REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kepada masyarakat untuk bersikap bijak apabila melakukan pinjaman melalui produk buy now, pay later (BNPL). OJK mengimbau penggunaan paylater harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali serta diupayakan berutang untuk sesuatu yang produktif.

“Perlu diingat bahwa setiap utang harus dilunasi secara tepat waktu dan tepat jumlah. Apabila pembayaran tidak sesuai ketentuan maka dapat menyebabkan kredit macet dan membuat riwayat kredit buruk,” Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Friderica mengamini bahwa produk paylater memang memberikan kemudahan transaksi dan tawaran promo. Namun, ujar dia, perlu diperhatikan bahwa masyarakat harus mampu melunasi pinjaman yang dimanfaatkan beserta biaya lainnya seperti administrasi, bunga, denda, dan lain-lain.

“Saat ini pinjaman paylater juga sudah masuk dalam pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK – OJK Checking). Hal tersebut diartikan bahwa riwayat pembayaran cicilan paylater dapat memengaruhi riwayat kredit konsumen,” jelas dia.

Friderica menegaskan, konsumen paylater harus bertanggung jawab terhadap utang dan menjaga riwayat kredit. Sebab, pinjaman dan riwayat kredit menggambarkan karakter pribadi.

Selain itu, riwayat kredit juga dapat berdampak pada aspek kehidupan lain seperti proses lamaran kerja atau pengajuan pinjaman di sektor jasa keuangan.

Riwayat kredit yang buruk, jelas Friderica, mengindikasikan karakter yang tidak mampu mengelola uang sehingga dianggap rentan melakukan kecurangan/fraud, berisiko merusak perusahaan, atau mengalami non-performing loan atau gagal bayar dalam pinjaman jangka panjang seperti KPR.

“Masyarakat perlu membekali dirinya dengan kemampuan pengelolaan keuangan agar dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, sehingga mampu mengendalikan diri dari perilaku konsumtif dan terjebak dalam hutang yang tidak produktif,” kata Friderica.

Di samping membayar sesuai nilai yang disepakati, OJK juga mengingatkan bahwa konsumen paylater memiliki kewajiban lainnya seperti mendengarkan petunjuk informasi; membaca, memahami dan melaksanakan perjanjian baku; beritikad baik; memberikan informasi/dokumen yang benar; serta mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Di sisi lain, konsumen paylater juga memiliki hak antara lain memilih produk dan layanan keuangan, mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan keuangan, mendapat edukasi keuangan, diperlakukan/dilayani secara benar, serta mendapat pelindungan dan upaya penyelesaian sengketa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kepada masyarakat untuk bersikap bijak apabila melakukan pinjaman melalui produk buy now, pay later (BNPL). OJK mengimbau penggunaan paylater harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali serta diupayakan berutang untuk sesuatu yang produktif.

“Perlu diingat bahwa setiap utang harus dilunasi secara tepat waktu dan tepat jumlah. Apabila pembayaran tidak sesuai ketentuan maka dapat menyebabkan kredit macet dan membuat riwayat kredit buruk,” Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Friderica mengamini bahwa produk paylater memang memberikan kemudahan transaksi dan tawaran promo. Namun, ujar dia, perlu diperhatikan bahwa masyarakat harus mampu melunasi pinjaman yang dimanfaatkan beserta biaya lainnya seperti administrasi, bunga, denda, dan lain-lain.

“Saat ini pinjaman paylater juga sudah masuk dalam pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK – OJK Checking). Hal tersebut diartikan bahwa riwayat pembayaran cicilan paylater dapat memengaruhi riwayat kredit konsumen,” jelas dia.

Friderica menegaskan, konsumen paylater harus bertanggung jawab terhadap utang dan menjaga riwayat kredit. Sebab, pinjaman dan riwayat kredit menggambarkan karakter pribadi.

Selain itu, riwayat kredit juga dapat berdampak pada aspek kehidupan lain seperti proses lamaran kerja atau pengajuan pinjaman di sektor jasa keuangan.

Riwayat kredit yang buruk, jelas Friderica, mengindikasikan karakter yang tidak mampu mengelola uang sehingga dianggap rentan melakukan kecurangan/fraud, berisiko merusak perusahaan, atau mengalami non-performing loan atau gagal bayar dalam pinjaman jangka panjang seperti KPR.

“Masyarakat perlu membekali dirinya dengan kemampuan pengelolaan keuangan agar dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, sehingga mampu mengendalikan diri dari perilaku konsumtif dan terjebak dalam hutang yang tidak produktif,” kata Friderica.

