JAKARTA, KOMPAS.com - Pemanggilan 108 tokoh calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan membuka kisi-kisi ke arah mana kabinet mendatang akan dibentuk.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, menilai pemilihan calon-calon ini memiliki peluang besar untuk mengarah pada pembentukan kabinet zaken, yang menitikberatkan pada profesionalisme serta integritas para tokoh.

Menurut Dedi, dengan program mewujudkan Indonesia Emas 2045 maka kabinet pemerintahan Prabowo mendatang sebaiknya mengutamakan kompetensi dan integritas.

Dedi menilai, membentuk kabinet yang profesional atau zaken kabinet memang tidak harus memisahkan antara kandidat dari kalangan politikus dengan non-partai.

"Tetapi mengacu pada profesionalisme tokoh, baik dari sisi kapasitas maupun integritas yang dibuktikan dengan relasi politik mereka," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/10/2024).

Dedi mencontohkan kabinet pada pemerintahan Singapura. Dia menyampaikan, anggota kabinet Negeri Singa umumnya berasal dari elite partai politik, tetapi sikap serta keputusan mereka saat menjabat tidak mencerminkan afiliasi politik saat.

"Begitu mendapat mandat sebagai menteri, sikap dan keputusan mereka seolah tidak mengenal parpol," kata Dedi.

Dedi berharap kabinet pemerintahan mendatang bisa mengadopsi model seperti itu supaya semakin profesional dan unggul di tengah persaingan dunia yang semakin sengit.

Dia juga menilai pemanggilan para calon anggota kabinet oleh Prabowo memberikan sinyal positif, tetapi tantangan besar tetap ada. Apakah Prabowo mampu menyeimbangkan tekanan dari partai-partai politik pendukungnya sambil menjaga integritas kabinet zaken?

Pertanyaan itu, kata Dedi, akan terjawab seiring waktu. Akan tetapi, masyarakat menantikan keputusan final yang akan mempengaruhi arah pemerintahan ke depan.

Di sisi lain, Dedi menilai kabinet zaken dapat menjadi solusi menghindari intervensi politik dalam pengambilan kebijakan.

Konsep ini menuntut para menteri bertindak demi kepentingan nasional, terlepas dari afiliasi politik atau kepentingan partai.

Jika Prabowo berhasil menerapkan prinsip ini, kata Dedi, maka bangsa Indonesia bisa melihat pergeseran signifikan dalam dinamika politik pemerintahan.

Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, jumlah dan nomenklatur kementerian di era presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih digodok.

Dasco menyebut setiap isu terkait kementerian baru di kabinet Prabowo masih dinamis.

"Bahwa segala sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika," kata Dasco di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (26/9).

Dasco menegaskan ini ketika merespons pertanyaan awak media soal isu Prabowo akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara.

Menurut Dasco, finalisasi terkait kementerian di era Prabowo akan difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Bisa ada bisa enggak, itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, jumlah kementerian Prabowo-Gibran diisukan akan berjumlah 44. Hal ini diungkap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).

Jumlah pastinya berapa, belum. Tapi penambahan iya," ujar Zulhas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Sementara itu, Gerindra masih belum berkomentar banyak soal jumlah total kementerian. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani hanya mengatakan Prabowo ingin membentuk zaken kabinet pada pemerintahannya kelak.

Muzani mengatakan, Prabowo ingin para pembantunya di kabinet kelak adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing.

Menurut Muzani, menteri yang berasal dari partai politik pun harus tetap ahli di bidangnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yg ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9) lalu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: "Jumlah Menteri Kabinet Prabowo Difinalkan Sebelum Pelantikan"

Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/26/14464001/jumlah-menteri-kabinet-prabowo-difinalkan-sebelum-pelantikan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pembahasan tentang komposisi kursi menteri kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, semakin intens terdengar terutama pasca DPR mengesahkan amandemen Undang-undang Kementerian Negara.

