Salah satu raksasa otomotif asal Jepang, Nissan, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 9.000 karyawan di seluruh dunia. Langkah PHK massal ini dimaksudkan untuk mengurangi produksi global imbas sepinya penjualan mobil perusahaan di China dan Amerika Serikat.

Melansir Reuters, Sabtu (9/11/2024), jumlah pemangkasan ini kurang lebih setara 6,7% dari total karyawan perusahaan di seluruh dunia yang mencapai 133.580 orang. Melalui pemangkasan itu Nissan dapat menurunkan kapasitas produksi global perusahaan hingga 20%.

Di luar itu pemangkasan ini menjadi lebih penting untuk dilakukan Nissan guna mengurangi beban biaya sebesar US$ 2,6 miliar atau Rp 40,74 triliun (kurs Rp 15.672/dolar AS) pada tahun fiskal 2024 ini di tengah kemerosotan penjualan di China dan AS tersebut.

Lebih lanjut, Nissan juga memangkas prospek laba tahunannya sebesar 70% menjadi 150 miliar yen atau US$ 975 juta (Rp 15,28 triliun). Ini merupakan kedua kalinya mereka menurunkan perkiraan tersebut tahun ini.

Kondisi ini terjadi lantaran penjualan Nissan mengalami penurunan yang cukup drastis di Negeri Tirai Bambu imbas dominasi produsen mobil listrik BYD dan brand lokal lainnya di kawasan itu.

Namun masalah yang lebih serius bagi Nissan mungkin terjadi di AS, di mana mereka tidak memiliki produk mobil hybrid yang mampu bersaing di pasar Negeri Paman Sam itu. Kondisi ini berbeda dengan rival perusahaan asal Jepang, Toyota yang berhasil menerima lonjakan permintaan mobil hybrid.

"Nissan salah mengartikan permintaan mobil hybrid di Amerika Serikat. Kami tidak memperkirakan HEV (Hybrid Electric Vehicle) akan meningkat secepat ini," kata CEO Makoto Uchida dalam konferensi pers.

"Kami mulai memahami tren ini menjelang akhir tahun fiskal lalu," jelasnya seraya menambahkan bagaimana perusahaan gagal dalam membuat beberapa perubahan pada model inti kendaraan hibrida miliknya sehingga tertinggal di pasar AS.

Salah satu Raksasa otomotif asal Jepang, Nissan, mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 9.000 karyawan secara global. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi produksi global imbas sepinya penjualan mobil perusahaan di China dan Amerika Serikat.

Melansir Reuters, Sabtu (9/11/2024), jumlah pemangkasan ini kurang lebih setara 6,7% dari total karyawan perusahaan di seluruh dunia yang mencapai 133.580 orang. Melalui pemangkasan itu Nissan dapat menurunkan kapasitas produksi global perusahaan hingga 20%.

Di luar itu pemangkasan ini menjadi lebih penting untuk dilakukan Nissan guna mengurangi beban biaya sebesar US$ 2,6 miliar atau Rp 40,74 triliun (kurs Rp 15.672/dolar AS) pada tahun fiskal 2024 ini di tengah kemerosotan penjualan di China dan AS tersebut.

Lebih lanjut, Nissan juga memangkas prospek laba tahunannya sebesar 70% menjadi 150 miliar yen atau US$ 975 juta (Rp 15,28 triliun). Ini merupakan kedua kalinya mereka menurunkan perkiraan tersebut tahun ini.

Kondisi ini terjadi lantaran penjualan Nissan mengalami penurunan yang cukup drastis di Negeri Tirai Bambu imbas dominasi produsen mobil listrik BYD dan brand lokal lainnya di kawasan itu.

Namun masalah yang lebih serius bagi Nissan mungkin terjadi di AS, di mana mereka tidak memiliki produk mobil hibrida yang mampu bersaing di pasar Negeri Paman Sam itu. Kondisi ini berbeda dengan rival perusahaan asal Jepang, Toyota yang berhasil menerima lonjakan permintaan mobil hibrida..