Di samping membayar sesuai nilai yang disepakati, OJK juga mengingatkan bahwa konsumen paylater memiliki kewajiban lainnya seperti mendengarkan petunjuk informasi; membaca, memahami dan melaksanakan perjanjian baku; beritikad baik; memberikan informasi/dokumen yang benar; serta mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Di sisi lain, konsumen paylater juga memiliki hak antara lain memilih produk dan layanan keuangan, mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan keuangan, mendapat edukasi keuangan, diperlakukan/dilayani secara benar, serta mendapat pelindungan dan upaya penyelesaian sengketa.

Jakarta: Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia (IUMKM) Akumandiri khawatir atas rencana larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sebagai aturan turunan dari UU Kesehatan. Aturan ini dinilai akan menindas para pedagang kecil atau segmen usaha ultramikro serta memberikan pukulan berat bagi perekonomian dalam negeri.

Ketua IUMKM Akumandiri Hermawati Setyorinny mengatakan, saat ini telah banyak regulasi yang mengelilingi segmen perdagangan, namun pada akhirnya saling tumpang tindih. Tak hanya saling tumpang tindih, ia menyebut implementasi dari aturan yang ada juga sering membingungkan dan menyulitkan para pedagang kecil.

“Implementasinya pun membingungkan dan menyulitkan. Kalau ditambah lagi ada aturan baru yang menyulitkan para pedagang kecil, maka ini memberikan pukulan berat bagi kami. Padahal, kami berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi nafkah kehidupan sehari-hari,” ujar dia, Rabu, 10 Juli 2024.
Ia menegaskan bahwa rokok adalah produk legal, maka produk tersebut wajar menjadi salah satu produk yang dijual oleh pedagang kecil. Apalagi, mengingat margin dari penjualan rokok itu sangat membantu menambah pendapatan sehari-hari para pedagang serta mempercepat perputaran barang lainnya.

“Larangan zonasi ini tidak adil bagi pedagang kecil. Mereka juga memahami bahwa rokok adalah produk terbatas yang hanya ditujukan bagi konsumen berusia 18 tahun ke atas,” ungkapnya.

Baca juga: Larangan Zonasi Penjualan Rokok Bikin Warung Madura Khawatir Pendapatannya Tergerus

Selain itu, para pedagang juga tidak pernah mengetahui adanya rencana larangan ini sebelumnya, sehingga dari pemerintah dinilai belum memenuhi sisi keadilan. Ia menegaskan, dalam merancang aturan itu, seharusnya pihak yang terdampak, baik paguyuban atau asosiasi, seharusnya bisa dilibatkan.

“Berbagai program pendampingan yang ada masih belum tepat sasaran. Para pedagang kecil ini harus diberdayakan dan dilindungi. Pemerintah harusnya menyiapkan program-program yang inklusif dan tepat sasaran, bukan dengan menerbitkan regulasi yang semakin menyulitkan pedagang kecil,” katanya.

Ia berharap pemerintah dapat menimbang kembali dampak yang akan dihadapi oleh para pedagang kecil apabila aturan ini disahkan. Padahal, di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 65 juta pelaku usaha ultramikro. Maka, rencana pelarangan menjadi pukulan berat bagi keberlangsungan pedagang kecil.

“IUMKM Akumandiri sepakat dengan pemerintah bawah rokok itu tidak ditujukan bagi anak di bawah umur 18 tahun. Pihaknya juga siap mendukung pemerintah untuk menyukseskan larangan penjualan rokok bagi anak di bawah umur 18 tahun tanpa harus mengorbankan pelaku usaha ultramikro,” ungkapnya.

(END)

Jakarta: Masyarakat diingatkan paparan polusi udara tidak hanya berpengaruh di luar ruangan atau bangunan, tapi bisa juga di dalam ruangan. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan dan kinerja orang-orang di dalamnya.

Kepala Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI), Budi Haryanto, mengatakan polusi udara yang terbawa ke dalam ruangan berasal dari pergerakan pekerja dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Dalam perjalanan, pencemaran dari emisi kendaraan dan kondisi sekitar dapat menempel di pakaian pekerja dan menyebar di dalam ruangan tertutup.

“Pekerja keluar masuk dari rumah, naik sepeda motor, kemudian di jalan tertempel pencemar kimia dari kendaraan lain atau virus dan bakteri dari jalan, sehingga saat di kantor pencemar yang menempel di sepatu atau pakaiannya bisa menyebar,” kata Budi saat berbincang dengan Katadata Green di Lab Multidisiplin UI, dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024.
Dia menyampaikan pencemaran biologis dan kimiawi dapat menempel pada pekerja maupun orang yang ada di dalam ruangan tertutup. Ada juga pencemaran dari kegiatan perkantoran, seperti penggunaan mesin cetak dan fotokopi, membuat polusi udara di dalam ruangan menjadi lebih parah.

