TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengklaim Kejaksaan Agung sudah menyiapkan lahan 1.000 hektare lahan sitaan dari koruptor di Banten untuk membangun perumahan rakyat. Setelah aset sitaan itu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Ara berharap urusan birokrasi bisa dipermudah. Dengan begitu, lahan tersebut bisa segera dimanfaatkan.

“Tanah koruptor disita, ya kasih sama rakyat, lah,” kata Ara dalam acara groundbreaking pembangunan rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten, Jumat, 1 Oktober 2024. “Saya pikir, tanah (seribu) hektare di Banten ini akan sangat bermanfaaat bagi rakyat yang membutuhkan.”

Ara merupakan politikus Partai Gerindra yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan program 3 juta rumah gratis. Program tersebut merupakan program yang dijanjikan Prabowo saat kampanye dalam Pilpres 2024.

Untuk merealisasikan program ini, ia diberi anggaran Rp5 triliun untuk tahun depan. Angka tersebut lebih rendah ketimbang anggaran 2024 sebesar Rp14 triliun. Karena itu, selain mengharapkan lahan sitaan Kejaksaan Agung, ia mengajak para pengusaha membantu merealisasikan program 3 juta rumah. Salah satunya, Pemilik PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, yang membangun 250 rumah di Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten.

Selain Aguan, ia menggandeng Prajogo Pangestu bos Barito Pasifif, Boy Thohir dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk, Franky Widjaja dari Sinar Mas Group, serta Lawrence Barki dari Grup Harum Energy.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengklaim Kejaksaan Agung sudah menyiapkan lahan 1.000 hektare lahan sitaan dari koruptor di Banten untuk membangun perumahan rakyat. Setelah aset sitaan itu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Ara berharap urusan birokrasi bisa dipermudah. Dengan begitu, lahan tersebut bisa segera dimanfaatkan.

“Tanah koruptor disita, ya kasih sama rakyat, lah,” kata Ara dalam acara groundbreaking pembangunan rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten, Jumat, 1 Oktober 2024. “Saya pikir, tanah (seribu) hektare di Banten ini akan sangat bermanfaaat bagi rakyat yang membutuhkan.”

Ara merupakan politikus Partai Gerindra yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan program 3 juta rumah gratis. Program tersebut merupakan program yang dijanjikan Prabowo saat kampanye dalam Pilpres 2024.

Untuk merealisasikan program ini, ia diberi anggaran Rp5 triliun untuk tahun depan. Angka tersebut lebih rendah ketimbang anggaran 2024 sebesar Rp14 triliun. Karena itu, selain mengharapkan lahan sitaan Kejaksaan Agung, ia mengajak para pengusaha membantu merealisasikan program 3 juta rumah. Salah satunya, Pemilik PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, yang membangun 250 rumah di Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten.

Selain Aguan, ia menggandeng Prajogo Pangestu bos Barito Pasifif, Boy Thohir dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk, Franky Widjaja dari Sinar Mas Group, serta Lawrence Barki dari Grup Harum Energy.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - SEOUL - Korea Selatan pada hari Jumat (1/11) mengumumkan sanksi baru yang menargetkan 11 individu dan empat entitas Korea Utara.

Seperti diberitakan Yonhap, sanksi baru Korea Selatan ini sebagai tanggapan terhadap peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru oleh Korea Utara pada pekan ini yang dipublikasikan Kamis (31/10).

Pada hari Kamis, Korea Utara menembakkan ICBM Hwasong-19 baru ke arah Laut Timur dengan sudut miring. Kegiatan ini merupakan peluncuran pertama dalam hampir satu tahun. Jika ditembakkan pada lintasan normal, maka rudal ini diklaim akan mampu mengenai sasaran di dataran Amerika Serikat (AS).

Tonton:Uji Coba Rudal Balistik Jarak Jauh Korea Utara Jatuh di Antara Jepang dan Rusia

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan sanksi baru tersebut ditujukan kepada orang-orang yang dicurigai terlibat dalam ekspor senjata Korea Utara dan barang-barang terkait.

Sanksi ini termasuk kepada lima pejabat Korea Utara yang bekerja untuk sebuah perusahaan, yang diduga terlibat dalam pengembangan nuklir dan rudal serta menghasilkan uang untuk pemerintah Korea Utara.

Choe Chol-min, seorang diplomat yang ditempatkan di kedutaan Korea Utara di China, dimasukkan dalam daftar tersebut karena perannya dalam pengadaan komponen rudal balistik dan barang-barang serbaguna lainnya.

