Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa manyambangi Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar yang diasuh oleh Prof. M. Afif Hasbullah atau Gus Afif. Ia melakukan kunjungan tersebut untuk memperkenalkan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menumbuhkembangkan lini bisnis milik pesantren.

Hal ini karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Khususnya dengan pembentukan dan pengelolaan unit bisnis pesantren.

Sebagaimana pelaku UMKM lainnya, pesantren butuh bermitra dengan pelaku usaha yang lebih besar guna mengembangkan lini bisnisnya. Baik melalui kemitraan yang bersifat wajib maupun sukarela. Maka dari itu, dibutuhkan peran pengawasan kemitraan UMKM yakni KPPU, sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

"Pengawasan kemitraan oleh KPPU di pesantren akan membantu unit bisnis mereka untuk tumbuh melalui kemitraan yang sehat, sekaligus membantu kemajuan pesantren dan pembangunan di daerah pesantren tersebut," jelas Ifan, sebutan Ketua KPPU, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Untuk mencanangkan pengawasan kemitraan di kalangan pesantren tersebut, Ifan menyambangi pondok pesantren yang diasuh oleh Gus Afif, yang juga merupakan Ketua KPPU tahun 2023-2023.

Diketahui, Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar di Sungelebak, Lamongan, Jawa Timur ini berdiri pada tahun 1914. Lalu, memiliki santri, siswa, dan mahasiswa yang mencapai sekitar 10.000 orang.

Lebih lanjut, Ifan menggarisbawahi berbagai strategi yang dapat dilakukan pesantren dalam mengembangkan bisnisnya melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar. Terutama pada lini bisnis yang sering dilakukan pesantren, seperti ritel dan air minum.

Ke depan, KPPU akan meningkatkan interaksinya dengan berbagai pondok pesantren yang memiliki kegiatan bisnis serta organisasi masyarakat dibidang ekonomi bisnis pesantren.

Ifan percaya dengan perlindungan bagi kemitraan pada unit bisnis pesantren akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Alhasil, pembangunan di daerah akhirnya juga meningkat.

"Guna mencapai tujuan itu, KPPU membuka diri bagi inisiatif pondok pesantren di seluruh pelosok Indonesia untuk berkolaborasi dengan KPPU dalam pengawasan kemitraan UMKM," ujar Ifan.

Sebagai informasi, turut bergabung dalam pertemuan tersebut, Gus Afif, Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) Muhammad Hafidh Nasrullah, pengurus Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Romo Dr. K.H. Muhid, Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Dendy R. Sutrisno, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur.

Pada hari yang sama pula, Ifan menyempatkan diri untuk memberikan kuliah umum di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) tentang fungsi dan peran KPPU dalam persaingan usaha dan pengawasan kemitraan bagi ekonomi berkeadilan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama formal yang dimiliki kedua Lembaga.

(anl/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 228 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TDP) Periode 2024-2025, Jumat (8/11/2024).

228 orang TPD periode 2024-2025 dilantik langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito berdasarkan Keputusan Ketua DKPP Nomor 96.DA/SK/K.DKPP/SET-03/XI/2024 tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah Periode Tahun 2024-2025.

TPD periode 2024-2025 ini berasal dari 38 provinsi seluruh Indonesia, terdiri dari 76 orang unsur masyarakat, 76 orang unsur KPU, dan 76 unsur Bawaslu.

Ketua DKPP Heddy Lugito berpesan seluruh TPD yang baru dilantik senantiasa memegang teguh integritas, profesionalitas, dan sumpah janji jabatan yang telah diucapkan.

"Saya percaya bahwa saudara dan saudari semuanya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ujar Heddy dalam keterangan tertulis, Jumat.

Setelah dilantik, 228 orang TPD periode 2024-2025 membacakan pakta integritas yang diwakilkan oleh TPD Provinsi Bengkulu unsur masyarakat Prof. Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd.

Sebagai informasi, keberadaan TPD diatur dalam Pasal 146 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

TPD adalah tim ad hoc yang dibentuk untuk membantu DKPP melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di daerah.

Keanggotaan TPD terdiri dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, unsur Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat.

Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan PT Shopee International Indonesia (Shopee) telah melaksanakan pakta integritas dan perubahan perilaku terhadap pilihan jasa kirim yang diperintahkan dalam surat 04/KPPU-I/2024. Penetapan tersebut dibacakan langsung dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Aru Armando, Kamis (7/11).

"Menetapkan Terlapor I dan Terlapor II telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024; Pemeriksaan Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024 dihentikan," ujar Majelis Komisi, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Dalam penjelasannya, Majelis menyebut, Shopee Indonesia dan Nusantara Ekspres Kilat selaku terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan syarat dan kewajiban dalam pakta integritas.

