JAKARTA, investor.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tipis 5,37 poin (0,07%) ke level 7.248 pada penutupan sesi I, Senin (8/7/2024). Saat IHSG hari ini memerah, pemodal justru serok cuan tebal dari lima saham, naik hingga 34%. 

Kelima saham tersebut juga masuk daftar top gainers. Sebab, melonjak hingga 34%.

Kelima saham tersebut adalah PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES) melonjak hingga mentok batas Auto Rejection Atas (ARA), sebab naik hingga 34,43%.

Diikuti, saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) meningkat 26,24% dan PT IntraGolflink Resorts Tbk (GOLF) melesat 26%. 

Ada pula PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) terkerek 20,8% dan PT PP Tbk (PTPP) naik 13,86%.

Saham Top Losers 

Sementara itu, saham PT Esta Multi Usaha Tbk (ESTA) jatuh paling dalam dan memimpin top losers. Hal itu karena ESTA anjlok 18,18%. 

Selain ESTA, ada empat saham lainnya yang masuk top loser. Keempat saham tersebut adalah PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) melemah 10,06%, PT Atlantis Agro Raya Tbk (ATLA) turun 10%, PT Indo Boga Sukses Tbk (IBOS) 9,35%, dan PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA) 8,57%.   

Pada penutupan perdagangan sesi I IHSG hari ini, indeks saham Asia mayoritas juga terkoreksi. Straits Times (Singapura) turun 0,22%, Hang Seng (Hong Kong) jatuh 1,34%, dan Shanghai (China) terkoreksi 0,53%. Sedangkan Nikkei (Jepang) menguat 0,12%.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Johan Budi memberikan respons atas gugurnya status tersangka Pegi Setiawan, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Senin (8/7).

Ia mendesak agar polisi tetap harus mencari pelaku yang sebenarnya.

“Ketika Pegi Setiawan sudah dibatalkan tersangkanya ya menjadi tugas Polri untuk mencari siapa sebenarnya tersangka yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki,” kata Johan saat dihubungi, Senin (8/7).

Eks pimpinan KPK itu mendesak pihak kepolisian untuk memulai lagi proses pencarian tersangka.

“Ini harus diproses lagi, proses penyidikan harus dilakukan lagi oleh Polri sehingga benar-benar ditemukan tersangka,” katanya.

Sebelumnya, permohonan praperadilan yang diajukan Pegi dikabulkan hakim karena tidak cukup bukti. Hakim menggugurkan status tersangka Pegi Setiawan.

Berikut bunyi vonis hakim:

Satu, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

Dua menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon [...] atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Tiga menyatakan tindakan pemohon menetapkan termohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana Perlindungan Anak dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan [...] adalah tidak sah dan tidak berdasarkan proses hukum.

Empat menetapkan surat ketetapan tersangka [...] batal demi hukum.

Lima, menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon

Enam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan perintah penyidikan terhadap pemohon

Tujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.

Delapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sediakala.

Presiden Jokowi menelepon Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Syeikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan atau Pangeran MBZ. Jokowi menyinggung soal investasi.

Menurut WAM, kantor berita UEA, Jokowi menelepon MBZ pada Sabtu (6/7).

"Keduanya fokus membahas kerja sama bilateral dan hubungan strategis kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi dan investasi yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara,” ungkap WAM.

Tak dirinci kerja sama investasi apa yang dibahas, apakah terkait IKN yang sedang giat dibangun oleh pemerintahan Jokowi dan ditawarkan kepada investor.

Selain berbicara tentang kerja sama ekonomi dan investasi, MBZ dan Jokowi juga saling menyampaikan ucapan selamat tahun baru Islam 1 Muharam yang jatuh pada 7 Juli.

“Keduanya berdoa kepada Allah SWT untuk tahun pertumbuhan dan kemakmuran bagi kedua negara dan untuk perdamaian, keamanan, dan stabilitas dunia Islam dan semua bangsa," lapornya.

Kedua pemimpin yang bersahabat juga bertukar pandangan mengenai sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama.

Bisnis.com, BANDUNG— Keluarga Pegi Setiawan yang hadir di Pengadilan Negeri (PN) Bandung histeris dan menangis haru pascahakim membatalkan status tersangka Pegi Setiawan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Eman Sulaeman.

Suasana sidang mendadak ramai saat Hakim Eman membacakan putusan yang mengabulkan permohonan pembatalan status tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon 2016 silam.

