Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 tercatat mencapai 4,95% (year-on-year/YoY).

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal III/2024 mencapai Rp5.638,9 triliun. Adapun, PDB berdasarkan harga konstan mencapai Rp3.279,6 triliun.

Dia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi RI kuartal III/2024 tumbuh 4,95% dari pergerakan kuartal II/2023. Namun, pada kuartal II/2024 pertumbuhan ekonomi masih lebih tinggi, yakni 5,05% (YoY).

"Industri pengolahan menjadi sumber terbesar [pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024]," ujar Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/11/2024).

Menurut BPS, seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Sejumlah kontributor pertumbuhan di antaranya adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan.

Sebelumnya, konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg menghasilan nilai tengah (median) proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5%. Berdasarkan proyeksi itu, terdapat peluang pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024 lebih rendah dari kuartal sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu.

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang memperkirakan produk domestik bruto (PDB) akan tumbuh 5% (YoY) pada kuartal III/2024.

Sementara secara kuartalan hanya akan tumbuh 1,56% terhadap kuartal II/2024, jauh lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang sebesar 3,79% terhadap kuartal I/2024.

Lemahnya ekonomi Indonesia ini akibat tak ada momen pendorong seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) selayaknya kuartal pertama dan kedua tahun ini. Alhasil, konsumsi masyarakat berpotensi lebih rendah.

Di sisi lain, investasi yang tumbuh melambat pada kuartal III/2024 akan berdampak pada kontribusi pertumbuhan PDB.

"Pertumbuhan tertekan karena konsumsi dan PMTB. Tidak ada momen hari besar lagi, sementara ada musim tahun ajaran baru sekolah yang mana daya beli agak melambat," ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari tujuh duta besar negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Penyerahan surat kepercayaan ini sekaligus menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar di Indonesia.

Ketujuh duta besar negara sahabat itu yakni:

1. Marc Gerritsen, Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia beserta Spouse;
2. Roberto Sarmento de Oliveira Saores, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Timor-Leste untuk Republik Indonesia beserta Spouse;
3. Martin Makururu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Zimbabwe untuk Republik Indonesia beserta Spouse;
4. Oybek Eshonov Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Uzbekistan untuk Republik Indonesia;
5. Wang Lutong, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia;
6. Abdelouahab Osmane, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Rakyat Aljazair untuk Republik Indonesia;
7. Enkhtaivan Dashnyam, Duta Besar LBBP Designate Resident Mongolia untuk Republik Indonesia beserta Spouse.

Para duta besar tersebut menyoroti sektor sektor prioritas yang diharapkan dapat dikembangkan bersama untuk saling mendukung kemajuan masing-masing negara. Dok. Instagram/@sekretariat.kabinet


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jakarta -

Rencana pemerintah menerapkan aturan standarisasi kemasan atau kemasan polos tanpa rokok menuai polemik, termasuk buruh di industri tembakau. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) menilai aturan tersebut memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Aturan kemasan rokok polos tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum FPS RTMM SPSI Sudarto menilai industri rokok sangat rentan terhadap regulasi baru, baik berbentuk fiskal maupun non fiskal. Menurutnya, aturan tersebut dapat memicu industri tembakau tertekan. Apabila industri tersebut tertekan akan berdampak pada tenaga kerja di dalamnya, seperti penghasilan yang menurun hingga terjadi PHK.

"Kok itu terjadi? Sekali lagi kalau tadi disinggung oleh teman petani mayoritas anggota kami itu di SKT, sigaret kretek tangan yang juga sistem penghasilannya itu memang borongan. Jadi kalau pekerjaannya turun ya upahnya tuh kurang lebih gambarnya seperti itu," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Apabila hal tersebut terus terjadi, dia berpendapat dapat terjadi efisiensi tenaga kerja, dalam hal ini PHK. Mencegah hal tersebut, pihaknya sudah aktif dalam berbagai upaya berkomunikasi melalui surat dengan pemerintah, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, hingga rancangan peraturan turunan dikeluarkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

Akhirnya, dia bersama dengan anggota buruh lainnya melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kemenkes pada 10 Oktober lalu. Pada kesempatan tersebut, pihaknya berkesempatan bertemu dengan perwakilan Kemenkes. Hasilnya, Kemenkes berjanji untuk melibatkan buruh dalam membuat aturan turunan.

"Karena ini serius, kita juga sudah coba dengan cara-cara yang baik. Insyaallah ini mudah-mudahan kita diberi kesempatan benar untuk terlibat aktif di dalamnya diskusi," terangnya.

(kil/kil)

DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Jokowi, Basuki Hadmuljono menjadi kepala OIKN.

