I Wayan Suparta (47 tahun) yang menjadi saksi kasus kendaraan bodong di Kabupaten Klungkung, Bali, mengaku dipaksa menandatangani surat kesepakatan damai.

Surat itu terkait tindakan polisi ke Suparta. Suparta mengaku telah diculik, disekap, hingga dianiaya 10 anggota Polres Klungkung.

Direktur LBHI Bali, Rezky Pratiwi, mengatakan Suparta menyampaikan soal pemaksaan penandatanganan itu saat menjalani pemeriksaan di Ditpropam Polda Bali pada Selasa (9/7).

Pada intinya, Suparta dipaksa oleh seorang politisi dan Kanit Tim Buser Polres Klungkung berinisial YS (24).

"Dalam pemeriksaan tersebut, korban diminta untuk mengklarifikasi kesepakatan damai pada tanggal 16 Juni 2024 antara dirinya dengan YS," ujar Rezky.

Pemaksaan ini bermula saat Suparta mendapatkan undangan dari seorang politisi untuk bersilaturahmi ke rumahnya. Suparta datang ke rumah politisi tersebut dan melihat YS sudah berada di sana.

"Dalam pertemuan tersebut, korban dijebak dan ditekan untuk menandatangani surat kesepakatan damai dengan YS," kata Rezky.

Suparta menolak menandatangani surat itu dan meminta YS menghubungi kuasa hukumnya. Namun, ia malah mendapatkan intimidasi dan dilarang meninggalkan ruangan sebelum menandatangani surat kesepakatan damai tersebut.

"Dalam keadaan tertekan, korban terpaksa menandatangani surat damai tersebut tanpa sempat mencermati isinya dan tidak diberikan salinan suratnya," kata Rezky.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan memastikan tidak ada pemaksaan terhadap Suparta. "Masih didalami, dan dipastikan tidak ada pemaksaan," katanya kepada kumparan, Selasa (9/7).

Yang belum bisa diproduksi oleh dalam negeri maka itu yang kita atur boleh didatangkan impor

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kebijakan Pertimbangan Teknis (Pertek) menjadi suatu hal yang penting untuk melindungi industri dalam negeri dari masifnya produk impor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis pedoman keamanan siber atau cybersecurity guidelines khusus untuk penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Pedoman tersebut diluncurkan sebagai upaya dalam mengantisipasi serangan siber.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi mengatakan, sektor keuangan, termasuk ITSK, akan terus menjadi target utama serangan siber dan sangat rentan jika tidak menerapkan kerangka keamanan dan ketahanan siber yang efektif dan responsif. Keamanan siber menjadi bagian krusial dari ekosistem ITSK.

“Penerapan kerangka keamanan siber di sektor ITSK diharapkan menjadi mekanisme perlindungan yang dapat digunakan dalam meminimalisasi gangguan pada aspek ketersediaan (availability), integritas (integrity), dan kerahasiaan (confidentiality) atas data dan informasi yang dikelola oleh Penyelenggara ITSK di ruang siber,” kata Hasan saat memberi sambutan dalam acara peluncuran Pedoman Keamanan Siber, dikutip dari siaran pers, Selasa (9/7/2024).

Hasan menjelaskan, pedoman keamanan siber bagi Penyelenggara ITSK mencakup perlindungan data, manajemen risiko, respons insiden, maturity assessment, training and awareness dengan mengedepankan prinsip kolaborasi dan pertukaran informasi.

“Dengan mengikuti pedoman tersebut, para pemangku kepentingan di organisasi ITSK dapat berkontribusi pada lingkungan keuangan digital yang lebih aman dan tangguh di Indonesia,” ujar dia.

Peluncuran pedoman tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur bahwa salah satu prinsip industri ITSK adalah penerapan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk keamanan dan ketahanan siber.

