KOMPAS.com - Tapanuli Selatan memiliki wisata alam yang cocok untuk tempat refreshing dengan pemandangan indah.

Terdapat Aek Sijorni dengan keunikan air terjun berundak, dikelilingi pepohonan sehingga sejuk.

Simak daya tarik aek sijorni di Tapanuli Selatan berikut, dapat dijadikan referensi liburan bersama keluarga.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Daya tarik Aek Sijorni

Aek Sijorni merupakan wisata alam di Tapanuli Selatan, sebuah wisata air terjun dengan keunikan bebatuan berundak.

Air terjun aek sijorni mempunyai ketinggian 10 meter dengan air sungai yang terus mengalir tanpa habis.

Aliran air terjun ini cukup jernih meskipun mengandung lumpur, wisatawan dapat berenang atau bermain air di batuan berundaknya.

Selain itu air terjun aek sijorni dikelilingi pepohonan hijau dan banyak pohon kelapa, pengunjung dapat menikmati pemandangan tersebut sambil duduk-duduk pada gazebo.

DOK.WIKIPEDIA.COM Fasilitas kolam renang di Aek Sijorni Tapanuli Selatan

Aek sijorni mempunyai wahana kolam renang yang bisa dinikmati anak-anak dan dewasa untuk berenang.

Selain itu pengunjung bisa mengabadikan momen dengan berfoto, piknik bersama keluarga, atau sekedar menikmati keindahan alamnya.

Fasilitas wisata aek sijorni terdapat area parkir, loker, gazebo, cafe, restoran, kolam renang, taman bermain, kamar bilas, kamar mandi, dan masjid.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 5,13 triliun sampai dengan kuartal III-2024. Nilai itu meningkat sekitar 4,7 persen dari capaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 4,90 triliun.

Pertumbuhan itu ditorehkan meskipun pendapatan bunga dan syariah bersih perusahaan menurun. Tercatat pada pos ini CIMB Niaga membukukan pendapatan sebesar Rp 10,01 triliun, turun sekitar 1,7 persen dari capaian tahun lalu sebesar Rp 10,19 triliun.

Kemudian, pendapatan operasional lainnya juga mengalami koreksi. Tercatat nilai pendapatan operasional lainnya CIMB Niaga sebesar Rp 3,10 triliun, turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3,45 triliun.

Namun, CIMB Niaga berhasil menekan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan bersih, menjadi Rp 1,47 triliun. Selain itu, kentungan dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar naik menjadi Rp 686,37 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, CIMB Niaga membukukan laba sebelum pajak konsolidasi sebesar Rp 6,6 triliun. Nilai ini naik 5,1 persen secara tahunan.

"Pertumbuhan ini mencerminkan fokus kami pada aset yang berkualitas, serta efisiensi operasional," ujar Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Dari sisi fungsi intermediasi perbankan, CIMB Niaga telah menyalurkan kredit atau pembiayaan sebesar Rp 218,6 triliun, naik 6,4 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu utamanya didorong oleh kredit usaha kecil menengah (UKM) yang tumbuh 9,4 persen secara tahunan dan kredit perbankan korporat yang naik 7,1 persen.

"Kualitas aset kami tetap solid, dengan rasio gross non performing loan sebesar 2 persen, di bawah rata-rata industri," kata Lani.

Pada saat bersamaan, total penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perusahaan tumbuh 8,8 persen secara tahunan menjadi Rp 256 triliun. Pertumbuhan itu berasal dari pertumbuhan current account and savings account (CASA) sebesar 8,8 persen secara tahunan menjadi Rp 170,7 triliun.

Dengan perkembangan tersebut, total aset konsolidasian CIMB Niaga mencapai Rp 354,3 triliun. Dengan demikian, CIMB Niaga masih mempertahankan statusnya sebagai bank swasta terbesar kedua di Indonesia.

"Ke depan, kami meyakini bisa meraih hasil yang baik di sisa tahun 2024, sesuai dengan strategi jangka panjang yang diterapkan," ucap Lani.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 5,13 triliun sampai dengan kuartal III-2024. Nilai itu meningkat sekitar 4,7 persen dari capaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 4,90 triliun.

Pertumbuhan itu ditorehkan meskipun pendapatan bunga dan syariah bersih perusahaan menurun. Tercatat pada pos ini CIMB Niaga membukukan pendapatan sebesar Rp 10,01 triliun, turun sekitar 1,7 persen dari capaian tahun lalu sebesar Rp 10,19 triliun.

Kemudian, pendapatan operasional lainnya juga mengalami koreksi. Tercatat nilai pendapatan operasional lainnya CIMB Niaga sebesar Rp 3,10 triliun, turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3,45 triliun.

