Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN PT ASABRI tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3,61 triliun. PMN ini akan digunakan untuk perbaikan permodalan perusahaan BUMN tersebut.

Pemberian PMN kepada ASABRI ini menjadi perhatian dari Fraksi PDIP karena kasus korupsi. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah mitigasi agar BUMN yang mendapat PMN tidak terjerat kasus serupa.

Erick mencontohkan, ketika Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan hingga Kejaksaan saat membongkar kasus Jiwasraya.

"Sama juga ASABRI, ketika saya laporkan ke Pak Presiden dan ketika itu saya diberikan waktu ketemu Pak Prabowo sebagai Menhan, Pak Prabowo langsung panggil Pak Jaksa Agung bersama saya untuk melakukan pergantian direksi dan proses hukum dijalankan," kata Erick saat ditemui di Kompleks DPR RI usai Raker dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7) malam.

Sebagai solusi agar kasus korupsi dana pensiun tak diselewengkan, Erick membuka opsi agar pengelolaan dana pensiun berada di bawah Kementerian Keuangan.

Erick mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Dalam forum Raker, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulito memberi catatan kritis terhadap usulan PMN yang diberikan kepada ASABRI. Dia tak mau dana PMN ini pada ujungnya dikorupsi lagi.

"Bahwa PMN ini hanya digunakan untuk pembayaran kewajiban manfaat bagi peserta, dan yang paling penting PT ASABRI wajib menyampaikan laporan investasi berikut hasilnya terhadap penggunaan dana PMN berkala kepada Komisi VI DPR RI untuk mendapat jaminan bahwa PMN ini digunakan sebaik-baiknya dan tidak untuk dikorupsi," kata Adit.

Pada pertengahan 2023 Kementerian Keuangan mengkaji pembuatan lembaga baru untuk mengurus dana pensiun pada PNS. Hal ini dilakukan untuk menggantikan penyaluran dana pensiun melalui BUMN PT Taspen dan PT ASABRI.

Kemenkeu sudah mengidentifikasi tiga area besar terkait reformasi dana pensiun. Pertama, mengenai program dana pensiun yang menyangkut desain manfaat, hingga desain iuran.

"Kedua, kita juga akan bergerak di area kelembagaan. Dalam hal ini nanti siapa pengelolaannya apakah kita akan terus mempertahankan PT Taspen dan PT Asabri, atau kita memiliki kelembagaan yang baru," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (12/6/2023).

"Mungkin nanti lembaga baru kita nilai lebih efektif untuk menjadi pengelola dari program-program ini atau kita mengembalikan pada beberapa fungsi di kementerian/lembaga, terutama Kemenkeu," tambahnya.

Ketiga, pemerintah akan menerapkan best practices dalam beberapa bidang, seperti aktuaria, akuntansi, dan juga investasi, guna memperbaiki tata kelola.

Kelompok terbang (kloter) 62 asal Kabupaten Jombang tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya pada Selasa (9/7) sore. Kloter ini terbang dari Madinah menuju Tanah Air dengan jumlah jemaah lengkap seperti ketika berangkat, yakni 371 orang karena tidak ada jemaah yang wafat atau sedang dirawat di Arab Saudi.

Namun satu jemaah haji asal Kabupaten Jombang tersebut, Su (60 tahun) dinyatakan wafat sekitar satu jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Internasional Juanda. Berdasarkan kronologi kejadian, almarhumah merasakan nyeri dada sebelum akhirnya wafat.

Setelah pesawat mendarat, jenazah segera diantarkan mobil ambulans BBKK (Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan) menuju RSUD Haji di Sukolilo, Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya, Abdul Haris menyatakan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhumah ketika berada di atas pesawat dalam perjalanan ke Bandara Juanda.

“Kami sampaikan duka cita atas wafatnya Ibu Su, jemaah haji kloter 62 asal Kabupaten Jombang. Insya Allah almarhumah dalam keadaan husnul khotimah karena pulang dari menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan keikhlasan dan kesabaran,” tutur Haris, Kamis (11/7).

Dari RSUD Haji, jenazah diantar dengan menggunakan ambulans RSUD Jombang dan tiba di kediamannya, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Selasa malam.

Lebih lanjut, Haris menjelaskan jemaah haji yang wafat di pesawat akan memperoleh dua jenis asuransi.