Pedoman keamanan siber bagi penyelenggara ITSK tersebut diketahui disusun dengan dukungan Kedutaan Besar Inggris (British Embassy) melalui UK Government cyber capacity-building programme. Hasan mengatakan, pihaknya berhadap agar penerapan kerangka kerja keamanan dan ketahanan siber di sektor ITSK dapat berjalan secara efektif. Eva Rianti

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengaku belum mengetahui perihal adanya surat dari Kementerian Perindustrian terkait permintaan data muatan 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Namun Ia menduga, kemungkinan ribuan kontainer yang tertahan tersebut adalah barang-barang yang terkena larangan terbatas (lartas) impor.

“Isinya pasti ikutin ketentuan, ada yang lartas, itu barang itu tidak ada barang yang langsung lolos, pasti di cek, izin perdagangan izin sama surveyor, panjang tuh, urusannya. Itu bukan hanya urusan Bea Cukai aja,” tutur Askolani kepada awak media, Selasa (9/7).

Menurutnya tertahannya puluhan ribu kontainer di pelabuhan merupakan proses yang normal. Barang-barang tersebut memang harus diproses sesuai dengan ketentuan dan tidak hanya melibatkan Bea Cukai saja.

Mulai dari pihak surveyor yang melakukan pengecekan, kemudian ada Kementerian Perdagangan yang melakukan persetujuan impor, dan lainnya.

“Pelindo juga punya tugas, nanti perdagangan punya persetujuan impornya, nanti Kemenperin selesai nggak perteknya lima hari, jadi kalau semua itu nggak selesai nggak mungkin bisa diginiin,” ungkapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihaknya tidak menerima keluhan dari pengusaha industri dalam negeri terkait gangguan supply chain atau bahan baku industri. Ia membantah penumpukan tersebut telah berdampak terhadap kelangsungan rantai pasok dalam negeri.

“Apakah kontainer di pelabuhan-pelabuhan utama itu merupakan kontainer berisi bahan baku penolong atau produk jadi yang akan membanjiri pasar domestik Indonesia,” kata Febri dalam Konferensi Pers di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (20/5).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sendiri mengaku sudah berkirim surat kepada Kementerian Keuangan untuk meminta data muatan kontainter yang tertahan tersebut. Nantinya, data itu akan digunakan memitigasi atas barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri.

Asal tahu saja, beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat membeberkan adanya sekitar 26.000 kontainer yang tertahan di beberapa pelabuhan. Persoalan ini disebut terjadi karena terjadinya kendala dalam perizinan impor.

Adapun rinciannya terdapat 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan 9.111 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Puluhan ribu kontainer itu berisi komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lain.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan berharap mulai 17 Agustus nanti, orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi bisa dikurangi.

Harapan ia sampaikan terkait proyeksi defisit APBN 2024 yang akan lebih besar dari target pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.

Penurunan penerimaan negara itu katanya, terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam.

Hal itu, sambungnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara. 

[Gambas:Instagram]

"Kita berharap 17 Agustus ini orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," katanya melalui akun Instagramnya @luhut.pandjaitan Selasa (9/7).

Ia mengatakan pengurangan konsumsi subsidi, salah satunya BBM bisa berdampak besar pada penurunan inefisiensi yang terjadi di Indonesia selama ini. 

Penyaluran subsidi memang banyak tidak tepat sasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak orang kaya yang masih menikmati subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

Bahkan, jumlah orang kaya yang menikmati BBM subsidi ini lebih banyak dari jumlah rakyat miskin yang seharusnya menerima bantuan itu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Nathan Kacaribu menyebut berdasarkan data yang dimilikinya, orang miskin yang menikmati subsidi LPG 3 kg 23,3 persen dari sasaran.

Sementara, 57,9 persen pengguna LPG 3 Kilogram (Kg) lainnya adalah orang kaya. Begitu juga dengan BBM subsidi. Dari jumlah yang disalurkan 60 persen dinikmati orang kaya dan orang miskin hanya menikmati 40 persen dari total yang diberikan.

Kasus terbaru dari masalah itu mengemuka saat artis Prilly Latuconsina kedapatan menggunakan LPG 3 kg untuk memasak saat Lebaran. Aksinya itu ramai dikritik oleh netizen.