"Nissan salah mengartikan permintaan mobil hybrid di Amerika Serikat. Kami tidak memperkirakan HEV (Hybrid Electric Vehicle) akan meningkat secepat ini," kata CEO Makoto Uchida dalam konferensi pers.

"Kami mulai memahami tren ini menjelang akhir tahun fiskal lalu," jelasnya seraya menambahkan bagaimana perusahaan gagal dalam membuat beberapa perubahan pada model inti kendaraan hibrida miliknya sehingga tertinggal di pasar AS.

Keluarga Miliado dari Adelaide, Australia tak mau menjual tanah luas mereka meski sudah ditawar banyak pengembang selama hampir 30 tahun. Nggak tanggung-tanggung, tanah itu akhirnya terjual dengan harga yang fantastis.

Dilansir dari realestate.com.au, keluarga Miliado menjual tanah yang beralamat di di 95-101 Winzor St, Salisbury. Penjualan itu dilakukan secara dengan mempertemukan 20 pengembang.

Agen penjual dari Harris Real Estate, Tom Hector dan Clinton Nguyen, sampai menggambarkan penjualan itu elang yang cepat dan kompetitif. Pada akhirnya, rumah itu laku terjual seharga AU$ 5,5 juta atau sekitar Rp 56,7 miliar (kurs Rp 10.311).

Saking banyak pengembang yang mengincar tanah tersebut, pemilik tanah semakin untung tanah terjual AU$ 2,2 juta atau Rp 22,6 miliar di atas harga panduan.

"Awalnya kami tidak yakin berapa harga yang bisa kami tawarkan untuk lahan itu dan berapa harga yang akan disetujui dewan. Namun, setelah sebagian besar pengembang melakukan uji tuntas, kami merasa yakin bahwa properti ini akan laku dilelang," kata Nguyen dikutip dari realestate.com.au, Minggu (3/11/2024).

Nguyen mengatakan tanah berupa blok yang luas seperti ini justru banyak permintaannya, khususnya dari pengembang. Nggak heran, tanah milik Keluarga Miliado menarik banyak peminat.

Tanah dan Rumah Keluarga Miliado di Adelaide, Australia Foto: Google Maps

"Namun, ternyata kami mendapatkan lebih banyak (peminat) daripada yang kami perkirakan sebelumnya," ucapnya.

"Saat ini kami melihat banyak permintaan untuk jenis lahan seperti ini. Saat berbicara dengan para pengembang, ada juga beberapa transaksi di luar pasar," lanjut Nguyen.

Hector menilai tanah seluas 1,21 hektare itu dapat dibagi menjadi 15 hingga 30 bidang tanah, tergantung pada persetujuan dewan dan preferensi pengembang. Hal ini menjadikan tanah tersebut menjadi tawaran yang menarik bagi pengembang.

"Semua peminat merupakan pengembang karena tanahnya terlalu mahal untuk digunakan, kecuali untuk pengembangan," kata Hector.

Banyak orang menghadiri acara lelang tersebut. Mereka berebut untuk membeli tanah itu sampai-sampai harga jualnya menjadi sangat mahal.

"Mungkin ada 100 orang yang hadir (dalam lelang) karena itu adalah kesempatan yang sangat unik, itulah sebabnya harganya terjual sangat mahal," imbuhnya.

Hector menceritakan tanah yang sudah lama diincar pengemban itu milik mendiang Carmelina Miliado bersama sang suami selama hampir 60 tahun. Banyak pengembang telah mengetuk pintu untuk menawarkan membeli tanah tersebut selama 30 tahun terakhir.

Namun tersebut menolak menjual rumah mereka, meskipun harga tanah dan rumah semakin mahal. Properti itu pun tak kunjung dijual oleh anak keluarga Miliado lantaran orang tuanya masih hidup pada saat itu.

"Pemiliknya tinggal di rumah itu hingga akhir hayatnya, yakni belum lama ini," ungkapnya.

