiden Soeharto tersebut.

"Pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ungkapnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

Padahal, sambung Sri Mulyani, Indonesia ingin menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income country seperti visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, cita-cita tersebut hanya bisa tercapai apabila pertumbuhan ekonomi sebesar 7—8% per tahunnya seperti yang sempat terjadi pada era Orde Baru.

Di samping itu, bendahara negara tersebut menekankan bahwa tujuannya bukan hanya mencapai angka 8% namun berapa lama suatu negara dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada level tersebut.

Untuk itu, Sri Mulyani menyadari perlunya memanfaatkan situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu seperti belakangan ini. Dia berpendapat, Korea Selatan bisa lepas dari jebakan negara pendapat menengah alias middle income trap karena mengkapitalisasi momentum ketidakpastian global.

“Indonesia memiliki momentum ini, hilirisasi industri. Banyak negara bertransformasi menjadi energi hijau. Indonesia memiliki semua sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung EV [electric vehicle],” ujarnya.

Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Thomas Djiwandono turut menyinggung ihwal pertumbuhan ekonomi 8% namun dari perspektif yang sedikit berbeda. Jika Sri Mulyani mengenang masa lalu maka Thomas lebih menekankan kepada masa depan.

Elite Partai Gerindra itu menekankan bahwa pemerintah Prabowo ke depan menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Untuk mewujudkan itu, salah satu sektor yang akan dimaksimalkan ke depan yaitu ekonomi hijau dan ekonomi digital.

"Mencapai pertumbuhan 8% yang ambisius bukanlah mimpi, tetapi sebuah keharusan. Untuk melakukannya, kita harus memanfaatkan mesin pertumbuhan baru, seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau," jelas Thomas dalam International Seminar and Growth Academic Seminar di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2024).

Dia pun menjelaskan, Prabowo akan fokus untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui investasi di bidang pendidikan hingga kesehatan. Dengan begitu, diharapkan pasar tenaga kerja ke depan lebih produktif dan inovatif sehingga bisa menarik investasi masuk ke Indonesia.

Dalam konteks itu, Thomas menggarisbawahi pentingnya peran inovasi teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia mengklaim, pemerintahan Prabowo akan melakukan transformasi digital dan keberlanjutan.

"Visi ini sejalan dengan World Development Report 2024, yang menyoroti dua strategi utama. Pertama, beralih dari pertumbuhan yang berfokus pada investasi menjadi menggabungkan investasi dengan adopsi teknologi. Kedua, pada akhirnya mengintegrasikan inovasi ke dalam keduanya," ujarnya.

Namun, dia tidak menampik bahwa juga terdapat banyak tantangan global yang perlu diatasi seperti perubahan iklim, ancaman pandemi, fenomena digitalisasi, hingga kecerdasan buatan karena dapat mengganggu pasar tenaga kerja konvensional.

Oleh sebab itu, Thomas mengaku pemerintahan Prabowo juga akan fokus menguatkan kolaborasi antar negara terutama wilayah Asean untuk atasi berbagai tantangan tersebut. Menurutnya, Asean akan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi global.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan konsisten menyalurkan dana desa untuk menghadirkan pemerataan sumber pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2015, dana desa dialokasikan pertama kali sebesar Rp 20,8 triliun dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 71 triliun.

Kenaikan alokasi dana tersebut berimbas terhadap peningkatan jumlah desa dengan status mandiri. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdapat kenaikan jumlah desa berstatus desa mandiri. Dari semula 840 desa pada 2019 meningkat menjadi 17.122 desa pada tahun 2024.

“Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2023, pemanfaat anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,” ucap Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2024 di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (6/8/2024).

Sementara itu, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya 17.626 desa pada tahun 2019 turun menjadi 5.292 desa pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana desa memberikan bukti dampak positif terhadap kemajuan desa.

“Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2023, pemanfaat anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,” kata dia.

