Jakarta: Kota Bekasi akan segera memiliki apartemen terbaru yang ditembus langsung dengan jalur LRT (Light Rail Transit). Apartemen tersebut dibangun oleh PT Kresna Inti Utama melalui proyek Anwa Residence Bekasi Barat.

Hunian yang terhubung dengan LRT Bekasi Barat tersebut memiliki tagline “Buka pintu langsung LRT”. Konsep apartemen ini membawa inovasi desain yang tidak dimiliki oleh apartemen lain yang mempunyai konsep Transite Oriented Development (TOD).

Desain fasad yang menyatu dengan stasiun LRT menjadikan hunian ini satu satunya apartemen yang memang menyatu dengan TOD, sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para penghuni.
Direktur Utama PT Kresna Inti Utama Kezia Victoria Andwa mengatakan proyek ini merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat khusunya di Bekasi.

Baca juga: IPL Apartemen: Pengertian, Jenis, hingga Cara Menghitungnya

"Dengan berada di lokasi yang menjadi penghubung ke daerah Jakarta, Anwa Residence Bekasi Barat akan menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mempunyai tempat tinggal yang nyaman dari segi accessibilitas," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu, 3 November 024.

Bicara tentang lokasi, kawasan ini memiliki nilai prestige tinggi, yang dikelilingi mall, Rumah sakit dan sarana Pendidikan, menjadikan properti ini ini semakin diminati. Selain itu, ada dilengkapi dengan fasilitas.

“Apartemen ini juga memiliki fasilitas pendukung modern seperti swimming pool, co-working space, Gym Center, Hotel dan beberapa fasilitas lainnya. Meskipun demikian harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau, mulai dari Rp300 jutaan," jelas dia.

Selain mendapatkan fasilitas hunian yang nyaman, konsumen juga mendapatkan
potensi keuntungan dari investasinya dimana apartemen ini juga bisa disewakan karena
lokasinya yang strategis.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta -

Keluarga Miliado dari Adelaide, Australia tak mau menjual tanah luas mereka meski sudah ditawar banyak pengembang selama hampir 30 tahun. Nggak tanggung-tanggung, tanah itu akhirnya terjual dengan harga yang fantastis.

Dilansir dari realestate.com.au, keluarga Miliado menjual tanah yang beralamat di di 95-101 Winzor St, Salisbury. Penjualan itu dilakukan secara dengan mempertemukan 20 pengembang.

Agen penjual dari Harris Real Estate, Tom Hector dan Clinton Nguyen, sampai menggambarkan penjualan itu elang yang cepat dan kompetitif. Pada akhirnya, rumah itu laku terjual seharga AU$ 5,5 juta atau sekitar Rp 56,7 miliar (kurs Rp 10.311).

Saking banyak pengembang yang mengincar tanah tersebut, pemilik tanah semakin untung tanah terjual AU$ 2,2 juta atau Rp 22,6 miliar di atas harga panduan.

"Awalnya kami tidak yakin berapa harga yang bisa kami tawarkan untuk lahan itu dan berapa harga yang akan disetujui dewan. Namun, setelah sebagian besar pengembang melakukan uji tuntas, kami merasa yakin bahwa properti ini akan laku dilelang," kata Nguyen dikutip dari realestate.com.au, Minggu (3/11/2024).

Nguyen mengatakan tanah berupa blok yang luas seperti ini justru banyak permintaannya, khususnya dari pengembang. Nggak heran, tanah milik Keluarga Miliado menarik banyak peminat.

Tanah dan Rumah Keluarga Miliado di Adelaide, Australia Foto: Google Maps

"Namun, ternyata kami mendapatkan lebih banyak (peminat) daripada yang kami perkirakan sebelumnya," ucapnya.

"Saat ini kami melihat banyak permintaan untuk jenis lahan seperti ini. Saat berbicara dengan para pengembang, ada juga beberapa transaksi di luar pasar," lanjut Nguyen.

