Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dikritik pengusaha. Aturan itu disebut menimbulkan keresahan di kalangan Industri.

Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto pengetatan yang diterapkan pemerintah berpotensi menurunkan tingkat produksi. Pada akhirnya hal tersebut bisa menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ya, idustri kan pada galau dengan PP nomor 28, apalagi terus ada RPMK. Karena ini dapat menurunkan, pasti dapat menurunkan produksi. Kalau produksi turun, berarti jam kerjanya kan turun. Jam kerja karyawan kalau tembakau yang tangan, itu kan borongan sistemnya, lama-lama kan PHK," katanya usai detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Apalagi ada kebijakan yang standarisasi kemasan ini, ya ini mengkuatirkan teman-teman di industri hasil tembakau di Jawa Timur," sambung dia.

Sebagai informasi, beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

Adik mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan pelaku industri. Ia menegaskan jika regulasi itu benar diterapkan maka akan berdampak buruk bagi industri, termasuk mengganggu target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Akhirnya pengaruhnya kan perjalanan menuju 8%. Jadi industri hasil tembakau ini bisa menyumbang 1% pertumbuhan," imbuhnya.

Adik berharap ke depannya ada kolaborasi antar stakeholder terkait hingga pengusaha dalam perumusan regulasi soal rokok. Ia juga berharap Prabowo dapat menunda aturan tersebut.

"Ya kita minta moratorium ditunda dulu. Mari kita kaji bersama, pakai riset. Supaya semua ini nggak sepotong-sepotong, tapi semua by riset. Paling tidak pengusaha libatkan diriset, kita bisa mengusulkan metodologinya," tutupnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,15% pada bulan Oktober 2024 (month to month). Sementara secara tahunan (year to year) terjadi inflasi sebesar 1,66%.

Hal itu diketahui berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari kabupaten/kota se-Jawa Timur.

"Inflasi pada bulan Oktober 2024 ini sebesar 0,15%, kalau kita bandingkan dengan kondisi bulan September 2024. Sedangkan inflasi tahunan mencapai 1,66% secara year to year," ujar Kepala BPS Jatim Dr. Ir. Zulkipli dalam konferensi pers, Jumat (1/11/2024).

Zulkipli menjelaskan, penyumbang utama inflasi bulan Oktober 2024 di Jatim secara m-to-m adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,12 persen.

"Komoditas yang menyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan kopi bubuk. Sepanjang tahun 2024 ini terlihat mengalami kenaikan," jelasnya.

Selain itu, komoditas lain seperti emas perhiasan dan beras juga tercatat memberikan andil inflasi yang cukup tinggi sepanjang tahun 2024 di Jatim.

Kendati demikian, Zulkipli menyebut Jawa Timur masih dalam posisi yang sangat stabil dengan kondisi inflasi 0,15% ini.

"Secara nasional, pada bulan Oktober 2024 sebagian besar provinsi mengalami inflasi. Ads 28 provinsi inflasi dan 10 lainnya deflasi. Sementara kondisi Jawa Timur sangat stabil pada 0,15%, posisinya di tengah," pungkasnya.

Video: RI Akhiri Deflasi 5 Bulan Berturut-turut, Oktober Inflasi 0,08%

Video: RI Akhiri Deflasi 5 Bulan Berturut-turut, Oktober Inflasi 0,08%

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri sendiri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.

Sementara menyangkut Sritex sendiri, Febri mengatakan, permasalahannya memang telah terjadi sejak lama. Namun menurutnya, saat-saat puncak di mana perusahaan tersebut jatuh ialah saat penerapan Permendag 8/2024 pada Mei 2024.

"Gongnya itu, itu di Permendag 8. Mengapa? Karena Permendag 8 itu merelaksasi, ya, impor produk TPT, tekstil dan pakaian jadi," ujarnya.

Sebelum adanya Permendag tersebut, Febri menjelaskan bahwa impor diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan pengaturan Impor. Di dalamnya, ada skema pembatasan menggunakan aturan larangan terbatas (lartas) dengan penerbitan peraturan teknis (Pertek) dari Kemenperin.

Menurutnya, skema tersebut membantu dalam mengendalikan impor sehingga produk luar negeri tidak membanjiri RI. Namun dengan kehadiran Permendag 8 ini, Febri menilai justru menjadi awal mula kejatuhan industri tekstil. Pasalnya, di aturan itu malah melonggarkan aturan impor.

