ekBis#1

Eks Bupati Langkat Divonis Bebas, Mahfud MD: Sangat Tragis Pengadilan Kayak Gini

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, vonis bebas dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin merupakan hal tragis.

Mahfud berpandangan, vonis bebas yang dijatuhkan hakim dalam kasus kerangkeng manusia itu tidak masuk akal dari segi keadilan dalam proses penegakan hukum.

“Sangat tragis menurut saya pengadilan kayak gini. Kita tidak boleh ikut campur pengadilan, hakim itu bebas, merdeka, independen, oke gitu. Tapi publik common sense dan rasa keadilan,” kata Mahfud dalam program Rosi Kompas TV, Kamis (11/7/2024) malam.

Mahfud pun mempertanyakan peran pemerintah dalam mengawal kasus tersebut.

Menurut dia, vonis bebas yang dijatuhkan terhadap Terbit tak mungkin terjadi jika pemerintah dan aparat penegak hukum bekerja maksimal mengawal kasus itu.

“Masak bisa terjadi begitu? Fungsi-fungsi pemerintahan ini di mana yang bisa mengkoordinasikan ini? Kemudian fungsi penegakan hukumnya di mana? Polisinya di mana? dan jaksanya bagaimana,” ujar Mahfud.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini mengakui, pemerintah memang tidak boleh mengintervensi lembaga yudikatif.

Namun, ia menekankan bahwa pemerintah harusnya mengawal kasus kerangkeng manusia agar putusan yagn dijatuhkan memberi rasa keadilan.

Mahfud mengakui jika semua pihak tidak bisa ikut campur dalam proses peradilan, dan harus menghargai independensi hakim dalam memutus sebuah perkara.

“Hakim memang urusan yudikatif, tapi kalau eksekutifnya maksimal saya kira hakim tidak akan membuat tragedi seperti ini. Kalau eksekutifnya kuat untuk mengawal ini, saya kira tidak sejelek inilah. Ini sangat-sangat menyedihkan,” kata dia.

Sebelumnya, eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, divonis bebas dalam kasus kerangkeng manusia oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara, Senin (8/7/2024).

Majelis hakim menilai, Terbit tidak terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus rehabilitasi narkoba tahun 2010 hingga 2022 yang didakwakan jaksa.

Ketua Majelis Hakim, Andriyansyah menyebutkan, semua tuntutan jaksa yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO tidak terbukti.

“Mengadili terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin, S.E alias Terbit alias Cana tidak terbukti secara sah seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam," ujar Andriansyah dalam sidang.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau Asaki mendorong pemerintah menerapkan aturan kewajiban pasar domestik atau DMO produksi gas pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Energi Nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan agar 60% produksi gas di dalam negeri wajib dipasarkan di dalam negeri dengan harga US$ 6 per MMBTU.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, kebijakan DMO gas akan membuat utilisasi industri keramik nasional dapat pulih ke rentang 75% sampai 80% pada tahun ini. Angka tersebut diproyeksi meningkat dengan kebijakan DMO menjadi 90% pada tahun depan.

"Dengan catatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk sektor manufaktur diimplementasikan dengan benar tanpa kebijakan alokasi gas untuk industri tertentu dari PT Perusahaan Gas Negara," kata Edy kepada Katadata.co.id, Jumat (12/7).

Edy menegaskan, proyeksi peningkatan utilisasi industri keramik hanya dapat terjadi jika HGBT untuk industri US$ 6 per MMBTU. Edy menyatakan harga gas yang diterima mayoritas industri keramik saat ini rata-rata US$ 6,5 per MMBTU.

Peningkatan harga gas diperburuk dengan implementasi Alokasi Gas untuk Industri Tertentu atau AGIT oleh PGN. Industri keramik di Pulau Jawa bagian timur terkena kebijakan AGIT sejak 2021, sedangkan industri keramik di Jawa Barat sejak tahun lalu.

Edy menilai, kebijakan DMO memberikan industri keramik yang baru berdiri mendapatkan gas dengan HGBT. Dengan demikian, industri keramik nasional dapat lebih agresif menyasar pasar global, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Peningkatan daya saing akibat kebijakan DMO dinilai dapat meningkatkan konsumsi keramik di dalam negeri. Namun Edy mengingatkan bahwa kebijakan DMO harus dibarengi dengan implementasi Bea Masuk Anti Dumping terhadap keramik impor, khususnya dari Cina.

