Jakarta: Komisi VI DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan mengakuisisi Bank Muamalat Indonesia. Sebab, salah satu perbankan syariah itu diduga mengalami fraud atau kerugian.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal, usai Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT BNI dan PT BTN.

"Kita ingin kejelasan terhadap rencana daripada BTN untuk melepas unit usaha syariahnya," kata Hekal melalui keterangan tertulis, Senin, 8 Juli 2024.
Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan kalau Komisi VI mengetahui rencana BTN mengakuisisi Bank Muamalat. Namun, kecurigaan muncul karena proses tersebut sempat tertunda.

"Namun dalam perjalannya kelihatanya prosesnya tertunda, bahkan ada isu bahwa di dalam bank Muamalat ini ada terjadi fraud atau pengelolaan yang kurang baik sehingga kita khawatir kalau BTN diberikan beban untuk menyelamatkan ini," ungkap dia.

Baca juga: Belum Ada Pengajuan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Hekal mengungkapkan bahwa pihak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi pemegang saham dari Bank Muamalat. Dengan munculnya keraguan dari BTN untuk melanjutkan proses akuisisi Bank Muamalat, tentu tercium sesuatu yang janggal.

Dia menyampaikan Komisi VI DPR bakal mendalami perihal peran BPKH di dalam Bank Muamalat. Hal itu akan dilakukan bersama Komisi VIII sebagai mitra kerja BPKH.

"Itu harus didalami, kita tentu akan share informasi ini dengan teman-teman kita di Komisi VIII maupun Komisi XI, sebetulnya ada apa sih di Bank Muamalat, kenapa sampai BTN tidak mau meneruskan dan kami juga ada tanda tanya memang kenapa bank Muamalat dimiliki dan dikelola oleh BPKH," ujar dia.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji. Politikus Partai Golkar itu menyebut langkah BTN untuk tidak melanjutkan akuisisi Bank Muamalat adalah keputusan yang tepat.

"Informasi dari BTN tentu tidak menyangkut Bank Mualamat. Karena itu kan urusan orang lain, urusan kita adalah urusan dengan BTN," kata Sarmuji.

Untuk diketahui, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada 2022 lalu, saat dipimpin oleh Anggito Abimanyu. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan OJK Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

(ABK)

Tugas Eman Sulaeman menyidangkan perkara Pegi Setiawan dalam gugatan praperadilan ternyata membanggakan warga Karawang, Jawa Barat.

Eman lahir di Karawang pada 10 April 1975 di Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur. Semasa kecil, Eman bersekolah di Karawang sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Pasundan (Bandung), Jurusan Ilmu Hukum, dan lulus di tahun 1999.

Kerabat Eman, Mohammad Chatta (64 tahun), mengatakan sejak mengetahui bahwa Eman adalah hakim praperadilan Pegi, banyak warga yang sering menggelar nonton bareng (nobar) persidangan tersebut melalui siaran langsung media.

"Jelas sejak kejadian ini viral, di kampung ramai, merasa bangga ada warga asli Kaum Jaya muncul di televisi nasional, hampir tiap hari. Terakhir tadi pagi warga pada nobar. Ada kebanggaan bagi warga yang berhasil dalam kariernya," kata Chatta kepada kumparan, Senin (8/7).

Menurut Chatta, putusan hakim Eman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi tentu disambut positif seluruh warga. "Sesuai harapan kita semua," katanya.

Adapun jika putusan ini sampai berimbas pada keamanan hakim Eman dalam menjalankan profesinya, ia pastikan warga lingkungannya akan mengawal hakim Eman. "Hakim, kan, wakil Tuhan. Kalau keamanannya sampai terancam, kami pasti akan mengawal beliau," ujar Chatta.

Berikut bunyi vonis yang dijatuhkan hakim tunggal Eman Sulaeman hari ini:

"Mengadili:

Satu, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon [...] atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Tiga, menyatakan tindakan pemohon menetapkan termohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana Perlindungan Anak dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan [...] adalah tidak sah dan tidak berdasarkan proses hukum.

Empat, menetapkan surat ketetapan tersangka [...] batal demi hukum.