Fenomena gedung perkantoran yang memiliki tingkat konsentrasi polusi udara yang tinggi disebut sick building syndrome. Kondisi ini dapat diperparah ketiadaan ventilasi yang baik.

Melansir situs Nafas Indonesia, sistem pendingin terpusat di perkantoran memompa udara dari luar ke dalam bangunan. Polusi udara dalam bangunan terjadi ketika sistem penyaringan kurang baik dan diperparah kualitas udara perkotaan yang buruk.

Baca Juga: Masih Tak Sehat, Kualitas Udara Jakarta Peringkat ke-8 Terburuk Dunia

Polusi udara dalam ruangan dapat memengaruhi produktivitas pekerja dan mengakibatkan kerugian ekonomi. Menurut Budi, sick building syndrome dapat mengganggu pekerja secara langsung dalam bentuk penyakit, seperti batuk dan pusing kepala.

Pekerja yang menderita penyakit ini harus beristirahat satu-dua hari setiap bulannya. Sedangkan, kata Budi, bila ada beberapa pegawai yang mengalami sakit seperti ini, akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

“Pekerja yang mengalami gangguan di organnya bisa dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Kondisi ini jelas akan merugikan produktivitas pekerja,” ujar Budi.

Dampak Jangka Panjang

Budi mengungkapkan 60 persen penyakit yang diidap seseorang pada umumnya berasal dari paparan polusi udara. “Bandingkan dengan penyakit yang disebabkan oleh konsumsi lewat mulut. Itu hanya sekitar 15 persen,“ ujar dia.

Menurut Budi, dampak polusi udara terhadap kesehatan fisik maupun mental dapat dibagi menjadi dua, yakni jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, penyakit pada orang yang terpapar polusi udara berupa batuk, flu, dan radang tenggorokan.

Penyakit jangka panjang berpotensi lebih kronis. Budi membeberkan pencemaran kimia dapat tersimpan di dalam paru-paru dan organ lain, seperti otak, ginjal, dan jantung melalui saluran peredaran darah. Timbunan pencemaran dapat menyebabkan gangguan jantung, ginjal, kanker paru-paru, bahkan stroke.

Selain penyakit fisik, polusi udara memicu penyakit mental. Timbunan pencemaran di otak dapat memicu gangguan kecemasan, demensia, dan depresi.

“Ini disebabkan senyawa kimia seperti merkuri, timbel, dan kadmium, serta logam-logam berat berbahaya lainnya yang terkandung, terbawa dalam udara,” ungkap dia.

Sebelumnya, publikasi jurnal ilmiah PubMed Central melaporkan polusi udara berkaitan dengan berkurang tingkat kebahagiaan dan meningkatkan tingkat gejala depresi. Sementara itu, jurnal Environmental Pollution mencatat kaitan antara paparan jangka panjang pada particulate matter (PM) 2,5 terhadap peningkatan risiko depresi.

PM 2,5 adalah ukuran partikel pencemar terkecil yang tidak tersaring tubuh. Mitra Psikolog Halodoc Patricia Elfira Vinny mengatakan paparan polusi udara yang berkepanjangan bisa mengancam perkembangan mental anak-anak dan remaja.

“Kemacetan yang dialami setiap hari di tengah kualitas udara buruk, hingga masalah finansial dan tekanan pekerjaan, menjadi faktor pendukung yang membuat masyarakat metropolitan lebih rentan terkena gangguan kesehatan mental,” ujar Elfira dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Maret 2024.

(AZF)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asabri (Persero) mengajukan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,61 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Direktur Utama Asabri Wahyu Suparyono menyampaikan dasar permintaan PMN ini dilatarbelakangi oleh berbagai masalah yang dihadapi perusahaan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/7/2024), Wahyu mengungkapkan bahwa pada 2023, Asabri telah membayar uang pensiun kepada lebih dari 484.000 peserta dengan total Rp17,2 triliun. Selain itu, perusahaan juga membayar klaim program THT, JKK, dan JKm sebesar Rp1,7 triliun.

"Asabri saat ini menghadapi beberapa masalah penting, termasuk ekuitas negatif akibat penurunan nilai wajar aset investasi, rasio klaim yang tinggi, dan peningkatan beban cadangan," kata Wahyu.

Ia menambahkan bahwa tren penurunan tersebut diperkirakan akan berlanjut, sementara solvabilitas perusahaan belum menjamin kelangsungan usaha.

Menurut Wahyu, jumlah aset investasi yang dimiliki saat ini belum mampu menutup gap antara pembayaran klaim dan penerimaan premi, karena besarnya aset investasi non-produktif. "Akibatnya, hasil pengembangan yang diberikan kepada peserta menjadi tidak optimal," jelasnya.

