KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa malam, 29 Oktober 2024.

Tom Lembong berperan sebagai pihak yang memberi izin impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta PT AP pada 2015. GKM tersebut nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

Pemberian izin impor oleh Tom Lembong dinilai tak sesuai dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian yang menyatakan Indonesia saat itu surplus gula.

Kejagung juga menyatakan pemberian izin impor itu melanggar Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004 karena Tom tak berkoordinasi dengan kementerian lainnya.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan tersangka lainnya yakni eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus.

PPI buka suara

Direktur Utama PPI, S. Hernowo, mengatakan, PPI menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk soal penetapan tersangka. Pihaknya pun mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Kendati kasus ini melibatkan mantan petinggi perusahaan, Hernowo memastikan bahwa aktivitas bisnis anggota holding BUMN pangan ini berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan.

Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis PPI.

PPI sendiri merupakan bagian dari holding BUMN pangan atau ID Food. Perusahaan ini awalnya berstatus BUMN, namun sejak 2022, PPI tak lagi berstatus persero karena menjadi bagian dari anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai induk holding.

Peran Charles Sitorus

Menurut keterangan Kejagung, keterlibatan Charles Sitorus dalam kasus ini juga terjadi pada 2015. Pada saat itu, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang membahas terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada 2016.

Charles Sitorus kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Seharusnya, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Namun, yang diimpor justru gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh delapan perusahaan swasta tersebut dengan harga Rp 16.000, lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp 13.000.

"PT PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp 105 per kilogram," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampdisus) Kejagung, Abdul Qohar.

KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa malam, 29 Oktober 2024.

Tom Lembong berperan sebagai pihak yang memberi izin impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta PT AP pada 2015. GKM tersebut nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

Pemberian izin impor oleh Tom Lembong dinilai tak sesuai dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian yang menyatakan Indonesia saat itu surplus gula.

Kejagung juga menyatakan pemberian izin impor itu melanggar Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004 karena Tom tak berkoordinasi dengan kementerian lainnya.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan tersangka lainnya yakni eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus.

PPI buka suara

Direktur Utama PPI, S. Hernowo, mengatakan, PPI menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk soal penetapan tersangka. Pihaknya pun mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Kendati kasus ini melibatkan mantan petinggi perusahaan, Hernowo memastikan bahwa aktivitas bisnis anggota holding BUMN pangan ini berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan.

Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis PPI.

PPI sendiri merupakan bagian dari holding BUMN pangan atau ID Food. Perusahaan ini awalnya berstatus BUMN, namun sejak 2022, PPI tak lagi berstatus persero karena menjadi bagian dari anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai induk holding.

Peran Charles Sitorus

Menurut keterangan Kejagung, keterlibatan Charles Sitorus dalam kasus ini juga terjadi pada 2015. Pada saat itu, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang membahas terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada 2016.

Charles Sitorus kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Seharusnya, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Namun, yang diimpor justru gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh delapan perusahaan swasta tersebut dengan harga Rp 16.000, lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp 13.000.

"PT PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp 105 per kilogram," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampdisus) Kejagung, Abdul Qohar.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.PT Gudang Garam Tbk (GGRM) membukukan kinerja keuangan yang kurang menggembirakan, dari segi laba maupun pendapatan padakuartal III-2024.

Melansir laporan keuangannya di keterbukaan informasi BEI padaRabu(30/10), laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk GGRM hanyamencapaiRp 992,203 miliar per kuartal III-2024. Realisasi tersebut anjlok 77,7% dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp 4,45 triliun.

Dengan begitu laba per saham GGRM Rp 516 hingga 30 September 2024. Turun dari periode sama tahun sebelumnya dengan laba per saham Rp 2.317.

Pendapatan GGRM juga mengalami penurunan 9,6% dari Rp 81,74 triliun di kuartal III-2024 menjadi Rp 73,89 triliun di periode sembilan bulan pertama tahun 2024. Biaya pokok pendapatan mencapai Rp 66,57 triliun, dari sebelumnya Rp 70,33 triliun.

FounderStocknow.id Hendra Wardana melihat kinerja keuangan yang kurang memuaskan dari GGRM mencerminkan tekanan berat yang dihadapi perusahaan dalam mempertahankan profitabilitas di tengah meningkatnya biaya operasional dan tantangan pasar yang ketat.

