TEMPO.CO, Jakarta - Cucu presiden pertama RI Soekarno, Hendra Rahtomo Soekarno atau Romy Soekarno, resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 setelah dua calon anggota legislatif (caleg) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mundur. Romy ditetapkan sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jawa Timur (Tulungagung, Kabupaten/Kota Blitar, dan Kabupaten/Kota Kediri).

Penggantian caleg itu terjadi karena Sri Rahayu mengundurkan diri, sedangkan penggantinya, Arteria Dahlan juga turut mundur. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas SK KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu 2024.

“Menggantikan calon terpilih atas nama Sri Rahayu peringkat suara sah ke-II, karena yang bersangkutan mengundurkan diri, dan calon atas nama Arteria Dahlan peringkat suara sah ke-III, karena yang bersangkutan mengundurkan diri,” bunyi petikan keterangan SK KPU tersebut seperti dikutip dariAntara.Lantas, dari mana sajakah sumber kekayaan Romy Soekarno?

Harta Kekayaan Romy Soekarno

Romy pernah berprofesi sebagaidisc jockey(DJ) di sebuah grup musik bernama 1945MF. Bersama grup yang didirikannya pada 1997 tersebut, dia meluncurkan album keenam bertajuk Spiritual of Bliss di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu, 17 Januari 2010.

Dalam karier bermusiknya, dia tercatat beberapa kali masuk nominasi bergengsi. Dia juga menerima sejumlah penghargaan, di antaranya sebagai produser dan album terbaik untuk album kelimanya yang bertajuk When I See The Sun yang dirilis pada 2005.

Di bio instagram pribadinya, mantan suami dari artis Donna Harun itu menuliskan beberapa jabatan yang sedang diembannya, yaitu sebagai Presiden Komisaris Arga Surya Rahardja, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, Dewan Pembina Yayasan Fatmawati, dan Dewan Penasihat KBM.

Pada 2018, Romy juga mengunggah foto pertemuannya sebagai CEO Mahadana Group dengan CEO Korea Western Power Co Ltd. Selain itu, berdasarkan unggahan pada Kamis, 22 Agustus 2019, Romy tampak bertemu dengan perwakilan Solid Inc, perusahaan yang memproduksi peralatan jaringan asal Korea Selatan dan melakukan penandatanganan dokumen.

Kerap Pamer Kemewahan

Berdasarkan pantauanTempo,Romy kerap kali memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial. Misalnya pada Kamis, 7 Maret 2018, dia terlihat menumpangi helikopter berwarna merah bersama sang anak, Muhammad Jihad Rahtomo Soekarnoputra atau Jeje Soekarno. “Goin to neighbour city,” tulis keterangan unggahan tersebut.

Kemudian, pada Rabu, 3 Januari 2018, dia juga terpantau menaiki pesawat jet pribadi dengan keterangan berada di Harry Reid International Airport, Las Vegas, negara bagian Nevada, Amerika Serikat. “C u (see you) again Vegas, Hello LA (Los Angeles),” kata Romy dalam keterangan unggahan di Instagramnya.

Selanjutnya pada Senin, 1 Januari 2018, Romy juga mengunggah aktivitasnya yang mengunjungi OMNIA Nightclub di Las Vegas, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, dia diketahui menonton konser penyanyi papan atas dunia, Celine Dion sebagai penontonvery important person(VIP) di The Colosseum Theater at Caesars Palace, Las Vegas, pada 2017.

Tak hanya itu, Romy juga sering membagikan foto mobil-mobil mewah, di antaranya Aston Martin DB11 yang ditaksir seharga Rp 2,8 miliar dan Aston Martin Vantage yang diperkirakan senilai Rp 4,5 miliar. Dia bahkan mengikuti ajang SilverHawk Sports Car Bali Drive 2018, komunitassports caryang menggelar balapan di sirkuit.