Namun, CIMB Niaga berhasil menekan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan bersih, menjadi Rp 1,47 triliun. Selain itu, kentungan dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar naik menjadi Rp 686,37 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, CIMB Niaga membukukan laba sebelum pajak konsolidasi sebesar Rp 6,6 triliun. Nilai ini naik 5,1 persen secara tahunan.

"Pertumbuhan ini mencerminkan fokus kami pada aset yang berkualitas, serta efisiensi operasional," ujar Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Dari sisi fungsi intermediasi perbankan, CIMB Niaga telah menyalurkan kredit atau pembiayaan sebesar Rp 218,6 triliun, naik 6,4 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu utamanya didorong oleh kredit usaha kecil menengah (UKM) yang tumbuh 9,4 persen secara tahunan dan kredit perbankan korporat yang naik 7,1 persen.

"Kualitas aset kami tetap solid, dengan rasio gross non performing loan sebesar 2 persen, di bawah rata-rata industri," kata Lani.

Pada saat bersamaan, total penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perusahaan tumbuh 8,8 persen secara tahunan menjadi Rp 256 triliun. Pertumbuhan itu berasal dari pertumbuhan current account and savings account (CASA) sebesar 8,8 persen secara tahunan menjadi Rp 170,7 triliun.

Dengan perkembangan tersebut, total aset konsolidasian CIMB Niaga mencapai Rp 354,3 triliun. Dengan demikian, CIMB Niaga masih mempertahankan statusnya sebagai bank swasta terbesar kedua di Indonesia.

"Ke depan, kami meyakini bisa meraih hasil yang baik di sisa tahun 2024, sesuai dengan strategi jangka panjang yang diterapkan," ucap Lani.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyampaikan, pembangunan pembangunan light rail transit (LRT) Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai telah mencapai 33,45 persen.

"Tepat satu tahun sejak pelaksanaan ground breaking pada 30 Oktober 2023, proyek LRT Jakarta Fase 1B jalur Velodrome-Manggarai telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sekarang progresnya 33,45 persen," kata Plt Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B, Prasetyo Rianda Mulyo saat di Stasiun LRT Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (30/10/2024).

Jakpro sudah mengetes jalur dari Velodrome-Rawamangun. Menurut Prasetyo, progres proyek berhasil melampaui target yang ditentukan di awal.

“Progres proyek mencatatkan hasil positif dan berhasil melampaui ekspektasi. Keselamatan dan kenyamanan masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas utama kami,” ujar dia.

Kini, progres pembangunan Stasiun LRT Rawamangun sudah mencapai 46,24 persen.

"Stasiun Rawamangun kini memasuki tahap pengerjaan arsitektur, termasuk pengerjaan fasad dan pemasangan eskalator. Stasiun ini akan menjadi titik penting yang menghubungkan Jakarta Timur dengan pusat kota di Manggarai," kata Prasetyo.

Proyek LRT Jakarta Fase 1B, dengan panjang lintasan 6,4 kilometer yang mencakup lima stasiun (Velodrome, Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan Manggarai), juga mendukung integrasi antarmoda di Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral.

LRT Jakarta Fase 1A yang sudah beroperasi memiliki jalur sepanjang 5,8 kilometer melewati enam stasiun, yaitu Stasiun Pegangsaan Dua, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian, dan Stasiun Velodrome.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berujar akan berkontribusi membantu menurunkan angka stunting di Indonesia. Hal tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto. "Demikian juga dari sisi kesehatan, kami dari PU juga mendapatkan tugas untuk mengurangi stunting," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Untuk merealisasikan program tersebut, Dody mengatakan akan melakukan perbaikan pada infrastruktur dasar dengan menjalankan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). "Jadi penyediaan air bersih baku untuk masyarakat berbasis masyarakat, kemudian sanitasi berbasis masyarakat," kata Dody.

Selain itu, Dody berencana meningkatkan proyek-proyek berbasis masyarakat yang menjadi bagian dari proyek Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah, terutama di tengah banyaknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan. "Itu akan jadi salah satu tugas pokok kami di kementerian, di samping Pak Presiden membentuk badan khusus pengentasan kemiskinan," katanya.

Kemudian, Dody berkomitmen untuk memperluas program yang memberdayakan masyarakat. Ia menekankan bahwa program-program yang langsung berdampak pada masyarakat akan menjadi prioritas kementeriannya. "Tugas pokok kami adalah memperbanyak poin-poin yang berhubungan dengan masyarakat luas, kita berdayakan masyarakat kita," katanya.