"Yang pertama adalah asuransi senilai Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Embarkasi Surabaya yang telah dibayarkan jemaah haji yaitu sekitar 60 juta. Kedua adalah asuransi tambahan (extra cover) senilai Rp135 juta yang diberikan maskapai ketika jemaah haji wafat dalam penerbangan," terangnya.

Dengan wafatnya Su, total jemaah yang wafat di Debarkasi Surabaya ketika pemulangan menjadi 4 orang.

Hingga Rabu (10/7) malam, Debarkasi Surabaya telah menerima kedatangan 65 kloter dengan jumlah 24.076 jemaah atau sekitar 61 persen.

Sementara jumlah jemaah haji Debarkasi Surabaya yang wafat di tanah suci sebanyak 72 orang dari total nasional 414 orang.

Abdul Haris juga menginfokan ada 5 jemaah Debarkasi Surabaya hingga kini masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.

Bisnis.com, JAKARTA – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya upacara 17 Agustus digelar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Adapun, tahun ini adalah kali terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Inspektur Upacara di perayaan HUT Kemerdekaan RI. Dia menjelaskan bahwa momen upacara HUT ke-79 Kemerdekaan di IKN akan menjadi sorotan dunia.

"Ini untuk pertama kalinya Upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia ini akan dilaksanakan di IKN tahun 2024 ini. Saya melihat upacara ini akan menjadi perhatian seluruh masyarakat kita, termasuk juga akan menjadi spotlight dunia," ujarnya sebagai pengantar Rapat Terbatas Terkait Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI, Senin (10/6/2024).

Perbesar

Jokowi tak menampik adanya keterbatasan infrastruktur di IKN, mulai dari transportasi hingga lokasi acara. Namun, dia meminta agar Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI ini disiapkan dengan format yang dirancang dengan detail dan tepat.

"Jangan sampai nanti ada ketidaksiapan yang justru akan menjadi sesuatu yang enggak baik bagi IKN," pungkasnya.

Untuk merealisasikan hal itu, Menteri Basuki bakal bertolak ke IKN pada 18 Juli 2024 untuk mengecek progres pembangunan. Khususnya, terkait dengan kesiapan distribusi air minum jelang penyelenggaraan upacara.

Kementerian PUPR menargetkan bahwa distribusi air bersih di IKN dapat mulai dilakukan pada 15 Juli 2024. Proses distribusi air bersih di IKN itu sedikit mengalami perlambatan dari target awal yang ditetapkan untuk commissioning Juni 2024.

Basuki menjelaskan, tingginya curah hujan di wilayah Penajam Paser Utara menjadi hal yang cukup menghambat realisasi tersebut.

“Kira-kira tanggal 18 Juli saya ke sana, mau mengecek air minum. Air minumnya kalau sudah bisa Insyaallah [Presiden bisa pindah]. Karena hujan terus di sana, tiap hari kan saya monitor,” tandas Basuki.

Dilansir dari Antara, Kementerian PUPR melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan bahwa Jalan Tol Akses IKN dapat dimanfaatkan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI.

"Bisa fungsional untuk upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Danis menambahkan bahwa progres pembangunan proyek Jalan Tol Akses IKN tersebut telah mencapai sekitar 90 persen dan telah dilakukan pengaspalan.

"Tol sudah, yang kita fokuskan Tol IKN itu yakni Segmen 3A, 3B, dan 5A. Progresnya sudah bagus dan sudah diaspal," katanya.

Sebagai informasi, Jalan tol IKN dapat mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang semula apabila melewati Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dan Lintas Sepaku membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menit dengan jarak 95 km, menjadi hanya sekitar 45 menit dengan jarak 57 km.

Jaringan jalan tol ini menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara, utamanya melintasi jalan Tol IKN dan Jembatan Pulau Balang. Kementerian PUPR menargetkan jalan tol menuju IKN di Kalimantan Timur tahap 1 selesai pada Juli.

Penampakan Lapangan Upacara IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan kesiapan Lapangan Upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang penyelenggaraan Upacara Kemerdekaan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Mengutip informasi yang dibagikan di akun Instagram @ikn_id, ditampilkan bahwa Lapangan Upacara di IKN yang bakal menjadi Lokasi Upacara 17 Agustus 2024 telah semakin siap.