Bisnis.com, JAKARTA - Komedian Alfiansyah Bustami atau Komeng resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih periode 2024-2029 pada Selasa (1/10/2024)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengesahkan suara pemilihan calon anggota DPD daerah pemilihan Jawa Barat. Komeng mendapat suara terbanyak pada Pileg 2024 dengan memperoleh 5.399.699 suara.

Kehadirannya di dunia politik telah menjadi perhatian banyak masyarakat. Terlebih, dia muncul dalam surat suara dengan gaya foto yang jenaka sehingga membedakan dirinya dengan foto caleg lain di kertas suara.

Adapun mengutip laporan dari laman elhkpn.kpk.go.id, Komeng telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 2 September 2024. Dia tercatat sebagai calon anggota DPD dari Provinsi Jawa Barat.

Dalam laporan tersebut, kekayaan Komeng tercatat sebanyak Rp15.729.857.704. Pada laporan tersebut Komeng tercatat memiliki enam tanah dan bangunan senilai total Rp14,25 miliar. Seluruh kekayaan tanah dan bangunan itu disebut sebagai hasil sendiri.

Dari jumlah tersebut, sebanyak lima unit tanah dan bangunan yang dimiliki Komeng berada di Bogor dengan nilai masing-masing Rp900 juta, Rp900 juta, Rp950 juta, Rp4,5 miliar, dan Rp5 miliar. Sementara itu, satu unit lainnya yang berada di Malang bernilai Rp2 miliar.

Selanjutnya, Komeng juga melaporkan kepemilikian enam mobil senilai Rp1,35 miliar. Secara terperinci, kendaraan tersebut adalah Jeep Compass Longitude senilai Rp385 juta Daihatsu Luxio senilai Rp135 juta, Suzuki XL7415F (Rp179 juta), Hyundai H-1 Minibus (Rp300 juta), dan dua Suzuki Mobil Penumpang senilai masing-masing Rp179 juta.

Kedua mobil Suzuki mobil penumpang tersebut dilaporkan sebagai hadiah, sedangkan empat unit kendaraan lainnya merupakan hasil sendiri.

Selanjutnya, Komeng juga mencatatkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp8 juta. Lalu, dia juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp114,8 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR RI terpilih 2024-2029 Jamaludin Malik memiliki tampilan unik saat hendak dilantik sebagai anggota DPR RI pada hari ini, Selasa (1/10/2024).

Ia memilih datang mengenakan kostum Ultraman dan bergaya layaknya superhero. Dirinya kemudian menuturkan alasannya menggunakan kostum Ultraman.

Di hadapan wartawan, ia mengatakan bahwa Ultraman adalah superhero pembasmi kejahatan.

"Karena Ultraman membasmi kejahatan," katanya di kompleks Parlemen Senayan, Selasa (1/10/2024).

Dia mengaku telah mengenakan kostum Ultraman sejak berkampanye sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Oleh karena itu, Jamaludin tak mau meninggalkan ciri khasnya dengan kostum Ultraman. Namun, dia mengaku bersedia melepaskan kostum Ultraman jika nanti diminta.

"Ya dicopot [kalau nantinya diminta untuk melepas kostum Ultraman]," terangnya.

Sebelumnya, Jamaludin Malik memang menggunakan strategi unik saat kampanye. Dirinya terlihat mengenakan kostum Ultraman pada baliho yang berada di depan Pasar Mayong, Jepara.

Diketahui, Jamaludin berasal dari dapil Jawa Tengah II, dari partai Golongan Karya (Golkar). Dia memperoleh 118.402 suara.

Jamaludin juga termasuk dari 580 anggota yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dilantik hari ini. Penetapan tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2024.

Selain itu, penetapan juga mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1401 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR terpilih 2024–2029 mulai memasuki ruangan tempat pembacaan sumpah jabatan dan pelantikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Anggota DPR petahana hingga wajah baru terlihat tiba di Gedung DPR pagi ini.

