Bisnis.com, JAKARTA - Biro Investigasi Federal atau Federal Bureau Investigation (FBI) melaporkan adanya ancaman bom palsu di lokasi pemungutan suara saat hari pemilihan Pilpres AS pada Selasa (5/11/2024) waktu setempat.

FBI melaporkan, ancaman tersebut banyak yang tampaknya berasal dari domain email Rusia dan terjadi pada lokasi pemungutan suara di negara bagian Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin dan Pennsylvania. Kelimanya merupakan negara bagian dengan suara yang besaing ketat, atau swing states.

“Sejauh ini belum ada ancaman yang dianggap kredibel,” kata FBI dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters pada Rabu (6/11/2024).

FBI juga menambahkan bahwa integritas pemilu adalah salah satu prioritas tertinggi biro tersebut.

Sedikitnya dua TPS yang menjadi sasaran ancaman bom palsu di Georgia mengalami penundaan proses pemungutan suara singkat.

Kedua lokasi tersebut, di Fulton County, dibuka kembali setelah sekitar 30 menit dan mengajukan perpanjangan jam pemungutan suara di lokasi tersebut melewati tenggat waktu pukul 19.00 di seluruh negara bagian.

Sekretaris Negara Bagian Georgia Brad Raffensperger, yang merupakan anggota Partai Republik, menuduh adanya campur tangan Rusia atas kebohongan bom pada Hari Pemilu tersebut.

"Sepertinya mereka berniat jahat. Mereka tidak ingin pemilu kita berjalan mulus, adil dan akurat, dan jika mereka bisa membuat kita bertarung di antara kita sendiri, mereka bisa menganggapnya sebagai kemenangan," kata Raffensperger kepada wartawan. .

Kedutaan Besar Rusia di Washington mengatakan sindiran mengenai campur tangan Rusia adalah “fitnah jahat.”

“Kami ingin menekankan bahwa Rusia tidak ikut campur dan tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain, termasuk Amerika Serikat,” kata kedutaan dalam sebuah pernyataan. “Seperti yang berulang kali ditekankan oleh Presiden Vladimir Putin, kami menghormati keinginan rakyat Amerika.”

Ann Jacobs, ketua Komisi Pemilihan Umum negara bagian Wisconsin, mengatakan ancaman bom palsu dikirimkan ke dua tempat pemungutan suara di ibu kota negara bagian Madison, namun tidak mengganggu pemungutan suara.

Juru bicara Jocelyn Benson, Menteri Luar Negeri Michigan dari Partai Demokrat, mengatakan ada laporan ancaman bom di beberapa tempat pemungutan suara, namun tidak ada yang dapat dipercaya.

Kantor Benson telah diberitahu bahwa ancaman tersebut mungkin terkait dengan Rusia, kata juru bicara tersebut.

Seorang pejabat FBI mengatakan Georgia menerima puluhan ancaman, sebagian besar terjadi di Fulton County, yang mencakup sebagian besar Atlanta, basis Partai Demokrat.

Sementara itu, Polisi di DeKalb County, Georgia – kubu Demokrat lainnya – kemudian menanggapi ancaman bom di delapan lokasi, menurut siaran pers daerah tersebut. Enam lokasi di antaranya merupakan TPS dan dievakuasi. Pejabat daerah meminta perintah darurat untuk memperpanjang jam buka di tempat pemungutan suara.

Polisi DeKalb County kemudian mengatakan tidak ada bom yang ditemukan di enam tempat pemungutan suara.

Seorang pejabat senior di kantor Raffensperger, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya, mengatakan bahwa hoaks bom Georgia dikirim dari alamat email yang telah digunakan oleh orang-orang Rusia yang mencoba ikut campur dalam pemilu AS sebelumnya.

Ancaman-ancaman itu dikirimkan ke media-media AS dan tempat-tempat pemungutan suara, kata pejabat itu. “Kemungkinan besar itu adalah Rusia,” kata pejabat itu.

Adrian Fontes, Menteri Luar Negeri Arizona, seorang Demokrat yang merupakan ketua pejabat pemilihan di negara bagian swing state, mengatakan empat ancaman bom palsu telah dikirimkan ke tempat pemungutan suara di Kabupaten Navajo, yang terletak di bagian timur laut negara bagian itu dan termasuk tiga penduduk asli. suku-suku Amerika.

“Vladimir Putin bersikap brengsek,” kata Fontes.

