JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani buka suara soal rencana pemerintah yang akan mengembangkan rumput laut menjadi produk bioavtur.

Rosan bilang pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) untuk menggodok rencana tersebut.

“Kita juga koordinasi dengan Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) untuk hal itu dan kita sudah ada gambaran awalnya jadi kita sudah sampaikan dan kita memastikan potensi prioritasnya apa,” ujar Bahlil dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Lebih lanjut Rosan mengatakan, pihaknya sudah melakukan riset mengenai rencana tersebut sehingga diharapkan tahun depan pemanfaatan rumput laut menjadi bioavtur bisa dieksekusi tahun depan.

Wilayah-wilayah yang akan difokuskan untuk pengolahan rumput laut itu adalah wilayah-wilayah yang kaya akan rumput laut seperti Bali hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Rumput laut ini kita nomor 2 penghasil rumput laut terbesar dan Insha Allah kita akan sesegera mungkin mengeksekusi tapi kita masih komunikasi terus dengan KKP,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, proyek hilirisasi bukan hanya sebatas mineral namun juga rumput laut. Hal itu lantaran potensi besar dari rumput laut belum dikelola dengan baik di Indonesia. Indonesia memiliki pesisir terpanjang ke-2 di dunia, dengan panjang 81.000 kilometer (km).

Dari rumput laut, Jokowi bilang, komoditas ini bisa diolah jadi jadi pupuk organik, kosmetik, tepung, bahkan bahan bakar. Tak tanggung-tanggung, rumput laut bisa diolah menjadi bahan bakar pesawat.

"Turunannya itu ke pupuk organik, agar, kosmetik, untuk tepung, dan juga untuk minyak pesawat terbang sekarang ini bisa dari rumput laut," ungkap Jokowi dalam Kongres ISEI yang disiarkan virtual, Kamis (19/9/2024).

KOMPAS.com - Pelatih Malut United, Imran Nahumarury, mengutarakan bahwa anak asuhnya membidik untuk membangun sisi positif dari hasil seri kontra Barito Putera untuk lag aberikut menghadapi Persita Tangerang.

Jadawl Persita vs Malut United dalam pekan ke-10 Liga 1 2024-2025 akan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Senin (4/10/2024) pukul 15.30 WIB.

Malut United kini berdiri di posisi ke-12 dengan raihan 10 poin dari sembilan laga. Mereka hanya terpaut dua slot di bawah Persita yang mengoleksi 14 angka dari jumlah laga sama.

“Setiap pertandingan berbeda butuh strategi berbeda pula. Pemain juga akan berbeda, tergantung pada persiapan terakhir menjelang pertandingan besok," ujar pelatih Imran Nahumarury dalam konferensi pers menjelang laga tandang melawan Persita Tangerang, Minggu (3/11/2024) sore WIB.

Proses evaluasi dan sejumlah agenda latihan sudah dijalani Manahati Lestusen dkk. guna menggapai hasil positif.

Beberapa pemain yang sebelumnya cedera pun sudah kembali berlatih, salah satunya Diego “Chino” Martinez.

Di samping itu, Imran memberikan catatan terkait adanya beberapa pemain Malut yang masih dalam pemulihan cedera sehingga belum bisa ikut memperjuangkan tiga poin di markas Persita.

“Persiapan kami sama seperti laga sebelumnya. Strategi akan disesuaikan dengan pemain yang siap diturunkan,” kata Imran yang turut menekankan pentingnya eksekusi saat pertandingan selain persiapan maksimal.

Manahati Lestusen selaku perwakilan pemain dalam konferensi pers sepakat dengan pernyataan coach Imran.

“Kami siap 100 persen. Seperti yang dikatakan pelatih kepala, kami harus fokus untuk menerapkan taktik yang sudah dipersiapkan dan mengantisipasi semua pemain lawan,” ujar pemain berdarah Maluku tersebut.

Stadion Pakansari, venue laga Persita vs Malut United, tidaklah asing bagi Manahati.

Mantan gelandang tim nasional Indonesia ini sangat akrab dengan atmosfer Stadion Pakansari berkat pengalamannya bermain di Persikabo.