Dirinya juga menerangkan faktor penyebab penurunan pendapatan ini adalah melemahnya permintaan domestik dan ekspor serta kenaikan beban produksi, termasuk harga bahan baku.

Secara rinci, pendapatan dari penjualan ekspor turun menjadi Rp 1,11 triliun dan penjualan lokal juga tergerus menjadi Rp 72,78 triliun. Ketatnya regulasi cukai rokok di Indonesia, bersama meningkatnya persaingan dalam industri tembakau turut menambah tekanan pada pendapatan GGRM.

"Prospek kinerja GGRM ke depan masih terlihat penuh tantangan, terutama jika melihat tren penurunan aset dan kas perusahaan," kata Hendra kepada Kontan, Rabu (30/10).

Total aset GGRM berkurang dari Rp 92,45 triliun pada akhir 2023 menjadi Rp 85,54 triliun per September 2024, sementara saldo kas turun dari Rp 3,56 triliun menjadi Rp 3,11 triliun.

Meski ekuitas meningkat, menurut Hendra ini belum cukup untuk mengimbangi penurunan profitabilitas secara keseluruhan. Dalam kondisi pasar yang penuh tekanan seperti saat ini, GGRM kemungkinan akan tetap menghadapi tantangan dalam mempertahankan pangsa pasar dan profitabilitas.

Dari sisi rekomendasi saham, GGRM saat ini disarankan untukselldengan target harga penurunan hingga level Rp 13.000. Dengan tekanan pada laba dan pendapatan, serta kondisi pasar yang kurang mendukung, potensi kenaikan GGRM terlihat terbatas.

"Investor disarankan untuk mempertimbangkan kembali portofolio mereka terkait saham ini, terutama mengingat tantangan jangka pendek yang masih membayangi prospek bisnis GGRM di tengah regulasi yang ketat dan ketidakpastian permintaan pasar," tutupnya.

Pada penutupan perdagangan Rabu (30/10), harga saham GGRM ditutup melemah 4,2% menjadi Rp 14.250 per saham. Adapun secarayear to date(ytd), saham GGRM telah melemah 29,89%.

Cuaca panas dan pengap yang mengepung Jakarta dalam beberapa hari terakhir mengganggu aktivitas banyak orang, tak terkecuali Gizka (30), pekerja kantoran yang merantau dari tanah kelahirannya di Sumatera. Air dingin saja tak cukup buatnya untuk nyaman beraktivitas di luar ruangan dengan kondisi udara yang panas dan berbau.

Buat Gizka, langit biru Jakarta kini bak mitos yang hanya ada pada cerita masa lalu. Baginya, keramaian yang menjadi penanda besarnya ukuran ekonomi Jakarta tak cukup memberikan kepastian akan masa depan.

"Kalau lihat langit biru tuh kayak luar biasa gitu. Padahal kan itu harusnya hal yang biasa saja. Seharusnya semua berhak mendapatkan langit biru" katanya saat berbincang dengan detikcom.

Kekhawatiran Gizka soal polusi udara dan masa depan sesungguhnya bukan hanya dirasakannya sendiri. Seisi dunia juga tengah berusaha mengembalikan langit biru yang dirindukan banyak orang tersebut.

Laporan Indonesia's Pathway to Net Zero 2060 dari Kearney mencatat, sebagai salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Investasi yang tepat sasaran dibutuhkan demi menciptakan masa depan Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan resilien.

Polusi udara DKI Jakarta dalam beberapa waktu terakhir memang begitu parah. Warga pun kembali memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Foto: Ari Saputra

Mewujudkan Langit Biru

Sekitar 380 km dari Jakarta, salah satu unit pengelolaan minyak terbesar di Indonesia tengah sibuk memproduksi bahan bakar yang akan dipakai jutaan masyarakat menggerakkan roda ekonominya. Di pesisir nusantara yang menghadap Samudera Hindia itulah Pertamina menempatkan kilang terbesarnya, kilang Cilacap.

Kilang ini memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Angka tersebut membuat Kilang minyak Cilacap punya peran besar dalam menjaga ketahanan energi di Indonesia.

Tak cukup hanya di ketahanan energi saja, isu lingkungan saat ini membuat Pertamina mesti putar otak dalam menjaga peran Kilang Minyak Cilacap yang begitu strategis.

Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Didik Bahagia mengatakan, sejak 2019 Kilang Cilacap bertransformasi dengan mendirikan Kilang Langit Biru Cilacap (KLBC). Proyek dengan nilai investasi US$ 392 juta tersebut menjadi salah satu usaha Pertamina mengembalikan langit biru yang dirindukan banyak orang tadi. Kehadiran KLBC menjadi bukti keseriusan Pertamina memproduksi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

KLBC menghasilkan sejumlah produk BBM yang nilai oktannya minimal 92. Bahkan, dengan produksi bahan bakar minyak Gasoline berkualitas standar EURO 4 dan Pertamax RON 92, unit kilang ini mampu meningkatkan kapasitas produksi kilang Pertamina Cilacap secara signifikan menjadi 1,6 juta barrel dari sebelumnya 1 juta barrel per bulan.

"Pertamina berkomitmen menghasilkan produk yang ramah lingkungan, berasal dari bahan baku yang ramah lingkungan, dan dari nabati bukan fossil fuel." kata Didik kepada detikcom.

Pertamina Kilang Cilacap Foto: Pertamina

Kini Pertamina tengah memasuki tahap I pengembangan kilang hijaunya. Kilang hijau atau green refinery menjadi bukti keseriusan Pertamina menjaga kualitas lingkungan.

Green Refinery di Kilang Cilacap adalah kilang hijau terbesar yang dimiliki Pertamina saat ini dengan kapasitas 3.000 bph untuk total minyak nabati. Pada tahap awal, Pertamina telah berhasil mengembangkan dua produk energi hijau, yakni Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) dan sustainable aviation fuel (SAF).

Untuk HVO, Pertamina telah mengemasnya dalam produk Pertamina Renewable Diesel D100 atau yang lebih sering disebut sebagai Pertamina RD. Pertamina RD merupakan bahan bakar nabati ramah lingkungan yang telah meraih sertifikat International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

"Keuntungannya, dia lebih ramah lingkungan. Emisinya turun sekali dan seterusnya. Kualitasnya tidak kalah dengan kualitas internasional." kata Didik.

Dengan sertifikasi ISCC ini, HVO Pertamina diakui atas kontribusinya dalam menurunkan emisi karbon hingga 65-70% dibandingkan dengan bahan bakar konvensional, sehingga dengan layak dapat disebut sebagai produk ramah lingkungan.

Pertamina RD sebelumnya telah diperkenalkan dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Jakarta E-Prix 2021. Dengan kapasitas produksi mencapai 3.000 barel per hari, Green Refinery Cilacap menggunakan bahan baku nabati seperti Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) atau minyak kelapa sawit 100% untuk menghasilkan produk ini.

Kilang Pertamina Internasional juga berhasil memproduksi SAF J2.4 di Refinery Unit IV Cilacap dengan teknologi Co-Processing dari bahan baku Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil (RBDPKO), atau minyak inti sawit yang telah mengalami proses pengolahan pemucatan, penghilangan asam lemak bebas dan bau, dengan kapasitas 1.350 kilo liter (KL) per hari. SAF telah berhasil digunakan dalam penerbangan komersil perdana Garuda Indonesia pada pesawat Boeing 737-800 NG.

Hasil dari serangkaian pengujian yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa performa SAF J2.4 memiliki kualitas yang sama dengan avtur konvensional, namun lebih ramah lingkungan.

Inovasi ini sekaligus menjadi peluang bagi Pertamina merambah pasar internasional untuk penjualan SAF. Salah satunya pasar Singapura yang diketahui bakal mewajibkan penerbangan yang berangkat dari negaranya menggunakan sustainable aviation fuel (SAF) atau bahan bakar pesawat ramah lingkungan. Sebagai permulaan, Singapura menyasar target penggunaan SAF sebesar 1% pada 2026.

Pertamina lewat anak usahanya Pertamina Patra Niaga juga telah memperluas distribusi SAF ke jaringan global, salah satunya lewat Virgin Australia Airlines. Maskapai tersebut menjadi maskapai internasional pertama yang menikmati layanan SAF dari Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, yang ditandai dengan seremoni "First International Uplift" pada perhelatan Bali International Airshow di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Penyaluran SAF ke pasar global menjadi komitmen nyata Pertamina mendorong transisi energi di sektor aviasi dan mendukung target Net Zero Emission Indonesia tahun 2060. SAF, yang diproduksi dari limbah, diolah di kilang bersamaan dengan bahan bakar fosil untuk menghasilkan bahan bakar sintetis rendah karbon, mengurangi emisi karbon hingga 84% dibandingkan bahan bakar jet konvensional.