"Orang sudah bisa impor baju jadi, jilbab yang sudah jadi, sepatu yang sudah jadi, gitu. Dan murah lagi kan? Ya, industri dalam negeri ketika memproduksi sepatu, baju yang sudah jadi, sepatu yang sudah jadi, ya kalah dong," kata Febri.

Sebagai tambahan informasi, rencana pertemuan tersebut mulanya diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim. Pihaknya ada rencana untuk membahas mengenai babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex. Isy juga menyebut Pemendag 8/2024 akan masuk pembahasan.

"Rencana minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin (kondisi industri tekstil). Bagian itu nanti dibicarakan (soal Permendag 8/2024)" kata Isy ditemui di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Saat ditanya apakah ada rencana aturan itu akan direvisi, Isy menegaskan kembali, keputusan itu tergantung hasil dari rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pihaknya belum bisa memastikan apakah ada revisi atau tidak.

Di kesempatan berbeda, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita sempat buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi Covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah Covid-19 terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan PHK massal bisa terjadi imbas raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Peringatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani saat membahas persoalan industri tekstil bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya petang tadi.

"Jadi kita kembali lagi kalau urusan seperti itu (upaya penyelamatan Sritex) kan serahkan kepada pemerintah ya. Jadi saya rasa ada proses yang harus dihadapi," kata Shinta saat ditemui wartawan setelah konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

"Kami cuma ingatkan bahwa memang saat ini kondisi terutama PHK dan lain-lain itu saja akan sangat mempengaruhi. Jadi kami harapkan bahwa akan bisa diminimalisasi unsur-unsur seperti PHK yang besar seperti ini," sambung Shinta.

Shinta menambahkan pihak pengusaha juga sudah memberikan masukan kepada pemerintah terkait cara mengatasi masalah yang menimpa Sritex atau industri lain yang saat ini masih mengalami banyak tekanan. Namun, ia enggan merinci masukan tersebut.

"Kita sekarang hanya mencoba jangan sampai peningkatan daripada PHK ini kan yang sekarang kita jaga. Makanya kenapa kita sekarang juga terus memberikan masukan dari industri padat karya. Kan kita tidak mau sesuatu yang buruk terjadi," katanya.

Di luar itu Shinta juga mengungkap kondisi industri padat karya, seperti tekstil hingga garmen telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, pertemuan dengan pemerintah ini bermaksud untuk menjelaskan kondisi industri tersebut agar tetap bisa mengikuti kebijakan dari UMP.

"Oleh karenanya kami mau bahwa ini satu hal perlu, tantangan ini yang perlu kita perhatikan bersama bahwa dengan kondisi saat ini kita juga perlu mewaspadai. Jangan sampai kondisi ini tambah besar yang harus dihadapi, oleh karenanya kami bersiap kami sudah sampaikan, kami sudah sampaikan juga ke Kementerian Ketenagakerjaan," terangnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan perbedaan tarif akibat tuduhan anti-dumping oleh Amerika Serikat (AS) berpotensi memicu persaingan tidak sehat. Sebab, ada satu perusahaan yang terbebas dari bea masuk anti-dumping.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan para eksportir udang merasa keberatan atas penetapan tarif tersebut. Berdasarkan, final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk anti-dumping.

Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk anti-dumping sebesar 3,9%.M Meskipun angka tersebut penurunan, di mana sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif anti-dumping sebesar 6,3%.

"Berpotensi ke situ. Keberatannya kan karena ada perusahaan yang nol, yang BMS. Jadi keberatannya itu adalah pertama, bahwa 3,9 ini akan ditarik ke industri mereka juga. Karena 3,9 ibaratnya harus membayar tarif biaya masuknya ke AS itu bayar 3,9 persen. Sementara yang satu perusahaan itu nol persen," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Penasehat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Harry Lukmito mengatakan perbedaan tarif tersebut memicu persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha eksportir udang beku nasional.

"Dengan adanya perbedaan rate antara responden pertama (PT BMS) sebesar 0% dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9%, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," kata Lukmito dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Untuk penyemarataan tarif, Lukmito menyebut pihaknya masih harus terus berupaya dalam membantah tuduhan itu. Salah satunya dengan ikut hearing bersama USITC secara hybrid, baik daring maupun luring pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Sesi tersebut dihadiri baik dari perwakilan pihak Petitioner dan dari perwakilan tertuduh.