“Stadion Pakansari memang spesial bagi saya karena pernah lama di Persikabo. Tapi, sekarang saya fokus dengan keluarga yang baru. Bermain di manapun akan terasa spesial,” tutur Manahati.

KLATEN, KOMPAS.com - Belakangan ini banyak terjadi kasus mobil terbakar, dengan dugaan sementara disebabkan oleh korsleting.

Percikan api, atau lelehan kabel akan mudah menyebar, terlebih lagi menyambar bahan-bahan mudah terbakar seperti BBM atau freon pada perangkat air conditioner (AC).

Lantas, bagaimana cara paling efektif untuk mencegah terjadinya korsleting pada mobil Anda?

1. Jangan pasang aksesoris tambahan

Iwan, pemilik bengkel mobil Iwan Motor Solo mengatakan, pemasangan aksesoris tambahan atau modifikasi kerap menimbulkan masalah.

“Bila tidak perlu-perlu banget, tidak usahlah pasang aksesoris seperti lampu-lampu, modifikasi yang sebenarnya tak perlu dan sejenisnya, ini bila kita bicara keselamatan ya,” ucap Iwan kepada Kompas.com, Sabtu (2/11/2024).

Menurut Iwan, pemasangan aksesoris serta modifikasi dapat meningkatkan risiko peluang terjadinya korsleting, daripada tidak melakukannya.

Wilson Cables Ilustrasi memeriksa kelistrikan mobil.

“Rangkaian kelistrikan standar bawaan pabrik sudah yang paling aman, karena melewati proses perhitungan matang dan lolos tahapan pengendalian mutu,” ucap Iwan.

2. Pastikan kualitas bahan baik

Iwan mengatakan, bila modifikasi atau penambahan aksesoris terpaksa dilakukan, karena pertimbangan lain, sebaiknya konsumen selektif dalam memilih produk.

“Produk harus berkualitas, bahan untuk instalasi kelistrikan juga berkualitas tinggi atau minimal di atas standarnya, konsumen bisa memilih bahan-bahan yang memenuhi standar keamanan,” ucap Iwan.

iaf.co.id Kotak sekring atau fuse box pada mobil

3. Pemasangan instalasi oleh tenaga ahli

Selain itu, menurut Iwan, pemasangan harus dilakukan dengan baik dan benar. Seperti penyambungan kabel, menentukan jalur kelistrikannya benar, dan menutup kemungkinan terjadinya korsleting.

“Perhatikan jalur pemasangan kabel, harus aman, atau konsumen bisa mengandalkan tenaga ahli yang proper di bidangnya, sehingga keamanannya terjamin,” ucap Iwan.

Iwan mengatakan, menghilangkan faktor-faktor penyebab lebih efektif untuk mencegah korsleting pada mobil.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan peralatan rumah tangga Tupperware Brands tidak jadi bangkrut karena menempuh opsi menjual bisnisnya kepada sekelompok pemberi pinjaman. Penjualan secara tunai itu tercatat senilai US$23,5 juta atau setara Rp369,68 miliar (asumsi kurs Rp15.731 per dolar AS).

Selain itu, perusahaan juga melepas bisnisnya kepada pemberi pinjaman dalam bentuk keringanan utang senilai US$63 juta atau setara Rp990,73 miliar.

Melansir Reuters, Minggu (3/11/2024), Tupperware Brands mengumumkan kesepakatan tersebut pada sidang pengadilan kepailitan di Wilmington, Amerika Serikat (AS). Kesepakatan itu pun sekaligus membatalkan rencana perusahaan untuk melelang asetnya di pasar terbuka.

Adapun para pemberi pinjaman yang sekarang siap untuk mengakuisisi Tupperware itu termasuk Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan Bank of America Trading Desk.

Hakim Kepailitan Brendan Shannon mengatakan bahwa dirinya akan segera menjadwalkan sidang pengadilan terpisah untuk mempertimbangkan persetujuan penjualan. Menurutnya, langkah menjual perusahaan adalah keputusan terbaik di tengah keadaan bisnis yang sulit dan menantang.

