JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebutkan, Multi-Lane Free Flow (MLFF) atau sistem pembayaran non-tunai nirsentuh tidak menjadi program prioritas.

Bahkan, kata Dody, sistem ini pun tak masuk dalam program "Quick Wins" yang digarap Kementerian PU.

"Ya tadi itu, kita sesuaikan semua dengan Asta Cita-nya Pak Prabowo," tegas Dody usai Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Dody menjelaskan, Asta Cita yang digagas Prabowo adalah ketahanan pangan, air, maupun energi.

"Kita akan bahas, cuma mungkin tidak hari ini kira-kira begitu," jawab Dody singkat.

Saat ditanya kapan pembahasan mengenai MLFF tersebut digelar, Dody mengungkapkan secepat mungkin.

Sebab, masih ada program strategis Prabowo yang harus dikejar, salah satunya Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa.

"Enggak, enggak, kalau itu enggak (dilupakan uji coba). Kita kan sudah signing (penandatanganan) sesuatu dengan mereka (RITS). Jadi tetap, tetap, tetap," tegas Dody.

Sebelumnya diberitakan, Duta Besar Hongaria untuk Republik Indonesia Lilla Karsay mengatakan, MLFF di Indonesia sepenuhnya didanai pakai pajak warga negara (WN) Hongaria.

"Pada tahun 2021, Pemerintah Hongaria mengalokasikan 300 juta dolar Amerika Serikat yang berasal dari pajak masyarakat," ujar Lilla dalam konferensi pers MLFF di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

Alokasi tersebut diberikan dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI), sehingga tidak menggunakan APBN sepeser pun.

Bisnis.com, JAKARTA – Nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut tampak dipatahkan pada hari ini usai Presiden Prabowo Subianto melantik sosok mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Pada hari ini, Basuki resmi ditunjuk sebagai Kepala OIKN definitif, usai sebelumnya Bambang Susantono selaku Kepala OIKN definitif mundur dari jabatannya.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan konsolidasi BUMN Karya akan terus berlanjut. Pihaknya pun berencana menyambangi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk meminta restu terkait penggabungan tersebut.

Kementerian BUMN berencana melebur tujuh perusahaan pelat merah konstruksi menjadi tiga klaster. Tujuh perusahaan itu adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Skemanya, Adhi Karya akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Selanjutnya Kementerian BUMN bakal menggabungkan PTPP dengan Wijaya Karya, sedangkan Waskita bergabung dengan Hutama Karya.

Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya akan melangsungkan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo pada Rabu, 6 November 2024. Pertemuan tersebut akan membahas persetujuan atas konsolidasi perusahaan konstruksi BUMN.

"Salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN Karya ini dari 7 menjadi 3, sehingga kita bisa melalukan restrukturisasi, penyehatan, tetapi juga membangun keahlian di masing-masing BUMN," ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (4/11/202).

Dia menambahkan jika surat persetujuan sudah diraih, Kementerian BUMN bakal bergerak cepat untuk mengeksekusi rencana penggabungan sehingga mampu mempercepat penyehatan di BUMN Karya.

Sebelumnya, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengungkapkan langkah integrasi antara perseroan dengan Hutama Karya merupakan salah satu upaya lanjutan dalam menyelamatkan Waskita.

Hanugroho atau akrab disapa Oho menuturkan Hutama Karya telah melakukan proses due diligence terkait rencana integrasi yang diinisiasi Kementerian BUMN. Uji tuntas yang dilakukan terhadap Waskita ini melibatkan konsultan independen.

Uji tuntas yang dilakukan melihat seluruh aspek, termasuk target penyelamatan Waskita. Dengan kehadiran Hutama Karya, Oho menyatakan proses penyehatan emiten berkode saham WSKT ini akan berjalan lebih cepat.

“Jadi, sudah dipastikan tentunya penyehatan bisa lebih cepat dan pemulihannya bisa lebih cepat lagi,” ujarnya dalam sebuah sesi wawancara, beberapa waktu lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, kembali bersuara ihwal nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). AHY mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek warisan Presiden ke-7 Indonesia Jokowi itu.

Hanya saja, Prabowo akan melakukan sejumlah penyesuaian. Sebab, AHY menuturkan, pemerintah memiliki prioritas pembangunan lain di seluruh tanah air.

“Kita juga dihadapkan pada anggaran yang terbatas,” kata AHY di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024 dikutip dari rekaman suara yang diterima Tempo dari staf AHY. “Tentu, tidak ada kata tidak terbatas kalau bicara tentang anggaran.”

AHY mengatakan Prabowo menginstruksikan agar pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu difokuskan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Pembangunan pun akan diprioritaskan pada fasilitas untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga mengatakan akan tetap melanjutkan pembangunan IKN. Apalagi Presiden Prabowo Subianto berencana merampungkan proyek tersebut dalam 4 tahun dan menyebutnya sebagai Ibu Kota Politik.