“Untuk kesiapan terkait dengan upacara 17 Agustus, untuk lapangan upacara memang sudah siap,” jelas Taufik selaku Petugas HSE Istana Negara, dikutip Selasa (9/7/2024).

Dalam potret yang dibagikan, tampak tiang pancang bendera telah terpasang kokoh tepat di depan Istana Presiden di IKN. Kemudian, lapangan Upacara juga tampak telah hijau serta sekitar area upacara telah dilakukan beutifikasi.

Perbesar

Taufik juga optimistis, bakal menyelesaikan proyek IKN sesuai target yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kualitas konstruksi.

“Kesiapan demi kesiapan ini melibatkan berbagai pihak yang terus bekerja keras demi menyukseskan momen bersejarah, Peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara,” tulis OIKN.

Senada, Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Raja Juli Antoni memastikan bahwa pembangunan lapangan upacara yang merupakan pusat dari perayaan HUT Kemerdekaan telah memasuki tahap akhir.

Pemerintah terus mempercepat pembangunan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di Nusantara.

“Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PUPR berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan seluruh persiapan Upacara Kemerdekaan dengan baik. Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Dengan realisasi pembangunan lapangan upacara yang baik tersebut, dia optimistis Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Nusantara yang merupakan momen bersejarah dapat terlaksana dengan lancar.

“Kami optimis proyek ini dapat siap dan dengan kualitas yang baik,” tutur Raja Juli Antoni.

Raja berharap Peringatan HUT Kemerdekaan yang ke-79 ini diharapkan dapat menjadi momentum yang membangkitkan semangat kebangsaan dan mempererat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia. Otorita IKN dan Pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan upacara ini dengan sebaik-baiknya.

Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN PT ASABRI tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3,61 triliun. PMN ini akan digunakan untuk perbaikan permodalan perusahaan BUMN tersebut.

Pemberian PMN kepada ASABRI ini menjadi perhatian dari Fraksi PDIP karena kasus korupsi. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah mitigasi agar BUMN yang mendapat PMN tidak terjerat kasus serupa.

Erick mencontohkan, ketika Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan hingga Kejaksaan saat membongkar kasus Jiwasraya.

"Sama juga ASABRI, ketika saya laporkan ke Pak Presiden dan ketika itu saya diberikan waktu ketemu Pak Prabowo sebagai Menhan, Pak Prabowo langsung panggil Pak Jaksa Agung bersama saya untuk melakukan pergantian direksi dan proses hukum dijalankan," kata Erick saat ditemui di Kompleks DPR RI usai Raker dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7) malam.

Sebagai solusi agar kasus korupsi dana pensiun tak diselewengkan, Erick membuka opsi agar pengelolaan dana pensiun berada di bawah Kementerian Keuangan.

Erick mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Dalam forum Raker, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulito memberi catatan kritis terhadap usulan PMN yang diberikan kepada ASABRI. Dia tak mau dana PMN ini pada ujungnya dikorupsi lagi.

"Bahwa PMN ini hanya digunakan untuk pembayaran kewajiban manfaat bagi peserta, dan yang paling penting PT ASABRI wajib menyampaikan laporan investasi berikut hasilnya terhadap penggunaan dana PMN berkala kepada Komisi VI DPR RI untuk mendapat jaminan bahwa PMN ini digunakan sebaik-baiknya dan tidak untuk dikorupsi," kata Adit.

Pada pertengahan 2023 Kementerian Keuangan mengkaji pembuatan lembaga baru untuk mengurus dana pensiun pada PNS. Hal ini dilakukan untuk menggantikan penyaluran dana pensiun melalui BUMN PT Taspen dan PT ASABRI.

Kemenkeu sudah mengidentifikasi tiga area besar terkait reformasi dana pensiun. Pertama, mengenai program dana pensiun yang menyangkut desain manfaat, hingga desain iuran.

"Kedua, kita juga akan bergerak di area kelembagaan. Dalam hal ini nanti siapa pengelolaannya apakah kita akan terus mempertahankan PT Taspen dan PT Asabri, atau kita memiliki kelembagaan yang baru," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (12/6/2023).