Persetujuan disampaikan setelah DPR menerima surat Presiden RI nomor R 56 tertanggal 23 Oktober 2024 terkait Penyampaian Calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan setelah menerima surat itu,  sesuai ketentuan Pasal 228 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, pihaknya langsung menggelar rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah.

"Hasilnya (rapat) telah menyetujui pembahasan calon kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan komisi 2 DPR dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada 4 November 2024," katanya dalam Rapat Paripurna DPR Selasa (5/11).

"Hasilnya DPR RI dapat memahami dan menerima usulan calon kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme berlaku," katanya.

Jabatan kepala OIKN hanya diisi oleh pelaksana tugas kepala sejak beberapa bulan lalu. Hal itu terjadi setelah Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya.

Setelah pengunduran diri tersebut, Jokowi menunjuk Basuki menjadi pelaksana tugas kepala OIKN.

Nah, setelah Jokowi lengser, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Basuki menjadi kepala OIKN definitif. Oleh karena itulah beberapa waktu lalu mengirimkan surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN ke Pimpinan DPR beberapa waktu lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan jika pembangunan 3 juta rumah akan berfokus pada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Dia mengatakan, hal tersebut termasuk Aparatur Sipil Negara atau ASN yang turut memiliki pendapatan di bawah rata-rata.

"Misalnya ada ASN yang berpenghasilan rendah, ada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpenghasilan rendah, ada polisi yang berpenghasilan rendah, kemudian ada guru, ada milenial, ada yang bergerak di jaringan usaha," ujar Maruarar Sirait ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 November 2024.

Dia mengatakan, pembangunan 3 juta rumah itu diwacanakan berasal dari banyaknya rumah yang tidak ditempati. Maruarar berujar, penentuan lokasi pembangunan rumah disebut-sebut akan berdekatan dengan tempat daerah perkantoran.

"Jadi kan konsep sederhananya itu harus menjadi rumah pertama. Kemudian artinya juga harus bisa berdekatan antara rumah dan tempat kerja. Itu mengurangi kermacetan dan inefisiensi," ucap dia.

Maruarar Sirait menginginkan program pembangunan 3 juta rumah itu dilakukan secara terbuka tanpa ada suatu hal yang ditutup-tutupi. Hal tersebut, kata dia, agar masyarakat bisa menilai dan mengetahui kementeriannya bekerja secara transparan.

"Karena kami (Kementerian PKP) mau yang terbuka, tidak eksklusif, jadi juga tampak dari situ ekosistem yang produktif," tutur Maruarar Sirait.

Sementara itu, dia berencana 3 juta rumah yang akan dibangun dapat membentuk ekosistem yang bermanfaat bagi masyarakat. Maruarar berujar, hal tersebut seperti masyarakat pada umumnya yang sama-sama mengelola keamanan hingga kebersihan.

"Sehingga kami berpikir, tentu mereka (penghuni 3 juta rumah) nanti mesti iuran keamanan, sama kebersihan, bayar listrik, sehingga nanti mereka juga berapa ratus orang keluarga yang ada di sana bisa berinteraksi secara positif," ujarnya.

Maruarar Sirait membayangkan jika program 3 juta rumah itu berjalan lancar justru dapat menggerakkan sektor ekonomi baru. Dia mengatakan, hal tersebut harus memiliki ekosistem yang sehat.

"Misalnya bisa, siapa tahu ada yang bisa bisnis bareng. Ya produktiflah, ekosistemnya itu kan harus sehat. Saya pikir itu yang kita mau capai," tutur Maruarar Sirait.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan jika pembangunan 3 juta rumah akan berfokus pada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Dia mengatakan, hal tersebut termasuk Aparatur Sipil Negara atau ASN yang turut memiliki pendapatan di bawah rata-rata.

"Misalnya ada ASN yang berpenghasilan rendah, ada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpenghasilan rendah, ada polisi yang berpenghasilan rendah, kemudian ada guru, ada milenial, ada yang bergerak di jaringan usaha," ujar Maruarar Sirait ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 November 2024.

Dia mengatakan, pembangunan 3 juta rumah itu diwacanakan berasal dari banyaknya rumah yang tidak ditempati. Maruarar berujar, penentuan lokasi pembangunan rumah disebut-sebut akan berdekatan dengan tempat daerah perkantoran.

"Jadi kan konsep sederhananya itu harus menjadi rumah pertama. Kemudian artinya juga harus bisa berdekatan antara rumah dan tempat kerja. Itu mengurangi kermacetan dan inefisiensi," ucap dia.