Penyaluran Sustainable Aviation Fuel (SAF) ke Virgin Australia Airlines saat di Bandara Ngurah Rai Bali, Rabu (18/9/2024) Foto: Penyaluran Sustainable Aviation Fuel (SAF) ke Virgin Australia Airlines saat di Bandara Ngurah Rai Bali, Rabu (18/9/2024). (Dok. Pertamina)

Dorongan BPH Migas

KLBC merupakan salah satu implementasi Pertamina dari upaya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengatakan penerapan bahan bakar yang bersih dan ramah lingkungan adalah bagian dari upaya transisi energi nasional yang lebih luas, menuju kemandirian energi, dan menciptakan masa depan yang lebih baik, serta berkelanjutan.

"BPH Migas terus mendorong pengembangan kilang modern, penguatan regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya energi yang bersih dan berkelanjutan," ujarnya.

Untuk mendukung implementasi BBM rendah sulfur atau BBM ramah lingkungan ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 1 tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan ini, Badan Usaha Penugasan mendapatkan penugasan, di antaranya dalam penyediaan dan pendistribusian BBM ramah lingkungan.

Pemerintah juga terus mematangkan regulasi terkait Peta Jalan BBM yang Bersih dan Ramah Lingkungan. Regulasi tersebut akan menjadi dasar bagi BPH Migas dalam memberikan penugasan penyaluran BBM ramah lingkungan kepada Badan Usaha Penugasan dan pengawasan implementasinya.

"Saat ini merupakan masa transisi menuju penerapan BBM rendah sulfur. Kita pergunakan waktu sebaik mungkin untuk berkoordinasi dengan semua pihak. Misalnya, spesifikasi BBM rendah sulfur seperti apa, harga komersialnya, dan kompensasinya. Hal itu perlu kita petakan dengan baik agar Badan Usaha Penugasan dalam menjalankan penugasan dari Pemerintah, berada dalam koridor hukum yang ada," kata Halim.

Tidak Berhenti

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan perseroan akan terus mengembangkan penggunaan bahan bakar berbasis bioenergi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Indonesia yang memiliki kekayaan bahan bakar nabati seperti tebu, jagung, singkong dan sorgum sangat potensial bisa mengembangkan bioenergi lebih masif lagi.

"Nanti energi kita akan berbasis bioenergi, karena Indonesia ada banyak sumber daya. Di India saya bertemu dengan technology liaison untuk bioethanol dan limbahnya bisa diproses di perusahaan India, ini salah satu follow up yang akan kita kerja samakan," kata Nicke beberapa waktu lalu.

Menurut Nicke, pengembangan bioenergi memiliki banyak manfaat dalam mempercepat transisi energi.Bukan hanya mengurangi emisi saja, produksi bioenergi juga menjadi salah satu cara Pertamina dalam mengurangi ketergantungan impor dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Ketika perkebunan kita dorong, kita tambah menyerap banyak tenaga kerja," tutup Nicke.

Pada akhirnya, komitmen Pertamina mendorong produksi biofuel diharapkan mampu menjawab sejumlah tantangan serius yang dihadapi Indonesia saat ini. Tak cuma soal langit biru yang dirindukan, namun juga diharapkan ikut menekan jumlah impor minyak, pembukaan lapangan kerja baru, hingga target menuju negara maju.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yakin Presiden Prabowo Subianto akan tetap memprioritaskan pembangunan ibu kota tersebut. Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Danis Sumadilaga mengatakan sudah ada target pembangunan hingga 2028.

"Kan ada target dilanjutkan kan sampai untuk target 2028," katanya Kompleks Parlemen MPR/DPR, Jakarta, Rabu (30/10).

Danis membantah kabar yang beredar bahwa Prabowo akan mengurangi kecepatan pembangunan IKN.

