Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan kebijakan dokter asing dalam rapat dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Saleh menyebut, semua harus sesuai aturan.

"Yang penting jangan langgar aturan. Kalau aturan itu dilanggar, DPR juga akan turun tangan, DPR akan protes. Selama dia ikut aturan itu, ya, boleh karena dia, kan, kesepakatan antara DPR dan pemerintah," kata Saleh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Menkes pun punya penjelasan. Katanya, di UU Kesehatan sudah diatur perihal dokter asing ini.

"Sebenarnya dokter asing itu sudah diputus di undang-undang. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa tidak setuju dokter asing itu sama aja undang-undang sudah bilang kita merdeka, kita tidak setuju Indonesia merdeka," kata Budi mengibaratkan.

Menurut Budi, yang menolak dokter asing terlalu emosional. Katanya, dokter asing yang boleh bertugas di Indonesia hanya dengan keahlian spesial.

"Masih ada yang emosi, iya, dan aturannya juga tadi sudah jelas bahwa dokter asing itu yang dokter spesialis yang boleh praktik. Ya, dokter umum boleh dateng, tapi misalnya kalau ada bencana kayak tsunami Aceh mereka dateng, itu mereka boleh," kata sarjana Fisika Nuklir ITB ini.

"Tapi kalau untuk praktik, ya, kan sudah jelas aturannya di undang-undang itu hanya bagi dokter-dokter dengan keahlian tertentu," imbuh Budi.

Budi menambahkan, harusnya ini tidak diperdebatkan lagi. Sebab, bila ia keliling daerah selalu saja ada kekurangan dokter spesialis penyakit tertentu.

"Saya bersama Pak Jokowi itu datang tiap minggu jalan. Saya enggak pernah nemu lengkap ada dokter intervensinya. Karena kita datang ke daerah kota kota kecil, enggak pernah ketemu, tuh. Pasti dokter jantungnya nggak ada, dokter sarafnya nggak ada," tuturnya.

"Kalau ada dokter jantung juga enggak ada dokter intervensinya, perawatnya juga enggak ada," sambung Menkes.

Bahkan ada saja nyawa yang melayang karena suatu daerah kekurangan dokter spesialis. Menurut Budi, ini harus dicegah.

"Kalau ditanya Pak Presiden juga selalu tanya kalau masuk rumah sakit RSUD itu paling banyak meninggal apa? Jantung sama stroke? Adanya spesialis apa? Spesialis anak sama anastesi. Enggak ada hubungannya sama jantung sama stroke," kata dia.

Jakarta -

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan serbuan bahan dan produk petrokimia membuat Industri dalam negeri babak belur, khususnya terkait produk turunan petrokimia seperti plastik dan tekstil.

Fajar menjelaskan kondisi ini dapat dilihat dari nilai tambah manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) RI yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bahkan per 2022 kemarin, nilai tambah manufaktur terhadap PDB hanya berada di level 18,3% pada 2022 lalu, turun jauh dari 2002 yang berada di level 32%.

"Kita lihat sekarang nilai tambah manufaktur terhadap PDB kita terus turun, sekarang sudah mulai di level 18,3%. Mulai turun banyak, ini juga akan terus memperlemah daya saing dalam negeri terhadap demand," kata Fajar dalam diskusi media di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

"Kalau kita lihat, (produksi) barang jadi plastik (dalam negeri) juga sudah mulai agak turun sedikit, tapi impor bahan baku plastiknya naik cukup signifikan. Sehingga di sini ada perlu strategi-strategi lain bagaimana mencukupi demand dalam negeri dengan suplai lokal," jelasnya lagi.

Lebih jauh, Fajar mengatakan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) jauh lebih terpuruk daripada industri petrokimia lainnya. Sebab industri yang satu ini sudah kebanjiran produk impor, dari bahan baku tekstil (polyester) sampai ke pakaian jadi.

"Tekstil sendiri juga terus polyester kita mengalami tekanan-tekanan juga dari produk-produk impor. Belum lagi di industri TPT-nya, dari sisi bahan baku saja mereka sudah kena dari barang-barang impor," jelasnya.