Masalah lainnya adalah tingginya beban klaim dibandingkan dengan penerimaan premi. Sejak 2017, gap ini dipenuhi dari hasil investasi dan likuidasi aset investasi. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Asabri telah melakukan beberapa langkah strategis, termasuk perhitungan cadangan program THT menggunakan bunga aktuaria yang ditetapkan Menteri Keuangan sejak 2021 dan penerimaan UPSL sebesar Rp4,55 triliun pada 2022 dan 2023.

Lebih lanjut, Asabri juga mendorong realisasi penjualan aset sitaan dan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan terkait pembayaran UPSL tahun 2023 sebesar Rp5,17 triliun dengan skenario penerimaan bertahap pada tahun 2026 dan 2027 secara proporsional. Namun, langkah-langkah strategis tersebut diperkirakan belum memberikan keberlanjutan jangka panjang, sehingga perusahaan berencana mengajukan PMN sebesar Rp3,61 triliun untuk APBN 2025.

PMN yang diajukan akan digunakan untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 90% dan Corporate Bond sebesar 10%, dengan tujuan menghasilkan pendapatan baru dari investasi tersebut. Wahyu menegaskan, "Usulan PMN Rp3,61 triliun ini untuk menyelesaikan permasalahan ekuitas negatif, solvabilitas jangka panjang, dan kekurangan jumlah aset investasi sehingga Asabri dapat memastikan kemampuan pemenuhan kewajiban manfaat kepada prajurit TNI, Polri, dan ASN di lingkungan Kemhan dan Polri."

Laporan keuangan Asabri per 31 Desember 2023 mencatat perusahaan mengelola aset sebesar Rp46,94 triliun dengan ekuitas negatif Rp1,069 triliun, yang merupakan peningkatan dibandingkan empat tahun lalu saat ekuitas Asabri mencapai negatif Rp13,3 triliun.

JAKARTA - Kabar duka datang dari pendiri Mayapada Group , Dato' Sri Tahir. Sang ibunda Lina Sindawaty meninggal dunia hari ini, Rabu (10/7/2024). Berdasarkan informasi yang diterima, mendiang wafat pada pukul 00.30 WIB. Pihak keluarga yang berduka turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan doa yang diberikan.

"Kami yang berduka mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa. Jadwal semayam akan diinfokan menyusul," tulis keterangan berita duka tersebut.

Lina Sindawaty meninggalkan tiga orang anak yakni Dato? Sri Prof. Dr. Tahir, Elizabeth Sindawati dan Margaret Sindawati. Kabar belasungkawa juga turut disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea melalui akun Instagram resminya @hotmanparisofficial.

"Berita duka cita, telah meninggal dengan tenang tadi malam, ibu kandung dari Prof. Dr. Dato Sri Tahir, bos dan pemilik dari Mayapada Group,? kata Hotman.

"Kepada sahabat dan juga klien saya, Prof. Dr. Dato Sri Tahir, saya Hotman Paris mengucapkan turut berduka cita," tuturnya.

Tahir merupakan orang terkaya ke-9 di Indonesia atau ke-682 secara global. Bisnis keluarga Tahir mencakup PT Bank Mayapada International Tbk (MAYA), dan PT Sejahtera Anugrahjaya Tbk (SRAJ) atau yang dikenal dengan Mayapada Hospital.

Kemudian ada PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA), dan selanjutnya ada usaha properti yakni PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO).

Keempat perusahaan tersebut merupakan perusahaan go public, atau tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Mayapada merupakan perusahaan kedua keluarga Tahir yang go public pada tahun 1997. Sementara perusahaan rumah sakit milik keluarga Tahir, RS Mayapada tercatat di BEI pada April 2011.

Keluarga Tahir juga memiliki usaha properti lewat MPRO yang listing di BEI pada Oktober 2018, dan juga bisnis pariwisata SONA yang merupakan perusahaan pertama keluarga Tahir yang tercatat di BEI, yakni pada Juli 1992.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus mempertegas komitmennya dalam mendukung industri kesehatan melalui penyediaan solusi perbankan yang komprehensif bagi nasabah Rumah Sakit.

Konsistensi ini diwujudkan Bank Mandiri lewat penandatanganan kerja sama terkait pemberian dan pemanfaatan Jasa Layanan dan Fasilitas Perbankan kepada Rumah Sakit, dokter, dan karyawan Rumah Sakit anggota ARSSI.