Pemerintah memiliki program membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Pemerintah menjadikan desa sebagai salah satu poros utama pembangunan. Alokasi dana desa sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2024 akan disalurkan untuk 75.259 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan.

“Uang kita disalurkan melalui dana desa berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta memajukan perekonomian desa,” tutur Thomas.

Berdasarkan data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin perkotaan pada September 2021 adalah 11,86 juta orang dan naik menjadi 11,98 juta orang pada September 2024. Sementara itu, pada periode yang sama, penduduk miskin di perdesaan turun dari 14,64 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,38 juta orang.

Thomas mengatakan pada tahun anggaran 2024 kebijakan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim, program ketahanan pangan, program pencegahan dan penurunan stunting, serta program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakterisasi desa.

“Uang kita yang disalurkan melalui dana desa harus kita jaga dan awasi bersama penggunaannya, agar optimal dalam memajukan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Thomas.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono menceritakan kehadirannya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sekaligus pengalamannya sebagai eks petinggi partai politik (parpol) sebelum terjun ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Pria yang akrab disapa Tommy itu menyebut, kehadirannya di Kemenkeu untuk mempelajari tata kelola dalam mengelola keuangan negara, terutama di masa transisi pemerintahan baru.

"Mungkin saya bisa katakan, saya masuk Kementerian Keuangan untuk belajar dari bapak ibu sekalian supaya bisa lebih baik tata kelola di bawah hal-hal seperti itu," ujarnya ketika ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Tommy bercerita, sebelum menjabat sebagai Wamenkeu II, dirinya merupakan salah satu pejabat di partai yang dinahkodai oleh Prabowo, yakni Gerindra.

Sama halnya dengan Gerindra yang sangat mengutamakan keterbukaan publik, Tommy menilai, transparansi di level Kemenkeu pun menjadi hal yang penting.

Menurutnya, pelaksanaan keterbukaan informasi menjadi lebih kompleks di ruang lingkup Kemenkeu, sebab keterbukaan dilakukan hingga unit-unit di bawah eselon I.

"Di Gerindra kita hanya di level DPP, ini di Kementerian Keuangan itu sampai jenjang yang bawah. Itu sesuatu yang luar biasa, sebagai seseorang yang tahu proses keterbukaan informasi publik (KIP) itu seperti apa, itu sesuatu yang luar biasa," kata Tommy.

Dia menambahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan bebas dari korupsi.

"Kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Keuangan dapat terjaga apabila kita semua memahami urgensi keterbukaan informasi publik yang juga merupakan salah satu hak dari masyarakat," ujar Tommy.

Tommy diketahui resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II usai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada 18 Juli 2024 atau tiga bulan sebelum akhir masa pemerintahan Jokowi.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu II) Thomas Djiwandono mengajak masyarakat menjaga dan mengawasi penggunaan dana desa. Bahkan, masyarakat bisa melaporkan penyelewengan anggaran tersebut.

"Dengan keterbukaan informasi dan transparansi, kita dapat memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam memastikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan bebas dari korupsi," kata dia ketika ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Tommy menekankan transparansi dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa merupakan pilar penting untuk memastikan keuangan desa dikelola dengan akuntabel dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.

"Uang kita yang disalurkan melalui dana desa harus kita jaga dan awasi bersama penggunaannya, agar optimal dalam memajukan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Dengan begitu, dia menilai bakal terwujud pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Tommy juga menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak dalam mendorong transparansi dana desa. Menurutnya, kepala desa harus menjadi lokomotif dalam membangun sistem yang efektif melalui keterbukaan informasi, pembangunan komunikasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa.

"Di sinilah ada peran kepala desa sebagai ujung tombak. Kepala desa menjadi lokomotif membangun sistem yang efektif sehingga dapat mendorong transparansi dana desa," kata dia.

Lebih lanjut, Tommy mengajak masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal dana desa dengan turut mengawasi dan melaporkan jika terjadi penyelewengan.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono buka suara terkait isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang semula senilai Rp15.000 per anak, menjadi Rp7.500 per anak.