Lima, menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon

Enam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan perintah penyidikan terhadap pemohon

Tujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.

Delapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sediakala."

Salah satu yang menggugurkan adalah Pegi belum diperiksa oleh polisi pada saat ia ditetapkan tersangka.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mengeluarkan 10 Peraturan OJK (POJK) pada 2024. Tidak hanya sampai disitu, akan ada empat Surat Edaran atau SEOJK juga sepanjang tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa sudah ada satu POJK dan satu SEOJK yang dirilis sampai dengan Mei 2024. Meski demikian, dia tidak merinci apa saja aturan yang akan dibuat sampai akhir tahun.

Ogi menyebut OJK tengah menyusun rancangan SEOJK mengenai produk asuransi dan produk asuransi syariah yang merupakan amanat dan pedoman dari POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

“Serta [kami tengah menyusun] rancangan SEOJK mengenai penilaian kualitas penagihan subrogasi dan suretyship oleh perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah sehubungan dengan tambahan sebagai pelapor dalam sistem SLIK [Sistem Layanan Informasi Keuangan],” kata Ogi dalam Konferensi Pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Sebelumnya, OJK menerbitkan POJK Nomor 8 Tahun 2023 yang telah diundangkan pada 29 April 2024.

Ogi menyebut aturan tersebut merupakan penyelarasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta penyesuaian pengaturan dalam aturan sebelumnya yakni POJK Nomor 23 Tahun 2015

“Khususnya mengenai ketentuan terkait penggunaan polis asuransi secara elektronik maupun digital dan tata kelola pengembangan produk asuransi,” kata Ogi dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan April 2024, Senin (13/5/2024).

Ogi mengatakan aturan tersebut juga memuat penyederhanaan proses pengajuan produk asuransi dengan tetap mengedepankan aset prudensial dan perilaku pasar dalam rangka peningkatan pelayanan kepada stakeholders.

Dalam aturan baru, ketentuan penggunaan polis asuransi secara elektronik maupun digital tepatnya pada Pasal 58 menyebut perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang menyelenggarakan dan memasarkan produk asuransi secara digital wajib memenuhi beberapa ketentuan.

Pertama, memiliki tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Kedua, memiliki dan menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur manajemen risiko teknologi informasi.

Ketiga memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh OJK dan lembaga yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan sistem elektronik.

Tidak hanya itu, perusahaan asuransi juga wajib memastikan produk yang dipasarkan digital memenuhi kriteria menggunakan polis individual dan memiliki proses seleksi risiko sederhana.

Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 42, OJK juga memperbolehkan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dapat menyelenggarakan dan memasarkan produk asuransi terlebih dahulu tanpa persetujuan OJK untuk produk asuransi yang tidak pernah dipasarkan dan produk asuransi yang tidak memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria tertentu yang dimaksud di antaranya produk asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai, produk asuransi kredit atau produk asuransi pembiayaan syariah, serta produk asuransi pada lini usaha suretyship atau suretyship syariah.

Kemudian produk asuransi yang merupakan pengembangan produk asuransi yang telah dipasarkan oleh perusahaan asuransi dan mengakibatkan perubahan material yang cakupan perubahannya meliputi risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung, serta metode perhitungan tunai.

Produk asuransi yang merupakan pengembangan atas produk asuransi yang telah dipasarkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang memenuhi kriteria tertentu seperti dijelaskan sebelumnya, namun tidak mengakibatkan adanya perubahan material seperti dijelaskan sebelumnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menilai bahwa momen libur sekolah tahun ini tidak terlalu memberikan dampak signifikan terhadap okupansi pesawat.

Sekretaris Jenderal Ikatan Nasional Angkutan Udara (INACA), Bayu Sutanto memprediksi kenaikan okupansi kemungkinan hanya mencapai sekitar 10%-15% dibandingkan dengan hari-hari biasa.

"Untuk liburan sekolah tahun ini kemungkinan naik 10%-15% dibanding hari-hari biasa," kata Bayu kepada Kontan, Senin (8/7).

Menurut Bayu, perbedaan waktu libur sekolah dengan libur Idul Fitri yang tidak terlalu jauh merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat kenaikan tersebut.

