BOGOR - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkapkan, bahwa penduduk Indonesia mayoritas masih low quality, masih mempunyai kompetensi yang rendah. Padahal, kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu variabel penting untuk bisa menjadi negara maju.

?Bapak-Ibu yang saya hormati, kita menghadapi permasalahan sumber daya manusia dan kebudayaan yang cukup berat, yaitu pertama kita punya masyarakat kita penduduk Indonesia yang mayoritas masih low quality, masih punya kompetensi yang rendah,? ujar Menko PMK, Pratikno dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Pratikno pun mengatakan, jika kompetensi SDM rendah, tentu tidak akan produktif, tidak kompetitif, bahkan tidak mampu mendongkrak pembangunan ekonomi. Selanjutnya, Pratikno mengatakan bahwa masalah kesehatan juga menjadi kunci agar menjadi negara maju.

?Walaupun kompetensinya tinggi, kalau tidak sehat ya tetap saja tidak bisa produktif. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kualitas kesehatan agar masyarakat produktif, negara tidak terbebani dengan anggaran yang berat dan kemudian kita bisa menghasilkan usia produktif yang berkualitas,? katanya.

Selanjutnya, masalah pendidikan yang juga menjadi kunci. ?Walaupun pendidikannya tinggi, tetapi tidak akan kontributif kalau tidak relevan. Oleh karena itu relevansi menjadi sangat penting. Jadi bagaimana kita kompetensinya tinggi, kesehatannya baik, dan relevansinya tinggi,? ujar Pratikno.

Pada kesempatan tersebut, Pratikno pun memaparkan beberapa quick win (percepatan) yang harus dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam jangka pendek, seperti renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, pengembangan talenta unggul, penguatan sains dan teknologi, serta kebudayaan keluarga dan penghapusan kekerasan terhadap anak.

?Di setiap program unggulan, itu membutuhkan dukungan dari semua stakeholders, terutama sekali dukungan dari Bapak/Ibu Kepala Daerah, juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),? katanya.

Pratikno menambahkan, Presiden Prabowo sudah memberikan arahannya dalam rangka penguatan SDM Indonesia yakni melalui sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, gender, pemuda, dan disabilitas, serta tentang penyelenggaraan kehidupan harmonis yang selaras dengan alam dan lingkungan.

?Ini saya tidak ingin mendetilkan secara detail, tetapi Bapak Presiden Prabowo, sebagaimana sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan termasuk pada saat kampanye, ada beberapa program prioritas dan juga quick win yang harus kita capai,? ujarnya.

Dia mencontohkan, salah satu percepatan yang memerlukan dukungan penuh dari kepala daerah hingga tingkat desa adalah program pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Daerah, lanjut Pratikno, dapat melakukan revitalisasi puskesmas untuk screening serta memberikan berbagai dukungan bahan medis.

?Jadi mari kita bersama-sama pusat dan daerah untuk menjalankan quick win yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo,? pungkasnya.

Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan telah menyempurnakan kurikulum silabus. Untuk ini Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDMPL) meminta para pengajar di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang agar berfokus pada pengembangan kompetensi dan softskills.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala PPSDMPL, Ahmad saat memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang bertempat di Auditorium Balai Mas Pardi PIP Semarang.

Menurutnya, pihaknya telah menetapkan beberapa agenda antara lain penyempurnaan kurikulum silabus yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, peningkatan dan pengembangan kompetensi pengasuh mahasiswa. Selain itu juga evaluasi dan pengembangan kompetensi dosen, peningkatan pengawasan dan pengawalan di lingkungan UPT/sekolah, serta penggunaan anggaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan softskills, penyediaan sarana prasarana, serta digitalisasi layanan dan pembelajaran.
"Guna menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan aman bagi peserta didik, kita akan berfokus pada penyediaan layanan konseling psikologi, menjalin kerja sama pentahelix dalam pencegahan tindak kekerasan, penyediaan layanan informasi dan fasilitas keterlibatan orang tua, serta penyediaan akses pengaduan dan pengawasan berbasis digital," kata Ahmad dikutip dari siaran persnya, Jumat, 8 November 2024.

Ahmad juga menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja PIP Semarang berupa peningkatan jumlah peserta pelatihan, implementasi program inovatif yang mampu meningkatkan efisiensi operasional, dan kerja sama dengan berbagai instansi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia serta memperluas jangkauan penempatan peserta didik.

