Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan perseroan akan melakukan pelepasan saham atau divestasi saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) alias BSI.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo mengatakan bahwa perseroan sebagai pemegang saham pengendali BSI selalu berkomitmen untuk dapat berkontribusi terhadap pengembangan BSI dan industri syariah termasuk melalui pelaksanaan aksi korporasi.

"Dalam hal perseroan akan melakukan aksi korporasi, maka perseroan sebagai perusahaan terbuka akan melaksanakan prosesnya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akan tunduk pada ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku termasuk pelaksanaan keterbukaan informasi," terangnya dalam keterangan resmi Selasa (9/7/2024).

Berdasarkan RTI Business, saat ini BNI sendiri terpantau menggenggam 23,24% dengan jumlah 10,72 miliar saham BSI.

Adapun pemegang saham pengendali lainnya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang memiliki 51,27% atau 23,74 miliar saham. Kemudian, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang juga menjadi pengendali yang mengoleksi 7,09 miliar atau sebesar 15,38% dari kepemilikan saham di BSI.

Pemerintah memegang saham dwiwarna di BSI, sedangkan kepemilikan publik atas saham BSI sebesar 9,87% atau 4,54 miliar saham.

Sebelumnya, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan sejauh ini pihaknya masih akan mempertahankan kepemilikan saham BRIS.

Akan tetapi, pihaknya tak menampik fakta untuk melepaskan sebagian saham BRIS secara bertahap seiring diperlukannya modal untuk melakukan ekspansi ke sejumlah anak usaha.

“Intinya kami masih ingin punya [saham] BSI, tapi kalau memang nanti kita butuh modal untuk yang lain, pasti kita akan jual sebagian [saham BSI]. Kita kan ekspansi [mungkin] ke BNI Life atau BNI Asset Management, nanti kan sebagian kita akan alihkan ke tempat itu,” jelasnya usai agenda Peluncuran wondr by BNI, Jumat (5/7/2024).

Teranyar, kabar datang dari Kementerian BUMN yang melaporkan bahwa belum adanya investor strategis yang ideal bagi BSI dari Timur Tengah.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan opsi bagi BSI saat ini adalah dengan menambah porsi kepemilikan saham publik atau free float.

“Ini karena private investor di Timur Tengah belum ada yang ideal. Jadi, lebih ke penaikan free float," ujar Tiko, sapaan akrabnya setelah acara DBS Asian Insights Conference 2024 pada Selasa (21/5/2024).

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: PT Maybank Sekuritas Indonesia (Maybank Sekuritas) meluncurkan aplikasi online trading yaitu Maybank Trade ID dan menargetkan peningkatan nasabah baru sebesar 20 persen sampai 30 persen year on year (yoy) pada tahun ini.

Presiden Direktur Maybank Sekuritas Wilianto Ie menyampaikan perseroan telah menguasai 7,4 persen market share equity brokerage di Indonesia dan menjadi peringkat kedua pada 2023 berdasarkan value.

Seiring semakin tingginya jumlah nasabah ritel di Indonesia, ia menyebut perseroan melihat pentingnya untuk menyediakan layanan aplikasi yang lebih up-to-date dengan kebutuhan nasabah ritel.
"Maybank Trade ID yang hari ini diluncurkan tidak hanya memiliki kulit yang berbeda dari Maybank Trade ID Classic yang sebelumnya, tapi kami juga telah mengurasi fitur-fitur inovatif yang dibutuhkan oleh nasabah ritel kami," kata Wilianto dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Berbeda dengan aplikasi Maybank Trade ID Classic yang sudah ada selama 14 tahun, Wilianto menjelaskan Maybank Trade ID terbaru memiliki UI UX yang lebih menyenangkan untuk dijelajahi oleh nasabah, karena dalam peluncuran kali ini mereka mengusung tema 'Playground Baru' untuk berinvestasi.

"Dengan aplikasi yang dikembangkan secara in-house ini, kami ingin membidik segmen pasar mass-affluent dan affluent, yang didominasi oleh generasi milenial," jelas dia.

Baca juga: Galau Mau Investasi ke Mana? Ini Jenis Investasi yang Cocok untuk Perempua

Ragam fitur Maybank Trade ID

Product Development Lead Maybank Sekuritas Gerry Immanuel menyampaikan pengembangan saat ini berfokus pada perubahan tampilan yang lebih fresh dan membawa fitur-fitur inovatif, seperti price alert, biometric login, push notification, dan insight & news.