Namun, menurut Dody, pemerintah akan lebih lebih memprioritaskan program swasembada pangan. Ia mengatakan ketersediaan beras dalam negeri saat ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Sementara, Indonesia perlu Bersiap menghadapi kemungkinan terburuk lantaran situasi geopolitik makin memanas. Ia khawatir perang bisa meletus kapan saja.

"Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak. Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan. Beras kan semua orang, kan kalau nggak makan beras seolah-olah nggak makan, jangan lah. Beras itu utama," kata Dody di kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berujar akan berkontribusi membantu menurunkan angka stunting di Indonesia. Hal tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto. "Demikian juga dari sisi kesehatan, kami dari PU juga mendapatkan tugas untuk mengurangi stunting," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Untuk merealisasikan program tersebut, Dody mengatakan akan melakukan perbaikan pada infrastruktur dasar dengan menjalankan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). "Jadi penyediaan air bersih baku untuk masyarakat berbasis masyarakat, kemudian sanitasi berbasis masyarakat," kata Dody.

Selain itu, Dody berencana meningkatkan proyek-proyek berbasis masyarakat yang menjadi bagian dari proyek Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah, terutama di tengah banyaknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan. "Itu akan jadi salah satu tugas pokok kami di kementerian, di samping Pak Presiden membentuk badan khusus pengentasan kemiskinan," katanya.

Kemudian, Dody berkomitmen untuk memperluas program yang memberdayakan masyarakat. Ia menekankan bahwa program-program yang langsung berdampak pada masyarakat akan menjadi prioritas kementeriannya. "Tugas pokok kami adalah memperbanyak poin-poin yang berhubungan dengan masyarakat luas, kita berdayakan masyarakat kita," katanya.

Sebelumnya, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting per Juni 2023 tercatat sebesar 21,5 persen. Angka itu masih belum memenuhi standar WHO di bawah 20 persen. "Dengan prevalensi 21 persen itu, Indonesia masih berada di deretan lima besar negara dengan stunting tertinggi di Asia Tenggara," kata peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Betta Anugrah, kepada Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

Menurut Betta, meski prevalensi stunting menurun dalam satu dekade pemerintahan Jokowi, jumlahnya cenderung lamban. Sejak 2014 hingga 2024, rata-rata penurunan prevalensi stunting hanya sebesar 1,2 persen. "Di tahun 2024 ini bahkan sangat rendah, 0,1 persen," ujar Betta.

Betta menilai penyebab rendahnya rata-rata penurunan prevalensi stunting karena penggunaan anggaran yang tidak tepat. Dia mengatakan penanganan stunting di banyak daerah bersifat insidental dan tanpa audit data yang konsisten.

Dia mengatakan sebagian besar anggaran penanganan stunting digunakan untuk membereskan masalah di hilir. Padahal, kata dia, stunting merupakan persoalan yang disebabkan oleh banyak faktor, kemiskinan ekstrem, hingga akses yang sulit terhadap pelayanan kesehatan.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan terwujudnya swasembada pangan.

"IKN sih tetap, prioritasnya sekarang kan swasembada pangan," kata Menteri Dody ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dody menegaskan, hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan di Tanah Air.

Sehingga, sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk mendukung program yang dicanangkan Presiden dengan cara membantu Kementerian Pertanian melalui pembangunan irigasi.

"Arahannya itu swasembada pangan, kita ini kekurangan beras loh," kata dia.

"Beras itu utama. Kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan Itu dulu yang utama, termasuk swasembada air," lanjut Menteri Dody.

Meski demikian, bukan berarti prioritas swasembada pangan ini akan membuat pembangunan IKN terhenti.

Ia mengatakan, pembagunan IKN akan tetap dilanjutkan dan diharapkan rampung dalam 4 tahun. "Insya Allah," ujarnya.

Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Asta Citanya menyatakan bakal melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Selain itu, Presiden juga menginginkan Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri pangan dengan target pencapaian kurang dari 4 tahun.

Sebelumnya Dody Hanggodo resmi menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh Prabowo pada Minggu (20/10).

Dengan dilantiknya Dody sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami perubahan nomenklatur, terbagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/29/18353991/menteri-pu-tegaskan-ikn-tetap-jalan-tapi-prioritas-sekarang-swasembada.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap dilanjutkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Diana Kusumastuti, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR, menyampaikan bahwa arahan untuk melanjutkan proyek ibu kota baru tersebut merupakan arahan kepala negara.

"Kami akan melanjutkan yang sudah jalan. Kami selesaikan semuanya," kata Diana di Kompleks Istana Kepresidenan usai pelantikan, Senin, 21 Oktober 2024. "Yang baru-baru, nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN."

Pembangunan IKN direncanakan berlangsung dalam lima tahap hingga tahun 2045 dan diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun. Dari total anggaran tersebut, 20 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan 80 persen sisanya dari sumber non-APBN. Hingga saat ini, pada tahap groundbreaking ke VII, investasi yang masuk baru mencapai Rp 58 triliun.