"Euforia bepergian masyarakat pada libur sekolah tahun ini juga tidak sebesar seperti tahun sebelumnya," tambahnya.

Meskipun demikian, Bayu menekankan bahwa destinasi populer seperti Denpasar dan Yogyakarta tetap mengalami kenaikan okupansi yang lebih tinggi, terutama untuk rute-rute domestik.

Selain itu, beberapa destinasi internasional seperti Singapura dan Kuala Lumpur juga tetap menjadi favorit bagi pelancong selama liburan sekolah di Indonesia.

Bayu menegaskan bahwa INACA tetap mengoptimalkan layanan dan kesiapan operasional untuk mengakomodasi lonjakan penumpang yang mungkin terjadi selama musim liburan ini.

"Kami siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang dan berkoordinasi dengan maskapai untuk memastikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman," ujar Bayu.

Dengan demikian, meskipun ekspektasi kenaikan okupansi tidak sebesar pada libur Idul Fitri, INACA tetap memantau dengan cermat perkembangan pasar penerbangan selama periode liburan sekolah ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengungkapkan, pihaknya bersama Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

“Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal. Tentu nanti kita akan tindak lanjuti bareng-bareng asosiasi untuk bikin satgas, kita cek nanti di market barang-barang ilegalnya dijual seperti apa, di pasar seperti apa. Tadi satgas dengan lembaga perlindungan konsumen, asosiasi, satu lagi dengan satgas penegak hukum,” ujarnya usai Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sayangnya, Mendag Zulhas tidak menyebutkan secara detail kapan satgas itu akan dibentuk lantaran masih akan mengadakan rapat dengan lembaga lain seperti Kamar Dagang Industri (Kadin) hingga pelaku-pelaku usaha industri di Tanah Air.

“Besok masih ada lanjutan lagi rapatnya kami mengundang Kadin, mengundang Hipmi, asosiasi-asosiasi lainnya kita undang dulu. Tapi benang merah kesepakatan mereka sebetulnya yang menghancurkan itu barang-barang ilegal," ungkap Mendag Zulhas.

Lebih lanjut Mendag Zulhas mengatakan, pemerintah tengah menyelidiki melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) kepada tujuh produk impor yang di antaranya tekstil, pakaian jadi, kecantikan, elektronik hingga keramik. Ketujuh barang impor itu akan dilihat selama 3 tahun terakhir apakah jumlah masuknya ke Indonesia melonjak signifikan atau tidak.

Namun, jika KPPI mendapatkan bukti, maka akan dikenakan Beas Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). “Sekarang KPPI lagi bekerja, nanti kita tunggu enggak bisa Mendag menentukan tarif 100 persen itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menginginkan pemerintah membentuk satgas khusus untuk menangani impor ilegal, guna menjaga daya saing sektor ritel.

"Jadi ini memang benar-benar harus pemerintah yang memberikan solusi tepat, yaitu dengan cara membuat penegakan hukum yang benar dan kalau sekarang situasinya lagi urgent. Harus bikin satgas yang fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang ilegal ini bisa ditutup semaksimal mungkin," ujar Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara di Jakarta, Jumat (5/7/2024).?

Otoritas Jasa Keuangan telah meminta perbankan untuk memblokir lebih dari 7.000 rekening yang terindikasi dengan judi online. OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama.

“Sampai Juni ini OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran lebih dari 7000 rekening yang terindikasi terkait dengan perjudian online,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024 secara virtual, Senin (8/7).

Ia menyampaikan, pihakny sudah melakukan langkah-langkah pemblokiran dan koordinasi dengan pimpinan bank untuk menutup segala jalur kemungkinan yang berpotensi menopang transaksi judi online. OJK juga meminta para bank untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi, termasuk judi online.

“Kami juga sudah mengirim surat kepada bank beberapa minggu lalu, untuk memperketat sistem pengawasannya terhadap transaksi-transaksi judi online, juga perilaku nasabah yang melakukan jual beli rekening,” ujar dia.

Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya menyebut, sebanyak 5.000 rekening bank perorangan maupun kelompok telah diblokir terkait kasus judi dalam jaringan atau online.

Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, mengatakan pihaknya tidak bisa memastikan nilai transaksi yang ada pada 5.000 rekening yang sudah diblokir terkait judi online tersebut.

"Itu terus meningkat, sampai sejauh ini sudah ada 5.000 rekening yang kita blokir dan angkanya saya lupa ya, tetapi kalau akumulasi sejak disampaikan pak kepala itu di kuartal pertama 2024 mencapai Rp600 triliun," kata Natsir dalam diskusi bertajuk "Mati Melarat Karena Judi" yang dipantau secara daring dari Jakarta, Sabtu (15/6) seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, PPATK dapat memblokir rekening yang terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang dalam kurun waktu lima sampai 15 hari. "Setelah itu, blokir tadi bisa ditindaklanjuti oleh penyidik dan sejauh ini tidak ada keberatan, penyidik bisa memperpanjang blokir dan mencari alat bukti yang dihasilkan analisis PPATK," ujarnya.

Ribuan rekening yang diblokir tersebut diketahui kebanyakan mengalir ke negara yang masuk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), seperti Thailand, Filipina dan Kamboja.

Natsir mengungkapkan, sekitar 80% dari 3,2 juta pemain judi online yang telah teridentifikasi, rata-rata bermain di atas Rp 100 ribu. Profil yang bermain judi online itu pun bervariasi, mulai dari pelajar, mahasiswa bahkan sampai ibu rumah tangga.

"Ini yang cukup mengkhawatirkan buat kita sebagai anak bangsa. Di mana, misalnya, pendapatan keluarga itu katakanlah Rp200 ribu per hari, kalau Rp100 ribunya itu digunakan untuk judi online, itu kan signifikan mengurangi gizi keluarga yang ada," jelas Natsir.

Laporan tentang judi daring menjadi bagian terbesar dari laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang diterima PPATK, yaitu 32,1 persen, kemudian penipuan berada 25,7% dan tindak pidana lain 12,3%, serta korupsi di 7%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengungkapkan, pihaknya bersama Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

“Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal. Tentu nanti kita akan tindak lanjuti bareng-bareng asosiasi untuk bikin satgas, kita cek nanti di market barang-barang ilegalnya dijual seperti apa, di pasar seperti apa. Tadi satgas dengan lembaga perlindungan konsumen, asosiasi, satu lagi dengan satgas penegak hukum,” ujarnya usai Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sayangnya, Mendag Zulhas tidak menyebutkan secara detail kapan satgas itu akan dibentuk lantaran masih akan mengadakan rapat dengan lembaga lain seperti Kamar Dagang Industri (Kadin) hingga pelaku-pelaku usaha industri di Tanah Air.

“Besok masih ada lanjutan lagi rapatnya kami mengundang Kadin, mengundang Hipmi, asosiasi-asosiasi lainnya kita undang dulu. Tapi benang merah kesepakatan mereka sebetulnya yang menghancurkan itu barang-barang ilegal," ungkap Mendag Zulhas.

Lebih lanjut Mendag Zulhas mengatakan, pemerintah tengah menyelidiki melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) kepada tujuh produk impor yang di antaranya tekstil, pakaian jadi, kecantikan, elektronik hingga keramik. Ketujuh barang impor itu akan dilihat selama 3 tahun terakhir apakah jumlah masuknya ke Indonesia melonjak signifikan atau tidak.

Namun, jika KPPI mendapatkan bukti, maka akan dikenakan Beas Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). “Sekarang KPPI lagi bekerja, nanti kita tunggu enggak bisa Mendag menentukan tarif 100 persen itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menginginkan pemerintah membentuk satgas khusus untuk menangani impor ilegal, guna menjaga daya saing sektor ritel.

"Jadi ini memang benar-benar harus pemerintah yang memberikan solusi tepat, yaitu dengan cara membuat penegakan hukum yang benar dan kalau sekarang situasinya lagi urgent. Harus bikin satgas yang fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang ilegal ini bisa ditutup semaksimal mungkin," ujar Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara di Jakarta, Jumat (5/7/2024).?