Ia mencatat konsumsi keramik per kapita nasional saat ini di bawah rata-rata global ata hanya 2,3 meter persegi. Adapun konsumsi keramik per kapita global mencapai 2,5 meter persegi. "Konsumsi keramik per kapita negara-negara seperti Malaysia dan Thailand sudah sebesar 3 meter persegi, bahkan Vietnam sudah 5 meter persegi," katanya.

Edy sebelumnya mengatakan, keramik dari Cina terbukti melakukan praktik dumping di pasar domestik. Dengan kata lain, harga keramik dari Negeri Panda terbukti jauh lebih rendah dengan tujuan melemahkan industri keramik nasional dan menguasai pasar keramik di Indonesia.

Bukti itu tercantum dalam surat hasil penyelidikan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) beberapa waktu lalu. Dalam surat yang diterima Asaki tertulis, produk keramik Cina melakukan dumping antara 100,12% sampai 199,88% dari harga normal.

Harga keramik impor dari Tiongkok lebih murah hingga dua kali lipat dari harga sebenarnya. Praktik curang ini telah menggerus industri keramik nasional hingga menyebabkan penurunan kapasitas produksi dan laba.

Asaki mendata utilisasi industri keramik pada paruh pertama tahun ini hanya 63%. Angka tersebut lebih rendah dari capaian Januari hingga Juni 2023 sebesar 69%.

"Kami tidak anti dan tidak melarang impor keramik dari Cina tapi kami melawan praktik unfair trade, yakni tindakan dumping yang disertai predatory pricing," kata Edy.

Hindari Hoaks, Masyarakat Diminat Periksa Kebenaran Informasi Sebelum Menyebarkan

Jakarta: Kemitraan yang dibangun antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Portal Berita InfoPublik.id, diharapkan terus diperkuat. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tepat dan menjadi wahana mempromosikan potensi-potensi di daerah.

Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buleleng, Gede Sugiartha Widiada yang mewakili penjabat (pj) Bupati Buleleng dalam kegiatan Jadi Pintar Bareng Kominfo Newsroom (Jarkom) bertajuk Meracik Berita ala InfoPublik, di Kabupaten Buleleng, Bali, Kamis, 11 Juli 2024.

“Kita harus mengambil peran. Tata kelola komunikasi publik di Buleleng dan Indonesia secara luas harus semakin mencerdaskan masyarakat dengan berita-berita positif yang membangun dan mencerdaskan. Kehadiran InfoPublik.id secara luas membantu kami bukan hanya sebagai wadah tapi sekaligus pembimbing kami untuk terus menjadi lebih baik,” kata Gede dilansir pada Jumat, 12 Juli 2024.
Gede menekankan pentingnya peran media, khususnya InfoPublik, dalam menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan membangun. "Kami berharap kemitraan ini dapat terus diperkuat agar tata kelola komunikasi publik semakin baik dan masyarakat makin tercerdaskan dengan berita-berita positif yang membangun bangsa," ujar dia.

Menurut dia, kehadiran InfoPublik memudahkan masyarakat di Kabupaten Buleleng untuk mengakses informasi sekaligus terlibat menyebarkanluaskannya. Ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

"Kami percaya bahwa dengan informasi yang tepat dan bermanfaat, masyarakat akan lebih cerdas dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah," ujar dia.

Dia juga mengajak masyarakat agar mengecek kebenaran informasi yang didapatnya sebelum menyebarkan ke khalayak banyak. Masyarakat bisa memanfaatkan InfoPublik.id sebagai sumber informasi utama agar terhindar dari berita hoaks dan informasi menyesatkan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan positif," ujar Gede.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nursodik Gunarjo mengungkapkan Kominfo terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola informasi dalam jaringan InfoPublik.

“Pemilihan Buleleng sebagai lokasi Jarkom pun karena kabupaten ini jadi salah satu jaringan dan mitra InfoPublik yang aktif dan berprestasi dalam tata kelola komunikasi dan informasi khususnya melalui jaringan Kominfo Newsroom,” kata dia.