"Pangsa pasar kami ini juga banyak didominasi oleh pemula, sehingga kami menambahkan beberapa fitur fundamental dan teknikal yang dapat membantu keputusan investasi mereka,” ujar Gerry.

Gerry menjelaskan, fitur-fitur yang ada di Maybank Trade ID, di antaranya:

1. Price alert: Nasabah akan diberi notifikasi jika harga dari suatu saham sudah mencapai level yang diinginkan tanpa harus dimonitor setiap waktu.

2. Smart order: Nasabah dapat memesan order jual beli untuk dijalankan secara otomatis dengan memasukkan strategi investasi yang telah diatur secara personal.

3. Quick input buy: Fitur penghitungan quantity saat ingin melakukan transaksi beli berdasarkan persentase cash yang dimiliki nasabah.

4. Insight & news: Laporan riset yang komprehensif dari tim riset secara regional dan kabar terbaru yang dapat menjadi acuan strategi investasi nasabah.

Gerry menambahkan, beberapa fitur ini telah mereka kurasi untuk mempermudah pangsa pasar mereka dalam berinvestasi tanpa harus dipantau setiap saat, karena mereka cenderung memiliki kesibukan yang lain dalam kesehariannya.

"Sejalan dengan strategi M25+ dari Maybank Group, Maybank Sekuritas senantiasa berfokus pada kebutuhan nasabah dan mengakselerasi digitalisasi dan teknologi terkini, sehingga dapat memberikan layanan dan produk yang berkelanjutan bagi masyarakat," ujar Gerry.

Maybank Trade ID tersedia dalam versi mobile, dapat diunduh di App Store dan Play Store. Nasabah baru dapat melakukan registrasi melalui link yang tertera di aplikasi, sementara nasabah lama dapat melakukan migrasi akun dari Maybank Trade ID Classic.

(HUS)

PKB resmi mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk maju di Pilgub Sumut 2024. Mereka tak memilih Edy Rahmayadi.

Padahal, Edy adalah Ketua Timnas Anies-Cak Imin (AMIN) Sumut di Pilpres lalu. Pasangan ini diusung oleh PKB bersama PKS dan NasDem.

Lantas, apa alasan PKB lebih memilih Bobby dibanding Edy?

Bendahara DPW PKB Sumut, Zeira Salim Ritonga, menyebut alasan PKB memilih Bobby adalah soal peluang menang lebih tinggi. Selain itu, katanya Bobby punya pengalaman yang cukup.

“Ya kita pertimbangan kita dalam tentunya ya kemenangan ya, mungkin terkait opsi faktornya, itu dia,” kata Zeira pada Rabu (10/7).

Soal tak memilih Edy, kata Zeira, hal tersebut terjadi karena dinamika politik.

Menurutnya, meski Edy telah membersamai PKB pada Pilpres lalu, ada pertimbangan lainnya.

“Iya ya memang Pak Edy juga berpengalaman lima tahun (sebagai gubernur), baik, bagus, kerjanya memang baik,” kata dia.

“Cuma kan enggak bisa dua duanya kita ajukan sebagai calon gubernur kan. Harus ada pilihan satu, itu saja. Dua duanya ini putra terbaik Sumatera Utara. Sudah kita akui,” jelasnya.

Edy memang sudah mendaftar ke PKB pada awal Mei lalu. Selain ke PKB, Edy juga mendaftar ke 8 partai lainnya.

Namun sejauh ini belum ada yang menyatakan dukungan untuk eks Ketum PSSI tersebut.

IDXChannel - Populasi mobil listrik di Indonesia terus berkembang dengan angka penjualan yang terus meningkat setiap tahunnya. Tapi, pemilik mobil listrik banyak yang belum tahu bagaimana cara penanganan baterai agar lebih awet dan tahan lama.

Sebagai informasi, baterai merupakan komponen penting dalam mobil listrik sebagai sumber daya utama. Apabila bermasalah, maka kinerja mobil listrik menjadi tak optimal. Hal ini juga bisa menimbulkan masalah ketika berkendara.

Oleh sebab itu, menjaga ketahanan baterai perlu menjadi perhatian bagi pengendara mobil listrik. Beberapa faktor yang mempengaruhi daya tahan baterai seperti kapasitas baterai, gaya mengemudi, kondisi cuaca, dan usia baterai.