Maruarar Sirait menginginkan program pembangunan 3 juta rumah itu dilakukan secara terbuka tanpa ada suatu hal yang ditutup-tutupi. Hal tersebut, kata dia, agar masyarakat bisa menilai dan mengetahui kementeriannya bekerja secara transparan.

"Karena kami (Kementerian PKP) mau yang terbuka, tidak eksklusif, jadi juga tampak dari situ ekosistem yang produktif," tutur Maruarar Sirait.

Sementara itu, dia berencana 3 juta rumah yang akan dibangun dapat membentuk ekosistem yang bermanfaat bagi masyarakat. Maruarar berujar, hal tersebut seperti masyarakat pada umumnya yang sama-sama mengelola keamanan hingga kebersihan.

"Sehingga kami berpikir, tentu mereka (penghuni 3 juta rumah) nanti mesti iuran keamanan, sama kebersihan, bayar listrik, sehingga nanti mereka juga berapa ratus orang keluarga yang ada di sana bisa berinteraksi secara positif," ujarnya.

Maruarar Sirait membayangkan jika program 3 juta rumah itu berjalan lancar justru dapat menggerakkan sektor ekonomi baru. Dia mengatakan, hal tersebut harus memiliki ekosistem yang sehat.

"Misalnya bisa, siapa tahu ada yang bisa bisnis bareng. Ya produktiflah, ekosistemnya itu kan harus sehat. Saya pikir itu yang kita mau capai," tutur Maruarar Sirait.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, pada Pilkada Jakarta 2024.

Din mengimbau warga Jakarta untuk tidak terpengaruh isu mengenai pernyataan Suswono terkait "kartu janda". Ia meminta masyarakat tetap fokus pada program-program yang ditawarkan pasangan tersebut.

“Pak Suswono telah mengaku bersalah, meminta maaf, dan mencabut pernyataan yang dipermasalahkan itu,” kata Din dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Setelah permintaan maaf tersebut, Din berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu itu untuk kepentingan politik.

“Dalam ajaran Islam, jika ada yang meminta maaf, seyogianya dimaafkan, tidak malah digoreng ke mana-mana,” ujar Din.

Ia juga menekankan pentingnya masyarakat fokus pada hal-hal substansial agar program-program pasangan Ridwan Kamil-Suswono, seperti peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Jakarta, dapat terlaksana.

“Jika sudah meminta maaf, maka perlu dimaafkan. Mari kita tidak terjebak dalam isu-isu artifisial yang mungkin merupakan gorengan dan permainan politik,” lanjut Din.

Selain itu, Din mengapresiasi Suswono yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI serta Menteri Pertanian RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut dia, Suswono memiliki pemikiran berkualitas, terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan.

“Pemikiran-pemikiran Suswono dinilai berkualitas dan bernas, terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan,” ucapnya.

Din juga menyebut bahwa pencalonan Suswono dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat memberikan harapan baru bagi keterwakilan umat beragama dan kerja sama lintas elemen masyarakat.

“Pak Suswono bisa menjadi harapan baru yang menitikberatkan pentingnya mewujudkan kesejahteraan umat dan kerja sama antar-elemen masyarakat,” kata Din.

Sebelumnya, Suswono menyatakan komitmen untuk menambah kartu yatim sebagai bagian dari program Kartu Jakarta Maju (KAMU) yang diusung bersama Ridwan Kamil.

Namun, dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar pada Sabtu (26/10/2024), ia sempat berkelakar tentang "kartu janda" yang kemudian menimbulkan kontroversi.

“Saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apapun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya,” ujar Suswono dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Suswono menegaskan, meski kelakar itu dimaksudkan untuk menekankan pentingnya perhatian pada anak yatim dan janda, ia menyadari bahwa penyampaiannya kurang tepat.

KOMPAS.com - Apple pekan ini menyetop proses verifikasi (signing) untuk sistem operasi (OS) iPhoneiOS 18.0.1. Signing iOS biasanya dilakukan untuk memverifikasi bahwa versi iOS yang telah di-sign boleh dipasang di iPhone pengguna.

Nah, penghentian proses signing ini membuat pengguna iPhone dengan versi iOS teranyar, seperti iOS 18.1, tak bisa kembali atau memasang versi iOS yang lebih rendah (downgrade), seperti iOS 18.0.1 yang proses signing-nya disetop tadi.

Menurut Apple, penyetopan proses signing di iOS 18.0.1 ini dilakukan untuk membuat pengguna memasang atau meng-install iOS versi terbaru, seperti iOS 18.1 yang dirilis pada 28 Oktober lalu.

iOS versi ini menghadirkan fitur dan sistem keamanan baru yang bisa membuat pengguna tetap aman ketika mengakses internet. Selain itu, iOS 18.1 juga hadir dengan fitur kecerdasan buatan (AI) termutakhir Apple, yaitu Apple Intelligence.