"Saya diberi tahu bahwa ada pengembang yang mengetuk pintu mereka selama 30 tahun terakhir ... tetapi keluarga itu tidak menjualnya (hingga sekarang) karena ibu dan ayah mereka masih hidup," imbuhnya.

Setelah pasangan tersebut telah meninggal dunia, keluarganya baru menjual tanahnya. Keluarga Miliado sebenarnya tak ingin menjual properti itu, tetapi biaya mengelola tanah sudah terlalu mahal bagi mereka.

"Mereka berharap untuk tidak menjual properti itu, tetapi biaya (untuk mempertahankannya) sekarang terlalu tinggi bagi keluarga (Miliado). Jadi, penjualan ini sangat menyedihkan," pungkas Hector.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Ridwan Kamil Ingin Tanah Abang Naik Kelas Jadi Wisata Internasional

Video: Ridwan Kamil Ingin Tanah Abang Naik Kelas Jadi Wisata Internasional

Selama hampir 30 tahun, keluarga Miliado dari Adelaide, Australia enggan menjual tanah luas mereka meski sudah diincar banyak pengembang. Bahkan, properti mereka pun sudah dikepung perumahan.

Dikutip dari realestate.com.au, kini tanah seluas 1,21 hektare itu sudah laku terjual dalam lelang seharga AU$ 5,5 juta atau sekitar Rp 56,7 miliar (kurs Rp 10.311). Tanah tersebut berlokasi di 95-101 Winzor St, Salisbury.

Pemilik tanah meraih untung besar karena tanah itu terjual AU$ 2,2 juta atau Rp 22,6 miliar di atas harga panduan.

Penjualan tersebut mempertemukan 20 pengembang. Tom Hector dan Clinton Nguyen, agen penjual dari Harris Real Estate pun menggambarkan penjualan itu sebagai disebut sebagai lelang cepat dan kompetitif.

"Awalnya kami tidak yakin berapa harga yang bisa kami tawarkan untuk lahan itu dan berapa harga yang akan disetujui dewan. Namun, setelah sebagian besar pengembang melakukan uji tuntas, kami merasa yakin bahwa properti ini akan laku dilelang," kata Nguyen dikutip dari realestate.com.au, Minggu (3/11/2024).

Ternyata, tanah ini justru sangat diminati oleh banyak orang. Menurut Nguyen, ada banyak permintaan untuk blok tanah seperti ini dari pengembang.

Tanah dan Rumah Keluarga Miliado di Adelaide, Australia Foto: Google Maps

"Namun, ternyata kami mendapatkan lebih banyak (peminat) daripada yang kami perkirakan sebelumnya," katanya.

"Saat ini kami melihat banyak permintaan untuk jenis lahan seperti ini. Saat berbicara dengan para pengembang, ada juga beberapa transaksi di luar pasar," tambah Nguyen.

Hector mengungkapkan tanah yang diincar pengembang selama 30 tahun itu dulunya milik mendiang Carmelina Miliado. Miliado memiliki tanah itu bersama sang suami selama hampir 60 tahun. Selama 30 tahun terakhir, banyak pengembang telah mengetuk pintu untuk menawarkan membeli tanah tersebut.

Namun pasangan itu menolak menjual rumah mereka, bahkan ketika harga tanah dan rumah naik. Hector pun menceritakan properti tersebut tak kunjung dijual oleh anak keluarga Miliado lantaran orang tuanya masih hidup pada waktu itu.

"Pemiliknya tinggal di rumah itu hingga akhir hayatnya, yakni belum lama ini," katanya.

"Saya diberi tahu bahwa ada pengembang yang mengetuk pintu mereka selama 30 tahun terakhir ... tetapi keluarga itu tidak menjualnya (hingga sekarang) karena ibu dan ayah mereka masih hidup," imbuhnya.

Kini pasangan pemilik itu telah meninggal dunia, sehingga tanahnya dapat dijual. Meski keluarga Miliado sebenarnya tak ingin menjual properti itu, biaya pengelolaan tanah sudah terlalu mahal bagi mereka.