Menurutnya banjir impor petrokimia ini paling berdampak pada industri Aromatik dan turunannya. Sebab pada dasarnya industri yang satu ini merupakan salah satu industri turunan tekstil. Fajar mengatakan kalau industri hulunya saja sudah babak belur, apalagi industri turunnya.

"Aromatik dan turunnya ini kendalanya juga lumayan banyak, ini merupakan industri padat karya yang di bawahnya tekstil sehingga paling banyak kena dampaknya sekarang-sekarang ini karena banjirnya barang-barang jadi dari impor sehingga ke hulunya ikut berimbas. Bahkan yang di bawah sudah mulai tutup entah itu di-PHK," tuturnya.

Karena itu ia meminta kepada pemerintah untuk benar-benar memperhatikan jumlah impor yang masuk ke RI. Sebab kalau tidak industri produksi plastik dan TPT khususnya akan semakin berdarah-darah.

"Pemerintah harus memutuskan apakah akan tetap mendukung industri tekstil yang saat ini mempekerjakan 3.5 juta orang. Sebab industri tekstil merupakan industri padat karya yang menyerap tenaga kerja paling besar di Indonesia," tambahnya.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Gerindra mengaku sudah mendapatkan 20 persen dukungan partai lain untuk mengusung Ahmad Riza Patria dan Marshel Widianto di PilwalkotTangerang Selatan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dukungan 20 persen partai politik lain itu telah memenuhi syarat KPUD untuk mengusung Ahmad Riza Patria dan Marshel Widianto di Pilwakot Tangsel.

"Sudah aman itu, kita sudah mengantongi beberapa rekomendasi dari partai lain dan terpenuhi 20 persen persyaratan itu," tutur Dasco di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sayangnya, Dasco masih merahasiakan beberapa partai politik lain yang memberi rekomendasi kepada Ahmad Riza Patria dan Marshel Widianto di Pilwakot Tangsel nanti.

"Nantilaah. Jadi intinya yang sudah kami pegang itu bukan komunikasi saja, tetapi juga rekomendasi," katanya.

Menurut Dasco, pihaknya sudah memiliki strategi dan perhitungan internal bahwa Ahmad Riza Patria dan Marshel Widianto bakal memenangkan Pilwakot Tangsel.

Kendati demikian, strategi dan perhitungan tersebut tidak akan berjalan lancar jika seluruh kader di akar rumput tidak bergerak secara maksimal.

"Nah yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita akan menang atau kalah nanti, kita akan berusaha maksimal dulu untuk memenangkan Pilkada," ujarnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sebagai agenda nasional, Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya untuk mendorong transisi energi menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia.

Komitmen ini tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, yang menetapkan target 23% energi terbarukan pada 2025 dan 31% pada 2050. Selain itu, Indonesia telah menaikkan target penurunan emisi menjadi 31,89% secara unconditional dan 43,20% secara conditional pada tahun 2030.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi, mengatakan Pemerintah akan menggali potensi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau geothermal sebagai upaya melakukan diversifikasi sumber energi. “Mungkin (mendorong) EBT (energi baru terbarukan) yang selama ini belum banyak digali, seperti PLTP dan sebagainya. Itu perlu didorong lagi,” ujarnya usai dilantik di Kantor Kemeterian ESDM pada bulan Maret lalu.

Eniya menambahkan bahwa seringkali investasi di PLTP dianggap tidak bisa dilakukan karena terdapat ketimpangan yang tinggi antara ketersediaan dan permintaan (supply and demand). Jadi supply-nya tinggi, potensi tinggi, tapi demand-nya rendah sehingga investasi gak jalan. Oleh karena itu, ia berupaya untuk menggenjot pemanfaatan energi panas bumi agar meningkatkan minat para investor untuk berinvestasi di PLTP.

Eniya juga mengajak pelaku industri untuk berkomitmen dalam melakukan transisi energi. Ia berpesan agar jangan sampai pemerintah sudah menetapkan target, tetapi industri tidak menjalankan target tersebut. “Komitmen bersama, ini harus kita kawal bersama,” kata Eniya.