"Mungkin nanti lembaga baru kita nilai lebih efektif untuk menjadi pengelola dari program-program ini atau kita mengembalikan pada beberapa fungsi di kementerian/lembaga, terutama Kemenkeu," tambahnya.

Ketiga, pemerintah akan menerapkan best practices dalam beberapa bidang, seperti aktuaria, akuntansi, dan juga investasi, guna memperbaiki tata kelola.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, mengatakan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) telah selesai menyelidiki rencana pengenaan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk komoditas keramik pada pekan lalu. Penyelidikan itu ditujukan terhadap data impor selama tiga tahun ke belakang.

Reni mengatakan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas telah menyampaikan hasil penyelidikan beserta usulan besaran tarif dan jangka waktunya kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia tak merinci besaran tarif dan jangka waktu yang dimuat usulan itu.

“Udah ada (surat) ke Pak Menteri (Agus Gumiwang. Tinggal dibalas nanti setuju atau enggak,” kata Reni, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki impor selama tiga tahun ke belakang. Penyelidikan ini akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Bea masuk ini tidak hanya dari Cina, seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara. Adapun persentase bea masuk bisa 10 sampai dengan 200 persen, tergantung hasil penyelidikan KPPI dan KADI.

“Mereka harus melihat impornya tiga tahun (ke belakang) itu berapa. Betul apa tidak sih itu banjir impor. Ini kan terdata,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, KPPI dan KADI akan menyelidiki data dari berbagai sumber, termsuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi. Bila impor dalam tiga tahun terakhir memang melonjak, kata Zulhas, tujuh komoditas itu bisa dikenakan tarif. “Bisa 10, bisa 20, bisa 200 (persen). Terserah mereka (KPPI dan KADI), bukan saya yang menentukan,” kata Zulhas.

KOMPAS.com – Pelatih Belanda, Ronald Koeman, mengaku kecewa seusai tim asuhannya disingkirkan Inggris secara menyakitkan.

Belanda mesti menelan pil pahit karena tumbang di tangan Inggris dengan skor 1-2 dalam semifinal Euro 2024.

Laga Belanda vs Inggris berlangsung di BVB Stadium Dortmund, Jerman, pada Rabu (10/7/2024) atau Kamis (11/7/2024) dini hari WIB.

Belanda sejatinya memimpin lebih dahulu via Xavi Simons (7’). Tim Oranye kemudian kebobolan dari Inggris lewat sepakan penalti Harry Kane (18’).

Ambisi Belanda untuk melaju ke final Euro 2024 lalu runtuh setelah Ollie Watkins membukukan gol pada menit ke-90.

Selepas pertandingan, Ronald Koeman mengaku sulit untuk menerima kenyataan Belanda disingkirkan Inggris.

Padahal, Koeman menjelaskan, Belanda sebetulnya sudah memperlihatkan permainan apik pada awal pertandingan kontra Inggris.

“Saya kecewa dengan hasil ini. Pertandingan dimulai dengan sangat baik dan kami mencetak gol,” kata Koeman, dikutip dari laman resmi UEFA.

Menurut Koeman, kekalahan Belanda tak lepas dari problem yang dialami Virgil van Dijk dkk di lini tengah.

“Setelah itu, kami mengalami masalah di lini tengah, membiarkan pemain berbahaya seperti Bellingham dan Foden masuk ke permainan.”

“Kami melakukan perubahan, dan mendapatkan kembali kendali permainan. Dalam 20 menit akhir, kami merasa bisa melaju, tetapi ada gol (Inggris) yang sangat bagus tepat di akhir,” tuturnya.

Walau demikian, Koeman mengungkapkan bahwa dirinya merasa bangga dengan perjuangan para pemain Belanda.

Eks pelatih Barcelona itu pun meyakini skuad Belanda mempunyai masa depan cerah.

“Saya yakin dengan masa depan tim ini bisa berbuat lebih banyak,” ungkap mantan pemain timnas Belanda itu.

“Kami sudah bekerja sama dengan baik, mengembangkan ikatan, dan nyaris mencapai final. Saya bangga dengan tim ini,” kata dia.

Selain melihat dampaknya ke masyarakat, Yusuf menilai, pemerintah seharusnya masih bisa memenuhi kebutuhan belanja subsidi energi.