“Capaian kinerja tersebut tentunya merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai dan jajaran manajemen PIP Semarang yang berkomitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PIP Semarang, Mafrisal mengatakan, kegiatan pengarahan ini diselenggarakan untuk memperoleh pencerahan serta informasi terkini mengenai arah kebijakan Kementerian Perhubungan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi seiring dengan kepemimpinan yang baru di Kementerian Perhubungan.

Ahmad menyampaikan pesan kepada seluruh pegawai PIP Semarang yang hadir, bahwa sangat penting bagi pegawai untuk ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan kepelautan. "Sebab dengan memiliki kompetensi tersebut pegawai akan memiliki peluang yang lebih besar dalam pengembangan karir serta diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan selaku regulator transpotasi laut,” tutupnya.

Baca juga: Poltekpel Banten Buka Sipencatar Non Ikatan Dinas Diklat Pelaut, Ini Persyaratannya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang berhasil lolos tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan melanjutkan proses Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Karenanya informasi seputar kisi-kisi SKB CPNS 2024 menjadi penting untuk diketahui.

Kisi-kisi SKB CPNS 2024 menjadi semakin penting mengingat ini merupakan tahap seleksi akhir yang menjadi penentuan apakah peserta dinyatakan diterima atau tidak menjadi calon abdi negara.

Berdasarkan Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Seleksi CPNS BKN Tahun 2024, proses pengumuman kelulusan SKD CPNS 2024 dijadwalkan pada 17-19 November 2024.

Kemudian untuk pelaksanaan SKB non CAT akan berlangsung pada 20 November-17 Desember 2024, dan pelaksanaan SKB dengan CAT dimulai pada 9-20 Desember 2024.

Kisi-kisi SKB CPNS 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 dijelaskan Peserta yang berhak mengikuti tahapan SKB yakni dinyatakan lulus SKD dengan ketentuan berperingkat baik yaitu masuk ranking tiga kali jumlah kebutuhan jabatan dan memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar.

Artinya jika jumlah jabatan yang diperlukan 3 orang, maka peserta yang bisa mengikuti tes SKB adalah mereka yang masuk 9 besar dan memenuhi nilai ambang batas SKD. Atau jika jumlah kebutuhan formasi capai 10 orang, maka mereka yang mengikuti SKB CPNS 2024 adalah peserta yang masuk 30 besar, dan sebagainya.

Kemudian dalam Pasal 33 aturan tersebut dijelaskan kisi-kisi SKB CPNS 2024 atau materi yang diujikan disusun oleh instansi pembina JF untuk Jabatan Fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN.

Sedangkan untuk kisi-kisi SKB CPNS 2024 Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.

Lebih lanjut dalam Pasal 34 tertulis selain Materi SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, materi SKB dapat berupa:

a. psikotes;
b. tes potensi akademik;
c. tes kemampuan bahasa asing;
d. tes kesehatan jiwa;
e. tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan;
f. tes praktek kerja;
g. uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi;
h. wawancara; dan/atau
i. tes lain sesuai persyaratan Jabatan.

"Selain melaksanakan SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 3 jenis/bentuk tes lain pada tiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, setelah mendapat persetujuan Menteri," tulis Ayat (2) Pasal 35 aturan tersebut.

Dalam hal Instansi Pusat melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal 35, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. SKB tambahan diberikan bobot kumulatif paling tinggi 50% dari nilai SKB secara keseluruhan; dan

b. dalam hal terdapat jenis/bentuk tes wawancara pada SKB selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot paling tinggi 10% dari nilai SKB secara keseluruhan.

Begitu juga untuk CPNS 2024 Pemerintah Daerah yang terdapat Jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, Instansi Daerah dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak nenis/bentuk tes lain. Namun SKB tambahan sebagaimana dimaksud tidak merupakan tes wawancara.

Dalam hal Instansi Daerah melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. SKB dengan CAT BKN merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60% dari nilai SKB secara keseluruhan; dan

b. SKB tambahan diberikan bobot paling tinggi 40% dari nilai SKB secara keseluruhan.

"Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN menyusun pedoman SKB tambahan," tulis Ayat (1) Pasal 37 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024.

Pada akhirnya informasi lain terkait kisi-kisi SKB CPNS 2024 akan sangat beragam, bergantung pada masing-masing instansi atau formasi yang dipilih. Untuk itu penting bagi peserta seleksi CPNS 2024 untuk terus memperhatikan seluruh informasi terkait formasi yang dipilihnya.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Core Value/Tata nilai INISIATIF yang terdiri dari Integritas, Kolaborasi, Pelayanan Prima, dan Inovasi telah berhasil mendorong peningkatan kompetensi digital di BPJS Kesehatan guna menghadirkan layanan kesehatan yang inovatif dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hal ini tergambarkan ketika Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal hadir sebagai narasumber dalam Forum Circle of Friends 2024 yang diselenggarakan oleh GML Performance berkolaborasi dengan Kontan.

