TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diuji keseriusannya membereskan masalah perkebunan sawit mulai dari isu pembukaan lahan sebagai deforestasi, perkebunan tidak bayar pajak sampai Rp300 triliun dan 500 lebih perusahaan tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan kementeriannya akan fokus pada penertiban 537 perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Selama 100 hari kerja dalam Kabinet Merah Putih, Nusron mengatakan akan memberi sanksi pada perusahaan itu.

“Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Nusron Wahid dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR, seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Kementerian ATR/BPN mencatat pada 2016 hingga Oktober 2024, ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU dengan lahan garapan sekitar 2,5 juta hektar.

“Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektar,” kata dia.

Kementerian ATR juga menahan sementara proses pendaftaran maupun penerbitan HGU. Tak hanya itu, Nusron Wahid mengatakan, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. “Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” kata Nusron.

Nusron Wahid mengatakan penertiban ini untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” katanya.

9 Langkah Penertiban dalam 100 Hari Kerja

Menurut Nusron, akan melakukan penertiban dalam 9 langkah. "Pertama adalah menata ulang sistem dan tata cara pemberian perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian," kata Nusron.

Kedua, kata dia, menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit, namun belum mempunyai HGU.

Ketiga, ujar Nusron, menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian hari.

"Total tanah ulayat yang menggunakan hukum adat di Indonesia ini masih kurang lebih sekitar 3,5 juta hektar, tapi yang sudah terdaftar kurang dari 1.000 hektar. Jadi masih pekerjaan besar ini untuk yang tanah ulayat," ujarnya.

Keempat, kata dia, inovasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat.

"Kami ada ide pemikiran tanah-tanah yang terlantar, yang jumlahnya lebih dari 1,5 juta hektar, ada pemikiran, tapi ini sifatnya masih pemikiran, HPL (hak pengelolaan lahan)-nya akan kita serahkan sama Bank Tanah, tapi penggunaannya akan kita serahkan kepada Badan Wakaf supaya menjadi wakaf produktif dan kemudian itu ada kemaslahatan," ucapnya.

Kelima, ujar dia, menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024.

"Ini termasuk PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), PTSL dari tahun 2017 sampai tahun 2024 ini bulan Desember, kami ditarget 126 juta bidang tanah. Sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah sehingga kami masih harus nambah lagi," katanya.

Keenam, kata Nusron, pemenuhan target 104 Kantor Pertanahan sebagai kabupaten/kota lengkap pada tahun 2024. Ketujuh, koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi denganonline single submission.

Kedelapan, penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Terakhir, pelaksanaan programIntegrated Line Administration and Spatial Planning(ILASP) bekerja sama dengan World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, administrasi pertanahan, dan batas administrasi desa di Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim.

"Yang melibatkan tiga kementerian/lembaga, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial," kata dia.

Tunggakan Rp300 Triliun

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan negara berpotensi mendapat pemasukan hingga Rp 300 triliun dari pengusaha sawit yang tak membayar pajak. Ia mengklaim, dalam waktu dekat para pengusaha itu akan menyetor Rp189 Triliun pada tahap pertama.

SEMARANG, iNews.id - Polda Jawa Tengah (Jateng) menurunkan Tim Traffic Accident Analysis (TAA) Direktorat Lalu Lintas untuk menyelidiki kecelakaan maut di km 315+900 Jalur A Tol Pemalang arah Jakarta-Semarang, tepatnya di Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Kecelakaan ini menyebabkan tiga kru tvOne meninggal dunia.

Mobil kru stasiun televisi ini ditabrak truk ekspedisi dari arah belakang saat berhenti di bahu jalan. Hasil penyelidikan awal, sopir truk diduga mengalami microsleep sebelum oleng ke kiri dan menghantam mobil tersebut.

"Kami sangat berduka atas peristiwa ini. Kami bekerja sama dengan TAA Polda Jateng untuk memahami penyebab peristiwa kecelakaan ini," ujar Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunaryo, Kamis (31/10/2024).

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto memastikan setiap langkah penanganan kecelakaan mobil tvOne sesuai dengan prosedur.

"Kami turut berduka sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan," katanya.

Dia mengimbau seluruh pengendara untuk selalu waspada dan berhati-hati, terutama saat berkendara di jalan tol yang menuntut konsentrasi penuh. 

