Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Setiap peserta CPNS 2024 yang lolos ke tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) dilarang untuk menyebarkan soal, selepas menjalani ujian.

Hal itu sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024, di mana peserta dilarang menyebarkan soal melalui media apa pun, termasuk media sosial.

Bagi peserta yang kedapatan menyebarkan soal ujian, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024, berikut adalah sejumlah larangan saat ujian SKD dan sanksi bagi peserta CPNS 2024 yang melanggar:

Larangan saat ujian SKD Peserta SKC CPNS 2024 dilarang untuk:

1. terlambat;

2. bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;

3. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;

4. keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;

5. membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;

6. merokok dalam ruangan seleksi;

7. menyebarkan soal seleksi melalui media apa pun;

8. dan melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apa pun.

Sanksi pelanggaran ujian SKD Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi SKD CPNS 2024 tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.

Peserta yang melanggar ketentuan larangan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.

Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada poin 2 sampai 6 di atas, dapat dikenakan sanksi teguran lisan oleh hingga dibatalkan sebagai peserta seleksi.

Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan 8, akan dikenakan sanksi diskualifikasi.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

Berdasarkan aturan yang telah dijelaskan di atas, bagi peserta CPNS 2024 yang menyebarkan soal ujian SKD CPNS maka akan dikenakan sanksi diskualifikasi.

Artinya, apabila peserta berhasil lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB), maka hasil kelolosan tersebut dapat dibatalkan.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sanksi bagi Peserta CPNS yang Menyebarkan Soal SKD lewat Media Sosial"

Bisnis.com, JAKARTA -- Telkom (TLKM), Indosat (ISAT) dan XL Axiata (EXCL) terus melakukan ekspansi yang tercermin dari serapan belanja modal (capital expenditure/capex). Sepanjang 9 bulan pertama 2024, ketiga emiten telah menyerap capex jumbo.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) misalnya telah menghabiskan belanja modal sebesar Rp17,5 triliun pada September 2024. Serapan belanja modal TLKM ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama 2023 yang senilai Rp22,1 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan itu, Erick menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Menurut Erick Thohir, Nicke telah menjabat sebagai Direktur Utama selama 6 tahun. Dia menyebut jarang Direktur Utama Pertamina menjabat selama itu.

"Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal. Beliau sampai berapa? 6 tahun saya rasa. Jarang loh Dirut Pertamina selama itu. Jadi saya mengapresiasi kinerjanya," katanya di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, Simon Aloysius merupakan sosok pimpinan muda. Dia pun mendorong adanya terobosan-terobosan lebih luas lagi.

"Tentu sekarang ada Pak Simon yang saya rasa ini pimpinan muda. Jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi," ungkapnya.

Erick menitipkan sejumlah poin kepada Simon meski belum memaparkan secara rinci. Dia yakin, Simon akan bekerja lebih maksimal.

"Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi Komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan. Dan Insyaallah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung," tutur Erick.

Perombakan susunan direksi-komisaris Pertamina ini diputuskan dalam RUPS yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Erick Thohir juga mengangkat Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangannya.

Berikut susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina:

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
- Komisaris : Heru Pambudi
- Komisaris : Bambang Suswantono
- Komisaris Independen : Condro Kirono
- Komisaris Independen : Alexander Lay
- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Direksi
- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro
- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra
- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution
- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini
- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono
- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

JAKARTA, investor.id – Harga batu bara mayoritas jatuh lagi pada Senin (4/11/2024). Hal itu karena tertekan kenaikan produksi India. Namun, pelemahan harga batu bara dibatasi penguatan harga gas.

Harga batu bara Newcastle untuk November 2024 turun US$ 0,05 menjadi US$ 143,90 per ton. Sedangkan Desember 2024 melemah US$ 0,05 menjadi US$ 144,9 per ton. Sementara itu, Januari 2025 malah naik US$ 0,2 menjadi US$ 145,9 per ton.

Sementara itu, harga batu bara Rotterdam untuk November 2024 naik US$ 0,45 menjadi US$ 119,05. Sedangkan, Desember 2024 terkerek US$ 0,25 menjadi US$ 119,35. Sedangkan pada Januari 2025 meningkat US$ 0,3 menjadi US$ 120,2.

Dikutip dari The Economic Times, total produksi batu bara India mencapai 84,45 MT pada bulan Oktober 2024, melampaui 78,57 MT yang tercatat pada bulan Oktober 2023, dengan peningkatan sebesar 7,48%.