Beberapa politisi Senayan petahana terlihat sudah memasuki Gedung DPR, melalui Gedung Nusantara 2. Ada Mardani Ali Sera (PKS), Said Abdullah (PDIP), Meutya Hafid (Golkar) hingga Ahmad Sahroni (Nasdem).

Kemudian, Nurul Arifin (Golkar), Andre Rosiade (Gerindra), Desy Ratnasari (PAN) dan lain-lain.

Wajah-wajah baru pun juga terpantau tiba di DPR jelang acara pelantikan. Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Kamil akan dilantik sebagai anggota DPR dari Fraksi Golkar. Kemudian, ada selebitas Uya Kuya yang memenangkan kursi dari PAN.

SIAPA KETUA DPR?

Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota DPR terpilih Said Abdullah mengungkap sejumlah nama yang akan mengisi lima kursi pimpinan DPR 2024–2029. Puan Maharani salah satunya.

Said mengatakan bahwa Puan dipastikan menjadi calon Ketua DPR yang dimajukan PDIP sesuai dengan Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dam DPRD atau MD3. Seperti diketahui, partai banteng kembali memeroleh suara terbanyak dari Pemilu 2024.

"Dari PDIP sesuai dengan UU MD3 Insyaallah kalau tidak ada aral tidak ada halangan tidak ada hambatan, mbak Puan Maharani untuk kedua kalinya memimpin DPR RI," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Selain Puan, Said turut mengungkap empat politisi lainnya yang akan mengisi Wakil Ketua DPR. Berdasarkan perolehan hasil Pileg, maka wakil ketua DPR akan dijabat oleh Golkar, Gerindra, PKB dan Nasdem.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta KPU tetap melantik dua calon anggota legislatif terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ach. Gufron Sirodj dan Mohammad Irsyad Yusuf.

“Menyatakan terlapor (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme penggantian calon terpilih anggota DPR,” kata Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI saat membacakan putusan NOMOR: 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024, di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Atas pelanggaran yang dilakukan KPU, Bawaslu memerintahkan kepada KPU untuk menyatakan Ghufron dan Irsyad memenuhi syarat sebagai calon terpilih Anggota DPR periode 2024-2029.

Bawaslu juga memerintahkan KPU membatalkan Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR atas nama Muhammad Khozin, dan Anisah Syakur.

“Memerintahkan kepada Terlapor (KPU) untuk menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan Ghufron dan Irsyad sebagai Calon Terpilih Anggota DPR,” kata Bagja.

Putusan Bawaslu ini dibacakan setelah mereka menggelar persidangan secara maraton dalam dua hari.

Persidangan dilakukan setelah Ghufron yang merupakan Calon Terpilih Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI dari PKB dan Irsyad, Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur Il dari PKB, namanya diganti oleh KPU atas permintaan PKB.

“Alhamdulillah kebenaran akan menemukan jalannya. Kami dizalimi tanpa alasan jelas kami diganti begitu saja padahal kami dapat mandat langsung dari suara rakyat,” kata Gufron.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Bawaslu yang telah memastikan keadilan sebagai spirit dasar dalam mengambil keputusannya, sehingga perjuangan hak saya sebagai caleg pemenang pemilu legislatif dapat memenuhi rasa keadilan yang sebenar-benarnya. Pencapaian ini adalah kemenangan rakyat. Kemenangan bersama dari nurani masyarakat yang selama ini berjuang di Dapil,” kata Gufron.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal melantik calon anggota legislatif terpilih Tia Rahmania sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 1 Oktober 2024. Keputusan itu diambil setelah KPU mendapat pemberitahuan dari PDIP tentang pemecatan Nia sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP).

Berdasarkan surat Keputusan KPU nomor 1368 Tahun 2024 yang diteken Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada 23 September 2024, Tia digantikan Bonnie Triyana. Bonnie merupakan peraih suara terbesar kedua setelahnya di daerah pemilihan atau Dapil Banten I.

Anggota KPU Idham Holik menjelaskan penggantian caleg terpilih dapat dilakukan karena berbagai alasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 425 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024. Menurutnya, tidak ada aturan yang membatasi waktu penggantian caleg terpilih.