Kinerja tersebut didukung permodalan yang solid

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan, total aset industri asuransi di bulan Mei 2024 mencapai Rp1.120,57 triliun atau naik 1,30 persen year-on-year (yoy) dari posisi yang sama di tahun sebelumnya.

Jika dirinci, total aset asuransi komersil mencapai Rp900,99 triliun atau naik 2,10 persen yoy. Kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi naik 8,59 persen yoy, yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 2,23 persen serta premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 16,94 persen yoy.

“Kinerja tersebut didukung permodalan yang solid di mana industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan risk based capital (RBC) masing-masing sebesar 441,93 persen dan 326,66 persen, jauh di atas threshold sebesar 120 persen,” kata Ogi dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024, Jakarta, Senin.

Di sisi lain untuk asuransi non-komersil yang terdiri dari aset BPJS Kesehatan (badan dan program jaminan kesehatan nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan (badan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan) serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp219,58 triliun atau terkontraksi 1,86 persen yoy.

Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per Mei 2024 tumbuh sebesar 8,36 persen yoy dengan nilai sebesar Rp1.439,71 triliun, meningkat dari posisi Mei 2023 sebesar Rp1.328,67 triliun. Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,90 persen yoy dengan nilai mencapai Rp372,52 triliun.

Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.067,19 triliun atau tumbuh sebesar 9,62 persen yoy.

Kemudian pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 8,95 persen yoy dengan nilai mencapai Rp47,07 triliun pada Mei 2024, dengan posisi aset pada Mei 2023 sebesar Rp43,20 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Tugas kasir restoran merupakan informasi yang penting bagi para pencari kerja yang hendak melamar kerja sebagai kasir di suatu restoran. Dengan mengetahui tugasnya, pelamar kerja dapat mengukur kemampuan dengan tugasnya sebagai kasir.

Sebelum memahami tugas seorang kasir di restoran, penting untuk mengetahui tugas kasir secara umum. Secara garis besar tugas kasir tentunya berkaitan dengan keuangan restoran.

Dikutip dari dalam buku berjudul Modul Pengantar Aplikasi Komputer - Studi Kasus: Pengolahan Database Aplikasi Kasir: (Pengolahan Database MySQL), Aryanto (2018:14), kasir merupakan staf pada bagian keuangan yang memiliki tugas untuk mengolah data keuangan dalam bentuk laporan maupun fisik uang baik yang berupa kas di perusahaan, maupun yang ada di bank.

Kasir secara rutin akan menyajikan laporan kas setiap hari dan melakukan rekapitulasi laporan kas harian secara tertulis maupun dalam bentuk kas secara fisik. Kasir menyajikan laporan dalam bentuk buku kas, laporan penerimaan, pengeluaran dana dan anggaran. Secara umum, kasir memiliki detail tugas yang beragam.

Mengutip dari buku berjudul Serba-Serbi Profesi, Anwar & Tantrina (2010), kasir secara umum mengemban tugas sebagai pemegang uang kas, menerima dan mengeluarkan uang dalam transaksi yang terjadi. Kasir juga perlu melakukan data entry terhadap transaksi yang sudah berlangsung.

Kasir juga memiliki tugas melakukan verifikasi dan pengecekan dana yang disetor dan diterima dengan dokumen pendukung. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data.

Kasir juga bertugas melakukan pembayaran kepada supplier, vendor, dan pihak ketiga dan melakukan penerimaan dalam bentuk kas dari customer untuk memastikan semua transaksi berjalan dengan baik. Tugas lain yang diemban kasir adalah melakukan pendistribusian dana sesuai dengan administrasi pendukung lainnya untuk membayar pajak, logistik, HRD dan GA.

Selain tugas secara umum, kasir secara spesifik memiliki tugas sesuai dengan bidang perusahaannya. Dalam perusahaan restoran, seorang kasir memiliki tugas tertentu. Berikut ini adalah beberapa tugas kasir restoran secara umum:

Pembahasan mengenai tugas kasir restoran beserta tanggung jawab yang diembannya dapat menambah wawasan terkait tugas dari seorang kasir yang ada di restoran. (DAP)

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengupas nasib WNI yang terancam hukuman mati. Saat ini tercatat 165 WNI telah divonis mati, 155 di antaranya berada di Malaysia dengan mayoritas kasus narkotika.

