Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan kembali meluncurkan program Digital Leadership Academy (DLA) yang pertama kali digagas pada tahun 2021. Program ini menyediakan pelatihan digital bagi peserta dari sektor publik maupun privat.

Wamenkominfo Nezar Patria menekankan kepemimpinan digital menjadi dukungan utama dalam pelaksanaan transformasi digital terutama dalam penerapan pemerintahan digital.

“Kepemimpinan digital sangat penting dan menjadi perhatian bersama. Kominfo memberikan perhatian penuh untuk bisa meningkatkan kapasitas para leader baik di sektor publik maupun di sektor privat dalam rangka transformasi digital ini,” ungkapnya Nezar Patria.
Wamenkominfo menyatakan penerapan pemerintahan digital ditargetkan untuk menghasilkan pelayanan publik lebih efisien, inklusif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kepemimpinan digital diperlukan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data.

“Tidak sekadar memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik. Namun, setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan data. Data menjadi dasar semua keputusan-keputusan diambil di dalam kerangka pemerintahan digital," tuturnya.

Bahkan, dengan penerapan pemerintahan digital, Wamenkominfo menilai adanya kebutuhan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas dalam merespons dinamika perubahan serta memberikan pelayanan publik yang responsif.

"Perkembangan-perkembangan dunia ke depan yang semakin terdigitalisasi sehingga pengetahuan tentang big data, cloud computing, dan AI ini menjadi sesuatu yang niscaya," jelasnya.

Wamen Nezar Patria menjelaskan Kementerian Kominfo telah memiliki Program DLA yang bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia seperti University of Cambridge dan Harvard Kennedy School.

Wamenkominfo menjelaskan alumni DLA telah melahirkan berbagai program terobosan digital yang mendukung lahirnya kebijakan digital yang lebih tepat.

"Dengan program ini diharapkan makin banyak pemimpin dengan keterampilan digital leadership ini, mampu merumuskan kebijakan, menginisiasi inovasi digital, dan mendorong peningkatan daya saing ekonomi digital di Indonesia," ujar Wamenkominfo.

Program DLA mencakup pelatihan untuk bidang digitalisasi bisnis, keamanan siber, dan tata kelola pemerintahan. Sampai dengan tahun 2024, sebanyak 1.236 orang peserta telah mengikuti program ini.

Wamenkominfo Nezar Patria mengapresiasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional dan berharap menjadi wadah bagi para peserta untuk bertukar gagasan dan berkolaborasi guna meningkatkan kecakapan sebagai pemimpin digital.

“Ini semua demi mewujudkan transformasi digital nasional yang sudah jadi konsensus nasional kita, dan sudah menjadi program nasional, kita nggak bisa surut lagi ke belakang karena dunia sudah bergerak,” tandasnya.

(MMI)

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah membidik influencer asal Makassar, Ahmad Rafif Raya yang diduga mengelola dana investasi ilegal Rp 71 miliar. Melalui PT Waktunya Beli Saham, OJK menilai Ahmad Rafif tak memiliki izin menghimpun dan mengelola dana masyarakat.

Usai tersandung kasus ini, akun Instagram milik Ahmad Rafif, @rafifraya, tak bisa dibuka pada Senin, 8 Juli 2024 pukul 09.45. Dalam keterangan Instagram itu, dijelaskan bawah akun @rafifraya tak berada di Indonesia. “Ini karena kami memenuhi permintaan hukum dari Kominfo untuk membatasi konten ini,” tulis Instagram di laman depan akun Ahmad Rafif.

Dalam siaran pers pada 6 Juli kemarin, Satgas PASTI OJK juga telah merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir situs dan media sosial milik Ahmad Rafif. Selain itu, PT Waktunya Beli Saham pun juga dihentikan untuk menawarkan investasi.

Tempotelah menghubungi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, untuk meminta keterangan atas pembatasan akun milik Ahmad Rafif ini dan kaitan dengan kasus investasi ilegal pada Senin pagi. Namun, Usman belum merespons pesan Tempo.

