Jakarta -

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyebutkan Indonesia telah melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah China terkait dengan Deepening Blue Economy Cooperation atau ekonomi biru. Langkah itu dilakukan untuk memaksimalkan potensi sektor kelautan di Indonesia.

Adapun penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM) Wang Wentao di Great Hall of the People di Beijing, RRT, Sabtu (9/11/2024). Penandatangan MoU itu turut disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, blue economy atau ekonomi biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan energi laut terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan dan akuakultur, pariwisata maritim, inovasi, dan kerja sama industri.

Airlangga mengatakan sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dia mengatakan implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia.

"Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara," ungkapnya.

Dia menjelaskan melalui MoU ini Indonesia dan RRT sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

"Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029," tutupnya.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

(ega/ega)

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan penandatanganan pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Han Jun, di Beijing, China, Sabtu (9/11) sore waktu setempat. Proses penandatangan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping pada acara pertemuan kenegaraan.

Penandatanganan TCG menjadi bagian dari Implementing Arrangement yang sebelumnya sudah ditandatangani kedua belah pihak pada awal September tahun lalu. Penandatanganan ini sekaligus mempererat kerja sama perikanan yang berkelanjutan antara kedua negara.

"Tiongkok merupakan mitra kerja sama yang strategis dan masuk dalam lima besar pasar perikanan Indonesia. Dengan penandatanganan TCG ini, kerjasama perikanan dua negara bisa memperkuat sektor perikanan kita," ujar Trenggono, dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Adapun TCG mencakup 12 bagian pengaturan kerja sama Indonesia - China, diantaranya mengenai perusahaan patungan, kapal hingga kuota penangkapan ikan. Sedangkan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

Di dalamnya juga mencakup perjanjian terkait pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan, serta kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan.

Dalam pelaksanaanya kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat dan kontinu agar sumber daya ikan dan lingkungan tetap terjaga dengan baik serta mencegah terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing).

"TCG ini merupakan bagian dari hubungan kerja sama RI-RRT di bidang perikanan," terang Trenggono.

Selain itu, Trenggono menambahkan, TCG merupakan perjanjian strategis untuk membangun ketahanan pangan serta dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat nelayan.

(akn/ega)

JAKARTA - Ketika Donald Trump pertama kali memulai perang dagang dengan China pada 2018, Beijing berada di posisi terdepan dan tidak yakin bagaimana cara menanggapinya. Kali ini Presiden Xi Jinping lebih siap untuk bertarung untuk mengantisipasi kekacauan.

Trump, yang memenangkan masa jabatan kedua sebagai presiden dalam pemilihan pada hari Selasa (8/11), telah mengancam untuk mengenakan tarif sebanyak 60% pada barang-barang China, tingkat yang menurut Bloomberg akan menghancurkan perdagangan antara kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Hal ini ditambah lagi dengan berbagai kontrol ekspor terhadap teknologi canggih yang telah diperketat oleh pemerintahan Biden sejak Trump meninggalkan jabatannya.

Sejak saat itu, China telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa mereka lebih tangguh dan memiliki posisi yang baik untuk menyerang balik. Kunci dari hal tersebut adalah memperluas perangkatnya, yang sekarang mencakup kontrol ekspor pada bahan baku penting, selain tarif untuk barang-barang pertanian dan daftar entitas yang dapat menargetkan perusahaan-perusahaan utama Amerika.

"China secara psikologis jauh lebih siap untuk menghadapinya lagi," kata Zhou Bo, seorang pensiunan kolonel senior di Tentara Pembebasan Rakyat dan peneliti senior di Pusat Keamanan dan Strategi Internasional Universitas Tsinghua, dikutip The Business Standard, Jumat (8/11/2024).

Xi telah mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dan menyerukan hubungan yang sehat dan berkelanjutan antara kedua negara, demikian laporan media pemerintah. Namun, Xi lebih memilih untuk menghindari perang tarif yang berisiko terbukti jauh lebih dahsyat daripada putaran pertama.

China telah mengandalkan ekspor barang-barang seperti kendaraan listrik dan baterai untuk menopang ekonomi yang dilanda tekanan deflasi dan kesengsaraan properti. Anggota parlemen China akan bertemu minggu ini untuk merumuskan langkah-langkah mendongkrak pertumbuhan.

Jika Trump menindaklanjuti ancaman tarif, pihak berwenang China perlu melakukan lebih banyak hal untuk membantu perekonomian. Goldman Sachs Group Inc mengatakan pekan lalu bahwa pembatasan perdagangan yang lebih ketat di China dapat memaksa Xi untuk meningkatkan konsumsi domestik, sesuatu yang secara tradisional ingin dihindari Partai Komunis.