"Ah enggak (dikurangi kecepatan pembangunan IKN). Kalau yang saya pahami, IKN tetap dilanjutkan ya dengan prioritas yaitu membangun ekosistem yang lengkap antara eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam empat tahun. Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Ia mengatakan rencana tersebut disampaikan dalam retreat menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Prabowo membahas IKN dalam sesi terakhir pembekalan menteri.

"Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun," kata Raja Juli dalam unggahan Instagram di akunnya, Sabtu (26/10).

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -TAIPEI. Taiwan menghentikan seluruh aktivitas pada Kamis (31/10) menjelang kedatangan Super Topan Kong-rey.

Dengan semua kota dan kabupaten mengumumkan hari libur, pasar keuangan ditutup, serta penerbangan domestik dibatalkan.

Topan ini diperkirakan menjadi badai terbesar dalam 30 tahun terakhir berdasarkan ukuran.

Menurut Badan Cuaca Pusat Taiwan, badai diperkirakan akan mendarat di pesisir timur yang bergunung dan jarang penduduk sekitar tengah hari (0400 GMT), dengan angin kencang dan hujan deras yang diperkirakan memengaruhi hampir seluruh pulau.

Curah hujan hingga 1,2 meter diperkirakan akan turun di wilayah timur Taiwan, dengan angin kencang yang merusak di sepanjang daerah pesisir, menurut laporan dari badan tersebut.

Kementerian Pertahanan Taiwan telah menyiagakan 36.000 tentara untuk membantu upaya penyelamatan, sementara 4.500 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko tinggi sejak awal, demikian menurut keterangan pemerintah.

Pemerintah memperingatkan warga untuk menjauhi pegunungan dan wilayah pesisir.

Kong-rey diperkirakan akan melemah saat melintasi bagian tengah Taiwan, kemudian bergerak ke Selat Taiwan dan mendekati China pada Jumat (1/11) pagi.

Sebagai wilayah subtropis, Taiwan sering dilanda topan. Topan terakhir, Krathon, menewaskan empat orang awal bulan ini saat melintasi bagian selatan pulau tersebut.

JAKARTA, investor.id - Emiten Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) merilis laporan keuangan (lapkeu) konsolidasi yang belum diaudit untuk sembilan bulan tahun 2024.

Barito Renewables (BREN) melaporkan penurunan tipis pendapatan konsolidasi jadi sebesar US$ 441,3 juta pada 9 bulan 2024. Dibandingkan US$ 445,27 juta pada periode yang sama tahun 2023.

Namun demikian, Barito Renewables (BREN) berhasil mempertahankan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan jadi sebesar US$ 86,1 juta pada akhir kuartal III-2024. Dari sebelumnya US$ 84,47 juta pada 9 bulan 2023.

Peningkatan laba bersih tersebut didukung oleh dampak positif dari akuisisi Sidrap 1 serta peningkatan kepemilikan di Salak-Darajat.

Direktur Utama Barito Renewables, Hendra Soetjipto Tan menyatakan bahwa pihaknya sangat optimistis dengan respons cepat perseroan terhadap tantangan operasional serta keberhasilan refinancing yang telah secara signifikan menurunkan biaya keuangan perusahaan.

“Pencapaian ini menegaskan komitmen kami dalam memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham. Seiring dengan upaya kami dalam mengoptimalkan dan memperluas aset geotermal, kami percaya bahwa kinerja kami akan semakin kuat di kuartal-kuartal mendatang,” ungkap Hendra dalam keterangan resmi dikutip Kamis (31/10/2024).

Kontribusi Geotermal & Angin

Emiten Prajogo Pangestu, Barito Renewables (BREN) mencatatkan segmen geotermal mengalami gangguan, yang mempengaruhi total output pembangkitan. Meskipun terdapat kendala ini, komitmen perusahaan terhadap keunggulan operasional memastikan penyelesaian gangguan tersebut berhasil diselesaikan pada September 2024.

Menurut Hendra, pendekatan proaktif ini meminimalkan waktu henti dan membuka peluang untuk peningkatan kinerja geotermal ke depannya.

Sementara itu, lanjut Hendra, Barito Renewables (BREN) mencatat segmen angin mempertahankan kinerja yang stabil, menghasilkan 180,2 MWh selama 9 bulan 2024, berkontribusi pada stabilitas hasil keseluruhan perusahaan.

Tonggak penting pada kuartal ini adalah keberhasilan refinancing fasilitas Bangkok Bank Public Company Limited, yang mengakibatkan penurunan suku bunga dari 4,4% menjadi 2,5% di atas SOFR.