“Tapi, tentunya ada faktor administrasi penerbitan keputusan tentang pelantikan Anggota DPR dan DPD yang membutuhkan waktu beberapa hari sebelum pelantikan dilaksanakan,” kata Idham.

Tia sebelumnya terpilih menjadi caleg DPR dari daerah pemilihan Banten I dengan meraih 37.359 suara. Ia menjadi satu-satunya kader PDIP yang meraih kursi DPR di dapil tersebut.

Dalam surat Keputusan KPU nomor 1368 tak hanya Tia yang diganti. Adapula nama Rahmad Handoyo yang digantikan oleh Didik Haryadi yang juga merupakan caleg PDIP di Dapil Jawa Tengah V.

Sebelumnya, pergantian nama Tia dari caleg terpilih PDIP mendapat sorotan. Tia sebelumnya sempat melayangkan kritik pada Nurul Ghufron yang merupakan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sesi diskusi, Tia langsung menanyakan bagaimana komitmen KPK dalam pemberantasan rasuah di tengah banyaknya kasus yang menyeret pejabat negara.

Aturan Penggantian Caleg DPR

Merujuk ketentuan, penggantian caleg terpilih dimungkinkan berdasarkan Pasal 425 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024. Berikut ketentuannya:

Pasal 425 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
4. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024

(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota; atau
4. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.

(7) KPU mengganti calon terpilih anggota DPD yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di provinsi yang bersangkutan.

(8) Dalam hal calon pengganti dari DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPD.

(9) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) bicara mengenai penggantian calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa penggantian caleg terpilih harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Dalam melakukan pembatalan atau penarikan caleg terpilih harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Bagja, Jumat (13/9/2024), dikutip dari Antaranews.

Menurut dia, terdapat empat kriteria jika mengacu pada peraturan yang berlaku, yakni meninggal dunia, diputus pengadilan atas tindak pidana, mengundurkan diri, dan diberhentikan.

"Semua kriteria di atas harus dilakukan cek penelitian terhadap munculnya keempat hal tersebut," ujarnya.

Selain keempat kriteria itu, Bagja menyebut, ada juga dokumen-dokumen yang harus disertakan. Hal itu menurut dia, harus diperhatikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Bawaslu mengimbau KPU agar melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Bagja.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mengatur perihal pergantian anggota dewan tersebut sebagai Penggantian Antar waktu (PAW).

Berdasarkan Pasal 426 ayat (1) UU Pemilu, memang ada empat kriteria melakukan penggantian anggota dewan, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat, dan terbukti melakukan tindak pidana.

Berikut bunyi Pasal 426 ayat (1), "Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

KPU terima banyak permintaan penggantian caleg terpilih

Sebelumnya, KPU RI banyak menerima permintaan penggantian caleg terpilih. Ketua KPU, Afifuddin mengatakan, surat penggantian itu terus diterima sejak penetapan kursi DPR pada 22 Agustus 2024.

Dia mengatakan, lonjakan permintaan pergantian caleg terpilih ini juga terus diterima KPU setelah penetapan calon terpilih masing-masing partai pada 25 Agustus 2024.

Meski demikian, Afif tidak menjelaskan berapa jumlah permintaan penggantian caleg terpilih karena prosesnya masih terus berjalan.

"Nanti kami akan kumpulkan. Karena banyak sekali yang kita dapati mundur atau juga hal-hal lain, meninggal itu juga ada," ujar Afif saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada 9 September 2024.

Menurut dia, KPU saat ini akan melakukan klarifikasi terhadap fenomena pergantian caleg ke masing-masing Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai yang mengajukan.

Sementara itu, pada 11 Agustus 2024, Komisioner KPU RI, Idham Holik mengatakan, pihaknya masih melakukan pengkajian terkait permintaan penggantian caleg terpilih tersebut.