Produksi batu bara kumulatif untuk tahun anggaran hingga Oktober 2024 mencapai 537,45 MT, meningkat dari 506,56 MT pada periode yang sama tahun anggaran 2023-24, yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 6,10%, menurut pernyataan Kementerian Batu Bara.

Permintaan Batu Bara

Selain itu, pengiriman batu bara meningkat 4,60% menjadi 82,89 MT, sementara pengiriman dari entitas captive dan entitas lain tumbuh 36,83% menjadi 16,18 MT pada bulan yang sama.

Secara keseluruhan, pengiriman batu bara kumulatif mencapai 571,39 MT hingga Oktober 2024, mencerminkan pertumbuhan 5,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penurunan harga batu bara dibatasi oleh penguatan harga gas. Harga kontrak berjangka gas alam TTF Dutch untuk Desember, yang menjadi acuan perdagangan gas di Eropa, anjlok 3,43% menjadi 40,52 euro per megawatt-jam (Mwh).

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa regulasi asuransi untuk kendaraan listrik saat ini masih dalam tahap kajian. Walaupun beberapa perusahaan asuransi telah mengeluarkan produk asuransi kendaraan listrik, penetapan tarif asuransi tersebut hingga saat ini masih mengacu pada Surat Edaran OJK (SEOJK) 6/2017, yang juga mencakup tarif asuransi untuk kendaraan konvensional.

"Saat ini pengaturan mengenai tarif asuransi kendaraan bermotor masih mengacu ke SEOJK 6/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor. Termasuk beberapa perusahaan asuransi yang sudah mengeluarkan produk asuransi kendaraan listrik, semuanya masih mengacu kepada pengaturan tarif tersebut," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, dalam jawaban tertulisnya pada Senin (4/11/2024).

Ogi menambahkan bahwa OJK bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan kajian mendalam terkait regulasi khusus bagi asuransi kendaraan listrik, terutama dalam aspek tarifikasi. Menurutnya, proses ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa karena regulasi tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk insentif yang dapat mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

"Pembuatan regulasi juga harus disesuaikan dengan semangat untuk memperbesar minat masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik. Ini merupakan bagian dari usaha untuk menekan emisi kendaraan," kata Ogi.

Sebelumnya,Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bern Dwiyanto mengungkap bahwa AAUI masih terus berkoordinasi dengan OJK untuk mengembangkan regulasi asuransi khusus bagi kendaraan listrik. Menurutnya, risiko yang dihadapi oleh kendaraan listrik berbeda dari kendaraan konvensional, sehingga penentuan tarif premi memerlukan kajian mendalam berbasis data.

"Memang pertama, kalau kita lihat untuk kendaraan listrik ini risiko yang dihadapi berbeda dari kendaraan yang biasa. Untuk menentukan risiko tersebut, kita butuh data yang cukup, dan saat ini data yang tersedia masih terbatas," kata Bern ditemui usai konferensi pers Hari Asuransi yang digelar Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober 2024.

Selain itu, Bern menambahkan bahwa dinamika risiko kendaraan listrik masih terus berubah, terutama dalam hal komponen dan teknologinya. AAUI berharap dalam waktu dekat ada arahan lebih lanjut dari OJK terkait regulasi ini, meskipun penyusunannya perlu memerhatikan skala prioritas OJK.

"Kami masih menunggu arahan dari OJK, semoga dalam waktu dekat ini ada kemajuan," kata Bern.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa regulasi asuransi untuk kendaraan listrik saat ini masih dalam tahap kajian. Walaupun beberapa perusahaan asuransi telah mengeluarkan produk asuransi kendaraan listrik, penetapan tarif asuransi tersebut hingga saat ini masih mengacu pada Surat Edaran OJK (SEOJK) 6/2017, yang juga mencakup tarif asuransi untuk kendaraan konvensional.

"Saat ini pengaturan mengenai tarif asuransi kendaraan bermotor masih mengacu ke SEOJK 6/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor. Termasuk beberapa perusahaan asuransi yang sudah mengeluarkan produk asuransi kendaraan listrik, semuanya masih mengacu kepada pengaturan tarif tersebut," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, dalam jawaban tertulisnya pada Senin (4/11/2024).

Ogi menambahkan bahwa OJK bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan kajian mendalam terkait regulasi khusus bagi asuransi kendaraan listrik, terutama dalam aspek tarifikasi. Menurutnya, proses ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa karena regulasi tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk insentif yang dapat mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

"Pembuatan regulasi juga harus disesuaikan dengan semangat untuk memperbesar minat masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik. Ini merupakan bagian dari usaha untuk menekan emisi kendaraan," kata Ogi.