Sebelumnya, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting per Juni 2023 tercatat sebesar 21,5 persen. Angka itu masih belum memenuhi standar WHO di bawah 20 persen. "Dengan prevalensi 21 persen itu, Indonesia masih berada di deretan lima besar negara dengan stunting tertinggi di Asia Tenggara," kata peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Betta Anugrah, kepada Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

Menurut Betta, meski prevalensi stunting menurun dalam satu dekade pemerintahan Jokowi, jumlahnya cenderung lamban. Sejak 2014 hingga 2024, rata-rata penurunan prevalensi stunting hanya sebesar 1,2 persen. "Di tahun 2024 ini bahkan sangat rendah, 0,1 persen," ujar Betta.

Betta menilai penyebab rendahnya rata-rata penurunan prevalensi stunting karena penggunaan anggaran yang tidak tepat. Dia mengatakan penanganan stunting di banyak daerah bersifat insidental dan tanpa audit data yang konsisten.

Dia mengatakan sebagian besar anggaran penanganan stunting digunakan untuk membereskan masalah di hilir. Padahal, kata dia, stunting merupakan persoalan yang disebabkan oleh banyak faktor, kemiskinan ekstrem, hingga akses yang sulit terhadap pelayanan kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut satu Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengungkapkan bahwa pasangan RK-Suswono atau RIDO telah mendapat dukungan dari Presiden Ke-7 RI yakni Joko Widodo (Jokowi).

Pada Rabu (30/10/2024), relawan Pro Jokowi (Projo) mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan RK-Suswono, di DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan.

"Apa bukti Pak Jokowi mendukung RIDO? Dengan mengizinkan dan mengirimkan Projo untuk mendukung dan mendeklarasikan secara terbuka," ungkapnya, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mengungkapkan bahwa tanpa izin dan tanpa arahan maka deklarasi ini tidak akan terwujud. Meski penegasan pada hari ini berada di level Jakarta, dia mengatakan relawan Jokowi sudah mengoordinasikan.

"Sebuah organisasi yang membawa nama Pak Jokowi melakukan sebuah Deklarasi. Artinya ini sudah dikoordinasikan, sudah direstui, sudah diarahkan," tuturnya.

RK mengungkapkan bahwa Visi Jokowi pada dahulu adalah Indonesia Maju, kemudian KIM yakni Koalisi Indonesia Maju, dan RIDO yang juga mengusung slogan Jakarta Baru, Jakarta Maju.

"Sehingga simbol-simbol dukungan mungkin tidak harus selalu segamblang itu. Tapi dengan peristiwa hari ini sebenarnya sudah jelas jawaban bagaimana positioning Pak Jokowi melalui projo mendukung kami meneruskan hal-hal baik di kepemimpinan sebelumnya," terangnya.

Di kesempatan yang sama, Sekjen Projo Handoko mengatakan bahwa dukungan dari DPD Projo Jakarta menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh DPP Projo, yang sudah sejak awal menyampaikan secara terbuka bahwa pihaknya mendukung RIDO.

"Kenapa begitu dini waktu itu Projo menyampaikan dukungan kepada bang RK? tentu itu adalah hasil diskusi kami waktu itu dengan Presiden Jokowi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengumumkan evaluasi minor terhadap indeks saham BUMN alias IDXBUMN20. Hasilnya, hanya terjadi perubahan bobot saham dan tidak ada penggantian konstituen.

Sejumlah saham BUMN yang mencatatkan kenaikan bobot, antara lain BBRI, BBTN, PGEO, TLKM, BJBR dan AGRO. Sementara itu, saham dengan penurunan bobot di antaranya BMRI, BRIS, ELSA, JSMR, MTEL, PTPP hingga PTBA.

Head Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas menilai bahwa perubahan bobot bakal mempengaruhi performa saham-saham di IDXBUMN20. Menurutnya, hasil positif dapat diraih saham yang mengalami kenaikan, sedangkan saham dengan penurunan bobot berisiko terdampak negatif dari evaluasi tersebut.

Meski demikian, Sukarno memandang bahwa prospek saham pelat merah masih cukup menarik, terutama untuk emiten dengan fundamental kuat. Selain itu, valuasi tampak lebih menarik karena kinerja saham di dalam indeks tengah menurun.

“Prospek penurunan suku bunga ke depannya positif untuk mayoritas sektor. Tantangannya, ketidakpastian ekonomi di tengah tensi geopolitik dan ke depan bisa mempengaruhi pendapatan perusahaan,” ujarnya, Rabu (30/10/2024).

Dia juga memandang mayoritas saham di IDXBUMN20 masih menarik dan bisa dicermati oleh investor sebagai pilihan investasi. Hanya saja, dibutuhkan momentum tepat supaya mampu memaksimalkan potensi yang ada.