Lewat unggahan di Instagram, Prilly membeberkan asal usul tabung gas subsidi itu bisa ada di rumahnya dan ia gunakan saat memasak jelang Lebaran 2024.

Jakarta: Lintasarta sebagai perusahaan informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT) menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pertumbuhan bisnis pelanggan melalui peningkatan kualitas layanan dan menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan.

Hal tersebut diwujudkan dengan memprioritaskan langkah-langkah perlindungan keamanan data yang dikelola untuk mengurangi risiko gangguan terhadap kelancaran bisnis dan operasional.

President Director & CEO Lintasarta Bayu Hanantasena menyatakan keamanan data merupakan hal yang sangat penting agar bisnis dan operasional tetap berjalan lancar.
Kami menyatakan komitmen penuh untuk menjadikan keamanan data yang dikelola sebagai prioritas utama," ungkap Bayu dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa, 9 Juli 2024.

Lintasarta menunjukan komitmen tersebut dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (fairness). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi setiap keputusan dan tindakan yang diambil Lintasarta serta memastikan selalu bertindak dengan penuh integritas.

Baca juga: Bot Pegang 42% Lalu Lintas Web; Hampir Dua Pertiganya Berbahaya

Pakai cybersecurity dengan standar tertinggi

Lintasarta juga telah mengimplementasikan teknologi penyimpanan data dan cybersecurity dengan standar tertinggi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap akses ke data harus diverifikasi dan diawasi secara ketat, mengurangi risiko akses dan penyalahgunaan wewenang.

Adanya sertifikasi ISO 27001 menunjukkan komitmen terhadap standar sistem manajemen keamanan informasi. Proses evaluasi dan audit dilakukan secara terus menerus untuk memastikan perlindungan sistem keamanan tetap kuat dan dapat diandalkan.

Selain itu, nilai serta budaya perusahaan yang kuat menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan data perusahaan. Budaya perusahaan tersebut tercermin dalam nilai-nilai yang ada di ICARE (Innovation, Collaboration, Agility, Resilience, Ethics).

"Ke depan, Lintasarta akan selalu menempatkan prioritas tertinggi untuk menjaga kepercayaan pelanggan," tutup Bayu.

(HUS)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan dampak fenomena La Nina kini sudah terasa. La Nina tersebut akan mencapai puncak pada Oktober atau November 2024 mendatang.

Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Eddy Hermawan mengatakan bulan ini La Nina belum menunjukkan eksistensinya, tetapi dampaknya sudah kemana-mana dan menyebabkan musim kemarau menjadi lebih pendek.

"Kita sekarang merasakan langit sering mendung dan turun hujan gerimis," ujarnya saat dihubungi di Mataram, Selasa.

Fenomena La Nina adalah pola iklim berulang yang melibatkan perubahan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik.
Selama La Nina berlangsung, suhu permukaan laut di sepanjang timur dan tengah Samudera Pasifik mengalami penurunan sebanyak 3 sampai 5 derajat Celcius dari suhu normal.

Suhu permukaan laut yang mendingin mengurangi pertumbuhan awan hujan di bagian timur dan tengah Samudera Pasifik, lalu meningkatkan curah hujan di wilayah khatulistiwa, terkhusus Indonesia.

Eddy menuturkan fenomena La Nina kali ini diprediksi berlangsung hingga akhir Februari atau awal Maret 2025.
Menurutnya, kemunculan La Nina membuat puncak musim kemarau di Indonesia yang terjadi pada Agustus dan September 2024 cenderung basah.

"Puncaknya kemarau pada Agustus dan September akan diimbangi dengan mulai menguatnya La Nina pada saat itu. Jadi, tidak ada efek kemarau yang panas," kata Eddy.

Lebih lanjut, dia mengingatkan berbagai dampak yang timbul akibat fenomena La Nina berupa limpahan air berlebihan ke lahan-lahan pertanian. Jika lahan pertanian terendam banjir bisa mempengaruhi angka produksi pangan.