Pasalnya, pemerintah telah resmi mengerek defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini, dari semula sebesar 2,29 persen menjadi 2,7 persen.

"Jadi berangkat dari sana sebenarnya saat ini momentumnya belum terlalu tepat kemudian melakukan pembatasan subsidi BBM," ucap Yusuf.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI memutuskan untuk membawa Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ke rapat paripurna terdekat supaya disahkan menjadi usul inisiatif DPR.

Secepat kilat, DPR hanya butuh 1 hari saja untuk menyusun RUU Wantimpres sekaligus sepakat untuk membawanya langsung ke rapat paripurna.

Bagaimana tidak, pada Selasa (9/7/2024) siang, Baleg DPR baru membahas mengenai penyusunan RUU Wantimpres.

Lalu, sorenya, mereka sudah sepakat untuk membawa revisi UU Wantimpres ke paripurna.

Dalam RUU Wantimpres ini, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Menurut Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, semua fraksi menyetujui aspirasi untuk mengembalikan DPA.

Meski begitu, dia memastikan fungsi DPA tidak berubah sama sekali dari Wantimpres.

Sementara itu, pakar hukum tata negara menyindir DPR tidak bisa membaca UUD 1945 karena berupaya mengaktifkan kembali DPA.

Presiden bebas pilih anggota DPA

Supratman menyatakan, revisi UU Wantimpres membebaskan presiden untuk memilih anggota DPA.

Supratman mengatakan, DPR juga tidak membatasi masa jabatan anggota DPA, semua diserahkan kepada presiden.

"Enggak ada (DPR membatasi masa jabatan DPA), semua presiden yang tentukan, ketuanya dari anggota dan ditetapkan oleh presiden," kata Supratman, Selasa (9/7/2024).

Supratman pun mengaku tidak tahu-menahu soal wacana DPA akan diisi oleh para mantan presiden.

Politikus Partai Gerindra itu menekankan, komposisi anggota DPA akan ditentukan sendiri oleh presiden.

"Kalau itu tanyakan ke presiden. Kami buatnya membuat regulasi, soal siapa dan kriterianya yang kami tentukan. Orangnya siapa, latar belakangnya apa, kami tidak tahu," kata Supratman.

Jumlah anggota DPA tidak dibatasi

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Supratman mengatakan, dalam draf yang disusun DPR, presiden berhak menentukan anggota Wantimpres atau DPA sebanyak-banyaknya, berbeda dengan UU Wantimpres yang membatasi jumlah anggota Wantimpres sebanyak 8 orang.

"Karena itu presiden akan menetapkan anggotanya, berapapun itu sesuai kebutuhan presiden, termasuk ketuanya juga ditetapkan oleh presiden," kata Supratman.

Menurut Supratman, jumlah anggota DPA nantinya tidak dibatasi supaya presiden bebas menentukan jumlah penasihatnya sesuai kebutuhan pemerintahan.

Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, ketentuan soal jumlah anggota DPA juga diubah supaya presiden dapat mengumpulkan orang-orang terbaik yang akan menjadi penasihatnya kelak.

"Semakin banyak orang yang bisa memberi masukan kepada seluruh orang-orang yang punya kapabilitas dan kapasitas itu, kan semakin baik buat republik ini, dengan berbagai macam latar belakang, entah itu politik, sosial kemasyarakatan, akademisi dan lain lain semuanya," ujar dia.

Supratman tidak memungkiri bahwa rancangan aturan tersebut bisa membuat anggaran bertambah karena jumlah penasihat presiden yang berpotensi membengkak.

Namun, ia yakin bahwa presiden akan selektif menentukan jumlah anggota DPA dengan memeprtimbangkan ketersediaan anggaran.

"Jadi apakah nanti bisa 5 orang (jumlah DPA)? Bisa saja. Atau bisa lebih dari 8 seperti sekarang? Bisa. Nah presiden pasti akan arif, akan mempertimbangkan itu, karena presiden yang tahu, yang kelola anggaran kan presiden," kata dia.

PKB tidak masalah jika DPA diisi mantan presiden

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengaku tak masalah apabila nantinya DPA diisi oleh para mantan Presiden RI.

Sebab, menurutnya, DPR menyerahkan kepada presiden untuk bebas menentukan orang yang dianggap layak membantu jalannya pemerintahan, melalui DPA.

