PEMALANG, iNews.id – Sebanyak 11 Warga Negara Asing (WNA) diamankan otoritas keimigrasian di Jawa Tengah karena melakukan berbagai pelanggaran. Terbanyak WNA asal China berjumlah delapan orang.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jateng Is Edy Ekoputranto mengatakan, para WNA ini diduga melanggar Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Mereka berpotensi mengganggu ketertiban umum. Delapan orang dari China dan tiga WNA yang juga sama kasusnya,” ujar Is Edy, Selasa (15/10/2024).

Menurutnya semua WNA yang diamankan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan dan pendalaman. Jika nantinya terbukti dan berkekuatan hukum, mereka akan diberikan tindakan keimigrasian berupa deportasi.  

Efektivitas dan efisiensi pengawasan WNA kata Is Edy, membutuhkan kerja sama dan peran serta masyarakat. Dia mengimbau masyarakat untuk proaktif memberikan informasi terkait keberadaan WNA yang disinyalir mengganggu ketertiban umum.

Is Edy menggambarkan beberapa tindakan WNA yang dianggap melanggar ketentuan. Misalnya, perilaku WNA yang menggunakan jasa tukang bangunan orang Indonesia, namun tidak memberikan gaji dan melakukan pengancaman terhadap warga sekitar.

"Hal ini sangat mengganggu ketertiban umum. Jangankan warga negara asing, WNI saja dengan perbuatan seperti ini dapat mengganggu ketertiban umum," katanya.

"Maka dari itu Imigrasi hadir, bagaimana keberadaan WNA di wilayah Jateng ini, masing-masing UPT (berusaha) paling tidak keberadaan dan kegiatannya ini tidak akan mengganggu ketertiban umum, apalagi meresahkan masyarakat," ucapnya.

Sementara untuk WN China, terbukti menyalahgunakan peruntukan izin tinggal yang telah diberikan Keimigrasian Indonesia.

Diketahui, pengamanan WNA merupakan hasil Pelaksanaan Operasi JAGRATARA Tahap III Pengawasan Orang Asing Secara Serentak dengan Kendali Pusat Tahun 2024 di Wilayah Jawa Tengah.

Operasi ini telah dilaksanakan pada tanggal 7-9 Oktober 2024 sebagai upaya memperkuat pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Jateng.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Empat puluh warga negara Indonesia (WNI) beserta satu warga negara asing (WNA) yang merupakan pasangan dari seorang WNI berhasil dievakuasi dengan selamat dari Lebanon. Mereka semua tiba di Indonesia pada Senin, 7 Oktober 2024, melalui dua penerbangan komersial.

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI, para WNI dan satu WNA itu merupakan bagian dari evakuasi panjang dan kompleks melalui jalan darat dari Lebanon - Damascus, Suriah - Amman, Yordania. Mereka terbagi dalam dua gelombang evakuasi yang berangkat dari Beirut selama periode 2 dan 3 Oktober 2024.

Sebelumnya, pascapenetapan status Siaga 1 oleh KBRI Beirut pada 4 Agustus, 25 WNI berhasil dievakuasi melalui jalur udara. Saat ini masih terdapat 116 WNI yang menetap di Lebanon, dan mayoritas memilih untuk tetap tinggal di sana.

“Mereka yang dievakuasi dari Lebanon dan tiba di Jakarta hari ini terdiri dari 26 laki-laki dan 15 perempuan, semuanya dalam kondisi sehat,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kemenlu RI, Judha Nugraha, dalam keterangan tertulis kepada awak media.
Mereka berasal dari beberapa daerah di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali.

“Selanjutnya mereka akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga/instansi,” tutur Judha.

Kemenli RI kembali mengimbau para WNI yang masih berada di Lebanon untuk terus meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan, membatasi pergerakan hanya untuk keperluan esensial dan mengikuti arahan evakuasi dari KBRI Beirut.

“Bagi para WNI yang memiliki rencana perjalanan ke wilayah Lebanon, Suriah, Iran, Israel, Palestina dan Yaman, agar dapat menundanya hingga situasi aman,” pungkas Judha.

Baca juga: WNI di Lebanon Didorong untuk Dievakuasi, Sebagian Memilih Tetap Tinggal


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA - Transformasi besar-besaran yang digelorakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuai banyak respon positif masyarakat.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengatakan apresiasi diberikan oleh para duta besar negara sahabat yang warga negaranya mendapatkan banyak manfaat tersebut proses transformasi selama 18 bulan terakhir.