Keempat entitas tersebut adalah Tongbang Construction, Patisen S.A., Perusahaan Kumrung dan EMG Universal Auto, yang dicurigai terlibat dalam pengiriman pekerja luar negeri Korea Utara untuk mendapatkan uang tunai bagi rezim Kim Jong-un.

Seperti kita tahu berdasarkan Resolusi sanksi Dewan Keamanan PBB, negara-negara anggota dilarang menjual dan mentransfer barang ke dan dari Korea Utara yang dapat digunakan dalam pengembangan senjata.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membuka opsi Indonesia dapat mengimpor minyak hingga gandum.

Impor itu dilakukan dari negara-negara yang menjadi anggota BRICS yaitu Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

Demikian diungkapkan Airlangga saat merespons pertanyaan soal keuntungan Indonesia yang akhirnya memutuskan untuk mendaftar dalam keanggotaan BRICS.

Awalnya, Airlangga berbicara terkait posisi Indonesia tengah memfinalisasi perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA atau IEAEU-FTA).

Dia pun berharap finalisasi penyusunan perundingan tersebut dapat rampung pada kuartal I tahun 2025 mendatang.

"Kalau itu berarti market terbuka. Jadi bukan hanya itu tetapi juga untuk gandum dan untuk yang lain," kata Airlangga ketika ditemui di kantornya, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia bisa mendapatkan sejumlah manfaat jika bergabung dalam forum BRICS.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dgn BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," kata Hikmahanto.

Menurut Hikmahanto, Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang tergabung dengan OECD dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Sehingga yang terpenting adalah, kepentingan nasional Indonesia akan diuntungkan dan tidak dirugikan.

Hikmahanto berpendapat, pemerintah Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu masuk ke BRICS yang memiliki kekuatan pasar sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD.

"Belum lagi Indonesia menjadi importir besar BBM yg disuling. Nah AS kan tidak membolehkan Indonesia untuk membeli (minyak) dari Rusia karena serangan Rusia ke Ukraina. Padahal Rusia diembargo oleh negara-negara OECD, maka mereka tidak punya pembeli dan bersedia untuk menjual dengan murah," kata Hikmahanto.

"Kalau kita di BRICS kendala seperti ini tidak ada. Belum lagi dunia saat ini kan punya ketergantungan pada dolar AS. Sementara BRICS akan memperkenalkan mata uang di luar dolar AS," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Keduanya membahas tentang tindak lanjut atas keterlanjuran kebun sawit yang ditanam di kawasan hutan.

Raja Juli mengatakan, Kementerian Kehutanan akan berkolaborasi dengan BPKP untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum, serta menindak kebun-kebun sawit ilegal. Hal ini diharapkan bisa diwujudkan dengan kembali menghidupkan Satuan Tugas (Satgas) Sawit.

"Secara informal saya sudah berkomunikasi dengan Pak Mensesneg untuk dibentuk kembali Satgas Sawit seperti yang dulu pernah ada dan sudah selesai masa baktinya," kata Raja Juli, ditemui usai pertemuan di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Jumat (1/11/2024).

Melalui Satgas ini, ia berharap akan mempermudah jalannya kesepakatan, rekonsiliasi data, termasuk dalam menelaah data yang paling valid dan denda atas tindakan ilegal di industri sawit.

"Mudah-mudahan saya berharap Satgas ini memang segera terbentuk sehingga sekali lagi, aksi-aksi yang akan saya ambil merupakan sebuah kesepakatan dan juga secara legalitas juga, secara government, secara tata kelolaan pemerintahan yang baik juga sesuai," ujarnya.

Namun demikian, Raja Juli belum dapat merincikan daerah-daerah mana saja yang akan menjadi fokus awal dari Satgas ini. Saat ini, pihak BPKP tengah melakukan langkah pembaruan data. Ditargetkan minggu depan pemutakhiran data rampung dilakukan.

Raja Juli mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga kedaulatan negara dan memberantas kegiatan-kegiatan ilegal. Hal ini termasuk juga dengan kebun-kebun sawit ilegal yang di tanah di kawasan hutan melalui Satgas Sawit ini.

"Kami membicarakan hal yang sangat penting yaitu tentang keterlanjuran kebun sawit yang ditanam di kawasan hutan. Sekali lagi negara harus berdaulat, segala usaha yang ilegal akan kita tegakkan hukum, baik itu dalam bentuk denda administratif yang sesuai dengan undang-undang," kata dia.

