JAKARTA, Investor.id -Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya membangun kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Dia menerangkan, pemerintah fokus membangun ketahanan kesehatan Indonesia melalui produk obat dan alat kesehatan dalam negeri. “Inovasi harus terus dikembangkan dan tidak terbatas pada peneliti di ilmu kesehatan. Pemerintah juga meminta Menteri Kesehatan untuk fokuskan anggaran kesehatan untuk belanja produk dalam negeri,” ujar Menko Pratikno saat membuka HAI Festival di JCC Senayan, dikutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Senada, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pembangunan industri farmasi, alkes, dan pelayanan kesehatan akan didorong untuk industri dalam negeri. Hal ini sejalan dengan pilar ketiga transformasi kesehatan, yakni transformasi sistem ketahanan kesehatan.

Dia menerangkan, pandemi telah mengajarkan tentang terbatasnya suplai alat kesehatan dan obat-obatan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia harus siap menghadapi kebutuhan mendesak seperti obat-obatan, vaksin, ventilator, dan APD. “Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri guna menciptakan sistem kesehatan yang resilient dan aman ketika ada pandemi berikutnya,” kata Menkes Budi.

Sediakan Obat

Sebagai perusahaan farmasi Nasional, Dexa Group memiliki peran dalam mendukung kemandirian dan ketahanan kesehatan Indonesia dengan menyediakan obat-obatan untuk 277,14 juta pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Tema tersebut diusung Dexa Group dalam booth Pameran Inovasi dan Teknologi Transformasi Kesehatan untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta Convention Center, Jumat (8/11/2024)

Dalam pameran tersebut, Dexa Group menampilkan produk-produk seperti OMAI dengan TKDN tinggi, OGB Dexa, Omeprazole dan Esomeprazole, alat kesehatan Stardec, dan beragam produk digital platform Dexa Group untuk mendukung ketahanan kesehatan masyarakat.

Presiden Direktur PT Dexa Medica V Hery Sutanto menegaskan komitmen Dexa Group dalam mendukung kemandirian kesehatan Indonesia, terutama melalui produksi Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) berbahan alam yang telah dikembangkan menjadi fitofarmaka dengan riset dan teknologi lokal.

"Dexa Group konsisten mendukung program kemandirian dan ketahanan kesehatan Indonesia melalui obat-obat kimia dengan bahan baku lokal dan OMAI yang berbahan alam. Obat ini kami riset hingga menjadi fitofarmaka, dipasarkan di mancanegara dengan TKDN tinggi," ungkap Hery.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa tanaman seperti meniran, bungur, dan kayu manis yang digunakan dalam pengembangan fitofarmaka Dexa, berasal langsung dari petani Indonesia. Pemerintah ingin dari hulu ke hilir menggunakan resource dari Indonesia. Ini memberikan efek domino besar, dari kesejahteraan petani, supplier bahan baku, industri bahan baku alam, industri obat jadi, semua dibantu. “Sehingga kita bisa meningkatkan ketahanan kesehatan bangsa ini menjadi lebih kuat lagi. Tidak mengandalkan impor," kata Hery.

Untuk memenuhi kebutuhan pasien JKN, Dexa Group juga menyediakan produk Obat Generik Berlogo (OGB) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi. “Produk OGB Dexa merupakan upaya Dexa Medica untuk menghadirkan akses obat-obatan dengan kualitas, khasiat, dan mutu yang terjamin serta terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujar dia.

Sementara itu, Dekan Sekolah Farmasi ITB, Prof. apt. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D., menekankan potensi besar bahan alam Indonesia sebagai kunci kemandirian di sektor kesehatan. "Potensi Indonesia untuk mandiri di bidang kesehatan dan farmasi adalah melalui bahan alam karena sumber daya kita nomor satu di dunia," ujar Prof. Ketut.

Prof. Ketut juga menambahkan bahwa pemanfaatan obat berbahan alam mampu mendukung kesehatan masyarakat secara preventif dan promotif, terutama untuk penyakit kronis seperti stroke dan diabetes. "Obat bahan alam bekerja di hulu, yaitu pada aspek preventif dan promotif, yang meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat. Kami berharap masyarakat lebih terbiasa menggunakan bahan alam dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah preventif agar tidak mudah sakit," jelas dia.

Selanjutnya, Dexa Group Molecular Pharmacologist Prof Raymond R. Tjandrawinata, menekankan pentingnya pemanfaatan Nutri-genomics dan senyawa bioaktif dari tanaman herbal dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Ia memaparkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan hayati dengan ribuan spesies tanaman, tetapi hanya sebagian kecil yang telah dimanfaatkan.