“Kemudian respon positif dari beberapa kumpulan investor, pelaku perdagangan daring di Indonesia. Orang luar negeri juga memberikan tanggapan positif. Banyak teman-teman dari luar negeri juga surprise. Kalau WNI kan mereka merasakan sendiri kemudahan saat melintas dan kami juga punya immigration lounge di beberapa tempat seperti di Pondok Indah Mall dan Senayan City dengan layanan cepat,” katanya dalam rubrik Coffea Time with May.

Menariknya, untuk layanan di lounge, paspor jadi hanya dalam tempo satu jam saja. Hal ini, menurut Silmy, diberlakukan bagi warga yang sangat membutuhkan paspor dalam waktu cepat karena alasan yang mendesak.

Untuk waktu normal, pembuatan paspor bisa selesai dalam tempo tiga hari. Namun, dia mengatakan tidak semua pengajuan paspor bisa diproses hanya dalam tempo satu jam saja.

Hal ini dikarenakan setiap hari ada sekitar 4000-an pengajuan paspor yang perlu diproses sehingga baru selesai dalam kurun waktu tiga hari.

Waktu tiga hari ini menurutnya sudah terbilang cepat jika dibandingkan dengan negara lain ambil misal Jerman, yang notabene merupakan negara maju. Di negara Eropa itu, proses pembuatan paspor malah lebih lama dari Indonesia yakni selama 8-10 minggu.

“Pelayanan yang prima ini merupakan buah dari semangat teman-teman Imigrasi, bukan hanya saya. Mereka ingin menunjukkan terjadi transformasi di tubuh Imigrasi,” ungkapnya.

Meski terbilang sukses melakukan transformasi, bukan berarti tidak ada tantangna yang dihadapi oleh Silmy. Tantangan terbesar adlaah karakteristik lembaga pemerintahan yang memiliki aturan yang bersifat hirarkis. Tentu saja hal itu berbeda dengan perusahaan swasta maupun BUMN yang bisa dengan cepat mengeksekusi sebuah kebijakan karena tidak memiliki struktur aturan yang bertingkat tersebut.

“Perlu sikontrisasi. Lalu misalkan kalau kita mempunya suatu ide, aturan yang berada di atasnya tidak memperbolehkan hal itu. Jadi harus diubah dahulu aturan yang di atas,” terangnya.

Selain itu tantangan lain adalah sulitnya memberikan reward atau penghargaan kepada pekerja yang berprestasi, karena ada sejumlah aturan yang mendasari penggajian kepada abdi negara. Pemberian penghargaan seperti bonus, kata dia, dengan mudah dilakukan di perusahaan swasta atau BUMN.

Golden Visa

Dalam kesempatan itu, Silmy juga menceritakan latar belakang peluncuran golden visa. Menurutnya, visa ini diberikan sebagai respon atas persaingan dalam meraup investasi asing, dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

“Kalau ke Indonesia kita berikan fasilitas lima sampai sepuluh tahun. Bisa bekerja, bisa bolak-balik, bisa tinggal. Ya memberikan daya saing kepada para investor untuk masuk ke Indonesia, dibandingkan misalnya mereka investasi di luar negeri,” tuturnya.

Istilah golden visa menurutnya, mengikuti program yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Di sana, program tersebut terbilang sukses meraup investasi dan mendatangkan warga negara asing. Di Indonesia, tuturnya, WNA hanya berjumlah sekitar 2 persen. Akan tetapi di negara Timur Tengah itu, jumlah warga asing mencapai lebih dari 80 persen.

“Kenapa warga asing tertarik ke sana karena pemerintah di sana membuka diri, untuk mendukung perkeonomian mereka dengan berinvestasi atau bekerja dengan profesionalisme yang baik sehingga memberikan pertumbuhan dan manfaat bagi masyarakat di sana,” bebernya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki visa bagi para diaspora yang sudah berganti kewarganegaraan dan keturunannya smapai level ketiga bisa masuk ke Indonesia dengan mudah. Hal ini juga menurutnya merupakan suatu hal yang baru dalam keimigrasian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berhasil mengamankan 4 (empat) Warga Negara Asing (WNA) yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian dalam Operasi Jagratara.