Influencer Ahmad Rafif Raya kini menjadi buah bibir setelah dirinya diduga melancarkan aksi investasi ilegal sekaligus gagal mengelola dana sebesar Rp 71 miliar melalui PT Waktunya Beli Saham miliknya. Ahmad Rafif diduga menghimpun dan mengelola dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Dilansir dari Linkedin miliknya, Ahmad Rafif Raya, merupakan lulusan Universitas Hasanuddin dari program studi Akuntansi pada 2020 silam. Selama berkuliah di sana, Ahmad Rafif tercatat pernah menjajal program magang di Direktorat Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2017. Selain itu, dia juga tercatat sebagai CEO di Investor Saham Pemula Makassar pada 2017 hingga 2018. Pada medio 2017-2018, Ahmad Rafif juga bekerja di PT Panin Sekuritas Tbk sebagai stock broker.

Dalam keterangan halaman depan, Ahmad Rafif mendapuk dirinya sebagai founder TRUZT.ID sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum dirinya ramai dibicarakan di jagat maya, Ahmad Rafif pada empat tahun lalu pernah membagikan unggahan tentang ajakan membeli saham. Berdasarkan unggahan itu, Ahmad Rafif menyebut membeli saham merupakan kesempatan penting karena harganya murah.

“Berdasarkan valuasi, saat ini banyak saham yang diperdagangkan di bawah dari nilai perusahaan,” kata Ahmad dalam postingannya itu.

OJK kini membidik Ahmad Rafif dengan pasal Pasal 237 UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui keterangan resmi OJK, Ahmad Rafif telah diminta untuk menghentikan segala kegiatan dalam praktik melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin. Ia juga diminta untuk bertanggung jawab mengganti rugi seluruh dan yang telah dititipkan para investor kepadanya.

"Ya, Ahmad Rafif akan menyelesaikan kesepakatan pengembalian dana kepada pihak yang dirugikan, sesuai dengan perjanjian antarpihak," Jelas Ketua Sekretariat Satgas PASTI OJK Hudiyanto melalui pesan Whatsapp pada 7 Juli 2024.

Pada 4 Juli 2024, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah memanggil ARR melalui pertemuan virtual untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait pemberitaan permasalahannya. Dalam pertemuan tersebut, Satgas PASTI meminta Influencer ARR untuk dapat bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas praktik penawaran investasi ilegal dan praktik penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat yang dilakukannya tanpa izin dari OJK.

"Ahmad Rafif Raya menyatakan kesediaannya dalam menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai tertanggal 4 Juli 2024," tulis Hudiyanto dalam keterangan resmi dikutip Sabtu, 6 Juli 2024.

ADIL AL HASAN | TAMARA AULIA

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah membidik influencer asal Makassar, Ahmad Rafif Raya yang diduga mengelola dana investasi ilegal Rp 71 miliar. Melalui PT Waktunya Beli Saham, OJK menilai Ahmad Rafif tak memiliki izin menghimpun dan mengelola dana masyarakat.

Usai tersandung kasus ini, akun Instagram milik Ahmad Rafif, @rafifraya, tak bisa dibuka pada Senin, 8 Juli 2024 pukul 09.45. Dalam keterangan Instagram itu, dijelaskan bawah akun @rafifraya tak berada di Indonesia. “Ini karena kami memenuhi permintaan hukum dari Kominfo untuk membatasi konten ini,” tulis Instagram di laman depan akun Ahmad Rafif.

Dalam siaran pers pada 6 Juli kemarin, Satgas PASTI OJK juga telah merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir situs dan media sosial milik Ahmad Rafif. Selain itu, PT Waktunya Beli Saham pun juga dihentikan untuk menawarkan investasi.

Tempotelah menghubungi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, untuk meminta keterangan atas pembatasan akun milik Ahmad Rafif ini dan kaitan dengan kasus investasi ilegal pada Senin pagi. Namun, Usman belum merespons pesan Tempo.