Bahkan, ibunda dari Pegi Setiawan, Kartini sempat melakukan sujud syukur di ruang persidangan setelah mendengar putranya akhirnya dibebaskan dari status tersangka.

Kartini mengaku bersyukur atas putusan tersebut. Sebab, ia meyakini anaknya sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Eky dan Vina di Cirebon pada 2016 silam.

"Iya, bersyukur sekali. Sudah cukup banyak terima kasih, karena anak saya sudah kembali, sudah pulang, sudah cukup," ucap Kartini ditemui usai persidangan.

Kartini mengatakan, dirinya akan langsung menjemput Pegi Setiawan dari Polda Jabar dan dibawa pulang.

"Hari ini langsung jemput Pegi. Langsung dibawa pulang, kasian Pegi di sana menderita. Tidak pernah melakukan kesalahan," ungkapnya.

Sama dengan Kartini, adik kandung Pegi Setiawan juga mengaku dirinya sangat bersyukur dengan putusan hakim tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses ini.

"Terima kasih yang sudah membantu keluarga saya tanpa dibayar sama sekali. Terima kasih banyak," ujarnya.

Ia pun mengungkapkan kerinduannya untuk kembali berkumpul dan bercanda bersama kakak tercintanya tersebut.

"Kangen becanda bareng sama aa Pegi, kangen kumpul bareng sama aa Pegi dan hari ini akan melihat aa Pegi lagi," tandasnya.

Dalam sidang putusan tersebut, Hakim tidak sepandapat dengan seluruh dalil yang diajukan oleh pihak termohon dalam hal ini penyidik Polda Jabar serta keterangan saksi ahli yang dihadirkan Polda Jabar dalam sidang praperadilan.

Hakim menilai penetapan tersangka oleh penyidik tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yakni pemeriksaan atau klarifikasi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

"Hakim tidak sependapat penetapan tersangka hanya berdasarkan dua alat bukti. Harus dilakukan pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Alasan-alasan praperadilan, patut dikabulkan. Maka seluruh tindakan termohon menjadi tidak sah," ucap Hakim Eman saat membacakan amar putusan.

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah, Selasa (9/7). Pada lelang SUN kali ini, pemerintah menetapkan target indikatif sebesar Rp 24 triliun – Rp 36 triliun.

Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, terdapat tujuh (7) seri SUN yang akan dilelang mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Lelang bertujuan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024.

Berikut rincian dari delapan seri SUN yang akan ditawarkan pada lelang besok, Selasa (9/7):

• SPN03241009 (New Issuance) akan jatuh tempo pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan tingkat imbalan diskonto
• SPN12250710(New Issuance)akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2025 dengan tingkat imbalan diskonto
• FR0101 akan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2029 dengan tingkat imbalan sebesar 6,87%
• FR0100 akan jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2034 dengan tingkat imbalan sebesar 6,62%
• FR0098 akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2038 dengan tingkat imbalan sebesar 7,12%
• FR0097 akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2043 dengan tingkat imbalan sebesar 7,12%
• FR0102 akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2054 dengan tingkat imbalan sebesar 6,87%

Adapun penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI).

Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp 1 juta.

Lelang SBN akan dibuka pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. Sementara, setelmen akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024 atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.

JAKARTA, iNews.id – Gempa terkini dengan kekuatan magnitudo 2,3 mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin, (8/7/2024) pukul 11.08 WIB. 

Episenter terletak pada koordinat 6.82 LS dan 107.09 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 5 km Barat Laut Kabupaten Cianjur, pada kedalaman 4 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar Cugenang,” ungkap Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Selatan, Hartanto dalam keterangan resminya.

Hartanto mengatakan, dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (Shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di wilayah Warungkondang dan Cianjur dengan Skala Intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang - Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

“Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut,” ujarnya.

Hartanto memastikan hingga pukul 11.33 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. 

“Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ucapnya. 

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG, KOMPAS.com - Pada Senin (27/5/2024), Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis C1.

SIM C1 ini merupakan surat izin untuk mengemudikan kendaraan roda dua dengan kapasitas mesin 250-500 cc.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Kepala Korlantas Polri Irjen (Pol) Aan Suhanan di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta mengatakan, amanat ini baru bisa direalisasikan setelah tiga tahun karena ingin memastikan betul sistem dan sebagainya bisa berjalan dengan baik.

KOMPAS.com/ Selma Aulia Sepeda motor untuk ujian praktik SIM C1 di Satpas Surakarta.