Thomas, keponakan Prabowo yang baru dilantik menjadi Wamenkeu II ini, enggan menjawab pertanyaan terkait program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tersebut.

Dirinya hanya menegaskan, bahwa program Prabowo akan diselaraskan dengan RAPBN dan berdasarkan tata kelola yang baik, akuntabel, pruden, disiplin, dan kredibel.

“Semua hal yang menyangkut program presiden terpilih dan sebagainya akan selaras dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tadi,” tegasnya dalam konferensi pers, Kamis (18/7/2024).

Pasalnya, kabar terakhir, anggaran untuk makan bergizi gratis senilai Rp15.000 per orang akan dipangkas hingga menjadi Rp7.500 per orang. Mengingat, alokasi anggaran untuk program tersebut senilai Rp71 triliun, jauh dari angka rencana Rp400 triliun.

Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mendapatkan informasi dari tim sinkronisasi Prabowo-Gibran, yang menyebutkan adanya potensi pemangkasan biaya makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak.

“Tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kah? kira kira begitu,” ungkapnya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Heriyanto menyampaikan bahwa pada dasarnya sebagai seorang politisi, Prabowo ingin menyasar target sebanyak mungkin dengan keterbatasan anggaran Rp71 triliun pada 2025.

Namun, Heriyanto melihat memang perlu implementasi secara bertahap, tak bisa didorong anggarannnya langsung sekaligus ke level Rp200 triliun maupun Rp300 triliun.

“Jadi menurut saya kalau hanya pemikiran mendorong programnya di dalam keterbatasan APBN yang sudah disetujui, menurut saya ya nggak jelek-jelek amat [anggaran dipangkas],” katanya.

JAKARTA,investor.id - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menanggapi pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis. Program unggulan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ini dikabarkan dipangkas menjadi Rp 7.500 per anak dari semula Rp 15.000 per anak.

Bendahara Umum Partai Gerindra tersebut mengatakan, anggaran untuk program pemerintahan baru Prabowo-Gibran mendatang, termasuk program makan bergizi gratis akan selaras dengan pemerintah saat ini.

"Saya bisa katakan di sini, semua hal yang menyangkut program unggulan presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis dan sebagainya akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan oleh Menkeu," kata Thomas, di Kantor Kemenkeu, Kamis (18/7/2024).

Selebihnya, terkait makan siang gratis, Thomas menyebut dirinya belum dapat menjelaskan secara detail saat ini. "Untuk hal yang sifatnya pertanyaan untuk makan siang gratis tadi saya rasa ini bukan saatnya," ujar dia

Lebih lanjut, penunjukkan Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan II ini akan berbagi tugas dengan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara. Thomas disebut akan lebih fokus menyiapkan APBN 2025 agar selaras dengan program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Thomas akan bekerja sama dengan dirinya dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat momentum ekonomi sekaligus menjaga instrumen fiskal APBN agar terus sehat dan berkelanjutan.

"Sebagai Wamenkeu Kedua, Mas Tommy akan semakin memperkuat Kementerian keuangan dan melancarkan koordinasi dengan tim proses transisi pemerintahan," ungkap Sri Mulyani, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Sri Mulyani juga menyampaikan, momentum bergabungnya Thomas dengan Kemenkeu bertepatan dengan agenda Kemenkeu yang tengah menyusun RAPBN 2025.

"Kementerian Keuangan adalah institusi yang unik, kami bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun APBN. RUU nya akan diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk dibahas dengan DPR. Ini adalah untuk APBN tahun 2025, yang akan menjalankan adalah pemerintahan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih," ujarnya.

Sri Mulyani berharap bergabungnya Thomas akan melancarkan proses transisi menuju pemerintahan baru dan menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan negara, berdasarkan tata kelola yang prudent, akuntabel, disiplin dan kredibel.