Influencer Ahmad Rafif Raya kini menjadi buah bibir setelah dirinya diduga melancarkan aksi investasi ilegal sekaligus gagal mengelola dana sebesar Rp 71 miliar melalui PT Waktunya Beli Saham miliknya. Ahmad Rafif diduga menghimpun dan mengelola dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Dilansir dari Linkedin miliknya, Ahmad Rafif Raya, merupakan lulusan Universitas Hasanuddin dari program studi Akuntansi pada 2020 silam. Selama berkuliah di sana, Ahmad Rafif tercatat pernah menjajal program magang di Direktorat Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2017. Selain itu, dia juga tercatat sebagai CEO di Investor Saham Pemula Makassar pada 2017 hingga 2018. Pada medio 2017-2018, Ahmad Rafif juga bekerja di PT Panin Sekuritas Tbk sebagai stock broker.

Dalam keterangan halaman depan, Ahmad Rafif mendapuk dirinya sebagai founder TRUZT.ID sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum dirinya ramai dibicarakan di jagat maya, Ahmad Rafif pada empat tahun lalu pernah membagikan unggahan tentang ajakan membeli saham. Berdasarkan unggahan itu, Ahmad Rafif menyebut membeli saham merupakan kesempatan penting karena harganya murah.

“Berdasarkan valuasi, saat ini banyak saham yang diperdagangkan di bawah dari nilai perusahaan,” kata Ahmad dalam postingannya itu.

OJK kini membidik Ahmad Rafif dengan pasal Pasal 237 UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui keterangan resmi OJK, Ahmad Rafif telah diminta untuk menghentikan segala kegiatan dalam praktik melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin. Ia juga diminta untuk bertanggung jawab mengganti rugi seluruh dan yang telah dititipkan para investor kepadanya.

"Ya, Ahmad Rafif akan menyelesaikan kesepakatan pengembalian dana kepada pihak yang dirugikan, sesuai dengan perjanjian antarpihak," Jelas Ketua Sekretariat Satgas PASTI OJK Hudiyanto melalui pesan Whatsapp pada 7 Juli 2024.

Pada 4 Juli 2024, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah memanggil ARR melalui pertemuan virtual untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait pemberitaan permasalahannya. Dalam pertemuan tersebut, Satgas PASTI meminta Influencer ARR untuk dapat bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas praktik penawaran investasi ilegal dan praktik penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat yang dilakukannya tanpa izin dari OJK.

"Ahmad Rafif Raya menyatakan kesediaannya dalam menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai tertanggal 4 Juli 2024," tulis Hudiyanto dalam keterangan resmi dikutip Sabtu, 6 Juli 2024.

ADIL AL HASAN | TAMARA AULIA

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kesal pengurusan izin di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) belum mengalami kemajuan yang signifikan atau makin ruwet.

Dia menjabarkan meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah upaya seperti deregulasi dan debirokratisasi, tetapi regulasi yang tidak sinkron masih sering ditemui.

“Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan. ‘Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi,’. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan,” ujarnya dalam acara Penyerahan LHP LKPP TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II TA 2023 dari BPK kepada Presiden, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, prosedur birokrasi yang rumit masih menghantui praktik di lapangan sehingga kasus tersebut yang memberikan celah terhadap oknum yang tak bertanggung jawab akan keuangan dan pengelolaan finansial Negara.

Jokowi berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan hingga pemerintahan selanjutnya atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” pungkas Jokowi.

Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan di depan Jokowi, bahwa pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ini tercatat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut menjadi buah hasil sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi Covid-19 relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Terlebih, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.

“Kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mendukung proses transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024, yaitu pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agar berjalan baik.

"Saat ini, kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik," kata Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Jokowi mengatakan, dukungan itu dibutuhkan demi menjaga keberlanjutan dalam membawa kemajuan negara Indonesia. Selain itu, ia juga berharap, dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, membangun sistem pemerintahan yang akuntabel serta sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.