“Langkah strategis ini tidak hanya menurunkan biaya keuangan kami, tetapi juga memperkuat neraca perusahaan, memungkinkan investasi lebih lanjut dalam inisiatif pertumbuhan. Ke depannya,” sebutnya.

Barito Renewables (BREN) tetap fokus pada peningkatan kapasitas geotermal melalui retrofitting, peningkatan kapasitas, dan penambahan unit baru pada aset geotermal yang ada, yang akan meningkatkan kapasitas kami sebesar 104,6 MW dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam jangka pendek, Salak Binary diperkirakan akan mencapai COD pada akhirtahun ini, yang akan semakin meningkatkan kapasitas dan output perusahaan.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Dropbox mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20% karyawannya atau sekitar 528 orang seiring dengan penurunan pendapatan yang dibukukan dan upaya transisi menjadi perusahaan yang lebih efisien.

Dropbox adalah layanan penyimpanan awan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan file, dokumen, foto, video, aplikasi, dan lain-lain secara online.

Melansir dari Techcrunch, Kamis (31/10/2024) dalam surat yang ditulis CEO Dropbox Drew Houston, dirinya menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memangkas investasi berlebihan dan merancang struktur tim yang lebih efisien.

Terlebih, dirinya menyadari di era ini diperlukan investasi yang lebih agresif untuk bersaing di pasar yang cepat berubah.

“Sebagai CEO, saya bertanggung jawab penuh atas keputusan dan keadaan ini. Saya benar-benar minta maaf kepada mereka yang terkena dampak perubahan ini,” kata Drew dalam suratnya.

Drew mengatakan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam pertumbuhan, dengan hanya menambah 63.000 pengguna baru dalam kuartal fiskal terbaru, yang membuat pertumbuhan pendapatan merosot ke satu digit rendah.

Pada kuartal kedua, perusahaan mencatat pertumbuhan terendah dalam sejarahnya, dengan pertumbuhan hanya 1,9% tahun ke tahun (YoY). Nilai saham Dropbox juga telah turun lebih dari 20% tahun ini.

“Meskipun saya bangga dengan kemajuan yang telah kami buat dalam beberapa tahun terakhir, di beberapa bagian bisnis, kami masih belum memberikan hasil yang diharapkan pelanggan kami atau berkinerja sesuai dengan rekan-rekan di industri,” tulis Drew.

Adapun, Drew memperkirakan pihaknya akan mengeluarkan biaya uang tunai sekitar $63 juta hingga $68 juta untuk biaya PHK ini yang terdiri atas pesangon, ekuitas, pembayaran transisi, serta layanan kesehatan dan penempatan kerja.

Dalam catatan Techcrunch, PHK di Dropbox bukan kali pertama terjadi. Sebab, perusahaan ini pernah melakukan pemecatan kepada 500 karyawan tahun lalu akibat peningkatan investasi dalam teknologi AI.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menerbitkan 537 badan usaha perkebunan sawit yang belum punya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Ini merupakan salah satu program prioritas dalam seratus hari pertamanya sebagai Menteri.

"Menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha atau HGU, untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit tapi belum punya HGU," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ia menjelaskan kondisi ini terjadi karena adanya perubahan isi dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang pada awalnya memperbolehkan para pengusaha perkebunan sawit ini untuk beroperasi hanya dengan IUP.

Namun pada 2016 isi pasal ini kemudian sedikit diubah yang membuat para pengusaha tersebut juga harus memiliki sertifikat HGU untuk bisa beroperasi. Namun dalam praktiknya hingga 2024, para pengusaha nakal ini belum memiliki HGU, yang jika ditotal lahannya mencapai 2,5 juta hektare.

"Akibat keputusan itu ada 537 badan hukum dari tahun 2016 bulan Oktober sampai sekarang ini, sampai tahun 2024 ada yang menanam kelapa sawit punya izin IUP tapi tidak punya HGU. Nah ini yang mau kita tertibkan dalam 100 hari ini harus tuntas," terangnya.

"Kalau ditotal jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 2,5 juta hektar, ini yang APL, Area Penggunaan Lain, bukan di kawasan hutan, yang di kawasan lain lagi itu di ranah rezimnya Kementerian Kehutanan," papar Nusron lagi.