Meski begitu, penerbitan SIM C1 hingga saat ini masih belum bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya Jawa Tengah (Jateng).

“Untuk di Jateng belum, masih menunggu dari Korlantas,” ucap singkat Kasi SIM Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kompol Ilham S. Sakti kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Ilham juga membenarkan, jika, pembuatan SIM C1 sejauh ini baru bisa dilakukan di Satpas Daat Mogot, Jakarta Barat.

Perlu diketahui, ujian praktik SIM C1 berbeda dari SIM biasa. Perbedaanya terletak di lintasannya, khususnya pada manuver menikung.

Sementara, untuk syarat pembuatan SIM C1 harus memiliki SIM C dan telah dimiliki selama 12, dan harus kembali melakukan praktik uji dengan motor yang sesuai ketentuan.

Untuk tarif pembuatan SIM C1 sama seperti SIM C dan SIM C2, yakni sebesar Rp 100.000. Biaya ini belum termasuk dengan asuransi dan pemeriksaan kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji merespons soal anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Menurutnya, pendidikan di Indonesia masih perlu dibenahi dan pengalokasian anggaran pendidikan ke dana desa itu membuat akses ke pendidikan menjadi tidak tercapai.

"[Anggaran pendidikan] Rp665 triliun itu membuat akses [ke dunia pendidikan] jadi tidak tercapai, soal mutu juga masih buruk, ternyata anggaran pendidikan kita masih kacau balau, diambil untuk dana desa," katanya dalam siaran pers dikutip Senin (8/7/2024).

Ubaid menyatakan harapannya kepada pemerintah agar anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun itu dikelola dengan baik, secara transparan, akuntabel dan juga kredibel.

"Sampai hari ini sektor pendidikan kita masih menjadi salah satu 5 besar sektor terkorup di Indonesia," tegasnya.

Dia menegaskan bahwa anggaran pendidikan di Indonesia ini jumlahnya Rp665 triliun dan tentu jumlah tersebut sangat besar sekali, bahkan yang ditransfer ke daerah itu lebih dari separuhnya.

Adapun terungkap oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh saat rapat kerja di DPR, sebesar 52% dari anggaran pendidikan 2024 itu, atau setara Rp346,5 triliun digunakan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dia mengatakan jika anggaran Rp665 triliun tersebut dapat dikelola dengan baik, maka mengenai akses ke pendidikan tentu bisa tercapai semuanya, dan semua bebas biaya, semua anak akan bisa sekolah.

Menurutnya, sekolah bebas biaya merupakan mandat dari Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya.

“Amanah konstitusi ini, dipertegas lagi dalam Pasal 34 UU Sisdiknas, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan tanpa memungut biaya,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengungkap data BPS, yakni terdapat 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi.

Adapun dari angka tersebut, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021, sebagian besar 67% di antaranya tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya 8,7% harus mencari nafkah.

Seperti diketahui, anggaran pendidikan yang dialokasikan ke dana desa mencuat setelah dipertanyakan langsung oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh di Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI.

Mantan Mendikbud itu menilai seharusnya dana pendidikan sebesar Rp665 triliun dari total APBN 2024 hanya boleh digunakan untuk pendidikan.

Sementara, berdasarkan catatan, sebanyak 52% anggaran pendidikan atau sebesar Rp346,5 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” ujarnya, di Komisi X DPR RI, pada Selasa (2/7/2024)

IKN: Titik Awal Era Baru Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indonesia sedang memasuki era baru dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Pemindahan ibu kota ini bukan hanya sekadar perpindahan geografis, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kontan.co.id akan membahas secara mendalam tentang perkembangan terkini, tantangan, dan potensi kerja sama yang dihadapi dalam proses pembangunan IKN.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk mengurangi beban Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan, bisnis, dan perdagangan.

Jakarta menghadapi masalah kepadatan penduduk, polusi, dan penurunan tanah yang mengancam keberlanjutannya sebagai pusat pemerintahan. Kalimantan Timur dipilih karena lokasinya yang strategis, jauh dari risiko bencana alam seperti gempa bumi dan gunung berapi, serta potensinya untuk mengembangkan wilayah baru yang lebih berkelanjutan.

Presiden Joko Widodo menekankan peran strategis IKN dalam mendorong gelombang baru pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada prinsip keberlanjutan. Perspektif ini sejalan dengan visi yang lebih luas untuk menjadikan IKN sebagai model pembangunan kota berkelanjutan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Presiden Widodo menegaskan bahwa IKN akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. "Saya kira IKN akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru dan kita ingin juga terjadi transformasi ekonomi terutama yang berkaitan dengan ekonomi hijau," jelasnya.