Hector menilai tanah seluas 1,21 hektare itu dapat dibagi menjadi 15 hingga 30 bidang tanah, tergantung pada persetujuan dewan dan preferensi pengembang. Hal ini menjadikan tanah tersebut menjadi tawaran yang menarik bagi pengembang.

"Semua peminat merupakan pengembang karena tanahnya terlalu mahal untuk digunakan, kecuali untuk pengembangan," kata Hector.

Banyak orang menghadiri acara lelang tersebut. Mereka berebut untuk membeli tanah itu sampai-sampai harga jualnya menjadi sangat mahal.

"Mungkin ada 100 orang yang hadir (dalam lelang) karena itu adalah kesempatan yang sangat unik, itulah sebabnya harganya terjual sangat mahal," imbuhnya.

Hector menceritakan tanah yang sudah lama diincar pengemban itu milik mendiang Carmelina Miliado bersama sang suami selama hampir 60 tahun. Banyak pengembang telah mengetuk pintu untuk menawarkan membeli tanah tersebut selama 30 tahun terakhir.

Namun tersebut menolak menjual rumah mereka, meskipun harga tanah dan rumah semakin mahal. Properti itu pun tak kunjung dijual oleh anak keluarga Miliado lantaran orang tuanya masih hidup pada saat itu.

"Pemiliknya tinggal di rumah itu hingga akhir hayatnya, yakni belum lama ini," ungkapnya.

"Saya diberi tahu bahwa ada pengembang yang mengetuk pintu mereka selama 30 tahun terakhir ... tetapi keluarga itu tidak menjualnya (hingga sekarang) karena ibu dan ayah mereka masih hidup," imbuhnya.

Setelah pasangan tersebut telah meninggal dunia, keluarganya baru menjual tanahnya. Keluarga Miliado sebenarnya tak ingin menjual properti itu, tetapi biaya mengelola tanah sudah terlalu mahal bagi mereka.

"Mereka berharap untuk tidak menjual properti itu, tetapi biaya (untuk mempertahankannya) sekarang terlalu tinggi bagi keluarga (Miliado). Jadi, penjualan ini sangat menyedihkan," pungkas Hector.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku diberi waktu dua minggu oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar tepat sasaran.

Bahlil memperkirakan, lebih kurang sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik berpotensi tidak tepat sasaran.

“Dua minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden. Jadi dua minggu ini akan kami selesaikan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers pembahasan usulan Program Quick Win Kementerian Bidang Perekonomian di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun Bahlil ditunjuk Presiden Prabowo menjadi Ketua Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi. Tim akan mulai rapat pada Senin (4/11/2024).

Bahlil mengatakan, ada opsi agar subsidi BBM dan listrik itu diberikan melalui bantuan langsung tunai (BLT).

“Apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blend. Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang,” ujar Bahlil.

Bahlil menyebutkan, kompensasi dan subsidi BBM dan listrik sebesar Rp 435 triliun pada 2024. Dari nilai tersebut, Rp 83 triliun di antaranya untuk subsidi elpiji.

“Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan, ada 20-30 persen subsidi BBM dan listrik berpotensi tidak tepat sasaran dengan nilai sekitar Rp 100 triliun.

“Kita lebih fokus untuk memastikan subsidi itu untuk tepat sasarannya, itu saja yang paling penting ya,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil telah dipanggil Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Bahlil bersama Prabowo membahas beberapa langkah terkait subsidi tepat sasaran. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudiyanto dan Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Penyaluran langsung kepada orang atau by name by address menjadi salah satu formulasi yang digodok, dari sebelumnya subsidi dalam bentuk barang yang realisasinya dibayarkan ke perusahaan pelat merah.

“Datanya harus sama, harus tepat sasaran, jangan yang kita kasih subsidi bukan yang tepat sasaran. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada Bapak Presiden,” kata Bahlil.

KOMPAS.com - Bali United harus mengubur asa untuk kembali ke puncak klasemen sementara pada pekan ke-10 Liga 1 2024-2025 usai menelan kekalahan dari PSBS Biak di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Minggu (3/11/2024) sore.