Perusahaan yang berkantor pusat di Orlando, Florida tersebut mengajukan perlindungan kebangkrutan bulan lalu. Tupperware tercatat memiliki utang sebesar US$818 juta.

Tidak hanya itu, perusahaan juga sebelumnya berencana untuk mencari pembeli dalam waktu 30 hari. Namun, sebagian pemberi pinjaman Tupperware menentang rencana penjualan perusahaan tersebut.

Alhasil, kini para pemberi pinjaman itu yang membeli Tupperware Brands. Perjanjian ini akan memungkinkan para pemberi pinjaman untuk membeli nama merek dan operasi Tupperware di beberapa pasar utama.

Sidang pengadilan kepailitan juga memberikan para pemberi pinjaman kemampuan menggunakan pembatalan utang untuk sebagian dari harga pembelian. Di sisi lain, pemberi pinjaman juga wajib mengeluarkan sejumlah uang tunai yang dapat digunakan Tupperware untuk membayar utang lainnya.

Sebelumnya, Tupperware Brands dikabarkan tengah mempersiapkan pengajuan pailit. Rencana tersebut menyusul upaya perusahaan selama bertahun-tahun untuk bertahan di tengah pelemahan permintaan.

Diketahui, perusahaan ini memiliki utang lebih dari US$700 juta. Para kreditur sepakat pada tahun ini untuk memberikan sedikit ruang bernapas atas persyaratan pinjaman yang dilanggar, tetapi kondisi Tupperware terus memburuk.

Meskipun demikian, rencana pengajuan kepailitan itu belum final dan dapat berubah. Saat dimintai konfirmasi, pihak Tupperware menolak berkomentar.

Konten Premium

Ramai-ramai Konglomerat Sumbang Program 3 Juta Rumah, dari Aguan hingga Boy Thohir

Katalis Emiten Menara Grup Telkom (MTEL) Usai Cetak Kinerja Moncer

Gamang Menanti Kabar Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit 6 Juta Petani-Nelayan

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung memperoleh instruksi khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait pemilihan kepala daerah alias PIlkada Jakarta 2024.

Pramono mengatakan bahwa dirinya mempunyai kedekatan dengan keluarga Soekarno, termasuk dengan Guntur dan Megawati. Sehingga, anak dari Proklamator RI itu meminta agar Pramono menjaga kesehatan,

"Ketika dengan Bu Mega (bertemu) pesannya hanya satu jaga kesehatan, suara mu jangan hilang, dan fokus saja pada sosialisasi di Jakarta," ucap Pramono usai menghadiri HUT Guntur Soekarnoputra di Ballroom Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara kepada Megawati, Pramono mengatakan bawa dalam kampanye pilkada Jakarta dirinya akan mengedepankan politik riang gembira.

" Jadi saya benar-benar tidak mau menggunakan isu apapun termasuk isu agama yang lagi marak. Saya sama sekalu tidak mau," pungkas Pramono.

Pramono adalah calon gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan alias PDIP. Dia berpasangan dengan Rano Karno.

Sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa elektabilitas Pramono terus menanjak, bahkan menurut versi Lembaga Survei Indonesia (LSI) angkanya telah melampaui Ridwan Kamil dan Suswono.

JAKARTA,investor.id - Langkah pemerintah untuk menjalankan kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan utang petani dan nelayan agar dapat  membantu agar masyarakat bisa kembali menerima kredit atau pinjaman dari bank-bank plat merah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa masyarakat yang mengalami permasalahan pembayaran piutang atau kredit macet tercatat dalam database Kementerian Keuangan, sehingga mereka tidak bisa mengajukan pinjaman kembali dan mendapatkan fasilitas perbankan lainnya.

“Nah, oleh karena itu ini, semacam ‘moratorium’ kepada mereka yang pernah bermasalah, sehingga dengan penghapusbukuan dan penghapustagihan ini diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali,” ucap Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons pada Minggu (3/11/2024).

Kebijakan tersebut hanya akan dijalankan oleh bank-bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) karena jumlah piutang yang tercatat dari dua kelompok  ini sudah terlalu besar.Berbeda dengan bank swasta, bank BUMN hanya bisa melakukan penghapusbukuan tetapi tidak bisa melakukan penghapustagihan.