INISIATIF sebagai Fondasi Optimalisasi Pelayanan

Tata nilai INISIATIF dirancang sebagai fondasi dalam optimalisasi pelayanan di BPJS Kesehatan. Dengan adanya nilai ini, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi digital para pegawai. Afdal menekankan pentingnya nilai ini sebagai pedoman utama dalam memaksimalkan pelayanan.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan, Afdal menyatakan, bahwa tata nilai INISIATIF sebagai kunci bagaimana kompetensi digital yang ada di BPJS Kesehatan terus dikembangkan.

?Saat ini BPJS Kesehatan mengcover hampir 100% penduduk Indonesia. Melalui perkembangan teknologi, saat ini kita sudah menjangkau 542 cabang di Indonesia yang saling terhubung ke dalam database yang kita miliki. Oleh karena itu pengembangan kompetensi digital menjadi kunci agar pelayanan bisa dilakukan secara maksimal kepada masyarakat,? ujar Afdal saat menjadi narasumber pada Forum Circle of Friends 2024.

Lebih lanjut dengan adanya database, maka salah satu kompetensi digital yang harus dimiliki oleh insan BPJS Kesehatan adalah pemahaman tentang data security.

?Dalam kondisi saat ini dimana hampir semua data client terhubung ke dalam database maka seluruh insan BPJS Kesehatan kita bekali dengan kompetensi data security untuk memastikan keamanan data masyarakat dapat terjaga dengan aman. Ini adalah bentuk Integritas yang ditanamkan dalam tata nilai INISIATIF BPJS. Hal ini sangat urgent untuk dijaga,? ujar Afdal selaku salah satu inisiator tata nilai INISIATIF.

Sambung Afdal menjelaskan, bahwa pembekalan kompetensi digital tersebut telah dilakukan dengan menghadirkan layanan Learning Management System (LMS) yang secara aktif membangun keterlibatan setiap insan BPJS Kesehatan.

?Ada satu yang menarik terkait LMS, dalam membangun ketertarikan karyawan, maka kami berkolaborasi dengan komunitas yang untuk bisa berpartisipasi dalam masifikasi informasi pada digital library. Ini menjadi wujud inovasi penting dalam membangun knowledge management di BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, pendalaman kompetensi tidak hanya dibentuk secara pasif kepada setiap karyawan, melainkan secara aktif membangun keterlibatan mereka untuk berkolaborasi, saling berbagi pengetahuan dalam LMS,? ujar Afdal.

LMS ini sangat membantu dalam memastikan pengetahuan yang memadai, khususnya bagi Duta BPJS Kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar dapat memberikan pelayanan yang prima. Sebagai komitmen nilai pelayanan prima dari tata nilai INISIATIF, maka BPJS Kesehatan menerapkan standarisasi product knowledge yang mengharuskan setiap Duta untuk lulus dua kali dalam pelatihan dan akan dievaluasi sekali setiap tiga bulan.

Afdal menekankan, bahwa ?Standarisasi ini penting untuk menjaga reputasi dari BPJS Kesehatan. Ketika Duta menggunakan seragam BPJS Kesehatan maka dia akan mewakili BPJS Kesehatan secara keseluruhan. Tata nilai INISIATIF menuntun kita bisa untuk selalu tampil optimal dalam melayani masyarakat.?

Pada kesempatan ini, kita dapat memahami bahwa tata nilai INISIATIF telah menjadi dasar bagi BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan kesehatan yang inklusif dan andal. Dengan integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovasi yang terus dikembangkan, BPJS Kesehatan optimis dapat menciptakan layanan kesehatan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Jakarta -

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta semua pemangku kepentingan bersikap bijaksana dalam menyikapi pembahasan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diputuskan pemerintah pada November mendatang. Pasalnya, penetapan UMP 2025 sangat menentukan minat investasi asing di tengah upaya Pemerintahan baru mencari suntikan dana guna melanjutkan pembangunan.

Bob Azam, Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Dalam menetapkan UMP yang baru sebaiknya tetap gunakan formula PP 51, jangan berubah lagi formulanya. Karena kepastian hukum itu bukan hanya penting bagi dunia usaha, tetapi juga untuk pekerja dan para investor juga," ujar Bob dalam keterangannya ditulis Kamis (31/10/2024).