"Dengan begitu, permintaan KPPU untuk perubahan antarmuka pada platform telah dipenuhi. Hal ini bertujuan agar konsumen mendapat pengalaman lebih baik dalam memilih penyedia jasa logistik. (Terlapor 1 dan Terlapor 2) bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat dan dokumen, bahwa telah terjadi perubahan perilaku kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku," ujar Majelis.

Selama periode pengawasan, KPPU secara aktif memantau dan mengevaluasi implementasi perbaikan yang dilakukan oleh Shopee. Dalam perubahan antarmuka jasa kirim di aplikasi Shopee, pengguna kini bisa semakin mudah memilih jasa kirim berdasarkan preferensi mereka masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai bagian salah satu upaya Shopee untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang memihak salah satu atau lebih penyedia jasa kirim tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja mengatakan Shopee berterima kasih atas masukan dan dukungan yang diberikan oleh KPPU selama proses ini berlangsung dan bisa selesai dilakukan hari ini.

"Kami terus berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pengguna, sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan, Shopee berharap dapat terus membangun dan memperkuat kepercayaan komunitas, tidak hanya melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dengan menghadirkan layanan inovasi yang berfokus pada kenyamanan dan kepuasan pengguna dan penjual di Shopee.

Kepatuhan Shopee untuk melakukan perubahan antarmuka Shopee ini juga mendapat respon dari para pengguna yang merasakan langsung manfaatnya. Misalnya, pemilik akun X dengan username (@vinjaedoie) yang membagikan pengalamannya di media sosial mengenai penyesuaian antarmuka pemilihan jasa kirim di aplikasi Shopee.

Sementara itu, dukungan serupa juga diungkapkan oleh pengguna lain dengan username @kimsn0white yang menulis, "aku kmn aja sih baru tau kalo shopee bisa ubah jasa kirim biar ongkirnya jd 0 rupiah".

Simak juga video: Komitmen Shopee Bersama KPPU Tingkatkan Layanan di Platform

[Gambas:Video 20detik]

(akn/ega)

Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan tersebut dinilai dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN.

Hambatan seperti ini tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Permen 2/2023), tepatnya pada Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini mengatur bahwa penunjukan langsung sebagai penyedia barang/jasa di BUMN dapat dilakukan salah satunya apabila penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN. Sayangnya, aturan ini dinilai membuat persaingan usaha dalam pengadaan di BUMN menjadi tidak sehat.

Diketahui, selama ini KPPU aktif melakukan pengawasan atas berbagai upaya sinergi BUMN yang dilakukan pemerintah. Terakhir pada tanggal 20 Mei 2014, KPPU telah menyarankan pemerintah untuk mendesain ulang kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta berkoordinasi dengan KPPU dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan sinergi BUMN.

Tahun ini, KPPU kembali melakukan analisis kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan menemukan fakta bahwa masih terdapat pengaturan yang menghambat pelaku usaha tertentu.

Hambatan tersebut terdapat di dalam Permen 2/2023, tepatnya Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini menyebut bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan, yaitu penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dan barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia bersangkutan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menilai, aturan ini justru menghambat persaingan dan patut dihapus. Berdasarkan penilaian kebijakan persaingan usaha yang KPPU lakukan, peraturan ini menghambat pelaku usaha lain selain BUMN, anak usahanya, atau perusahaan yang terkait dengan BUMN untuk bisa ditunjuk langsung sebagai penyedia barang dan jasa di BUMN.

"Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas persaingan, dan justru malah mematikan persaingan. Untuk itu, aturan ini wajib dihapus", ungkap dia dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Guna menyampaikan sikap tersebut, KPPU telah menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Menteri BUMN pada tanggal 25 Oktober 2024. Dalam surat tersebut KPPU menyarankan tiga hal, yakni agar penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau jasa BUMN harus tetap mengutamakan persaingan sehat, menghapus ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf j dalam Permen 2/2023, dan selalu meminta saran dan pertimbangan dari KPPU sebelum melakukan aksi sinergi BUMN.

Hal ini ditujukan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa BUMN berjalan transparan, efisien, dan kompetitif. Hingga rilis ini dikeluarkan, KPPU masih belum menerima tanggapan resmi Menteri BUMN perihal persoalan tersebut.

(akd/ega)

Jakarta -

Belakangan ini aplikasi e-commerce asal China menjadi sorotan lantaran dapat membahayakan UMKM. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tidak akan memberi ruang aplikasi tersebut masuk ke Indonesia.