Salah satu perusahaan yang berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mencapai Net Zero adalah PT Barito Pacific Tbk melalui anak usahanya PT Barito Renewable Energy Tbk (BREN). BREN didirikan oleh Barito Pacific sebagai perusahaan holding di bidang energi terbarukan yang menyediakan solusi energi yang bersih dan berkelanjutan.

Saat ini, BREN terus memperluas bisnisnya di bidang energi terbarukan. BREN sebelumnya bernama PT Barito Cahaya Nusantara didirikan pada 2018. Perusahaan ini didirikan sebagai entitas yang akan menaungi kepemilikan aset Perseroan di sektor energi terbarukan yakni Star Energy Geothermal dan Barito Wind Energy.

Memahami pentingnya mendukung ekonomi dan pertumbuhan Indonesia melalui langkah-langkah strategis dalam bisnisnya, BREN resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (IPO) pada tahun 2023 dan telah melakukan beberapa pengembangan usaha strategis. Langkah ini semakin menegaskan keseriusan BREN untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam upayanya menuju transisi energi yang berkelanjutan.

Adapun geothermal merupakan salah satu energi paling andal untuk menggantikan batu bara karena merupakan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Emisi gas rumah kaca dari geothermal sangat rendah sehingga juga diharapkan dapat mengurangi dampak perubahan iklim.

Dampak lingkungan dari pengembangan geothermal jauh lebih kecil dibandingkan dengan pertambangan batu bara, sehingga menjadikannya pilihan yang lebih bersih dan lebih aman untuk masa depan energi di Indonesia maupun dunia.

Sebelum mendirikan BREN, Barito Pacific sebagai induk usaha telah mengakuisisi mayoritas saham di Star Energy Geothermal pada tahun 2018. Star Energy Geothermal yang memiliki wilayah panas bumi Wayang Windu di Kabupaten Bandung merupakan produsen listrik tenaga panas bumi (PLTP) terbesar di Indonesia yang bekerja sama dengan berbagai mitra strategis, termasuk Pertamina dan PLN.

Pada 2017, Star Energy Geothermal mengakuisisi PLTP Salak dan PLTP Darajat milik Chevron Corporation. Sampai dengan tahun 2023, total kapasitas terpasang di ketiga wilayah panas bumi tersebut mencapai 886 Megawatt (MW). Tidak berhenti di situ saja, BREN juga tengah melakukan serangkaian eksplorasi untuk menambah wilayah panas buminya yakni di Gunung Hamiding, Maluku Utara dan Sekincau, Lampung.

Fokus Perusahaan pada pengembangan energi terbarukan mendorong BREN melalui anak usahanya PT Barito Wind Energy mengembangkan bisnisnya ke sektor energi angin. Perusahaan ini telah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi 100% saham PT UPC Sidrap Bayu Energy, pembangkit listrik tenaga angin pertama dan terbesar di Indonesia dengan kapasitas 75 MW. Langkah ini semakin memperkuat posisi Barito Pacific sebagai pemimpin pasar di sektor energi terbarukan.

Hendra Soetjipto Tan, selaku Direktur Utama Barito Renewables, menuturkan “langkah pengembangan portofolio ini menegaskan komitmen kami untuk berkontribusi dalam mendukung pencapaian target pemerintah Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060,” ujarnya saat mengumumkan akuisisi tersebut beberapa waktu lalu.

Pada tahun 2020, Star Energy Geothermal menerbitkan obligasi hijau atau green bond senilai US$ 1,11 miliar dan mendapat sambutan positif dari investor hingga mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) dan dilirik oleh institusi besar.

Obligasi hijau tersebut merupakan obligasi hijau swasta pertama di Indonesia yang mendapatkan status investment grade dari Moody's Investor Service dengan rating Baa3 untuk senior secured bond yang dirilis dua entitas anak Star Energy, yaitu Star Energy Geothermal Drajat II, Ltd dan Star Energy Geothermal Salak, Ltd.