Ada tiga tujuan utama dari seri-seri Jarkom yang digelar, yakni mendapatkan keterampilan (skilling), melatih kembali sebuah keterampilan (reskilling), dan meningkatkan sebuah keterampilan (upskilling). "Ketiga hal tersebut harus dimiliki oleh seorang jurnalis atau atau untuk mitra InfoPublik kami sebut sebagai pejuang informasi,” kata dia.

Skilling adalah membentuk dari yang semula tidak bisa menjadi bisa. Reskilling adalah mengingat kembali dari yang lupa menjadi bisa dan menyesuaikan perkembangan zaman. Sementara upskilling adalah sudah tahu dan bisa namun ada ilmu baru yang didapatkan.

Diharapkan, melalui Jarkom seri Buleleng bermanfaat bagi para petugas pengelola Media Center Daerah sekaligus meningkatkan kemampuan menghasilkan berita positif dalam jaringan InfoPublik.

(AZF)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nabi Ibrahim AS merupakan leluhur bangsa semit, yang di dalamnya termasuk anak keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Yang pertama itu menurunkan bangsa Arab, sedangkan yang lain menghasilkan Bani Israil atau bangsa Yahudi.

Sejak puluhan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab hidup dalam kondisi geopolitik yang "terjepit." Jazirah Arab diapit dua adidaya, yakni Romawi yang berkiblat pada Nasrani dan Persia yang Majusi.

Dalam kondisi demikian, jejak-jejak ajaran tauhid Nabi Ibrahim kurang menonjol di Hijaz. Elite yang memegang kendali seutuhnya atas Kota Makkah justru condong pada paganisme.

Alhasil, Ka'bah atau Baitullah justru menjadi tempat banyak berhala. Syariat haji melenceng dari ketentuan yang digariskan sejak Nabi Ibrahim AS.

Sebagai contoh, pada masa jahiliyah itu, orang-orang musyrik melakukan tawaf dengan bersorak-sorai dan bahkan dalam keadaan telanjang.

Meskipun risalah Alquran belum tiba (bahkan Nabi Muhammad SAW belum lahir), banyak sosok yang setia pada ajaran tauhid Nabi Ibrahim AS.

Di antara mereka adalah Qus bin Saidah al-Iyadi, As'ad Abu Karib al-Himyari, Ubaid bin al- Abrash al-Asadi, dan Kaab bin Luay bin Ghalib al-Quraisy--salah seorang kakek Rasulullah SAW. Mereka dan para pengikutnya menjalankan syariat Nabi Ibrahim AS.

Misalnya adalah berhaji dengan semestinya ke Baitullah, mandi ketika junub, berkhitan, dan berkurban hanya untuk Allah SWT. Mereka tidak mau memakan daging kurban yang diperuntukkan berhala.

Mereka juga gemar bersunyi diri (iktikaf) biasanya di gua-gua untuk menemukan kedamaian; menganggap haram memakan darah, daging babi, dan bangkai; serta melarang menguburkan anak perempuan (atau siapa pun) hidup-hidup.

Banyak di antara para pengikut tauhid millah Ibrahim yang bisa membaca dan menulis. Bahkan, ada pula yang pakar kitabullah (ahlul kitab), walaupun tidak sampai memeluk Yahudi atau Nasrani, karena dinilainya kurang mampu melegakan dahaga batin mereka yang meyakini tauhid murni.

Kelak, Alquran sendiri menegaskan bahwa Nabi Ibrahim AS bukanlah dari golongan Yahudi maupun Nasrani. Lihat, misalnya, surah Ali Imran ayat ke-65 hingga 68.

Allah SWT melalui firman-Nya itu menyangkal klaim-klaim tak mendasar dari pemuka Yahudi dan Nasrani yang ingin agar sang Khalilullah itu diakui sebagai bagian dari kubu masing-masing.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat tersebut seakan-akan Allah SWT menyindir dua kaum tersebut: "Bagaimana mungkin Ibrahim memeluk agama kalian, sedangkan syariat yang diberlakukan kepada kalian terpaut jangka waktu yang sangat panjang setelah Ibrahim?"