Bahkan La Nina juga bisa membangkitkan awan-awan besar yang berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan. "Banyak efek yang ditimbulkan. Kalau ingin bepergian harus bebas dari awan-awan besar karena La Nina menyebabkan awan-awan besar gagal meninggalkan Indonesia," ujar Eddy Hermawan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah akan mulai menargetkan pengetatan pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 17 Agustus 2024.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Adapun aturannya ini sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

"Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut muncul ketika Luhut membahas pengunaan BBM sehubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pembatasan tersebut maka pemerintah dapat melakukan penghematan dalam APBN 2024.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran subsidi energi pada tahun ini akan membengkak.

Hal ini berdasarkan beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Belanja dari subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor tadi volume maupun kurs dan harga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Hingga semester I 2024, Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembayaran subsidi energi sebesar Rp 42,9 triliun hingga semester I-2024.

Subsidi energi ini di antaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 7,16 juta kiloliter atau sebesar Rp 8,7 triliun. Kemudian subsidi LPG 3 Kg sebanyak 3,4 juta kiloliter atau sebesar Rp 34,2 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Damri mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun untuk 2025. Dana itu nantinya digunakan untuk penyediaan 100 bus listrik Transjakarta dan peremajaan bus diesel angkutan perintis.

Presiden Jokowi batal mengantor di IKN bulan ini seperti rencana semula dan memilih tak buru-buru meneken Keppres pemindahan ibu kota. Penyebabnya, infrastruktur di IKN belum siap. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pun melemparkan sindiran.

"Kalau terlalu dipaksakan, ya, begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap gitu, ya," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/7).

Djarot juga mengatakan sebaiknya tak perlu juga dipaksakan agar upacara HUT ke-79 RI diadakan di IKN jika fasilitas belum memadai.

"Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus, ya," ucap anggota Komisi IV DPR itu.

Menurutnya, ketidaksiapan IKN dalam menyambut HUT ke-79 RI merupakan konsekuensi dari kebijakan yang dilakukan tidak dengan matang.

"Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Jadi, ya saran saya sih benar jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," tutur dia.

Djarot juga mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi yang tak mau terburu-buru menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal IKN. Padahal, undang-undang IKN dan DKJ sudah disahkan.

"Sebelumnya kan sudah memaksakan menyampaikan sangat siap ya baru sekarang. Tapi menurut saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan," tambah dia.

Karena itu pula, Djarot tidak yakin pembangunan IKN akan berlanjut di era Prabowo-Gibran. Sebab, keduanya punya program utama makan bergizi gratis yang juga butuh anggaran besar.

"Ya kalau saya sendiri memprediksi, sih, kalau bebannya ini diberikan kepada pemerintah sebelum dan sesudahnya agak berat ya, belum lagi sudah disedot anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya Rp 70 triliun ya, jadi jangan berharap," ucap Djarot.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa menyebut jaringan gembong narkoba internasional, Fredy Pratama (FP) mengubah pola pengedaran narkoba ke Indonesia.

Diketahui, Fredy merupakan bandar besar narkoba jaringan Indonesia dan Malaysia yang masih menjadi buronan hingga saat ini.

"Pola mereka (jaringan Fredy) sudah mulai berubah tapi kita sudah tahu pola mereka," kata Mukti di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Mukti menyebut, jaringan Fredy masih menggunakan modus yang sama yakni mengemas narkoba dengan kemasan Teh China.

Namun, ada perbedaan pola pengiriman narkotika ke Indonesia yang dilakukan oleh jaringan Fredy.

Terkait pola baru ini, Mukti belum bisa mengungkapnya kepada publik.

"Kemasan masih sama cuma cara dia masuk ke Indonesia itu yang berbeda. Ini sudah kita kantongi semua. Nanti kita dengan Bea Cukai akan nelakukan Operasi gabungan lagi," ungkap dia.

Diketahui, Fredy Pratama diduga sedang bersembunyi di Thailand. Ia diduga mengendalikan peredaran gelap narkoba jenis sabu dan ekstasi di negara Indonesia dan Malaysia dari Thailand.