Saat hearing itu, dia menjelaskan perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern. Dia menambahkan dengan adanya testimoni dari buyer retailer besar di Amerika Serikat, yaitu Costco, yang telah diminta kesediaannya untuk ikut mendukung tim satgas AP5I.

"Testimoni-testimoni tersebut, diperkuat dengan analisa dari Jim Dougan selaku Ekonomi di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Tim Satgas AP5I," terangnya.

Dia pun berharap keputusan final oleh US International Trade Commission (USITC) nanti pada Desember mendatang menetapkan tarif pengenaan bea masuk dibebaskan.

McDonald's di Amerika Serikat (AS) buka suara usai muncul wabah E. coli terkait menu burger Quarter Pounder yang telah menewaskan satu orang dan membuat hampir 50 orang lainnya sakit. Pihaknya berjanji untuk meningkatkan keselamatan.

Dilansir dari Reuters, Kamis (24/10/2024), McDonald's telah menarik item menu tersebut dari restoran di belasan negara bagian untuk mencegah wabah semakin meluas.

"McDonald's telah bergerak agak cepat untuk mengambil tindakan, mudah-mudahan dapat mencegah sebanyak mungkin kasus," kata Juru Bicara Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), Tom Skinner.

Seorang juru bicara McDonald's mengatakan wabah tersebut terbatas di AS. Puluhan orang sakit di AS Barat dan Midwest, dengan 10 orang dirawat di rumah sakit karena komplikasi serius, menurut CDC yang sedang menyelidiki wabah tersebut.

Presiden McDonald's AS Joe Erlinger mengatakan jaringan makanan cepat saji perlu membangun kembali kepercayaan publik setelah menarik item tersebut dari menunya di seperlima dari 14.000 restorannya di AS.

Perusahaan menarik menu burger Quarter Pounder dari menunya di lokasi McDonald's di Colorado, Kansas, Utah, dan Wyoming, serta di beberapa bagian Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico dan Oklahoma.

CDC dan McDonald's sedang meneliti persediaan bawang goreng dan daging sapi cincang milik perusahaan saat mereka mencoba menentukan penyebab wabah tersebut.

Saham McDonald's ditutup turun 5,1% pada US$ 298,57, setelah juru bicara mengatakan bahwa perusahaan belum mengesampingkan kemungkinan daging sapi menjadi bagian dari wabah tersebut. Saham mencapai titik terendah intraday di US$ 290,88.

Sedikitnya satu orang meninggal dan puluhan orang lainnya jatuh sakit akibat wabah E. coli parah yang terkait dengan menu hamburger pada sejumlah restoran cepat saji di beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS).

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (23/10/2024), menyebut wabah E. coli itu berkaitan dengan menu hamburger bernama Quater Pounder yang dijual oleh restoran cepat saji McDonald's di beberapa negara bagian.

Diumumkan oleh CDC bahwa wabah itu dimulai pada akhir September lalu dan telah menyebar di sebanyak 10 negara bagian di wilayah barat AS. Sebagian besar dari total 49 kasus keracunan makanan terkait wabah E. coli itu berpusat di negara bagian Colorado dan Nebraska.

Sebanyak 10 orang kini harus menjalani perawatan medis di rumah sakit, termasuk satu anak yang mengalami sindrom uremik hemolitik -- suatu kondisi serius yang merusak pembuluh darah di ginjal.

"Satu orang lansia di Colorado telah meninggal dunia," sebut CDC dalam pernyataannya pada Selasa (22/10).

Semua korban dalam kasus keracunan makanan ini terdeteksi membawa jenis E. coli yang sama dan dilaporkan sempat makan di McDonald's sebelum mengalami gejalanya, dengan yang paling spesifik mengingat dirinya memakan hamburger Quarter Pounder.

Sementara para penyelidik belum mengetahui secara pasti bahan apa yang memicu wabah tersebut, mereka fokus pada irisan bawang bombay dan patty daging sapi -- keduanya telah dihapus dari menu restoran cepat saji itu di negara bagian yang terdampak sembari menunggu penyelidikan lebih lanjut.

Pihak McDonald's telah memberikan pernyataan dengan menghapus menu hamburger yang bermasalah itu di beberapa negara bagian.