Kekalahan ini menempatkan Bali United di posisi ke-4 dengan perolehan 20 poin.

Usai laga, pelatih Stefano Cugurra mengakui timnya tampil kurang maksimal, terutama di babak pertama.

Meskipun tampil agresif dan menunjukkan tekad untuk meraih kemenangan, Bali United gagal mengonversi sejumlah peluang emas menjadi gol.

Tendangan keras Irfan Jaya pada menit ke-14 hampir membobol gawang PSBS yang dijaga oleh Jhon Pigai.

Kemudian, peluang Mitsuru Maruoka pada menit ke-32 yang juga berhasil ditepis penjaga gawang lawan.

Sebaliknya, PSBS bermain efektif dan sabar, menunggu peluang untuk memanfaatkan celah pertahanan Bali United.

Strategi ini terbukti sukses saat gelandang Wiliams Jose Ladera mengeksekusi tendangan bebas dengan sempurna pada menit ke-42, membuat PSBS unggul 1-0 hingga akhir babak pertama.

Pada menit ke-72, tuan rumah memperlebar keunggulan melalui sepakan keras Alexsandro Perreira, yang membuat skor menjadi 2-0 dan bertahan hingga peluit akhir dibunyikan.

"Hari ini kami main kurang bagus meskipun dalam pertandingan mendapatkan beberapa peluang, tetapi tidak bisa cetak gol. Ya, lihat kualitas dari kiper lawan dan tim lawan bermain efektif bisa mencetak dua gol," ujar Stefano Cugurra.

"Kami menang beberapa kali dan kami terima kekalahan ini," katanya.

Selain itu, ia juga mengakui Bali United kesulitan menembus pertahanan PSBS, terutama saat Mitsuru Maruoka dijaga ketat oleh lawan.

Namun, ia menekankan kekalahan ini bukan disebabkan satu atau dua pemain.

"Saya pikir tim bermain kurang bagus. Bukan satu atau orang pemain saja. Kami bermain bukan seperti biasanya," kata pelatih asal Brasil itu.

"Lawan sejak awal lebih siap dalam memegang bola dan bertahan, lebih bagus dari kami. Seperti yang saya bilang, di babak kedua kita main lebih bagus, tetapi tidak bisa mencetak gol," ujarnya.

Sementara itu, pemain Bali United, M. Rahmat, turut menyampaikan rasa kecewanya atas kekalahan ini.

Menurut dia, seluruh pemain sudah berusaha maksimal, tetapi kurang beruntung dalam laga ini.

"Kami dari pemain sudah berusaha semaksimal mungkin pada laga ini, tetapi kami kurang beruntung dan kebobolan. Sekarang kami fokus untuk pertandingan selanjutnya," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku diberi waktu dua minggu oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar tepat sasaran.

Bahlil memperkirakan, lebih kurang sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik berpotensi tidak tepat sasaran.

“Dua minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden. Jadi dua minggu ini akan kami selesaikan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers pembahasan usulan Program Quick Win Kementerian Bidang Perekonomian di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun Bahlil ditunjuk Presiden Prabowo menjadi Ketua Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi. Tim akan mulai rapat pada Senin (4/11/2024).

Bahlil mengatakan, ada opsi agar subsidi BBM dan listrik itu diberikan melalui bantuan langsung tunai (BLT).

“Apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blend. Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang,” ujar Bahlil.

Bahlil menyebutkan, kompensasi dan subsidi BBM dan listrik sebesar Rp 435 triliun pada 2024. Dari nilai tersebut, Rp 83 triliun di antaranya untuk subsidi elpiji.

“Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan, ada 20-30 persen subsidi BBM dan listrik berpotensi tidak tepat sasaran dengan nilai sekitar Rp 100 triliun.