"Nanti kami akan lakukan kajian terhadap surat tersebut dan jika memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maka kami akan melakukan klarifikasi baik terhadap partai politik yang mengajukan surat tersebut ataupun calon anggota legislatif terpilih yang digantikan atau diberhentikan tersebut,” kata Idham saat itu.

Dia menjelaskan, pengkajian dan proses klarifikasi ini diperlukan. Sebab, jika caleg terpilih tidak terima keputusan partai politik yang menggantikannya, maka KPU harus menunggu putusan gugatan pengadilan untuk menentukan calon yang akan ditetapkan.

"Ya kami akan pelajari terlebih dahulu surat yang disampaikan oleh DPP partai politik tersebut, Karena memang beberapa hari ini dalam satu minggu ada banyak surat yang masuk dari DPP partai berkenaan dengan hal tersebut khususnya surat-surat dengan lampiran putusan mahkamah partai," ujarnya.

Adapun pada pengumuman rapat pleno penetapan caleg terpilih, KPU telah mengumumkan delapan nama yang dinyatakan diganti oleh caleg yang memiliki perolehan suara kedua.

Dapil Sumatera Utara II

Partai Gerindra

Gus Irawan Pasaribu (peringkat suara sah ke-I) dan Ari Wibowo (peringkat suara sah ke-II) diganti Sabam Rajagukguk: mengundurkan diri

Dapil Jawa Barat III

Partai Golkar

Budhy Setiawan (peringkat suara sah ke-I) diganti Isfhan Taufik Munggaran: meninggal dunia

Dapil Jawa Timur II

Partai NasDem

Moh Haerul Amri (peringkat suara sah ke-I) diganti Dini Rahmania: meninggal dunia

Dapil Nusa Tenggara Timur II

Partai Nasdem

Ratu Ngadu Bonu Wulla (peringkat suara sah ke-I) diganti Victor Laiskodat: mengundurkan diri

Dapil Kalimantan Tengah

PDI-P

Agustiar Sabran (peringkat suara sah ke-I) diganti Willy Midel Yoseph: mengundurkan diri

Dapil Kalimantan Selatan II

Partai Nasdem

Rahmat Trianto (peringkat suara sah ke-I) diganti Machfud Arifin: mengundurkan diri

Dapil Sulawesi Utara

Partai Gerindra

Christovel Liempepas (peringkat suara sah ke-I) diganti Martin D Tumbelaka: terbukti melakukan tindak pidana pemilu dengan putusan pengadilan tinggi

Dapil Sulawesi Tenggara

Partai NasDem

Tina Nur Alam (peringkat suara sah ke-I) diganti Ali Mazi: mengundurkan diri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk dapil Jatim IV Kabupaten Jember dan Lumajang, Achmad Ghufron Sirodj, atau yang dikenal sebagai Lora Gopong, mengaku mendapat kabar bahwa dirinya diganti secara sepihak oleh DPP PKB sebagai legislatif terpilih.

Kabar ini membuatnya mendatangi kantor DPP PKB di Jakarta pada Kamis (12/9/2024) pagi.

Lora Gopong mengunjungi kantor DPP PKB untuk mengklarifikasi kabar mengenai pemberhentian dirinya dari keanggotaan PKB dan penggantian kursi caleg yang diraihnya.

Padahal, Lora Gopong adalah caleg terpilih dengan jumlah suara signifikan yang sudah diumumkan oleh KPU RI dan tinggal menunggu pelantikan.

“Saya dapat banyak info bahwa saya diberhentikan. Tadi saya juga dapat kabar dari media bahwa PKB telah menyurati KPU untuk mengganti nama saya. Namun demikian, sampai detik ini, saya belum menerima surat resmi dari partai terkait pemberhentian. Sehingga saya pun belum tau apa alasannya," ungkap Lora Gopong dalam keterangan tertulis, Kamis.