“Diperlukan lebih banyak uji klinis yang diakui secara global agar produk herbal Indonesia bisa diintegrasikan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memungkinkan pemanfaatannya secara luas dalam pengobatan di Indonesia,” ungkap Prof Raymond.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BOGOR - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkapkan, bahwa penduduk Indonesia mayoritas masih low quality, masih mempunyai kompetensi yang rendah. Padahal, kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu variabel penting untuk bisa menjadi negara maju.

?Bapak-Ibu yang saya hormati, kita menghadapi permasalahan sumber daya manusia dan kebudayaan yang cukup berat, yaitu pertama kita punya masyarakat kita penduduk Indonesia yang mayoritas masih low quality, masih punya kompetensi yang rendah,? ujar Menko PMK, Pratikno dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Pratikno pun mengatakan, jika kompetensi SDM rendah, tentu tidak akan produktif, tidak kompetitif, bahkan tidak mampu mendongkrak pembangunan ekonomi. Selanjutnya, Pratikno mengatakan bahwa masalah kesehatan juga menjadi kunci agar menjadi negara maju.

?Walaupun kompetensinya tinggi, kalau tidak sehat ya tetap saja tidak bisa produktif. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kualitas kesehatan agar masyarakat produktif, negara tidak terbebani dengan anggaran yang berat dan kemudian kita bisa menghasilkan usia produktif yang berkualitas,? katanya.

Selanjutnya, masalah pendidikan yang juga menjadi kunci. ?Walaupun pendidikannya tinggi, tetapi tidak akan kontributif kalau tidak relevan. Oleh karena itu relevansi menjadi sangat penting. Jadi bagaimana kita kompetensinya tinggi, kesehatannya baik, dan relevansinya tinggi,? ujar Pratikno.

Pada kesempatan tersebut, Pratikno pun memaparkan beberapa quick win (percepatan) yang harus dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam jangka pendek, seperti renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, pengembangan talenta unggul, penguatan sains dan teknologi, serta kebudayaan keluarga dan penghapusan kekerasan terhadap anak.

?Di setiap program unggulan, itu membutuhkan dukungan dari semua stakeholders, terutama sekali dukungan dari Bapak/Ibu Kepala Daerah, juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),? katanya.

Pratikno menambahkan, Presiden Prabowo sudah memberikan arahannya dalam rangka penguatan SDM Indonesia yakni melalui sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, gender, pemuda, dan disabilitas, serta tentang penyelenggaraan kehidupan harmonis yang selaras dengan alam dan lingkungan.

?Ini saya tidak ingin mendetilkan secara detail, tetapi Bapak Presiden Prabowo, sebagaimana sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan termasuk pada saat kampanye, ada beberapa program prioritas dan juga quick win yang harus kita capai,? ujarnya.

Dia mencontohkan, salah satu percepatan yang memerlukan dukungan penuh dari kepala daerah hingga tingkat desa adalah program pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Daerah, lanjut Pratikno, dapat melakukan revitalisasi puskesmas untuk screening serta memberikan berbagai dukungan bahan medis.

?Jadi mari kita bersama-sama pusat dan daerah untuk menjalankan quick win yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo,? pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkapkan Indonesia menghadapi masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup berat.

Salah satunya terkait kompetensi penduduk Indonesia yang rendah. Padahal, kompetensi SDM menjadi salah satu variabel penting untuk bisa menjadi negara maju.

“Bapak-Ibu yang saya hormati, kita menghadapi permasalahan sumber daya manusia dan kebudayaan yang cukup berat, yaitu pertama kita punya masyarakat kita penduduk Indonesia yang mayoritas masih low quality, masih punya kompetensi yang rendah,” ujar Pratikno dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dikutip Jumat (8/11/2024).

Pratikno mengatakan jika kompetensi SDM rendah, tentu tidak akan produktif, tidak kompetitif, bahkan tidak mampu mendongkrak pembangunan ekonomi. Selanjutnya, Pratikno mengatakan bahwa masalah kesehatan juga menjadi kunci agar menjadi negara maju.

“Walaupun kompetensinya tinggi, kalau tidak sehat ya tetap saja tidak bisa produktif. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kualitas kesehatan agar masyarakat produktif, negara tidak terbebani dengan anggaran yang berat dan kemudian kita bisa menghasilkan usia produktif yang berkualitas,” katanya.