Selain BPKP, ia juga telah menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan membahas pembentukan satgas ini. Raja Juli memastikan pihaknya akan berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti amanat dari Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini saya mendapatkan banyak briefing dari Pak Jaksa Agung, BPKP. Insyaallah kerjasama Jaksa Agung, BPKP dan Kemenhut akan hadirkan keadilan, bumi, air dan segala yang ada di dalamnya benar-benar akan kita peruntukkan untuk kesejahteraan, kemanusiaan rakyat Indonesia, seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, penyelesaian lahan sawit di kawasan hutan dalam Undang-Undang Cipta Kerja diuraikan dalam dua mekanisme yaitu Pasal 110A dan 110B. Pasal 110A berlaku untuk perkebunan di kawasan hutan yang memiliki izin lokasi atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan mekanisme tersebut, perusahaan dapat memperoleh surat keputusan pelepasan kawasan hutan jika memenuhi komitmen berupa pembayaran dana reboisasi dan penyediaan sumber daya hutan. Sedangkan perusahaan yang tidak mengurus hal tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau pencabutan izin usaha.

Sementara pasal 110B berlaku untuk penyelesaian terhadap pertambangan, perkebunan, atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang belum memiliki perizinan di bidang kehutanan. Perusahaan yang masuk kriteria ini akan dikenakan sanksi administratif berupa izin sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan alasan Presiden Prabowo Subianto berencana membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang membentang dari pesisir Banten hingga Jawa Timur.

Menurut AHY, pembangunan giant sea wall memiliki tiga tujuan utama yaitu perlindungan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan potensi ekonomi yang besar.

"Tujuannya pertama-tama adalah menyelamatkan manusia, tapi juga secara lingkungan kita berharap ini bisa sustainable. Selebihnya, kita berharap ada nilai ekonomi yang luar biasa yang bisa dihasilkan dari proyek-proyek itu," katanya.

AHY menekankan pentingnya perencanaan matang untuk proyek ini, khususnya karena dampaknya yang luas bagi masyarakat dan ekosistem Pantura.

"Sebetulnya kalau ditarik lebih jauh lagi, proyek ini mencakup Pantura hingga wilayah Jawa Tengah sana. Tetapi ini adalah proyek yang luar biasa, tentunya harus dipastikan sekali lagi, rencananya matang betul," ujar AHY usai pertemuannya dengan Menteri Bapennas Rachmat Pambuddy pada Kamis (31/10).

AHY juga berharap proyek ini tidak hanya melindungi wilayah Pantai Utara (Pantura) dari ancaman banjir dan tenggelam, tetapi juga membawa dampak positif secara ekonomi dan lingkungan.

Rencana Prabowo membangun giant sea wall yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur diungkap  Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim menyampaikan pentingnya memulai proyek ini secepat mungkin karena wilayah Pantura, khususnya lahan sawah yang menjadi penopang pangan, menghadapi risiko tenggelam akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah.

Konsultan sudah ditunjuk untuk menyiapkan perencanaan teknis proyek ini yang diestimasikan akan menelan biaya besar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut bahwa kebutuhan anggaran untuk fase pertama proyek mencapai Rp164,1 triliun.

Pembiayaan proyek ini akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengurangi beban APBN dan menarik investor swasta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mengalami penurunan selama dua bulan berturut-turut.

BPS mencatat pada Oktober 2024, harga BBM jenis Pertamax turun sekitar 6-7 persen dibandingkan bulan sebelumnya tau Rp 800-900 dan Pertamax Turbo turun 8-9 persen atau Rp 1.200-1.250.

Kemudian, Dexlite turun 9-10 persen atau Rp 1.200-1.450 dan Pertamina Dex turun 9-10 persen atau Rp 1.300-1.450.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengatakan, komoditas bensin mengalami deflasi sebesar 1,17 persen pada Oktober. Deflasi ini melanjutkan deflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,72 persen.

Dia mengungkapkan, deflasi komoditas bensin ini disebabkan oleh adanya penurunan harga BBM non-subsidi oleh PT Pertamina (Persero) dan tren penurunan harga minyak global.

Adapun Pertamina menyesuaikan harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, dan Dexlite, serta Pertamina Dex mulai 1 Oktober 2024.

“Harga BBM non-subsidi kembali mengalami penyesuaian sehingga harga BBM non-subsidi turun selama dua bulan berturut-turut,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Alhasil kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,52 persen pada Oktober 2024, dengan andil ke deflasi periode ini sebesar 0,06 persen.

Komoditas utama penyumbang deflasi pada kelompok transportasi adalah komoditas bensin dan tarif angkutan udara, dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,06 persen dan 0,01 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mengalami penurunan selama dua bulan berturut-turut.