“Kami mengingatkan masyarakat untuk selalu memastikan kondisi tubuh dan pikiran dalam keadaan prima sebelum mengemudi, khususnya di jalur tol. Kewaspadaan serta kondisi tubuh yang baik adalah kunci untuk menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.698 per dolar AS pada Kamis (31/10) sore. Mata uang Garuda menguat 6 poin atau plus 0,04 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp15.705 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Mata uang di kawasan Asia terpantau dominan menguat. Tercatat, won Korea Selatan menguat 0,06 persen, peso Filipina menguat 0,21 persen, dan baht Thailand plus 0,17 persen.

Kemudian dolar Singapura menguat 0,06 persen, ringgit Malaysia plus 0,01 persen, dan yen Jepang 0,83 persen. Di sisi lain, rupee India melemah 0,01 persen dan yuan China minus 0,02 persen.

Sementara itu, mata uang negara maju bergerak bervariasi. Poundsterling Inggris menguat 0,22 persen dan franc Swiss plus 0,10 persen.

Sedangkan dolar Australia melemah 0,01 persen dan dolar Kanada minus 0,09 persen. Sementara euro Eropa terpantau mandek di posisi sebelumnya.

Analis pasar uang Lukman Leong mengatakan rupiah ditutup hampir datar menguat terbatas terhadap dolar AS menyusul data ekonomi AS yang mix.

Menurutnya, rupiah didukung oleh data manufaktur China yang lebih baik dari perkiraan dan keluar dari kontraksi, namun data non manufaktur/service di bawah perkiraan.

"Investor cenderung wait and see menantikan data inflasi PCE AS malam ini," ujar dia kepada CNNIndonesia.com.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali turun tangan menanggapi isu keamanan anggur shine muscat yang diberitakan mengandung residu pestisida di atas ambang batas aman di Thailand.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Bali telah melakukan pengawasan keamanan pangan dengan mengambil sampel di salah satu ritel modern di Bali.

Hasil pengujian cepat (rapid test) pada sampel menunjukkan bahwa produk anggur yang beredar di Bali negatif (-) dari cemaran residu pestisida. Dengan hasil ini, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dan dapat mengonsumsi anggur Shine Muscat dengan aman.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada menjelaskan pihaknya telah meminta Dinas yang menangani Pangan di kabupaten/kota se-Bali untuk melakukan pengawasan yang sama di wilayahnya.

"Berdasarkan hasil uji laboratorium yang kami lakukan, dapat dipastikan bahwa anggur muscat yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi. Masyarakat tidak perlu khawatir dan dapat menikmati buah ini dengan aman," jelas Sunada dari keterangan resminya, Kamis (31/10/2024).

Badan Pangan Nasional melalui Sistem Informasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) juga melaporkan hasil pengawasan rutin pada tahun 2023 dan 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa residu pestisida pada anggur yang beredar di Indonesia berada di bawah Batas Maksimum Residu (BMR) yang aman. Sebagai langkah pencegahan, Badan Pangan Nasional akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap produk anggur Shine Muscat yang beredar di pasar, mencakup proses pengambilan sampel dan uji laboratorium.

Badan Pangan Nasional juga mewajibkan pencantuman label petunjuk penyajian cuci sebelum dikonsumsi pada produk anggur sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar. Hal ini penting untuk mengurangi risiko residu atau cemaran yang mungkin tertinggal di permukaan buah. Masyarakat diimbau untuk selalu membaca label, teliti sebelum membeli, dan mencuci anggur dengan bersih sebelum dikonsumsi.

Sunada mengimbau masyarakat untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal sesuai dengan Perpres 81/2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Langkah ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani lokal di Bali.

Jakarta: Di pasar modal Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memegang peran penting dalam menjaga keamanan dan efisiensi transaksi. Sebagai lembaga yang mengelola penyimpanan efek secara elektronik, KSEI memastikan setiap transaksi berjalan lancar, transparan, dan aman.

Namun, apa sebenarnya peran KSEI, dan bagaimana kontribusinya dalam menjaga keamanan serta efisiensi transaksi efek di pasar modal?

Melansir dari instagram terverifikasi @ksei.official, ada beberapa peran KSEI dalam pasar modal Indonesia dan penjelasan tentang KSEI, berikut ulasannya.