Mulanya, Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakim Bafagih Fraksi mewanti-wanti masuknya aplikasi tersebut ke Indonesia melalui aksi korporasi. Dia menyebut bisa saja aplikasi tersebut masuk dengan menggandeng e-commerce lokal.

Dengan begitu, dia bilang kemungkinan dari segi izin bisa saja menggunakan nama e-commerce lokal yang telah diakuisisi, tapi dari segi model bisnis menggunakan Temu. Untuk itu, dia mempertanyakan peran KPPU agar hal tersebut dapat dicegah.

"Kemarin ada simpang siur mungkin mekanismenya bukan merger tapi kalau wacana ini digulirkan dan memang terealisasi ini akan membahayakan UMKM Indonesia, yaitu aplikasi Temu. Mungkin masuk langsung bisa dibatasi secara perizinan. Dikhawatirkan adalah pemilik aplikasi Temu ini mengakuisisi secara mayoritas bisa di Bukalapak. Kalau nggak salah secara izin Bukalapak, secara model bisnisnya Temu. Ini membahayakan Pak. Mereka dari produsen langsung ke konsumen. Ini bagaimana peran KPPU agar bisa memitigasi hal-hal itu," kata Hakim saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengatakan pembahasan tersebut sudah sepakat agar tidak memberi ruang aplikasi tersebut masuk ke Indonesia. Hal ini telah disepakati oleh Menteri Koperasi dan UKM sebelum pergantian kabinet.

Terkait dengan aksi korporasi, Fanshurullah mengusulkan untuk revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dia menyebut perlu adanya pengaturan post-notifikasi merger menjadi pre-notifikasi merger agar sesuai dengan best practice international.

"Kita mesti lihat bagaimana aplikasi itu masuk, lewat jalur mana sudah ada ini kendala kami mah buat di awal objek KPPU sedangkan kami post merger, perlu segera revisi UU. Secara kajian/rekomendasi yang kami berikan kepada Presiden kepada Kementerian UMKM, Kemendag, tapi kekuatan KPPU hanya sekadar rekomendasi," jelasnya.

Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengatakan ada tiga pelanggaran aksi korporasi menurut KPPU, seperti perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Dia menerangkan sampai saat ini belum ada laporan secara resmi terkait aksi korporasi oleh Temu.

"Jadi apakah mereka (Temu) nanti melakukan perjanjian atau kegiatan untuk posisi dominan kan kita belum mengetahui apa yang mereka lakukan kan. Karena kan aksi korporasinya sendiri kan kita masih belum mendapatkan laporan ya, termasuk juga seperti apa yang mereka lakukan," ujarnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan ada sekitar Rp 280 miliar denda yang belum dibayarkan oleh pelaku usaha nakal. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPPU M Fanshurullah Asa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI hari ini.

Fanshurullah mengatakan jumlah dana yang belum ditarik oleh KPPU itu berasal dari 100-an pelaku usaha yang nakal atau belum membayar. Dia menyebut hal ini terjadi lantaran KPPU tidak mempunyai kekuatan untuk menyita aset bagi pelaku usaha yang tak membayar denda.

"Sebagai informasi ada dana yang belum bisa kami tarik kurang lebih Rp 280 miliar dari total sekitar 100an pelaku usaha yang tidak membayar. Karena tadi tidak ada daya paksa untuk penyitaan aset," kata Fanshurullah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Untuk itu, dia mendorong agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam revisi beleid tersebut, dia meminta agar KPPU mempunyai wewenang penyitaan aset apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU, dalam hal ini membayar denda kepada KPPU.

"Pelaksanaan eksekusi putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap berupa denda harus dibayar ke kas negara apabila tidak dilaksanakan KPPU memiliki wewenang penyitaan atas aset jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU," jelasnya.

Dia menjelaskan usulan revisi beleid tersebut sudah diajukan dalam penyusunan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 kepada Kementerian PPN/Bappenas. Namun, dia juga mendorong anggota DPR RI agar berinisiatif mengajukan revisi peraturan tersebut.

Adapun beberapa poin untuk revisi tersebut. Di antaranya, pengaturan ekstrateritorialitas dalam definisi pelaku usaha yang dapat menjangkau pelaku usaha di luar wilayah hukum Indonesia, pengaturan post-notifikasi merger menjadi pre-notifikasi merger agar sesuai dengan best practice international. Kemudian pengaturan program leniensi dalam rangka memberikan pengampunan dan/ pengurangan hukum bagi pelaku usaha yang mengakui dan atau melaporkan perbuatan pelanggaran hardcore cartel.

