Jakarta: PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menjadi perusahaan pembayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar sekaligus perusahaan terinformatif melalui media sosial.

Ini membuat JICT diganjar dua penghargaan KSOP Utama Tanjung Priok Award 2024 yang diselenggarakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok.

Direktur Utama PT JICT Ade Hartono mengatakan, PNBP merupakan bentuk kepatuhan JICT untuk berkontribusi kepada perekonomian negara dan pembangunan nasional.
"Penghargaan ini akan semakin memotivasi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menjalankan bisnis yang bertanggung jawab, transparan, serta berkelanjutan," ujar Ade saat menerima penghargaan di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 30 Oktober 2024.

Baca juga: Mengenal Penerimaan Negara Bukan Pajak, Jenis, dan Contohnya

(JICT terima dua penghargaan KSOP Utama Tanjung Priok Award 2024. Foto: Istimewa)

Bikin sistem komunikasi efektif dan inovatif

Ade menambahkan, JICT juga terus mengedepankan layanan informatif bagi seluruh pemangku kepentingan melalui sistem komunikasi yang efektif dan inovatif.

"Kami ingin memastikan kemudahan akses informasi dan transparansi operasional bagi pelanggan dan mitra kerja Terminal Petikemas terbesar di Indonesia ini," tegas Ade.

Diketahui, award tahunan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan apresiasi dan dukungan kepada para stakeholder atas upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada para pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Berau: Pengelolaan tambang yang tidak tepat dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan di masa depan. Salah satu contohnya terjadi di Nauru, negara di Pasifik Tengah yang kini menjadi negara termiskin di dunia dan menghadapi krisis air bersih, meskipun dulunya merupakan salah satu negara terkaya.

“Nauru dulu negara kecil yang kaya karena tambang, namun karena tidak dikelola untuk masa depan, sekarang mereka menjadi negara termiskin di dunia,” ungkap Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dalam kunjungannya ke Green House PT Berau Coal, Selasa, 29 Oktober. Kunjungan tersebut dilengkapi dengan kegiatan penanaman bibit kakao di Kawasan Pengembangan Masa Depan (Kembang Mapan), lahan eks tambang seluas 709,9 hektare yang dikelola untuk masa depan.

Akmal menjelaskan, pendekatan pengelolaan tambang di Berau Coal berbeda dengan yang terjadi di Nauru pada tahun 1980-an. Berau Coal berkomitmen pada pengelolaan yang ramah lingkungan dengan transformasi tambang menuju sektor pertanian, peternakan, dan perikanan demi keberlanjutan.
Meskipun begitu, upaya Berau Coal masih menghadapi tantangan dari stigma negatif bahwa tambang hanya membawa kerusakan lingkungan. Namun, Akmal menekankan bahwa contoh yang dilakukan Berau Coal dan perusahaan pemegang IUP lainnya menunjukkan komitmen pada penghijauan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita perlu kampanye positif dan aksi nyata bahwa tambang harus menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat serta memperbaiki lingkungan untuk masa depan,” tegas Akmal.

Ia mencontohkan Berau Coal yang memiliki konsesi seluas 108.000 hektare dengan 23.000 pekerja sebagai model pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga turut membantu mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan memanfaatkan lahan eks tambang tanpa mengganggu pasar lokal masyarakat.

“Jika perusahaan mampu mengembangkan pertanian, peternakan, dan perikanan di lahannya, maka tidak perlu mengganggu pasar masyarakat. Jangan-jangan Berau Coal yang malah menyebabkan inflasi di Berau,” canda Akmal.

Ia menyampaikan harapannya agar perusahaan-perusahaan tambang dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dan mencapai kemandirian pangan. “Perusahaan harus membantu dengan menanam pangan untuk kebutuhan internal, agar tidak memengaruhi pasar masyarakat,” lanjutnya.

Akmal juga menyoroti kerusakan tambang yang kerap diakibatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab atau tambang ilegal. “Masalahnya, ada pihak yang ingin ikut menggali tapi tidak punya sumber daya untuk memulihkan kembali,” ujarnya.