Selama masa jabatan pertama Trump, kesepakatan telah ditandatangani pada Januari 2020 mencakup janji China untuk membeli barang-barang Amerika senilai USD200 miliar sebagai upaya menutup ketidakseimbangan perdagangan dengan AS. Namun, merebaknya Covid-19 pada waktu yang sama dengan cepat memperburuk hubungan antara kedua negara dan China tidak pernah mendekati target karena ekspor China melonjak selama pandemi.

Perang dagang yang baru mengancam akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada perdagangan global. Tahun lalu, perusahaan-perusahaan China mengekspor barang senilai USD500 miliar ke AS atau sekitar 15% dari nilai seluruh ekspornya.

Jika AS menerapkan tarif tinggi pada semua sebagian besar produk, hal ini dapat menghapus penjualan tersebut dan semakin melukai perusahaan-perusahaan yang menghadapi ekonomi domestik yang lemah dan penurunan harga.

Meskipun para pejabat China tidak ingin bereaksi berlebihan terhadap ancaman tarif baru Trump, mereka juga berhati-hati agar tidak terlihat lemah, menurut Scott Kennedy, penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington, yang sering bepergian ke RRT. Opsi-opsi potensial untuk pemerintahan Xi, katanya, termasuk menargetkan perusahaan-perusahaan Amerika yang memiliki kepentingan yang cukup besar di RRT, menjual surat-surat berharga AS, mendevaluasi yuan dan melakukan lebih banyak penjangkauan di Eropa dan Amerika Latin.

?Mereka muak diperlakukan seperti pi�ata dan ingin melawan,? kata Kennedy tentang Cina. ?Mereka siap menghadapi Trump dan melawan api dengan api jika diperlukan.?

Satu hal yang tidak terduga bagi RRT adalah kemunculan Elon Musk sebagai pendukung utama kampanye Trump sebagai presiden. Miliarder kepala eksekutif Tesla Inc. ini memiliki kepentingan bisnis yang luas di Cina, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa ia dapat mendukung pendekatan yang lebih lunak. Trump memuji Musk ketika mendeklarasikan kemenangannya pada Rabu dini hari di AS.

Namun, jika perang dagang benar-benar meletus, China lebih siap untuk membalas dan ekspor barang pertanian AS mungkin akan menjadi target pertama. Sejak masa jabatan pertama Trump, Brasil telah memperkuat posisinya sebagai pemasok kedelai terbesar ke China dan kini menjadi sumber impor jagung terbesar, menggantikan lonjakan besar ekspor AS ke China sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan 2020. Pada 2016, AS telah memasok lebih dari 40% impor kedelai ke China tetapi angka tersebut telah turun menjadi kurang dari 18% dalam sembilan bulan pertama tahun ini.

Perlambatan ekonomi China juga memberi Beijing lebih banyak penyangga, karena permintaan daging babi serta jagung dan kedelai untuk pakan babi telah merosot. Ini berarti China tidak terlalu bergantung pada impor dan dapat dengan mudah mengalihkan pembelian dari AS ke negara lain.

"Seharusnya tidak ada keraguan tentang pembalasan China," kata Zhou Xiaoming, seorang peneliti di sebuah lembaga pemikir di Beijing dan mantan wakil perwakilan China untuk misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa satu dekade yang lalu.

"Target yang mudah termasuk jagung dan kacang kedelai. Negara ini berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan tahun 2018 untuk mengambil tindakan balasan karena China telah mengembangkan Brasil sebagai sumber pasokan alternatif yang dapat diandalkan dan mampu mengurangi impor dari AS."

Namun, pada saat yang sama, China memiliki lebih sedikit target yang jelas untuk dicapai. Impor negara ini dari AS telah turun dari puncaknya pada tahun 2021 dan Beijing belum menandatangani kontrak untuk membeli pesawat jet Boeing Co baru selama bertahun-tahun, yang berarti ancaman yang dapat dilakukannya berkurang. Selain hubungan perdagangan yang melemah, hubungan investasi langsung antara AS dan China juga menyusut. Jumlah investasi China di AS tahun lalu turun 28% dari puncaknya di tahun 2019, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa China akan mendevaluasi mata uangnya, sehingga membuat ekspor menjadi lebih murah. Sementara devaluasi formal terakhir China terjadi pada 2015 selama pertikaian perdagangan pertama dari pertengahan 2018 hingga pertengahan 2019, pihak berwenang membiarkan yuan jatuh hingga hampir 7,2 terhadap dolar AS, membuat ekspornya lebih murah dan memberikan bantalan untuk tarif Trump.