Wakil Presiden Partai Demokrat Kamala Harris dan mantan Presiden Partai Republik Donald Trump bersaing ketat untuk memenangkan Gedung Putih. Jajak pendapat menunjukkan persaingan ini sudah terlalu dekat.

Seorang hakim di Clearfield County, Pennsylvania, memperpanjang jam pemungutan suara hingga pukul 21.00. setelah ancaman bom di tempat penghitungan suara mengganggu proses tersebut.

Josh Shapiro, gubernur Partai Demokrat di Pennsylvania, mengatakan pada Selasa malam bahwa beberapa ancaman bom telah diselidiki dan tidak ada yang dianggap kredibel. Dia tidak menyebut Rusia.

Ancaman bom palsu tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian contoh dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu tahun 2024.

Pada 1 November lalu, para pejabat intelijen AS memperingatkan bahwa aktor-aktor Rusia membuat sebuah video yang secara keliru menggambarkan warga Haiti yang memberikan suara secara ilegal di Georgia.

Pejabat intelijen juga menemukan bahwa Rusia membuat video palsu terpisah yang salah menuduh seseorang yang terkait dengan calon presiden Harris menerima suap dari seorang penghibur.

GUNUNG MAS, iNews.id – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng) mengungkap kasus pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam kasus ini petugas menangkap pasangan suami istri berinisial NW (39) dan MPR (30).

Keduanya ditangkap di kediamannya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (5/11/2024). Kasus ini terungkap setelah polisi menemukan SIM palsu dari seorang pengendara saat menggelar razia di Jalan Tjilik Riwut, Kuala Kurun, Kalteng. 

Kapolres Gunung Mas, AKBP Theodorus Priyo Santosa mengatakan, kecurigaan muncul saat petugas melihat warna SIM yang buram dan jenis huruf tidak sesuai dengan SIM asli.

"Dari hasil penyelidikan, pasangan ini telah menjalankan bisnis pembuatan SIM palsu selama enam bulan terakhir," ujar AKBP Theodorus Priyo Santosa.

Dia mengungkapkan, modus operandi yang dilakukan cukup rapi. Para tersangka menawarkan jasa pembuatan SIM secara online melalui media sosial Facebook. 

Pemesanan dilakukan melalui WhatsApp dengan tarif yang bervariasi, mulai Rp500.000 untuk SIM C, Rp700.000 untuk SIM A, hingga Rp1.100.000 untuk SIM B1 atau B2 umum.

"Mereka memproduksi dan mengirimkan SIM palsu ke hampir seluruh provinsi di Indonesia, dari Aceh hingga Papua Barat," ucapnya.

Dalam penangkapan ini, kata dia petugas menyita barang bukti berupa belasan SIM palsu berbagai jenis, satu unit printer, satu unit laminating, laptop serta bahan-bahan pembuatan SIM palsu.

"Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman enam tahun penjara," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tas branded umumnya memiliki nomor seri yang berada di bagian dalam tas.

Nomor seri tersebut menjadi kode, yang bisa menentukan asli atau palsunya sebuah tas branded. Maka, sangat penting untuk memeriksa nomor seri tas sebelum membelinya.

Founder Irresistible Bazaar dan IRRESSAVENUE Marisa Tumbuan menjelaskan, ketika hendak membeli tas branded, biasanya petugas butik akan membantu pembeli untuk memeriksa nomor seri tasnya.

Namun, setiap jenis merek tas akan memiliki aturan dan ketentuan nomor serinya masing-masing, sehingga tidak bisa disamaratakan.

“Setiap merek punya ketentuan nomor seri yang berbeda-beda, ada yang satu tipe sama semua dan berbeda semua,” kata Marisa kepada Kompas.com saat ditemui di Irresistible Bazaar, Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Selain menyeleksi tampilan fisik tas, memeriksa nomor seri juga tak kalah penting untuk memastikan, agar kamu tidak tertipu.

Namun, jika kamu membeli tas branded seken, maka kamu juga bisa memeriksa keaslian tas tersebut dengan memeriksa nomor serinya secara mandiri.

“Untuk pengecekannya itu bisa dilakukan staf atau pembeli sendiri. Biasanya menggunakan aplikasi khusus untuk mendeteksi keaslian lewat nomor seri,” ujarnya.

Lebih jauh, Marisa menambahkan, terdapat beberapa situs pengecekan nomor seri tas yang bisa dilakukan secara online.

Kamu hanya perlu memasukan nomor yang tertera dan memasukan data-data jika diperlukan.