Adapun penandatanganan untuk kerjasama tersebut dilakukan dalam kegiatan Seminar Nasional XI dan Healthcare Expo IX yang diselenggarakan oleh ARSSI di Jakarta, Rabu (10/7).

Berlangsung hingga 12 Juli 2024, seminar mengusung tema "Strategi Penguatan Digitalisasi dan Green Hospital dengan Berbasis Kearifan Lokal" serta dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Pejabat Eksekutif Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo, Ketua Umum ARSSI Iing Ichsan Hanafi, dan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.
Menurut Totok Priyambodo, penandatanganan untuk kerja sama tersebut sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah melalui layanan digital yang handal dan reliable.
“Dengan hadirnya solusi perbankan yang kami tawarkan, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas operasional Rumah Sakit,” ujarnya.
Totok menjelaskan, Bank Mandiri menawarkan berbagai solusi transaksi, mulai dari penerimaan pasien melalui Mandiri EDC, pemanfaatan Mandiri Virtual Account, hingga pembayaran Rumah Sakit kepada mitranya melalui Kopra by Mandiri.

Salah satunya lewat layanan khusus, Kopra Hospital Solution yang dilengkapi dengan fitur pelaporan dan dashboard yang memudahkan manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan pengambilan keputusan.
Selain itu, Bank Mandiri juga menyediakan solusi pembiayaan dan layanan perbankan lainnya untuk Rumah Sakit, dokter, petugas medis hingga karyawan.

Bank Mandiri hadir melalui berbagai solusi transaksi keuangan untuk mempermudah proses bisnis melalui KOPRA by Mandiri. Sebagai pelengkap Sistem Informasi Rumah Sakit, Bank Mandiri menyediakan Kopra Hospital Solution dengan fitur reporting dan dashboard yang dapat mempermudah manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan mengambil keputusan. Bank Mandiri turut hadir memberikan solusi pembiayaan dan solusi perbankan lainnya bagi Rumah Sakit, Dokter, petugas medis dan karyawan Rumah Sakit.
Dalam mendukung tema Seminar Nasional ARSSI 2024, Bank Mandiri melalui Kopra turut memberikan solusi dengan berbagai fitur dan layanan transaksi digital untuk segmen wholesale yang membantu kegiatan transaksi Rumah Sakit.

Adapun saat ini, lebih dari 2.000 Rumah Sakit telah menggunakan solusi Bank Mandiri untuk berbagai kebutuhan transaksi dengan layanan digital untuk perusahaan melalui Kopra by Mandiri.
"Dengan adanya solusi inovatif yang ditawarkan Bank Mandiri, kami berharap Rumah Sakit di Indonesia, termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI, dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," imbuh Totok.
Sementara itu, Ketua ARSSI Iing Ichsan Hanafi dengan berbagai solusi inovatif yang disediakan Bank Mandiri diharapkan dapat membantu Rumah Sakit di Indonesia termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Ke depan pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi bersama dengan Bank Mandiri untuk dapat membangun sinergi dan memberikan solusi sesuai kebutuhan rumah sakit.
“Semua tantangan dan harapan menunjukkan pentingnya peran rumah sakit dalam menghadapi perubahan dan menjalankan tugas sebagai bagian dari sektor kesehatan. Mari kita jadikan momentum ini untuk bergerak maju, beradaptasi, dan berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit,” ujar Iing Ichsan.

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM -- Pemerintah terus berkomitmen dalam menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di ibu kota baru Nusantara di Sepaku, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah kesiapan lapangan upacara yang pembangunannya ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Pembangunan lapangan upacara yang merupakan pusat dari perayaan HUT Kemerdekaan telah memasuki tahap akhir. Pemerintah terus mempercepat pembangunan demi memastikan seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di IKN

"Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PUPR berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan seluruh persiapan Upacara Kemerdekaan dengan baik. Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan," kata Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Raja Juli Antoni, dalam keterangan resminya, Rabu (10/07/2024).

Dengan realisasi pembangunan lapangan upacara yang baik tersebut, ia optimistis Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN dapat terlaksana dengan lancar. Artinya proyek yang sedang dikerjakan dapat siap tepat waktu. Kemudian dengan kualitas yang baik.

Peringatan HUT Kemerdekaan yang ke-79 ini diharapkan dapat menjadi momentum yang membangkitkan semangat kebangsaan dan mempererat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia. Otorita IKN dan Pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan upacara ini dengan sebaik-baiknya.

Elite PKS Sumut dan PDIP Sumut membuka peluang untuk berkoalisi di Pilgub Sumut 2024. Sejumlah kode diberikan oleh kedua partai besar ini.

“Itu (berkoalisi) harapan dan kita katakan semoga harapan itu bisa jadi kenyataan,” kata Ketua DPW PKS Sumut Usman Jakfar di kantornya, pada Rabu (10/7).