Jokowi meyakini, pemerintahan saat ini dan pemerintahan selanjutnya akan selalu memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK. Tujuannya agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan, APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun makin baik," ujar Jokowi.

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Hal itu merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada 2016. "Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Ketua BPK Isma Yatun.

Menurut Isma, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

Jakarta: Pemerintah Indonesia terus mendukung perjuangan Palestina dari waktu ke waktu, dan hal ini mendapat apresiasi dari delegasi Biro Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP) atau Komite Palestina PBB.

Mengunjungi Jakarta pada 3-5 Juli lalu, Komite Palestina PBB menyampaikan apresiasi secara langsung kepada Pemerintah RI.

Delegasi Komite Palestina PBB diketuai oleh Wakil Tetap Senegal untuk PBB dan beranggotakan Wakil Tetap Indonesia, Malaysia, Namibia, Nikaragua, serta Palestina sebagai pengamat tetap di PBB.
Delegasi melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, DPR, Wakil Tetap Negara-Negara ASEAN di Jakarta, dan perwakilan masyarakat madani.

Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI pada Senin, 8 Juli 2024, rangkaian pertemuan tersebut menghasilkan beberapa pesan kunci, yaitu:

1. Komitmen kuat Indonesia terhadap Isu Palestina

Komite memberikan apresiasi terhadap Indonesia yang memperjuangkan isu Palestina dalam berbagai forum internasional.

2. Mendorong perluasan pengakuan negara Palestina di Asia

Pengakuan yang lebih banyak terhadap negara Palestina dianggap sebagai langkah penting menuju perdamaian dan solusi 2 negara serta keanggotaan penuh Palestina di PBB.

3. Penguatan bantuan kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan tetap menjadi prioritas. Untuk itu, dipandang penting untuk mencari inovasi dalam penggalangan dana dan penyaluran bantuan.

4. Gencatan senjata permanen dan segera

Semua pihak kiranya terus suarakan gencatan senjata yang permanen dan segera untuk hentikan kekerasan di Gaza dan Tepi Barat.

Biro Komite Palestina berkesempatan mengunjungi Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta untuk melihat secara langsung bukti kerukunan beragama di Indonesia dan kesamaan pandangan terhadap isu Palestina.

Selain itu, Biro juga berkesempatan bertemu dengan perwakilan pelajar Palestina di Jakarta, KADIN, dan perwakilan Kementerian Perdagangan untuk membahas dukungan terhadap Palestina dari aspek sosio-kultural dan ekonomi.

Sejak dibentuknya Komite Palestina PBB pada 1975, Indonesia terus menjadi bagian penting dari Biro Komite Palestina PBB.

Baca juga: Biro Komite Palestina PBB Banyak Berharap Pada Pemerintahan Baru Indonesia

(WIL)

KOMPAS.com - Jika ingin memperkenalkan konsep ramah lingkungan kepada anak-anak sejak dini, salah satu tempat yang bisa dituju adalah Novotel Jakarta Mangga Dua Square, Jakarta Utara.

Hotel tersebut menyediakan paket menginap Under The Sea Eco Camp, yang sudah termasuk kegiatan bermain, belajar, dan berkreasi untuk buah hati dengan memanfaatkan limbah sampah botol plastik, kertas bekas, dan bahan ramah lingkungan lainnya.

"Kegiatan ini menjadi agenda yang sangat diharapkan bisa mempererat hubungan keluarga dan merangsang kreatifitas dari anak-anak," bunyi keterangan dari Novotel Jakarta Mangga Dua Square, dikutip Senin (8/7/2024).

Terdapat enam aktivitas yang bisa dilakukan baik di dalam ruangan maupun luar ruangan. Untuk di luar ruangan ada Sub Marine Silhouette Art Painting with Charcoal, Under the Sea Paper Pulp Painting, Tye Dye T-shirt with Natural Colorant, Bottle Cap Sailing Boat & Crafts Paper Fan, dan Botanical Art Splattering Fun Technique.