Merawat baterai mobil listrik penting dilakukan untuk memperpanjang daya tahannya. Berikut ini adalah tips perawatan baterai terbaik yang bisa dilakukan di rumah untuk memperpanjang usia baterai mobil listrik seperti dibagikan Hyundai Gowa:

1. Pastikan baterai terpasang dengan aman
2. Jaga agar bagian atas baterai dalam keadaan kering
3. Jaga agar terminal dan sambungan tetap bersih, kencang, dan dilapisi dengan petroleum jelly atau grease/gemuk terminal
4. Segera bilas elektrolit yang tumpah dari baterai dengan larutan air dan soda kue
5. Jika kendaraan tidak akan digunakan untuk waktu yang lama, lepaskan kabel baterai.

Pastikan pemilik mobil listrik telah membaca buku panduan dan memahami instruksi penanganan baterai. Jauhkan baterai dari sumber api atau bahan mudah terbakar dan dari jangkauan anak-anak. Selain itu, jangan pernah gunakan perangkat pengisi daya yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Selain itu, pemilik mobil listrik juga disarankan untuk tidak selalu menggunakan pengisian daya cepat atau fast charging. Hal ini bisa membuat kesehatan baterai cepat menurun karena daya listrik besar yang ditembakkan.

(SLF)

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus sebanyak 12 pegawai di lingkungan PT PLN (Persero) turut menerima aliran dana kasus dugaan korupsi pengadaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam 2017-2022.

KPK mengungkap satu dari 12 orang pegawai PLN dimaksud telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dia adalah Manajer Engineering PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatra Bagian Selatan (UIK SBS) Budi Widi Asmoro (BWA).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengungkap dugaan aliran dana itu ditemukan saat proses penyidikan. Ke depan, lembaga antirasuah akan mendalami peran masing-masing 12 orang penerima aliran dana itu serta keterkaitanya dengan kasus yang ditangani KPK.

"Jadi, dia tugasnya seperti apa, kemudian juga nanti uang itu apakah ini memang ada kaitannya dengan proses pengadaan ini atau ini lain. Maksudnya lain itu misalkan uang yang dikumpulkan oleh tiga orang di belakang ini (tersangka) mengalir ke orang tersebut, apakah itu nanti dalam perkara pidana tidak pidana korupsi atau dalam hal lain," ujarnya, dikutip Rabu (10/7/2024).

Asep tidak menutup kemungkinan aliran dana yang sudah diendus KPK itu bisa jadi tidak terkait dengan tindak pidana korupsi.

Meski demikian, pihaknya sudah mengidentifikasi salah satu aliran dana yany bersumber dari nilai korupsi proyek pengadaan retrofit sistem sootblowing tersebut senilai Rp25 miliar. Aliran dana yang sudah ditemukan tercatat sebesar Rp6 miliar dan sudah dikembalikan ke rekening KPK oleh tersangka BWA.

"Sudah kita identifikasi ini salah satunya dari sekitar Rp25 miliar ini ada sekitar Rp6 miliar yang sudah mengalir ke beberapa pegawai PLN yang ada di sana. Jadi, nanti masing-masing orang si penerima ini, ini dalam rangka apa, itu yang akan kita dalami," jelas Asep.

Berikut 12 aliran dana yang sudah ditemukan KPK :

1. BWA (ditetapkan tersangka) menerima sekurang-kurangnya Rp750 Juta. Selain itu terdapat uang sejumlah Rp6 miliar yang telah disetorkan ke rekening penampungan perkara KPK atas penerimaan gratifikasi BWA selama dari 2015 hingga 2018 saat menjabat Senior Manager Engineering UIK SBS;

2. ME selaku Deputi Manager Engineering menerima Rp75 Juta.

3. FDPH selaku Staf Engineering menerima Rp10 Juta.

4. H selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan menerima Rp100 Juta.

5. R selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan menerima Rp65 Juta.

6. NZ selaku Pelaksana Pengadaan menerima Rp60 Juta.

7. FS selaku Pejabat Perencana Pengadaan) menerima Rp75 Juta.

8. W selaku Penerima Barang menerima Rp10 Juta.

9. RS selaku Penerima Barang menerima Rp10 Juta.

10. N selaku Penerima Barang menerima Rp10 Juta.

11. RT selaku Penerima Barang menerima Rp5 Juta.

12. AF selaku Penerima Barang menerima Rp2 Juta.

Kerugian Negara

Adapun KPK telah menahan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Manajer Engineering PLN Unit Induk Pembangkitan Sumbagsel Budi Widi Asmoro (BWA), General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan Sumbagsel Bambang Anggono (BA) dan Direktur PT Truba Engineering Indonesia (TEI) Nehemia Indrajaya (NI).