“Kita lebih fokus untuk memastikan subsidi itu untuk tepat sasarannya, itu saja yang paling penting ya,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil telah dipanggil Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Bahlil bersama Prabowo membahas beberapa langkah terkait subsidi tepat sasaran. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudiyanto dan Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Penyaluran langsung kepada orang atau by name by address menjadi salah satu formulasi yang digodok, dari sebelumnya subsidi dalam bentuk barang yang realisasinya dibayarkan ke perusahaan pelat merah.

“Datanya harus sama, harus tepat sasaran, jangan yang kita kasih subsidi bukan yang tepat sasaran. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada Bapak Presiden,” kata Bahlil.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi mencermati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait klaster ketenagakerjaan, maka diperlukan regulasi baru dalam penyusunan upah minimum di 2025.

Ristadi menjelaskan, pemerintah dinilai harus segera membuat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) dengan subtansi pengaturan upah di tahun depan agar menyesuaikan putusan MK tersebut.

“Sementara ini pedoman yg masih relevan digunakan adalah terkait upah yang memenuhi kebutuhan hidup layak, dimana hal tersebut masih ada di dalam UU Ketenagakerjaan, hanya saja perlu akselerasi dalam regulasi penetapan Upah Minimum tahun 2025 di Provinsi, Kabupaten/Kota,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (3/11).

Ristadi menuturkan, hal tersebut dilakukan sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam pelaksanaan penetapan upah minimum di 2025. Menurutnya, akselerasi regulasi tersebut bisa juga ditetapkan dengan merevisi Peraturan Pemerintah tentang pengupahan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak.

“Dalam pembuatan regulasi baru tetap melibatkan unsur pekerja dan pengusaha,” tuturnya.

Untuk diketahui, MK mengamanahkan agar pemerintah dan DPR untuk membentuk undang-undang Ketenagakerjaan baru yang diberi waktu paling lama dua tahun. Ini merupakan dampak dari putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan serikat pekerja terhadap Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

GUNUNGKIDUL, iNews.id – Minibus Toyota Hiace yang membawa lima penumpang menabrak pagar rumah warga di Kabupaten Gunungkidul, Minggu (3/11/2024). Kerasnya benturan itu mengakibatkan sopir dan seorang penumpang terlempar keluar.

Tidak ada korban jiwa, namun, sopir dan tiga penumpangnya harus dibawa ke rumah sakit akibat luka serius yang dideritanya. 

Detik-detik kecelakaan tersebut terekam kamera CCTV. Dalam rekaman itu, tampak mobil Toyota Hiace nopol AE 7358 UX yang dikemudikan Joko Riyanto, warga Pacitan melaju dari arah timur atau Kecamatan Semanu menuju Kecamatan Wonosari.

Tiba di tempat kejadian perkara pada jalan lurus, minibus tersebut mendahului kendaraan di depannya.

Nahas, kondisi jalan yang licin usai diguyur hujan membuat mobil mengalami ban selip hingga hilang kendali dan menabrak pagar rumah warga di sisi selatan jalan.

Kerassnya benturan itu membuat penumpang dan sopir terlempar keluar kendaraan.

Penumpang minibus, M Afis Rahmatullah mengatakan, sebelum kecelakaan kendaraan berangkat dari daerah Jawa Tengah hendak menuju Yogyakarta.

“Mau wisata ke Gunungkidul, tapi di tengah perjalanan kendaraan kami mengalami kecelakaan,” katanya.

Kasus kecelakaan tunggal itu kini ditangani petugas Unit Laka Satlantas Polres Gunungkidul.

Editor: Kastolani Marzuki

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk memenuhi regulasi yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), termasuk pengaturan dan pengawasan keuangan derivatif.

Antonius Hari, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP), yang mengatur peralihan keuangan derivatif dari Bappebti kepada OJK.

"Secara paralel, OJK tengah menyusun dan mengidentifikasi beberapa ketentuan untuk implementasi peralihan kewenangan pengawasan keuangan derivatif ini," jelasnya dalam acara workshop journalist di Labuan Bajo akhir pekan lalu.