Beberapa fitur Apple Intelligence yang dimaksud mencakup Writing Tools untuk membantu pengguna menulis sebuah e-mail menggunakan AI, Smart Replies untuk membalas pesan, Image Playground untuk membuat gambar menggunakan Generative AI, dan masih banyak lagi.

Terkait iOS 18.0.1, proses penyetopan signing iOS versi tersebut bisa dibilang cukup cepat dilakukan oleh Apple. Biasanya, penyetopan signing diterapkan Apple sekitar dua minggu setelah iOS versi terbaru dirilis, namun ini dilakukan sekitar satu minggu setelah iOS 18.1 dirilis.

Adapun perilisan iOS 18.0.1 sendiri (4 Oktober 2024) juga dilakukan dengan cepat, di mana iOS versi tersebut diluncurkan sekitar dua minggu Apple merilis iOS 18 (16 September 2024), sebagaimana dirangkum KompasTekno dari MacRumors, Selasa (5/11/2024).

Kala itu, iOS 18.0.1 dirilis untuk memperbaiki sensitivitas layar iPhone 16 dan iPhone 16 Pro, fitur Macro dan Ultra Wide yang bermasalah ketika merekam video 4K HDR, isu atau masalah di aplikasi Messages yang berkaitan dengan Watch Face, serta anomali di sistem alokasi memori iPhone.

DEPOK, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyegel tempat penampungan sementara (TPS) sampah liar di Limo, Kota Depok, yang telah beraktivitas 10 tahun.

Penyegelan dilakukan di lokasi pada Senin (4/11/2024) bersama Dirjen Penegakan Hukum (Dirgakkum) LH Rasio Ridho Sani.

“Tentu ini tidak hanya respons, kami bersama tim Gakkum, saya sudah menginstruksikan untuk penanganan secara serius terhadap TPS di Cinere ini,” ungkap Hanif kepada wartawan, Senin.

Menurut dia, aktivitas TPS Limo meresahkan warga yang terdampak polusi udara di sekitar lokasi. Akibatnya, beberapa dari mereka mengalami gangguan kesehatan.

"Terkait hal ini jadi penyebab dua hal penting di Jakarta, yaitu udara yang tak sehat gara-gara ini, ada yang disebut particular matters besarnya hanya kurang 2,5 milimikron atau 30 persen dari rambut kita," ungkap Hanif.

Polusi itu menimbulkan penyakit jantung atau infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) hingga kematian bayi di usia dini.

"Jadi dari sebab udara tidak bersih saja kita mapping terkait penyebabnya, ini yang akan kita tangani secara bertahap. Hampir 31 persen disebabkan oleh kendaraan bermotor," tutur Hanif.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok Abdul Rahman menjelaskan, penyegelan ini juga sebagai tindak lanjut setelah Satpol PP melayangkan tiga kali surat peringatan.

“Kegiatan pembuangan sampah liar ini yang jelas dampaknya adalah kualitas lingkungan di sekitar jadi menurun, ada bau juga, karena sampah yang kita perkirakan itu hampir 231.000 meter kubik,” ucap Abra kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

Ke depannya, Pemkot bersama Pemerintah Pusat akan memulihkan lahan yang dijadikan tempat membakar dan mengelola sampah secara sembarangan.

Sebelumnya diberitakan, TPS liar di Limo ditutup oleh warga dengan memasang portal jalan pada Sabtu (24/8/2024).

Aksi ini dilakukan karena beberapa warga mengalami ISPA akibat TPS liar ini.

Setelah pemasangan portal itu, warga bersama stakeholder terkait termasuk DLHK Depok menggelar mediasi.

Hasil mediasi itu adalah DLHK akan berkomitman menutup total TPS liar yang telah beroperasi belasan tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Motor listrikRoyal Enfield akan memakai merek baru untuk motor listrik, namanya Flying Fea. Model pertama yang rilis adalah Flying Fea C6, motor listrik bergaya klasik dengan rangka aluminium.

Dikutip dari Autocar India, tampilan dari Flying Fea masih kental ala motor klaseik seperti Royal Enfield. Siluetnya seperti bobber unik, memakai model suspensi depan girder, jarang ditemukan di motor modern.

Rangkanya juga premium, pakai aluminium tempa yang tidak umum dipakai di motor listrik. Sentuhan premium lain ada di klaster instrumen yang layar sentuh serta tombol di sisi kanan dan kiri setang model baru.