Mata uang China saat ini berada di sekitar level yang sama, tetapi membiarkannya jatuh lebih jauh berisiko membuat marah mitra dagang lain di seluruh dunia, yang pada gilirannya dapat menerapkan tarif mereka sendiri pada barang-barang China. Membanjirnya baja murah telah mendorong negara-negara untuk meningkatkan hambatan terhadap logam dan hal ini dapat menyebar ke lebih banyak produk dalam perang dagang secara umum.

Salah satu alat baru utama untuk Xi adalah kontrol ekspor, yang sering digunakan AS untuk melawan China. Tahun lalu, Beijing membatasi penjualan galium dan germanium ke luar negeri, dua logam yang banyak digunakan di industri pembuatan chip, peralatan komunikasi, dan pertahanan.

China sekarang mungkin akan memberlakukan pembatasan pada bahan baku penting yang dibutuhkan AS untuk teknologi strategis, seperti antimon, yang digunakan dalam beberapa perangkat semikonduktor. China juga sekarang memiliki proses yang lebih formal untuk memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan asing.

Pihak berwenang pada bulan September mengatakan bahwa China akan memulai penyelidikan terhadap PVH Corp, perusahaan induk Tommy Hilfiger dan Calvin Klein, karena tidak menggunakan kapas dari wilayah barat jauh Xinjiang, di mana AS membatasi perdagangan karena masalah-masalah hak asasi manusia.

Beijing juga telah menjatuhkan sanksi kepada sebuah perusahaan drone AS karena memasok Taiwan, dan memblokir perusahaan tersebut untuk membeli suku cadang di China, menurut Financial Times. Pada akhirnya, China lebih memilih untuk mencapai kesepakatan dengan Trump. Presiden yang akan datang telah mengisyaratkan bahwa ia akan terbuka terhadap investasi China di AS, yang berpotensi menjadi dasar bagi suatu kesepakatan, menurut Henry Wang Huiyao, pendiri kelompok riset Center for China and Globalization di Beijing.

"Trump adalah seorang politisi pragmatis yang fokus pada penyelesaian masalah-masalah spesifik," kata Wang. "China memiliki keunggulan dalam hal kendaraan listrik dan teknologi hijau," tambahnya. "Ada peluang besar bagi perusahaan-perusahaan China untuk membantu membuat Amerika menjadi hebat kembali."

Namun, ada pengakuan dari Beijing bahwa China harus berharap untuk menjadi yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Tidak ada banyak pilihan jika Trump ingin mewujudkan ancaman ekstrem karena akan merugikan AS dan menaikkan harga bagi konsumen Amerika.

"Kami telah berbicara banyak tentang apa yang dapat dilakukan China untuk mempersiapkan skenario ini, tetapi pada akhirnya, tidak banyak yang dapat dipersiapkan," ujar Tu Xinquan, mantan penasihat Kementerian Perdagangan China yang kini menjabat sebagai profesor dan dekan di Institut Tiongkok untuk Studi WTO di Universitas Bisnis dan Ekonomi Internasional di Beijing.

"Tidak ada peluru perak," tambahnya. "Kita hanya bisa menangani masalah ketika masalah itu datang."

BEIJING - Dana Moneter Internasional (IMF) pada 22 Oktober menyampaikan laporan Prospek Ekonomi Dunia dan mendapati China berada dalam kondisi goyah dengan perkiraan pertumbuhan yang lebih rendah menjadi 4,8 persen di tahun 2024 dibandingkan dengan 5 persen pada 2023.

Penurunan ini diproyeksikan terjadi meski sejumlah paket stimulus telah disuntikkan oleh rezim Presiden China Xi Jinping dalam beberapa waktu terakhir.

Mengutip dari Financial Post, Minggu (3/11/2024), laporan terbaru IMF menyoroti sektor properti China yang melemah dan rendahnya belanja konsumen sebagai alasan utama kegagalan ekonominya.

IMF telah memperkirakan tingkat pertumbuhan China sebesar 4,5 persen pada tahun 2025, meski ada sejumlah langkah yang diambil seperti peningkatan ekspor neto dan lebih banyak dana yang dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan negara.

Kesengsaraan China tidak berakhir di sini karena perang dagangnya yang terus-menerus dengan Amerika Serikat (AS) telah mengakibatkan tarif baru yang saling dikenakan oleh kedua negara, dan tarif perdagangan ini memiliki konsekuensi ekonomi tersendiri bagi negara-negara di seluruh dunia.