“Sebagai upaya untuk mewujudkan komitmen, kami menjalankan langkah-langkah strategis, seperti pelaksanaan riset dan pengembangan, pemanfaatan teknologi terkini, pengembangan aset existing, eksplorasi cadangan panas bumi, serta pengembangan portofolio bisnis energi terbarukan. Seluruhnya kami lakukan untuk memastikan keandalan operasi serta tersedianya pasokan dan cadangan energi bersih untuk masyarakat Indonesia,” tambah Hendra.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan BREN tersebut semakin mematangkan ambisi Perusahaan dalam mewujudkan visinya sebagai Perusahaan energi terbarukan yang menyediakan solusi energi yang bersih dan berkelanjutan sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemimpin pasar nasional di sektor energi Terbarukan.

Didukung oleh keunggulan operasional yang kuat, momentum ini memampukan BREN untuk bertumbuh lebih pesat tidak hanya dalam industri geotermal, namun juga sektor teknologi terbarukan lainnya. Upaya ini juga sebagai komitmen Perusahan dalam kontribusinya mendukung upaya pemerintah mencapai target transisi energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo optimistis nilai tukar rupiah akan bergerak stabil dan menguat pada akhir tahun 2024 ini.

Perry menyampaikan, terdapat empat faktor yang mempengaruhi penguatan nilai tukar rupiah, diantaranya pertama, arah penurunan suku bunga The Fed atau Federal Funds Rate (FFR).

“Kedua, imbal hasil daya tarik investasi portofolio, bahwa pada tahun ini investasi portofolio kedalam negeri ini terjadi inflow, meskipun beberapa bulan di waktu terjadi Lebaran terjadi outflow,” tutur Perry saat melakukan rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Senin (8/7).

Meski begitu, Perry mencatat, secara keseluruhan tahun ini terjadi inflow khususnya dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 130,35 triliun, dari saham Rp 340 miliar, meski pada pertengahan tahun Surat Berharga Negara (SBN) terjadi outflow Rp 33,96 triliun.

Perry menambahkan, sejalan dengan adanya koordinasi dengan Kementerian Keuangan, sejak Juni 2024 SBN mulai kembali inflow, dan diharapkan tetap terjaga.

“Secara keseluruhan, portfolio inflow tahun ini adalah Rp 91,5 triliun, dan ini yang terus kami lakukan,” ungkapnya.

Faktor ketiga, yang mempengaruhi nilai tukar rupiah menguat adalah dari sisi fundamental inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Keempat, adalah upaya BI untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia memperkirakan inflasi tahun ini akan sesuai target yakni 2,5% plus minus 1%, sementara pertumbuhan ekonomi tahun ini optimistis mencapai 5,1%.

Perry menambahkan, sejalan dengan faktor-faktor tersebut, nilai tukar rupiah diperkirakan menguat sekitar Rp 15.700 hingga Rp 16.100 per dollar AS.

“Jadi empat faktor tadi yang kami perkirakan rupiah akan menguat stabil kedepan,” ungkapnya.

IDXChannel - PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Bank DKI) terus berupaya memaksimalkan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Tak terkecuali di bidang pariwisata. Salah satunya dengan menggandeng Tokopedia, salah satu platform e-commerce di Indonesia, sebagai mitra penjualan resmi Jakarta Tourist Pass.

"Melalui sinergi ini, Jakarta Tourist Pass dapat dengan mudah diakses dan dibeli oleh masyarakat melalui platform Tokopedia, yang memberikan kemudahan perjalanan wisata di Jakarta," ujar Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, dalam keterangan resminya, Sabtu (6/7/2024).

Menurut Agus, kerja sama dengan Tokopedia ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem digital di Jakarta.

"Selain memudahkan wisatawan dalam menggunakan transportasi umum dan layanan wisata lainnya, Jakarta Tourist Pass juga merupakan upaya bersama untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang modern dan terintegrasi," ujar Agus.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, menyampaikan bahwa Jakarta Tourist Pass, yang merupakan produk kolaborasi antara Bank DKI dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta, dirancang untuk memudahkan wisatawan dalam mengakses dan menggunakan berbagai layanan transportasi umum di Jakarta secara cash less.