Awalnya, proyek pengadaan retrofit sistem sootblowing untuk PLTU Bukit Asam itu disetujui pada 2018. Anggaran yang disetujui oleh PLN UIK SBS saat itu yakni Rp52 miliar.

Tidak lama setelah itu, tersangka NI dan BWA bertemu dengan sejumlah pihak di antaranya Direktur PT Austindo Prima Jaya Abadi (APJA) Erik Ratiawan (ER) selaku agen produk Clyde Bergemann, Deputi Manager Engineering PLN UIK SBS Mustika Efendi (ME), serta Asisten Engineer Reverse dan Rekayasa Divisi Enjinering Fritz Daniel Pardomuan Hasugian (FDPH). Mereka bertemu dan membahas mengenai teknis material suplai dan harga penawaran sootblower untuk rencana pekerjaan Retrofit Sistem Sootblowing.

NI lalu ditunjuk oleh BWA sedari awal sebagai calon pelaksana pekerjaan tersebut. Dia juga menyiapkan spesifikasi teknis produk dan harga penawaran yang akan digunakan sebagai dasar pengadaan. Spesifikas teknis sootblower Type Blower F149 dengan Harga Penawaran sebesar Rp52 miliar itu lalu dikirimkan NI kepada BWA, jajaran Divisi Engineering PT PLN UIK SBS serta pihak PLTU Bukit Asam.

Selanjutnya, PLTU Bukit Asam membuat Kajian Kelayakan Proyek (KKP) sebagai dokumen dasar proses pengadaan. Dokumen itu dibuat dengan tanggal mundur atau back date menjadi 2017.

Sebelum proses pengadaan dimulai pada sekitar Juli 2018, NI dan BWA menyepakati penambahan harga pengadaan sekitar Rp25 Miliar dari penawaran awal yakni Rp52 Miliar. BWA, ME dan FDPH lalu menyepakati skema penambahan harga/anggaran pekerjaan dilakukan dengan seolah-olah terdapat penambahan/perubahan spesifikasi teknis produk jenis sootblower. Caranya, dengan membuat/merubah dokumen KKP sebelumnya dengan tanggal backdate 2017 dengan Spesifikasi Teknis Sootblower Type Berbeda dengan yang eksisting yaitu Type Smart Canon dan dengan Harga Penawaran harga yang sama sebesar Rp52 miliar.

Pada Agustus 2018, penambahan anggaran pengadaan sootblower sebesar Rp25 miliar itu disetujui dengan dasar seolah-olah terdapat perubahan spesifikasi teknis sootblower dari Type Smart Canon ke Type F149 (eksisting) sehingga terbit SKAI No.4407/KEU.01.01/DIR/2018. Nilai pengadaan secara final menjadi sekitar Rp74,9 miliar.

Proses lelang lalu dilakukan pada Oktober-November 2018 dengan perusahaan milik NI yaitu PT TEI ditetapkan pemenang. Satu peserta lelang lain yakni PT Haga Jaya Mandiri (HJM) juga sebenarnya dimiliki oleh manajemen yang sama.

Adapun keterangan ahli menunjukkan bahwa terdapat indikasi kemahalan harga sebesar 135% dari Rp74,9 Miliar. Biaya asli atau real cost dari pengadaan sootblower oleh PT TEI itu sekitar Rp50 Miliar.

"Saat ini Auditor sedang merampungkan proses perhitungan final besaran kerugian negara dari perkara tersebut. Kerugian negara yang timbul kurang lebih sekitar Rp25 miliar," papar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada konferensi pers.

Atas perbuatannya, ketiga Tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com,JAKARTA - Harga konsumen atau inflasi China tercatat naik tipis per Juni 2024, bertahan mendekati nol selama lima bulan berturut-turut. Hal ini menandakan bahwa tekanan deflasi terus menghambat pemulihan ekonomi di Negeri Tirai Bambu.