Saham pelat merah pilihan Kiwoom Sekuritas adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) atau SIG.

“Selain karena adanya kenaikan bobot, saham-saham tersebut secara valuasi tergolong undervalued. Sedikit wait and see hasil kinerja keuangan pada kuartal III/2024 seperti apa karena bisa membuat saham tertekan,” kata Sukarno.

Hingga akhir perdagangan hari ini, Rabu (30/10), performa IDXBUMN20 masih mencatatkan koreksi sebesar 4,91% year to date (YtD). Kinerja tersebut berada di bawah Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang menguat 4,08% YtD.

_____________________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Syamsul Ashar, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada sebanyak 537 perusahaan perkebunan sawit yang nakal.

Sebab, 537 perusahaan sawit tersebut sejatinya badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tapi tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU)

Ancaman sanksi pemerintah ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (30/10).

Sanksi utama yang akan diterapkan kepada perusahaan ini adalah denda pajak. Adapun besaran denda saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menteri Nusron juga menyampaikan Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU baru.

Perusahaan kelapa sawit yang terus beroperasi tanpa izin HGU seperti ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. "Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah," terang Nusron Wahid.

Berdasarkan data Kementerian ATR BPN sejak tahun 2016 hingga Oktober 2024, tercatat ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU.

"Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektare," kata Nusron.

Tonton:Pemerintah Akan Memburu Pengusaha Sawit Nakal Pengemplang Pajak

Ia menegaskan, sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit adalah perusahaan yang punya IUP atau punya HGU. Namun, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41, kini perusahaan yang boleh menanam sawit adalah yang punya IUP dan juga punya HGU.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Dalam pertemuan itu dibahas terkait dengan kondisi industri padat karya, termasuk tekstil yang tengah babak belur dan soal upah minum provinsi (UMP).

Airlangga mengatakan dalam pertemuan itu ada usulan dari Apindo agar ada regulasi pengupahan juga melihat bagaimana kondisi perusahaan. Selain itu diusulkan juga melihat perkembangan perekonomian dan produktivitas perusahaan.

"Ada komitmen dari para pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP. Tetapi juga bicara skala upah, dan juga struktur skala upah, dan berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," kata Airlangga, dalam konferensi pers, di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengungkap kondisi industri padat karya, seperti tekstil hingga garmen telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, pertemuan dengan pemerintah ini bermaksud untuk menjelaskan kondisi industri tersebut agar tetap bisa mengikuti kebijakan dari UMP.

"Oleh karenanya kami mau bahwa ini satu hal perlu, tantangan ini yang perlu kita perhatikan bersama bahwa dengan kondisi saat ini kita juga perlu mewaspadai. Jangan sampai kondisi ini tambah besar yang harus dihadapi, oleh karenanya kami bersiap kami sudah sampaikan, kami sudah sampaikan juga ke Kementerian Ketenagakerjaan," terangnya.

Pengusaha juga mengusulkan agar skema pengupahan dilakukan secara Bipartit atau sistem hubungan perburuhan yang melibatkan dialog antara buruh dan pengusaha. Jadi, pengupahan pekerja yang upahnya di atas UMP, kenaikan gajinya akan bergantung pada kondisi perusahaan.

"Jadi di atas daripada UMP sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing karena ini tentu saja kondisinya berbeda-beda ini negosiasi bipartit dan ada social dialog yang terus kami kedepankan dengan.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan pemerintah soal banyaknya kasus PHK yang menimpa pekerja Indonesia belakangan ini.

Peringatan ia berikan usai menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membahas nasib raksasa tekstil Sri Rejeki Isman alias Sritex usai diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pekan lalu, Rabu (30/10) petang.

Shinta meminta pemerintah segera meminimalisir pemicu PHK yang bisa membahayakan ekonomi Indonesia, terutama di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami cuma ingatkan bahwa memang saat ini kondisi terutama PHK dan lain-lain itu saja akan sangat mempengaruhi. Jadi kami harapkan bahwa akan bisa diminimalisasi unsur-unsur seperti PHK yang besar seperti ini," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian.

Peringatan ia berikan karena Sritex merupakan perusahaan yang besar dan punya sejarah panjang. Ia menambahkan perhatian tak hanya diminta pengusaha terkait Sritex saja, tapi perusahaan padat karya lain.

Shinta menambahkan sudah memberikan masukan kepada pemerintah terkait cara mengatasi masalah yang menimpa Sritex dan industri lain. Namun, ia enggan merinci masukan tersebut.