Selanjutnya, masalah Pendidikan yang relevan. Menurut dia, jika pendidikannya tinggi, tetapi tidak relevan maka tidak akan kontributif. Oleh karena itu, dia menilai relevansi menjadi sangat penting.

“Jadi bagaimana kita kompetensinya tinggi, kesehatannya baik, dan relevansinya tinggi,” ujar Pratikno.

Pada kesempatan tersebut, Pratikno memaparkan beberapa quick win (percepatan) yang harus dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam jangka pendek, seperti renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, pengembangan talenta unggul, penguatan sains dan teknologi, serta kebudayaan keluarga dan penghapusan kekerasan terhadap anak.

“Di setiap program unggulan, itu membutuhkan dukungan dari semua stakeholders, terutama sekali dukungan dari Bapak/Ibu Kepala Daerah, juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” katanya.

Pratikno menambahkan, Presiden Prabowo sudah memberikan arahannya dalam rangka penguatan SDM Indonesia yakni melalui sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, gender, pemuda, dan disabilitas, serta tentang penyelenggaraan kehidupan harmonis yang selaras dengan alam dan lingkungan.

“Ini saya tidak ingin mendetilkan secara detail, tetapi Bapak Presiden Prabowo, sebagaimana sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan termasuk pada saat kampanye, ada beberapa program prioritas dan juga quick win yang harus kita capai,” ujarnya.

Dia mencontohkan, salah satu percepatan yang memerlukan dukungan penuh dari kepala daerah hingga tingkat desa adalah program pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pemerintah Daerah, lanjut Pratikno, dapat melakukan revitalisasi puskesmas untuk screening serta memberikan berbagai dukungan bahan medis.

“Mari kita bersama-sama pusat dan daerah untuk menjalankan quick win yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo,” kata dia.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkapkan permasalahan yang membuat Indonesia belum bisa menjadi negara maju.

Selain masalah tata kelola yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Pratikno menyebut bahwa ada masalah terkait sumber daya manusia (SDM) dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, ada tiga permasalahan terkait SDM. Masalah pertama dan terutama adalah kualitas atau kompetensi SDM yang masih rendah.

“Saya akan menambahkan bahwa ada satu variabel penting untuk bisa menjadi negara maju adalah sumber daya manusia. Kita menghadapi permasalahan SDM dan kebudayaan yang cukup berat yaitu pertama masyarakat kita, penduduk Indonesia mayoritas masih low quality masih mempunyai kompetensi yang rendah,” kata Pratikno.

Pratikno mengatakan, SDM yang kompetensinya rendah tentu saja tidak produktif, tidak kompetitif, dan tidak mampu mendongkrak pembangunan ekonomi.

“Kedua, masalah kesehatan. Walaupun kompetensinya tinggi kalau tidak sehat tetap saja tidak bisa produktif. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kualitas kesehatan agar masyarakat produktif, negara tidak terbebani dengan anggaran yang berat dan kemudian kita bisa menghasilkan usia produktif yang berkualitas,” ujarnya.

Permasalahan ketiga terkait dengan relevansi. Menurut Pratikno, walaupun SDM yang ada memiliki pendidikannya tinggi tetapi tidak akan kontributif jika tidak relevan.

Terkait tiga permasalahan tersebut, Pratikno lantas meminta seluruh kepala daerah untuk turut mendukung upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di Indonesia.

“Itulah peran penting Bapak Ibu bukan hanya di pusat tapi juga daerah. Ujung-ujungnya tetap saja di daerah sampai ke tingkat desa. Itulah jadi PR (pekerjaan rumah) bersama,” kata Pratikno.

“Saya mengajak bapak ibu menjadi bagian dari koalisi besar membangun manusia yang sehat dan relevan dan berakar pada kebudayaan Indonesia,” ujarnya lagi.

Salah satu program yang akan dilakukan di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah pemeriksaan kesehatan gratis.

Untuk itu, Pratikno meminta pemerintah daerah (pemda) turut memberikan dukungan dalam menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut nantinya.

Kemudian, program lainnya adalah pembangunan rumah sakit. Dia pun meminta sinergi dan bantuan dari pemerintah mendukung program tersebut.

“jangan sampai pusat membangun rumah sakit, pemda tidak membuat jalan, sanitias dan lain-lain,” kata Pratikno.

Demikian juga, terkait program mengatasi stunting. Pratikno meminta pemda membuat program penanganan stunting yang terintegrasi dengan pusat.