Transformasi ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, di mana pertumbuhan ekonomi tidak lagi mengandalkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, tetapi lebih pada pengembangan teknologi hijau dan keberlanjutan lingkungan.

IKN dirancang dengan mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan, termasuk penggunaan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan sampah yang efisien. Dengan demikian, kota ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dan bahkan di dunia, dalam hal bagaimana kota-kota masa depan dapat dikembangkan tanpa merusak lingkungan.

Selain itu, Presiden Widodo juga menyatakan bahwa pembangunan IKN akan melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor swasta, untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan.

Ini termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk mendukung operasional kota yang efisien dan ramah lingkungan.

Dengan adanya IKN, diharapkan juga terjadi penyebaran penduduk yang lebih merata, mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota lama, dan menciptakan peluang-peluang ekonomi baru di wilayah-wilayah sekitar IKN. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian lokal tetapi juga mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah pusat dan daerah pinggiran.

Dalam jangka panjang, IKN diharapkan menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi hijau, menarik investasi dari dalam dan luar negeri, serta menciptakan lapangan kerja baru yang berfokus pada industri ramah lingkungan.

Dengan demikian, visi Presiden Widodo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan di sektor koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan bertema "Digitalisasi Keuangan Koperasi". Kegiatan ini berlangsung selama empat hari dan dihadiri oleh 30 pengurus koperasi dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat, pada tanggal 10-14 Juni 2024 silam.

Kegiatan ini bertujuan membekali para pengurus koperasi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem keuangan digital dalam operasional mereka. Diharapkan, koperasi-koperasi di Kalimantan Barat dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Salah satu narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Yulia yang merupakan dosen dari Program studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas BSI kampus Pontianak. Dengan latar belakang akademis dan pengalaman praktis yang kuat, Yulia memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya digitalisasi keuangan dan cara implementasinya dalam konteks koperasi.

Dalam penjelasannya, Yulia memperkenalkan konsep-konsep dasar digitaliasi keuangan termasuk penggunaan perangkat lunak akuntansi, sistem pembayaran digital, dan platform keuangan online. Ia juga menjelaskan manfaat dari digitalisasi, seperti peningkatan akurasi data keuangan, pengurangan biaya operasional, dan peningkatan transparansi.

"Digitalisasi keuangan bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang mengubah cara kita mengelola keuangan untuk menjadi lebih efisien dan transparan. Dengan sistem yang tepat, koperasi dapat memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan baik, sehingga memudahkan dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan," jelas Yulia.

Para peserta juga diberikan pelatihan praktis mengenai penggunaan perangkat lunak akuntansi dan aplikasi keuangan lainnya yang relevan. Yulia membimbing para peserta melalui langkah-langkah pengaturan sistem, entri data, dan pembuatan laporan keuangan digital. Dalam sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk mencoba langsung aplikasi tersebut, sehingga mereka dapat merasakan manfaat dan kemudahannya.

Selain itu, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya keamanan data dalam digitalisasi keuangan. Yulia memberikan penjelasan mengenai praktik terbaik untuk menjaga keamanan data keuangan, termasuk penggunaan enkripsi, pengaturan akses pengguna, dan pentingnya backup data secara rutin. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data keuangan koperasi tetap aman dari ancaman siber.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyelenggara kegiatan ini sangat mendukung inisiatif digitalisasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Sri Mulyani dalam sambutannya menekankan pentingnya adaptasi teknologi untuk koperasi.

"Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian lokal. Dengan mengadopsi teknologi digital, koperasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada anggotanya," ungkap Mulyani.

Kegiatan Digitalisasi Keuangan Koperasi ini merupakan langkah awal yang penting menuju transformasi digital di sektor koperasi Kalimantan Barat. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan pelaku koperasi, diharapkan koperasi-koperasi di daerah ini dapat semakin maju dan berdaya saing dalam era digital.

Melalui kegiatan ini, Universitas BSI Kampus Pontianak juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan masyarakat dan ekonomi lokal melalui pendidikan dan pengabdian masyarakat. Kerjasama antara UBSI, Dinas Koperasi dan UKM, serta koperasi-koperasi lokal diharapkan dapat terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih besar bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Catat biaya admin Bank Mandiri atau potongan bulanan bagi nasabah. Setiap produk perbankan memiliki ketentuan untuk menunjang pelayanan dan operasional yang terbaik.