"Pengaturan mengenai kewenangan upaya paksa dalam rangka memperoleh alat bukti dalam perkara persaingan usaha. Kemudian penambahan ketentuan mengenai lisensi lisensi hak kekayaan intelektual dan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Ketujuh, pengakuan bahwa praktik-praktik tertentu dalam pemilihan lisensi dapat bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Terakhir, penggabungan prinsip-prinsip rule of reason ke dalam regulasi yang untuk memberikan panduan konkret kepada industri," imbuh dia.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo menggelar kegiatan Business Development Services (BDS) 2024. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka Hari Oeang ke-78 yang jatuh pada Rabu (30/10) kemarin.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, Ahmad Djamhari, mengatakan kegiatan BDS ini bertujuan untuk membantu pengembangan usaha para pelaku UMKM di lingkungan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

"Jadi acara pagi ini adalah kita menyebutnya BDS, Business Development Service. Artinya apa? Kita memberikan layanan untuk pengembangan bisnis bagi rekan-rekan kita yang masih dalam kelompok UMKM," kata Ahmad di kawasan KPP Pratama Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (31/10/2024).

Acara yang berlangsung pada pukul 08.00-13.00 WIB saja meliputi kegiatan talk show bertema "UMKM Go Digital", bazar UMKM yang diikuti oleh 17 peserta, dan kelas crafting. Sebagai penutup KPP Pratama Pasar Rebo turut mengadakan undian door price.

"Antara lain yang kita bagikan adalah tip-tip pengembangan usaha melalui pemanfaatan digital ataupun secara online, gitu ya, dan di kesempatan ini, kita undang pakar nih," terangnya.

Ahmad mengatakan kegiatan BDS ini merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan Kanwil DJP Jakarta Timur setiap tahunnya. Di mana setiap kantor pajak secara bergiliran akan mengadakan kegiatan tersebut, yang pada hari ini KPP Pratama Pasar Rebo.

"Kita agendanya setahun sekali setiap kantor, ya. Jadi kita ini ada sembilan KPP (di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur), ya sembilan kali (mengadakan BDS), per KPP satu kali," ucap Ahmad.

Ia berharap melalui pelaksanaan acara ini, para UMKM di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur dapat semakin berkembang dan mengalami kenaikan omzet yang tentu hal ini juga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak negara.

"Kegiatan ini juga sebagai salah satu upaya untuk mengajak teman-teman UMKM meningkatkan omsetnya, meningkatkan pajak yang dibayarnya, sehingga mudah-mudahan yang diamanatkan ke Kanwil DJP Jakarta Timur dapat kita amankan bersama-sama," pungkasnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pemerintah memiliki utang jatuh tempo kepada Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 100 triliun pada 2025. Utang tersebut dihasilkan dari burden sharing bersama BI kala COVID-19 lalu.

Kewajiban itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat surat berharga negara (SBN) berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun. Nah jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

"Jauh tempo SUN seri VR tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun," tulis laporan tersebut.

Pembayaran utang jauh tempo pemerintah kepada BI akan meningkat pada 2026 dan 2027 masing-masing Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 akan sebesar Rp 152,06 triliun dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Sebagai informasi, SKB merupakan komitmen pemerintah dan BI dalam melakukan burden sharing atau berbagi beban dalam pembiayaan penanganan COVID-19, di mana BI bertindak sebagai stand by buyer melalui SKB I.

Pada SKB II, pemerintah langsung menjadi direct placement. Sementara pada SKB III, pemerintah juga menjadi direct placement namun khusus untuk kesehatan dan humanitarian.

Kewajiban pemerintah tersebut hanya sebagian dari total utang jatuh tempo dan bunga utang yang harus dipenuhi pemerintah pada tahun depan. Secara total, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp 705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp 94,83 triliun. Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp 552,9 triliun.

"Jatuh tempo yang terlihat di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).

(aid/ara)

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp 13,66 triliun selama periode semester I-2024. Penyelamatan tersebut berasal dari penyetoran ke kas negara, serta penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik.

"BPK berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 13,66 triliun selama periode semester I tahun 2024," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penyelamatan keuangan negara tersebut berasal dari rekomendasi penyetoran ke kas negara sebesar Rp 11,09 triliun dan dari penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 2,57 triliun.

Hal itu sesuai hasil pemeriksaan yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024, yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI pada Selasa (22/10) melalui Surat Ketua BPK Nomor 139/S/I/9/2024 tanggal 30 September 2024.

IHPS I Tahun 2024 merupakan ringkasan dari 738 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2024, terdiri dari 700 LHP Keuangan, 3 LHP Kinerja, serta 35 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

IHPS tersebut juga mengungkap hasil pemantauan BPK yang meliputi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu LKBUN serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL.