Ia mencontohkan, apabila ada investor asing yang berminat menanamkan modal di Indonesia pasti akan menghitung berapa besar biaya operasional termasuk gaji pekerja minimal selama 5 tahun ke depan. Jika rumusan perhitungan penetapan UMP berubah setiap tahun, maka hal tersebut bisa memicu investor asing lebih memilih berinvestasi di negara tetangga.

"Bagaimana cara menghitung labour cost selama 5 tahun ke depan kalau tiap tahun ditetapkan semau-maunya. Kalau upah dinaikkan tinggi dalam situasi permintaan yang lemah saat ini, mustahil bagi perusahaan menaikkan harga jual produknya. Opsinya adalah menekan margin. Tetapi kalau margin dikurangi terlalu besar, investor tidak akan masuk. Mereka akan menghitung potensi margin lebih besar jika investasi di Vietnam misalnya. Jadi ini semua harus kita pertimbangkan," papar Bob.

Dia menyebut, Apindo mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Sebagai bagian dari rakyat, Apindo sependapat bahwa buruh juga menjadi target yang perlu dinaikkan daya belinya agar ekonomi negara berputar lebih kencang.

Oleh karena itu, Apindo menurutnya tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi sejumlah kelompok buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 8-10%.

"Dari sisi ini kita sangat setuju, bahwa harus ditingkatkan pendapatannya. Tetapi yang sifatnya sustain, jangan sampai sekarang naik tinggi tetapi kemudian kehilangan pekerjaan karena perusahaannya rugi. Kenaikan yang tidak sustain itu adalah yang kenaikan UMP-nya melebihi produktivitas. Suatu perusahaan katakanlah produktivitasnya 5%, lalu upahnya naik 7%, selisih 2% nya itu pasti akan dilempar ke harga jual produk. Jadi kalau kita naikkan tinggi upah buruh, lalu harga-harga ikutan naik, ujungnya tidak ada artinya," ujarnya.

Menurut Bob, UMP 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak bisa diterapkan secara merata di semua daerah. Sebab kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan di tiap daerah berbeda. Oleh karena itu, Apindo terus mendorong seluruh anggotanya untuk terus memperkuat hubungan bipartit dengan para pekerja demi mendapatkan titik temu besaran upah yang ideal di setiap perusahaan.

"Komunikasi bipartit bisa menjadi solusi soal besaran upah ini dengan menyepakati Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU). Kami mendorong anggota Apindo untuk membangun SUSU berdasarkan kompetensi. Caranya setiap perusahaan berdiskusi dengan serikat pekerja untuk membangun struktur skala upah. Nantinya serikat akan memberi masukan dan pendapat kepada perusahaan sampai terjadi kesepakatan. Jadi jangan hanya fokus pada UMP nasional saja, tetapi di tingkat perusahaan juga harus ada dialog," kata Bob.

SUSU tersebut nantinya akan berbeda di setiap perusahaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. "Kalau keuangan perusahaannya bagus, lalu profesionalisme pekerjanya bagus silakan bisa dibicarakan. Tetapi kalau perusahannya tidak bagus, mungkin akan menahan diri," imbuhnya.

Ia menambahkan, di bidang industri dikenal istilah Kaitz index, yaitu salah satu metode internasional yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya upah minimum di suatu wilayah. Caranya adalah dengan membandingkan upah minimum yang ditetapkan dengan upah rata-rata riil yang diterima pekerja di daerah tersebut.

Bob menyebut angka ideal Kaitz index adalah 0,4 sampai 0,6 atau 40% sampai 60% upah rata-rata dibandingkan dengan upah minimum.

"Di Indonesia angka indeksnya itu hampir 1,2. Artinya upah minimum yang ditetapkan malah lebih tinggi dari upah rata-rata yang riil diterima pekerja. Karena masalahnya ada di pembahasan bipartit yang tidak jalan. Struktur terkecil dari hubungan industrial di Indonesia tidak terbangun, akibatnya jadi titik negatif investasi negara kita. Tanpa adanya investasi dari luar mana bisa, karena investasi itu perlu konsistensi regulasi," pungkas Bob.

Kemnaker sendiri memastikan akan menetapkan UMP 2025 pada November 2024. Menaker Yassierli menyebut pembahasan soal UMP masih berjalan saat rapat kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR.

Kemnaker menurutnya akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai basis dalam menentukan UMP 2025 berdasarkan simulasi, perhitungan inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

"Kita tunggu dulu data dari BPS sesudah itu kita lihat perhitungannya seperti apa, skenarionya seperti apa," ungkapnya.