Menurut laporan Biro Statistik Nasional pada Rabu (10/7/2024) Indeks Harga Konsumen China naik 0,2% pada Juni 2024 dari tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan kenaikan 0,3% pada Mei 2024 dan perkiraan median ekonom yang disurveiBloombergsebesar 0,4%.

Lebih lanjut, promosi besar-besaran selama festival belanja “618” telah menekan harga barang-barang hiburan, peralatan rumah tangga, dan mobil.

Harga di tingkat pabrik masih tertahan dalam deflasi, seperti yang terjadi pada akhir 2022. IHK produsen menurun 0,8% dari tahun sebelumnya, sesuai dengan perkiraan ekonom. Indeks menurun 1,4% pada Mei 2024.

Adapun, pemulihan ekonomi China pada 2024 tidak merata. Sektor manufaktur terkadang menjadi titik terang sementara konsumsi tertekan oleh kemerosotan real estat dan pasar kerja yang melemah.

Kemudian, risiko deflasi juga serius dan berpotensi menyebabkan penurunan tajam karena orang-orang menunda pembelian akibat ekspektasi harga yang akan terus menurun. Hal ini berdampak pada berkurangnya konsumsi dan merugikan bisnis.

“Risiko deflasi belum hilang di China. Permintaan domestik tetap lemah,” jelas ekonom dari Pinpoint Asset Management, Zhiwei Zhang seperti dikutip dariBloomberg, Rabu (10/7/2024).

Dia juga berpendapat bahwa dalam jangka panjang China membutuhkan pemulihan permintaan domestik untuk mendorong perekonomian.

Sementara itu, ekonom dari United Overseas Bank Ltd., Woei Chen Ho, menambahkan bahwa harga yang lemah meningkatkan kemungkinan pelonggaran kebijakan moneter oleh China, termasuk pemotongan suku bunga dan jumlah uang yang harus disimpan bank sebagai cadangan.

China waspada dalam menurunkan suku bunga karena khawatir akan tekanan pada yuan. Langkah Federal Reserve (The Fed) untuk memotong suku bunga lebih dahulu dapat memberikan ruang bagi Bank sentral China (PBOC).Namun, Ketua Fed Jerome Powell tidak memberikan jadwal pasti untuk hal tersebut.

Para Investor menantikan pertemuan kebijakan Partai Komunis pekan depan untuk mengetahui rencana jangka panjang Beijing dalam mengatasi berbagai isu. Data pertumbuhan kuartal kedua akan dirilis pada Senin (15/7).Ekonom Bloomberg memprediksi kenaikan harga konsumen sebesar 0,6% tahun ini, jauh di bawah target resmi 3%.

Di sisi lain, Yuan China stabil di 7,2757 per dolar pada pukul 10:43 pagi di Shanghai, sementara imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun berada di sekitar 2,27%. Reaksi pasar saham juga lesu, dengan Indeks CSI 300 naik 0,1%.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) buka suara terkait rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Rencana tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, sebagai perusahaan milik negara, Pertamina siap melaksanakan arahan pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

"Pertamina akan melaksanakan arahan pemerintah," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Ia menuturkan, Pertamina saat ini pun sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.

Pertama, perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.

"Pertamina mengembangkan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina," kata Fadjar.

BOGOR, KOMPAS.com - Warga Bogor bernama Muhammad Rifai (37) mengatakan, bangunan semipermanen milik pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Jalan Abdullah bin Nuh, Kota Bogor, telah berdiri selama bertahun-tahun.

Selama itu pula, tidak ada penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.

“Sudah bertahun-tahun, lebih dari tiga tahun lapak (PKL) berdiri (di trotoar Jalan Abdullan bin Nuh). Saya orang Curug sini jadi tahu lah. Kalau jalan, saya harus hati-hati, kalau tidak bisa kena mobil atau motor. Padahal trotoar dibangun supaya orang yang jalan kaki kayak kita aman," ujar Rifai saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Senada dengan Rifai, warga lainnya, Lulu Ramdhan (28), juga menyampaikan hal serupa.

Ia mengungkapkan, kehadiran para pedagang di trotoar itu sudah sangat lama hingga dia sendiri hampir lupa ada trotoar di lokasi tersebut.

“Saking sudah lamanya itu pedagang jualan di sana, saya enggak ingat kalau itu trotoar,” ujarnya.