"Mereka berharap untuk tidak menjual properti itu, tetapi biaya (untuk mempertahankannya) sekarang terlalu tinggi bagi keluarga (Miliado). Jadi, penjualan ini sangat menyedihkan," ungkapnya.

Menurut Hector, tanah yang mengesankan itu dapat dibagi menjadi 15 hingga 30 bidang tanah, tergantung pada persetujuan dewan dan preferensi pengembang. Hal ini membuat tanah menjadi tawaran yang menarik bagi para pengembang.

"Semua peminat merupakan pengembang karena tanahnya terlalu mahal untuk digunakan, kecuali untuk pengembangan," katanya.

"Mungkin ada 100 orang yang hadir (dalam lelang) karena itu adalah kesempatan yang sangat unik, itulah sebabnya harganya terjual sangat mahal," pungkas Hector.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Saksikan juga Sosok: Oey Tjin Eng, Penjaga Budaya Cina Benteng

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus tagih utang bagi pelaku usaha kecil mikro menengah (UMKM), petani, dan nelayan. Terkait hal tersebut, OJK menyampaikan pemerintah tengah mengodok aturan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pemerintah telah membahas terkait rencana pemutihan utang itu lebih lanjut. Aturan tersebut nantinya akan mengatur tentang kriteria penerima, seperti nominal dan jangka waktu kredit.

"Hal-hal ini sudah dilakukan rumusannya dengan pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan. Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini," kata Mahendra dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024) kemarin.

Dia menjelaskan, penghapusan utang tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui UU tersebut, penghapusan buku maupun utang bagi UMKM dapat dilakukan baik oleh bank-bank milik negara maupun yang bukan.

Untuk itu, dia menilai rencana tersebut sudah tepat lantaran sesuai dengan amanat dengan UU P2SK. Dia pun berharap agar kebijakan tersebut tidak memakan waktu lama.

"Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama karena sebenarnya sejak dari undang-undang itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tapi peraturan mengenai hal ini masih dirumuskan. Kami berharap tidak lama lagi karena memang hal tadi baik bagi keseluruhan kondisi UMKM, tentu petani dan nelayan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu baik di industri keuangan maupun yang di masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM, OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan rpp dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," katanya.

Rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10/2024).

Airlangga berharap dengan adanya berbagai kebijakan ini nanti, industri di dalam negeri termasuk tekstil dapat dijaga dari persaingan tidak sehat. Baik dari hulu hingga ke hilir.

"Sehingga diharapkan dengan adanya struktur itu industri proses hulu, midstream dan hilir bisa terjaga dari persaingan tidak sehat," ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini industri tekstil sedang dalam tekanan. Bahkan baru-baru ini raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Terkait Sritex pailit, pengusaha menilai salah satu penyebabnya lantaran bajirnya barang impor ke Indonesia. Oleh sebab itu Apindo meminta pemerintah turun tangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan pengaturan impor.

Pengusaha pun menyerahkan keputusan merevisi Permendag 8/2024 ini kepada pemerintah. "Ya itu nanti kami serahkan kepada pemerintah," kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam kesempatan yang sama.

Shinta mengatakan yang perlu menjadi perhatian penting pemerintah saat ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah impor ilegal. Sebab menurutnya ini merupakan biang kerok lain yang membuat persaingan industri sangat sengit.

"Prinsipnya yang kami selalu tegaskan adalah memang kita harus memberantas illegal import. Karena illegal import itu sesuatu yang jelas-jelas sangat mempengaruhi (industri dalam negeri)," terang Shinta.