Apa itu KSEI?

KSEI adalah suatu lembaga yang berdiri sejak 1997. KSEI juga sebuah lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia.

Baca juga: Manajer Investasi Bidik Gen Z Mengenal Reksa Dana

Peran KSEI dalam pasar modal Indonesia

Melansir dari ksei.co.id, KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) memiliki beberapa peran penting dalam pasar modal Indonesia, yaitu:
1. Penyimpanan terpusat: KSEI bertindak sebagai pusat penyimpanan efek, seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya.

2. Penyelesaian transaksi: KSEI mengelola sistem penyelesaian transaksi efek secara elektronik, memastikan transaksi berjalan dengan cepat, akurat, dan aman.

3. Registrasi dan administrasi: KSEI mencatat kepemilikan efek secara elektronik, sehingga mempermudah proses pencatatan dan administrasi bagi investor dan emiten.

4. Menyediakan layanan informasi: KSEI menyediakan akses informasi bagi investor, baik mengenai kepemilikan efek mereka maupun informasi terkait pasar modal lainnya.

5. Mendukung keamanan pasar modal: KSEI membantu menjaga keamanan dan transparansi pasar modal dengan menerapkan sistem yang terintegrasi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Itulah pengertian KSEI dan perannya terhadap pasar modal Indonesia. KSEI berperan penting dalam menjaga keamanan dan efisiensi transaksi di pasar modal Indonesia.

Dengan sebuah inovasi dan transparansi, KSEI mendukung kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan pasar modal yang berkelanjutan, menjadi fondasi kuat bagi ekonomi nasional. (Muhammad Rizky H)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara Grup Djarum PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) membukukan peningkatan pendapatan dan laba bersih pada 9 bulan 2024. TOWR mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,44 triliun sepanjang Januari-September 2024.

Laba bersih TOWR tersebut naik tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,42 triliun. Sementara itu, pendapatan TOWR naik 8,37% menjadi Rp9,44 triliun di 9 bulan 2024, dari Rp8,71 triliun pada periode yang sama tahun 2023.

“Pada kuartal III/2024 ini SMN mencatat kuartal pertama konsolidasi hasil usaha IBST yang kami akuisisi pada 1 Juli 2024. Kami dengan senang melaporkan bahwa akuisisi IBST menyumbangkan laba bersih Rp41 milyar kepada TOWR selama 3 bulan terakhir," kata Aming Santoso Direktur Utama dan CEO TOWR dalam keterangan resminya, Kamis (31/10/2024).

Dia melanjutkan, TOWR optimistis sinergi operasional akan terus membaik sehingga kontribusi laba bersih IBST bisa meningkat.

TOWR juga mencatatkan jumlah menara konsolidasian mencapai 35.371 meningkat 18,2% dari tahun lalu. Tenancy ratio mencapai 1,64x karena mengkonsolidasikan menara-menara dari IBST serta dampak dari relokasi dari titik-titik kontrak sewa menara IOH ke lokasi-lokasi baru.

Kontribusi revenue dari segmen menara atas revenue konsolidasian TOWR tercatat stabil sekitar 67%, sedikit meningkat dari kuartal sebelumnya sebesar 66% karena memasukkan hasil dari IBST.

Di sisi lain, lanjutnya, pertumbuhan usaha TOWR dari segmen non-menara masih menunjukkan pertumbuhan. Kontribusi kepada revenue konsolidasian dari segmen ini pada kuartal III/2024 mencapai 33%, sedikit menurun dari 34% pada kuartal II/2024 karena dampak konsolidasi IBST.

Pertumbuhan revenue segmen ini cukup baik terlihat dari FTTT yang tumbuh 18,2%, Connectivity naik 13%, dan FTTH yang tumbuh 369,4% secara tahunan.

TOWR juga menjelaskan kontributor terbesar dari segmen non-tower adalah penyewaan fiber yang total asetnya tumbuh 33% yoy mencapai sekitar 160.000 km. Utilisasi fiber FTTT tanpa IBST tetap stabil di 190% dan belum termasuk pelaporan utilisasi fiber yang disebabkan sinergi antara bisnis fiber di dalam SMN Group.