"Dengan adanya Jakarta Tourist Pass, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dengan menyediakan kemudahan dan kenyamanan bagi para wisatawan," ujar Amirul.

Bertepatan dengan sinergi tersebut, Bank DKI dan Tokopedia menerbitkan kartu Jakarta Tourist Pass dengan desain khusus dalam jumlah terbatas, serta promo menarik, yang dapat dipesan melalui platform Tokopedia selama periode promo.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi berharap Jakarta Tourist Pass dapat memberi dampak positif terhadap sektor pariwisata sehingga membantu pertumbuhan perekonomian di Jakarta.

Inisiatif ini juga diharapkan dapat mendorong Jakarta menjadi destinasi wisata yang lebih menarik dan kompetitif di kancah internasional," ujar Arie.

Sementara, Senior Vice President of Digital Goods Tokopedia, Rudy Dalimunthe, mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi Bank DKI yang sudah memberikan kesempatan untuk bersama-sama mengakselerasi digitalisasi pembayaran dan menciptakan cashless society yang semakin luas.

"Lewat kolaborasi ini, kami berharap akan lebih banyak lagi masyarakat yang bisa merasakan kemudahan bertransaksi digital, khususnya dalam bertransportasi dan berwisata di Jakarta. Kerja sama Tokopedia dan Bank DKI sejalan dengan komitmen kami untuk terus membuat produk yang inklusif, yang bisa mempermudah masyarakat luas memenuhi kebutuhan di era digital," ujar Rudy.

Sebagai kota dengan pusat ekonomi dan budaya, Jakarta terus berkomitmen untuk mewujudkan visinya sebagai kota global.

Salah satu strategi utama adalah melalui penguatan sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), yang menjadi fokus penting dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai destinasi unggulan bagi wisatawan domestik dan internasional.

Melalui pengembangan sektor MICE, Jakarta berupaya menarik lebih banyak kunjungan bisnis dan acara internasional, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat posisi Jakarta di kancah global.

Jakarta Tourist Pass sendiri merupakan solusi digital berbasis kartu elektronik (JakCard) dan aplikasi (JakOne Pay) yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan, seperti mengakses informasi destinasi populer, transportasi, pembayaran, serta layanan pariwisata lainnya di Jakarta.

Dalam hal kebutuhan transaksi pembayaran digital berbasis kartu, Jakarta Tourist Pass (JakCard) dapat digunakan untuk kebutuhan pembayaran transportasi terintegrasi di Jakarta, mulai dari JakLingko, Transjakarta, Commuter Line, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga LRT Jabodebek.

Sedangkan aplikasi Jakarta Tourist Pass (JakOne Pay) didukung sejumlah fitur unggulan, di antaranya, fitur Maps yang menyajikan daftar lokasi destinasi wisata, fitur Event yang digunakan sebagai sumber referensi terkait lokasi, waktu dan harga tiket destinasi wisata di Jakarta, hingga fitur pembayaran yang dapat dilakukan dengan metode scan to pay, update balance, dan Top Up JakCard.

"Untuk informasi dan pembelian Jakarta Tourist Pass, silakan kunjungi Kantor Cabang Bank DKI terdekat atau melalui Tokopedia," ujar Arie. (TSA)

Seorang anggota polisi berinisial Briptu FZ (32) di Jombang diduga dianiaya oleh istrinya sendiri berinsial YF (30). Korban merupakan anggota polisi yang bertugas di Polsek Ploso.

Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu membuat seksi profesi dan pengamanan (Propam) Polres Jombang turun tangan. Mereka pun dipanggil ke Mapolres Jombang.

Kasi Propam Polres Jombang, Ipda Muhammad Teguh mengatakan, peristiwa KDRT itu terjadi pada Sabtu (6/7) sekitar pukul 23.00 WIB.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa korban ditusuk menggunakan obeng oleh istrinya yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan itu. Namun, kabar tersebut dibantah oleh Teguh.