JAKARTA, iNews.id - Jumlah korban erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terus didata hingga Selasa (5/11/2024). Dalam bencana ini terdapat korban jiwa, luka berat hingga ringan serta ribuan orang mengungsi.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan perkembangan terbaru terkait laporan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

"Laporan yang kami terima korban meninggal dunia ada 9 orang dan satu kritis," ujar Pratikno, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, data tersebut merujuk dari laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB per Selasa (5/11/2024) pukul 07.45 WIB.

"Korban luka berat 31 orang. Kemudian 32 orang luka ringan dan dirawat di Puskemas Boru serta Puskesmas Lewolaga. Tiga orang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr Hendrikus Fernandez Larantuka," katanya.

Data lainnya terdapat 10.295 jiwa terdampak erupsi yang tersebar di dua kecamatan. Pertama Kecamatan Wulanggitang dengan total 9.479 jiwa dan Kecamatan Ile Bura sebanyak 816 jiwa.

Petugas mencatat 2.472 jiwa mengungsi di tiga lokasi. Perinciannya di Desa Konga 1.219 jiwa, Desa Bokang 606 orang dan Desa Lewolaga 647 jiwa.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menambahkan, saat ini tim gabungan telah mendirikan lokasi pengungsian dan dua dapur umum untuk melayani kebutuhan para pengungsi. Tim kesehatan juga telah menyiagakan Posko Kesehatan Boru dan Puskesmas Lewolaga untuk korban luka.

"Tim SAR tetap bersiaga untuk mengantisipasi adanya laporan kehilangan dari warga," katanya.

Editor: Donald Karouw

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menggali talenta berbakat hingga ke pelosok Indonesia.

Dia menilai, masih banyak SDM unggul yang belum terjangkau beasiswa.

"Shingga perlu ada talent scouting yang dilakukan LPDP. Pemerintah harus mampu jemput bola untuk menjembatani mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” ujar Pratikno di sela kunjungan ke kantor LPDP, Jumat (1/11/2024).

Selain itu, Pratikno menekankan pentingnya PDP membuat kebijakan agar mahasiswa yang telah menerima beasiswa luar negeri kembali dan turut membangun negeri melalui keterampilan dan pengetahuan yang di dapat selama kuliah.

"Perlu ada skema untuk memfasilitasi para alumni LPDP, karena selain ada skema untuk mendidik, skema mempertahankan, tetapi juga perlu ada skema untuk akuisisi, sehingga investasi besar negara untuk pendidikan dapat berdampak kembali kepada pertumbuhan dan kemajuan negara," tutur Pratikno.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Sidang Kabinet Paripurna perdana pemerintahan baru di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

"Sidang Kabinet Paripurna perdana dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," tulis Gibran dalam unggahan Instagram-nya (@gibran_rakabuming), Rabu (23/10/2024). Dalam kesempatan itu dirinya turut membagikan foto dirinya yang sedang duduk di sebelah Prabowo saat sidang kabinet berlangsung.

Gibran menjelaskan dalam sidang kabinet Merah Putih pertama itu, Prabowo kembali menegaskan pentingnya keberlanjutan program hilirisasi yang sudah dicetuskan Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Begitu juga dengan target pemerintah baru untuk swasembada pangan dan energi.

"Beliau menegaskan pentingnya sinergi program kerja dan hilirisasi komoditas untuk masa depan Indonesia. Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi," terangnya.

Di luar itu ia mengaku Prabowo juga turut membahas terkait program unggulan mereka yakni makan bergizi gratis, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) RI.

"Selain itu, program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil juga merupakan program yang penting dan krusial bagi kebangkitan bangsa," jelas Gibran.

Sebagai informasi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melangsungkan sidang kabinet pertamanya sore tadi, sekitar pukul 15.00 WIB. Sidang kabinet diikuti oleh para menteri yang berjumlah 48 dan pejabat setingkat menteri 12 orang.

Mereka yang telah datang di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Ada juga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widianti Putri, hingga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

(rrd/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkapkan bahwa gedung Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan dibagi untuk dua kementerian.

Dalam Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto membagi Kemenko PMK menjadi dua kelembagaan yakni Kemenko PMK dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

Hal ini menyusul penambahan Kementerian Koordinator baru, yaitu Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Ya, tadi pagi saya bersama Sesmenko PMK melihat ruangan-ruangan. Karena ada penambahan Menko, gedung PMK akan digunakan untuk dua kemenko, Kemenko PMK dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat," ujar Pratikno, di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Pratikno menambahkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Sesmenko PMK mengenai penataan ruang yang disiapkan untuk Muhaimin Iskandar sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat.