Utilisasi fiber FTTT secara keseluruhan, termasuk dampak konsolidasi IBST menjadi 182% dengan IBST memiliki utilisation ratio sekitar 132%.

Amin juga menuturkan pada 25 Oktober 2024 lalu TOWR juga mendapatkan persetujuan pemegang saham pada RUPSLB untuk menjalankan rights issue sebanyak-banyaknya 5 miliar lembar saham baru senilai sebanyak-banyaknya Rp4,5 triliun. Tujuan penggunaan dana rights issue adalah untuk melunasi pinjaman perusahaan beserta kemungkinan kebutuhan working capital.

"Secara strategis dana ini akan memberikan kapasitas baru bagi Perusahaan untuk melanjutkan ekspansi organik ataupun inorganik, serta membantu mempertahankan investment grade Perusahaan yaitu BBB dari Fitch Ratings serta BBB- dari Standard & Poor’s,” ucapnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mencatatkan laba bersih sebanyak Rp1,1 triliun per kuartal III/2024. Angka tersebut mengalami penurunan 17% secara tahunan (year on year/YoY).

Penurunan tersebut terjadi lantaran total beban perusahaan yang meningkat 18% yoy menjadi Rp6,1 triliun pada sembilan pertama tahun ini. Peningkatan beban tersebut disebabkan naiknya biaya pendanaan dan biaya kredit. Padahal di sisi lain perusahaan membukukan total pendapatan mencapai Rp7,5 triliun yang naik 9% apabila dibandingkan per kuartal III/2023.

“NPAT [laba bersih setelah pajak] kami memang ada penurunan, kami turun dari Rp1,3 triliun menjadi Rp1,1 tepatnya Rp1,114 triliun, turun 17% yoy,” kata Direktur Keuangan Adira Finance Sylvanus Gani dalam konferensi pers kinerja kuartal III/2024, di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Penurunan laba tersebut juga dipengaruhi menurunnya pembiayaan baru perseroan sebanyak 9% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp27,8 triliun sepanjang Januari—September 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan segmen otomotif seiring dengan industri yang tengah melesu.

Adapun hingga September 2024, penjualan ritel mobil baru turun sebanyak 12% yoy menjadi 657 ribu unit. Sementara itu, sepeda motor baru sedikit meningkat sebanyak 5% menjadi 4,7 juta unit. Tidak hanya sampai disitu, tantangan ekonomi, termasuk menurunnya kelas menengah yang berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi domestik pada kuartal III/2024.

Dari sisi total piutang yang dikelola mencapai sebanyak Rp56,6 triliun per kuartal III/2024. Angka tersebut tumbuh sebanyak 7% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya. Adira Finance juga mencatatkan pertumbuhan dari sisi pembiayaan non otomotif mencapai Rp6,8 triliun, di mana pembiayaan multiguna berkontribusi terbesar dengan peningkatan 18%.

Lebih lanjut, Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) perusahaan masing-masing tercatat mencapai 5,7% dan 13,5%. Sementara gearing ratio perusahaan sebanyak 1,9 kali pada September 2024. Dari sisi pendanaan, Adira Finance terus melakukan diversifikasi sumber pendanaan baik melalui dukungan berkelanjutan dari pembiayaan bersama dengan perusahaan induknya, Bank Danamon.

Perusahaan juga memperoleh pinjaman eksternal dari bank, baik bank dalam negeri mau puan luar negeri dan pasar modal melalui obligasi lokal dan sukuk mudharabah. Per posisi September 2024, total pinjaman perusahaan meningkat 24% menjadi Rp19,2 triliun terdiri dari pinjaman bank, obligasi, dan sukuk.

Sampai dengan akhir 2024, Direktur Utama Adira Finance Dewa Made Susila mengatakan pihaknya masih belum bisa memprediksi terkait hasil pada kuartal IV/2024. Dia juga mengantisipasi masih adanya penurunan dari sisi pembiayaan baru maupun laba. Namun pihaknya tetap mengharapkan perbaikan pada sisa tahun ini.

“Kalau bicara kuartal IV/2024 ini kan hanya seperempat, dampaknya enggak bisa keseluruhan, seperempat tambah outstanding mungkin dampaknya 10%. Sekarang kan trennya Rp2,5 triliun per bulan, kami berharap bisa Rp3 triliun per bulan [pembiayaan],” kata Made.