“Jadi, (kebijakan) ini murni untuk mendukung Himbara karena jumlahnya (terkait utang kredit petani dan nelayan tersebut) sudah cukup besar. Mereka bisa hapus buku tetapi tidak bisa hapus tagih,” terang Airlangga.

Saat ini pemerintah sedasng menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan utang tersebut. Penggodokan regulasi tersebut diharakan bisa selesai dalam waktu dekat.

“Jadi, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan,” tutur Airlangga.

Sebelumnya Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan mengatakan penerima manfaat dari kebijakan pemutihan utang akan ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan kata lain kebijakan pemutihan utang ini tidak akan diberikan terhadap semua petani, nelayan, dan UMKM.

Setelah mendapatkan pengampunan utang, nantinya para petani, nelayan, dan UMKM bisa mengakses pembiayaan lagi untuk mendukung usahanya. Namun untuk mencegah terjadinya kredit macet, pemerintah berencana untuk memberikan pembiayaan atau kredit ini melalui koperasi agar masing-masing anggota dapat saling mengawasi.

"Ke depan memang pembiayaan harus diberikan melalui kelompok yaitu koperasi, jadi tidak bisa langsung diberikan ke individu-individu langsung. Kami dalam waktu dekat akan mengusulkan ke Presiden agar ada pengaturan terkait ini," kata Ferry.

Dia mengatakan langkah ini dilakukan untuk meringankan beban para petani dan nelayan yang sempat mengalami kredit macet dan saat ini regulasi terkait rencana kebijakan tersebut sedang disiapkan dan diharapkan dalam waktu dekat Peraturan Presiden (Perpres) dapat segera ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Wacana kebijakan pemutihan utang bagi petani dan nelayan ini akan berdampak positif karena beban keuangan di masa lalu dapat dihapuskan sehingga ke depan mereka dapat kembali produktif. Terlebih petani dan nelayan menjadi pihak yang memiliki andil besar terhadap perekonomian rakyat terutama di saat krisis moneter di tahun 1997-1998.

"Sejarah membuktikan bahwa petani kita mampu bertahan dari dampak krisis ekonomi di tahun 1997-1998 terutama di pedesaan pada saat itu, kekuatan mereka kita bisa menjadi benteng dari efek krisis moneter," tutur Ferry.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah segera menyiapkan insentif dan kredit khusus untuk menjaga industri padat karya di tengah kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex pailit.

Ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kepastian pemberian insentif dan kredit khusus diputuskan usai Airlangga mengumpulkan 7 menteri ekonomi di Kabinet Merah Putih.

"Sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya," jelasnya dalam Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

Menko Airlangga memang tak menyebut secara spesifik soal kasus pailit Sritex. Namun, ia menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk industri padat karya.

Ia menekankan pemerintah sedang menyiapkan langkah agar industri Tanah Air kompetitif. Di lain sisi, sektor ini diharapkan bisa terlindungi dari berbagai ancaman.

"Salah satunya tentu langkah-langkah perlindungan sudah disampaikan, baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi, beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini akan kita lanjutkan," jelas Airlangga.

"Kemudian, pemerintah juga akan melakukan insentif khusus, seperti insentif khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan," tambahnya.

Airlangga menyebut saat ini pemerintah masih menyiapkan SKIM untuk kredit investasi. Ia menegaskan teknis dari pembiayaan khusus ini akan dibahas dengan Kementerian Keuangan hingga Bank Himbara.

Di lain sisi, Airlangga menyoroti sejumlah barang impor yang masuk ke Indonesia. Ia menekankan Kemenperin akan mengurus sejumlah larangan dan pembatasan (lartas) impor hingga mengatur harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk beberapa sektor industri.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja indeks reksadana mayoritas tertekan sepanjang Oktober 2024. Hanya reksadana pasar uang yang mampu mempertahankan kinerja positif, sebesar 0,38%.

Berdasarkan data Infovesta, indeks reksadana saham yang mencatatkan penurunan kinerja terbesar, yakni 0,70%. Disusul indeks reksadana pendapatan tetap yang minus 0,61% dan indeks reksadana campuran yang turun 0,57%.