"Enggak ada masalah, lagi pula itu juga menjadi hak prerogatif presiden," kata Luluk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Kita kembalikan lagi asasnya karena presiden terpilih tentu memiliki hak prerogatif untuk memilih semua orang yang dianggap layak untuk bisa membantu beliau menjalankan pemerintahan ini, termasuk DPA," sambung dia.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini berpendapat, DPA bisa menjadi tempat yang mulia untuk para mantan presiden.

Mereka, sebut Luluk, bisa memberikan pertimbangan dan masukan untuk Indonesia menjadi lebih baik melalui DPA.

"Saya kira cara kita menghargai pemimpin bangsa kita atau pemimpin negara itu kan banyak cara. Nah, saya kira mereka sudah transformasi menjadi negarawan," ungkapnya.

DPR disentil tidak baca UUD 1945

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari mempertanyakan maksud dari DPR yang berupaya mengubah nomenklatiur Wantimpres menjadi DPA melalui revisi UU Wantimpres.

Padahal, menurutnya, DPA sudah dihapus dalam ketentuan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Maka, jika ada upaya menghidupkan kembali DPA, artinya DPR tidak membaca ketentuan UUD.

DPA aktif saat era Orde Baru. Dewan tersebut merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang selevel dengan DPR dan presiden.

"Menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung itu tanda tidak membaca Undang-undang Dasar 1945. Coba simak di dalam ketentuan Undang-undang Dasar jelas bunyinya bahwa Dewan Pertimbangan Agung itu dihapus," kata Feri kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Feri kemudian menyoroti upaya DPR yang ingin menghidupkan kembali DPA melalui jalur revisi UU Wantimpres.

Menurutnya, hal itu jelas di luar UUD dan sama saja menentang ketentuan UUD.

"Kalau dihidupkan kembali di luar Undang-undang Dasar, itu kan sama saja menentang ketentuan Undang-undang Dasar," ujar dia.

Oleh sebab itu, Feri menilai DPR tidak memerhatikan sejarah dan ketentuan UUD 1945 dengan memproses revisi UU Wantimpres.

Ia lantas mempertanyakan maksud dan urgensi DPR mengupayakan untuk mengubah Wantimpres menjadi DPA.

"Jadi saya pikir ini rencana tidak memperhatikan sejarah dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar kita. Maksudnya itu apa?" pungkas dia.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Aksi pembelian kembali atau buyback saham di Bursa Efek Indonesia mulai terjadi. Beberapa saham blue chip pun ada yang dilakukan buyback. Dari saham blue chip yang dilakukan buyback, mana yang memiliki prospek bagus untuk investasi?

Salah satu pelaksanaan buyback adalah saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Berdasarkan dokumen laporan bulanan registrasi pemegang efek yang diterbitkan Selasa (9/7), jumlah saham treasuri GOTO mencapai 14,09 miliar atau setara dengan 1,17%.

Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya, yaitu 10,26 miliar saham. Ini setara dengan 0,85% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor.

Kenaikan itu mengindikasikan, GOTO telah membeli 3,83 miliar saham. Apabila mengacu rata-rata harga saham belakangan ini, emiten teknologi itu telah merobek kocek sebesar Rp 191,25 miliar.

Nilai tersebut setara 6% dari nilai yang sudah disetujui, yaitu Rp 3,2 triliun. Pasalnya, GOTO masih memiliki likuiditas melimpah untuk terus melakukan pembelian saham hingga setahun ke depan.

Selain GOTO, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) juga telah mengantongi persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menggelar buyback dengan anggaran Rp 400 miliar.

Dari sektor farmasi, ada PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) juga berniat untuk melakukan buyback saham. Aksi korporasi ini dijadwalkan berlangsung pada 16 Mei 2024–15 Mei 2025.

Aksi buyback juga akan dilakukan oleh saham blue chip, yakni PT Adaro Energy Tbk (ADRO) yang menyiapkan anggaran Rp 4 triliun untuk periode 12 bulan sejak 16 Mei 2024.

Saham blue chip lain yang akan dilakukan buy back adalah PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Buy back saham INTP telah memperoleh restu RUPS pada 25 Mei 2023.