Dalam hal pengawasan, lanjut Hari, OJK telah melakukan penataan organisasi di internal yang mengakomodir fungsi pengawasan keuangan derivatif sambil terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk peralihan pengawasan.

OJK juga memasukan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Tindak Lanjut atas Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Derivatif Keuangan sebagai salah satu kebijakan prioritas di klaster Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK).

Hari bilang RPOJK ini akan menjadi bridging regulation dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital yang mencakup Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.

"Adapun Rancangan Peraturan OJK ini akan mengatur mengenai peralihan tugas pengaturan dan pengawasan atas produk, pihak maupun infrastruktur derivatif keuangan," kata dia.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha tekstil dalam negeri memberikan sejumlah syarat sebelum 15 perusahaan yang bergerak di bidang tekstil asal Taiwan melakukan relokasi pabrik mereka dari China ke Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah melaluiMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartomengungkapkan akan ada rencana 15 investor asal Taiwan yang bergerak di bidang tekstil untuk merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia.
Meski begitu, ada beberapa persyaratan yang diajukan oleh para investor sebelum akhirnya resmi melakukan relokasi pabrinya di Indonesia, diantaranya adalah terkait pembelian tanah yang mudah, harga gas yang terjangkau, dan akses pasar ekspor Indonesia.
Terkait hal ini, Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI),Muhammad Shobirin F Hamid mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan terkait investasi yang masuk ke dalam negeri, termasuk di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Namun, menurutnya pemerintah juga perlu memperhatikan keadaan industri TPT dalam negeri sekarang.
"Kita tidak menghalangi adanya investasi masuk tetapi sekali lagi dengan keterpurukan industri TPT kita ini, dilakukan dengan matang, dikalkulasikan denganclearsehingga ini tidak berdampak buruk pada industri dalam negeri," ungkap Shobirin saat dihubungi Kontan, Minggu (03/11).

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nasib industri tekstil dan produk tekstil (TPT) makin suram. Satu per satu produsen TPT dilanda masalah yang berujung pada penghentian kegiatan operasional.

Terbaru, PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) menghentikan sementara salah satu unit produksi pabrik kimia dan serat di Karawang, Jawa Barat mulai 1 November 2024 lalu. Emiten ini menghadapi tren penurunan operasi hingga kuartal III-2024, di mana utilisasi perusahaan diperkirakan berada di bawah level 40%.

"Faktor eksternal berupa kelebihan pasokan global masih menjadi penyebab turunnya permintaan," urai Direksi Perseroan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (1/11).

Selain itu, POLY juga menghadapi tekanan signifikan terhadap modal kerja dan belanja modal seiring proses restrukturisasi utang perusahaan yang tak kunjung selesai sejak 2005.

Penghentian pabrik yang telah eksis selama tiga dekade ini akan berdampak pada koreksi pendapatan tahunan POLY hingga 52%. Dalam periode 60 hari sejak penghentian operasional, Manajemen POLY akan mereposisi model usaha untuk menyesuaikan konfigurasi produk yang akan ditawarkan pada saat pabrik kembali dioperasikan.

POLY tengah bernegosiasi dengan pihak ketiga dalam rangka memperoleh pendanaan modal kerja baru dan aktif menindaklanjuti sejumlah kerja sama dengan pihak eksternal untuk memaksimalkan fasilitas produksi perusahaan. "Kami secara proaktif mempercepat pembahasan konsep restrukturisasi dengan semua kreditur untuk memberi akses yang normal bagi perusahaan ke perbankan," jelas Direksi Perseroan.

Emiten TPT lainnya yang terancam pailit adalah PT Pan Brothers Tbk (PBRX). Perusahaan ini. Perusahaan ini masih berjuang melakukan restrukturisasi di tengah periode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Masa perpanjangan PKPU Pan Brothers akan berakhir pada 22 November 2024 mendatang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Ketika keputusan perpanjangan PKPU diberlakukan pada 25 Juli silam, Manajemen PBRX berkomitmen mengikuti seluruh prosedur yang PKPU yang berlaku. "Kegiatan usaha dan operasional perusahaan masih berjalan normal," ujar Ditektur Pan Brothers Fitri Ratnasari Hartono dalam keterbukaan informasi akhir Juli lalu.