Strategi untuk tetap meningkatkan pembiayaan, Made bilang, perusahaan berusaha melakukan diversifikasi produk, bukan hanya pembiayaan otomotif saja. Termasuk multiguna hingga alat berat. Adira Finance juga memperluas jaringan bisnisnya secara selektif di wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi. Hingga September 2024, Adira Finance telah mengoperasikan 484 jaringan bisnis di seluruh Indonesia, termasuk cabang syariah. Dari sisi digital, perusahaan terus mengoptimalkan penjualan melalui platform digital seperti Adiraku, momobil.id, momotor.id, dan dicicilaja.com.

MAMASA, iNews.id – Hujan deras disertai angin kencang melanda Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Kamis (31/10/2024). Tiupan angin kencang menyebabkan puluhan rumah warga rusak parah hingga roboh.

Berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mamasa, sebanyak 17 rumah dengan 42 jiwa penghuninya terdampak langsung oleh cuaca ekstrem tersebut. 

Kerusakan paling parah terlihat pada bagian atap rumah, sementara beberapa rumah lainnya mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tumbang.

Insiden mengerikan ini menimbulkan kepanikan warga. Dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan keluarga yang tidak terdampak untuk sementara waktu.

Kepala Dusun Kariango, Mece mengatakan, kondisi warga saat ini sangat memprihatinkan. Mereka kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat bencana. 

"Kita bersyukur tidak ada korban jiwa," ujar Mece di lokasi.

Pihak BPBD Mamasa saat ini masih terus melakukan asesmen untuk mengetahui secara pasti jumlah kerugian dan kebutuhan mendesak para korban.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta -

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta semua pemangku kepentingan bersikap bijaksana dalam menyikapi pembahasan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diputuskan pemerintah pada November mendatang. Pasalnya, penetapan UMP 2025 sangat menentukan minat investasi asing di tengah upaya Pemerintahan baru mencari suntikan dana guna melanjutkan pembangunan.

Bob Azam, Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Dalam menetapkan UMP yang baru sebaiknya tetap gunakan formula PP 51, jangan berubah lagi formulanya. Karena kepastian hukum itu bukan hanya penting bagi dunia usaha, tetapi juga untuk pekerja dan para investor juga," ujar Bob dalam keterangannya ditulis Kamis (31/10/2024).

Ia mencontohkan, apabila ada investor asing yang berminat menanamkan modal di Indonesia pasti akan menghitung berapa besar biaya operasional termasuk gaji pekerja minimal selama 5 tahun ke depan. Jika rumusan perhitungan penetapan UMP berubah setiap tahun, maka hal tersebut bisa memicu investor asing lebih memilih berinvestasi di negara tetangga.

"Bagaimana cara menghitung labour cost selama 5 tahun ke depan kalau tiap tahun ditetapkan semau-maunya. Kalau upah dinaikkan tinggi dalam situasi permintaan yang lemah saat ini, mustahil bagi perusahaan menaikkan harga jual produknya. Opsinya adalah menekan margin. Tetapi kalau margin dikurangi terlalu besar, investor tidak akan masuk. Mereka akan menghitung potensi margin lebih besar jika investasi di Vietnam misalnya. Jadi ini semua harus kita pertimbangkan," papar Bob.

Dia menyebut, Apindo mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Sebagai bagian dari rakyat, Apindo sependapat bahwa buruh juga menjadi target yang perlu dinaikkan daya belinya agar ekonomi negara berputar lebih kencang.

Oleh karena itu, Apindo menurutnya tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi sejumlah kelompok buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 8-10%.

"Dari sisi ini kita sangat setuju, bahwa harus ditingkatkan pendapatannya. Tetapi yang sifatnya sustain, jangan sampai sekarang naik tinggi tetapi kemudian kehilangan pekerjaan karena perusahaannya rugi. Kenaikan yang tidak sustain itu adalah yang kenaikan UMP-nya melebihi produktivitas. Suatu perusahaan katakanlah produktivitasnya 5%, lalu upahnya naik 7%, selisih 2% nya itu pasti akan dilempar ke harga jual produk. Jadi kalau kita naikkan tinggi upah buruh, lalu harga-harga ikutan naik, ujungnya tidak ada artinya," ujarnya.