Pemerintah menurutnya belum memutuskan formulasi perhitungan UMP 2025. Namun, ia menyebut formulasi perhitungan UMP tahun-tahun sebelumnya adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α) seperti yang diatur dalam PP Nomor 51.

Dalam pasal 26 beleid tersebut, formula perhitungan Upah Minimum mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α atau alfa). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

(kil/kil)

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi Pegawai Pemeritah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 sudah ditunggu-tunggu oleh pelamar.

Pengumuman seleksi administrasi PPPK 2024 dilakukan mulai Rabu (30/10/2024) hingga 1 November 2024. Bagi yang dinyatakan lulus, maka berhak mengikuti tes Seleksi Kompetensi.

Peserta sudah bisa memantau laman sscasn.bkn.go.id dan laman instansi masing-masing mulai 30 Oktober 2024 pukul 00.00 WIB hingga 1 November 2024 pukul 23.59 WIB. Berikut cara ceknya.

Cara cek pengumuman administrasi PPPK 2024 di laman SSCASN:

1. Klik laman https://sscasn.bkn.go.id

2. Klik "Masuk” Login dengan NIK dan password yang sudah didaftarkan

3. Maka akan muncul informasi mengenai lolos tidaknya peserta dalam tahap seleksi administrasi PPPK 2024.

Cara cek pengumuman administrasi PPPK 2024 melalui Laman Resmi

Pelamar juga melihat pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK 2024 di laman Instansi masing-masing. Pelamar tinggal unduh PDF oleh kementerian atau lembaga yang membuka PPPK 2024.

Tampilan Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024

Bagi peserta yang dinyatakan lulus atau memenuhi syarat seleksi administrasi, akan muncul pemberitahuan "Selamat! Anda lulus tahap administrasi berkas" pada bagian bawah halaman.

Tahapan Selanjutnya Setelah Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024

Setelah seleksi administrasi, peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Selanjutnya akan ada Wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

Jadwal PPPK 2024

Periode I

• Pengumuman seleksi: 30 September-19 Oktober 2024
• Pendaftaran seleksi: 1-20 Oktober 2024
• Seleksi administrasi: 1-29 Oktober 2024
• Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 Oktober-1 November 2024
• Masa sanggah: 2-4 November 2024
• Jawab sanggah: 2-6 November 2024
• Pengumuman pasca masa sanggah: 5-11 November 2024
• Penarikan data final: 12-14 November 2024
• Penjadwalan seleksi kompetensi: 15-25 November 2024
• Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 26 November-1 Desember 2024
• Pelaksanaan seleksi kompetensi: 2-19 Desember 2024
• Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 7-23 Desember 2024
• Pengumuman hasil kelulusan: 24-31 Desember 2024
• Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 10-21 Desember 2024
• Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 13-28 Desember 2024
• Pengumuman hasil kelulusan: 24-31 Desember 2024
• Pengisian DRH NI PPPK: 1-31 Januari 2025
• Usul penetapan NI PPPK: 1-28 Februari 2025.

Periode II

• Pengumuman seleksi: 1-30 November 2024
• Pendaftaran seleksi: 17 November-31 Desember 2024
• Seleksi administrasi: 16 Desember 2024- 3 Februari 2025
• Pengumuman hasil seleksi administras: 4-18 Februari 2025
• Masa sanggah: 19-21 Februari 2025 Jawab sanggah: 20-27 Februari 2025
• Pengumuman pasca masa sanggah: 22-28 Februari 2025
• Penarikan data final: 1-7 Maret 2025
• Pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi: 8-23 Maret 2025
• Penjadwalan seleksi kompetensi: 24 Maret-8 April 2025
• Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 9-16 April 2025
• Pelaksanaan seleksi kompetensi: 17 April-16 Mei 2025
• Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 22 April-21 Mei 2025
• Pengumuman hasil kelulusan: 22-31 Mei 2025
• Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 25 April-17 Mei 2025
• Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 30 April-22 Mei 2025
• Pengumuman hasil kelulusan: 22-31 Mei 2025
• Pengisian DRH NI PPPK: 1-30 Juni 2025
• Usul penetapan NI PPPK: 1-31 Juli 2025.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

Artikel ini sudah tayang di ompas.tv, berjudul: Ini Tanda Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024, di sscasn.bkn.go.id, Simak Tahapan Selanjutnya

Reporter: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 tahap 1 saat ini masih menunggu jadwal ujian yang akan mereka ikuti.

Pada tahap 1 ini, pendaftaran dibuka mulai 1 Oktober hingga 20 Oktober 2024, khusus untuk pelamar prioritas seperti eks Tenaga Honorer Kategori II (THK II) dan tenaga non-ASN yang telah tercatat di pangkalan data BKN.

Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berhak mengikuti tahap berikutnya, yaitu tes atau seleksi kompetensi.

Bagi pelamar PPPK 2024 tahap 1, berikut jadwal ujian yang perlu diperhatikan. Pengumuman penjadwalan Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan pada 15 hingga 25 November 2024.

Setelah itu, pada 26 November hingga 1 Desember 2024, panitia akan merilis daftar peserta beserta waktu dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi.

Pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi dijadwalkan berlangsung dari 2 hingga 19 Desember 2024.

Setelah ujian, proses pengolahan nilai akan berlangsung dari 7 hingga 23 Desember 2024. Pengumuman hasil kelulusan akan disampaikan pada 24 hingga 31 Desember 2024.

Ada juga tahapan tambahan berupa seleksi kompetensi teknis yang akan dilaksanakan dari 10 hingga 21 Desember 2024.

Pelamar yang akan mengikuti ujian wajib membawa Kartu Ujian PPPK 2024, yang berisi informasi penting seperti hari, tanggal, sesi ujian, waktu, dan lokasi ujian.

Kartu ini menjadi bukti resmi bahwa pelamar terdaftar sebagai peserta. Tanpa kartu tersebut, peserta tidak akan diizinkan mengikuti ujian.

Pengumuman jadwal dan lokasi ujian akan tersedia mulai 26 November hingga 1 Desember 2024.

Pelamar bisa mencetak kartu ujian setelah pengumuman tersebut dirilis oleh BKN.

Berikut langkah-langkah untuk mencetak kartu ujian PPPK 2024:

• Akses laman SSCASN di http://sscasn.bkn.go.id;
• Masuk menggunakan NIK dan kata sandi;
• Masukkan kode CAPTCHA dengan benar;
• Buka halaman "Resume Pendaftaran" di SSCASN;
• Klik tombol "Cetak Kartu Peserta Ujian";
• Kartu ujian akan terunduh secara otomatis;
• Cetak kartu yang telah diunduh dan bawa pada saat ujian.
• Pastikan untuk selalu memeriksa informasi terbaru terkait jadwal dan prosedur ujian di laman resmi BKN.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Dimulai Bulan Depan, Begini Cara Cetak Kartu Ujian PPPK 2024

IDXChannel - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pemerintah akan menyiapkan sejumlah insentif untuk meningkatkan jumlah transmigran.

Insentif tersebut mencakup alokasi lahan hingga pembekalan kompetensi.

"Tentu kita akan dukung dan support, ada beberapa daerah seperti misalnya di Papua Selatan atau Merauke, untuk beras, tanaman padi, dan sebagainya," kata Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Adapun untuk tahap awal sudah disiapkan sebanyak 121 kepala keluarga yang akan mengikuti program transmigrasi perdana pada Pemerintahan Prabowo. Lokasi tujuan yang dipilih yaitu daerah Poso dan beberapa daerah lainnya.

"Tapi yang saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November, ini kan pemerintahan ini kan keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya," kata dia.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) Danton Ginting Munthe merinci insentif yang disiapkan salah satunya tanah seluas 2 hektare per kepala keluarga.

Selanjutnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi kepada para transmigran. Harapannya program pelatihan ini bisa memberikan mata pencaharian yang baru bagi para transmigran yang bertempat tinggal di wilayah baru tersebut.

Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan pembekalan selama para transmigran tinggal di lokasi baru. Pemerintah juga akan memberikan jaminan hidup kepada para transmigran selama satu tahun penuh.

"Kemudian juga ada bantuan paket-paket pembinaan yang lain," kata Ginting.

(NIA DEVIYANA

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I akan segera ditutup pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Pengumuman ini disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi BKN, @bkngoidofficial, Kamis, (17/10/2024).

"Tiga hari lagi penutupan pendaftaran seleksi PPPK periode I," sebut BKN. "Hindari mendaftar dengan sistem kebut semalam," pesan BKN.

Seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 telah dibuka sejak 1 Oktober 2024 dan dibagi menjadi dua periode pendaftaran.

Pendaftaran periode I berlangsung dari 1 hingga 20 Oktober 2024 dan ditujukan bagi pelamar prioritas, termasuk Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023, Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang sesuai dengan database BKN, serta tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN.

Pendaftaran periode II akan dimulai pada 17 November hingga 31 Desember 2024, yang diperuntukkan bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah.

Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa seleksi PPPK tidak menggunakan sistem nilai ambang batas (passing grade).