Lora Gopong yang merupakan Sekretaris Pribadi (Sespri) Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mendatangi kantor DPP PKB untuk meminta penjelasan mengenai pemberhentian tersebut. Namun, upaya klarifikasi ini tidak membuahkan hasil karena Sekjen PKB dan pengurus DPP PKB tidak dapat ditemui.

“Kami ingin memastikan dan minta penjelasan DPP mengenai kabar pemberhentian saya sekaligus apa alasannya,” ungkapnya.

“Ini menyangkut suara rakyat yang telah memilih. Bahkan konstituen pemilih saya didapil pun sudah banyak yang resah dan menanyakan kejelasan kabar ini,” katanya.

Lora Gopong siap menempuh mekanisme pengaduan ke Mahkamah Partai atau Majelis Tahkim PKB terkait kabar pemberhentian ini.

Selain Lora Gopong, caleg DPR RI terpilih PKB dapil Jatim II meliputi Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo, Irsyad Yusuf (Gus Irsyad), juga mempertanyakan statusnya yang disebut-sebut dipecat dari PKB dan kursinya diganti.

Lora Gopong menduga bahwa pemberhentian ini terkait dengan dinamika antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Lora Gopong adalah Sespri Ketum PBNU, sedangkan Gus Irsyad adalah adik kandung Sekjen PBNU dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

"Dalam pemahaman kami, pada pemilu kita yang menganut sistem proporsional terbuka, suara rakyat harus dihormati," kata Gus Irsyad.

Proses pemberhentian dan penggantian caleg terpilih secara diam-diam tentu akan merugikan caleg dan masyarakat konstituen pemilih.

Gus Irsyad menyebut, hak caleg terpilih untuk menempuh prosedur hukum, baik melalui mekanisme internal partai atau pengadilan tentu juga harus dihargai.

Dia juga mewanti-wanti agar KPU RI tidak gegabah dalam memproses permohonan PKB dalam pergantian caleg terpilih.

Ismail Tanjung (26 tahun), sopir travel di Tapanuli Utara (Taput), Sumut, yang diduga dianiaya oleh caleg DPRD terpilih dari PKB, Sahala Lumbantoruan, ternyata juga menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan.

Bahkan, Ismail lebih dulu menjadi tersangka dibanding Sahala.

Kasi Humas Polres Taput, Aiptu Walpon Baringbing, bilang hal ini terjadi karena adanya saling lapor.

Keduanya sebelumnya terlibat cekcok lantaran masalah nomor kursi di mobil travel pada Sabtu (20/7) lalu di depan rumah Sahala di Kecamatan Siborong-borong. Lalu terjadi perkelahian.

“Iya tersangka (Sahala) juga, lebih dulu (lapor), di Polsek Siborong-borong,” kata Baringbing saat dikonfirmasi pada Rabu (7/8).

“Dia memukul sekali kalau dari hasil pemeriksaan, dia mengakui juga. Selain itu, ada bukti visum dari Sahala,” sambungnya.

Kata Baringbing, saat kejadian cekcok, Ismail lebih dulu memukul Sahala. Lalu, pukulan itu dibalas Sahala secara bersama-sama dengan ayah hingga tetangganya.

Usai kejadian, Sahala langsung melaporkan Ismail ke Polsek Siborong-borong. Dikarenakan ada sejumlah saksi dan bukti visum, Ismail pun langsung diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara, saat itu, Ismail tak punya bukti adanya penganiayaan secara bersama-sama. Namun, belakangan, pada tanggal 30 Juli, ternyata ada sebuah bukti video yang menampilkan soal penganiayaan itu.

Lalu, keluarga Ismail pun membuat laporan ke Polres Taput. Sahala bersama ayahnya, Tigol Lumbantoruan, dan 4 lainnya pun ditetapkan sebagai tersangka.

Baringbing bilang, aksi penganiayaan ini dipicu masalah nomor kursi mobil travel.

Kata dia, kasus bermula saat Sahala memesan travel yang disopiri Ismail melalui aplikasi. Ia memesan kursi nomor tiga. Namun, kursi tersebut justru sudah ditempati orang lain.