Meski begitu, ia belum bisa memastikan apakah 537 badan usaha ini merupakan bagian dari para pengusaha sawit nakal yang membuat pemerintah kebocoran anggaran hingga Rp 300 triliun seperti yang diungkapkan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Sebab menurutnya permasalahan di sektor perkebunan sawit ini terbagi menjadi dua. Satu masalah perkebunan sawit di Area Penggunaan Lain (APL) yang berada di bawah pengawasan kementeriannya, dan satu lagi terkait perkebunan sawit di hutan yang menjadi wewenang Kementerian Kehutanan.

Untuk itu Nusron mengaku pihaknya masih harus melakukan pencocokan data dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.

"Sedang saya cocokkan dengan data BPKP. Karena masalah sawit ini ada dua. Ada yang lahan hutan, yang ditanamin tapi masuk kawasan hutan, itu jumlahnya tanya sama Menteri Kehutanan. Ada lahan APL, area penggunaan lain, non-hutan. Itu tadi saya katakan 2,5 juta hektare itu di kami," papar Nusron.

"Nah apakah jumlahnya yang itu (Rp 300 triliun) sedang kami cocokkan dengan BPKP. Nanti malam saya ketemu beliau," ucapnya lagi.

Sanksi Menanti Pengusaha Sawit Nakal

Nusron mengatakan para pengusaha nakal ini nantinya akan diberi sanksi oleh pemerintah karena beroperasi tanpa memiliki HGU. Menurutnya sanksi yang diberikan salah satunya bisa berupa denda pajak yang jumlahnya masih dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"2,5 juta hektare ini sejak tahun 2016, katakanlah tahun 2017 sampai tahun 2024 ini di bulan Oktober ini kan sudah 7 tahun (2024-2017) mereka menanam, berusaha tanpa izin dan di bukan haknya, kan ini tentunya harus ada sanksi, ada hukuman," kata Nusron.

"Ini sanksinya berapa, hukumnya apa, bentuknya apa, kalau soal sanksinya urusannya pajak. Tapi kalau soal jumlahnya berapa dendanya berapa sedang dihitung oleh BPKP berapa dia harus membayar dan sebagainya," ucapnya lagi.

Di luar pengenaan denda pajak itu, Nusron mengatakan pihaknya belum tentu akan memberikan atau menerbitkan HGU yang diperlukan para pengusaha ini. Sebab menurutnya selama ini para pengusaha perkebunan sawit itu terbukti tidak taat peraturan dengan tidak mengajukan penerbitan sertifikat HGU sejak 2016 hingga 2024 ini.

"Pertanyaannya adalah di kami, masa dia sudah melanggar selama 7 tahun, belum bayar denda selama 7 tahun, menikmati hasil yang bukan haknya kemudian mengajukan pendaftaran (HGU) dan kemudian kita kasih hak kepada mereka yang sudah betul-betul tidak menunjukkan itikad dan ketaatan," terang Nusron.

"Nah ini yang mau kita tuntaskan, jadi bukan berarti pemahamannya 537 itu kita perpanjang (dapat HGU) belum tentu. Tergantung itikad baiknya dan keputusan politik yang diambil pemerintah," paparnya lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — PTCisarua Mountain DairyTbk. (CMRY) dan PTUltrajaya MilkIndustry & Trading Company Tbk. (ULTJ), dua emiten produsen susu, masih mencatatkan kinerja ciamik dari sisitop lineper September 2024.

Kendati begitu, performa berbeda tampak daribottom linekedua emiten yang sering kali dikaitkan dengan katalis dari program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diprediksi melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini, Kamis (31/10/2024). Rupiah berpotensi menembus kisaran Rp15.600 per dolar AS.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup menguat 0,42% ke Rp15.704 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar spot pada hari ini hingga pukul 06.00 WIB melemah 0,32 poin atau 0,31% ke posisi 103,9940. Indeks dolar spot tercatat sempat menyentuh level tertinggi sejak Desember 2022 di kisaran 104.

Pada perdagangan hari ini, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam risetnya memperkirakan rupiah bakal melanjutkan tren penguatan.

“Rupiah berpotensi fluktuatif di rentang Rp15.650 sampai dengan Rp15.720 per dolar AS pada perdagangan Kamis [31/10/2024],” tulisnya dalam riset.