Wakil Direktur IMF Gita Gopinath selama ini telah menyoroti eskalasi AS-China dan dampak globalnya bagi pihak lain.

"Kami melihat ada banyak perdagangan yang didorong faktor geopolitik di seluruh dunia. Itulah sebabnya jika Anda melihat perdagangan secara keseluruhan terhadap PDB, maka kondisinya bisa terlihat berjalan dengan baik. Tetapi, mengenai siapa yang berdagang dengan siapa, pastinya ada perubahan,? kata Gopinath dalam sebuah jumpa pers.

Peningkatan jumlah tarif perdagangan antara China, Uni Eropa, dan AS telah terjadi sepanjang 2024. Baik Uni Eropa (UE) maupun AS telah menyoroti praktik perdagangan yang tidak adil dan produksi berlebihan oleh China sebagai alasan untuk menaikkan tarif karena para pelaku industri lokal merasa tertipu.

China juga dalam tanggapannya menerapkan beberapa tarif sementara yang baru dan lebih tinggi pada sejumlah impor AS dan UE di saat ketegangannya dengan AS terus berlanjut.

Meroketnya Suku Bunga

Pernyataan Gopinath seputar kenaikan tarif oleh negara-negara ini menunjukkan bahwa hal itu cenderung berdampak buruk kepada semua pihak. Mengenai hubungan dagang AS-China dan dampak globalnya, dia berkata: ?Hasil akan jauh lebih rendah daripada yang kami proyeksikan untuk semua negara di dunia, dan akan ada tekanan pada inflasi, jadi itu bukan arah yang seharusnya kita tuju.?

Komentar Gopinath muncul setelah Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyatakan kekhawatirannya tentang bagaimana perdagangan global tidak lagi bergantung pada praktik perdagangan yang baik, dan sekarang sebagian besarnya didorong tindakan perdagangan balasan yang diambil suatu negara terhadap para pesaingnya.

Tim Adams, CEO Institute of International Finance, juga memperingatkan terhadap usulan tarif yang datang dari calon presiden AS Donald Trump karena hal itu dapat membuka jalan bagi disinflasi dan akhirnya mengarah pada suku bunga yang meroket.

Gopinath dari IMF mengindikasikan bahwa stabilitas ekonomi dunia bergantung pada hubungan AS-China yang baik, dan tidak ada yang lebih baik jika ?rasa kewarasan? berlaku di antara negara-negara terkemuka. ?Menjaga hubungan ini tetap stabil telah menjadi kepentingan semua pihak,? katanya.

Dalam laporan Prospek Ekonomi Dunia 2024, IMF mengatakan bahwa penggunaan kebijakan proteksionis yang berkelanjutan oleh sejumlah negara da[at memicu penurunan pertumbuhan ekonomi secara global.

IMF juga mengatakan bahwa ekonomi AS telah menjadi penggerak utama pertumbuhan global hingga akhir tahun ini dan tahun 2025, tetapi ekonomi China yang tergelincirlah yang berjuang melawan inflasi, dan aksi saling serang antar kedua negara itu telah menyebabkan meroketnya suku bunga tinggi di kancah global.

Perang Dagang AS-China

Laporan IMF selanjutnya menunjukkan bahwa pasar negara berkembang seperti India dan Brasil telah menonjol dalam hal peningkatan perkiraan IMF. Tetapi China, negara dengan ekonomi nomor dua dunia, telah bernasib di bawah ekspektasi pada 2024 dengan tingkat pertumbuhan di bawah tren sebesar 4,5 persen dan diperkirakan tergelincir di tahun 2025.

Laporan IMF juga memperingatkan terhadap kemungkinan risiko konflik bersenjata, potensi perang dagang baru, dan sisa dari kebijakan moneter ketat yang digunakan Federal Reserve AS dan bank sentral lainnya untuk mengendalikan inflasi.

"Hari ini, IMF melaporkan bahwa Amerika Serikat memimpin negara-negara maju dalam hal pertumbuhan untuk tahun kedua berturut-turut," kata Lael Brainard, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan.

Laporan IMF secara meyakinkan menyatakan: "Kemunduran menyeluruh dari sistem perdagangan global berbasis aturan mendorong banyak negara untuk mengambil tindakan sepihak. Intensifikasi kebijakan proteksionis tidak hanya akan memperburuk ketegangan perdagangan global dan mengganggu rantai pasokan global, tetapi juga dapat membebani prospek pertumbuhan jangka menengah."

IMF ingin dunia untuk duduk dan memperhatikan secara seksama perang dagang antara AS dan China, dan melihat bagaimana hal tersebut berdampak pada seluruh dunia.