Di akhir acara, PT Berau Coal menyerahkan bantuan CSR berupa 20 rumah layak huni dan 180.000 bibit kakao untuk masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Operasional dan HSE PT Berau Coal Arief Wiedhartono, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad, Kepala ESDM Kaltim Bambang Arwanto, dan Pjs Bupati Berau Sufian Agus.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pada kuartal III-2024 laba operasi Emiten operator kapal dan tongkang PT Wintermar Offshore Marine Tbk. (WINS) naik dua kali lipat atau 127,1% year on year (yoy) menjadi US$11,8 juta (Rp186,10 miliar) dari US$5,2 juta (Rp82,01 miliar).

Peningkatan laba, berdasarkan keterangan perusahaan, didorong kontribusi dari tarif sewa yang lebih tinggi atas kapal DP dan telah mulai beroperasinya kapal-kapal tambahan.

Per akhir September 2024 laba bersih melonjak 603,57% yoy menjadi US$19,7 juta atau sebesar Rp310,70 miliar teratribusi yang mencakup keuntungan dari penjualan kapal.

Pendapatan meningkat sebesar 36,7% yoy menjadi US$45,0 juta pada sembilan bulan pertama tahun ini, naik dari US$33,0 juta setahun sebelumnya di segmen Kapal Milik, pertumbuhan didorong oleh berlanjutnya peningkatan tarif sewa OSV, terutama pada segmen high tier.

Sementara laba Kotor dari divisi Kapal Milik melonjak sebesar 124,7% yoy menjadi US$15,5 juta pada kuartal III-2024, dibandingkan dengan US$6,9 juta pada periode yang sama tahun lalu. Dengan tarif sewa rata-rata 23,1% lebih tinggi pada kuartal III-2024 dibandingkan dengan setahun sebelumnya.

Sedangkan utilisasi kapal sedikit meningkat dari 65% pada September 2023 menjadi 67% pada di periode yang sama tahun ini.

Total Pendapatan naik 20,1% yoy menjadi US$61,5 juta dengan Total Laba Kotor sebesar US$18,4 juta naik 81,2% yoy pada sembilan bulan pertama tahun ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan menyatakan pihaknya menargetkan penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran atau UU Penyiaran pada periode pemerintahan 2024-2029. Hal ini menjadi komitmen Komisi I DPR RI kabinet Prabowo-Gibran dalam memenuhi salah satu fungsi utamanya, yaitu fungsi legislasi.

“Ini insya Allah, mudah-mudahan kami bisa menuntaskan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyiaran,” katanya dalam acaraIndonesia Broadcasting Conference2024yang dipantau Tempo secara daring dari Jakarta pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Pria yang akrab disapa Aher itu menyatakan revisi peraturan tersebut penting dan krusial untuk segera diselesaikan setelah lebih dari satu dekade mengalami penundaan.

Ia juga mengatakan perlu melibatkan partisipasi publik dalam proses revisi peraturan. “Revisi peraturan harus mendengar aspirasi dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation, memberikan ruang kebebasan, berekspresi, dan tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia yang kita cintai,” katanya.

Pada pemerintahan sebelumnya, Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi dan informatika menyatakan menunda pembahasan revisi UU Penyiaran. Anggota Komisi I DPR pada saat itu, Dave Laksono, mengatakan penundaan itu untuk mengikuti permintaan berbagai pihak agar beleid tersebut tak terburu-buru direvisi.

Dalam keterangan video DPR RI pada Selasa, 18 Juni 2024, Dave berujar DPR akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi masukan untuk wacana revisi UU Penyiaran. Di antaranya kritik soal kemungkinan revisi tersebut berdampak buruk bagi demokrasi dan membatasi kerja-kerja jurnalistik.

Sedangkan, sebelumnya, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan revisi Undang-Undang Penyiaran saat ini memang sudah ada di Baleg dan sudah satu kali mendengarkan paparan dari pengusul, yakni Komisi I. Ia mengungkapkan penundaan pembahasan berdasarkan permintaan dari fraksi Gerindra.

Dari keterangannya, ia diperintahkan fraksi Gerindra untuk tidak membahas RUU Penyiaran untuk sementara waktu, terutama yang berkaitan dengan dua hal. “Satu, posisi Dewan Pers dan yang kedua, menyangkut jurnalistik investigasi,” kata dia usai rapat paripurna di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2024.

Satu hari sebelumnya, terjadi aksi unjuk rasa terkait revisi UU Penyiaran di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024 yang dilakukan oleh organisasi pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi. Mereka menolak pasal-pasal bermasalah dalam revisi UU Penyiaran yang ketika itu sedang digodok di DPR.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan menyatakan pihaknya menargetkan penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran atau UU Penyiaran pada periode pemerintahan 2024-2029. Hal ini menjadi komitmen Komisi I DPR RI kabinet Prabowo-Gibran dalam memenuhi salah satu fungsi utamanya, yaitu fungsi legislasi.