Amandemen UU tersebut, memberi keleluasaan kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menyusun komposisi kabinet yang akan membantunya selama 5 tahun ke depan. Aturan ini jelas berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang membatasi jumlah kementerian hanya sebanyak 34. Jumlah menteri kalau dalam beleid yang baru ada di tangan presiden, bisa tetap, berkurang atau bertambah, misalnya, menjadi 44.

Ada tudingan bahwa perubahan ‘klausul’ dalam revisi UU tersebut hanya digunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik. Apalagi, Prabowo-Gibran diusung dan didukung oleh ‘super koalisi’. Hampir semua partai politik mendukung pasangan tersebut. Hanya PDIP, yang sejauh ini belum menyatakan dukungan.

Kendati demikian, kalau melihat dinamika politik terakhir, elite-elite partai banteng mulai sedikit ‘lunak’ dan mengindikasikan adanya pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Pertemuan itu diharapkan bisa menjadi titik rekonsiliasi antara PDIP dan kubu Prabowo yang sempat memanas akibat Pilpres 2024. Meskipun elite PDIP, Said Abdullah, juga membantah jika pertemuan itu akan membahas jatah kursi menteri atau kemungkinan mereka masuk koalisi.

Menariknya, di tengah ramainya isu mengenai bagi-bagi jatah menteri, elite-elite Gerindra justru melontarkan ide tentang pembentukan zaken kabinet atau kabinet yang diisi oleh lebih banyak profesional dibandingkan dengan elite partai politik. Sekretaris Jenderal alias Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, adalah salah satu orang yang melontarkan gagasan itu.

PKI Vs Zaken Kabinet

Dalam catatan Bisnis, gagasan zaken kabinet sejatinya bukan ide baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pada era demokrasi parlementer (1950-1959), usaha untuk membentuk zaken kabinet pernah digaungkan banyak pihak, termasuk partai politik. Eksistensi Kabinet Juanda yang memerintah pada tahun 1957-1959, adalah salah satu contoh kabinet zaken yang pernah ada pada waktu itu.

Namun demikian, gagasan tentang kabinet zaken sejatinya pernah mengemuka saat terjadi krisis politik pada pertengahan tahun 1955. Krisis politik itu terjadi ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo - Arifin atau Kabinet Ali Jilid 1 mengangkat Letnan Jenderal Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat alias KSAD. Terjadi pergolakan di internal AD.

Pergolakan di internal Angkatan Darat itu kemudian merembet ke politik. Kubu oposisi, terutama Masyumi, mengambil kesempatan itu untuk tampil dalam perebutan kekuasaan kembali. Sekadar catatan pada dekade 1950-1959, Indonesia menerapkan sistem politik liberal. Era liberalisme politik itu dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai demokrasi parlementer. Presiden hanya sebatas simbol dan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri.

Salah satu ciri demokrasi parlementer di Indonesia adalah adanya ketidakstabilan politik yang memicu gonta-ganti kabinet. Kabinet Ali-Arifin didukung oleh dua poros politik besar yakni PNI dan NU. PKI juga menjadi partai yang mendukung pemerintahan Ali Sastroamidjodjo meskipun tidak masuk di dalam kabinet. Mereka memerintah sejak tahun 1953 hingga akhirnya jatuh pada 24 Juli 1955 akibat pergolakan politik tersebut.

Harian Rakjat (HR), surat kabar yang terafiliasi dengan PKI merekam secara eksplisit proses perdebatan tentang konsep kabinet pasca Pemilu 1955. Edisi 27 Juli 1955 atau 4 hari pasca jatuhnya kabinet Ali Sastroamidjojo, HR menerbitkan artikel yang menyatakan dukungannya terhadap konsep parlementarisme.

Ide ini bertentangan dengan sikap Masyumi yang lazimnya menginginkan kembalinya presidensialisme sama ketika M Hatta memimpin pemerintahan pada tahun 1948.