“Ditanya sama si sopir, lalu terjadi perdebatan lalu memanas. Lalu tersangka S ini tidak mau naik ke mobil tersebut, dan minta tasnya diturunkan,” kata dia.

“Nah korban ini melempar tas pelaku, lalu cekcok lagi. Korban emosi kemudian memukul pelaku. Lalu pelaku ini membalas dan tetangganya berdatangan dan mengeroyok korban,” sambungnya.

Polisi menangkap seorang caleg terpilih DPRD Tapanuli Utara (Taput), Sahala Lumbantoruan (23), atas kasus penganiayaan terhadap seorang sopir travel bernama Ismail Tanjung (26) pada Senin (5/8).

Selain itu, ayah Sahala yang merupakan eks mantan anggota DPRD Taput dan Sumut, Tigol Lumbantoruan, juga ditangkap atas kasus yang sama. Keduanya ditangkap bersama 4 orang lainnya.

“Anggota DPRD Taput terpilih inisial S dan mantan anggota DPRD Taput dan 1 periode anggota DPRD Provinsi Sumut inisial T. Mereka ayah dan anak kandung,” kata Kasi Humas Polres Taput Aiptu Walpon Baringbing, Selasa (6/8).

Baringbing bilang aksi penganiayaan ini terjadi di depan rumah pelaku, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Taput, Sumut, pada Sabtu (20/7). Penyebabnya dipicu masalah nomor kursi mobil travel.

Kata dia, kasus bermula saat Sahala memesan travel yang disopiri Ismail melalui aplikasi. Ia memesan kursi nomor tiga. Namun, kursi tersebut justru sudah ditempati orang.

“Ditanya sama si sopir, lalu terjadi perdebatan lalu memanas. Lalu tersangka S ini tidak mau naik ke mobil tersebut, dan minta tasnya diturunkan,” kata dia.

“Nah korban ini melempar tas pelaku, lalu cekcok lagi. Korban emosi kemudian memukul pelaku. Lalu pelaku ini membalas dan tetangganya berdatangan dan mengeroyok korban,” sambungnya.

Usai kejadian tersebut, korban pun membuat laporan ke Polres Taput dan 6 pelaku pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara 2,5 tahun.

(WWD)

MANADO - Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado yang membatalkan Indra W Liempepas sebagai calon terpilih DPRD Kota Manado dari Partai Gerindra, dipertanyakan dan dianggap merugikan karena menganggap jika putusan pengadilan tak pernah menulis terbukti melakukan tindak pidana politik uang (money politics).

Ketua KPU Kota Manado, Ferley Kaparang, mengatakan jika keputusan yang diambil oleh KPU, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Ferley, pihaknya juga berdasarkan pada putusan pengadilan Tinggi Manado nomor 78/PID/2024/PT MND, yang menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Manado.

Selain melakukan kajian dan kemudian diputuskan melalui rapat Pleno lembaga, Ferley juga menyebutkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan KPU RI, yang merupakan lembaga hierarki.

"Semua keputusan itu bukan keputusan pribadi tapi diambil melalui rapat pleno. Semua sudah dilakukan secara aturan yang berlaku dan juga telah terlebih dahulu konsultasi dan kajian, sebelum ada penetapan pleno," kata Ferley.

Ferley juga mengaku jika pihak KPU Kota Manado hanya menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana proses hukumnya sudah diuji di pengadilan.

"Semua sesuai aturan," kata Ferley.

Sebelumnya, KPU Manado menerbitkan SK nomor 487 tahun 2024 tentang perubahan atas SK nomor 275 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Manado dalam Pemilu 2024. Di SK ini, Indra W Liempepas yang sebelumnya ditetapkan sebagai anggota DPRD Kota Manado periode 2024-2029 dibatalkan dan diganti Ferdinand Djeki Dumais. Keduanya ada caleg dari Partai Gerindra.

swingly m