“Ini insya Allah, mudah-mudahan kami bisa menuntaskan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyiaran,” katanya dalam acaraIndonesia Broadcasting Conference2024yang dipantau Tempo secara daring dari Jakarta pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Pria yang akrab disapa Aher itu menyatakan revisi peraturan tersebut penting dan krusial untuk segera diselesaikan setelah lebih dari satu dekade mengalami penundaan.

Ia juga mengatakan perlu melibatkan partisipasi publik dalam proses revisi peraturan. “Revisi peraturan harus mendengar aspirasi dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation, memberikan ruang kebebasan, berekspresi, dan tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia yang kita cintai,” katanya.

Pada pemerintahan sebelumnya, Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi dan informatika menyatakan menunda pembahasan revisi UU Penyiaran. Anggota Komisi I DPR pada saat itu, Dave Laksono, mengatakan penundaan itu untuk mengikuti permintaan berbagai pihak agar beleid tersebut tak terburu-buru direvisi.

Dalam keterangan video DPR RI pada Selasa, 18 Juni 2024, Dave berujar DPR akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi masukan untuk wacana revisi UU Penyiaran. Di antaranya kritik soal kemungkinan revisi tersebut berdampak buruk bagi demokrasi dan membatasi kerja-kerja jurnalistik.

Sedangkan, sebelumnya, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan revisi Undang-Undang Penyiaran saat ini memang sudah ada di Baleg dan sudah satu kali mendengarkan paparan dari pengusul, yakni Komisi I. Ia mengungkapkan penundaan pembahasan berdasarkan permintaan dari fraksi Gerindra.

Dari keterangannya, ia diperintahkan fraksi Gerindra untuk tidak membahas RUU Penyiaran untuk sementara waktu, terutama yang berkaitan dengan dua hal. “Satu, posisi Dewan Pers dan yang kedua, menyangkut jurnalistik investigasi,” kata dia usai rapat paripurna di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2024.

Satu hari sebelumnya, terjadi aksi unjuk rasa terkait revisi UU Penyiaran di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024 yang dilakukan oleh organisasi pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi. Mereka menolak pasal-pasal bermasalah dalam revisi UU Penyiaran yang ketika itu sedang digodok di DPR.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT AirAsia Indonesia Tbk. (AAID/CMPP) membukukan pendapatan sebesar Rp 5,91 triliun pada kuartal III tahun 2024 ini. Jumlah pendapatan perusahaan maskapai penerbangan berbiaya hemat ini meningkat sebesar 20 persen dibandingkan kuartal yang sama di tahun 2023 sebesar Rp 4,93 triliun.

“Selama kuartal III 2024, AirAsia Indonesia telah mengangkut 4,99 juta penumpang yang menjadi salah satu faktor dalam kenaikkan pendapatan PT AirAsia Indonesia Tbk.," ujar Direktur Utama Indonesia AirAsia, Veranita Yosephine, dalam keterangan tertulis, Rabu 30 Oktober 2024.

Peningkatan pendapatan perusahaan ini, kata Veranita, juga didukung dengan keterisian penumpang (load factor) yang naik sebesar 3 pts atau 87 persen dibandingkan kuartal III 2023.

Sebelumnya di periode yang sama tahun 2023, AirAsia Indonesia mencatatkan sebanyak 4,52 juta penumpang atau naik 10 persen di kuartal III 2024.

Menurut Veranita, sebagian besar pendapatan AirAsia Indonesia berasal dari operasi penerbangan, yaitu penjualan tiket kursi pesawat memberikan kontribusi sebesar Rp 5,02 triliun, diikuti oleh pendapatan dari bagasi dan pelayanan penerbangan sebesar Rp 796,83 miliar, serta pendapatan dari ancillary sebesar Rp 42,63 miliar, kargo sebesar Rp 40,62 miliar, dan charter sebesar Rp 1,60 miliar.

Sedangkan pendapatan per kilometer kursi yang tersedia (RASK) naik sebesar 12 persen atau Rp 716, dengan peningkatan kapasitas sebesar 7 persen atau 5,70 juta kursi.