“Sekarang ada banyak sekali seller-seller yang mempunyai aplikasi untuk authenticate, yaitu ada Legit Grails, Bababebi, dan Luxury Checker,” ungkap Marisa.

Jakarta -

Penipuan melalui undian hadiah menjadi salah satu modus yang banyak digunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Berbagai tawaran menggiurkan sering kali muncul di media sosial, pesan singkat, atau email, yang mengklaim kita telah memenangkan hadiah.

Sayangnya, masih ada banyak orang yang terjebak dalam jerat penipuan ini dan pada akhirnya berdampak merugikan baik secara finansial maupun psikologis. Salah satu penipuan undian hadiah, khususnya yang mengatasnamakan perbankan, seperti BRI kini menjadi semakin canggih dan menggunakan beragam modus.

Adapun salah satu penipuan yang kerap ditemui yakni, unggahan dengan modus penipuan yang mengatasnamakan BRImo FSTVL berupa hadiah mobil, motor, dan uang ratusan juta rupiah.

Untuk mengikutinya, para pengguna media sosial, khususnya Facebook diminta untuk mengklik sebuah banner agar mendapatkan kupon undian. Setelah di-klik, ternyata postingan tersebut terhubung ke link yang tidak dikenal dan bukan situs resmi BRI. Bila dilanjutkan, pengguna akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu.

Nah, agar tidak terjebak penipuan undian hadiah palsu tersebut, kita perlu mengetahui perbedaan mana yang asli dan palsu, berikut adalah ciri-ciri penipuan program undian yang palsu:

1. Tidak Pakai Website Resmi

Perlu diingat penipuan yang mengatasnamakan BRImo FSTVL biasanya tidak menggunakan website yang resmi. Terkadang, website yang tercantum ketika kamu meng-klik tautan dengan menggunakan URL yang aneh dan pasti bukan situs resmi dari bank terkait.

2. Kerap Minta Informasi Pribadi

Penipuan yang mengatasnamakan BRI dan BRImo FSTVL kerap kali menghubungi langsung calon korbannya dan memaksa untuk mengisi data pribadi yang digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan undian berhadiah tersebut, penipu kerap meminta data PIN, password, atau nomor CVC.

3. Menjanjikan Keuntungan Besar

Penipuan undian berhadiah juga sering kali menawarkan iming-iming hadiah dengan keuntungan besar. Pemberian hadiahnya pun dilakukan secara cuma-cuma sehingga banyak orang yang berujung terjebak dan mengklik sebuah tautannya.

Namun demikian, dengan adanya beragam modus penipuan tersebut, nasabah BRI tidak perlu khawatir karena platform transaksi perbankan seperti super apps BRImo merupakan platform yang sudah teruji keamanannya.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menyampaikan BRImo berada dalam posisi yang aman dan cukup kuat dalam menghadapi ancaman cybercrime.

"Dengan investasi yang optimal dalam teknologi keamanan dan upaya edukasi yang berkelanjutan, BRImo berhasil menjaga kepercayaan nasabah," ujar Arga dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Tips bagi Nasabah agar Tidak Menjadi Korban Penipuan

Arga pun membeberkan beberapa langkah agar nasabah tidak terjebak dalam penipuan perbankan atau cybercrime.

"Pertama, jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapa pun dan hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI," jelasnya.

"Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo, aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo dan lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting," imbuh Arga.

Dirinya pun menyarankan agar nasabah melakukan pembaruan aplikasi BRImo secara berkala. Jika menemukan aktivitas mencurigakan, Arga meminta nasabah untuk cepat melaporkan ke channel resmi BRI.

"BRI terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman," ujar Arga.

Jadi pastikan untuk cek kembali informasi yang tersebar di internet dan jangan langsung mudah percaya. Pastikan kembali melalui channel-channel resmi.

Informasi seputar BRImo dan produk BRI lainnya dapat dilihat melalui channel resmi BRI seperti, Instagram @bankbri_id, Facebook BANK BRI, Twitter/X @BankBRI_ID @promo_BRI, @kontakBRI, Tikto bankbri_id dan sumber resmi BRI lainnya.

Untuk menemukan keseruan lainnya, download BRImo melaluiAppstore, Google Playstore, Huawei App Gallery.

Judul Video: BRImo Ajak Sobat BRI Nonton Layangan Putus

[Gambas:Video 20detik]

(anl/ega)

Bisnis.com, DENPASAR - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB memusnahkan sebanyak 8.307 lembar uang palsu.