Perbesar

Ada sebuah kutipan yang menarik dalam tulisan HR edisi tersebut, terutama ketika menukil artikel di Merdeka yang mengulas pemberitaan harian Abadi (media Masyumi), terkait tiga poros politik pendukung tiga konsep kabinet pasca Ali jilid 1. Pertama, Abadi menulis tentang kelompok yang mendukung kabinet presidensial yakni Masyumi. Kedua, zaken kabinet yang didukung oleh Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ketiga, kabinet parlementer seperti yang telah diterapkan dalam sistem politik Indonesia pada waktu itu.

Soal zaken kabinet, Merdeka demikian dikutip oleh Harian Rakjat menulis: Pada hakekatnja bentuk kabinet seperti ini adalah suatu kegandjilan alam. Karena seorang anggota partai disuruh supaja tidak menghormati azas2 dan tudjuan… Lagipula soal tjakap, bidjaksana, dan djudjur adalah pertimbangan2 subjektifdan sulit sekali untuk dapat ditelan.”

Adapun PKI telah secara tegas mendukung pelaksanaan kabinet parlimentarisme. Sikap mereka tidak berubah dari pelaksanaan kabinet sesuai dengan konstitusi UUDS 1950. Mereka juga menganggap bahwa jalan parlementer lebih tepat diterapkan dibandingkan kembali ke era presidensialisme atau terancam dikuasai diktator militer.

Oleh karena itu, ketika terjadi krisis politik, PKI menolak ide-ide kabinet presidensialisme maupun ekstra parlementer seperti zaken kabinet karena akan bertentangan dengan konstitusi sementara.

“Pembentukan kabinet jang tidak bertanggungdjawab kepada parlemen, artinja bertentangan dengan undang2 dasar, hanja merupakan avonturisme belaka dan akan membawa Indonesia lebih djauh tenggelam dalam krisis ekonomi dan perpetjahan bangsa. Kalau dengan ada kontrol parlemen korupsi dan birokrasi bisa meradjalela, apalagi kalau kontrol itu sama sekali sudah tidak ada.”

Singkat kata, setelah perdebatan dan perang di media massa pada waktu itu, kubu parlementer lah yang menjadi pemenang. Hanya saja, PNI tersisih dari pemerintahan dan berlaku sebagai oposisi. Sebaliknya Masyumi tampil sebagai pemenang, mereka membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Burhanuddin Harahap.

Adapun isu tentang zaken kabinet kembali mencuat pada tahun 1957. Pada waktu itu, Sukarno mulai gerah dengan pertarungan antar partai politik. Alhasil, sebuah gagasan zaken kabinet muncul dengan nama Kabinet Djuanda. Kabinet ini merupakan tanda berakhirnya parlementarisme. Pasalnya salah satu hasil dari Kabinet Djuanda adalah kembalinya konstitusi kepada UUD 1945.

Kembalinya UUD 1945 menandai era emas perdebatan politik sekaligus mengawali dari rezim presidensialisme yang dikenal dengan konsep demokrasi terpimpinnya Sukarno.

Simpang Siur Kabinet Prabowo

Setelah sekian puluh tahun berlalu, gagasan zaken kabinet kembali muncul pada proses pembentukan pemerintahan Prabowo-Gibran. Hanya saja, apakah gagasan ini akan terlaksana atau tidak, sampai sekarang masih simpang siur.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa kabinet Zaken di era Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, nantinya diisi oleh pihak-pihak ahli yang relevan dengan posisi menteri yang akan dipimpinnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk [di kursi menteri] adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujarnya di kompleks Senayan, Senin (9/9/202).

Menurut Muzani, pihaknya atau Gerindra belum tentu akan menjadi partai paling gemuk yang mengantongi kursi menteri paling banyak, "Lagi dihitung, saya kira tidak juga [paling banyak kursi menteri dari Gerindra]," tambahnya.

Berbeda dengan Muzani, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad justru mengungkapkan, kabinet Prabowo Subianto nantinya belum tentu diisi oleh mayoritas menteri profesional alias Zaken Kabinet.