Direktur Utama Surya Timur Alam Raya Asset Management (STAR AM), Hanif Mantiq menilai penurunan kinerja reksadana secara umum akibat pasar melakukan wait and see. Misalnya untuk kinerja reksadana saham yang merosot lantaran sejumlah saham bluechip mengalami penurunan, seperti ASII, BBRI, TLKM, dan UNVR.

Menilik RTI, saham BBRI turun 3,29% per Jumat (1/11) dengan net sell asing sebesar Rp 4,70 triliun. Lalu TLKM turun 3,47% dengan net sell Rp 54,36 miliar, dan ASII turun 1,46% kendati sebulan terakhir terjadi net buy Rp 80,42 miliar.

Sementara itu, reksadana pasar uang mampu bertahan di tengah ketidakpastian global lantaran portofolionya berisikan tenor jangka pendek. "Mayoritas deposito dan obligasi korporasi di bawah satu tahun," ujarnya kepada Kontan.co.id, Sabtu (2/11).

Misalnya, Manulife Indonesia Money Market Fund Kelas A, yang menjadi salah satu produk dengan kinerja terbaik, sebesar 0,56% di Oktober 2024. Berdasarkan factsheet perusahaan, per September beberapa isi portofolionya meliputi INDOSR 0 07/18/25, INDOSR 0 07/25/25, SMIPIJ 6.6 07/15/25, TBIGIJ 6 3/4 12/15/24, WAHINT 7.95 07/15/25, INDOSR 0 05/30/25, INDOGB 6 1/2 06/15/25, dan PPGDIJ 6.65 09/07/25.

Meski tertinggal, kinerja reksadana saham ataupun pendapatan tetap diperkirakan mampu bangkit. Namun memang, Hanif menilai yang diunggulkan di antara keduanya tergantung hasil pilpres Amerika Serikat (AS).

Dia memandang, jika Trump memang maka kemungkinannya dolar AS melemah dan dana kembali ke emerging market, khsuusnya pasar saham di Indonesia. "Jika Haris yang menang, AS akan lebih konservatif berhutangnya, sehingga bagus untuk pendapatan tetap," tutupnya.

JAKARTA, iNews.id - Ucapan purna tugas untuk atasan adalah momen yang penuh makna, di mana kita dapat mengekspresikan rasa terima kasih dan penghargaan atas dedikasi serta kontribusi yang telah diberikan bertahun-tahun. 

Saat seorang atasan memasuki masa pensiun, bukan hanya perjalanan karier mereka yang berakhir, tetapi juga hubungan profesional yang telah terjalin dengan erat. 

Dalam kesempatan ini, kata-kata yang tepat dapat menjadi ungkapan perasaan yang mendalam, memberikan kenangan indah, dan menguatkan ikatan yang telah dibangun. 

Berikut adalah daftar lengkap 30 ucapan purna tugas untuk atasan yang dapat Anda gunakan. 

Ucapan purna tugas untuk atasan bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga merupakan ungkapan rasa hormat dan apresiasi yang mendalam atas segala usaha dan dedikasi yang telah mereka tunjukkan selama ini. 

Editor: Komaruddin Bagja

Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil gubernur Jakarta Suswono ingin menerapkan konsep bertani di tengah kota atau urban farming sebagai solusi ketahanan pangan warga Jakarta.

Menurut Suswono, program urban farming tersebut juga bisa meningkatkan produksi pangan lokal, sekaligus untuk mengurangi ketergantungan warga DKI Jakarta atas pasokan bahan pokok dari luar daerah.

Mantan Menteri Pertanian era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut menegaskan bahwa dirinya dan Ridwan Kamil berkomitmen menghadirkan akses pangan yang stabil, terjangkau, dan mandiri bagi seluruh warga Jakarta.

"Jadi ketahanan pangan adalah kebutuhan utama yang harus dijamin. Oleh karena itu, kami menyambut baik inisiatif pelatihan ini sebagai langkah awal untuk merealisasikan proyek perkebunan kota di Jakarta," tutur Suswono di Jakarta, Minggu (3/11).