Sementara itu, untuk 546 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diperiksa BPK, sebanyak 493 Pemda memperoleh opini WTP, 48 Pemda memperoleh opini WDP (Wajar Dalam Pengecualian), 3 Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat (TMP), dan 2 Pemda mendapatkan opini Tidak Wajar (TW).

BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji dengan opini WTP. Sedangkan, LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2023 mendapatkan opini WDP.

Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 sampai semester I-2024 menunjukkan sebanyak 78% rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

"Rekomendasi BPK akan memberikan dampak yang jauh lebih luas manakala terdapat sinergi, dukungan, dan komitmen dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk bersama mewujudkan fungsi oversight dalam accountability chain tata kelola keuangan negara," papar Isma Yatun.

IHPS I Tahun 2024 ini juga mengungkapkan peran BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara antara lain melalui pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,55 triliun. BPK memiliki komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara sebesar Rp 644 miliar.

"BPK juga menyampaikan rekomendasi strategis antara lain terkait permasalahan ketidakpatuhan, kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan atau program pemerintah," pungkas Isma Yatun.

Simak Video: Jokowi Minta Upaya Penyelamatan Uang Negara, Singgung UU Perampasan Aset

[Gambas:Video 20detik]

(aid/eds)

JAKARTA - Perbedaan signifikan antara bea masuk gandum pangan (0%) dan gandum pakan (5%) berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengimpor gandum pangan dengan dalih pakan ternak. Praktik ini diperkirakan sudah berlangsung dalam skala besar, mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah setiap tahunnya.

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ), Hilman Pujana menyampaikan, perbedaan bea masuk antara gandum pangan dan gandum pakan berpotensi memicu persaingan usaha tidak sehat di antara produsen pakan ternak. Menurutnya, ada indikasi pengusaha menggunakan gandum pangan yang terkena bea masuk 0% untuk pakan ternak, meskipun sesuai aturan, gandum pakan seharusnya dikenakan bea masuk 5%.

"Perbedaan bea masuk ini bisa menjadi indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat. Ada pengusaha yang tertib menggunakan gandum pakan dengan bea masuk 5%, tetapi ada juga yang tidak tertib dan menggunakan gandum pangan untuk bahan pakan ternak," kata Hilman, Rabu (16/10/2024).

KPPU telah mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO), Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), serta Kementerian Pertanian, guna membahas permasalahan ini. Hilman menambahkan KPPU akan menjalankan fungsi penegakan hukum dan kajian untuk memastikan kebijakan yang ada dijalankan dengan baik.

Menurut Hilman, salah satu masalah yang perlu diperbaiki adalah sistem pelabelan gandum, yang harus lebih jelas dalam membedakan peruntukan gandum pangan dan pakan. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan ini.

Direktur Eksekutif Indonesian Food Watch, Pri Menix menambahkan, pemerintah perlu memperkuat peraturan terkait, terutama Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), untuk mengawasi peredaran gandum di lapangan. Menurutnya, perbedaan bea masuk antara gandum pangan dan pakan berpotensi menjadi salah satu sumber masalah.

"Bisnis boleh saja berjalan, tapi jika ada penyalahgunaan, itu tidak boleh didiamkan," kata Menix. Dia juga menyoroti perbedaan data impor gandum antara APTINDO dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang menurutnya perlu ditelaah lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan penyalahgunaan.

Menix berharap pelaku usaha pakan ternak dapat bersaing secara sehat dan mengikuti aturan yang ada, yaitu menggunakan gandum pakan yang dikenai bea masuk 5%, bukan gandum pangan yang bea masuknya 0%.

"Wajar jika impor gandum pangan lebih tinggi dari impor gandum pakan, karena ada dugaan penyalahgunaan ini," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Siklus Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan proses yang kompleks dan komprehensif, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tahap pertanggungjawaban APBN berperan penting dalam menjelaskan kepada publik terkait pencapaian dan kinerja keuangan Pemerintah selama satu tahun.

Menelisik jejak sepuluh tahun terakhir, pertanggungjawaban APBN yang diwujudkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mengalami berbagai dinamika dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk upaya Pemerintah dalam menghadirkan pertanggungjawaban yang makin kredibel, transparan, dan akuntabel. LKPP dapat menggambarkan capaian kinerja keuangan Pemerintah kepada masyarakat, sekaligus sebagai bukti bahwa APBN hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akuntansi Berbasis Akrual

Penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan relevan, sehingga informasi pada laporan keuangan mempunyai nilai manfaat. Selain itu, perlakuan yang sama terhadap pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan akan menghasilkan informasi yang dapat diperbandingkan.

Perbesar

Gambar 1. Sampul depan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Audited

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Keuangan Negara, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan ini merupakan pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur SAP berbasis Cash Towards Accrual (CTA). Dengan terbitnya PP tersebut, Pemerintah Indonesia memiliki landasan terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual.