"Enggak ada ditusuk (dengan obeng), enggak ada itu tapi yang pasti korban dilempar HP," kata Teguh di Mapolres Jombang, Senin (8/7).

Teguh menjelaskan, saat kejadian, pasangan suami istri (pasutri) itu sempat adu mulut. Sang istri terpancing emosi dan melemparkan handphone-nya yang digenggam.

"Posisi korban saat itu sedang tidur kemudian mengalami komunikasi cekcok dan spontan langsung dilempar sama HP oleh istrinya," ujarnya.

Akibat lemparan itu, Briptu FZ mengalami luka pada bagian kepala. "Korban luka bagian kepala kening kiri, sobek sedikit kayak bengkak itu, tidak dirawat karena hanya luka biasa," terangnya.

"Pada prinsipnya luka itu diakibatkan karena lemparan HP istri bukan ditusuk, kalau obeng itu kan lukanya parah ini tidak serius," tambah dia.

Teguh belum menjelaskan secara detail terkait penyebab pertikaian rumah tangga itu. Ia juga membantah bahwa penyebab KDRT tersebut karena dugaan perselingkuhan.

"Menurut hasil pemeriksaan sementara belum ada tanda-tanda mengarah ke situ (perselingkuhan), hanya kesalahpahaman saja, masalah rumah tangga biasa, bukan karena ekonomi sebab mereka berdua sama-sama bekerja, hanya kesalahpahaman biasa kalau berumah tangga itu ngomong agak keras," jelasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya kebijakan penurunan harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan yang dinilai mahal bahkan dari negara tetangga Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI) Decky Yao mengatakan mahalnya harga obat dan alkes di Tanah Air ketimbang negara tetangga menambah beban bagi masyarakat.

Belum lagi, kata dia, masyarakat masih merasakan kurangnya sistem pelayanan rumah sakit dan waktu terbatasnya konsultasi pasien ke dokter serta edukasi dokter ke pasien.

“Ini menyebabkan pasien yang mampu secara ekonomi, lebih memilih berobat di luar negeri,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Decky mengungkapkan, demi mengentaskan masalah ini terdapat beberapa hal yang menjadi rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terhadap alkes dan obat-obatan.

Pertama, melakukan diskusi dan mencari solusi bersama industri dalam negeri melalui asosiasi terkait, kendala apa yang dihadapi untuk menurunkan harga obat dan alkes.

“Kedua, butuh keringanan dan insentif pajak bagi Industri dalam negeri yang mampu memproduksi bahan baku, baik kebutuhan dalam negeri, maupun ekspor sehingga harga bahan baku lebih kompetitif,” ungkap dia.

Ketiga, memberikan edukasi, bimbingan serta arahan dari BPOM terkait kemudahan dalam regulasi yang mempercepat proses registrasi produksi dalam negeri. Tentunya, kata Decky, dengan keamanan dan kualitas produk yang tetap terjaga untuk kesehatan masyarakat.

Keempat, mencanangkan program-program pencegahan penyakit dengan edukasi soal pentingnya makan makanan bergizi, olahraga rutin dan mengkonsumsi suplemen kesehatan.

“Industri tidak bisa berjalan sendiri dan akan kalah bersaing terutama dengan produk dari China dan India, jika pemerintah tidak turut ikut campur mendukung program-program kebijakan yang pro industri dalam negeri,” pungkasnya.

Jakarta: Bareskrim Polri masih mempercayakan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eky ke Polda Jawa Barat (Jabar). Meski, penetapan tersangka Pegi Setiawan diputuskan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung.

"Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani karena di sana juga ada penyidik-penyidik," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Djuhandani mengatakan Bareskrim Polri akan melihat penanganan yang telah dilakukan Polda Jabar. Bareskrim Polri telah melakukan asistensi.
"Tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek. Aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami," ujar jenderal bintang satu itu.

Di samping itu, Djuhandani memastikan akan mengikuti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Hakim memerintahkan Polda Jabar membebaskan Pegi, karena penetapan tersangka dinyatakan tidak sah.

"Tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada," pungkas Djuhandani.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, Eman memerintahkan kepada termohon, yaitu Kabid Hukum Polda Jawa Barat agar segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.

(ADN)

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk ( BBNI ) mencatatkan tren penurunan atas restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 selama 4 tahun terakhir ini. Hingga Maret 2024, relaksasi kredit Covid-19 BBNI turun menjadi Rp 25,8 triliun.

Direktur Utama BBNI, Royke Tumilaar mengatakan, hingga tiga bulan pertama tahun ini restrukturisasi kredit turun 3,76 persen dibandingkan realisasinya di 2023 yang mencapai Rp 26,61 triliun. Hal ini disampaikan Royke dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.

"Empat tahun terakhir dapat kami sampaikan bahwa kredit restrukturisasi Covid-19 konsisten menunjukan tren penurunan. Di mana sampai dengan Maret Rp 25,8 triliun secara konsisten turun yang sebelumnya Rp 26,61 triliun di 2023, Desember 2022 Rp 49,58 triliun," ujar Royke, Senin (8/7/2024).

Adapun, program bagian dari pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu resmi berakhir sejak 31 Maret 2024 lalu. Di mana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan tersebut.

Meski demikian, pemerintah dikabarkan bakal kembali memperpanjang program tersebut hingga 2025. Alasan program restrukturisasi kredit diperpanjang karena ada beberapa perusahaan penjamin kredit meminta tambahan premi lantaran adanya potensi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Eks caleg DPRD Kota Tangerang berinisial SA (22) mengaku dirinya memakai narkoba karena stres usai bercerai. Namun ia mengaku mengkonsumsi benzodiazepine berdasarkan resep dokter.

"Baru sekali (mengkonsumsi narkoba). Ini kan ada kaitannya, kan aku stres abis divorce juga. Dan untuk benzo itu aku minum konsumsi obat dari dokter," ujar SA, eks caleg DPRD Kota Tangerang sekaligus tersangka saat diwawancarai wartawan di kawasan Pos Polisi Monas, Jakarta Pusat, Senin (8/7).

SA mengaku mengkonsumsi narkoba tak terkait dirinya yang gagal jadi anggota legislatif pada Pileg lalu. SA merupakan eks caleg DPRD Kota Tangerang Dapil IV dari Partai PPP meliputi Kecamatan Ciledug, Karang Tengah dan Larangan.

"Enggak sih, kalau gagal nyaleg enggak gimana-gimana banget," ucap SA.

Ditangkap Bersama Adik di Apartemen

Kapolsek Metro Gambir, Kompol Jamalinus Nababan mengatakan, SA diamankan di sebuah apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, bersama adik kandungnya, MA (20).

"Kemudian pada saat diamankan, yang kami amankan ini bersama salah satu anggota keluarganya inisial MA (20) wanita. Saudara dari saudari SA ini, setelah kami periksa tidak ada kaitannya dengan penggunaan atau kejadian yang kemarin. Hanya memang apartemen miliknya dari SA. Apartemen milik SA," tutur Kompol Jamalinus.

Sebelum ditangkap, SA juga sempat kumpul bersama teman-temannya di sebuah tempat makan di Jakarta Selatan. Namun kepolisian tengah mendalami apakah pertemuan tersebut ada kaitannya dengan penggunaan narkoba.

"Di sini kita mau mencari tahu, apakah pada saat mereka bertemu ini apakah di situ ada penggunaan (narkoba) atau tidak, itu kita dalami," imbuh dia.

Buru Pemasok Narkoba

Pihak kepolisian juga tengah mendalami siapa pemasok narkoba kepada tersangka SA. Selain itu, polisi juga tengah mendalami alasan SA menggunakan narkoba.

"Belum belum, kita masih lakukan pendalaman," pungkasnya.

SA ditangkap Polsek Metro Gambir pada Minggu (7/7) dini hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, SA positif mengkonsumsi narkoba dengan kandungan amphetamine, metamfethamine dan benzodiazepine.

"Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, pada saat diamankan pada wanita inisial SA ini ditemukan satu klip plastik diduga kuat berisi ataupun bekas dari salah satu narkoba jenis inex," ucap Jamalinus.

SA dijerat Pasal 127 tentang narkotika. SA juga kemungkinan akan diarahkan untuk rehabilitasi.

"Pasal yang dikenakan untuk sementara sesuai aturan, pasal 127, namun kalau sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pengguna, kemungkinan juga akan diarahkan untuk pelaksanaan rehab," imbuhnya.

Jakarta -

Komisi VI DPR RI menyoroti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terkait rencana restrukturisasi utang PT Kimia Farma Tbk. Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino, mengaku mendengar informasi itu.

Ia menyebut jumlah kredit Kimia Farma yang bakal direstrukturisasi Rp 8,7 triliun. BNI disebut memberikan kredit terbanyak kepada Kimia Farma.

"Kaitannya dengan restrukturisasi dengan BUMN lain, saya mendengar akan ada restrukturisasi utang Kimia Farma yang besarnya Rp 8,7 triliun dan kemungkinan yang paling banyak (memberikan kredit) adalah (BNI), krediturnya adalah bapak, ya, pak? BNI ya?" kata Harris dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Harris mewanti-wanti Direktur Utama BNI Royke Tumilaar soal kabar tersebut. Menurutnya, jangan sampai restrukturisasi utang Kimia Farma menjadi pengalihan kerugian dari satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke perusahaan pelat merah lain.

"Nah, sikapnya BNI seperti apa? Apakah ini pengalihan kerugian dari satu BUMN ke BUMN lain? Apalagi kalau nanti kayak konsep restrukturisasinya Garuda diperpanjang 22 tahun dengan tingkat bunga 0,1%, ini kan kerugiannya cuma dialihkan kepada pocket bapak yang masih tebal, kira-kira sikapnya seperti apa?" bebernya.

Ditemui usai rapat, Royke tidak menampik pernyataan yang dilontarkan Harris. Meskipun demikian, Royke membantah jika disebut pihaknya menjadi pemberi kredit terbesar ke Kimia Farma, menurutnya ada BUMN lain yang juga terlibat.

"Ya, nggak semua BNI. Semua BUMN ada lah. Sama lah, kita sudah antisipasi Kimia Farma. Kita harus restrukturisasi, kita lihat, Kimia Farma bisnisnya kan juga masih ada yang jalan, bagus kan. Jadi restrukturisasi pasti akan jalan dengan Kimia Farma," sambungnya.

Kimia Farma Rugi

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, PT Kimia Farma Tbk mencatatkan kerugian Rp 1,82 triliun pada 2023. Direksi perusahaan pelat merah bidang farmasi ini pun membeberkan penyebabnya.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Lina Sari mengatakan kerugian 2023 disebabkan masalah operasional perusahaan. Dia juga bicara efisiensi menjadi 5 pabrik dari total 10 pabrik.

"Kalau kita bicara operasional terkait efisiensi pabrik tadi, di mana memang kapasitas terlalu besar sementara utilisasi rendah," kata Lina dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Kemudian, komposisi pada 2023 didominasi produk bermargin rendah. Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan persediaan produk-produk yang bermargin tinggi.

Penyebab lainnya, lanjut Lina, adanya dugaan pelanggaran integritas penyediaan data laporan keuangan perusahaan tersebut pada periode 2021-2022. Terkait hal tersebut, dia bilang belum dapat menjelaskan lebih detail karena masih dalam progress.

Meskipun demikian, Lina menyebut salah satu upaya perbaikan perusahaan adalah melakukan reorientasi bisnis dan restrukturisasi keuangan dalam rangka menjaga kinerja perseroan tumbuh positif dan berkelanjutan.

Rencana transformasi perseroan tersebut dilakukan untuk penguatan operasional dan peningkatan profitabilitas dilakukan bersama-sama dengan Project Management Office (PMO) Restrukturisasi Keuangan dan Reorientasi Bisnis yang dibentuk Kementerian BUMN.

(ara/ara)