Menurut Bob, UMP 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak bisa diterapkan secara merata di semua daerah. Sebab kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan di tiap daerah berbeda. Oleh karena itu, Apindo terus mendorong seluruh anggotanya untuk terus memperkuat hubungan bipartit dengan para pekerja demi mendapatkan titik temu besaran upah yang ideal di setiap perusahaan.

"Komunikasi bipartit bisa menjadi solusi soal besaran upah ini dengan menyepakati Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU). Kami mendorong anggota Apindo untuk membangun SUSU berdasarkan kompetensi. Caranya setiap perusahaan berdiskusi dengan serikat pekerja untuk membangun struktur skala upah. Nantinya serikat akan memberi masukan dan pendapat kepada perusahaan sampai terjadi kesepakatan. Jadi jangan hanya fokus pada UMP nasional saja, tetapi di tingkat perusahaan juga harus ada dialog," kata Bob.

SUSU tersebut nantinya akan berbeda di setiap perusahaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. "Kalau keuangan perusahaannya bagus, lalu profesionalisme pekerjanya bagus silakan bisa dibicarakan. Tetapi kalau perusahannya tidak bagus, mungkin akan menahan diri," imbuhnya.

Ia menambahkan, di bidang industri dikenal istilah Kaitz index, yaitu salah satu metode internasional yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya upah minimum di suatu wilayah. Caranya adalah dengan membandingkan upah minimum yang ditetapkan dengan upah rata-rata riil yang diterima pekerja di daerah tersebut.

Bob menyebut angka ideal Kaitz index adalah 0,4 sampai 0,6 atau 40% sampai 60% upah rata-rata dibandingkan dengan upah minimum.

"Di Indonesia angka indeksnya itu hampir 1,2. Artinya upah minimum yang ditetapkan malah lebih tinggi dari upah rata-rata yang riil diterima pekerja. Karena masalahnya ada di pembahasan bipartit yang tidak jalan. Struktur terkecil dari hubungan industrial di Indonesia tidak terbangun, akibatnya jadi titik negatif investasi negara kita. Tanpa adanya investasi dari luar mana bisa, karena investasi itu perlu konsistensi regulasi," pungkas Bob.

Kemnaker sendiri memastikan akan menetapkan UMP 2025 pada November 2024. Menaker Yassierli menyebut pembahasan soal UMP masih berjalan saat rapat kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR.

Kemnaker menurutnya akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai basis dalam menentukan UMP 2025 berdasarkan simulasi, perhitungan inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

"Kita tunggu dulu data dari BPS sesudah itu kita lihat perhitungannya seperti apa, skenarionya seperti apa," ungkapnya.

Pemerintah menurutnya belum memutuskan formulasi perhitungan UMP 2025. Namun, ia menyebut formulasi perhitungan UMP tahun-tahun sebelumnya adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α) seperti yang diatur dalam PP Nomor 51.

Dalam pasal 26 beleid tersebut, formula perhitungan Upah Minimum mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α atau alfa). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

(kil/kil)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Acset Indonusa Tbk (ACST), perusahaan konstruksi yang terafiliasi dengan Grup Astra, mengalami peningkatan kerugian bersih yang signifikan pada kuartal III/2024.

Perseroan mencatat rugi bersih sebesar Rp286,07 miliar, meningkat 89,16% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp151,61 miliar.

Walaupun mengalami peningkatan kerugian, ACST berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan. Pendapatan bersih pada kuartal III/2024 mencapai Rp2,11 triliun, naik 33,57% dari kuartal yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,58 triliun.

Pendapatan ini diperoleh dari kontribusi berbagai segmen, termasuk jasa konstruksi dari pihak ketiga sebesar Rp1,36 triliun dan jasa penunjang konstruksi Rp226,99 miliar. Kontribusi dari pihak berelasi terdiri dari jasa konstruksi sebesar Rp487,73 miliar dan jasa penunjang konstruksi sebesar Rp28,54 miliar.

Meskipun pendapatan meningkat, beban pokok pendapatan turut mengalami kenaikan yang signifikan. Pada kuartal III/2024, beban pokok mencapai Rp2,16 triliun, meningkat 38,60% dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,56 triliun.