Uang yang dimusnahkan merupakan temuan Rupiah tidak asli dari tahun 2005-2023 tercatat sebanyak 8.307 lembar. Sementara hingga September 2024, temuan Rupiah tidak asli mencapai 2.537 lembar, di mana 73% atau 1.842 lembar diantaranya merupakan barang bukti hasil pengungkapan uang palsu oleh pihak kepolisian.

Sedangkan 27% atau 682 lembar merupakan hasil permintaan klarifikasi dari perbankan dan hanya 13 lembar yang ditemukan dari kegiatan layanan masyarakat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan beberapa hal, yang pertama awareness masyarakat yang semakin baik dalam melakukan pengecekan dan memperlakukan Rupiah.

Kedua pengelolaan operasional cash handling yang semakin govern oleh perbankan sebagai lembaga keuangan yang terdepan dalam melayani kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dan. Ketiga Koordinasi dan kolaborasi yang intensif dalam upaya memberantas tindak pemalsuan Rupiah oleh aparat penegak hukum.

”Salah satu bentuk koordinasi yang telah dilakukan BI NTB, yakni dengan melaksanakan pemusnahan Rupiah tidak asli sebagai langkah strategis dalam upaya penanganan Rupiah tidak asli. Terlebih lagi sebagaimana catatan pihak Polda NTB terdapat 8.307 lembar fisik Rupiah tidak asli yang ditatausahakan dan berpotensi bertambah sehingga aspek pengelolaan dan penyimpanan oleh pihak Polda NTB memiliki tantangan dan faktor risiko tersendiri,” jelas Berry dari keterangan resminya, Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, Wakil Direktur Reskrimsus Polda NTB AKBP. Wendi Arianto, menjelaskan sebanyak 8.307 lembar uang Rupiah yang tidak asli tersebut merupakan hasil temuan dari proses pengolahan uang dan klarifikasi masyarakat di Kantor Perwakilan BI NTB selama 18 tahun dan bukan merupakan barang bukti kasus tindak pidana.

Rupiah tidak asli tersebut, terdiri dari pecahan Rp100.000, sampai pecahan, Rp2.000, dan akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan uang Rupiah tidak asli ini dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Mataram kelas I A, nomor: 2513/KPN.PN.W25-U1/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, perihal pemusnahan uang Rupiah tidak asli.

“Kegiatan ini juga merupakan wujud pelaksanaan amanat pengelolaan uang Rupiah yang dimandatkan kepada Bank Indonesia dan berkoordinasi dengan POLDA NTB, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang,” ujar Wendi Arianto.

KOMPAS.com - Di era digital, konsep keamanan finansial mengalami perluasan makna. Tidak hanya tentang punya tabungan cukup atau investasi menguntungkan, konsep tersebut juga mencakup kemampuan seseorang untuk melindungi aset keuangannya dari berbagai ancaman kejahatan siber (cyber crime).

Salah satu kejahatan siber yang perlu diwaspadai adalah phishing. Pelakunya umumnya menyamar sebagai institusi tepercaya untuk mendapatkan informasi sensitif, seperti data login atau nomor kartu kredit.

Modus itu sering dilakukan melalui tautan (link) palsu yang dikirim lewat WhatsApp atau email, seolah-olah berasal dari lembaga resmi.

Ketika korban memasukkan data pada halaman palsu yang menyerupai situs asli, informasi tersebut dicuri dan digunakan untuk tindakan kriminal. Dengan data ini, pelaku juga dapat mengambil alih akun korban dan melakukan tindakan merugikan lainnya.

Menurut laporan Indonesia Anti-Phishing Data Exchange (IDADX) yang dikutip dari Kompas.id, Senin (15/4/2023), terdapat 69.117 laporan phishing berupa domain .id dari 2018 hingga triwulan I-2023.

Khusus triwulan I 2023, jumlah laporan yang masuk mencapai 26.675 atau meningkat 220 persen dari triwulan IV 2022. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam upaya phishing di Indonesia.

Kerugian akibat phishing

Mudah untuk memahami seberapa besar risiko phishing terhadap keamanan keuangan melalui berbagai pemberitaan media massa. Salah satu kasus yang menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung, Bali, I Wayan Misna (56), menjadi contoh nyata.

Dikutip dari Kompas TV, Jumat (3/2/2023), Wayan menjadi korban dan kehilangan uang sebesar Rp 654 juta dari rekeningnya.