Salah satu biaya yang dikenakan untuk nasabah dari bank adalah Biaya Admin atau potongan bulanan. Biaya ini merupakan jumlah tertentu yang dibebankan bank untuk berbagai layanan yang diberikan kepada nasabahnya.

Bank Mandiri, sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan yang disertai dengan biaya administrasi yang bervariasi.

Rincian biaya administrasi ini sangat penting agar nasabah dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif dan memastikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan.

Biaya admin Bank Mandiri atau potongan bulanan

Bank Mandiri menyediakan berbagai jenis produk perbankan, mulai dari kartu debit dengan fitur nasional maupun internasional, hingga layanan prioritas dan bisnis. Setiap jenis kartu atau layanan ini memiliki biaya administrasi yang berbeda, yang mencerminkan tingkatan layanan dan fasilitas yang ditawarkan.

Misalnya, kartu dengan fitur internasional mungkin memiliki biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan kartu dengan layanan nasional, karena tambahan fasilitas yang memungkinkan transaksi di luar negeri.

Selain itu, bagi pemilik usaha atau nasabah dengan kebutuhan perbankan yang lebih kompleks, Mandiri juga menawarkan kartu khusus dengan batas transaksi yang lebih tinggi dan biaya administrasi yang sesuai.

Berikut ini informasi terkait biaya admin Bank Mandiri sesuai jenis kartu debit, dirangkum dari laman resmi Bank Mandiri.

1. Kartu Debit Bank Mandiri GPN

Kartu debit ini memanfaatkan sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional), yang diciptakan untuk memfasilitasi transaksi antarbank dalam negeri dengan biaya yang lebih rendah. Mandiri menawarkan tiga varian kartu GPN:

Kartu GPN Silver Mandiri

• Biaya admin atau potongan bulanan: Rp 3.500.
• Biaya pembuatan kartu: Rp 20.000.

Kartu GPN Gold Mandiri

• Biaya admin atau potongan bulanan: Rp 5.000.
• Biaya penggantian kartu (hilang, masa berlaku habis, tertelan, atau skimming): Rp 20.000.

Kartu GPN Platinum Mandiri

• Biaya admin atau potongan bulanan: Rp 8.500.
• Biaya penggantian kartu (hilang, masa berlaku habis, tertelan, atau skimming): Rp 20.000.

2. Kartu Debit Bank Mandiri VISA

Kartu debit Mandiri VISA memungkinkan akses global untuk penarikan uang, transaksi EDC, belanja online, dan top-up e-wallet karena merupakan produk dari penyedia layanan perbankan internasional, VISA. Ada tiga varian kartu VISA Mandiri:

Kartu Silver VISA Mandiri

• Biaya admin atau potongan bulanan: Rp 4.500.
• Biaya penggantian kartu (hilang, masa berlaku habis, tertelan, atau skimming): Rp 20.000.

Kartu Gold VISA Mandiri

• Biaya admin atau potongan bulanan: Rp 5.500.
• Biaya penggantian kartu (hilang, masa berlaku habis, tertelan, atau skimming): Rp 20.000.

Kartu Platinum VISA Mandiri

• Biaya admin atau potongan bulanan: Rp 8.500.
• Biaya penggantian kartu (hilang, masa berlaku habis, tertelan, atau skimming): Rp 20.000.

3. Kartu Debit Bank Mandiri Bisnis VISA

Kartu ini dirancang khusus untuk para pemilik usaha, dengan dua pilihan kartu:

Kartu Bisnis Gold VISA Mandiri

• Biaya admin atau potongan bulanan: Rp 5.000.
• Biaya penggantian kartu (hilang, masa berlaku habis, tertelan, atau skimming): Rp 20.000.

Kartu Bisnis Platinum VISA Mandiri

• Biaya admin atau potongan bulanan: Rp 10.000.
• Biaya penggantian kartu (hilang, masa berlaku habis, tertelan, atau skimming): Rp 20.000.

4. Kartu Debit Bank Mandiri Simpel

Kartu Simpel (Simpanan Pelajar) ditujukan untuk siswa dari PAUD hingga SMA.

• Bebas biaya admin atau potongan bulanan.
• Setoran minimum berikutnya: Rp 1.000 dan Saldo minimum: Rp 5.000.