"Tadi kami sudah diskusi dengan Sesmenko PMK untuk menyiapkan ruang bagi Pak Menko Muhaimin," lanjutnya.

Mengenai apakah pembagian gedung ini bersifat sementara atau permanen, Pratikno menyarankan agar pemanfaatan ruang yang ada lebih dioptimalkan.

"Menurut saya, kita harus lebih efisien memanfaatkan ruang. Kalau yang ada bisa kita optimalkan, ngapain harus buat yang baru? Kita harus optimalkan yang ada," jelasnya.

Namun demikian, Pratikno membantah adanya kesamaan tugas antara kedua lembaga tersebut. Dia bilang, Kemenko PMK lebih ke pengembangan sumber daya manusia dan kebudayaan, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Sedangkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat lebih ke arah pengembangan kemandirian masyarakat, nanti Pak Muhaimin yang menjelaskan lebih lanjut," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengakui, para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) masih berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Ia menuturkan, komunikasi itu dilakukan melalui grup WhatsApp berisi menteri-menteri kabinet di masa Jokowi.

"Ya tentu saja (ada komunikasi setelah Jokowi pulang ke Solo). Kita punya grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju. Pun kita pertahankan tinggal ditambahi alumni KIM, gitu," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Ia menuturkan, ada sejumlah hal yang dibahas, namun hanya berupa candaan dan lelucon.

Intinya kata dia, persaudaraan di antara para mantan menteri maupun yang menjabat kembali di Kabinet Merah Putih era Prabowo Subianto terus berjalan.

"Lucu-lucuan saja, banyak contohnya. Pokoknya kita persaudaraan di antara kabinet KIM tetap jalan terus," ucap dia.

Sebagai informasi, Jokowi resmi purnatugas pada 20 Oktober 2024 seiring dengan pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8.

Sehari setelah dilantik, Prabowo langsung melantik para menteri Kabinet Merah Putih. Ada belasan menteri Jokowi yang bergabung dalam kabinet baru di bawah kepemimpinan Prabowo.

Dua Kementerian Koordinator bakal berbagi satu gedung untuk mengerjakan tugas-tugasnya sementara ini. Hal itu disampaikan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, saat menghadiri pelantikan Kepala Badan di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10).

"Jadi kita gedung PMK akan digunakan untuk dua kemenko, kemenko PMK sendiri, dan kemenko yang baru yaitu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat," kata Pratikno.

Untuk sementara ini, mereka akan berkantor di jalan Medan Merdeka Barat, menempati gedung Kementerian Koordinator PMK. Ruangan untuk Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pun sudah disiapkan.

"Tadi kami sudah diskusi dengan Sesmenko PMK, untuk mana yang disiapkan untuk Pak Menko Muhaimin Iskandar," ucap Pratikno.

Meski harus berbagi gedung, Pratikno merasa Presiden tak perlu membuat gedung baru lagi. Kerja-kerja dua kementerian itu tetap bisa berjalan meski harus berbagi gedung.

"Menurut saya, ya, kita harus lebih efisien memanfaatkan ruang ya, kalau dari yang ada bisa kita optimalkan ngapain harus buat yang baru?, kita harus optimalkan yang ada," kata Pratikno.

Sementara itu, kedua kementerian itu punya tanggung jawab kerja yang berbeda, meski sebetulnya berkelindan. Kemenko PMK misalnya, mereka mengurusi masalah sumber daya manusia, kebudayaan, dan pendidikan kesehatan.

Sementara Kementerian Pemberdayaan Masyarakat lebih banyak bergerak di bidang pekerja migran Indonesia, UMKM, hingga ekonomi kreatif.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengaku belum membubarkan grup chat koordinasi antar menteri di Kabinet Indonesia Maju. Kata Pratikno, komunikasi masih terjalin bahkan saat Presiden ke-7 Jokowi sudah pulang kampung ke Solo.

"Ya, tentu saja (terus berkomunikasi), kita punya grup whatsapp namanya Kabinet Indonesia Maju [KIM], pun kita pertahankan tinggal ditambahi alumni KIM, gitu," kata Pratikno, Selasa (22/10) di kompleks Istana Kepresidenan.

Kata Pratikno, tak ada sesuatu yang penting yang dibahas lagi di grup tersebut. Ia hanya menyebut, obrolan yang ada kini sebatas berbagi canda.

"Ya, lucu lucuan aja, waduh, banyak contohnya, pokoknya kita persaudaraan di antara kabinet KIM tetap jalan terus," kata Pratikno.