Soal perlampuan, semuanya sudah LED. Tapi biar beda, lampu yang digunakan di C6 tidak sama dengan semua lini produk Royal Enfield.

Belum ada detail mengenai spesifikasinya seperti apa. Cuma bisa dilihat dari dimensi, seharusnya cocok buat di jalanan perkotaan dan memakai ban yang ramping, biar jarak tempuh bisa lebih jauh.

Selain memperkenalkan C6, Flying Fea juga akan memperkenalkan model lain yang disebut S6 yang bergaya Scrambler. Suspensinya punya travel lebih panjang, pelek jari-jari dengan ban dual purpose dan jok yang rata ala scrambler.

Buat yang berminat, Royal Enfield bilang baru menjual motornya di musim semi 2026. Belum ditentukan akan dijual bareng dengan produk Royal Enfield atau punya diler sendiri dengan nama Flying Fea.

Bisnis.com, MUARA ENIM - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) memberikan bantuan iuran untuk perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 500 pekerja rentan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Pekerja rentan adalah pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal dengan kondisi kerja jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim.

Penyerahan kartu peserta yang mendapat bantuan iuran dilaksanakan di Balai Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan pada Kamis (31/10/2024). Sebanyak 357 pekerja rentan berasal dari Kecamatan Lawang Kidul dan 143 pekerja rentan dari Kecamatan Muara Enim.

H. Henky Putrawan, Pj Bupati Muara Enim, menyambut baik inisiatif PTBA yang telah memberikan dukungan sosial-ekonomi kepada masyarakat rentan di Kabupaten Muara Enim.

Perbesar

"Saya berterima kasih kepada Bukit Asam dan berharap lebih banyak perusahaan yang terlibat, baik BUMN maupun swasta, turut mendukung perlindungan sosial bagi pekerja rentan di wilayah kita," ujarnya.

Henky berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan keterlibatan lebih banyak perusahaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Muara Enim, sehingga masyarakat dapat bekerja dengan rasa aman.

Hartono, VP Sustainability PT Bukit Asam Tbk (PTBA), menyampaikan bahwa program ini telah dirancang sejak Mei 2024 melalui komunikasi intensif dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintahan setempat untuk menentukan penerima manfaat di wilayah tersebut.

"Kami berharap program ini dapat memberikan ketenangan dan perlindungan yang memadai bagi para pekerja rentan, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang," ujar Hartono.

Sonny Alonsye, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim, mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan PTBA, serta dukungan dari Pemkab Muara Enim dalam pelaksanaan program ini.

Perbesar

"Semoga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para pekerja dan menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam meningkatkan jaminan sosial bagi para pekerja," ucap Sonny Alonsye.

Program ini merupakan kolaborasi antara PTBA, Kejaksaan Negeri Muara Enim, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sejalan dengan Surat Edaran Bupati Muara Enim tentang pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk mendukung pekerja rentan di Kabupaten Muara Enim.

Turut hadir dalam acara ini, antara lain Deddy Arianto, Ketua DPRD Muara Enim; Kompol Roy Arpian Tambunan, Wakil Kepala Polres Muara Enim; perwakilan Kodim 404 Muara Enim, serta sejumlah kepala dinas terkait, camat, dan kepala desa.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono bakal dilantik hari ini sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Melansir laman YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan Basuki bakal dilakukan pada pukul 11.00 WIB.

Adapun, Basuki bakal dilantik bersama dengan pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Sisa Masa Jabatan 2022 – 2027, pelantikan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi nasional, serta Keanggotaan komisi Kepolisian asional Masa Jabatan Tahun 2024 – 2028.

Sebelumnya, Basuki memang sempat menjelaskan bahwa dirinya bakal menjadi pejabat definitif Kepala Badan Otorita IKN (OIKN), menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

"Saya masih di OIKN, tapi sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang [surat keterangan bakal menjadi pejabat definitif] diurus oleh Bapak-Bapak Setneg," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Namun demikian, Basuki belum dapat memastikan kapan surat keputusan (SK) penetapan dirinya sebagai Kepala OIKN definitif bakal keluar. Yang jelas dia menegaskan bahwa hal itu bakal dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya.

Di sisi lain, Basuki menyebut bahwa Presiden Prabowo memang berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di IKN. Adapun, fokus pembangunan selanjutnya yakni pembangunan gedung-gedung parlemen dan lembaga yudikatif.

"Jadi dalam berapa tahun, dua tahun nanti bangunan Yudikatif dan Legislatif harus dibangun, seperti gedung DPR hingga gedung MPR," tegasnya.