5. Kartu Debit Bank Mandiri TabunganKu dan Tabungan Mitra Usaha

TabunganKu adalah program pemerintah untuk mendorong masyarakat agar menabung. Sehingga tanpa biaya admin. Sementara itu, layanan TabunganMu dirancang untuk mempermudah transaksi dalam bisnis. Fitur kartu ini mencakup:

Setiap jenis kartu menawarkan berbagai manfaat dan biaya yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik untuk penggunaan sehari-hari, bisnis, atau untuk pelajar.

Itulah informasi terkait penjelasan potongan bulanan atau biaya admin Bank Mandiri dengan mudah.

Hakim Agung Gazalba Saleh meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak menahannya. Hal itu disampaikan Gazalba Saleh dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/7).

Gazalba Saleh adalah Hakim Agung yang menjadi terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang. Ia sempat dilepaskan oleh Hakim PN Jakpus.

Dalam putusan sela, Hakim PN Jakpus membatalkan dakwaan KPK sekaligus melepaskan Gazalba Saleh dari tahanan. Namun, putusan dianulir Pengadilan Tinggi Jakarta. Hakim Banding memerintahkan perkara Gazalba Saleh dilanjutkan.

Hari ini, digelar sidang perdana usai putusan sela itu. Gazalba Saleh hadir dalam persidangan itu. Hakim PN Jakpus pun langsung memerintahkan penahanan Gazalba Saleh kembali ditahan.

“Sekali lagi mohon saya jangan ditahan Yang Mulia, karena alasan-alasan sebagaimana yang kami mohonkan disampaikan tadi Yang Mulia,” kata Gazalba dalam persidangan.

Sebelum dia dipersilakan berbicara, kuasa hukumnya memang sudah mengajukan secara resmi agar Gazalba tak ditahan. Alasannya karena Gazalba memiliki pekerjaan dan domisili yang jelas sebagai jaminan.

“Kami mohon izin, kami ada sampaikan permohonan kepada majelis untuk dipertimbangkan agar Terdakwa tidak ditahan mengingat Terdakwa juga memiliki domisili dan pekerjaan yang jelas, dan pernyataan-pernyataan jaminan…,” kata kuasa hukum Gazalba.

Namun permohonan tersebut langsung ditimpali Ketua Hakim Majelis Fahzal Hendri. Fahzal memperbolehkan mengajukan surat permohonan agar tak ditahan tapi tetap memerintahkan agar Jaksa KPK melaksanakan segera penahanan kembali Gazalba Saleh.

Gazalba Saleh sempat dikeluarkan dari Rutan KPK karena eksepsinya dikabulkan Hakim Fahzal dkk, lalu kemudian mengetok putusan sela yang membebaskan Gazalba. Namun belakangan putusan sela itu dibatalkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sekaligus memerintahkan PN Jakarta Pusat melanjutkan perkara Gazalba.

Sidang lanjutan Gazalba pun dilanjutkan hari ini dan hakim meminta yang Hakim Agung itu ditahan lagi. Adapun permohonan agar tak ditahan akan dipertimbangkan kemudian dan disampaikan ke Ketua PN Jakarta Pusat yang memiliki kewenangan terkait penahanan terdakwa.

“Jadi kalau permohonan ini, ini karena masa penahanan ini bukan tahanan majelis lagi Pak, perpanjangan Ketua Pengadilan, nanti permohonan ditujukan ke Ketua Pengadilan. Walaupun kami yang menyidangkan perkara ini tapi masa penahanan dari majelis hakim sudah lewat ya, bisa, paham, kan?” jelas Fahzal ke kuasa hukum Gazalba.

Kini Gazalba sudah dibawa tim Jaksa KPK ke Rutan Merah Putih. Dia langsung dimasukkan ke mobil tahanan seusia persidangan.

Hakim Agung Gazalba Saleh didakwa dengan dua dakwaan berlapis. Pertama, menerima gratifikasi terkait pengaturan vonis kasasi. Nilainya hingga Rp 650 juta.

Kedua, Hakim Agung Gazalba Saleh juga didakwa melakukan pencucian uang. Uang yang diduga dari hasil pidana diduga digunakan untuk sejumlah kepentingan pribadi.

Terkait pencucian uang itu, jaksa memaparkan bahwa Gazalba Saleh pernah menerima sejumlah gratifikasi. Nilai totalnya hingga Rp 46,4 miliar. Penerimaan uang itu kemudian menjadi pencucian uang.

Bentuk pencucian uang bermacam-macam. Mulai dari membeli mobil, tanah dan bangunan, hingga ‘ngebom’ KPR.