Kejadian itu bermula ketika ia mengeklik tautan palsu di Facebook yang mengaku berasal dari bank tempat ia menyimpan uangnya. Tautan tersebut membawa Wayan ke situs palsu yang menirukan tampilan situs resmi bank sehingga ia tanpa sadar memberikan data login yang digunakan pelaku untuk menguras rekeningnya.

Phishing tidak hanya berdampak pada kerugian finansial langsung, seperti yang dialami oleh anggota DPRD tersebut, tetapi juga membawa konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan mental dan fisik korban.

Dikutip dari Mind Body Green, Kamis (21/3/2024), stres yang ditimbulkan oleh masalah keuangan, termasuk dari penipuan online seperti phishing, terbukti dapat mempercepat penuaan, menurunkan fungsi kognitif, dan meningkatkan kadar protein peradangan dalam tubuh.

Melihat besarnya dampak ancaman siber terhadap keamanan finansial dan kesehatan, penyedia layanan keuangan digital DANA turut ambil bagian dalam upaya edukasi dan perlindungan pengguna.

Melalui campaign #AwasJebakanBadman, DANA mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan nama besar perusahaan.

DANA menerapkan prinsip “Monitor”, “Konfirmasi”, dan “Lapor” sebagai langkah pencegahan yang komprehensif.

Prinsip “Monitor” sendiri mengajak pengguna untuk selalu waspada terhadap aktivitas mencurigakan yang menghubungi mereka. Misalnya, pesan yang mengaku dari DANA tentang pembekuan akun.

Dalam kondisi itu, jika ada yang menghubungi dan berkata bahwa akun DANA sedang dibekukan, sebaiknya jangan langsung panik. Buka akun DANA dan cek terlebih dahulu apakah akun dibekukan atau tidak.

Lalu, “Konfirmasi” mendorong pengguna untuk memverifikasi setiap aktivitas mencurigakan melalui fitur “DANA Protection”. Pengguna dapat memeriksa keaslian link, nomor telepon, atau akun media sosial yang mengatasnamakan DANA.

Sementara, prinsip “Lapor” memfasilitasi pengguna untuk melaporkan oknum mencurigakan melalui fitur “Lapor via Aduan Nomor” di DANA Protection. Laporan akan diteruskan ke layanan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk ditindaklanjuti.

Untuk meningkatkan keamanan pengguna, DANA menyediakan beberapa tip penting.

1. Jangan pernah mengunduh atau menginstal aplikasi DANA dari tautan yang dibagikan di grup pesan instan, seperti WhatsApp atau Telegram.
2. Jika memang benar akun Anda bermasalah, jangan mengeklik tautan atau memberikan informasi apa pun kepada pihak yang menghubungi Anda. Segera blokir dan laporkan nomor tersebut.
3. Untuk bantuan, hubungi DANA Customer Care melalui DIANA (asisten virtual DANA), e-mail resmi help@dana.id, atau call center 1500 445 .
4. Perlu diingat, DANA tidak memiliki layanan customer care melalui WhatsApp atau Telegram.
5. Untuk memastikan keaslian informasi di media sosial, cek apakah akun DANA memiliki tanda centang biru. Jangan terkecoh dengan akun-akun serupa yang tidak terverifikasi.

Hal lain yang perlu diwaspadai adalah semakin banyaknya domain phishing yang menggunakan protokol “HTTPS”. Padahal, protokol ini sering dianggap sebagai indikator keamanan sebuah situs web. Berdasarkan laporan IDADX, pada triwulan I-2023, sebanyak 99 persen domain phishing menggunakan protokol tersebut.

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memanfaatkan fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan seperti DANA, keamanan finansial di era digital dapat dicapai.

Ingat, keamanan finansial lebih dari sekadar punya tabungan dan investasi, tapi juga kemampuan melindungi aset dari ancaman kejahatan siber! Yuk, bertransaksi dengan aman pakai DANA.

PURBALINGGA, iNews.id – PT Sung Chang Indonesia (SCI), perusahaan produsen rambut palsu (wig) ternama di Purbalingga, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 814 karyawannya. Keputusan ini diambil menyusul penurunan aktivitas produksi yang signifikan akibat lesunya kondisi perekonomian global.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Purbalingga, Bambang Sutrisno ketika dikonfirmasi membenarkan adanya PHK massal di PT SCI. 