Operasi ini digelar pada 21 dan 22 Agustus 2024. Tiga WNA yang diamankan berasal dari Nigeria, sementara satu lainnya berasal dari Senegal.

Pada 21 Agustus 2024, operasi dilaksanakan di kawasan Glodok dan Pancoran China Town Point. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap 1 WN Tiongkok yang merupakan pemegang ITAS Investor di salah satu toko yang berada di kawasan Glodok dan 1 WN Malaysia merupakan chef di salah satu restoran yang berada di kawasan Pancoran China Town Point.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, izin tinggal, dan kegiatannya, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh kedua orang asing tersebut.

Selanjutnya petugas melanjutkan kegiatan pengawasan keimigrasian di kawasan KS. Tubun. Dalam kegiatan pengawasan tersebut petugas menemukan 1 WN Nigeria dengan inisial AOO yang tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan diduga izin tinggalnya telah habis berlaku.

Berlanjut tanggal 22 Agustus 2024, operasi dilakukan di salah satu sarana olahraga di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Petugas mengamankan dua WNA asal Nigeria lainnya berinisial CKO dan TVO, dan seorang WN Senegal berinisial DB.

Tiga WNA ini diduga izin tinggalnya sudah habis berlaku dan juga tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor.

Keempat WNA tersebut kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa tiga WNA asal Nigeria berinisial AOO, CKO dan TVO, serta seorang WNA asal Senegal berinisial DB izin tinggalnya sudah habis berlaku (overstay) dan sampai dengan saat ini keempat orang asing tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor.

"Kami akan terus mendalami kasus ini untuk memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran keimigrasian ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika cukup bukti, WNA tersebut dapat dikenakan tindakan berupa pro-justicia atau tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," ujar Nur Raisha, Selasa (27/8/2024) dalam keterangan tertulis.

BACA JUGA: Nubuat Masa Depan Rasulullah SAW Terbukti, 3 Fenomena Umat Akhir Zaman Ini Terjadi

Operasi Jagratara dilaksanakan dalam rangka upaya preventif terjadinya pelanggaran keimigrasian serta penegakan hukum guna menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat menambahkan bahwa kontribusi masyarakat dalam pelaporan Orang Asing dapat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian.

"Apabila menemukan Warga Negara Asing yang mengganggu ketertiban umum dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan, dapat dilaporkan ke Kantor Imigrasi untuk segera kami tindaklanjuti," kata Nur Raisha.

TULANG BAWANG, iNews.id - Petugas Imigrasi Kotabumi mendeportasi tiga artiswarga negara asing (WNA) asal China dan Jepang. Mereka diduga melanggar izin tinggal saat tertangkap menghadiri Event Tubaba Art Festival di Uluan Nughik Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, Kamis (8/8/2024).

Informasi diperoleh iNews, pengungkapan kasus ini bermula dari kegiatan pengawasan orang asing yang dilakukan petugas Imigrasi usai mendapat informasi dari masyarakat. Informasi menyebutkan ada kegiatan yang digelar Pemda Tulang Bawang Barat dengan mengudang empat artis luar negeri Asal Cina, Jepang dan Amerika.

Dari keterangan dan pemeriksaan dokumen paspor serta visa izin tinggal, ditemukan 3 WNA menyalahi aturan keimigrasian. Mereka bernama Chen Sirun (37) dan Wu Jianjing (35) WNA China. Kemudian Kita Mariko (41) WNA Jepang. Sementara Kurt David Peterson (42) WNA Amerika Serikat memilik izin tinggal sesuai peraturan yang berlaku.

Kepala Imigrasi Kotabumi Tyas Kristyaningrum saat dikonfirmasi membenarkan petugas telah mengamankan para WNA tersebut.

"Ketiga orang itu langsung dideportasi ke negara asalnya dengan pengawalan petugas ke Bandara Raden Intan Lampung," ujarnya, Kamis (8/8/2024).

Hasil pemeriksaan petugas Imigrasi, ketiga orang tersebut diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yakni izin tinggal tidak sesuai keperluannya.

Tyas berharap insiden seperti ini tidak terulang kembali. Apalagi sampai melibatkan pemerintah.