Dia menyebutkan, Hub Jakarta menjadi sumber pendapatan utama senilai Rp 2,48 triliun, diikuti oleh Denpasar senilai Rp 2,31 triliun. Sementara itu, Surabaya dan Medan masing-masing mencatat angka Rp 687,66 miliar dan Rp 425,49 miliar.

Adapun peningkatan pendapatan usaha kuartal III 2024 tercatat sebesar 20 persen atau sebesar Rp 972 miliar, diikuti dengan penurunan rugi bersih sebesar 22 persen, yang menunjukkan perbaikan margin sebesar 7 pts dibandingkan dengan kuartal III 2023. "Rugi bersih yang dimaksud tidak mencakup laba/rugi selisih kurs dari transaksi mata uang asing," kata Veranita.

Veranita menambahkan, AirAsia Indonesia terus berupaya untuk menaikkan kinerja perusahaan dan menjadi salah satu maskapai penerbangan yang dapat berkontribusi untuk membantu inisiatif Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan sektor pariwisata. "Begitu juga dalam hal perluasan konektivitas, sehingga dapat mempererat hubungan Indonesia dan negara-negara di sekitarnya," kata Veranita.

Di kuartal III 2024, kata Veranita AirAsia Indonesia telah meresmikan 4 rute internasional baru yaitu Jakarta-Bandar Seri Begawan, Bali-Phuket, Bali-Kota Kinabalu, dan Bali-Cairns. Hal ini akan diikuti dengan pembukaan rute-rute internasional baru lainnya ke beberapa negara di Asia pada kuartal 4 2024.

Seiring dengan peningkatan pendapatan AirAsia Indonesia di kuartal III 2024 , beban usaha juga mengalami kenaikan sebesar 13 persen, dengan konsumsi bahan bakar tercatat sebagai salah satu penyumbang beban usaha sebesar 16 persen serta perbaikan dan pemeliharaan sebesar 22 persen dari total biaya keseluruhan.

"AirAsia Indonesia juga akan berupaya untuk mengoptimalisasi penggunaan pesawat demi mengakomodir meningkatnya permintaan penerbangan baik di rute domestik maupun internasional," kata Veranita.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) oleh peer-to-peer(P2P) lending menjadi dilema. Di satu sisi pembiayaannya menawarkan kemudahan, tapi di sisi lainnya ada bunga pinjaman yang lebih tinggi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengakui P2P lending menawarkan kemudahan pembiayaan yang tidak dimiliki perbankan. Hal ini yang membuat pertumbuhan pembiayaan UMKM oleh P2P lending mengalahkan pertumbuhan kredit bank.

Sampai Agustus 2024, outstanding pinjaman dari P2P lending ke UMKM badan usaha tumbuh 32,87% yoy menjadi Rp4,97 triliun. Di saat yang sama, kredit UMKM dari perbankan hanya tumbuh 4,3% yoy menjadi Rp1.379,4 triliun. Pertumbuhan tersebut bahkan terkoreksi dari pertumbuhan pada Juli 2024 yang mencatatkan pertumbuhan 5,1% yoy dengan total kredit sebesar Rp1.375,5 triliun.

Edy merasakan, perbankan dalam penyaluran kreditnya kepada UMKM sangat ketat dan hati-hati untuk menjaga risiko kredit macet.

"Kenapa pertumbuhannya lebih besar karena kalau kita mau jujur, apa yang disajikan perbankan lebih banyak kehati-hatian terhadap risiko. Makannya keputusan pemerintah misal Rp100 juta ke bawah tanpa jaminan, itu tidak diberlakukan. Karena perbankan takut kredit macet," kata Edy kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Sementara, Edy melihat hal serupa tidak terjadi ketika UMKM mengajukan pinjaman kepada P2P lending. "Kalau P2P lending ini ada slot di mana berani mengambil risiko tapi dengan bunga yang lebih tinggi. Jadi bunganya lebih tinggi," kata Edy.

Sebagai pengusaha kelas UMKM, Edy mengatakan bunga murah atau tinggi bukan menjadi variabel utama pertimbangan UMKM mengajukan dana. Pertimbangan utama menurutnya adalah kemudahan pemberian modal, di mana hal ini dimiliki oleh industri P2P lending.