"Pelamar seleksi PPPK dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik," ujarnya dalam siaran pers di laman resmi Kemenpan RB pada Rabu, 2 Agustus 2024.

Anas menjelaskan bahwa dalam seleksi PPPK terdapat dua tahapan: seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi bertujuan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Setelah itu, akan ada tes wawancara berbasis komputer untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

Menteri Anas juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, pemerintah telah menetapkan formasi terbesar untuk seleksi PPPK, yaitu sebanyak 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN 2024, berdasarkan data per 22 Agustus 2024.

Anas menegaskan bahwa besarnya formasi PPPK yang dialokasikan merupakan upaya untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap I Segera Berakhir, BKN: Hindari Sistem Kebut Semalam"

Jakarta -

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimulai hari ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan seluruh tahapan seleksi CPNS telah terintegrasi dengan teknologi yang menutup celah joki dan calo.

Sebelumnya, pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Anas mengimbau agar seluruh peserta SKD CPNS dan masyarakat bahwa seluruh tahapan Seleksi CPNS mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CAT, hingga penentuan kelulusan sudah terintegrasi dan terkomputerisasi untuk menutup celah kecurangan dan praktik joki. Salah satunya dengan sistem double face recognition.

"Seluruh tahapan, termasuk SKD dengan CAT tidak dipungut biaya. Tidak ada satu pun orang yang bisa membantu kelulusan di tes CPNS tahun ini maupun yang akan datang. Jangan percaya kepada siapapun yang menjanjikan kelulusan," ujar Anas dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).

Dia menjelaskan SKD CPNS dilaksanakan selama 100 menit meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). Untuk lulus dalam tahapan SKD, setiap pelamar peserta harus memenuhi nilai ambang batas (passing grade) yang merupakan nilai batas paling rendah kelulusan seleksi.

Terkait materi soal dan nilai ambang batas SKD CPNS Tahun 2024 tertuang dalam KepmenPANRB No. 321/2024. SKD CPNS ini dilakukan untuk mengukur kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pelamar berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku apakah sesuai dengan standar kompetensi dasar PNS.

Anas mengingatkan agar peserta mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan mempelajari materi soal yang ada di KepmenPANRB. Ia juga mengimbau peserta yang akan mengikuti tes agar mempersiapkan berkas-berkas yang wajib dibawa saat SKD.

"Silakan cermati juga lokasi dan jadwal pelaksanaan dengan baik. Yang paling penting jangan lupa meminta restu dan doa orang tua agar bisa mengikuti semua tahapan dengan lancar," tutur Anas.

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyebut, total pelamar seleksi CPNS 2024 sebanyak 3.568.212. Total peserta yang memenuhi syarat sebanyak 3.035.717 peserta dan peserta yang tidak memenuhi syarat sebanyak 532.495.

Peserta yang memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk mengikuti SKD tahun 2024 atau menggunakan nilai SKD tahun 2023.

Saat ini, SKD CPNS diselenggarakan di 339 titik lokasi, yaitu BKN Pusat, 14 Kantor Regional, 21 UPT BKN, 75 titik lokasi mandiri, 135 titik lokasi mandiri instansi, dan 93 titik lokasi luar negeri.

Dalam menempuh tes SKD, Haryomo mengimbau peserta agar teguh dan yakin dengan kemampuan sendiri serta tidak percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan cara-cara yang melanggar hukum.

"Karena metode CAT BKN ini diawasi langsung oleh masyarakat dengan hasil yang Cepat, Akuntabel, dan Transparan. Kecurangan dalam bentuk apapun tidak akan kami tolerir, dan tidak akan sungkan-sungkan untuk didiskualifikasikan serta ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 memasuki tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang akan dimulai Rabu (16/10). Sembari menunggu jadwal dari instansi yang belum merilis jadwal SKD, para peserta diharapkan menyiapkan beberapa hal yang dibutuhkan di lokasi tes.

Yang pertama adalah kartu identitas berupa KTP. Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), peserta diizinkan membawa KTP fisik atau KTP digital.

"Pertama, kartu identitas berupa KTP fisik atau digital, tapi ingat, khusus KTP digital harus difoto dan dicetak dan disarankan cetak berwarna agar mudah dikenali keasliannya," seperti unggahan video @bkngoidofficial, Selasa (15/10/2024).

Penampilan juga diharapkan tidak berbeda dengan foto di kartu peserta agar mudah terdeteksi face recognition. Hal ini juga demi menghindari kecurigaan dianggap joki.