"Keamanan makanan sangat penting bagi saya dan semua orang di McDonald's," ucap Presiden McDonald's USA, Joe Erlinger, dalam pernyataan via video.

"Kami telah mengambil langkah-langkah untuk secara proaktif menghilangkan irisan bawang bombay, yang digunakan dalam Quarter Pounder, di negara bagian tertentu. Kami juga membuat keputusan untuk menghapus sementara Quarter Pounder dari restoran di negara bagian tertentu," imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa sebagian besar negara bagian tidak terdampak wabah ini. Sementara di negara bagian yang terdampak, item menu lainnya seperti produk daging sapi lainnya tetap tersedia.

CDC menyarankan orang-orang yang mengonsumsi hamburger Quarter Pounder dan mengalami gejala keracunan E. coli -- seperti diare, demam lebih dari 38,9 derajat Celsius dan muntah-muntah -- untuk segera mencari pertolongan medis.

Gejala-gejala itu biasanya dimulai sekitar 3-4 hari setelah terpapar, dan kebanyakan orang pulih dalam waktu 5-7 hari tanpa pengobatan. Namun, beberapa kasus bisa menjadi parah dan membutuhkan rawat inap di rumah sakit.

PT Brantas Abipraya (Persero) tengah membangun Rumah Sakit (RS) UPT Vertikal di Papua. Fasilitas kesehatan ini akan menjadi rumah sakit terbesar di kawasan Indonesia Timur.

Dalam pembangunannya, Brantas Abipraya mengadopsi teknologi Building Information Modelling (BIM) dan mengusung desain bertaraf internasional dengan perencanaan yang lebih akurat, efisiensi waktu dan biaya, serta kualitas bangunan yang lebih baik.

"Hal ini menunjukkan komitmen Brantas Abipraya dalam menghadirkan fasilitas kesehatan yang modern dan berstandar tinggi. Kami sangat bangga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat Papua melalui pembangunan RS UPT Vertikal ini," ujar Direktur Operasi II Brantas Abipraya, Purnomo dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2024).

Konstruksi bangunan RS Vertikal ini terbagi dalam tiga gedung utama, yaitu Gedung A yang berlantai empat, akan difungsikan sebagai ruang rawat jalan, IGD, Ruang Operasi darurat, dan poliklinik. Gedung B yang berlantai delapan, akan menjadi pusat pelayanan Instalasi Rawat inap, ruang MRI, City Scan, Xray, Fluoroscopy, Mamografi, Dental, Xray, Digital Panorami, ICU, PICU, HCU, ICPICU, NICU, Perinatal dan ruang Operasi.

Kemudian, Gedung C yang berlantai dua, terletak di bagian belakang dan akan digunakan sebagai ruang rawat Inap isolasi infeksius.

Selain ketiga gedung utama tersebut, Brantas Abipraya juga membangun bangunan penunjang, utilitas MEP, infrastruktur, dan lanskap dengan total luas lahan 6,4 Ha. Fasilitas penunjang lainnya seperti Gedung parkir, gas medis, boiler, power house, pompa air, dan akses keluar masuk kendaraan juga turut dibangun untuk menunjang operasional rumah sakit.

Pembangunan RS UPT Vertikal di Papua. Foto: dok. Brantas Abipraya

Sebagian besar pekerja konstruksi yang terlibat dalam proyek ini berasal dari Papua. Selain itu rumah sakit ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Papua dan sekitarnya. Pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal di Papua juga diharapkan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dengan adanya fasilitas kesehatan modern dan lengkap, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas akan meningkat pesat.

Adanya rumah sakit ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada penurunan angka kematian, terutama untuk penyakit-penyakit yang membutuhkan penanganan medis segera. Selain itu, rumah sakit ini juga akan berperan sebagai pusat pelatihan bagi tenaga medis, pusat penelitian, dan menjadi rujukan bagi fasilitas kesehatan lainnya di daerah sekitarnya.

"Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan RS UPT Vertikal Papua. Brantas Abipraya berkomitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat," tutup Purnomo.

Anies Soroti Ketimpangan Fasilitas Kesehatan: 74% RS Ada di Jawa-Sumatera

Anies Soroti Ketimpangan Fasilitas Kesehatan: 74% RS Ada di Jawa-Sumatera