Atas dasar tersebut, Edy mengatakan bunga pinjaman online tidak menjadi masalah bagi UMKM, asalkan bisa menawarkan kemudahan pinjaman. Sedangkan dari sisi kemampuan kewajiban pengembalian, menurutnya UMKM cukup mumpuni asalkan profit yang didapat lebih besar dari beban kewajiban pinjaman yang ditanggung.

"Jadi bukan masalah. Bukan dilema juga. Kami butuh pinjaman dalam waktu cepat. Bukan bunga yang rendah-rendah amat," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai bunga tinggi dan kemudahan pinjaman P2P lending menjadi dilema. Heru melihat besaran agunan yang diwajibkan untuk mendapat kredit dari bank kurang bersahabat untuk segmen UMKM.

Di sisi lain, dia menilai bunga pinjaman online yang berlaku saat ini terlalu tinggi. Berdasarkan regulasi saat ini, batas maksimum bunga pinjaman atau manfaat ekonomi untuk pendanaan sektor produktif sebesar 0,1% per hari kalender, dan mulai 1 Januari 2026 menjadi 0,067% per hari kalender. Sementara itu, untuk pendanaan sektor konsumtif sebesar 0,3% per hari kalender, dan akan menjadi 0,2% per hari kalender mulai 1 Januari 2025, kemudian mejadi 0,1% per hari kalender mulai 1 Januari 2026.

"Tapi UMKM juga tidak bisa dapat pendanaan dari pinjol. Karena pendanaan dari pinjol bunganya kan sudah sangat tinggi sehari 0,3% dikali 30 hari jadi 9% per bulan, setahun 108%. Ini kan berkali-kali lipat dibanding BI rate," kata Heru.

Dengan dasar tersebut, Heru menilai sektor industri P2P lending tidak bisa menjadi andalan pendanaan alternatif utama selain perbankan. Kecuali, bunga pinjaman online dan bunga kredit bank setara.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai P2P lending bisa menjadi alternatif pembiayaan segmen UMKM, selain industri keuangan non bank lainnya seperti multifinance.

Dua industri non bank tersebut menurutnya berperan dalam mengisi gap kredit yang tidak bisa dijangkau oleh kredit perbankan. Peran tersebut menjadi akan lebih terasa ketika perbankan mulai memperketat pembiayaannya untuk menjaga risiko kredit macet.

"Ke depan, perbankan akan semakin hati-hati sedangkan permintaan pembiayaan tetap tumbuh, pelaku UMKM akan mencari pembiayaan ke pembiayaan alternatif, termasuk ke multifinance dan P2P lending. Begitu pun ketika masyarakat unbanked dan underbanked membutuhkan pembiayaan ya mereka akan mencari yang eligible bagi mereka. Ketika perbankan tidak mampu untuk membiayai, mereka akan lari juga ke pembiayaan alternatif," kata Huda.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank DKI melaporkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan di sektor UMKM sebesar 15,54% secara Year-on-Year (YoY), dari Rp4,93 triliun pada September 2023 menjadi Rp5,70 triliun pada September 2024.

Pertumbuhan ini mencakup peningkatan sebesar 14,33% pada segmen mikro, yang naik dari Rp3,27 triliun pada September 2023 menjadi Rp3,74 triliun pada periode yang sama di 2024. Segmen UKM juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,91%, dari Rp1,66 triliun pada September 2023 menjadi Rp1,96 triliun pada tahun ini.

Peningkatan ini memperkuat posisi Bank DKI dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daerah, serta menegaskan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pengembangan sektor UMKM.

“Bank DKI berfokus pada penyaluran kredit yang berkualitas dan berkelanjutan, mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui sektor UMKM,” kata Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Bank DKI juga optimis dapat mencapai pertumbuhan yang positif hingga akhir 2024 dengan melakukan berbagai konsolidasi internal, termasuk perbaikan sistem dan bisnis proses. Hal ini diimbangi dengan penekanan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Secara keseluruhan, total kredit dan pembiayaan Bank DKI tumbuh sebesar 9,55% dari Rp49,96 triliun pada September 2023 menjadi Rp54,73 triliun pada September 2024, dengan rasio NPL Gross tetap terjaga di level 2,21%. Segmen komersial mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 10,29% YoY, meningkat dari Rp23,45 triliun menjadi Rp25,85 triliun.

Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto, menyampaikan bahwa kondisi perbankan di tengah persaingan suku bunga yang ketat tetap terkelola dengan baik. Bank DKI fokus menjaga likuiditas yang memadai, dengan rasio Loan to Deposit (LDR) sebesar 86,19%, AL/NCD sebesar 103,24%, AL/DPK sebesar 18,14%, dan NSFR sebesar 104,17%.