Dia mengatakan, sebanyak 814 karyawan yang mengundurkan diri tidak atas kemauan sendiri, sehingga masuk dalam kategori PHK. Jumlah ini, kata dia mencapai lebih dari 50 persen dari total karyawan perusahaan.

"Disnakertrans telah melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan untuk memastikan hak-hak setiap pekerja terpenuhi," ujar Bambang.

Berdasarkan hasil komunikasi itu, kata dia para pekerja yang mengundurkan diri sebelum 21 Oktober 2024 akan mendapatkan hak-haknya seperti uang pisah, uang penggantian hak cuti dan ongkos pulang ke rumah. 

Menurutnya, hak-hak tersebut telah diatur dalam perjanjian bersama antara serikat pekerja dan pengusaha. Namun, bagi pekerja yang mengundurkan diri setelah 21 Oktober 2024, hanya akan mendapatkan tali asih dengan besaran yang disesuaikan dengan masa kerja.

"Kami perkirakan gelombang PHK di PT SCI masih akan terus berlanjut karena hingga saat ini masih banyak pekerja yang mengundurkan diri," katanya.

Dia menuturkan, PHK massal ini terjadi karena PT SCI sebagai perusahaan yang berorientasi ekspor, sangat terdampak oleh kondisi perekonomian global yang melambat.

Selain PT SCI, Disnakertrans juga mencatat ada empat perusahaan lain di Purbalingga yang melakukan PHK sepanjang tahun ini, dengan alasan yang serupa.

Editor: Kurnia Illahi

Bisnis.com, SIDOARJO - Penyidik Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II bersama jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta tim korwas Reskrimsus Polda Jatim menyerahkan tersangka dan barang bukti pengemplang pajak Rp2,5 miliar berinisial ROP ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin di Sidoarjo, Selasa (22/10/2024), mengatakan ROP adalah Direktur Utama PT PDN yang melakukan usaha di bidang perdagangan berbagai macam barang.

"Berdasarkan bukti data detail faktur pajak jenis barang yang diperjualbelikan berupa BBM jenis solar industri atau high speed diesel (HSD). Tindak pidana perpajakan yang dilakukan adalah dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap pada SPT Masa PPN," katanya.

Ia mengatakan, tersangka ROP dipersangkakan telah melanggar Pasal 39A huruf a, j.o. Pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

"Tindak pidana tersangka ROP dilakukan di lokasi usaha PT PDN, terjadi pada kurun waktu masa pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2014, dan telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp2.567.805.865. PT PDN terdaftar sebagai Wajib Pajak dan berkewajiban menyampaikan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara," katanya.

Atas perbuatannya, kata dia, tersangka terancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak.

"Modus operandi yang dilakukan adalah, PT PDN menggunakan faktur pajak masukan yang diterbitkan lawan transaksi yang terindikasi menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya," katanya.

Ia mengatakan, keberhasilan dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan wujud koordinasi dan kebersamaan antara otoritas pajak DJP dan aparat penegak hukum kepolisian, serta kejaksaan. “Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan kita dalam melaksanakan penegakan hukum perpajakan,” ujar vita menjelaskan.

Selanjutnya Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II berharap agar persidangan dapat segera dilaksanakan dan segera memperoleh putusan hakim yang seadil-adilnya, baik terhadap tersangka ROP maupun untuk hak-hak negara.

Ia mengatakan, penindakan terhadap kasus ROP merupakan wujud pelaksanaan penegakan hukum perpajakan yang diharapkan bisa memberikan efek jera (deterrent effect) bagi tersangka dan wajib pajak lainnya agar menghindari perbuatan melawan hukum perpajakan.

"Kesadaran wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas adalah wujud pelaksanaan self assesment system perpajakan yang telah kita sepakati dan faktor utama menuju pajak kuat Indonesia maju," tuturnya.

Jakarta -

Seiring perkembangan teknologi makin banyak masyarakat dan pelaku usaha bertransaksi jual beli melalui transaksi digital. Namun Bank Indonesia menegaskan semua pedagang wajib menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai.

Konsultan keuangan Hendra Agus Simanjuntak menilai dari sisi hukum, digitalisasi pembayaran memperkuat perlindungan terhadap pembeli dan pedagang khusunya terkait peredaran uang palsu.