Sebelumnya,Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bern Dwiyanto mengungkap bahwa AAUI masih terus berkoordinasi dengan OJK untuk mengembangkan regulasi asuransi khusus bagi kendaraan listrik. Menurutnya, risiko yang dihadapi oleh kendaraan listrik berbeda dari kendaraan konvensional, sehingga penentuan tarif premi memerlukan kajian mendalam berbasis data.

"Memang pertama, kalau kita lihat untuk kendaraan listrik ini risiko yang dihadapi berbeda dari kendaraan yang biasa. Untuk menentukan risiko tersebut, kita butuh data yang cukup, dan saat ini data yang tersedia masih terbatas," kata Bern ditemui usai konferensi pers Hari Asuransi yang digelar Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober 2024.

Selain itu, Bern menambahkan bahwa dinamika risiko kendaraan listrik masih terus berubah, terutama dalam hal komponen dan teknologinya. AAUI berharap dalam waktu dekat ada arahan lebih lanjut dari OJK terkait regulasi ini, meskipun penyusunannya perlu memerhatikan skala prioritas OJK.

"Kami masih menunggu arahan dari OJK, semoga dalam waktu dekat ini ada kemajuan," kata Bern.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana, mengatakan ada dua perusahaan tekstil yang ditengarai akan berhenti beroperasi dalam waktu dekat. Menurut dia, dua perusahaan tersebut tidak berkaitan dengan gugatan kepailitan.

“Ada dua yang lain (selain Sritex), itu tidak terkait dengan kepailitan. Tapi ya masalah mereka tidak mampu lagi dan kemungkinan akan menutup operasinya,” kata Danang saat ditemui usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Baleg DPR di kompleks Senayan, Senin, 4 November 2024.

Ia mengatakan salah satu perusahaan akan menutup operasinya pada November ini. Namun, Danang enggan menyebutkan nama perusahaan itu. “Di perusahaan industri hulu ya, tunggu tanggal mainnya ya, kami nggak enak lah (untuk menyebut),” ujarnya.

Saat ini ada perusahaan garmen dan tekstil, yaitu PT Pan Brothers Tbk yang sedang melakukan restrukturisasi dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada Jumat, 22 November 2024 mendatang, masa perpanjangan PKPU akan berakhir dan dijadwalkan disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Namun, Danang menyebut Pan Brothers bukan perusahaan yang ia maksud. Menurut dia, saat ini Pan Brothers masih dalam tenggat waktu untuk melakukan restrukturisasi dan masih beroperasi secara normal.

Selain Pan Brothers, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), perusahaan tekstil yang bermarkas di Cicalengka, Bandung, juga baru saja digugat PKPU. Dua perusahaan dan satu individu secara bersama-sama menggugat emiten tekstil milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu soal PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana, mengatakan ada dua perusahaan tekstil yang ditengarai akan berhenti beroperasi dalam waktu dekat. Menurut dia, dua perusahaan tersebut tidak berkaitan dengan gugatan kepailitan.

“Ada dua yang lain (selain Sritex), itu tidak terkait dengan kepailitan. Tapi ya masalah mereka tidak mampu lagi dan kemungkinan akan menutup operasinya,” kata Danang saat ditemui usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Baleg DPR di kompleks Senayan, Senin, 4 November 2024.

Ia mengatakan salah satu perusahaan akan menutup operasinya pada November ini. Namun, Danang enggan menyebutkan nama perusahaan itu. “Di perusahaan industri hulu ya, tunggu tanggal mainnya ya, kami nggak enak lah (untuk menyebut),” ujarnya.

Saat ini ada perusahaan garmen dan tekstil, yaitu PT Pan Brothers Tbk yang sedang melakukan restrukturisasi dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada Jumat, 22 November 2024 mendatang, masa perpanjangan PKPU akan berakhir dan dijadwalkan disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Namun, Danang menyebut Pan Brothers bukan perusahaan yang ia maksud. Menurut dia, saat ini Pan Brothers masih dalam tenggat waktu untuk melakukan restrukturisasi dan masih beroperasi secara normal.

Selain Pan Brothers, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), perusahaan tekstil yang bermarkas di Cicalengka, Bandung, juga baru saja digugat PKPU. Dua perusahaan dan satu individu secara bersama-sama menggugat emiten tekstil milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu soal PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Bursa Asia mengalami penguatan pada penutupan perdagangan di Senin (4/11/2024). Hal ini terjadi berkat tumbuhnya optimisme investor menjelang keputusan ekonomi China dan Pemilu Amerika Serikat (AS).