Dasco menjelaskan, saat ini belum ada kepastian ihwal komposisi kabinet Prabowo untuk lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, dia belum bisa memastikan ada berapa profesional yang akan diangkat menjadi menteri Prabowo nantinya.

"Ini susah ngomong karena lagi disimulasiin. Nanti gua bilang banyak profesional ternyata nanti enggak," ujar Dasco.

Kendati demikian, dia meyakini akan banyak profesional yang mengisi jabatan pembantu Pranowo di kabinet. Di samping itu, Dasco mengklaim menteri yang berasal dari partai politik akan tetap diperhatikan keahliannya agar sesuai dengan kementerian yang dipimpin.

Wakil ketua DPR ini juga tidak menampik, banyak ketua umum partai politik yang sudah menitipkan nama kader-kader terbaiknya untuk menjadi menteri. Oleh sebab itu, sambungnya, hingga kini Prabowo masih terus menyusun komposisi kabinetnya.

"Iya ada yang sudah mengusulkan dan sedang di-profiling, di simulasikan ya. Nanti pada waktunya akan disampaikan kembali kepada ketum yang bersangkutan," jelas Dasco.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendukung Presiden Terpilih Prabowo Subianto membentuk zaken kabinet pada masa pemerintahannya yang akan dimulai 20 Oktober 2024. Menurut Jokowi, pembentukan zaken kabinet merupakan ide bagus.

Adapun zaken kabinet adalah pengisian jabatan kabinet berbasis keahlian atau ahli di bidangnya.

"Bagus sekali, artinya memang kabinet yang bekerja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024).

Ia menyebut, zaken kabinet akan membuat kerja pemerintah lebih efisien. Para menteri dan kepala lembaga diyakini mampu bekerja dengan baik karena mengisi jabatan sesuai keahlian.

"Kabinet yang setelah dilantik akan segera bergerak, bekerja, dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Saya rasa bagus sekali. Saya yakin kabinet (Prabowo) akan sangat bagus sekali," ucap dia.

Sementara, terkait wacana penambahan kementerian pada era pemerintahan Prabowo, Jokowi tak berkomentar banyak.

Kepala Negara juga tak menjawab ketika ditanya mengenai kabar PDI Perjuangan akan masuk pemerintahan Prabowo.

"Itu hak prerogatif presiden terpilih. Ditanyakan kepada presiden terpilih, kewenangan itu hak prerogatif presiden," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk zaken kabinet pada pemerintahannya.

Prabowo ingin para pembantunya di kabinet kelak adalah orang-orang yang memang ahli di bidang masing-masing.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yg ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol (partai politik)," ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Ia mengatakan, langkah itu diambil supaya kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang ahli dan relevan dengan kementerian tersebut.

"Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang," ujar Muzani.

Muzani pun meminta publik menunggu Prabowo mengumumkan sendiri susunan kabinet pilihannya.

"Tunggu nanti pengumuman dari Presiden Prabowo setelah dilantik jadi presiden," kata dia.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk zaken kabinet pada pemerintahan periode 2024-2029 mendatang. Rencana itu diungkap oleh Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani.

Menurut Muzani, Prabowo menginginkan kabinet di bawah pemerintahan Prabowo - Gibran Rakabuming Raka nantinya diisi oleh orang-orang yang berasal dari professional atau disebut zaken kabinet. Namun ia mengatakan orang profesional dimaksud bisa saja berasal dari partai politik.

Zaken kabinet adalah konsep kabinet yang menterinya dipilih berdasarkan keahlian di bidang masing-masing, bukan karena afiliasi politik semata. Muzani mengatakan Prabowo berharap pembentukan zaken kabinet mampu menjaga relevansi, efektivitas, dan integritas dalam menjalankan pemerintahan.