Lantas, apakah dengan kode ini sudah ada nama dikantongi?

Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, mengatakan sebagai pengurus daerah, pihaknya akan tegak lurus pada keputusan DPP. Hanya saja, sejauh ini ada 3 nama yang merapat ke PDIP.

Yakni eks Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, eks Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, dan pengusaha properti Barry Simorangkir.

Dari ketiga nama ini, Edy disebut-sebut menjadi calon terkuat.

Lantas, apakah Edy yang akan diusung?

“Ya kan saya sudah sampaikan yang daftar ke kami (PDIP) ada tiga yang daftar, ke PKS ada empat, sama-sama, Barry, Nikson, (Abdul) Aziz, sama,” kata Rapidin.

“Kami juga sama, berarti di antara ini bergetarlah hati kami,” sambungnya.

Soal peluang duet Edy dan Nikson, kata Rapidin, juga masih dinamis. Semua menunggu keputusan DPP.

“Semuanya dinamis, dinamika, kami hanya usulkan, DPP yang memutuskan,” tegasnya.

JAKARTA, investor.id – Pembentukan satuan tugas (satgas) nasional dinilai perlu untuk mengatasi masalah gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) akibat serangan ransomware. Anggota Komisi I DPR, Bobby Adithyo Rizaldi mengatakan, pembentukan satgas ini menyertakan unit dari masing-masing stakeholder terkait untuk bisa berkoordinasi secara intensif.

Desakan pembentukan satgas nasional PDNS ini disampaikan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid untuk mempercepat penanganan gangguan siber yang terjadi.

“Satgas ini kan bukan membentuk suatu formasi baru, tetapi dari masing masing stakeholder ini memberikan unitnya untuk bisa berkoordinasi secara lebih intensif yang tadinya rapatnya bulanan itu bisa dari jam ke jam dari hari ke hari,” ujar Bobby dalam acara “Investor Market Today” di IDTV, Rabu (10/7/2024).

Dikatakan Bobby, pembentukan satgas ini merupakan upaya paling efektif untuk memulihkan serangan ransomware yang mengganggu berbagai layanan penting, termasuk pelayanan imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu menunggu bentuk hukum lainnya.

Saat dikonfirmasi terkait kabar pembentukan satgas tersebut, Bobby mengungkapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan stakeholder lainnya telah melakukan rapat terbatas (ratas) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Ratas tersebut dilakukan usai rapat kerja Komisi I DPR dengan Menkominfo, Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian di kompleks parlemen, Jakarta Pusat pada Kamis (27/6/2024).

Dalam ratas tersebut, ada sejumlah poin penting yang dibahas, seperti upaya pemulihan, pelaksanaan audit secara bersamaan, dan memastikan upaya mitigasi sebelum Pusat Data Nasional (PDN) yang full kapasitasnya dioperasikan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Pupuk Indonesia (Persero) mendorong kesejahteraan petani dengan memperkuat kerja sama program Makmur bersama Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagai offtaker. Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dilaksanakan langsung oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi bersama dengan Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta (5/7).

Sejak diluncurkan pada tahun 2021, program MAKMUR telah berperan penting dalam mendukung kesejahteraan petani dengan meningkatkan produktivitas pertanian lewat pendampingan dan agro input yang berkualitas.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan bahwa program MAKMUR hadir memberikan pendampingan intensif kepada petani dan budidaya pertanian berkelanjutan.

“Program ini memiliki potensi yang cukup besar, dengan luasan yang sudah hampir mencapai 300.000 hektare, dengan 100.180,44 hektare untuk tanaman padi,” ujar Rahmad.

Program MAKMUR menghadirkan ekosistem pertanian komprehensif dari tahapan hulu hingga hilir, baik on farm maupun off farm dengan melibatkan banyak stakeholder, mulai dari perbankan, lembaga asuransi, penyedia agro input, hingga offtaker.

Melalui program MAKMUR, Pupuk Indonesia mendorong optimalisasi produktivitas petani baik dengan upaya pendampingan intensif serta edukasi penggunaan pupuk nonsubsidi agar hasil panen tetap maksimal. Pupuk nonsubsidi yang digunakan dalam program MAKMUR adalah pupuk komersial yang sudah teruji mampu meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga program ini sekaligus menjadi edukasi penggunaan agro input alternatif selain pupuk subsidi.