Sementara itu, aktivitas di dalam ruangan, antara lain Magic Raised Salt Painting, Recycle Bottle Cap Spinner, dan Sensorics Motoric Pool - Story Telling Area.

• 2 Area Bermain Anak Hadir di Bandara Soekarno-Hatta, Ada T-Rex
• Ajak Anak Mendaki untuk Isi Liburan Sekolah, Simak Tipsnya...

Bekerja sama dengan Colore Art & Crafts, aktivitas-aktivitas tersebut mengajak anak-anak untuk lebih dekat dan mencintai alam, serta berkreasi lewat pembuatan lukisan, kerajinan tangan, dan perwarnaan.

Under The Sea Eco Camp memanfaatkan sekitar 100 botol plastik bekas dan total 15 kilogram kertas bekas yang sudah dihancurkan.

Adapun pemanfaatan bahan bekas ini merupakan limbah yang dihasilkan oleh tamu dan staf Novotel Jakarta Mangga Dua Square, yang disulap menjadi bahan utama untuk berkreasi.

Paket menginap Under The Sea Eco Camp seharga mulai Rp 1,65 juta per kapar per malam, sudah termasuk sarapan untuk dua orang dewasa dan dua anak-anak, serta enam aktivitas berkreasi oleh Colore Art & Crafts.

Jika hanya ingin melakukan aktivitas saja, harganya mulai dari Rp 300.000 per anak.

Novotel Jakarta Mangga Dua Square beralamat di Jalan Gunung Sahari Nomor 1, Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

• 5 Cara Usir Kebosanan Anak-anak Saat Bermain di Pantai
• 5 Tempat wisata anak di Jakarta yang murah, di Bawah Rp 50.000

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Jakarta: Xiaomi secara resmi mulai menguji HyperOS 2.0. Informasi baru yang ditemukan XiaomiTime Team ini menampilkan HyperOS 2.0 telah secara resmi mulai diuji. Selain itu, sejumlah bocoran terkait HyperOS 2.0 selama beberapa pekan.

Mengutip Gizmochina, kini XiaomiTime Team telah menemukan informasi penting mengonfirmasi bahwa HypeOS 2.0 secara resmi telah diuji. Sistem operasi ini disebut akan secara resmi diperkenalkan pada bulan Oktober mendatang.

Xiaomi telah secara resmi mengakselerasi pengembangan HyperOS 2.0. Ekstensi baru bertajuk (OSBigversion) telah ditemukan di server OTA Xiaomi. Sebagai contoh, jika menggunakan HyperOS 1.0, ekstensi ini akan ditampilkan sebagai (OSBigversion) = > 1.0.
Atau, jika menggunakan HyperOS 2.0, ekstensi ini akan ditampilkan sebagai (OSBigversion = > 2.0. Sebelumnya tidak tersedia ekstensi OSBigversion, alih-alih, ekstensi Bigversi untuk versi MIUI utama. Ekstensi Bigversion ini menentukan versi MIUI utama.

Xiaomi telah menggunakan ekstensi jenis ini selama bertahun-tahun, dan kini ekstensi OSBigversion khusus digunakan untuk HyperOS. Ekstensi ini telah ditambahkan ke server OTA untuk membedakan antara versi HyperOS baru.

Dengan ekstensi ini, versi HyperOS baru akan didistribusikan secara aman ke perangkat tanpa masalah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan HyperOS 2.0 telah secara resmi dimulai. Selain itu, Xiaomi telah menentukan nomor versi dari ekstensi baru ini yaitu V816.

Namun, terdapat situasi berbeda terkait dengan nomor versi ini. Sebelum HyperOS 1.0 dirilis, versi baru ini telah mengusung nomor versi V15. Hal tersebut mengindikasikan bahwa HyperOS 1.0 merupakan versi dengan perubahan nama merek dari MIUI 15.

Sejumlah pihak berspekulasi bahwa XIaomi mengembangkan sistem operasi bari, namun spekulasi tersebut dilaporkan tidak benar. HyperOS 2.02 diperkirakan akan diumumkan bersamaan dengan Xiaomi 15 series pada bulan Oktober mendatang.