Selain itu, Bank DKI terus melakukan upaya untuk meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) melalui optimalisasi dana murah dan repricing dana mahal. Hingga September 2024, DPK mencapai Rp63,50 triliun, relatif stabil dibandingkan tahun lalu.

Dengan berbagai pencapaian ini, hingga akhir Q3/2024, total aset Bank DKI meningkat sebesar 3,19%, menjadi Rp80,74 triliun dibandingkan Rp78,24 triliun pada September 2023. Konsistensi ekspansi bisnis yang berkelanjutan turut mendorong peningkatan laba bersih sebesar Rp513,23 miliar.

IDXChannel – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) cabang Padang menggelar kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kemampuan ekonomi dan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

Acara yang digelar pada Sabtu (26/10/2024) di Gedung Pertemuan Emir Hotel Lubuk Sikaping dan diikuti oleh 300 nasabah Mekaar ini mengusung tema "Akses Keuangan Inklusif, Masyarakat Produktif".

"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para petani perempuan tentang pengelolaan keuangan dan pengetahuan di bidang pertanian," kata Direktur Operasional PNM, Sunar Basuki lewat keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Dia menambahkan, pihaknya menyadari peran penting sektor pertanian dalam mendukung perekonomian lokal, terutama di kawasan Lubuk Sikaping sebagai salah satu lumbung padi dan penghasil kacang randang, PNM bersama PIP memberikan pembekalan untuk membentuk nasabah PNM Mekaar yang bekerja sebagai petani agar cerdas finansial serta kompeten di bidangnya.

"Pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga untuk menguatkan posisi mereka dalam rantai ekonomi yang lebih luas," katanya.

"Para petani perempuan perlu dibekali kemampuan lebih dari sekadar keterampilan bertani. Dengan pemahaman mendalam tentang literasi keuangan, mereka akan lebih mampu mengelola pendapatan secara efisien, merencanakan investasi untuk masa depan, serta menghindari risiko utang yang berlebihan," kata Sunar.

Dia melanjutkan, kompetensi di bidang pertanian juga harus terus ditingkatkan untuk memastikan praktik-praktik yang mereka gunakan tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan.

"PNM menyediakan tiga modal utama bagi nasabahnya, yaitu modal finansial, intelektual, dan sosial. Melalui PKU Akbar ini, kami berupaya memberikan modal intelektual kepada nasabah dengan mengajarkan mereka cara mengelola usaha mereka secara lebih profesional dan digital," kata Sunar.

Dengan literasi digital yang baik, kata dia, mereka dapat menjangkau pembeli lebih luas, yang tentunya berpotensi meningkatkan pendapatan.

"PNM berharap agar para petani perempuan dapat semakin mandiri dan berdaya, serta menjadi agen perubahan dalam komunitas," katanya.

"PNM dan PIP optimistis kolaborasi lintas sektor ini mampu menciptakan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM di Sumatera Barat," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta -

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan PHK massal bisa terjadi imbas raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Peringatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani saat membahas persoalan industri tekstil bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya petang tadi.

"Jadi kita kembali lagi kalau urusan seperti itu (upaya penyelamatan Sritex) kan serahkan kepada pemerintah ya. Jadi saya rasa ada proses yang harus dihadapi," kata Shinta saat ditemui wartawan setelah konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

"Kami cuma ingatkan bahwa memang saat ini kondisi terutama PHK dan lain-lain itu saja akan sangat mempengaruhi. Jadi kami harapkan bahwa akan bisa diminimalisasi unsur-unsur seperti PHK yang besar seperti ini," sambung Shinta.

Shinta menambahkan pihak pengusaha juga sudah memberikan masukan kepada pemerintah terkait cara mengatasi masalah yang menimpa Sritex atau industri lain yang saat ini masih mengalami banyak tekanan. Namun, ia enggan merinci masukan tersebut.

"Kita sekarang hanya mencoba jangan sampai peningkatan daripada PHK ini kan yang sekarang kita jaga. Makanya kenapa kita sekarang juga terus memberikan masukan dari industri padat karya. Kan kita tidak mau sesuatu yang buruk terjadi," katanya.