Buyback saham INTP akan dilakukan sampai 31 Desember 2024. Emiten semen ini menyiapkan dana hingga Rp 895 miliar.

Saham blue chip adalah saham lapis satu yang memiliki fundamental kuat dan nilai kapitalisasi pasar besar. Saham blue cip juga telah berpengalaman lama di pasar modal.

Saham blue chip biasanya jadi pilihan investor karena harganya tidak mudah dipermainkan oleh para spekulan.

Rekomendasi saham blue chip

Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas menjelaskan buyback saham mengurangi saham beredar yang akan berdampak pada rasio keuangan perusahaan.

“Oleh sebab itu, biasanya buyback saham dapat meningkatkan harga saham secara jangka pendek,” jelasnya saat dihubungi Kontan, Rabu (10/7).

Setali tiga uang, Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan aksi buyback emiten menunjukkan komitmen emiten dalam menjaga nilai perusahaan.

“Ini akan menjadikan sentimen positif untuk investor di tengah terkoreksinya harga saham dapat memberikan kepercayaan.” kata dia.

Memang kalau dicermati beberapa emiten yang berencana untuk buyback harga sahamnya terkoreksi. Ambil contoh, GOTO sudah anjlok 41,86% secara tahunan hingga penutupan Rabu (10/7).

Pada periode yang sama, INTP sudah ambles 22,07% secara year to date. Tekanan juga terjadi pada saham Kalbe Farma yang melemah 4,97%.

Namun Audi menilai ketika buyback dilakukan ketika harga saham dalam tren bullish, ada beberapa risiko yang berpotensi. Salah satunya, penggunaan dana tidak menjadi efisien.

“Pada akhirnya pengumuman buyback sebenarnya mungkin tidak memiliki dampak signifikan tambahan pada harga saham,” ucapnya.

Dari beberapa emiten yang telah mengantongi restu buyback, Audi merekomendasikan hold KLBF dengan ADRO dengan masing-masing target harga di Rp 1.650 dan Rp 3.320. Dia juga merekomendasikan beli INTP dengan target Rp 8.725.

Sementara itu, saham pilihan Nico jatuh pada ADRO dan KLBF. Namun untuk bisnis jangka panjang, dia menilai saham GOTO terlihat menarik.

Harga saham KLBF pada perdagangan Rabu 10 Juli 2024 ditutup di level 1.530, turun 20 poin atau 1,29% dibandingkan sehari sebelumnya. Sejak awal tahun 2024, harga saham KLBF terakumulasi melemah 90 poin atau 5,56%.

Defisit APBN tahun 2024 diprediksi lebih besar dari target yang dipasang pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kondisi ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

Luhut menyinggung faktor penerimaan negara yang diprediksi tidak mencapai target. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah merosotnya setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari sejumlah perusahaan.

"Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Penurunan penerimaan terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam," terang Luhut di Instagram nya @luhut.pandjaitan, Rabu (10/7/2024).

Oleh karena itu ia menekankan pentingnya digitalisasi yang diterapkan di semua sektor. Misalnya digitalisasi sektor mineral dengan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara antar Kementerian dan Lembaga (Simbara).

Luhut menyebut pemerintah belum mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor potensial seperti sawit, nikel, timah dan lainnya. Ia menyinggung banyaknya perusahaan yang belum memiliki NPWP sehingga tidak bisa ditagih PPh badan.

"Semua bertahap kita digitalisasi, dari Simbara dengan batu bara. Kemudian nikel, timah, kemudian sawit, itu kan penerimaan negara yang banyak potensi belum kita ambil. Masa ada sekian banyak perusahaan di kelapa sawit NPWP nggak punya, PPh badan semua kan nggak bisa ditagih," ujar dia.

"Nah ini yang sekarang kita bereskan. Makanya GovTech itu menjadi isu pemerintah. Saya pikir kita nggak boleh bergantung pada harga komoditas. Efisiensi menjadi penting berbasis elektronik, GovTech itu, Simbara yang saya jelaskan tadi. Saya sih optimis itu angka bisa naik banyak," sambung Luhut.

Jika sistem ini sudah bisa di implementasikan, Luhut percaya diri penerimaan pajak bisa ditingkatkan. Pada kesempatan itu ia menyampaikan rencana pemerintah mendorong alternatif pengganti bensin melalui Bioetanol.