"Kami meminta semua pihak dapat berkordinasi terlebih dahulu jika mengudang warga negara asing ke daerah. Untuk semua warga dapat melaporkan ke petugas bila mengetauhi kecurigaan adanya orang luar negeri," katanya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengungkapkan, 28 warga negara asing (WNA) yang hendak diselundupkan ke Australia diminta membayar uang hingga Rp 65 juta per orang oleh dua orang tersangka, warga negara Indonesia berinisial DH dan MA.

Penanggung Jawab Penyidikan Wilayah II Ditjen Imigrasi Happy Reza Dipayuda menjelaskan, uang tersebut diberikan para WNA ketika diselundupkan masuk ke Indonesia dan ditampung di Cilacap oleh seorang berinisial I.

“Pengakuan dari para saksi korban, mereka sudah membayar sangat besar, lumayan besar, rangenya sekitar 8.000 dollar AS untuk satu orang,” ujar Happy saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Kamis (8/8/2024).

“Kemudian ada juga yang membayarkannya di Malaysia itu juga kalau dihitung rupiah itu sekitar Rp 60-65 juta. Cuma untuk berapa net yang diterima masing-masing pelaku masih kami pastikan,” kata dia melanjutkan.

Kasus penyelundupan manusia ini terungkap dari temuan 28 WNA terdampar di Pantai Muara Cikaso, Sukabumi.

Para WNA itu terdampar setelah gagal masuk ke Australia melalui Pulau Christmas menggunakan kapal yang dikemudikan DH dan MA

“Pada saat mendekati Pulau Christmas dan sudah masuk perairan Australia, pihak Australia Border Force melakukan pencegatan dan mengamankan mereka,” kata Happy.

“Setelahnya mereka dikembalikan ke wilayah keberangkatan mereka. Nah pada saat itulah ditemukan terdampar di Sukabumi,” ujar dia.

Setelah didalami, para WNA tersebut ternyata datang ke Indonesia bersama seorang berinisial I yang kini berstatus buron. I adalah rekan DH dan MA dalam praktik penyelundupan manusia ke Australia.

DH dan MA telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, sementara Ditjen Imigrasi masih menelusuri sosok I yang diduga tergabung dalam penyelundupan manusia jaringan internasional melalui Indonesia.

Imigrasi juga masih menggali informasi soal modus pelaku I menjaring para WNA, untuk selanjutnya diberangkatkan oleh tersangka DH dan MA melalui Cilacap ke Australia secara ilegal.

“Tapi untuk korban yang dibawa oleh kedua WNI tersangka tersebut itu variasi usianya di antara 18 sampai dengan 34 tahun. Range usianya, usia kerja produktif,” kata Happy.

“Jadi memang mereka murni untuk mencari penghidupan yang lebih baik, dan mereka rela untuk membayar lumayan besar,” ujar dia.

Dalam kasus ini, DH dan MA dijerat dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menangkap dua tersangka kasus penyelundupan warga negara asing (WNA) untuk dipekerjakan di Australia, DH dan MA.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengungkapkan, ada 28 WNA asal Bangladesh, Tiongkok dan India yang hendak diselundupkan masuk ke Australia melalui Indonesia oleh DH dan MA.

“(Korban) Terdiri 23 warga negara Bangladesh, 4 orang warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan satu warga negara India,” ujar Godam konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Kamis (8/8/2024).

Penanggung Jawab Penyidikan Wilayah II Ditjen Imigrasi Happy Reza Dipayuda menjelaskan, kasus penyelundupan manusia terungkap dari adanya temuan 28 WNA yang terdampar di Pantai Muara Cikaso, Sukabumi.

Para WNA itu terdampar setelah gagal masuk ke Australia melalui Pulau Christmas menggunakan kapal yang dikemudikan DH dan MA.

“Pada saat mendekati Pulau Christmas dan sudah masuk perairan Australia, pihak Australia Border Force melakukan pencegatan dan mengamankan mereka,” kata Happy.

“Setelahnya mereka dikembalikan ke wilayah keberangkatan mereka. Nah pada saat itulah ditemukan terdampar di Sukabumi,” ujar dia.

Setelah didalami, para WNA tersebut ternyata datang ke Indonesia bersama seorang berinisial I yang kini berstatus buron.

I adalah rekan DH dan MA dalam praktik penyelundupan manusia ke Australia

Menurut Happy, para WNA itu diselundupkan I ke Indonesia dan dikumpulkan di kawasan Cilacap lalu diberangkatkan ke Australia secara ilegal.