"Nah, ini juga penting. Pastikan penampilan kalian tidak berbeda dengan foto di kartu peserta agar face recognition tidak bekerja keras membaca wajah kalian, bisa repot nanti disangka joki," terang BKN.

Berikutnya, jangan lupa membawa kartu ujian yang sudah diunduh di portal SSCASN BKN. Kemudian, pastikan pakaian rapi dan sopan, serta perhatikan juga jika ada tambahan ketentuan pakaian dari instansi yang dilamar.

Terakhir, tidak dibolehkan membawa barang berharga berupa perhiasan ke lokasi tes. Barang yang boleh dibawa ke ruang ujian hanya KTP, kartu ujian, dan alat tulis.

"Dan yang terakhir jangan membawa barang berharga berupa perhiasan dan sejenisnya karena item yang diperbolehkan masuk ke ruang ujian hanya KTP, kartu ujian dan alat tulis berupa pensil dan kertas coret yang disediakan panitia instansi," bebernya.

"Usahakan kalian datang minimal 60 menit sebelum jadwal sesi kalian. Karena ada alur pemeriksaan sebelum masuk ke ruang ujian," tutupnya.

[Gambas:Instagram]

(ily/ara)

Jakarta -

Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui berbagai cara. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan private sector atau korporasi.

Plt Kepala LAN Muhammad Taufiq mengajak seluruh elemen korporasi untuk berkomitmen memajukan bangsa melalui pengembangan kompetensi ASN. Terlebih jumlah ASN diproyeksikan akan mencapai lebih dari 7 juta orang yang terdiri dari 4,5 juta ASN yang bekerja saat ini, ditambah pegawai hasil rekrutmen baru sebesar 3 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1,5 juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sebagaimana diketahui bahwa kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh kapasitas ASN-nya," kata Taufiq dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10/2024).

Selain program ASN Talent Academy (ATA) yang telah berjalan, LAN mengaku akan berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis melalui Leadership Joint Program dalam menyiapkan para pemimpin birokrasi di masa yang akan datang.

Program itu merupakan pelatihan level kepemimpinan tingkat pengawas yang berasal dari birokrasi dan sektor swasta untuk menciptakan kompetensi manajerial baru yang mengedepankan profesionalitas, adaptif, agile dan memiliki kompetensi digital leadership.

"Leadership Joint Program ini akan bertransformasi menjadi sebuah ekosistem pelatihan yang berkelanjutan yang menyelenggarakan berbagai pelatihan, yang harapannya setiap ASN mendapatkan sumber pembelajaran terbaik untuk meningkatkan kompetensinya," tuturnya.

Selain itu, ada juga Learning Ecosystem, sebuah kolaborasi swasta - birokrasi dalam bidang pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan menjadi ekosistem baru yang mumpuni dalam mengatasi Gap Kompetensi ASN.

Untuk mengakselerasi ASN indonesia di 2030 mendatang, pemerintah disebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Berdasarkan global talent competitiveness index, Indonesia masih jauh di bawah negara-negara asia lainnya.

Selain tantangan indeks kompetensi Indonesia yang belum baik, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena Gen Z workforce yang tumbuh di era digital sehingga mereka mengharapkan organisasi tempat mereka bekerja sejalan dengan perkembangan teknologi digital.

"Oleh karena itu kami bekerjasama dengan LAN juga tengah menyediakan platform pembelajaran bagi ASN-ASN muda yang berbasis pada perkembangan digital kekinian," tutur steering committee GNIK, Yunus Triyonggo.

Menyikapi hal tersebut, Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh LAN dan GNIK ini. Microsoft Indonesia juga mengaku akan bergabung untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM indonesia.

"Dengan AI kita tidak menggantikan talenta yang ada sekarang, tapi kita menambah kapasitas untuk dapat bekerja lebih baik. Jadi kalau ASN kita mau menuju birokrasi berkelas dunia, harus siap berubah dari Low Order Thinking Skills menuju High Order Thinking Skills." ungkapnya.

Sementara itu, beberapa member dari forum B 300, Herdy Herman, Mahmud Samuri, dan Sindi Defrizianti yang ditemui secara terpisah dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa kolaborasi antara sektor privat dan publik akan memberikan dampak yang baik dalam menyiapkan Indonesia Kompeten pada tahun 2030 dan Indonesia emas 2045.

B 300 sendiri adalah sebuah forum yang beranggotakan para Executive Human Resources HR Director atau Senior Manager Human Resources yang diinisiasi oleh GNIK dalam rangka mewujudkan indonesia kompeten dalam menghadapi indonesia emas 2045 mendatang.

(aid/das)