JAKARTA - Presiden China Xi Jinpingmenyatakan bahwa negaranya bersedia bekerja sama dengan Indonesia untuk bersama-sama mempromosikan kerja sama Sabuk dan Jalan yang bermutu tinggi, memastikan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berkelanjutan, dan menciptakan lebih banyak hal penting dalam kerja sama untuk memberi manfaat yang lebih baik bagi rakyat kedua negara.

Dilansir Global Times, Selasa (15/10/2024), Xi menyampaikan pernyataan tersebut dalam pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden Indonesia, Jokowi telah mengunjungi China sebanyak8 kali dan bertemu dengan Xi sebanyak 12 kali.

"Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, kedua negara telah membuka babak baru dalam membangun bersama komunitas dengan masa depan bersama, serta membangun pola baru kerja sama strategis yang menyeluruh. China, sangat menghargai kontribusi penting Presiden Joko Widodo terhadap persahabatan kedua negara," tegasnya.

Xi menambahkan, dirinya meyakini bahwa pemerintah Indonesia yang baru akan melanjutkan kebijakannya yang bersahabat terhadap China dan mendorong pembangunan komunitas China -Indonesia dengan masa depan bersama ke tingkat yang lebih tinggi.

Mencatat bahwa tahun depan menandai peringatan 70 tahun Konferensi Bandung, Xi mengatakan, China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk meneruskan Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai dan Semangat Bandung, memperkuat solidaritas dan kerja sama di antara negara-negara Selatan, menjaga kepentingan bersama negara-negara berkembang, dan mendorong pembangunan, kemakmuran, dan stabilitas regional dan global.

Sementara itu, Presiden Jokowi dilaporkan mengatakan bahwa selama dekade terakhir, ia telah menjalin persahabatan yang mendalam dengan Presiden Xi, yang menghasilkan pencapaian signifikan dalam kemitraan strategis yang komprehensif dan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara di berbagai bidang.

Jokowi pun dikatakan menyampaikan rasa terima kasih kepada China atas kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, dengan mencatat bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah menjadi model kerja sama Sabuk dan Jalan antara kedua belah pihak.

"Widodo juga menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan pemerintahan baru Indonesia, hubungan Indonesia-China akan melanjutkan momentum pertumbuhannya yang kuat," tutup Xi.

JAKARTA - Pemimpin China Xi Jinping bersiap untuk menghadiri pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2024, di Kazan, Rusia. Hal itu dikonfirmasi langsung Menteri Luar Negeri China Wang Yi, sebagai upaya yang dilakukan ketika Moskow dan Beijing berusaha melawan pengaruh Barat.

Kunjungan Xi ke Rusia akan menjadi yang kedua sejak Kremlin mengirim pasukan ke Ukraina pada Februari 2022. China mengklaim mengambil posisi netral dalam konflik ini, tetapi mendukung pernyataan Kremlin bahwa tindakan Rusia diprovokasi oleh Barat, dan China terus memasok komponen-komponen penting yang dibutuhkan Moskow untuk produksi senjata.

Wang Yi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di St Petersburg, baru-baru ini dan keduanya memuji hubungan antara kedua negara. Xi bersama Putin akan memimpin KTT BRICS di Kazan, Rusia, pada Oktober ini.

Putin mengumumkan bahwa keduanya akan mengadakan pertemuan bilateral di Kazan dan mendiskusikan berbagai aspek hubungan Rusia-China, yang berkembang dengan cukup sukses dari segala sektor.

Melansir dari AP News, Xi terakhir kali mengunjungi Rusia pada Maret 2023 dan Putin membalasnya dengan melakukan perjalanannya sendiri ke China pada Oktober tahun lalu. Kedua pemimpin tersebut juga telah bertemu di Beijing pada bulan Mei, di mana Putin melakukan perjalanan luar negeri pertama dalam masa jabatan presidennya yang kelima, dan di Kazakhstan pada bulan Juli.

Peningkatan perdagangan China dengan Rusia mencapai USD240 miliar tahun lalu telah membantu negara ini mengurangi sejumlah dampak terburuk dari sanksi Barat. Moskow telah mengalihkan sebagian besar ekspor energinya ke China dan mengandalkan perusahaan-perusahaan negara tersebut mengimpor komponen teknologi tinggi untuk industri militer Rusia untuk menghindari sanksi Barat. Kedua negara ini juga telah meningkatkan hubungan militer mereka dalam dua tahun terakhir.