Sebagai pengingat, Xiaomi umumnya mengumumkan antarmuka pengguna baru pada ajang peluncuran besar dan secara bertahap mulai merilis update tersebut.

(MMI)

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, partainya mempertimbangkan mendukung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2024.

Pertimbangan itu didasarkan karena elektabilitas putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan tren positif dari sejumlah hasil survei.

Kamhar menilai, bursa Pilgub Jateng masih dinamis. Namun, ia menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap figur-figur yang potensial maju di Pilgub Jateng 2024, termasuk Kaesang.

"Tingginya elektabilitas Mas Kaesang sebagaimana terpotret dari hasil survei LSI yang terbaru dan hasil survei Indikator tentu saja menjadi atensi tersendiri, apalagi Mas Kaesang juga adalah Ketum PSI yang merupakan bagian dari KIM," kata Kamhar saat dihubungi, Senin (8/7).

Namun, Kamhar menegaskan bahwa keputusan pemberian dukungan terhadap seorang figur akan menjadi ranah Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dibantu oleh Andi Mallarangeng.

"Pilgub menjadi ranah Majelis Tinggi Partai yang memutuskan. Dipimpin langsung Pak SBY yang secara operasional dibantu oleh Satgas Pilkada Pilgub yang dipimpin Bang Andi Mallarangeng yang juga sekaligus Sekretaris Majelis Tinggi Partai," ucap dia.

Elektabilitas Kaesang Tinggi di Survei LSI

LSI merilis hasil survei terbaru terkait bursa calon potensial di Pilgub Jateng 2024 secara daring pada Minggu (30/6).

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, membeberkan, elektabilitas Kaesang di Jateng punya pengaruh kuat terhadap pasangan calon yang berdampingan dengannya. LSI lalu mengungkapkan sejumlah simulasi pasangan Kaesang.

Berdasarkan hasil survei simulasi 3 pasangan calon, pasangan Ahmad Luthfi-Kaesang Pangarep berada di posisi pertama dengan elektabilitas 41,9%.

Diikuti oleh pasangan Sudaryono-Taj Yasin Maimoen dengan 21,1%. Terakhir pasangan Bambang Wuryanto-Yusuf Chudlori dengan 14,0%. Sementara 23,0% responden menjawab tidak tahu.

Jika Kaesang dipasangkan dengan Taj Yasin Maimoen, survei menunjukkan pasangan Kaesang Pangarep-Taj Yasin Maimoen berada di posisi pertama dengan elektabilitas 32,6%. Ahmad Luthfi-Sudaryono di peringkat kedua dengan 29,7% dan Bambang Wuryanto-Yusuf Chudlori 14,4%.

Survei Indikator Politik Tunjukkan Kaesang Nomor 1 di Pilgub Jateng

Dalam rilis survei yang digelar pada Minggu (7/7) hari ini, nama putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, muncul dan menduduki posisi teratas dalam simulasi semi terbuka 20 nama calon. Dalam simulasi ini, responden disajikan 20 nama tokoh dan diminta memilih siapa tokoh yang dianggap cocok maju di Pilgub Jateng.

Hasilnya, Kaesang menduduki posisi teratas dengan perolehan 17,7%, diikuti oleh Kapolda Jateng, Irjen Achmad Luthfi, dengan suara 15,6%.

"Kita tidak tahu sebenarnya siapa yang unggul apakah Kaesang atau kah Ahmad Luthfi. Tetap Kaesang berada di peringkat pertama secara absolut, itu pun tidak dominan," tutur Direktur Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis virtual, Minggu (7/7).

Berikut selengkapnya hasil survei Indikator:

Kaesang Pangarep: 17,7 persen

Irjen Ahmad Luthfi: 15,6 persen

Taj Yasin Maimoen: 12,8 persen

Survei ini digelar pada 10-17 Juni 2024 dengan melibatkan 800 koresponden yang merupakan warga Jateng dengan hak pilih yang dipilih dengan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95% dan margin of error-nya 3,5%.