“Korban ini adalah orang dari luar yang kemudia dibawa, diselundupkan dari Indonesia ke Australia,” ungkap Happy.

Hingga kini, Ditjen Imigrasi masih melakukan penyelidikan gabungan bersama otoritas Australia, untuk mengungkap jaringan dibalik penyelundupan manusia ini.

Atas perbuatannya, DH dan MA dijerat dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

Jakarta: Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengkritik program golden visa yang memiliki keistimewaan mendapat hak atas tanah atau lahan bagi warga negara asing (WNA). Kebijakan itu dibandingkan dengan pelarangan jual rokok eceran.

"Negara jual lahan kulakan dibiarkan dan sah-sah aja, rakyat cuma jual rokok eceran saja dilarang," kata Mardani melalui keterangan tertulis dikutip Senin, 5 Agustus 2024.

Kebijakan larangan penjualan rokok ketengan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu menjelaskan bahwa rokok tidak lagi boleh diedarkan dalam kemasan 'kiddie pack' atau kurang dari 20 piece, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.
Sementara, golden visa merupakan keistimewaan bagi WNA berupa visa tinggal terbatas dalam jangka waktu tertentu. Dengan catatan, mereka bersedia menanamkan modalnya di Indonesia.

Pemilik golden visa akan memiliki Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Guna Usaha (HGU), dan hak atas tanah lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Mardani mengatakan pemerintah makin banyak obral tanah ke WNA.

"HGU di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah diobral sampai 190 tahun. Itu 7 turunan aja masih lebih lama. Sekarang Pemerintah obral-obral lahan lagi untuk menarik investasi asing," ujar Mardani.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan kebijakan untuk menarik konglomerat asing itu berpotensi menimbulkan kesenjangan dan konflik agraria. Di sisi lain, kebutuhan lahan bagi rakyat belum didapatkan secara merata.

"Pemerintah harus menemukan keseimbangan antara menarik investasi asing dan melindungi hak-hak masyarakat, jangan serampangan dan terabas sana-sini," ujar Mardani.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meresmikan layanan Golden Visa yang dapat memudahkan WNA berinvestasi dan berkarya. Sehingga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.

Jokowi mengatakan Golden Visa melalui asas selective policy, yang diberikan hanya untuk individu dengan potensi kontribusi tinggi. “Tapi ingat, hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar diseleksi,” kata Jokowi di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024.

(ADN)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap modus warga negara asing (WNA) 'kuasai' pulau-pulau kecil di Indonesia. Mereka ternyata menikahi warga setempat agar mendapatkan izin berusaha.

Hal itu terungkap usai KKP turun mengecek ke lapangan. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono dari hasil pengecekan tidak terjadi privatisasi atau penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Melainkan, para WNA tersebut memanfaatkan pulau untuk membuka usaha, seperti resort. Agar mulus, para WNA tersebut menikahi warga lokal.

"Ada kata orang pembelian pulau kecil oleh orang asing, saat dilakukan pemeriksaan ternyata hanya memanfaatkan. Orang asingnya itu nikah sama orang indonesia, itu dia manfaatkanlah. Di situ pola-pola seperti itu banyak," terang pria yang akrab disapa Ipunk dalam acara Konferensi Pers di Gedung Mina Bahari 4, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Kabar jual beli pulau kecil Indonesia pertama kali diungkap oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Awalnya, BRIN mengungkap sudah ada lebih dari 200 pulau yang diprivatisasi dan diperjualbelikan di seluruh Indonesia. Informasi ini diperoleh berdasarkan data dari sejumlah organisasi nirlaba.

"Saat ini kami sedang menurunkan tim ke Pulau Mentawai ternyata informasi sana banyak seperti di media, banyak orang yang melakukan jual beli pulau kami turunkan tim ke sana nanti hasilnya akan kami publish apa yang terjadi di sana," imbuhnya.

Senada, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Halid K. Jusuf menepis ada jual beli pulau-pulau kecil. Dia bilang, pulau-pulau kecil tersebut dimanfaatkan oleh pihak asing untuk kegiatan berusaha.

"Jadi tidak benar ada penjualan pulau-pulau, sekali lagi kami tegaskan tidak ada yang namanya penjualan pulau-pulau kecil. Yang ada itu adalah pemanfaatan pulau-pulau kecil, baik itu oleh asing dengan perizinan tertentu ataupun oleh kepemilikan modal dalam negeri," kata Halid.