"Baik pembeli dan pedagang sangat rentan menjadi korban dari uang palsu," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Keunggulan lain dari perusahaan penyedia sistem pembayaran biasanya sudah mempersenjatai diri dengan ISO 27001:2022 tentang Sistem Managemen Keamanan Informasi dan IS0 37001:2016 tentang sistem Managemen Anti Penyuapan.

"Jadi, perusahaan sejak awal sudah membentengi diri dan meningkatkan kualitas managemennya untuk mencegah terjadi penyalagunaan transaksi digital, misalnya melalui QRIS," ujarnya.

Praktisi Keuangan digital dan Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC) Indra merespon positif penegasan Bank Indonesia agar pedagang menerima pembayaran tunai dan non tunai dalam transaksi perdagangannya. Indra mengatakan kunci dari lancarnya transaksi kedua model pembayaran itu salah satunya terletak pada fitur yang disiapkan oleh aplikasi digital pembayaran.

"Ada aplikasi yang hanya menyiapkan fitur casless, akibatnya orang tidak bisa bayar tunai. Tapi sebaliknya ada yang menyediakan juga, seperti aplikasi Posku Lite dengan fitur Kasirku, pengguna dapat menerima pembayaran secara fleksibel melalui cash, QRIS, dan bank transfer," ujar Indra.

Indra mengatakan dengan fitur itu, maka proses pembayaran memberikan kemudahan dan pilihan cukup banyak bagi para pembeli. Pelanggan yang ingin membayar tunai maupun yang lebih suka transaksi digital dapat dilayani dengan mudah. Dengan fitur yang mempermudah semua hal, maka hal positif yang diperoleh adalah meminimalisir gagalnya transaksi jual beli.

"Dalam Posku Lite sudah tercantum kembalian jika menggunakan uang tunai sehingga menperkecil kesalahan dalam pengembalian uang," tambahnya.

Indra juga menegaskan mendukung penuh kampanye Bank Indonesia terkait pengunaan QRIS. Ia menyakini banyaknya manfaat bagi pedagang maupun pembeli dalam mengunakan model standar kode QR yang berlaku secara nasional untuk sistem pembayaran di Indonesia.

Sebelumnya, Bank Indonesia menegaskan semua pedagang wajib menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai. Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, menyusul fenomena sejumlah pedagang yang hanya menerima pembayaran non-tunai.

Doni menjelaskan, kewajiban ini diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap orang dilarang menolak pembayaran untuk menerima pembayaran dengan rupiah."Pada prinsipnya, uang tunai dan non-tunai itu kan cara bayar tapi tetap dalam bentuk rupiah," kata Doni dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2024.

Doni menegaskan Meskipun BI mendorong digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia, melalui pengembangan berbagai layanan digital seperti QRIS, Doni menegaskan pentingnya penerimaan uang tunai. Ia juga menyampaikan bahwa BI masih terus mencetak uang kertas berkualitas.

Hingga saat ini, skema pembayaran non-tunai, khususnya QRIS, memang mengalami pertumbuhan pesat. BI melaporkan pada triwulan III 2024, transaksi menggunakan QRIS mengalami pertumbuhan hingga RP 209,6 persen secara year on year (yoy). Sementara itu, jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta.

(rrd/rir)

Jakarta: Beberapa berita terpopuler properti Senin, 21 Oktober 2024 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai dari cara membedakan IMB asli dan palsu hingga membuat parfum pengusir tikus.

Selain itu, ada artikel tentang properti mewah Chris Pratt yang tak laku dijual. Berikut tiga berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

1. Intip Rumah Chris Pratt Seharga Rp395 Miliar yang Tak Laku Dijual

Chris Pratt dan istrinya, Kathrine Schwarzenegger menjual rumah mereka seharga USD25,5 juta atau Rp395 miliar (kurs Rp15.500) di Pacific Palisades. Bintang Guardians of the Galaxy (45) tersebut membeli properti pada 2018 seharga USD15.601.500 atau sekitar Rp241 miliar.

Setelah melakukan renovasi besar-besaran, pasangan itu menjual rumahnya dengan harga fantastis seharga USD32 juta (Rp495 miliar) di 2023, lebih dari dua kali harga yang dibayarkan Pratt. Namun, rumah tak kunjung menemukan pemilik baru, sehingga harga jualnya diturunkan pada Juni 2024 menjadi USD25,5 juta atau Rp395 miliar.

Baca selengkapnya di sini

2. Cara Membedakan Surat IMB Asli atau Palsu

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah dokumen penting yang menunjukkan sahnya pembangunan atau renovasi bangunan. Surat ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dan berisi ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemilik bangunan.