Di luar itu Shinta juga mengungkap kondisi industri padat karya, seperti tekstil hingga garmen telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, pertemuan dengan pemerintah ini bermaksud untuk menjelaskan kondisi industri tersebut agar tetap bisa mengikuti kebijakan dari UMP.

"Oleh karenanya kami mau bahwa ini satu hal perlu, tantangan ini yang perlu kita perhatikan bersama bahwa dengan kondisi saat ini kita juga perlu mewaspadai. Jangan sampai kondisi ini tambah besar yang harus dihadapi, oleh karenanya kami bersiap kami sudah sampaikan, kami sudah sampaikan juga ke Kementerian Ketenagakerjaan," terangnya.

(hns/hns)

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - BERLIN. Produk domestik bruto (PDB) Jerman meningkat secara tak terduga pada kuartal ketiga.Ekonomi Jerman tumbuh sebesar 0,2% pada kuartal ketiga dari tiga bulan sebelumnya.

Pertumbuhan ini sekaligus menghindari kekhawatiran terjadinya resesi. Namun, inflasi Jerman masih naik lebih dari yang diharapkan pada bulan Oktober. Data ekonomi terbaru dari Jerman ini menghentikan tren penurunan di ekonomi terbesar Eropa yang bermasalah.

"Ini masih jauh dari apa yang kita butuhkan, tetapi setidaknya ini adalah secercah harapan," kata Menteri Ekonomi Robert Habeck.

Ia mengklaim ekonomi Jerman terbukti lebih kuat dari yang diperkirakan sebelumnya dan resesi teknis yang diharapkan oleh banyak orang telah gagal terwujud.

Data awal dari kantor statistik federal menunjukkan pada hari Rabu (30/10) ekonomi Jerman pada kuartal ketiga tumbuh sebesar 0,2% dari tiga bulan sebelumnya, didorong oleh belanja pemerintah dan rumah tangga.

Namun, inflasi Jerman melonjak kembali menjadi 2,4%, terhadap perkiraan analis yang disurvei oleh Reuters sebesar 2,1% bulan ini, setelah kenaikan harga konsumen tahun-ke-tahun sebesar 1,8% pada bulan September.

Berdasarkan data yang diselaraskan untuk dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya.

Inflasi inti, yang mengecualikan barang-barang yang mudah berubah seperti harga makanan dan energi, berada pada 2,9% pada bulan Oktober.

"Di bawah beban banyak kelemahan struktural, ekonomi mengirimkan tanda-tanda kehidupan," Alexander Krueger, kepala ekonom di Hauck Aufhaeuser Lampe, mengatakan tentang data baru tersebut. "Ini berkat konsumen, yang sedikit lengah."

Resesi biasanya didefinisikan sebagai dua kuartal kontraksi ekonomi berturut-turut, dan data dari kuartal kedua telah memicu ketakutan akan resesi.

Tonton:Intelijen Jerman: Rusia Dapat Menyerang NATO di 2030

Kantor statistik merevisi PDB kuartal kedua menjadi kontraksi 0,3% kuartal-ke-kuartal, dari penurunan 0,1% yang dilaporkan sebelumnya.

Analis yang disurvei oleh Reuters telah memperkirakan penurunan PDB kuartal-ke-kuartal sebesar 0,1% dalam ketentuan yang disesuaikan.

"Meskipun resesi teknis dapat dihindari, ekonomi Jerman tetap sedikit lebih besar daripada saat awal pandemi," kata Carsten Brzeski, kepala makro global di ING.

Kelemahan ekonomi diperkirakan akan tetap ada karena negara itu berjuang dengan biaya energi yang tinggi, permintaan global yang lemah untuk ekspornya, dan meningkatnya persaingan.

"Prospek pertumbuhan berada di antara stagnasi dan kecepatan siput," kata Krueger.

Secara terpisah, kantor tenaga kerja federal mengatakan jumlah orang yang menganggur di Jerman meningkat lebih dari yang diharapkan pada bulan Oktober.

Dikatakan jumlah pengangguran meningkat sebesar 27.000 dalam ketentuan yang disesuaikan secara musiman menjadi 2,86 juta. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan kenaikan sebesar 15.000.

Data tersebut muncul saat produsen mobil Jerman Volkswagen terlibat dalam pembicaraan mengenai potensi PHK massal dan pemotongan upah.

"Keamanan pekerjaan alih-alih kenaikan upah bisa segera menjadi mantra baru di pasar tenaga kerja Jerman," kata Brzeski.