Pergerakan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) terus mengalami lonjakan pada perdagangan Senin (8/7). Saham WIKA naik 32 poin atau 22,7 persen ke level 174 per lembar.

Mengutip data RTI, saham WIKA masuk dalam daftar top gainers dengan pergerakan naik 55 poin atau 63,95 persen selama sepekan. Apakah saham BUMN Karya tersebut akan disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI)?

"Kita lihat ke depan. Enggak sembarangan suspensi, kemarin kan baru fundamental. Secara objektif kita lihat perilaku transaksi bagaimana, semua saham kita pantau," ujar Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang saat ditemui di Gedung BEI, Senin (8/7).

Kristian menambahkan, BEI juga akan membuka peluang untuk meminta keterangan tertulis kepada WIKA apabila ada anomali pergerakan saham.

“Pastinya demikian kalau memang perilaku kita lihat tidak biasa, anomali pasti kita akan minta keterangan kepada mereka,” tutur Kristian.

Volume transaksi saham WIKA mencapai 170,53 juta lembar saham dengan nilai transaksi Rp 26,66 miliar. Kapitalisasi pasar (market cap) mencapai Rp 6,7 triliun.

BEI telah mencabut penghentian sementara perdagangan efek WIKA di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan pada Selasa, 30 April 2024.

JAKARTA, investor.id - PT FKS Multi Agro Tbk (FISH) akan membagikan dividen senilai total Rp 163,2 miliar atau Rp 340/saham.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perseroan pada 27 Juni 2024.

Pada perdagangan 8 Juli 2024 sebelum jeda siang, saham FISH stagnan ada di Rp 6.100. Dalam satu bulan terakhir saham ini naik 9,91%.

Jika berpatokan pada harga Rp 6.100 maka potensi yield dividen FKS Multi Agro sekitar 5,57%.

Cum dividen FKS Multi Agro (FISH) di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 5 Juli 2024 pekan lalu.

Adapun perkembangan terbarunya adalah ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi jatuh pada Senin, 8 Juli 2024 ini.

Cum dividen adalah tanggal atau kesempatan terakhir investor dapat membeli saham tertentu untuk mencatatkan diri sebagai investor yang berhak menerima dividen dari emiten.

Sedangkan ex dividen merupakan tanggal di mana investor sudah tidak mendapatkan hak dividen dari suatu saham yang dibelinya.

Saham FISH sendiri sejak 21 Juni 2024 dimasukkan ke papan pemantauan khusus full call auction (FCA) karena dinilai memenuhi kriteria 6.

Kriteria tersebut berarti tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (terkait saham free float), kecuali ketentuan jumlah saham free float paling sedikit 50.000.000 untuk papan utama dan papan pengembangan, serta di atas 5% dari jumlah saham tercatat untuk papan utama, papan pengembangan dan papan akselerasi.

Adapun per 31 Mei 2024, jumlah saham free float FISH sebanyak 41.069.500 saham.

Tanggal Pembayaran

Daftar pemegang saham yang berhak atas dividen FKS Multi Agro (FISH) pada 9 Juli 2024 pukul 16.00 WIB. Dan pembayaran dividen di 26 Juli 2024.

Pada tahun 2023, FKS Multi Agro membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk US$ 24,18 juta.

FKS Multi Agro, sebagaimana disebut dalan situs web resminya, merupakan perusahaan distribusi dan logistik terbesar untuk bahan makanan pokok dan bahan pakan.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kami terus berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas untuk meningkatkan penggunaan surat rekomendasi ini bagi sektor-sektor produktif seperti perikanan, UMKM, pelayanan umum, dan pertanian

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan penerbitan surat rekomendasi bertujuan meningkatkan akuntabilitas penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi ke masyarakat.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan surat rekomendasi pembelian BBM sekaligus memberikan kenyamanan yang maksimal kepada seluruh konsumen pengguna BBM subsidi.