Lulu berharap Pemkot Bogor segera mengambil tindakan tegas tanpa menimbulkan konflik antara PKL dan petugas penertiban.

Misalnya, dengan menyediakan area khusus untuk PKL, sehingga mereka tidak lagi mengganggu fasilitas umum.

“Harus ada penindakan, karena kalau didiamkan saja, ya PKL ngerasa dia benar kalau trotoar itu jadi lapak dia berjualan. Sebaiknya segera direlokasi, jangan sampai nanti ribut antara petugas sama PKL karena si pedagang merasa sudah lama berjualan di sana,” ujarnya.

Warga lainnya, Dade (44), merasa fenomena seperti ini kian marak di berbagai kota besar, termasuk kota Bogor.

Menurutnya, fenomena ini mengganggu hak pejalan kaki yang seharusnya mendapatkan ruang berjalan yang aman dan nyaman.

“Kayaknya di mana-mana juga sama ya, enggak ada tempat yang aman bagi pejalan kaki. Kita harus ikhlas saja gitu bagi-bagi jalan sama pedagang atau orang yang mungkin tidur di trotoar,” ungkap Dade.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, Rabu (10/7/2024), di sepanjang trotoar dari arah Jalan Abdullah bin Nuh ke arah Jalan Sholeh Iskandar hampir dipenuhi pedagang kaki lima.

Bangunan bermaterial kayu digunakan para pedagang untuk membuka usaha, mulai dari warung kopi, rumah makan, penjual duplikat kunci, hingga menjual buah-buahan.

Bahkan, ada beberapa PKL yang sengaja membuat kursi dan meja dari bambu untuk digunakan pembeli saat makan di tempat.

Jika dilihat, tidak ada ruang untuk para pejalan kaki melintasi trotoar tersebut sehingga mau tak mau warga yang melintas terpaksa harus berjalan di bahu jalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) buka suara terkait rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Rencana tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, sebagai perusahaan milik negara, Pertamina siap melaksanakan arahan pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

"Pertamina akan melaksanakan arahan pemerintah," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Ia menuturkan, Pertamina saat ini pun sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.

Pertama, perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.

"Pertamina mengembangkan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina," kata Fadjar.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) buka suara terkait rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Rencana tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, sebagai perusahaan milik negara, Pertamina siap melaksanakan arahan pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

"Pertamina akan melaksanakan arahan pemerintah," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Ia menuturkan, Pertamina saat ini pun sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.

Pertama, perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.

"Pertamina mengembangkan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina," kata Fadjar.

Fadjar bilang, sejak implementasi exception signal pada 1 Agustus 2022 hingga kuartal I-2024, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai 281 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,4 trilliun.

Kedua, perusahaan migas pelat merah ini memiliki program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU.

Pertamina melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih dari 8.000 SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

IDXChannel - Produsen kertas Amerika Serikat (AS) mempertanyakan peraturan anti-deforestasi Uni Eropa (UE). Kebijakan ini disebut akan menaikkan biaya produksi dan memicu inflasi.

“Kebijakan ini akan menaikkan biaya secara signifikan bagi produsen AS, dan ini akan menyebabkan tekanan inflasi di UE,” kata Mark Pitts, Direktur Eksekutif Asosiasi Kayu dan Kertas AS Mark Pitts, dilansir dari Bloomberg pada Rabu (10/7/2024).

Peraturan anti-deforestasi UE mewajibkan perusahaan menelusuri asal usul bahan bakunya. Asosiasi Kayu dan Kertas AS mengungkapkan rantai pasokan bubuk kertas atau pulp terlalu rumit.

AS adalah eksportir utama fluff pulp, bahan penyerap yang digunakan perusahaan seperti Procter & Gamble Co dan Kimberly-Clark Corp untuk membuat popok, pembalut, dan produk semacamnya.

Industri kertas AS meminta UE menunda penerapan undang-undang anti-deforestasi yang dijadwalkan dimulai akhir tahun ini. Mereka juga berharap mendapatkan kelonggaran jika kebijakan tersebut terealisasi.

"Apakah kebijakan ini benar-benar perlu," kata Pitts.

UE mengeluarkan kebijakan anti-deforestasi untuk mencegah penggundulan hutan global. Peraturan ini juga diprotes produsen minyak sawit seperti Indonesia dan Malaysia. (WHY)

Jakarta: Indonesia memperingati Hari Koperasi Indonesia setiap tanggal 12 Juli. Peringatan tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat senantiasa menghidupkan koperasi sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bersama.