Dilansir Selasa (5/11), investor menantikan hasil sejumlah momen penting yang akan terjadi pada pekan ini. Sejumlah hal tersebut mulai dari rapat kebijakan moneter Federal Reserve AS serta sidang parlemen China yang akan membahas kebijakan fiskal yang mungkin diumumkan di Jumat.

Data perdagangan Oktober dari China, yang akan dirilis Kamis, juga dinantikan investor setelah angka ekspor dan impor negara tersebut mengalami penurunan di bulan September.

Beberapa agenda besar tersebut diprediksi mempengaruhi sentimen pasar, khususnya bursa di Asia. Adapun kinerja indeks utama Asia pada Senin:

• Kospi (Korea Selatan): Naik 1,83% ke 2.588,97, mengakhiri penurunan tiga hari sebelumnya.
• Kosdaq: Meningkat 3,43% dan ditutup di 754,08.
• Hang Seng (Hong Kong): Menguat tipis 0,27%.
• CSI 300 (China Daratan): Naik 1,41% dan berakhir di 3.944,76.
• S&P/ASX 200 (Australia): Bertambah 0,56% ke level 8.164,6.
• Taiwan Weighted Index: Menguat 0,81% dan ditutup di 22.965,39.

Pasar saham Jepang tutup pada hari Senin. Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,34% ke level 7.479,50 pada penutupan perdagangan Senin (4/11/2024). Optimisme investor diharapkan akan turut hadir dalam IHSG.

Adapun kenaikan harga minyak turut menjadi faktor pendukung pasar saham Asia. Harga minyak WTI naik 1,42% menjadi US$70,47 per barel, sementara Brent naik 1,37% ke US$74,10 per barel setelah OPEC+ memutuskan untuk menunda peningkatan produksi hingga Desember.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita ekonomi di Indonesia pada Senin (4/11/2024) masih menarik untuk dibaca pada Selasa, mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir usulkan merger PTPN dan Perhutani hingga tarif sewa rusun murah bagi rakyat.

Berikut rangkuman berita selengkapnya:

Erick Thohir usulkan merger PTPN dan Perhutani

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan merger atau penggabungan perusahaan-perusahaan pelat merah, di antaranya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan Perum Perhutani.

Baca berita selengkapnya

Kementerian BUMN resmi ganti Direksi dan Komisaris Pertamina

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Baca berita selengkapnya

Bandara Komodo NTT ditutup sementara, terpapar abu erupsi Lewotobi

Bandara Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditutup sementara setelah hasil paper test sekitar pukul 16.00 Wita menunjukkan positif terpapar sebaran abu vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Baca berita selengkapnya

OJK: Bulan Fintech Nasional 2024 tingkatkan literasi keuangan digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan Bulan Fintech Nasional (BFN) dan The 6th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024 bertujuan meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat.

Baca berita selengkapnya

Menteri PKP: Tarif sewa rusun murah bagi rakyat sesuai arahan Presiden

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, kebijakan tarif sewa rumah susun (rusun) murah untuk rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca berita selengkapnya

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI) telah mengantongi restu untuk melakukan aksi pemecahan nilai nominal saham alias stock split. Restu itu didapat dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 23 Oktober 2024.

"Rapat memutuskan menerima baik dan menyetujui Kedawung Setia Industrial untuk melakukan pemecahan saham," ungkap Manajemen KDSI dalam keterbukaan informasi, Jumat (1/11).

KDSI akan melakukan stock split saham dengan rasio 1:4. Dengan begitu, nilai nominal saham KDSI akan berubah dari sebelumnya Rp 500 per saham menjadi Rp 125 per saham setelah stock split.

Kemudian, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KDSI berubah dari sebelumnya 405 juta saham menjadi 1,62 miliar saham. Total modal dasar saham KDSI pun berubah dari 600 juta saham menjadi 2,4 miliar saham setelah stock split.

Berikut jadwal stock split KDSI:

• Tanggal akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di seluruh pasar: 6 November 2024
• Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan pasar negosiasi: 7 November 2024
• Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal lama dan recording date: 8 November 2024
• Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai: 11 November 2024.

Harga KDSI parkir di level Rp 1.840 per saham pada Senin (4/11). KDSI masuk ke papan pemantauan khusus (special monitoring) yang diperdagangkan dengan skema Full Call Auction (FCA).

Anggota DPR Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR dalam Rapat Komisi XII yang berlangsung di Gedung Nusantara 1, Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Jakarta.

Sebagai bagian dari kepemimpinan Komisi XII, Putri berkomitmen mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto," ujar Putri Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Sebagai pimpinan Komisi XII, Putri Zulkifli Hasan berjanjit mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, Komisi XII DPR memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi.

Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kemudian Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).