Sementara itu, ada beberapa menteri KIM yang bergabung dengan Kabinet Merah Putih Prabowo. Termasuk Pratikno, beberapa yang lain adalah Sri Mulyani, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, hingga Saifullah Yusuf.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan kepada penggantinya, Pratikno, untuk mengubah usia awal masuk sekolah dasar dari 7 tahun saat ini menjadi 6 tahun.

"Masa awal masuk sekolah yang awalnya 7 tahun sebaiknya dipercepat menjadi 6 tahun," ujar Muhadjir dalam acara pisah sambut di Kantor Kemenko PMK, Senin, 21 Oktober 2024.

Muhadjir menjelaskan alasan pemerintah saat itu mewajibkan usia sekolah saat memasuki 7 tahun karena keterbatasan institusi pendidikan sekolah dasar (SD).

Kini, kata dia, institusi pendidikan di Indonesia sudah merata di seluruh Indonesia sehingga awal masuk sekolah bisa dipercepat menjadi 6 tahun.

Percepatan awal masuk sekolah ini, menurut Muhadjir, akan berdampak pada skor Programme for International Student Assessment (PISA).

PISA merupakan program asesmen berskala internasional yang menguji dan mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, kesejahteraan, dan kesetaraan pada siswa usia 15 tahun.

"Karena PISA yang ada di ukuran di umur 15 tahun. Kalau startnya terlambat maka kalah dengan yang duluan (masuk sekolah)," kata dia.

Bagaimana Aturan Usia Masuk SD?

Ketentuan tentang usia masuk SD ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51/ 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD berusia: a. 7 tahun; atau b. paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pada ayat 2, disebutkan bahwa sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun.

Namun ada perkecualian bagi anak berbakat meski usianya belum 6 tahun. Pada ayat 3 diatur pengecualian syarat usia paling rendah 5,5 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Alasan Usia Masuk SD 7 Tahun

Di banyak negara, termasuk Indonesia, kebijakan untuk memasukkan anak ke sekolah dasarpada umur 7 tahun telah diterapkan selama bertahun-tahun. Lantas, apa alasan anak masuk SD harus berusia 7 tahun?

1. Aspek Psikologis

Dilansir dari laman Badan Pendidikan Kristen Penabur, ketika anak memasuki usia 7 tahun, secara psikologis kemampuan konsentrasi anak telah meningkat. Jadi mereka dapat membedakan mana hal yang harus diperhatikan mana yang tidak. Kemampuan konsentrasi pada anak tujuh tahun sekitar 30-45 menit.

Sementara itu, di bawah usia tujuh tahun masih mengembangkan keterampilan geraknya. Jika mereka dipaksa masuk pada usia tersebut, bisa menyebabkan anak sulit berkonsentrasi dan memperhatikan pelajaran di dalam kelas.

2. Aspek kognitif

Ketika anak masuk SD, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sederhana perlu dimiliki anak agar bisa mengikuti pelajaran di kelas. Mereka juga diharapkan mampu memahami dan mengikuti instruksi yang diberikan guru. Pada usia 7 tahun, anak umumnya telah menguasai kemampuan - kemampuan tersebut sehingga lebih siap untuk belajar di sekolah.

3. Aspek Fisik

Anak usia 7 tahun memiliki otot dan syaraf yang sudah terbentuk. Hal tersebut membuat mereka sudah siap untuk belajar di sekolah dari pagi hingga siang. Mereka juga sudah bisa menggunakan alat tulis tanpa harus dibantu guru.

4. Aspek Emosi

Saat mencapai usia 7 tahun, anak dinilai memiliki emosi yang sudah cukup matang bila dibandingkan saat mereka di taman kanak-kanak. Mereka akan bisa lebih mandiri, mampu membedakan kapan mereka harus bermain, dan kapan harus belajar serta mengerjakan tugas yang diberikan guru.

Jadi, jika menyekolahkan anak terlalu dini, masalah yang timbul adalah ketika anak bisa mengikuti pelajaran di sekolah, tapi di sisi lain, anak masih minta ditunggui orang tua atau tidak berani pipis sendiri di toilet umum sekolah.

5. Aspek Mandiri

Mungkin anak-anak akan terlihat manja kepada orang tua mereka, namun saat usianya sudah 7 tahun anak akan lebih mandiri hal tersebut dibuktikan dari anak yang bisa melakukan kegiatannya sendiri seperti mandi, memakai baju, menata tempat tidur bahkan makan.