Selama periode Januari hingga Juni 2024, program MAKMUR telah diaplikasikan secara nasional dan berhasil mencatatkan realisasi seluas 295.904 hektare (ha) lahan dengan jumlah petani binaan sebanyak 120.320 orang. Pelaksanaan program MAKMUR juga telah diimplementasikan untuk berbagai jenis komoditas pangan. Program ini telah mencatat peningkatan produktivitas petani padi sebesar 14% (rata-rata produktivitas meningkat dari 5,7 ton/ha menjadi 6,5 ton/ha). Produktivitas tanaman jagung juga meningkat sebesar 23%, dari 4,7 ton/ha menjadi 5,8 ton/ha. Produktivitas tanaman tebu turut naik sebesar 3% dari 66,2 ton/ha menjadi 68 ton/ha, dan produktivitas tanaman kelapa sawit meningkat 7% dari semula 22,84 ton/ha menjadi 24,44 ton/ha.

Bentuk dukungan Pupuk Indonesia bagi para petani lewat program MAKMUR juga dihadirkan lewat pendampingan budidaya, seperti lewat edukasi petani untuk penggunaan pupuk yang berimbang serta pengendalian hama.

Selain itu, untuk memastikan produktivitas pertanian dari segi kualitas, Pupuk Indonesia juga menyediakan layanan mobil uji tanah guna memastikan kandungan hara tanah sehingga pengaplikasian pupuk dalam budidaya program MAKMUR lebih presisi atau sesuai kebutuhan tanaman. Rekomendasi pemupukan berimbang ini diharapkan dapat menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan.

Sinergi BUMN antara Pupuk Indonesia dengan Perum BULOG akan memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan produktivitas padi nasional secara berkelanjutan, yang kemudian akan berdampak pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

“Lewat upaya ini, Pupuk Indonesia bersama-sama dengan BULOG bisa bekerja sama untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kita memiliki masa depan yang cerah, tidak hanya untuk Pupuk Indonesia dan BULOG, tetapi untuk pertanian dan bangsa, negara Republik Indonesia,” tutup Rahmad.

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Saudi dilaporkan melayangkan gertakan ke negara-negara Eropa bahwa mereka akan menjual sejumlah surat utang negara di Benua Biru itu. Mengapa Saudi mengeluarkan langkah untuk membalas tindakan G-7 yang menyita hampir 300 miliar dolar AS aset Rusia yang dibekukan itu?

Salah satu titik terangnya ada pada Februari lalu. Saat itu, Rusia dan Arab Saudi merayakan peringatan 98 tahun terjalinnya hubungan bilateral. Pada 1926, Uni Soviet menjadi negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Kerajaan Hijaz dan Najd.

Saat ini, dengan Presiden Vladimir Putin yang menegaskan kekuasaannya selama enam tahun ke depan dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman juga ditunjuk sebagai perdana menteri oleh Raja Salman pada tahun 2022, kepemimpinan kedua negara terlihat stabil.

Merujuk tulisan Dr Diana Galeeva dari Universitas Oxford di Arab News, meskipun hubungan antara Rusia modern dan Arab Saudi terjalin pada tahun 1992, hubungan bilateral mencapai tingkat baru pada tahun 2017, di bawah kepemimpinan Raja Salman dan Putin.

Kunjungan pertama raja Saudi ke Moskow diakui secara luas sebagai kunjungan bersejarah. Surat kabar The Guardian menyatakan bahwa hal ini menandakan pergeseran struktur kekuasaan global. Kunjungan tersebut menghasilkan penandatanganan lebih dari 15 perjanjian kerja sama bernilai miliaran dolar yang mencakup bidang militer, minyak, dan eksplorasi ruang angkasa.

Pada saat itu, Kerajaan Arab Saudi ingin membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, meskipun kesepakatan tersebut belum selesai, karena kemudian mereka membeli sistem Pertahanan Area Ketinggian Tinggi Terminal Amerika seharga 15 miliar dolar AS. Dengan melakukan hal ini, negara ini mengikuti kebijakan keseluruhan “lindung nilai” dan mengembangkan hubungan dengan semua kekuatan.

Meskipun demikian, pengingkaran ini tidak merusak perkembangan positif antara Rusia dan Arab Saudi. Putin mengunjungi Arab Saudi pada 2019 – kunjungan pertamanya sejak 2007. Kunjungan tersebut diakhiri dengan perjanjian minyak. Putin juga mengunjungi UEA dan Arab Saudi pada 2023.

Apa manfaat interaksi tersebut bagi kedua negara? Menurut Galeeva kepetingan ekonomi tidak diragukan lagi merupakan faktor pendorong di balik hubungan Saudi-Rusia. Sebagai hasil dari persaingan geopolitiknya saat ini dengan negara-negara Barat, Moskow menganggap Riyadh sebagai mitra penting dalam membentuk sektor energi global dan dengan demikian meningkatkan produk domestik bruto (PDB), yang merupakan hal penting mengingat pembatalan kontrak energi dengan negara-negara Barat dan sanksi yang dikenakan terkait serangan ke Ukraina.