Fredy dikenal memiliki nama samaran The Secret, Cassanova, Mojopahit, dan Airbag. Ia juga disebut sudah mengubah identitas dan wajahnya lewat operasi plastik.

Dalam kasus Fredy ini, Polri setidaknya telah menangkap puluhan anak buah Fredy Pratama dalam kasus tindak pidana narkoba serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun Polri juga telah menyita total miliaran aset dari komplotan Fredy yang telah ditangkap.

JAKARTA - Bisnis daycare ( penitipan anak ) diperkirakan semakin berkembang, seiring pertumbuhan daerah perkantoran dan industri. Hal ini karena banyaknya orang tua yang super sibuk sehingga tidak sanggup dan tidak punya banyak waktu mengurus anaknya

Potensi bisnis ini kian menjanjikan dengan semakin banyak kaum wanita yang bekerja. Tidak heran jika bisnis ini kian dilirik pelaku usaha daycare. Seiring zaman yang kian berkembang, daycare juga tidak hanya sekadar tempat penitipan anak saja. Lovely Sunshine Daycare (LSD) merupakan salah satu tempat penitipan anak yang telah berdiri sejak tahun 2011

Pada awal sejak berdirinya, Lovely Sunshine Daycare hanya menyediakan fasilitas penitipan anak. Namun berjalannya waktu serta banyaknya permintaan, Lovely Sunshine Daycare pun mulai mengembangkan diri menjadi childcare, preschool dan baby gym.

?Banyaknya permintaan dari para orang tua, mengharusnya untuk melakukan pengembangan bisnis jasa penitipan anak,? ujar Amanda Wangsa, Owner sekaligus CEO Lovely Sunshine Daycare pada grand opening Cabang Lovely Sunshine Daycare di kawasan Benhill, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024) melalui keterangan resminya, Selasa (9/7/2024).

Lovely Sunshine Daycare tidak hanya menawarkan lingkungan yang aman bagi balita, namun juga memberikan dukungan bagi perkembangan anak. Salah satunya, belajar aktif yang membangun kepercayaan dan kemandirian si anak.

Amanda menjelaskan, ada beberapa program yang diterapkan di LSD ini, diantaranya Program Baby. Melalui Program ini anak (bayi) yang dititipkan akan mendapat pelayanan berupa Sunbathing (berjemur), Baby Massage, Baby Gym, Baby Spa, Sensorial Activities, selain itu ada juga Program Stimulasi Gross-motor Skills, Storytelling serta Program Stimulasi Kognitif.

Kehadiran LSD ini juga mendapat apresiasi dan antusias dari para orang tua. Banyak orang tua yang menitipkan ananya merasakan manfaat dari program-program kegiatan yang dijalankan LSD untuk tumbuh kembang anak secara optimal.

Untuk itu, sesuai dengan permintaan dari para orang tua tersebut, LSD juga menawarkan program Jr. Toddler ? K2 untuk tingkatan anak usia 3-5 tahun serta Program Afterschool Daycare untuk anak usia 6 ? 12 tahun.

?Kami menggunakan metode pembelajaran aktif, dimana guru berperan sebagai fasilitator dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak untuk bereksplorasi,?terang Amanda.

Kegiatan grand opening yang juga diisi dengan talk show, menghadirkan penulis buku Adaptive Parenting Aldian Prakoso dan Founder & CEO Tes Bakat Indonesia Monic Chriastian ini, memberikan kesempatan orang tua untuk kenal lebih dekat dengan program-program, guru-guru yang bertugas, standar aturan, dan prosedur.

Pada grand opening tersebut, orang tua dapat berkonsultasi langsung tentang tumbuh kembang anak dan tahapan awal yang harus dipesiapkan orang tua untuk mempersiapkan anak untuk pertama kali bersosialisasi.

?Program, fasilitas serta kenyamanan yang ditawarkan ini membuat membuat LSD selalu mendapat antusias tinggi. Terbukti dengan jumlah peminat yang tinggi dan selalu penuh,? pungkas Amanda.