Komisi V DPR RI sepakat untuk mengajukan revisi atas Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tenang Jasa Konstruksi atau UU Jasa Konstruksi. Aturan ini dipandang perlu mendapat perbaikan lantaran minimnya sisi pengawasan sehingga muncul banyak pekerjaan bermasalah.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya telah mengajukan revisi UU Jasa Konstruksi ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislatif (Baleg). Salah satu poin revisinya ialah agar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tidak lagi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"LPJK akan kami usulkan untuk tidak di bawah Kementerian PUPR. Kalau dulu kan Kementerian PUPR pak, jadi nanti LPJK ini akan kita buat kembali ke luar dari kementerian, karena check and balance itu kami lihat lemah terkait pengadaan barang dan jasa selama ini," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lasarus mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan diskusi lanjutan terkait mekanisme, penyusunan naskah akademik, hingga isu-isu yang kita anggap perlu. Adapun salah satu isu yang disorotinya ialah adanya ketimpangan.

"Dengan UU Jasa Konstruksi yang sudah kami sahkan pada beberapa waktu yang lalu ada terjadi ketimpangan, ada dominasi BUMN terhadap kegiatan-kegiatan APBN. Kemudian organisasi dominasi perusahaan-perusahaan besar," ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke proyek pemerintah. Perusahaan-perusahaan kecil ini juga hanya kebagian tugas menyelesaikan proyek apabila ada permasalahan menimpa perusahaan utama tersebut.

"Hanya kebagian tugas kalau kontraknya tidak selesai, kalau pekerjaannya bermasalah, yang dimintai tolong juga adalah perusahaan-perusahaan di daerah," kata dia.

Selain itu, menurut Lasarus, para perusahaan besar ini juga tidak memobilisasi peralatan dan justru meminjam yang ada di daerah. Katanya, apabila perusahaan terkait merugi, tanggung jawab penyelesaian masalah proyek tersebut malah akan dilimpahkan ke vendor kecil di daerah bahkan vendor tersebut ada yang sampai tidak dibayar.

"Ini PR-PR yang masih tersisa di masa lalu dan kita harus perbaiki terlepas dari success story yang sudah kita capai. Tetapi kita apresiasi dari kerja keras Kementerian PUPR saya sebut dulu, sekarang Kementerian PU," ujar Lasarus.

Presiden Prabowo Subianto mempunyai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai target itu bukanlah hal mustahil.

Airlangga mengatakan Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi di 7,3% di 1986-1997. Bahkan pernah mencapai di atas 8% pada 1995.

"Sebagaimana kita sering dengar bersama, Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di tahun 2029. Ini bukan hal mustahil mengingat Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3% di periode 1986-1997, bahkan 8,2% di tahun 1995," kata Airlangga dalam acara Opening Ceremony ISEF ke-11 2024, Kamis (30/10/2024).

Airlangga menilai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-8%, Indonesia perlu belajar dari berbagai capaian. Selain itu, juga penting untuk melihat situasi perkembangan perekonomian dunia yang tak kunjung normal hingga hari ini.

Dia menyebut saat ini rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3%. Hal itu dapat terjadi lantaran efek dari pandemi covid-19. Sebab itu, untuk mencapai target tersebut perlu didorong beberapa hal, seperti sumber pertumbuhan baru, hingga adaptasi teknologi, dan inovasi.

"Di dalam RPJPN 2025-2045, pemerintah menargetkan Indonesia emas dengan fondasi pertumbuhan ekonomi yang kuat. Untuk itu, visi pengembangan sektor produktif, seperti syariah dan produk halal menjadi sangat penting. Dan tentunya dalam rangka mencapai visi astacita kedua, pemerintahan Bapak Presiden dalam Kabinet Merah Putih bertekad untuk mendorong kemandirian nasional, salah satunya adalah kemajuan ekonomi syariah yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah 2024-2049," jelas dia.

Dia pun mendorong adanya sinergi antara Bank Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menyediakan traceability untuk produk-produk halal.

"Karena sudah diinisiasi oleh BI, maka saya harapkan ada kerjasama antara BPJPH dengan BI. Dan BI sebaiknya tidak tanggung-tanggung Pak, menjadi host dari digitalisasi traceability BPJPH halal. Jadi ini saya rasa menjadi baik dan kedua tentu kredit rusah rakyat berbasis syariah juga terus ditingkatkan," jelasnya.