Penerapan akuntansi berbasis akrual dinilai lebih dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah karena tidak hanya mencatat transaksi keuangan berdasarkan arus kas. Seluruh transaksi keuangan negara, baik yang merupakan hak maupun kewajiban, dapat tercatat, disajikan, dan diungkapkan secara memadai di dalam LKPP.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama implementasi penuh penerapan akuntansi berbasis akrual, ditandai dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang selanjutnya dikonsolidasi dalam LKPP. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 menjadi momen penting bagi Indonesia memasuki babak baru pertanggungjawaban keuangan negara. LKPP Tahun 2015 menjadi milestone penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik.

Perkembangan Opini LKPP

Perjalanan Pemerintah menyusun laporan keuangan sudah dimulai sejak tahun 2005, dengan penyusunan LKPP 2004. Pada tahun-tahun awal, Pemerintah masih berkutat dengan penyusunan saldo awal yang kredibel, antara lain dengan penelusuran aset Barang Milik Negara (BMN), penertiban rekening Pemerintah, hingga perbaikan tata kelola administrasi pengeluaran dan pendapatan negara. Dengan berbagai upaya di tengah keterbatasan tersebut, pada lima tahun pertama penyusunan LKPP (LKPP Tahun 2004 s.d. 2008), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Disclaimer.

Opini BPK mulai menunjukan adanya perbaikan pada LKPP tahun 2009, di mana Pemerintah mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Perbaikan kualitas opini ini tidak terlepas dari berbagai usaha Pemerintah melalui perbaikan dari sisi regulasi, kebijakan, dan aplikasi yang digunakan. Dalam kurun tahun 2010 s.d. 2015 Pemerintah menyiapkan infrastruktur untuk mencapai dua sasaran yaitu terwujudnya LKPP berbasis akrual sekaligus meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sistem informasi dan regulasi yang terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual memegang peranan penting di dalam upaya pencapaian kedua sasaran tersebut. Beberapa sistem informasi seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Modul Penerimaan Negara (MPN), dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) digunakan pada saat itu. Dari sisi regulasi, Pemerintah mempersiapkan aturan yang secara detail mengatur implementasi SAP berbasis akrual mulai dari Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, hingga penerbitan petunjuk teknis.

Perbesar

Gambar 2. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 yang sekaligus menandai pertama kalinya raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk LKPP diperoleh dari BPK (20 September 2016)

Atas LKPP Tahun 2016 akhirnya Pemerintah memperoleh Opini WTP dari BPK untuk pertama kalinya. Raihan ini dapat dipertahankan delapan tahun berturut-turut sampai dengan LKPP Tahun 2023.

Upaya Mempertahankan Opini WTP

Mempertahankan Opini WTP selama delapan tahun berturut-turut bukanlah pekerjaan mudah. Tantangan yang dihadapi Pemerintah setiap tahunnya selalu berbeda dan membutuhkan usaha yang tidak ringan. Pada LKPP Tahun 2018, Pemerintah harus menjelaskan proses revaluasi yang menyebabkan adanya kenaikan aset tetap Pemerintah secara signifikan. BPK dapat menerima hasil revaluasi aset dimaksud pada LKPP Tahun 2019 dengan kenaikan aset tetap dari Rp1.931,05 triliun menjadi Rp5.949,60 triliun.

Dengan kebijakan extraordinary yang diterbitkan demi menjaga perekonomian nasional di tengah ancaman Pandemi Covid-19, Pemerintah harus mempertanggungjawabkan Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan total realisasi selama tiga tahun sebesar Rp1.627,23 triliun (data LKPP 2020, 2021, dan 2022). Seluruh tantangan ini tidak hanya soal mempertahankan opini WTP, melainkan juga untuk menghadirkan pertanggungjawaban atas setiap program yang dilaksanakan secara kredibel, transparan, dan akuntabel.

Perbesar

Gambar 3. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dari BPK RI kepada DPR RI (8 Juli 2024)

Peningkatan kualitas LKPP juga tidak terlepas dari langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah seperti penyempurnaan sistem dan prosedur pelaksanaan APBN, penyempurnaan regulasi, kebijakan dan petunjuk teknis akuntansi, peningkatan kualitas pembinaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), serta pemantauan secara berkala atas penyelesaian rekomendasi BPK. Pemerintah pun berkoordinasi aktif dalam penyelesaian dan pemantauan secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi BPK. Berdasarkan data BPK, hingga semester II Tahun 2023, Pemerintah telah menyelesaikan 987 rekomendasi atau 96,56% sejak tahun 2004 hingga 2022.

Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan melalui Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (UU P2 APBN). UU ini dirumuskan dengan mekanisme pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bersama dengan Pemerintah, DPR menyampaikan rekomendasi yang berperan penting meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu, selain menyelesaikan rekomendasi BPK, Pemerintah juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR dalam UU P2 APBN.

Perbesar

Gambar 4. Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI)3 September 2024)

Dalam hal regulasi, setiap tahun terus dilakukan penyempurnaan untuk mengakomodasi berbagai rekomendasi dan menyesuaikan dengan perkembangan proses bisnis. Tahun 2023 sejumlah regulasi disempurnakan, antara lain melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, PMK Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, dan PMK Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas data, menjaga akuntabilitas dan transparansi LKPP, serta mengantisipasi risiko audit periode berikutnya.

Pemerintah juga terus mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN. Upaya-upaya perbaikan yang krusial dalam teknis penyusunan LKPP oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir di antaranya:

• Penerapan rekonsiliasi dan konsolidasi data keuangan instansi (penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga atau LKKL) terotomatisasi melalui sistem E-Rekon&LK pada tahun 2016. Pada tahun ini juga mulai dilakukan piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sarana bagi instansi dalam pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi instansi yang digunakan sebelumnya. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Dengan penggunaan SAKTI, seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

• Pemerintah melakukan inovasi strategis dengan pengembangan Aplikasi SPAN-LKPP Terintegrasi pada tahun 2018 yang digunakan untuk mengakomodasi proses konsolidasi dan penyusunan LKPP yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan efektif menjadikan LKPP yang lebih akurat, akuntabel, dan berkualitas.

• Pada tahun 2019 dilakukan penyempurnaan aplikasi pengelolaan keuangan dan peluncuran Aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Mobile Online. Di dalam aplikasi ini terdapat daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.

• Implementasi SAKTI dan Monitoring SAKTI (MonSAKTI) pada seluruh instansi. Pada Tahun Anggaran 2022 seluruh instansi K/L menggunakan Aplikasi SAKTI secara penuh sebagai sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN pada instansi pemerintah.

Opini WTP: Apa Selanjutnya?

Perbesar

Grafik 1. Perjalanan Opini untuk WTP

Mempertahankan opini WTP memerlukan upaya keras setiap tahunnya, tetapi Pemerintah juga ingin terus mendorong agar pertanggungjawaban APBN makin kredibel, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya mengintegrasikan antara pelaporan kinerja dengan pelaporan keuangan sebagai upaya peningkatan kualitas pertanggungjawaban APBN.

Integrasi pelaporan kinerja dengan pelaporan keuangan dilakukan berdasarkan keluaran (output) dari setiap program atau kegiatan yang telah direncanakan oleh instansi. Dengan demikian, seluruh capaian output dapat menjadi bahan evaluasi dalam ketercapaian hasil (outcome) dari program yang telah direncanakan.

Selanjutnya, LKPP tidak lagi hanya sebagai pertanggungjawaban keuangan, melainkan juga dapat menjadi instrumen bagi Pemerintah dalam mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ke depan.

Upaya dalam menyusun pertanggungjawaban APBN yang makin kredibel, transparan, dan akuntabel pun diharapkan dapat menjadi bukti bahwa APBN benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi alat negara yang berperan efektif dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Korban dugaan tindakan asusila dan pornografi yang dilakukan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Surabaya, Muhammad Agil Akbar, buka suara.

Korban mengakui bahwa pernah menjalani hubungan pacaran dengan Agil. Hubungan itu berjalan sekitar satu tahun lebih.

"Kalau awal ketemu dia awal itu 2019. Tapi kalau kalau berhubungan (pacaran) itu 2021 akhir," ujar Korban saat ditemui, Sabtu (12/10).

"Mulai berhubungan itu sudah lama juga, itu enggak detail. Tapi yang aku laporkan (ke DKPP) sesuai yang aku punya buktinya. Jadi saudara Agil itu beberapa kali ketemu kan memang suka hapus-hapus chat. Jadi enggak tahu sampai mana (hubungannya). Cuma kemarin mengklarifikasi ada hubungan sebelum 2022. Tapi yang saya laporkan ya 2022 itu. Kalau terakhir berhubungan sama dia itu ya 27 November 2023. Itu masih ngontak saya," tambahnya.

Selama berpacaran dengan Agil, Korban beberapa kali mendapatkan perlakuan tindakan asusila dan pornografi. Hal itulah yang membuat Korban mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas perbuatan Agil.