Maka dari itu, jelaslah bahwa Nabi Ibrahim AS berada di jalan yang lurus, yakni tauhid dengan semurnimurninya keyakinan bahwa hanya Allah yang pantas disembah, tidak ada sekutu bagi-Nya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Para pemegang saham sukarela PT Bima Multi Finance memutuskan untuk menutup perusahaan melalui konversi utang. Dalam laporan perusahaan tahun 2022, terdapat tiga grup utama yang menjadi pemegang saham Bima Finance setelah homologasi utang pada tahun 2017.

Ketiga pemegang saham utama tersebut adalah Sinarmas Group (40,07%), Victoria Group (39,97%), dan Sampoerna Group (16,29%). Dengan kata lain, tiga konglomerasi ini memiliki 96,33% saham Bima Finance setelah konversi utang berdasarkan putusan PKPU 2017.

Secara lebih terperinci, pemegang saham Bima Finance dari Grup Sinarmas adalah PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (23,10%), PT Asuransi Sinar Mas (15,96%), dan PT Asuransi Simas Insurtech (1,01%).

Selanjutnya, Grup Victoria terdiri dari PT Bank Victoria International Tbk. (34,91%), PT Victoria Insurance Tbk. (2,63%), PT Victoria Sekuritas Indonesia (2,03%), dan PT Victoria Alife Indonesia (0,40%). Sedangkan Grup Sampoerna terdiri dari PT Buana Anggana Mandura (15,89%) dan PT Bank Sahabat Sampoerna (0,41%).

Sisa saham Bima Finance setelah konversi dimiliki oleh PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. (1,01%), Erly Syahada (1%), Sukran Abdul Gani (1%), dan PT MNC Asuransi Indonesia (0,65%).

Felix, Direktur Sinar Mas Multiartha (SMMA), menjelaskan bahwa langkah penutupan perusahaan leasing ini disebabkan oleh sejumlah kreditur yang belum dapat memberikan keringanan pembayaran utang. Pada saat yang sama, Bima Finance diminta untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimal Rp100 miliar.

"Para pemegang saham sukarela atau pemegang saham yang melakukan konversi utang menjadi modal dalam rangka penyelamatan sepakat untuk tidak menambah modal kepada Bima. Jadi solusi terbaik menurut para pemegang saham sukarela adalah melakukan pembubaran Bima," kata Felix kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Dia menyatakan bahwa pembubaran Bima Finance telah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengumuman yang dirilis perusahaan, keputusan pembubaran disampaikan dalam RUPS luar biasa pada 28 Juni 2024. Pemegang saham kemudian meminta kreditur mengajukan tagihan maupun penyelesaian hak dan kewajiban dalam 60 hari ke depan. Pemegang saham menunjuk Soni Sanjaya dan Eko Sulistiyanto EB sebagai likuidator perseroan.

Tidak dilampirkan kondisi terbaru di website perusahaan, namun mengacu laman Bima Finance per akhir 2022, perusahaan leasing ini memiliki ekuitas -Rp149,29 miliar. Entitas ini membukukan laba Rp21,3 miliar pada akhir 2022.

Dari sisi aset, tercatat mencapai Rp246,82 miliar dan liabilitas Rp396,11 miliar.

Sejarah Bima Finance Sebelum Tutup

Bima Finance sendiri dalam direktori OJK tercatat empat kali berganti nama. Perusahaan ini mula-mula didirikan dengan nama PT Lautan Berlian Pacific Finance (1990 – 1995), kemudian berganti nama menjadi PT Lautan Berlian Multifinance (1995 – 2006), PT Prima Finance Indonesia (2006), dan PT Bima Multi Finance (2006 – 2024).

Dalam perubahan nama terakhir, pemegang saham perusahaan adalah PT Cipta Citra Irama (99%) dan Eddy Edgar Hartono (1%). Laporan tahunan 2014 mencatat manajemen kunci PT Cipta Citra Irama adalah Erly Syahada.

Erly sendiri adalah sosok yang malang melintang di industri keuangan. Nama Erly sebelumnya tercatat di PT Bank Dharmala sebelum ditutup pada 13 Maret 1999. Saat itu, Dewan Komisaris terdiri dari Suyanto Gondokusumo, Tjan Soen Eng, Hartawan Sunosubroto, dan Slamet Santoso Gondokusumo. Sementara direksinya terdiri dari Suhanda Wiraatmaja, Jenny Wirdjadinata, Harjono Darto To, Erly Syahada, dan Kinardi Rusli.