"Kita sekarang hanya mencoba jangan sampai peningkatan daripada PHK ini kan yang sekarang kita jaga. Makanya kenapa kita sekarang juga terus memberikan masukan dari industri padat karya. Kan kita tidak mau sesuatu yang buruk terjadi," katanya.

Sritex saat ini memang sedang terlilit masalah. Beberapa waktu lalu, Pengadilan Niaga Semarang memutus raksasa tekstil itu pailit.

Sebelum keputusan pailit itu keluar, kinerja Sritex memang tengah terseok-seok.

Sebelum putusan ini pun, Sritex sempat tenggelam karena terlilit utang yang menggunung. Hingga Juni 2024, total utang Sritex mencapai US$1,6 miliar atau Rp25,1 triliun (kurs Rp15.735 per dolar AS).

Masalah itu pun dikhawatirkan berdampak ke pekerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Muslim Ayub mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan umum digelar setiap 10 tahun sekali untuk mengembalikan modal kampanye.

Muslim menyampaikan ini dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Ruang Baleg DPR RI terkait lanjutan pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rabu (30/10/2024).

Salah satu pembahasan dalam rapat ini adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

"Saya berharap apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali, ya kan," kata Muslim dalam rapat.

"Karena untuk 5 tahun ini, pimpinan, kita ini 2025, 2026 itu udah dekat, 2027 itu kita udah mulai, udah mulai pemilu lagi," imbuhnya.

Dia mengatakan pemilu menghabiskan uang yang cukup banyak. Setidaknya perlu Rp 20 miliar agar bisa mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Muslim pun menilai periode lima tahun tidak cukup untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan saat proses pemilu.

"Jadi apa mungkin dana ini bisa kita kembalikan dengan sistem begini. Mohon maaf rata-rata kita bukan sedikit menghabiskan uang. Minimal Rp20 miliar ke atas. Enggak ada yang sampai Rp10 miliar," ujarnya.

Muslim menegaskan ini hanya usulan pribadi, bukan usulan Partai Nasdem.

"Jujur saya sampaikan. Tidak salah kan kalau 10 tahun sekali. Itu yang pertama. Ini usulan, usulan pribadi nih bukan Nasdem," katanya lagi.

PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) mencatatkan laba sebesar Rp4,06 miliar di akhir Kuartal III 2024. Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya strategis bank untuk meningkatkan efisiensi operasional perbankan sepanjang tahun 2024.

Bank yang berfokus pada layanan digital ini berhasil menurunkan beban operasional, sehingga Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menurun signifikan menjadi 99,88% pada Kuartal III 2024, dari 116,91% pada periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan ini menunjukkan komitmen BNC dalam mengoptimalkan layanan transaksi perbankan digital serta menerapkan digitalisasi di berbagai proses bisnis.

Direktur Utama BNC, Eri Budiono, menekankan bahwa bank tetap berkomitmen menyediakan layanan keuangan yang dapat menjawab tantangan nasabah. “Bank Neo Commerce tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan keuangan yang dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi oleh nasabah. Sepanjang tahun 2024 ini, kami berhasil menjalankan operasional perbankan yang lebih pruden dan terukur yang membuat kami berhasil mencatatkan laba hingga akhir Kuartal III 2024,” ujar Eri, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Di sisi penyaluran kredit, BNC mencatatkan penyaluran kredit korporasi sebesar Rp2,31 triliun, melonjak 88,01% dibandingkan Rp1,23 triliun pada September 2023. Meskipun total penyaluran kredit secara keseluruhan mengalami penurunan 15,54% menjadi Rp9,26 triliun, BNC tetap memprioritaskan kualitas kredit dengan Non Performing Loan (NPL) netto tercatat sebesar 0,99% dan NPL bruto 3,72%.

“Dalam penyaluran kredit, BNC lebih mengutamakan kualitas kredit yang disalurkan,” tambah Eri.

Pertumbuhan di segmen nasabah korporasi juga terlihat dari layanan Corporate Internet Banking (CIB) dan produk BNC Payroll yang memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mengelola pembayaran gaji pegawai. Selain itu, penyaluran kredit melalui produk Neo Pinjam di aplikasi neobank menunjukkan peningkatan 152,32% dari Januari hingga September 2024, mencapai kisaran Rp217 miliar.

Dari segi rasio kecukupan modal, BNC mencatatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 34,18%, meningkat dari 26,35% pada tahun lalu, yang menunjukkan kemampuan bank dalam menanggung risiko dari kredit yang diberikan.

Dengan lebih dari 27 juta pengguna, Bank Neo Commerce kini menjadi salah satu pelopor perbankan berbasis digital di Indonesia, terus berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan yang lengkap dan efisien.