Sebagai langkah awal, pihaknya juga ingin setiap kantor kelurahan memiliki urban farming mandiri, untuk para warga. Suswono berpandangan pertanian di tengah kota bisa meningkatkan kemandirian pangan di Jakarta.

"Jadi dengan memperluas ruang hijau untuk kegiatan bercocok tanam, kami juga ingin membangun ekosistem yang mendukung produksi pangan lokal," katanya

Seperti diketahui, Suswono bersama warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan telah mengadakan pelatihan penanaman cabai dan terong sebagai langkah mengimplementasikan perkebunan kota untuk ketahanan pangan di Jakarta.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, Suswono menegaskan komitmen tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) untuk menghadirkan akses pangan yang stabil, terjangkau, dan mandiri bagi seluruh warga Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri warga dan komunitas lokal yang antusias terhadap konsep urban farming atau pertanian perkotaan.

Program tersebut bertujuan meningkatkan produksi pangan lokal, sekaligus untuk mengurangi ketergantungan Jakarta pada pasokan bahan pokok dari luar daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketika pandemi Covid-19 melanda, Presiden Joko Widodo mengizinkan Bank Indonesia membeli surat utang negara di pasar perdana untuk menstabilkan sistem keuangan. Kebijakan itu sempat mendapat banyak pertanyaan karena seolah membagi defisit anggaran dengan Bank Indonesia. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan skema burden sharing.

Dalam catatan Bisnis, istilah burden sharing pertama kali diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ketika awal pandemi. Saat itu, Perry mengungkapkan bahwa BI dan Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi kesepakatan untuk memperkuat kerja sama terkait dengan kebutuhan pendanaan APBN.

Dia mengklaim penguatan kerja sama ini dapat membangkitkan kepercayaan investor atas surat utang pemerintah. Selain itu, koordinasi ini akan memicu lebih banyak aliran dana masuk ke pasar utang Tanah Air.

"Kami dan Menteri Keuangan akan melakukan burden sharing penerbitan SBN ini dalam bentuk kesepakatan bersama yang sedang kami finalkan," kata Perry dalam konferensi pers rapat terbatas di Istana, Rabu (3/6/2020).

Pada 31 Maret 2O2O, Presiden Jokowi kemudian menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020. Dalam beleid tersebut, Pasal 16 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa BI berhak:

...membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Skema burden sharing tersebut kemudian dipertegas dalam UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Pasal 36A ayat (1) huruf a UU PPSK menyatakan:

Dalam rangka penanganan Stabilitas Sistem

Keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis, Bank Indonesia berwenang:

a. membeli Surat Berharga Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan Sistem Keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.

Beban Pemerintah

Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, terdapat surat utang negara seri variable rate yang khusus dijual kepada Bank Indonesia (BI) di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.

Utang pemerintah ke BI tersebut akan jatuh tempo pada 2025 (Rp100 triliun), 2026 (154,5 triliun), 2027 (154,5 triliun) 2028 (152,06 triliun), dan 2029 (Rp51,5 triliun).

Sejauh ini pemerintah belum menjabarkan cara melunasi utang kepada bank sentral tersebut yang dimulai pada tahun depan dengan ruang fiskal yang sempit.

Selain ke Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp552,9 triliun. Alhasil, Pemerintahan Prabowo perlu menyiapkan uang dari kas negara sekitar Rp1.353,23 triliun untuk membayar utang pokok dan bunga utang.

Di sisi lain, APBN 2025 telah menetapkan belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun. Dengan skema ini, hanya Rp2.268,07 triliun yang dapat dibelanjakan karena sisanya digunakan untuk membayar utang.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat salah satu cara umum yang sedang dipertimbangkan pemerintah untuk melunasi utang jatuh tempo tersebut adalah debt switching, yakni mengonversi utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang.

Menurutnya, jika pemerintah memilih debt switching maka memungkinkan untuk mengelola risiko jatuh tempo utang dengan memperpanjang waktu pembayaran sehingga tidak ada tekanan fiskal yang langsung dan besar pada satu periode.