Pailitnya raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi sorotan publik dan pemerintah. Di sisi lain, kondisi tekstil dalam negeri memang sedang dalam tekanan.

Menurut Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menjelaskan, terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan.

Apa saja persoalan itu? Menurut Reni, salah satunya lantaran impor yang luar biasa usai COVID-19.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah COVID-19, terus perang, terus Permendag 8," terang Reni di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Pasti kita harus ada rumusan yang pas nih. Yang pasti kalau dari dulu-dulu kan kita selalu bangga buatan Indonesia, nah ini saatnya kita untuk bangga buatan lokal nih," sambung Reni.

Reni menjelaskan pangsa pasar Sritex adalah 60% untuk ekspor. Namun karena kondisi pasar global kurang baik maka perusahaan berusaha mengalihkan pasarnya ke Tanah Air.

Sayangnya pasar di dalam negeri justru sudah diisi oleh produk-produk impor. Menurut Reni, kondisi seperti ini tak hanya dialami Sritex namun oleh perusahaan tekstil lainnya dan industri pakaian jadi.

"Sritex kan ekspor 60%. Terus ketika dunia global saat ini tidak baik-baik saja kepinginnya kan dia mengisi pasar dalam negeri. Begitu dia lihat dalam negeri kok perintah kok kayaknya kurang juga ya akhirnya diisilah oleh produk impor. Nah ini bukan hanya Sritex yang mengalami, umumnya kalau untuk Industri pakaian jadi pun seperti itu," tutur Reni.

Saksikan Live DetikPagi:

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan deflasi tertinggi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan kabar baik. Per September 2024, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang deflasi sebesar 0,59%.

Tito menilai hal tersebut merupakan kabar yang baik karena harga kebutuhan pokok masyarakat mengalami penurunan.

"Deflasi tertinggi makanan dan minuman, tembakau. Apakah ini good news atau bad news? Good news karena kebutuhan pokok primer masyarakat makan minuman harganya turun," kata Tito pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang disiarkan secara daring, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan penyebab harga makanan dan minuman turun lantaran ketersediaan atau supply bahan makanan dan minuman tercukupi, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurutnya, situasi tersebut cukup bagus karena harganya dapat terkendali.

Adapun kabar baik lainnya, yakni kelompok transportasi juga mengalami deflasi sebesar 0,16%. Data-data di atas merupakan tanda situasi ekonomi Indonesia baik-baik saja.

"Yang kedua adalah transportasi minus 0,16. Transportasi darat laut udara turun, good news karena transportasi penting bagi publik dan itu harganya menurun. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa situasi saat ini baik," terangnya.

Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dalam APBN 2025, Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki defisit anggaran hingga Rp 616 triliun lebih.

Defisit anggaran ini jadi tantangan yang dihadapi oleh Prabowo. Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek ini memang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi beban pembiayaan utangnya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru," ujar kata pengamat Hardjuno Wiwoho dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Hardjuno menjelaskan, selamat ini kebijakan fiskal cenderung ekspansif lantaran adanya pembangunan infrastruktur yang juga masif. Untuk itu, pemerintah pun menarik utang untuk membiayai sebagian proyek yang tidak memakai APBN.

"Utang ini memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur, tetapi efek jangka panjangnya kini dirasakan dalam bentuk defisit anggaran," tambahnya.

Adapun defisit sebesar Rp 616 triliun di 2025 sebagiannya akan ditutup juga dengan utang.

"Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang sudah penuh dengan tekanan utang. Meski beliau mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya masih sangat mempengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah baru," kata Hardjuno.

Namun demikian, Hardjuno optimis bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini.

Pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

"Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi," ujar Hardjuno, mengutip pernyataan Prabowo di rapat tersebut.

Dalam upaya mengelola defisit dan utang yang diwariskan, pemerintahan Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan keuangan negara. Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi prioritas utama dalam pemerintahan barunya.