Berdasarkan catatan KKP, di Pulau Maratua lebih dari 100 pelaku usaha yang memanfaatkan pulau untuk kegiatan resort dan perairan laut. Dia menekankan pelaku usaha tersebut bukanlah pemilik pulau.

Dia memastikan kegiatan usaha di sana dilaksanakan sudah mengantongi perizinan. Pihaknya tak segan akan menindak tegas apabila ada pelaku usaha yang tidak mempunyai izin, tapi beroperasi.

"Kemudian di Maratua dari 100 lebih itu ada 67 yang saat ini tengah kami data. Apabila kami temukan ternyata dari pelaku asing tersebut tidak memiliki perizinan berusaha untuk memanfaatkan pulaunya, tentu akan kami tindak dengan tegas dan beberapa wilayah lain yang tengah kami telusuri," jelasnya

(hns/hns)

SERANG, iNews.id - Sesosok mayat laki-lakiwarga negara asing (WNA) tanpa identitas ditemukan tergeletak di pinggir Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (2/8/2024). Penemuan mayat WNA tersebut sontak menggegerkan warga.

Dirpolairud Polda Banten, Kombes Pol Yunus Hadith Pranoto mengatakan, korban ditemukan dalam kondisi setengah telanjang sekitar pukul 06.30 WIB. 

“Belum tahu pasti asal negaranya, anggota masih cari info di lapangan,” ujar Kombes Pol Yunus Hadith Pranoto.

Yunus mengaku personelnya sedang mengumpulkan informasi dan mencari identitas jenazah WNA yang ditemukan oleh warga di wisata Anyer tersebut.

“Masih dilakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas mayat tersebut dan penyebab kematiannya. Nanti perkembangan diinfokan kembali,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemberian Golden Visa merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong investasi . AHY memastikan, pihaknya siap memberikan lahan yang clear n clear untuk kepentingan investasi yang dilakukan oleh para pemegang golden visa .

"Karena begitu mereka (investor) datang, tentu mereka mencari tempat tinggal, mencari lokasi untuk membangun usahanya apapun skalanya, kecil, menengah ataupun besar," ujar AHY dalam keterangan resminya, Sabtu (27/7/2024).

Salah satu bentuk dukungan Kementerian ATR/BPN ialah para pemegang visa kini sudah bisa memiliki hak atas tanah seperti Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Guna Usaha, dan sebagainya seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Dengan aturan tersebut, diharapkan dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Saat peresmian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa langkah ini diambil untuk kepentingan nasional dalam peningkatan investasi. Namun, ia menekankan bahwa dalam prosesnya, pemberian Golden Visa harus sangat selektif.

"Ingat, (Golden Visa) hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif dan dilihat kontribusinya. Jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan negara," tutur Presiden Joko Widodo.

Sedangkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly kemudian menyampaikan, dengan adanya Golden Visa merupakan suatu inovasi yang dapat memberi kesempatan bagi banyak pihak berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

"Ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tokoh dunia, investor internasional, talenta-talenta dunia, serta diaspora untuk berkontribusi bagi Indonesia," ucapnya.

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Golden Visa di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Presiden menyampaikan Golden Visa memberikan kemudahan warga negara asing (WNA) berinvestasi dan berkarya, sehingga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu, Jokowi mengatakan Golden Visa melalui asas selective policy. Artinya, pemerintah memastikan hanya individu dengan potensi kontribusi tinggi yang dapat mendapatkan layanan Golden Visa.

“Tapi ingat, hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar diseleksi,” lanjutnya,” kata Jokowi di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jaksel, Kamis, 25 Juli 2024.

Dengan adanya Golden Visa, Indonesia bisa menjadi negara tujuan global talents untuk berkarya. Semua itu akan memberi multiplier effect besar untuk negara. Mulai dari capital gain, kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kualitas SDM dan lain-lain.
“Saat ini tidak banyak negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus, stabilitas politik yang terjaga, serta bonus demografi dan sumber daya alam yang melimpah. Artinya, seharusnya Indonesia bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan," ungkap Jokowi.

Jokowi mengatakan ada 300 pendaftar Golden Visa, berdasarkan data Ditjen Imigrasi. Jokowi terkejut dengan angka tersebut, hal itu menunjukkan banyaknya good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay.

(ADN)