Muzani juga mengatakan meski nantinya menteri-menteri dalam kabinet ada yang berasal dari partai politik, tetapi mereka dipilih karena keahlian di bidang masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menghindari dominasi partai tertentu di pemerintahan.

Dalam sejarah Indonesia, zaken kabinet bukanlah perkara baru. Istilah ini pernah dipakai pada masa kepemimpinan Soekarno. Lalu apa pengertian zaken kabinet, sejarah dan pelaksanaannya di Indonesia?

Pengertian Zaken Kabinet

Zaken kabinet berasal dari saduran bahasa Belanda. Zaken yang merujuk pada urusan atau perkara, adalah kabinet yang diisi oleh menteri-menteri ahli di bidang tertentu. Menteri-menteri ini dipilih karena keahlian mereka, bukan karena representasi partai politik di parlemen.

Fungsi zaken kabinet semula adalah untuk menghindari terjadinya multifungsi kabinet. Selain itu menteri yang diisi oleh orang yang ahli di bidangnya diharapkan bisa memaksimalkan kinerja dan melaksanakan program dengan tepat sasaran.

Sejarah Zaken Kabinet di Indonesia

Model kabinet ini pertama kali diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep ini mulanya diperkenalkan pada masa Kabinet Natsir tahun 1950.

Situasi politik yang masih belum stabil pada saat itu membuat kabinet tidak berjalan maksimal terutama setelah terjadi ketegangan dalam peristiwa pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Usia kabinet Natsir tak berjalan lama.

Pada 3 April 1952 kemudian dibentuk Kabinet Wilopo. Kabinet ini meski diisi oleh para ahli tetapi juga tidak bertahan lama karena stabilitas negara yang masih bergejolak. Kabinet bubar pada 30 Juli 1953.

Zaken kabinet baru benar-benar terlaksana pada 1957 pada masa kabinet Djuanda. Kabinet ini digagas oleh Presiden Soekarno pada 21 Februari 1957 dan dipimpin oleh Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri.

Konsep zaken kabinet dikenal sebagai bagian dari sistem “Demokrasi Terpimpin. Dalam pelaksanaannya zaken kabinet berfokus pada gotong royong dan keberagaman sosial-politik dalam kabinet.

Kabinet Djuanda berjalan efektif sejak April 1957 hingga Juli 1959. Beberapa program yang dituntaskan kabinet ini adalah membatalkan Konferensi Meja Bundar dan pembebasan Irian Barat. Kabinet ini berakhir pada 9 Juli 1959 seiring dengan keluarnya dekrit presiden yang menandai kembalinya Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi menggunakan demokrasi terpimpin.

Peluang Penerapan Zaken Kabinet di Era Prabowo

Wacana pembentukan zaken kabinet oleh Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Jika terealisasi, kabinet ini akan menjadi kombinasi antara profesionalisme dan keterwakilan politik yang lebih seimbang.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai sistem zaken kabinet bisa saja dibuat. Namun dia mengingatkan bahwa menteri ahli yang dimaksud bisa saja berasal dari partai politik.

"Jangan sampai dipahami bahwa zaken kabinet itu adalah menteri yang harus dari kalangan profesional atau non partai politik karena di parpol itu banyak orang-orang yang profesional," kata Baidowi di kompleks parlemen Senayan.

Menurut Baidowi tidak sedikit kader parpol yang juga mempunyai keahlian profesional pada suatu bidang tertentu sehingga kapabel untuk mengemban kursi menteri. Ia mencontohkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas meski berasal dari partai tetap profesional dalam menjalankan tugas.

“Banyak lagi yang ber-background parpol, dan ternyata dalam memimpin kementeriannya juga bagus, dan tidak ada persoalan," katanya.

Dia juga meminta publik tidak mengaitkan latar belakang parpol sebagai faktor penyebab bila ada menteri yang terjerat kasus, sebab hal tersebut bergantung pada kinerja menteri itu sendiri. Baidowi menepis anggapan bahwa kabinet zaken harus selalu identik diisi dari kalangan profesional non parpol.