"Pemerintahan Prabowo Subianto sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara yang semakin berat karena utang-utang lama. Program-program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran," tambah Hardjuno.

Menurut Hardjuno, pemerintahan Prabowo harus menyeimbangkan antara pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan investasi di sektor produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi ekonomi nasional, sembari menjaga efisiensi belanja negara.

"Dengan mengurangi risiko korupsi dan kebocoran anggaran, serta mengarahkan utang pada sektor-sektor yang produktif, saya percaya pemerintahan Prabowo mampu mengelola defisit ini dengan lebih baik, meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat," tutupnya.

Hardjuno menyarankan bahwa pengelolaan defisit ini memerlukan kebijakan fiskal yang disiplin dan berhati-hati, serta reformasi struktural dalam pengelolaan utang.
"Pemerintahan Prabowo harus lebih fokus pada efisiensi dan memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya untuk melanjutkan proyek-proyek yang bersifat jangka pendek," pungkas Hardjuno.

Belum lama ini, The Central Japan Economic and Trade Bureau menggelar seminar baterai dan kendaraan listrik di Jepang. Pada kesempatan tersebut, sejumlah pelaku industri otomotif setempat menyampaikan rasa bingungnya setelah melihat mobil listrik BYD buatan China.

Disitat dari Nikkei dan Electrek, Rabu (23/10), pelaku industri otomotif Jepang kebingungan lantaran mobil BYD dijual sangat terjangkau di negara asalnya. Bahkan, BYD Atto 3 yang terkenal laris manis itu hanya dibanderol 140 ribu yuan atau Rp 306 jutaan.

Pada seminar yang dihadiri 70 perusahaan otomotif tersebut, sejumlah tamu ingin tahu apa yang membuat harga mobil listrik BYD bisa murah. Benarkah komponen yang digunakan berbeda dengan mobil-mobil Jepang?

"Bagaimana mobil listrik (BYD) bisa diproduksi dengan biaya serendah itu?" tanya salah satu audiens asal Jepang yang penasaran dengan produk BYD, dikutip Kamis (24/10).

mobil listrik BYD. Foto: Doc. Nikkei

Pada seminar itu dijelaskan, mobil BYD Atto 3 bisa murah lantaran komponen yang saling terintegrasi. Pada perangkat penggerak listrik "E-Axle", selain motor, inverter, dan reducer, ada delapan komponen seperti pengisi daya dan konverter DC-DC yang terintegrasi.

Selain itu, BYD juga menggunakan skema 'subsidi silang' dengan memanfaatkan penjualan mobil yang tinggi. Sehingga, keuntungan dari penjualan tersebut dialihkan untuk biaya produksi suku cadang.

Kenichi Ito selaku Direktur Sanyo Trading mengatakan, produsen China termasuk BYD telah mengambil langkah berani untuk menjual mobil listrik semurah itu. Kebijakan mereka sangat berbeda dengan produsen-produsen mobil asal Jepang.

"Produsen mobil China sangat mementingkan produksi berbiaya rendah. Mereka secara tegas bisa membedakan antara komponen yang perlu diinvestasikan dan komponen lain. Pandangan mereka tentang kualitas berbeda dari produsen Jepang," kata Ito.

mobil listrik BYD dan Tesla. Foto: Doc. Nikkei

Sho Kato, Kepala Departemen Nissin Seiki yang hadir di seminar terkait mengaku terkejut dengan langkah efisien yang diambil BYD. Dia berharap, perusahaan Jepang bisa mengikuti jejak mereka di masa depan.

"Saya terkejut dengan sedikitnya jumlah komponen yang digunakan BYD dan Tesla. Perusahaan kami juga berharap dapat menggunakan pengalaman yang diperoleh dari bisnis kami untuk memasuki bidang EV di masa depan," kata dia.

Tes Lengkap BYD M6 Superior: Layak jadi Mobil Listrik Sejuta Umat

Tes Lengkap BYD M6 Superior: Layak jadi Mobil Listrik Sejuta Umat