Untuk meningkatkan implementasinya, lanjutnya, BPH Migas selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dinas-dinas terkait.

"Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), sudah mulai terimplementasikan dengan baik. Kami terus berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas untuk meningkatkan penggunaan surat rekomendasi ini bagi sektor-sektor produktif seperti perikanan, UMKM, pelayanan umum, dan pertanian. Surat rekomendasi juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas volume penyaluran BBM subsidi," ujar Halim dalam sambutannya pada acara "Sinergi BPH Migas dan DPR" di Pontianak, Kalimantan Barat.

Akuntabilitas penyaluran BBM subsidi sangat penting mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara, sehingga pemanfaatannya harus tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

Untuk mempermudah penerbitan surat rekomendasi, BPH Migas telah menggunakan teknologi informasi yaitu aplikasi XStar.

Apabila dalam pelaksanaannya mengalami kendala, dinas-dinas terkait diharapkan segera menghubungi helpdesk BPH Migas di nomor 0812 3000 0136.

Lebih lanjut, Halim menyampaikan rencana BPH Migas menerbitkan revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

"Tentunya, dengan adanya subpenyalur ini menjadikan penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terpencil, pegunungan maupun daerah-daerah terpencil lainnya, dapat terbuka aksesnya. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan perekonomian masyarakat juga meningkat," katanya.

Namun, Halim menambahkan pelaksanaannya tersebut memerlukan dukungan berbagai pihak.

Subpenyalur merupakan perwakilan kelompok konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi pada tingkat kecamatan yang tidak terdapat penyalur BBM, namun menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi, hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPH Migas dan bukan untuk mencari keuntungan.

Mekanisme penyalurannya tertutup, tidak terdapat jual beli serta ongkos angkutnya ditetapkan bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan proses pendistribusian BBM subsidi dipengaruhi pelbagai hal, seperti kondisi suatu wilayah atau daerah.

Untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya Indonesia timur, menggunakan berbagai moda pengangkutan BBM, meliputi kapal tanker, mobil tangki, dan pesawat.

Meski demikian, pemerintah selalu berupaya pendistribusian BBM dapat dilaksanakan secara merata dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mengingat keterbatasan anggaran negara, Wahyudi mengimbau masyarakat menggunakan BBM subsidi sesuai kebutuhannya dan tidak melakukan hal yang tidak diizinkan, seperti penimbunan atau memindahtangankan ke pihak-pihak yang tidak berhak.

"Salah satu upaya agar subsidi BBM tepat sasaran adalah melalui surat rekomendasi yang diterbitkan pemerintah daerah terkait. Penerima surat rekomendasi yang melanggar aturan akan diberikan sanksi berupa pencabutan surat rekomendasi dan/atau pidana serta denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, penerima surat rekomendasi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air dan pelayanan umum.

"Upaya lainnya untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume dan tepat manfaat adalah melalui penggunaan QR code. Ini merupakan tanda bahwa pemilik dan kendaraan berhak membeli BBM subsidi," ujar Wahyudi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mendukung pembangunan terminal bahan bakar minyak (TBBM) di sekitar wilayah pesisir Kalimantan Barat untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.

"Dengan adanya TBBM baru, kapasitas penampung BBM bisa bertambah. Ini akan kita dorong agar saudara-saudara kita yang tinggal di pedalaman dapat terpenuhi kebutuhan BBM-nya dengan harga terjangkau," sebutnya.

Maman juga mengapresiasi rencana penetapan aturan mengenai subpenyalur BBM subsidi untuk wilayah-wilayah yang belum ada penyalur BBM subsidi.

"Untuk daerah-daerah yang kita anggap BBM masih langka atau belum ada penyalurnya, maka kita dorong untuk pembentukan subpenyalur. Misalnya di daerah Kubu Raya,” jelasnya.

Kegiatan sinergi juga dihadiri Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian dan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Kalbar Aris Irmi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024