Menurutnya, Selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah. Penggunaan Bioetanol juga dipercaya mampu menekan jumlah penderita ISPA, hingga bisa menekan pembayaran BPJS dan hemat sampai Rp 38 triliun.

"Kita juga sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah. Jika kita mampu melakukan ini, jumlah penderita ISPA bisa kita tekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa kita hemat sampai Rp 38 triliun," jelas Luhut.

Sebagai informasi, penerimaan pajak sampai Semester I-2024 masih loyo. Tercatat hingga 30 Juni 2024 baru terkumpul Rp 893,8 triliun, turun 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 970,2 triliun.

"Penurunan terjadi dari penerimaan pajak sebesar 7,9% dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 970,2 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani mengatakan penurunan penerimaan pajak itu terutama disebabkan oleh harga-harga komoditas yang anjlok atau mengalami normalisasi. Hal itu membuat setoran pajak penghasilan atau PPh Badan ikut merosot.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan memeriksa Tiko Pradipta Aryawardhana, suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) dalam kasus dugaan penggelapan uang sebesar Rp 6,9 miliar, Kamis (11/7/2024).

"Untuk besok (hari ini), kami jadwalkan pemanggilan Tiko di jam 10.00 WIB," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, Rabu (10/7/2024).

Bintoro berharap Tiko dapat memenuhi panggilan dari penyidik hari ini.

"Kami sangat berharap saudara Tiko bisa hadir untuk memberikan keterangan. Sehingga dapat membuat terang peristiwa sebenarnya,"

Sebelumnya diberitakan, Tiko dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penggelapan uang. Ia dilaporkan oleh mantan istrinya, AW, atas dugaan penggelapan dana perusahaan senilai Rp 6,9 miliar.

Pengacara AW, Leo Siregar, mengatakan, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2015-2021. Saat itu, AW dan Tiko mendirikan sebuah perusahaan bernama PT Arjuna Advaya Sanjaya (AAS).

Perusahaan ini bergerak di bidang makanan dan minuman. AW menjadi komisaris sedangkan Tiko menjadi direktur perusahaan.

Leo menjelaskan, usaha yang selama ini berjalan lancar tiba-tiba ingin ditutup oleh Tiko pada 2019. Alasannya, perusahaan tidak lagi mampu membayar sewa.

Dugaan penggelapan menguat ketika pada 2021 AW menemukan dua dokumen berupa profit and loss yang mencurigakan.

Setelah membandingkan kedua dokumen tersebut, AW menemukan dugaan laporan tersebut dimanipulasi untuk menyembunyikan kondisi keuangan perusahaan.

"Dari situ kemudian klien kami melakukan audit investigasi melalui auditor independen dan didapatkanlah adanya temuan perihal penggunaan dana sebesar Rp 6,9 miliar yang tidak jelas peruntukannya," tutur Leo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menargetkan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XIII 2024 di Sumatera Utara, rampung satu bulan sebelum penyelenggaraan.

Hal itu disampaikan Hadi saat mengunjungi perkembangan pembangunan venue PON XIII di sela-sela rangkaian kunjungan kerjanya ke Medan, Sumatera Utara, Rabu (10/7/24).

Hadi mengatakan, saat ini, progres pembangunan venue PON sudah mencapai 71,86 persen.

“Targetnya sebulan sebelum penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024, venue selesai. Saya meyakini kalau Kementerian PUPR yang bangun pasti selesai,” kata Hadi, dinukil dari siaran pers Kemenko Polhukam, Rabu petang.

Hadi juga mengajak semua pihak terlibat untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XIII 2024.

Pemerintah, kata Hadi, tentunya alan menyiapkan infrastruktur dan fasilitas demi terlaksananya PON XIII.

"Saya dinas ke Medan dalam rangka persiapan pilkada serentak. Namun, masih sempat meninjau venue PON yang merupakan tanggung jawab kita semua untuk bisa menyukseskan PON XIII 2024," kata Hadi.

Dalam kunjungan itu, Hadi didampingi Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen Mochammad Hasan, Kapolda Sumatera Utara Komjen Agung Setya, Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dan sejumlah pejabat Kemenko Polhukam.