BPS mencatat pada Oktober 2024, harga BBM jenis Pertamax turun sekitar 6-7 persen dibandingkan bulan sebelumnya tau Rp 800-900 dan Pertamax Turbo turun 8-9 persen atau Rp 1.200-1.250.

Kemudian, Dexlite turun 9-10 persen atau Rp 1.200-1.450 dan Pertamina Dex turun 9-10 persen atau Rp 1.300-1.450.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengatakan, komoditas bensin mengalami deflasi sebesar 1,17 persen pada Oktober. Deflasi ini melanjutkan deflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,72 persen.

Dia mengungkapkan, deflasi komoditas bensin ini disebabkan oleh adanya penurunan harga BBM non-subsidi oleh PT Pertamina (Persero) dan tren penurunan harga minyak global.

Adapun Pertamina menyesuaikan harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, dan Dexlite, serta Pertamina Dex mulai 1 Oktober 2024.

“Harga BBM non-subsidi kembali mengalami penyesuaian sehingga harga BBM non-subsidi turun selama dua bulan berturut-turut,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Alhasil kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,52 persen pada Oktober 2024, dengan andil ke deflasi periode ini sebesar 0,06 persen.

Komoditas utama penyumbang deflasi pada kelompok transportasi adalah komoditas bensin dan tarif angkutan udara, dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,06 persen dan 0,01 persen.

PT Bayan Resources Tbk (BYAN), emiten tambang milik konglomerat Low Tuck Kwong, melaporkan penurunan kinerja keuangan hingga periode 30 September 2024.

Pendapatan perseroan tercatat sebesar US$2,46 miliar, mengalami penurunan 10,54% dibandingkan dengan pendapatan pada akhir tahun 2023 sebesar US$2,75 miliar.

Kenaikan beban pokok pendapatan yang mencapai US$1,55 miliar dari US$1,43 miliar turut menekan laba bruto, yang turun menjadi US$914,72 juta dari sebelumnya US$1,32 miliar.

Pada tingkat laba sebelum pajak, perusahaan mencatat penurunan signifikan, yaitu dari US$1,21 miliar pada periode sebelumnya menjadi US$810 juta.

Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga turun tajam sebesar 31,8% menjadi US$620,80 juta, dari US$910,50 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, Bayan Resources berhasil menurunkan total liabilitasnya secara substansial, yakni dari US$1,46 miliar hingga akhir 2023 menjadi US$824,86 juta hingga September 2024. Aset perusahaan juga turun menjadi US$3,13 miliar dari US$3,44 miliar pada akhir tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Para pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus membantah adanya perbincangan soal dinamika Pilkada Jakarta 2024, khususnya setelah mantan caleg DPRD dari KIM Plus berbalik arah mendukung pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

Seperti diketahui, Pramono-Rano merupakan pasangan calon (paslon) yang diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP). Sementara itu, puluhan parpol KIM Plus secara resmi mendeklarasikan dukungan ke pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono.

Adapun ketua umum maupun petinggi parpol KIM Plus siang ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Sebagai salah satu elite yang hadir, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pertemuan pimpinan parpol dengan Prabowo selama sekitar dua jam tidak sama sekali membahas dinamika Pilkada Jakarta.

Bahkan, terang Muzani, pembahasan soal Pilkada sama sekali tidak ada dalam pertemuan Prabowo dan tujuh pimpinan parpol pendukungnya.

"Enggak, sama sekali enggak ada soal pilkada," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Senada, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang juga ikut bertemu Prabowo membantah adanya soal pembahasan terkait dengan Pilkada Jakarta.

Surya memastikan partainya masih mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. "Ya sama, kita kan partai pengusung pemerintah," kata Surya.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku ihwal Pilkada dibahas namun tidak terlalu spesifik. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu lalu mengaku tidak mengetahui soal kadernya yang mengalihkan dukungan ke Pramono-Rano.

"Saya belum dengar siapa itu [kader yang merubah dukungan]. Siapa orangnya belum tahu," ungkap Cak Imin.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak menjawab saat dimintai tanggapan soal dinamika di Pilkada Jakarta. Dia hanya menyampaikan, setiap partai politik memiliki fokus masing-masing untuk memenangkan calonnya.

"Saya pikir setiap partai yang sudah mencalonkan calon kandidatnya pasti akan diperjuangkan," kata pria yang juga Menteri ESDM itu.