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024, bocoran mengenai komposisi menteri di kabinet mendatang mulai beredar. Salah satunya mengenai rencana empat jabatan menteri yang bakal dijabat oleh tokoh lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang.

Kabar tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Hashim Djojohadikusumo dalam Dialog Nasional Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang disiarkan dalam siaran YouTube, Minggu, 8 September 2024.

Adik kandung Prabowo Subianto itu mengatakan bahwa kakaknya akan memberikan kesempatan kepada lulusan SMA Taruna Nusantara untuk turut serta menjadi bagian dari lembaga eksekutif negara.

“Saya bisa katakan di kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung dua, tiga, empat mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini dibentuk,” ucap Hashim dikutip dari video siaran YouTube, Selasa, 10 September 2024.

Dia juga menyatakan sudah tahu nama-nama yang akan terpilih sebagai menteri. Tetapi, dia tidak bisa menyebutkan karena sudah janji untuk tidak membocorkannya.

Prabowo Akan Bentuk Kabinet Zaken

Di sisi lain, partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dikabarkan telah menyodorkan sejumlah nama untuk diplot menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani pun tak menampik kabar tersebut. Ia mengatakan, Prabowo tengah menyaring nama-nama itu dan akan mengumumkan setelah dilantik menjadi presiden.

“Yang jelas, Pak Prabowo ingin sebuah pemerintahan zaken di kabinetnya, agar tidak kehilangan relevansi di jabatan yang diduduki nanti,” kata Muzani di Gedung DPR, Selasa, 10 September 2024.

Kabinet zaken yang dimaksud Muzani, ialah kabinet yang berkomposisikan para ahli di masing-masing bidangnya, termasuk mereka yang berasal atau diusulkan oleh partai politik. Pernyataan Muzani itu dikuatkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi

Ia mengatakan Prabowo sejak awal memang menginginkan terbentuknya kabinet zaken. Alasannya, Viva mengklaim, mantan Komandan Komando Pasukan Khusus itu ingin pemerintahannya berjalan sesuai visi dan misi, yaitu membangun Indonesia Emas di 2045.

“Tetapi, ahli yang dimaksud bisa berasal dari partai politik juga. Makanya diusulkan nama yang memang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidangnya masing-masing,” ujar Viva.

Selanjutnya baca: Prediksi 4 Lulusan SMA Taruna Nusantara yang Jadi Menteri<!--more-->

Direktur Riset & Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo memprediksi 4 lulusan SMA Taruna Nusantara yang mungkin akan menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto. Ibnu mengatakan, pernyataan Hashim itu mengerucut kepada beberapa nama. Salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

“Ini (AHY) salah satu yang mungkin disebut Hashim berasal dari Taruna Nusantara,” ucap Ibnu di Jakarta, Senin, 9 September 2024.

Selain itu, menurut Ibnu, banyak nama-nama besar di dekat Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju yang memiliki latar belakang sebagai lulusan SMA Taruna Nusantara. Beberapa diantaranya merupakan dua kader Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Prasetyo Hadi dan Sugiono.

“Masih ada kandidat lain yang berasal dari Taruna Nusantara unsur Gerindra, seperti Sudaryono yang sekarang Wamentan dan Simon Aloysius yang saat ini menjabat Komisaris Utama Pertamina,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Ibnu, dari kalangan profesional juga ada beberapa nama lulusan SMA Taruna Nusantara. Di antaranya Oki Muriza yang saat ini sebagai Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Rahmat Kaimuddin mantan CEO Bukalapak.

“Memang paling kuat nama-nama yang tadi disebut, apalagi beberapa sudah menjadi staf Prabowo sejak Gerindra berdiri. Kita lihat juga ada staf Prabowo yang maju di berbagai pilkada,” kata dia.

ANDI ADAM FATURAHMAN | ANTARA | ANDRY TRIYANTO TJITRA, berkontribusi dalam artikel ini.