Kembali ke Bima Finance, perusahaan mengalami pertumbuhan pesat dengan 10 karyawan pada tahun 2006 saat pendirian menjadi 3.374 pada tahun 2014. Namun jumlah itu terus menurun menjadi 3.212 pada tahun 2016 dan menjadi 2.439 pada tahun 2017 saat perusahaan gagal membayar utang Obligasi Berkelanjutan I tahap II/2016 seri B dan C yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2017.

Pemegang saham pengendali mengambil jalan dengan mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 Mei 2017. Pengajuan perlindungan hukum karena tidak mampu membayar utang itu disetujui oleh pengadilan dan disahkan pada 4 Agustus 2017.

Ringkasannya, utang tranche A atau Pinjaman Jangka Panjang (PJP) sebesar Rp640.944.697.537 dibayarkan melalui cicilan per bulan dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal efektif dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Tranche B sebesar Rp178.099.357.781 akan dikonversi menjadi utang dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal efektif (bullet payment) dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun.

Selanjutnya, tranche C sebesar Rp201.900.642.219 akan dikonversi menjadi MTN Konversi dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun. MTN Konversi dapat dikonversi menjadi 403.801 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp500.000/lembar, yang dilaksanakan efektif setelah tahun ke-5 (lima) setelah konversi ini diterbitkan.

MTN Konversi dijamin dengan gadai saham atas seluruh saham perusahaan yang dimiliki oleh PT Citra Cipta Internasional dan Eddy Edgar Hartono sebesar 220.000.000 lembar saham.

Tranche D atau utang Supplier sebesar Rp1.843.108.749 dibayarkan sesuai dengan jadwal dalam 1 tahun terhitung sejak tanggal efektif. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor Karyawan kepada BCA Finance dan Bank Jasa Jakarta sebesar Rp5.432.859.477 akan dibayarkan sesuai dengan jadwal terhitung sejak tanggal efektif.

Berikut adalah kreditur dan pemasok yang terikat dengan Proposal Perdamaian yang telah disahkan pada tanggal 26 Juli 2017:

Kreditur Saparatis:

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp221.183.618.056
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp122.972.222.200
PT Bank Victoria International, Tbk sebesar Rp109.585.582.799
PT Buana Anggana Mandura sebesar Rp80.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk sebesar Rp66.692.578.206
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp44.990.663.728
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk sebesar Rp40.964.789.578
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp33.842.246.668
PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp28.723.078.406
PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp22.630.821.760
PT Bank INA Perdana, Tbk sebesar Rp21.094.725.377
PT Bank Harda Internasional, Tbk sebesar Rp20.341.125.574
PT Bank Resona Perdania sebesar Rp20.049.124.963
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp19.853.201.528
PT Maybank Indonesia, Tbk sebesar Rp16.234.315.700
PT State Bank of India Indonesia sebesar Rp14.389.533.103
PT Bank Jago, Tbk (PT Bank Artos Indonesia, Tbk) sebesar Rp10.911.550.143
PT Bank Mega, Tbk sebesar Rp3.802.416.401
PT Bank Central Asia Finance sebesar Rp2.954.023.700
PT Bank Ganesha, Tbk sebesar Rp2.068.621.320
PT Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp2.055.800.304
PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1.286.530.059
PT Bank Negara Indonesia Syariah sebesar Rp1.064.787.022
PT Bank Central Asia Syariah sebesar Rp612.776.448
PT IBK Indonesia, Tbk (PT Bank Agris, Tbk) sebesar Rp363.359.027

Jumlah sebesar Rp908.667.492.070

Kreditor Konkuren

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp115.231.229.167
PT Bank Jasa Jakarta sebesar Rp2.478.835.777
PT Asuransi Kresna Mitra, Tbk sebesar Rp497.443.404
PT Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp333.069.355
CV Kharisma Utama sebesar Rp301.831.000
PT Trust Investama sebesar Rp294.602.000
PT Graha Bakti Tehnologi sebesar Rp288.970.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebesar Rp75.000.000
PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia sebesar Rp29.584.691
PT Cahaya Multitran Abadi sebesar Rp22.608.300
Jumlah sebesar Rp119.553.173.694