Adapun sejumlah mantan caleg DPRD Jakarta yang berasal dari parpol KIM Plus mengalihkan dukungan ke Pramono-Rano. Mereka berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Iya, berdasar pada keinginan dari konstituen kami yang menginginkan kami untuk membantu memenangkan pasangan Pak Pram dan Bang Doel," kata mantan caleg PKB di DPRD Jakarta, Ahmad Syukri, di Kediaman Pramono Anung, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Ketujuh politisi partai politik anggota KIM Plus tersebut adalah H. Muhammad Ishaq (PPP), H.M Nafiudin (Partai Nasdem), Ahmad Faisal (PSI), Firman Abdul Hakim (PPP), Riko (PAN), Ahmad Syukri (PKB) serta Redim Okto Fudin (PKB).

Biasanya, lapisan salju mulai menghiasi puncak Gunung Fuji pada awal Oktober di setiap tahunnya. Namun, tahun ini, suhu yang lebih hangat menunda turunnya salju di Gunung Fuji yang menandai periode terpanjang tanpa salju dalam sejarah pengamatan iklim.

Penyebab di balik keterlambatan turunnya salju di Gunung Fuji ini masih menjadi bahan penelitian para ilmuwan. Mereka mengamati kondisi iklim lokal dan global, termasuk potensi pengaruh perubahan iklim.

Jepang baru-baru ini mengalami musim panas yang ekstrem, menyamai rekor panas global yang terjadi pada tahun 2023. Gelombang panas ekstrem melanda berbagai belahan dunia, termasuk Jepang.

Para ilmuwan menduga bahwa perubahan iklim mungkin menjadi penyebab keterlambatan turunnya salju di Gunung Fuji. Kondisi ini menjadi pengingat akan dampak nyata perubahan iklim pada lingkungan.

Fenomena Gunung Fuji yang tidak bersalju merupakan pengingat penting akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Perubahan iklim dapat berdampak serius pada ekosistem dan kehidupan manusia, termasuk objek wisata alam seperti Gunung Fuji.

Meskipun tidak bersalju, Gunung Fuji tetap menjadi simbol kebanggaan dan keajaiban alam yang menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Puncaknya yang ikonik akan selalu menginspirasi kekaguman dan menjadi pengingat akan keindahan dan keunikan alam di Jepang.

(WAN)

JAKARTA, KOMPAS.com – Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia meresmikan instalasi Energi Baru Terbarukan (EBT) biogas dan budidaya hortikultura di Desa Ngelurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan sumber energi terbarukan dan dukungan ketahanan pangan langsung kepada masyarakat, sejalan dengan komitmen AirNav Indonesia terhadap prinsip keberlanjutan Environmental, Social, and Governance (ESG).

AirNav Indonesia hadir untuk menjawab tantangan lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat melalui instalasi biogas serta pelatihannya di 10 lokasi yang terdapat di Kabupaten Tulungagung.

SHUTTERSTOCK/POPTIKA Ilustrasi energi baru dan terbarukan (EBT).

Direktur Utama AirNav Indonesia Polana B. Pramesti menyatakan dengan biogas, warga bisa mengakses energi yang bersih dan murah, langsung dari sumber daya lokal.

"Ini lebih dari sekadar instalasi, ini adalah perubahan nyata yang berdampak bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," kata Polana dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Teknologi pengelolaan biogas ini mengubah bahan organik yaitu kotoran ternak menjadi gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk memasak, penerangan, bahkan pembangkit listrik.

Program ini membantu mengurangi biaya energi masyarakat serta ketergantungan pada bahan bakar fosil, sekaligus memberikan sumber energi yang ramah lingkungan.

“AirNav Indonesia juga menyediakan area budidaya tanaman hortikultura yang didukung oleh pupuk organik dari sisa produksi biogas untuk dikelola masyarakat setempat guna meningkatkan hasil panennya," tutur Polana.

Dengan memanfaatkan pupuk alami yang kaya nutrisi, para petani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman mereka.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi environmental, social and governance (ESG).

Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian pangan dan meningkatkan potensi ekonomi warga.

“Agar program ini benar-benar menjadi berkelanjutan, masyarakat juga dibekali pelatihan serta dukungan peralatan lainnya untuk mengelola dan merawat instalasi biogas dan lahan hortikultura," ujar Polana.

Polana menjelaskan, inisiatif biogas dan hortikultura ini sekaligus menjadi salah satu komitmen TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) AirNav Indonesia dalam mendukung potensi energi baru terbarukan dan ekonomi hijau di Indonesia.

“Kami percaya bahwa dengan pelatihan yang baik dan dukungan berkelanjutan, masyarakat akan mampu
menjaga instalasi ini berjalan dalam jangka panjang, sehingga dapat memberi dampak besar pada lingkungan dan ekonomi lokal," jelas Polana.