Aliansi BRICS didirikan pada 2006 oleh Brasil, Rusia, India dan China, dengan Afrika Selatan bergabung pada 2010. BRICS mengalami perluasan dan sekarang mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA). Arab Saudi telah mempertimbangkan untuk bergabung, dan Azerbaijan serta Malaysia telah mengajukan permohonan secara resmi.

BRICS memiliki tujuan memperkuat suara negara-negara berkembang dengan tujuan mengimbangi tatanan global yang dipimpin Barat. Para anggota pendirinya telah menyerukan tatanan dunia yang lebih adil dan reformasi lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia (World Bank).

JAKARTA - Presiden China Xi Jinping mendesak pihak para pejabatnya untuk berusaha mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial tahunan negaranya. Ia mengatakan di tengah ekspektasi diperlukan lebih banyak langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi yang lesu.

Melansir dari Reuters, Xi berbicara pada sebuah simposium di kota barat laut Lanzhou, Ia menekankan perlunya semua wilayah untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam pekerjaan ekonomi menjelang akhir kuartal ketiga dan keempat.

"Lapangan kerja ditempatkan pada posisi yang menonjol dan diperluas di industri yang sedang berkembang," Ujarnya menurut laporan stasiun televisi negara CCTV, Jumat (13/9/2024)

Xi juga berjanji untuk menghilangkan segala bentuk proteksionisme lokal, memperdalam reformasi perusahaan milik negara, dan menerapkan kebijakan untuk mendukung sektor swasta.

Melemahnya aktivitas ekonomi Tiongkok telah mendorong pialang global menurunkan perkiraan pertumbuhan tahun 2024 mereka di bawah target resmi sekitar 5%.

"Kesenjangan pertumbuhan dari target resmi bisa melebar menjadi 0,4-0,5%. Hal ini kemungkinan akan mendorong pihak berwenang untuk merilis paket stimulus," kata ekonom dari ANZ dalam sebuah catatan pada hari Jumat.

Meskipun pertumbuhan ekspor pada bulan Agustus lebih baik dari perkiraan, data resmi harga konsumen dan harga pabrik menunjukkan bahwa negara tersebut masih perlu berjuang melawan tekanan deflasi. Tiongkok akan merilis data output industri, penjualan ritel, dan pengangguran bulan Agustus pada hari Sabtu.

Ada tekanan yang semakin besar terhadap pemerintah Tiongkok untuk menerapkan lebih banyak kebijakan di tengah krisis perumahan yang berkepanjangan, pengangguran yang terus-menerus, permasalahan utang, dan meningkatnya ketegangan perdagangan.

Tiongkok mempunyai ruang untuk menurunkan jumlah uang tunai yang harus disisihkan bank sebagai cadangan, kata seorang pejabat bank sentral pekan lalu.

JAKARTA - Auditor PwC China dilaporkan telah mengumumkan kepada para kliennya bahwa mereka akan menerima larangan beroperasi selama enam bulan dari pihak berwenang China dan kemungkinan denda yang besar sebagai hukuman atas perannya dalam mengaudit pengembang properti yang bangkrut, Evergrande.

Financial Times melaporkan PwC diperkirakan akan dilarang melakukan aktivitas-aktivitas yang diatur di China seperti mengaudit hasil-hasil keuangan selama enam bulan mulai bulan September.

Pada Maret, regulator sekuritas Beijing mengatakan bahwa Evergrande, pengembang properti dengan utang terbesar di dunia sebelum bangkrut pada Januari telah menggelembungkan pendapatan hampir USD80 miliar pada 2019 dan 2020.

Baca Juga: Komandan Pasukan Khusus Akhmat Ramalkan Perang Ukraina Berakhir 3 Bulan Lagi

Evergrande diperintahkan untuk membayar denda sebesar USD580 juta atas dugaan penipuan. Pendirinya Hui Ka Yan ditahan oleh pihak berwenang pada September dan diperintahkan untuk membayar denda sebesar USD6,5 juta.

Kejatuhan Evergrande menyebabkan pengawasan terhadap PwC China, yang telah mengaudit akun pengembang properti tersebut selama 14 tahun hingga 2023. FT mengutip seorang mantan mitra yang tidak disebutkan namanya di PwC, yang memiliki lebih dari 20.000 karyawan di daratan China, yang mengatakan, "Para mitra saat ini siap menghadapi dampaknya."