Pada saat yang sama, Saudi telah mengikuti kebijakan luar negeri nasionalis baru, dengan mengutamakan prioritas mereka sendiri, terutama prioritas ekonomi. Hal ini memungkinkan terbentuknya hubungan yang saling menguntungkan dengan Moskow.

Kesepakatan OPEC+, yang dipimpin oleh Rusia, Arab Saudi, dan UEA pada Oktober 2022 serta April dan Juni 2023, telah membantu meningkatkan pendapatan energi. Hasil dari kesepakatan ini – yang landasannya dinegosiasikan selama kunjungan resmi kedua pemimpin – menjadi sangat penting bagi Rusia.

Pada Januari 2023, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak menyatakan bahwa pendapatan dari minyak dan gas telah meningkat sebesar 28 persen pada 2022. Kompleks bahan bakar dan energi juga mengambil peran utama dalam pembentukan PDB Rusia pada 2023 (lebih dari 27 persen) . PDB Arab Saudi juga meningkat, dari 874 miliar dolar AS pada 2021 menjadi 1,1 miliar dolar AS pada 2022 dan 1,3 miliar dolar AS pada tahun lalu.

Arab Saudi berperan penting dalam diversifikasi ekonomi Rusia di bawah sanksi Barat. Bagi Riyadh, perjanjian tersebut sesuai dengan inisiatif diversifikasinya. Misalnya, ekspor produk pertanian Rusia ke Kerajaan Arab Saudi meningkat sebesar 49 persen pada tahun 2022, mendekati 1 miliar dolar AS.

Arab Saudi telah diundang untuk bergabung dengan kelompok BRICS, di mana Rusia memainkan peran penting bersama dengan Cina, Brasil, India, dan Afrika Selatan. Daripada mempertimbangkan keputusan untuk bergabung dengan blok tersebut sebagai keputusan politis, tampaknya Arab Saudi lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi. Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan bahwa BRICS adalah “saluran yang bermanfaat dan penting” untuk memperluas kolaborasi ekonomi.

Para pejabat Rusia pun mengapresiasi posisi ini. Dalam pidatonya di Majelis Federal pada bulan Februari, Putin mencatat: “Negara-negara BRICS, dengan mempertimbangkan negara-negara yang baru-baru ini menjadi anggota asosiasi ini (Argentina, Mesir, Iran, Ethiopia dan UEA), akan menyumbang sekitar 37 persen pendapatan global. PDB (pada tahun 2028), sedangkan angka G7 akan turun di bawah 28 persen.”

Singkatnya, landasan yang dibangun oleh para pemimpin saat ini dalam beberapa tahun terakhir akan membawa dinamika positif lebih lanjut dalam hubungan Saudi-Rusia, dan hal ini akan menimbulkan diversifikasi. Selain hard power, kedua negara juga bisa mendapatkan manfaat dari soft power sebagai mekanisme kolaborasi.

Rusia dapat lebih diintegrasikan ke dalam program diversifikasi ekonomi Saudi yang dikenal sebagai Visi 2030. Misalnya, Rusia dapat menjadi tuan rumah forum bilateral “Rusia dalam Visi Saudi 2030” bagi para pemangku kepentingan bisnis dan investasi, dengan pameran mengenai potensi industri di wilayah Rusia dan Arab Saudi.

Selain itu, penggunaan soft power agama juga bisa berperan. Ini adalah salah satu tujuan Visi 2030 untuk menjadikan dunia Muslim sebagai pusat perhatian. Lebih banyak hal yang bisa dilakukan oleh wilayah Muslim Rusia dalam membangun hubungan. Rusia tahun lalu meluncurkan program percontohan perbankan dan keuangan Islam, sehingga bank-bank Saudi bisa mendapat izin untuk melaksanakan operasi ini.

Demi mencapai tujuannya untuk mendiversifikasi perekonomiannya, Riyadh merasa tidak terlalu terikat dengan Washington melalui perjanjian 'minyak untuk perlindungan' yang dimulai pada 1945, dan pada saat yang sama menuntut pakta bantuan, Jean-Michel Bezat mencatat dalam kolomnya di Le Monde.

Sebagai bagian dari rencana Visi 2030 Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang dikenal sebagai MBS, ambisi ini memerlukan biaya yang sangat tinggi, dan dibiayai oleh sumber daya utamanya. Minyak, yang telah dieksploitasi sejak tahun 1938, menjadi sangat penting. Riyadh akan melakukan segala daya untuk memperluas produksi selama mungkin.