Namun, akhir-akhir ini marak beredar surat IMB palsu yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri surat IMB asli agar tidak tertipu.
Baca selengkapnya di sini

3. Cara Membuat Parfum Pengusir Tikus

Tikus menjadi salah satu binatang pengerat yang sering ditemukan di berbagai lingkungan terutama dekat tempat tinggal manusia. Tikus dapat membawa hama ke dalam rumah jika kamu tidak segera membasmi hewan ini.

Kamu dapat membasmi hewan ini dengan berbagai cara, salah satu cara mengusir tikus dengan menggunakan parfum pengusir tikus. Begini cara membuat parfum pengusir tikus yang dikutip dari beberapa sumber.

Baca selengkapnya di sini


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah dokumen penting yang menunjukkan sahnya pembangunan atau renovasi bangunan. Surat ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dan berisi ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemilik bangunan.

Namun, akhir-akhir ini marak beredar surat IMB palsu yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri surat IMB asli agar tidak tertipu.

Cara membedakan surat IMB asli atau palsu

Berikut beberapa cara membedakan surat IMB asli atau palsu yang harus kamu ketahui agar kamu tidak mudah ditipu:

1. Cek bentuk dokumen fisik

Kop surat resmi, surat IMB asli biasanya memiliki kop surat resmi yang memuat informasi lengkap seperti nama instansi, logo, Alamat, nomor telepon, email dan website resmi pemerintah daerah.

2. Cek blangko Surat Keputusan (SK)

IMB asli menggunakan blanko SK dengan format dan desain yang standar dan rapi. Jika kamu menemukan IMB yang tidak memenuhi format tersebut maka IMB tersebut palsu.

3. Cek isi IMB dan tanda tangan

Isi IMB harus lengkap dan memenuhi standar tata naskah yang berlaku. Informasi yang diisi harus akurat dan benar.

Baca juga: Begini Cara Mengurus IMB Jika Bangunan Sudah Jadi

IMB yang asli ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, seperti kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau pejabat yang ditunjuk. Pastikan tanda tangan tersebut asli dan sesuai dengan instansi terkait.

4. Verifikasi di kantor pelayanan daerah

Kamu harus melakukan verifikasi data di kantor pelayanan daerah yaitu DPMPTSP, petugas akan membantu kamu memeriksa keaslian dokumen.

5. Manfaat layanan online

Beberapa pemerintah daerah saat ini juga menyediakan jasa layanan online, yang dapat kamu gunakan untuk memeriksa keaslian IMB atau PBG. Kamu dapat memeriksa keaslian dokumen kamu hanya dengan mengakses website resmi pemerintahan daerah atau menggunakan aplikasi khusus.

Contoh surat IMB asli

Sumber: Rumah123

Memiliki surat IMB asli sangat penting untuk memastikan legalitas pembangunan atau renovasi bangunan kita. Dengan mengetahui ciri-ciri surat IMB asli dan cara membedakannya dari surat palsu, kita dapat terhindar dari penipuan dan kerugian yang mungkin terjadi.
Jika kamu ragu akan keaslian surat IMB yang diterima, jangan ragu untuk menghubungi pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan verifikasi. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Seorang mahasiswa berinisial ARF (25) ditangkap oleh Polres Bantul setelah ketahuan menggunakan uang palsu di sebuah toko kelontong di Jalan Sedayu Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul.

Ia mencetak uang palsu menggunakan peralatan seperti printer dan kertas HVS. Dari peralatan tersebut, ia membuat uang palsu pecahan Rp 50.000.

“Tersangka membuat uang palsu dengan nominal Rp50.000,00 kemudian uang palsu tersebut ditukarkan melalui transfer BRI Link di toko kelontong daerah Wijirejo Pandak Bantul,” ujar Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Dian Pornomo, di Mapolres Bantul, Senin (21/10).

Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 11 Oktober 2024, ketika tersangka datang ke toko kelontong untuk melakukan transaksi senilai Rp 1,5 juta. Setelah transaksi transfer dilakukan, penjaga toko menyadari bahwa uang yang diberikan tersangka adalah uang palsu, dan tersangka melarikan diri.

Polisi menangkap tersangka setelah melakukan penyelidikan dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk 30 lembar uang palsu pecahan Rp 50.000, sebuah printer, dan peralatan lain yang digunakan untuk mencetak uang palsu.

ARF kini dijerat dengan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.