Di luar itu, tentu ada PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang dinyatakan pailit hingga membuat Presiden Prabowo Subianto memerintahkan empat kementerian untuk menyusun strategi penyelamatan Sritex.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, maraknya peredaran pakaian jadi impor ilegal tak hanya merugikan bagi pelaku usaha hilir TPT, melainkan juga berimbas ke sektor intermediate dan hulu industri ini. Tak heran apabila banyak produsen TPT dari hulu hingga hilir yang berguguran. "Saat ini utilisasi di sektor hulu TPT tinggal 40%," ujar dia, Minggu (3/11).

APSyFI juga menyoroti pernyataan Menko Ekonomi Airlangga Hartanto terkait potensi masuknya 15 investor baru di sektor TPT ke Indonesia. Ketimbang sekadar memberi angin surga, pemerintah mesti fokus lebih dahulu memberantas praktik impor ilegal dan iklim investasi sektor TPT. Jika hal itu sudah diperbaiki, maka dengan sendirinya para investor baru melakukan ekspansi ke pasar TPT nasional.

"Kalau iklim usaha Indonesia masih buruk seperti sekarang, investor akan lebih tertarik ke negara-negara seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja," terang Redma.

Tak ketinggalan, Redma menilai bahwa upaya pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tidak akan efektif jika mafia impor ilegal yang melibatkan oknum pejabat pemerintahan tidak diberantas.

IDXChannel – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menilai pemerintah harus mengambil langkah bijaksana dalam penyelamatan sengkarut polemik PT Sritex (SRIL).

Anindya menjelaskan, Kadin percaya pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil kebijakan penyelamatan PT Sritex. Menurut dia, pemerintah secara bijaksana akan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku, bukan dengan cara intervensi langsung.

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Bagi Anindya, penyelematan PT Sritex dapat menjadi pintu masuk mengurai polemik benang kusut industri manufaktur nasional. Hal itu disampaikannya selepas mengadakan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dikeluarkan untuk melindungi industri tekstil. Pernyataan itu menjawab tudingan sejumlah pihak, termasuk klaim bos Sritex yang menyebut regulasi itu menyengsarakan pelaku usaha tekstil.

"Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

(Ahmad Islamy Jamil)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub periode 2024–2029, Anindya Bakrie menilai penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex bisa mengurai benang kusut industri manufaktur nasional. Ini termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) agar persoalan serupa tidak terulang.

Menurutnya, upaya penyelamatan Sritex (SRIL) menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional.

"Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Anindya melalui keterangan resmi dikutip Minggu (3/11/2024).

Anindya pun percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Sebab, intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain.

Anindya berpendapat ada prinsip yang mesti dipegang agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak. Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.

Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global, sehingga sektor tersebut tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

Ketiga, pemangku kepentingan di industri dan perdagangan TPT baik pemerintah, pengusaha dan pekerja harus memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional.

“Tiga middle ground [jalan tengah] ini harus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik,” tutur Anindya.

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Pasalnya, hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

Menurutnya, kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat harus dilindungi. Oleh karena itu, pihaknya juga mengimbau dunia usaha mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis.

Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah.

“Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo,” ujar dia.

Anindya pun menegaskan bahwa peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.

“Jika ini diselesaikan, produk nasional akan memiliki posisi yang baik, bahkan mampu bersaing di level global,” katanya.

Anindya mengungkapkan Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional.

Kedua, Kadin mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga.

Tak hanya itu, dia menyebut Kadin bakal melakukan empat langkah untuk menyelamatkan industri tekstil nasional. Pertama, melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global dan terus bertumbuh.

Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja.

Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri.

Anindya menambahkan bahwa selain industri TPT, Kadin memastikan akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk industri lain.

“Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan kajian strategis dan advokasi untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur,” ujarnya.