Tahun ini, pemerintah mengusung tema “Koperasi Maju, Indonesia Emas” sebagai peringatan Hari Koperasi Indonesia ke-77. Melansir situs resmi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), sub temanya adalah “Memasuki Era Industrialisasi Koperasi, Menyongsong 100 Tahun Indonesia Emas.”

Tema yang ditentukan memiliki makna mengibarkan semangat dalam menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045, serta meningkatkan koperasi di Indonesia dapat berkembang dana maju.
Yuk kita mengenali lebih dalam soal Hari Koperasi Indonesia:

Sejarah Hari Koperasi Indonesia

Melansir situs Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, koperasi di Indonesia ditetapkan sejak 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Penetapan tanggal tersebut tertulis dalam buku berjudul Pengetahuan Perkoperasian (1977) yang ditulis oleh Dahlan Djazh.

Selain itu, penyelenggaraan Kongres Koperasi Pertama juga tertulis dalam buku Garis-garis Besar Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 (1954) yang diterbitkan oleh Biro Perantjang Negara dan dicetak oleh Percetakan Negara. Kongres ini juga membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI).

Kongres Koperasi I diselenggarakan di Pusat Koperasi Kabupaten atau Kota Tasikmalaya (PKKT). Tasikmalaya menjadi lokasi kongres karena Kota Bandung saat itu kembali dikuasai oleh Belanda setelah kemerdekaan. Maka, tugu koperasi didirikan dekat lokasi penyelenggaraan kongres pertama.

Dalam buku Koperasi: Konsepsi, Pemikiran, dan Peluang Membangun Masa Depan Bangsa (1999), Muslimin Nasution mengatakan kongres memutuskan mengubah nama SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia.

Konsep koperasi

Koperasi terbagi menjadi tiga konsep, yakni konsep koperasi barat, konsep koperasi sosialis, dan konsep koperasi negara berkembang.

1. Konsep koperasi barat

Konsep ini menunjukkan organisasi swasta dibentuk secara sukarela oleh orang-orang dengan kepentingan yang sama sehingga menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota ataupun perusahaan koperasi.

Berawal dari persamaan kepentingan bersama suatu kelompok keluarga atau kelompok kerabat dapat diarahkan menjadi anggota sebuah koperasi. Jika dinyatakan negatif, koperasi dapat dikatakan sebagai organisasi bagi kelompok egoisme.

2. Konsep koperasi sosialis

Koperasi ini direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Koperasi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dapat mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi demi mencapai tujuan sistem sosialis politik.

Koperasi juga merupakan bagian dari suatu tata administrasi yang menyeluruh sebagai badan penentu kebijakan publik, serta pengawasan dan pendidikan.

3. Konsep koperasi negara berkembang

Koperasi ini sudah berkembang dengan dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Campur tangan ini bisa dimaklumi apabila kemampuan sumber daya manusia dan modalnya terbatas. Tujuan konsep ini untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya sendiri.

Dengan adanya campur tangan pemerintah Indonesia, konsep ini mirip dengan konsep sosialis dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia. Namun, perbedaannya dari tujuan koperasi tersebut berdiri.

Prinsip-prinsip

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 5 menyebutkan prinsip koperasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Prinsip ke dalam

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
5. Kemandirian

2. Prinsip ke luar

1. Pendidikan perkoperasian
2. Kerja sama antar koperasi

Alasan Indonesia mewujudkan koperasi

Melansir situs koperasi Kabupaten Kulon Progo, koperasi harus menjadi wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan ini juga sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama.

Berkat pidato Hari Koperasi Indonesia pada 21 Juli 1951 dan jasanya, Moh. Hatta yang saat itu
menjabat Wakil Presiden dan ahli ekonomi, diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian kedudukan koperasi di Indonesia kian menguat setelah memperoleh badan hukum. Menurut Hatta, ekonomi kerakyatan yang bisa menyejahterakan rakyat Indonesia. Maka, koperasi sangat penting demi mencapai kemajuan dan kemakmuran bangsa yang lebih baik di masa mendatang.

Itulah ulasan soal Hari Koperasi Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat yaa. (Theresia Vania Somawidjaja)

Baca juga: Mengenal Fungsi dan Jenis Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia

(REN)