Judha bercerita mengenai WNI yang dijebak dengan cara dipacari lalu dijadikan kurir narkoba, kasus sihir di Saudi, hingga maraknya Gen-Z yang tersandung penipuan online dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi.

Lalu, bagaimana strategi pencegahan WNI dari hukuman mati dan kasus kriminal lainnya?

Saksikan DipTalk eps 20: Waspada! Modus Dipacari Warga Asing Malah Divonis Mati di Luar Negeri hanya di YouTube kumparan.

PKS menerima kunjungan elite PKS di kantornya, Minggu, Jaksel, pada Senin (8/7). Pertemuan tertutup itu dihadiri para petinggi masing-masing partai, termasuk Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketum PSI Kaesang Pangarep.

Dalam sesi konferensi pers, Syaikhu mengatakan, pertemuan ini seperti bantahan anggapan bahwa partainya tak bisa berkolaborasi dengan PSI.

"Tentu ini menjadi bagian awal untuk menepis seolah-olah antara PKS dan PSI enggak pernah ada titik temu dan kerja sama," ujar Syaikhu.

Syaikhu menjelaskan, sudah ada kesepakatan yang didapatkan dalam pertemuan itu. Akan ada kerja sama di sejumlah Pilkada 2024.

"Alhamdulillah beberapa hal sudah ada titik temu seperti halnya di Banten kita dalam satu koalisi di provinsi dan juga di Kabupaten Lebak. Insyaallah juga kita PKS sebagai calon bupatinya dan wakilnya dari PSI," kata Syaikhu.

Kata Syaikhu, ini bukan akhir. Sebab, peluang kerja sama dengan PSI di daerah lain juga terbuka.

"Mudah-mudahan nanti titik temu yang lain akan juga kita coba cari bersama. Kita inventarisir supaya ke depan ada juga kerja sama-kerja sama dalam upaya untuk pengusungan baik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah," ujar Syaikhu.

Sementara itu Kaesang pun memastikan bahwa kolaborasi dengan PKS tidak akan terhenti pada dalam hal Pilkada saja.

"Saya berharap seperti yang tadi Pak Presiden PKS bilang semoga ada kolaborasi-kolaborasi yang tentunya nanti akan terjadi di Pilkada. Dan alhamdulillah seperti yang Pak Presiden PKS tadi bilang di Banten, di Kabupaten Lebak, alhamdulillah mungkin, bukan mungkin lagi tapi insyaallah," kata putra bungsu Presiden Jokowi itu.

"Saya berharap kolaborasi ini tak hanya berhenti di situ, tapi akan berkelanjutan untuk kebaikan bangsa ini," terang Kaesang.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengaku kebijakannya dokter asing masuk ke Indonesia menuai banyak komentar miring. Bahkan, komentar itu ditujukan langsung kepadanya.

Sehingga, ia tidak merasa terusik dengan pendapat mantan Dekan FK Universitas Airlangga, Budi Santoso.

“Saya sendiri nggak terlalu masalah juga dengan komentar beliau ya karena lebih banyak komentar jelek mengenai saya,” kata Budi saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Budi mengaku tidak ambil pusing dengan berbagai komentar buruk itu. Ia mengaku menerimanya dengan terbuka.

“Saya sudah terima, gitu ya, wartawan juga pasti denger. Buat saya pribadi nggak ada masalah,” katanya.

Alasan ia menerima berbagai komentar itu karena ia yakin kebijakan yang dikeluarkannya tidak menyalahi aturan.

“Mengenai dokter asing, itu di undang-undang sudah selesai sudah diperbolehkan. Jadi harusnya ya diskusi itu sudah nggak ada lagi karena secara hukum formal rakyat Indonesia, baik wakil-wakil rakyat ataupun pemerintah,” katanya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Budi menjelaskan ada sejumlah daerah di Indonesia yang masih sangat sedikit dokter spesialisnya. Daerah-daerah inilah yang akan diisi oleh dokter asing.