PwC China adalah yang paling menonjol dari firma akuntansi empat besar sebuah istilah yang mencakup Deloitte, KPMG dan EY, yang beroperasi di China. Menurut Institut Akuntan Publik Bersertifikat China, PwC China menghasilkan pendapatan hampir 8 miliar yuan pada 2022.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, di tengah pengawasan yang semakin ketat terhadap hubungan PwC China dengan Evergrande, auditor ini telah kehilangan klien. Menurut Reuters, klien terbesarnya yang terdaftar di China daratan, Bank of China, mengatakan bahwa mereka berencana untuk beralih ke EY. China Life Insurance, China Telecom dan PICC juga telah membatalkan PwC sebagai klien.

Tindakan regulasi yang akan diambil oleh PwC China diperkirakan akan melampaui hukuman yang diterima tahun lalu oleh Deloitte, yang membayar denda sebesar USD31 juta dan ditangguhkan selama tiga bulan sehubungan dengan auditnya atas China Huarong Asset Management.

Baca Juga: Gulingkan Dolar AS, Lebih 50 Negara Bisa Terima Sistem Pembayaran BRICS

Melansir The Guardian, perusahaan-perusahaan milik negara di China pada umumnya dilarang mempekerjakan auditor dalam kurun waktu tiga tahun setelah seorang auditor menerima hukuman yang signifikan dari pemerintah.

Pada Februari tahun lalu dilaporkan bahwa Beijing telah menginstruksikan perusahaan-perusahaan milik negara untuk menghentikan kontrak dengan empat firma akuntan besar, karena pihak berwenang mencoba untuk mengatasi masalah keamanan dan mengekang pengaruh auditor yang terkait dengan negara barat.

BEIJING - Industri perbankan China sedang mengalami krisis besar. Dalam kurun waktu tujuh hari saja, seperti dikutip dari Mekong News pada Rabu (14/8/2024), 40 bank di China telah gulung tikar, dan laporan kejatuhan Bank Jiangxi telah menambah kesengsaraan bidang tersebut.

Para pakar memperingatkan bahwa situasi ini dapat berdampak serius pada ekonomi dunia.

Berita dari China menunjukkan rumor kebangkrutan salah satu bank. Website renminbao.com mengunggah laporan dari depan kantor pusat Bank Jiangxi, yang dikepung para nasabah yang khawatir di tengah rumor kebangkrutan. Bank tersebut sebelumnya telah memperingatkan bahwa labanya mungkin turun hingga 30 persen karena masalah pembayaran pinjaman dari nasabah.

The Economist membahas tentang apa yang terjadi dengan bank-bank di China. Laporan itu menyebutkan sekitar 3.800 bank di China dalam bahaya.

Bank-bank tersebut memiliki aset senilai 55 triliun yuan (sekitar USD7,5 triliun), yang merupakan 13 persen dari semua uang di bank-bank negara tersebut. Laporan itu juga menunjukkan bahwa bank-bank tersebut sudah lama tidak berjalan dengan baik dan memiliki banyak pinjaman macet.

Lebih lanjut, laporan The Economist menyatakan sejumlah besar bank itu telah memberikan pinjaman kepada pengembang dan pemerintah daerah, sehingga membuat mereka rentan terhadap dampak penurunan pasar real estate.

Para penulis laporan itu menyoroti bahwa sejumlah bank telah mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir bahwa pinjaman bermasalah mencapai 40 persen dari portofolio mereka.

Pengungkapan kesulitan bank yang jarang terjadi dapat menyoroti betapa seriusnya situasi tersebut. Pola yang sama terlihat pada perusahaan pengembangan properti di China.

Masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan besar ini sebagian besar tidak pernah terdengar sampai pihak berwenang akhirnya mengakui adanya masalah yang berdampak pada seluruh sektor.

Penyerapan Bank

The Economist menunjukkan bahwa strategi utama China dalam menangani bank-bank kecil yang sedang berjuang adalah dengan "menyerapnya?. Dari 40 bank yang baru-baru ini menghilang, 36 berada di provinsi Liaoning dan diambil alih oleh bank bernama Liaoning Rural Commercial Bank.

Pengamat pasar mata uang kripto Sigma G juga telah meneliti keadaan di industri perbankan China. Dia mengidentifikasi sumber utama masalah tersebut sebagai kemerosotan tajam di pasar properti China.

Pengembang dan pemerintah daerah, yang terbebani utang berlebihan, tidak mampu membayar kembali pinjaman mereka, yang mengakibatkan turbulensi keuangan. Penurunan tajam nilai properti dan penghentian proyek konstruksi telah menambah tekanan pada struktur ekonomi.

Penulis artikel The Economist juga menyoroti masalah pinjaman bermasalah yang disembunyikan. Bank telah mempekerjakan perusahaan manajemen aset (AMC) untuk menyingkirkan pinjaman macet mereka, dengan demikian memproyeksikan kesan stabilitas.