"Mas Tommy sudah menjadi ketua tim gugus sinkronisasi terutama untuk bidang ekonomi dan keuangan. Selama ini lebih dari 3 bulan kita terus sudah berkoordinasi sudah cukup intensif, kami Kemenkeu sekali lagi menyampaikan selamat datang dan sekaligus juga akan bersama-sama menjaga instrumen fiskal keuangan negara agar terus menjadi instrumen yang mampu menjawab tantangan hari ini dan ke depannya di dalam mencapai tujuan kita bernegara," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com,JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bendahara Umum Partai Gerindra yakni Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II mendampingi Sri Mulyani. Penunjukkan ini kemudian mendapat perhatian dari media asing.

BloombergdanReuterspada Kamis (18/7/2024) melaporkan penunjukkan ini keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ini. Kedua media ini juga menyoroti sikap investor yang waspada, program Prabowo, dan penjelasan mengenai dilantiknya Thomas.

“Pengangkatan anggota keluarga Prabowo ke dalam kabinet dapat memberi pemimpin baru itu pengaruh yang lebih besar atas pengeluaran negara karena ia berupaya mendanai berbagai program ambisius termasuk makan siang gratis untuk anak-anak sekolah,” tulisBloomberg.

Media tersebut menuliskan bahwa investor telah waspada terhadap sinyal-sinyal yang saling bertentangan seputar sikap fiskal Prabowo, yang memicu aksi jual dan premi risiko yang lebih tinggi untuk obligasi Indonesia.

Kemudian, dituliskan juga soal saudaranya, Hashim Djojohadikusumo, yang mengatakan bahwa pemerintahan yang akan datang mungkin akan memungkinkan rasio utang meningkat hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Janji utama dari kampanye Prabowo yakni makan siang gratis juga disoroti, yang diperkirakan menelan biaya hingga 450 triliun rupiah per tahun jika sudah terlaksana sepenuhnya. Pemerintah yang baru setuju untuk mengalokasikan 71 triliun rupiah.

Thomas kemudian menuturkan bahwa pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran yang berkualitas.

"Kita perlu menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, nutrisi yang berkualitas, dan pendidikan yang berkualitas. Akan ada nilai ekonomi dalam hal itu,” pungkasnya, dikutip dariBloomberg.

SebelumnyaBloombergjuga menulis ‘Dinasti Politik’ dalam laporannya, dengan menjelaskan bahwa Thomas adalah putra mantan gubernur Bank Indonesia (BI) dan pamannya merupakan saudara Prabowo.

"Meskipun Djiwandono mungkin tidak memiliki latar belakang akademis ekonomi, pengangkatannya tampaknya tidak bermasalah bagi pasar," pungkas ahli strategi kedaulatan Asia di Robeco di Singapura, Philip McNicholas, dikutip dariBloomberg.

Menurutnya, bisa saja fokusnya adalah memastikan penerapan kebijakan ekonomi yang disukai Prabowo.

Reutersjuga melaporkan bahwa pilihan Prabowo untuk menteri keuangan dan rencana fiskal berada dalam pengawasan investor karena “janji-janji yang mahal” termasuk rencana makan siang gratis.

Kemudian, politikus senior dari partai politik Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan penjelasan kepadaReuterssoal pengangkatan Thomas tersebut.

“[Pengangkatan tersebut dimaksudkan] untuk memperlancar transisi pemerintahan dari pemerintahan Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo," jelasnya.

Ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, kemudian berharap bahwa pengangkatan Thomas akan menghasilkan komunikasi yang lebih baik mengenai sinergi fiskal dan program-program yang diusulkan selama kampanye dapat dilaksanakan secara hati-hati.

Menurutnya, penunjukan tersebut seharusnya berdampak netral pada pasar karena tidak ada perubahan dalam angka fiskal. Penurunan rupiah kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal.

Pada Kamis (17/7) mata uang Garuda melemah hingga 0,4% terhadap dolar AS, mencatatkan penurunan terbesar di antara mata uang negara berkembang Asia.