“Namun, bisa jadi ada peningkatan beban bunga jangka panjang, terutama jika penerbitan obligasi baru memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi,” ujarnya, Minggu (27/10/2024).

Beberapa opsi lain yang dapat diambil oleh pemerintah, Josua menyebutkan soal penerbitan SBN baru untuk membayar utang yang jatuh tempo alias refinancing. Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan penetapan suku bunga yang menarik bagi investor tetapi tetap dalam batas fiskal yang sehat.

Meski dapat memperpanjang profil utang jatuh tempo pemerintah, langkah ini juga dapat meningkatkan beban pembayaran bunga, terutama jika penerbitan dilakukan pada suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan beban bunga utang yang jatuh tempo.

Langkah alternatif lainnya, kata Josua, yakni pemerintah dapat menggunakan dana dari cadangan, yang dialokasikan untuk keperluan darurat atau stabilisasi fiskal. Melalui cara kedua ini, diperkirakan dapat mengurangi kebutuhan penerbitan utang baru, tetapi mengurangi fleksibilitas fiskal untuk menanggapi keadaan darurat lainnya atau stabilisasi ekonomi.

Sementara cara ketiga, yakni dengan meningkatkan penerimaan pajak atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat diarahkan untuk membayar utang tersebut.

“Peningkatan penerimaan ini bisa mengurangi tekanan pada utang baru, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada waktu dan implementasi reformasi pajak yang sedang berlangsung,” lanjutnya.

Selama Januari hingga September 2024, PT Blue Bird Tbk (BIRD) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp436,3 miliar, naik 20,60 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp360,38 miliar. Hal ini mendorong kenaikan laba per saham dasar dan dilusian menjadi Rp174, dari sebelumnya Rp144.

Pendapatan bersih Blue Bird juga mengalami peningkatan, mencapai Rp3,66 triliun, naik 13,66 persen dari Rp3,22 triliun pada tahun lalu. Beban langsung perusahaan meningkat menjadi Rp2,48 triliun, naik 12,72 persen dari periode sebelumnya sebesar Rp2,2 triliun. Laba kotor pun tercatat naik 14,70 persen menjadi Rp1,17 triliun dari Rp1,02 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Beban usaha perusahaan tercatat sebesar Rp722,98 miliar, meningkat dari Rp599,51 miliar. Meski begitu, laba usaha masih naik menjadi Rp456,71 miliar, dibandingkan dengan Rp426,01 miliar pada tahun sebelumnya. Blue Bird juga memperoleh laba dari pelepasan aset tidak lancar senilai Rp66,37 miliar, naik signifikan dari Rp25,27 miliar. Pendapatan bunga turut meningkat menjadi Rp27,52 miliar dari Rp22,55 miliar pada tahun lalu.

Beban keuangan tercatat Rp49,18 miliar, naik dari Rp39,97 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kerugian dari pelepasan aset tetap tercatat sebesar Rp3,41 miliar, lebih tinggi dari Rp2,32 miliar pada periode yang sama tahun lalu, sementara rugi selisih kurs meningkat menjadi Rp557 juta dari Rp26 juta. Pendapatan lain-lain tercatat sebesar Rp49,61 miliar, naik dari Rp30,99 miliar.

Selain itu, beban lain-lain naik menjadi Rp3,54 miliar dari Rp1,89 miliar. Pendapatan lain-lain mencapai Rp102,92 miliar, meningkat signifikan dari Rp48,28 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Secara keseluruhan, laba sebelum pajak penghasilan mencapai Rp559,63 miliar, naik dari Rp474,30 miliar, sedangkan laba periode berjalan naik menjadi Rp442,21 miliar dari Rp368,32 miliar.

Dari sisi neraca, total ekuitas Blue Bird tercatat sebesar Rp5,84 triliun, naik dari Rp5,63 triliun di akhir tahun 2023. Liabilitas tercatat sebesar Rp2,01 triliun, meningkat dari Rp1,94 triliun pada akhir tahun sebelumnya. Total aset Blue Bird mencapai Rp7,85 triliun, naik dari Rp7,58 triliun pada akhir tahun 2023.