Namun, pengawas perbankan baru, Badan Pengawas Keuangan Nasional (NAFR), telah mulai menindak metode ini dengan mengenakan denda dan meningkatkan pengawasan.

The Economist mengantisipasi bahwa ekonomi China berada di ambang fase pertumbuhan yang berkelanjutan dan terselubung. Sina_21st memperingatkan, era pertumbuhan yang didorong oleh kredit telah mencapai batasnya, dan hasilnya adalah perlambatan pertumbuhan China dan dampak merugikan pada ekonomi global. Perlambatan ekonomi China pada gilirannya akan memperparah masalah perbankan mereka.

Laporan itu, mengutip pakar, memperkirakan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi China akan memperburuk masalah sektor perbankan. Ia berpendapat bahwa situasi ini kemungkinan akan berujung pada suntikan likuiditas yang besar, stimulus ekonomi, dan investor yang mencari perlindungan dalam aset berwujud.

Para pakar dari S&P, sebagaimana disebutkan dalam laporan The Economist, berpendapat bahwa perlu waktu hingga 10 tahun untuk memperbaiki sistem perbankan China. Namun, angka resmi mungkin tidak menunjukkan seberapa besar masalah sebenarnya.

Lautan Utang

Laporan People?s Bank of China tahun 2023 mengatakan bahwa 3.655 bank, yang memegang 98,28 persen dari semua uang di bank-bank China, relatif aman.

People?s Bank of China juga mengatakan bahwa risikonya sebagian besar ada pada bank-bank kecil dan menengah di daerah pedesaan. Laporan tersebut menambahkan bahwa bank-bank besar mendapat peringkat yang baik, yang berarti ekonominya stabil.

Apa yang menyebabkan masalah besar ini bagi bank-bank kecil? Banyak kota dan bahkan seluruh wilayah di China tenggelam di bawah lautan utang. Tingkat utang telah meningkat sedemikian rupa sehingga perwakilan dari pemerintah daerah mengirim delegasi ke Beijing pada musim semi.

Mereka tengah berunding untuk mencari cara membayar kembali pinjaman bernilai miliaran dolar. Beban utang yang belum dilunasi secara bertahap memberikan tekanan pada ekonomi regional, sehingga menimbulkan risiko bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kota-kota di China terlilit utang, terutama karena krisis real estate dan pandemi Covid-19. Dalam 10 tahun terakhir, banyak proyek pembangunan yang dibayar dengan uang pinjaman.

Proyek-proyek tersebut dimaksudkan untuk membantu daerah setempat tumbuh, tetapi setelah krisis Covid-19, pemerintah daerah tidak dapat terus berinvestasi. Pada saat yang sama, mereka masih harus membayar kembali uang yang mereka pinjam.

Goldman Sachs telah menghitung utang daerah-daerah utama di China mencapai sekitar USD13 miliar. Sebagian dari kewajiban ini berbentuk obligasi publik, dan kegagalan memenuhi kewajiban ini dapat berdampak buruk pada seluruh perekonomian.

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto belum lama ini berkunjung ke China bertemu Presiden China Xi Jinping hingga meninjau langsung pelaksanaan makan siang gratis di Sekolah Menangah Pertama (SMP) II Beijing, di Distrik Dongcheng, Beijing. Program makan siang gratis di China telah berjalan sejak 2011 lalu.

Prabowo sempat berbincang dan bercanda dengan beberapa siswa yang sedang makan siang di kantin sekolah. "Sehat sekali," komentar Prabowo saat melihat menu yang disajikan, mulai dari protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Prabowo menjadikan China sebagai kiblat makan siang gratis.



Sementara, di Indonesia anggaran makan siang gratis atau makan bergizi gratis telah ditetapkan dalam rancangan APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Meski demikian, tanda tanya masih menggantung seputar sumber dana dan detail pelaksanaannya.

Tidak mengherankan, mengingat pemerintahan Jokowi dan tim Prabowo tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka telah sepakat mengalokasikan anggaran tersebut. Padahal, detil skema pelaksanaan program tersebut sampai sekarang masih belum matang. Isu terkait pemotongan anggaran makan siang gratis Rp15 ribu menjadi Rp7.500 per porsi atau separuhnya pun mencuat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengingatkan bahwa setiap pilihan kebijakan ekonomi memiliki implikasi negatif yang perlu diantisipasi. Dia mengindikasikan adanya pelebaran defisit anggaran 2025 menjadi 2,45-2,8 persen atau naik dari defisit 2024 yang diperkirakan mencapai 2,29 persen terhadap perekonomian atau produk domestik bruto (PDB).