Beban ini mencakup berbagai pengeluaran, termasuk biaya subkontraktor, bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, sewa alat, penyusutan, jasa profesional, provisi, dan persediaan.

Direktur ACST, David Widjaja, menjelaskan bahwa kerugian yang dialami perusahaan terutama disebabkan oleh kenaikan biaya operasional yang cukup besar dan kendala dalam penyelesaian salah satu proyek yang mengalami keterlambatan.

"Meskipun kami mencatatkan pertumbuhan revenue sebesar 34%, kerugian tetap terjadi di sektor operasional dan gross profit karena meningkatnya biaya operasional," ujar David dalam paparan publik, Kamis (30/10).

David menyebutkan bahwa ke depan, ACST berencana untuk meningkatkan perolehan proyek baru yang diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Fokus utama perusahaan dalam beberapa waktu mendatang adalah proyek-proyek yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan, data center, serta pekerjaan sipil di area pertambangan, yang menjadi salah satu kompetensi inti perusahaan.

Di samping upaya mencari proyek baru, ACST juga berfokus pada pengelolaan arus kas operasional untuk menutup kewajiban yang ada dan memastikan kelancaran proyek yang sedang berlangsung. "Kami tetap mendukung kelancaran proyek agar dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah disepakati," pungkas David.

Jakarta: Seorang WNI ditemukan meninggal di daerah Waterfront Bay, Hong Kong pada 28 Oktober lalu. WNI tersebut diketahui berinisial MN.

"KJRI Hong Kong telah menerima informasi ada WNI berinisial MN ditemukan meninggal pada 28 Oktober di daerah Waterfront Bay," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Judha mengatakan, begitu kabar ini diterima, KJRI Hong Kong langsung menyampaikan berita duka ini kepada keluarga.
"Informasi dari Kepolisian Hong Kong, hingga saat ini masih diselidiki penyebab kematiannya," terang Judha.

Ia menambahkan, kemungkinan MN menjadi korban tindakan kriminal.

"MN diduga korban kriminal dan kami mendapatkan informasi ada pihak yang sudah ditangkap terkait kejadian ini," seru Judha.

KJRI Hong Kong juga sudah memberitahu informasi kematian MN dengan pihak agensi ketenagakerjaan yang membawanya ke Hong Kong.

Menurut Judha, KJRI Hong Kong dan agensi akan membantu proses pemulangan korban. Diketahui MN merupakan WNI asal Cilacap, Jawa Tengah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudiyanto, Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri, ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 31 Oktober 2024.

Usai pertemuan tertutup Bahlil mengatakan, dirinya membahas langkah meningkatkan lifting minyak dengan Prabowo. “Cadangan minyak kita yang sudah ada sekitar 301 wilayah kerja tapi sampai sekarang belum POD (plan of development), ini akan kita lakukan,” katanya.

Bahlil juga mengatakan, Indonesia punya 4500 idle well yang harus digarap atau direaktivasi. Ia meminta Aris melakukan percepatan-percepatan dengan mengatasi kendala di lapangan. “Ini salah satu program utama presiden untuk bagaimana bisa kemandirian energi,” katanya.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan topik soal subsidi juga dibahas dalam pertemuan Bahlil dan Prabowo siang ini. Prabowo menunjuknya sebagai ketua tim pengkajian optimalisasi subsidi energi. Namun Mantan Menteri Investasi ini tidak mau banyak berkomentar. Ia menyebut masih memantapkan data supaya subsidi bisa tepat sasaran.

Prabowo beberapa kali menyampaikan fokus pemerintahannya pada swasembada pangan dan energi. Misalnya dalam pidato pelantikan pada Ahad, 20 Oktober 2024, dan Sidang Kabinet pertama pada 23 Oktober 2024."Itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar, bisa pecah setiap saat," kata Prabowo di sidang kabinet.

Ralat: Redaksi mengubah judul berita yang semula Prabowo Tunjuk Bahlil Sebagai Ketua Tim Kebut Swasembada Energi menjadi Prabowo Tunjuk Bahlil Sebagai Ketua Tim Pengkajian Otimalisasi Subsidi Energi. Pada Kamis, 31 Oktober 2024, pukul 14.50 WIB, karena ada kekeliruan informasi. Kami mohon maaf atas kekeliruan ini.