Menurutnya, penguatan rupiah bersama mata uang lainnya didorong oleh sentimen pemilihan presiden di Amerika Serikat. Pasar valuta asing, kata Ibrahim, turut mempelajari serangkaian isyarat tentang ekonomi Amerika Serikat dan suku bunga dalam beberapa hari mendatang.

Dari faktor domestik, ekonom memprediksi utang pemerintah di era Prabowo Subianto berpotensi makin bertambah besar menjadi Rp12.893 triliun dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan dokumen World Economic Outlook (WEO) yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) edisi Oktober 2024, ekonomi melihat adanya penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029 menjadi 39,57%.

Posisi utang pemerintah diproyeksikan meningkat secara nominal walaupun rasionya stabil selayaknya posisi saat ini yang per Agustus 2024 sebesar 38,49%.

“Meningkatnya utang tersebut tidak lain berasal dari peningkatan belanja, sementara pendapatan stagnan. Alhasil, defisit akan terus meningkat secara nominal,” kata Ibrahim.

Sebelumnya, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap PDB.

Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun. Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mantan calon presiden (capres) sekaligus Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan dan mantan pasangannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Muhaimin Iskandar buka suara terkait penetapan Thomas Trikasih Lembong (TTL) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pria yang karib disapa Tom Lembong itu karena sebagai Mendag memberikan izin impor gula kepada Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS.

Padahal, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) antar Kementerian pada 12 Mei 2015, menyimpulkan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor.

Melalui unggahan di akun X miliknya, Anies Baswedan mengaku terkejut dengan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka.

Meskipun, dia tetap menghormati proses hukum. "Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begitu kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil," ujar Anies dalam akun @aniesbaswedan, Rabu (30/10/2024).

Juru bicara Anies, Angga Putra Firdian, sudah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip pernyataan Anies tersebut.

Mantan gubernur Jakarta ini pun mengaku akan memberikan dukungan moral kepada Tom Lembong yang merupakan bagian dari tim suksesnya pada Pilpres 2024 lalu.

"Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom," kata Anies.

Dalam unggahan tersebut, Anies juga menyebut bahwa Tom Lembong yang dikenalnya selama hampir 30 tahun adalah sosok berintegritas tinggi.

"Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu, selama karier-panjang di dunia usaha dan karier-singkat di pemerintahan ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional," ujar Anies.

Singgung soal negara hukum dan negara kekuasaan

Namun, dalam unggahannya, Anies juga sempat menyinggung soal negara hukum dan negara kekuasaan yang menjadi falsafah pemmbentukan negara Indonesia.

"Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di Penjelasan UUD 1945 masih valid yaitu, 'Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (Rechtsstaat), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat)’,” tulis Anies.

Namun, Anies tidak menjelaskan maksud dari pernyataannya mengenai negara hukum tersebut.

Dia lantas menegaskan bahwa akan tetap percaya pada Tom Lembong dan tetap memberikan dukungan doa.

"Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus,” katanya.

Cak Imin beri dukungan

Sementara itu, Muhaimin Iskandar mengaku bahwa dirinya turut bersedih dengan ditetapkannya Tom Lembong sebagai tersangka oleh Kejagung.

"Ya saya turut bersedih sebenarnya,” kata Pria yang karib disapa Cak Imin ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu.

Kemudian, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini hanya berharap Tom Lembong tetap kuat menghadapi kasus yang menjeratnya. "Semoga Pak Tom sabar, mudah-mudahan kuat," ujarnya.

Cak Imin juga enggan berkomentar soal dugaan kriminalisasi dari penetapan tersangka Tom Lembong.

Dia mengaku tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. "Saya enggak tahu (ada kriminalisasi atau tidak)," kata Cak Imin singkat.

Sebagaimana diberitakan, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS sebagai tersangka dalam kasus importasi gula tersebut.

Atas perbuatannya, Tom Lembong dan CS disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup.

Kemudian, keduanya juga sudah ditahan selama 20 hari ke depan oleh Kejagung. Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan CS ditempatkan di Rutan Salemba cabang Kejagung.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kata Anies dan Cak Imin soal Penetapan Tersangka Tom Lembong", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/31/05210091/kata-anies-dan-cak-imin-soal-penetapan-tersangka-tom-lembong?page=all#page2.