Tingkat pengangguran yang disesuaikan secara musiman stabil di angka 6,1%.

"Kenaikan pasar tenaga kerja pada musim gugur sebagian besar gagal terwujud tahun ini," kata kepala kantor tenaga kerja Andrea Nahles.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - BERLIN. Produk domestik bruto (PDB) Jerman meningkat secara tak terduga pada kuartal ketiga.Ekonomi Jerman tumbuh sebesar 0,2% pada kuartal ketiga dari tiga bulan sebelumnya.

Pertumbuhan ini sekaligus menghindari kekhawatiran terjadinya resesi. Namun, inflasi Jerman masih naik lebih dari yang diharapkan pada bulan Oktober. Data ekonomi terbaru dari Jerman ini menghentikan tren penurunan di ekonomi terbesar Eropa yang bermasalah.

"Ini masih jauh dari apa yang kita butuhkan, tetapi setidaknya ini adalah secercah harapan," kata Menteri Ekonomi Robert Habeck.

Ia mengklaim ekonomi Jerman terbukti lebih kuat dari yang diperkirakan sebelumnya dan resesi teknis yang diharapkan oleh banyak orang telah gagal terwujud.

Data awal dari kantor statistik federal menunjukkan pada hari Rabu (30/10) ekonomi Jerman pada kuartal ketiga tumbuh sebesar 0,2% dari tiga bulan sebelumnya, didorong oleh belanja pemerintah dan rumah tangga.

Namun, inflasi Jerman melonjak kembali menjadi 2,4%, terhadap perkiraan analis yang disurvei oleh Reuters sebesar 2,1% bulan ini, setelah kenaikan harga konsumen tahun-ke-tahun sebesar 1,8% pada bulan September.

Berdasarkan data yang diselaraskan untuk dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya.

Inflasi inti, yang mengecualikan barang-barang yang mudah berubah seperti harga makanan dan energi, berada pada 2,9% pada bulan Oktober.

"Di bawah beban banyak kelemahan struktural, ekonomi mengirimkan tanda-tanda kehidupan," Alexander Krueger, kepala ekonom di Hauck Aufhaeuser Lampe, mengatakan tentang data baru tersebut. "Ini berkat konsumen, yang sedikit lengah."

Resesi biasanya didefinisikan sebagai dua kuartal kontraksi ekonomi berturut-turut, dan data dari kuartal kedua telah memicu ketakutan akan resesi.

Tonton:Intelijen Jerman: Rusia Dapat Menyerang NATO di 2030

Kantor statistik merevisi PDB kuartal kedua menjadi kontraksi 0,3% kuartal-ke-kuartal, dari penurunan 0,1% yang dilaporkan sebelumnya.

Analis yang disurvei oleh Reuters telah memperkirakan penurunan PDB kuartal-ke-kuartal sebesar 0,1% dalam ketentuan yang disesuaikan.

"Meskipun resesi teknis dapat dihindari, ekonomi Jerman tetap sedikit lebih besar daripada saat awal pandemi," kata Carsten Brzeski, kepala makro global di ING.

Kelemahan ekonomi diperkirakan akan tetap ada karena negara itu berjuang dengan biaya energi yang tinggi, permintaan global yang lemah untuk ekspornya, dan meningkatnya persaingan.

"Prospek pertumbuhan berada di antara stagnasi dan kecepatan siput," kata Krueger.

Secara terpisah, kantor tenaga kerja federal mengatakan jumlah orang yang menganggur di Jerman meningkat lebih dari yang diharapkan pada bulan Oktober.

Dikatakan jumlah pengangguran meningkat sebesar 27.000 dalam ketentuan yang disesuaikan secara musiman menjadi 2,86 juta. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan kenaikan sebesar 15.000.

Data tersebut muncul saat produsen mobil Jerman Volkswagen terlibat dalam pembicaraan mengenai potensi PHK massal dan pemotongan upah.

"Keamanan pekerjaan alih-alih kenaikan upah bisa segera menjadi mantra baru di pasar tenaga kerja Jerman," kata Brzeski.

Tingkat pengangguran yang disesuaikan secara musiman stabil di angka 6,1%.

"Kenaikan pasar tenaga kerja pada musim gugur sebagian besar gagal terwujud tahun ini," kata kepala kantor tenaga kerja Andrea Nahles.