"Ya memang ada hubungan itu. Maksudnya asusila pada saat berhubungan seringkali beliau mengajak saya untuk berhubungan badan. Terus pornografi itu juga sering ngirim-ngirim vitalnya. Hal-hal sensitif terus berbicaranya ke hal-hal yang seksual," ungkapnya.

Korban mengungkapkan, selama ia menjalani pacaran, Agil mengaku merupakan seorang duda yang sudah bercerai.

"Waktu itu mengaku sudah bercerai dengan istrinya. Dibuktikan dengan bukti-bukti foto yang sudah tidak ada. Waktu itu sempat ada kan, ya saya tanyai, katanya sudah tidak sama dia. Yaudah saya disuruh login IG nya dia. Saya diberikan akses langsung di HP nya untuk menghapus fotonya (sama istrinya). Ya dibebaskan kayak diberi kepercayaan. Supaya saya percaya bahwa dia sudah enggak ada (hubungan) sama istrinya itu tadi," ungkapnya.

Terkait dengan pernyataan Agil yang menyebut Korban menghubungi pada bulan Desember 2023 untuk meminta "jatah kamar", ia membantahnya.

"Saya membantah, supaya dia tidak terlihat salah aja. Karena saya tidak pernah minta dan sudah putus komunikasi dan block. Agil ke rumah saya marah-marah. Enggak ada komunikasi sejak 2 Desember (2023) di rumah," jelasnya.

Bahkan, kata dia, Agil sempat mengancam dirinya untuk mencabut aduannya ke DKPP.

"Ancaman 2 Desember, orang tua saya diancam 'Yugane jenengan kalau ngelawan aku telindes' (anak anda melawan saya lindas). Ortu enggak tahu apa-apa histeris, takut, dan sedih. Terus yang 21 Agustus (2024) juga sempet ke rumah dan mengancam ortu sebelum dia umrah. Kalau saya enggak cabut laporan saya dilaporkan ke polisi. Dia datang sama istrinya," bebernya.

Akhirnya, Agil pun melayangkan aduan terkait dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan oleh Korban ke Polrestabes Surabaya pada Selasa (8/10). Pihak Agil menyebut bahwa Korban telah memeras dengan total kurang lebih Rp 31,9 juta.

Terkait hal itu, Korban juga membantah adanya tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya.

"Enggak bener sih (tuduhan pemerasan), soalnya aku sama dia kan waktu itu pacaran, enggak ada pemerasan. Karena kalau pacaran punya hubungan sudah biasa, memberi dan menerima. Ya enggak ada sih itu yang namanya pemerasan," ucapnya.

Korban juga berencana akan melaporkan Agil ke polisi dalam waktu dekat. "Saya akan melaporkan balik langsung secepatnya. Belum tau pastinya, secepatnya," ungkapnya.

"Laporan baliknya itu mengenai pornografi sama ITE. Karena kan secara jelas memang dia juga memang benar dia itu sering ngirim-ngirim gitu," lanjutnya.

Usai menjalani sidang pemeriksaan etik di Kantor KPU Jatim, Kota Surabaya, Kamis (10/10), Agil membantah adanya tindakan asusila kepada Korban.

"Pengadu mendalilkan, apa, kekerasan seksual dan seterusnya. Ya, masa kekerasan seksual setelah itu masih kontak saya dan minta jatah kamar (hotel), kan enggak masuk akal. Lengkap (buktinya), tapi enggak tahu lah, itu terserah hakim yang menilai," ujar Agil di Kantor KPU Jatim, Kamis (10/10).

Agil menyampaikan, PSH dalam aduannya mengatakan mengalami tindakan asusila pada Oktober dan November 2023. Namun, Agil menyebut PSH sempat menghubungi dirinya pada Desember 2023 untuk meminjam kamar.

Agil mengeklaim bahwa dirinya memiliki bukti-bukti tersebut baik pesan maupun video.

Agil menyebut telah melaporkan perkara ini ke polisi.

"Lah masa Desember dia pinjam kamar. Valid ini. Saya sudah laporan ke polres kok masalah ini. Chat-nya dia (barang bukti), telepon dia ke saya. Video-video juga banyak," ungkapnya.

"Ini chat nomornya dia ini, nomornya pengadu. Saya enggak telepon, dia telepon saya, saya enggak menghubungi dia. Tapi kok framing-nya begitu. Ganggu saya sendiri," tambahnya.

Agil mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan pernyataan versinya saat sidang etik oleh DKPP tadi. Ia berharap pemeriksaan ini yang terakhir kalinya.

"Saya enggak tahu, semoga yang terakhir lah. Intinya itu, pengadu mendalilkan November, Oktober, dia mengalami hal-hal itu. Lah kok Desember masih menghubungi saya, kan lucu. Fakta juga itu sudah tak sampaikan," katanya.