Pertanyaan mengenai kelanjutan proyek IKN sempat muncul karena Presiden Prabowo tidak menyinggungnya dalam pidato kenegaraan usai pelantikannya pada Minggu, 20 Oktober 2024. Namun, menurut Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia yang ditunjuk oleh Prabowo, presiden berkomitmen kuat untuk menyelesaikan pembangunan IKN.

"Beliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan," kata Raja Juli.

Sebelumnya, Raja Juli juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Ketika ditanya mengenai statusnya di pemerintahan baru, dia enggan memberikan keterangan lebih lanjut. “Nanti akan ada pengumuman dari Pak Presiden,” ujarnya singkat.

Prabowo Pecah Kementerian PUPR

Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibentuk era Presiden Jokowi. Presiden ke-8 yang baru dilantik Minggu, 20 Oktober 2024 itu lantas membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai kementerian baru di luar Kementerian Pekerjaan Umum.

Prabowo juga telah mengumumkan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara pada Minggu malam. Maruarar merupakan politikus Partai Gerindra. Selain itu, Prabowo mengumumkan Doddy Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Prabowo menyatakan pelantikan anggota kabinet akan dilaksanakan Senin pagi, 21 Oktober 2024.

Rencana Prabowo memecah PUPR dan membentuk Kementerian Perumahan sudah santer terdengar sejak sebelum ia dilantik. Hal ini seiring program Prabowo untuk membangun 3 juta rumah gratis per tahun di perkotaan dan pedesaan.

Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan kementerian baru ini bakal membuat pemerintah lebih fokus menangani perumahan. Terlebih, ia mengklaim, saat bidang perumahan rakyat masih di bawah Kementerian PUPR selama dua periode Presiden Jokowi, pemerintah sudah memiliki tata kelola yang baik.

"Banyak capaian yang berhasil dilakukan. Program sejuta rumah (program Presiden Jokowi) pun tetap mencapai target," kata Iwan di kantornya, Selasa, 15 Oktober 2024.

Dalam kesempatan itu, Iwan juga berharap Kementerian Perumahan bakal diisi kalangan professional. Kalaupun politikus, ia berharap Menteri Perumahan merupakan sosok yang ahli di bidangnya.

MICHELLE GABRIELA | RIRI RAHAYU

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek proyek air Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1. Ia didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Melalui unggahan pada akun Instagram pribadinya @gibran_rakabuming, Gibran mengatakan, proyek air DKI Jakarta ini diharapkan dapat selesai tepat waktu. Targetnya, JSDP Zona 1 ini bisa rampung pada 2026.

"Kita dorong agar Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 selesai tepat waktu pada tahun 2026," kata Gibran, dikutip dari unggahan tersebut, Kamis (24/10/2024).

Menurut Gibran, proyek ini penting untuk mencegah dampak langsung kepadatan permukiman, area bisnis, dan industri terhadap air, sanitasi, dan produksi limbah di Jakarta.

Ia menambahkan, JSDP nantinya akan melayani kebutuhan sanitasi yang baik untuk berbagai wilayah di DKI Jakarta, antara lain Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

"JSDP akan melayani kebutuhan sanitasi yang baik untuk Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang terdiri dari 8 kecamatan," ujarnya.

Sebagai informasi, di awal masa jabatannya Gibran cukup rajin mengecek berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Setidaknya total telah ada empat proyek yang telah ia cek dalam empat hari pertama ia menjabat, termasuk yang terbaru ialah proyek JSDP ini.

Pertama, ada proyek MRT Jakarta Fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI-Kota) yang disambanginya pada Senin (21/10) lalu. Kedua, ada pengerjaan jalur LRT Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 KM, pada Selasa (22/10). Ketiga, ada pembangunan Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC) Jakarta Timur, pada Selasa (22/10).

Simak Video: Gaya Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis di SDN 03 Menteng

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, mengatakan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) akan kembali dilanjutkan hingga tersambung sepanjang 2.998 km dari Lampung hingga Sumatera Bagian Utara.

"Salah satu pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas untuk terus dilanjutkan adalah menyambungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang total sepanjang 2.998 km dan diharapkan akan tembus di 1.137 km pada akhir 2024 yang akan datang," kata Diana dalam keterangan resmi, Rabu (24/10/2024).

Diana menjelaskan terdapat 6 bendungan yang dapat diresmikan dalam waktu dekat dari 61 bendungan yang dibangun, di antaranya Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, Bendungan Keureuto di Aceh, dan Bendungan Sidan di Bali.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan fokus pembangunan sektor jalan tol ke depan yaitu menyambungkan jalan tol yang sudah dibangun sebelumnya, dengan jalan lainnya.

"Jalan tol akan kita lanjutkan karena itu penting. Tapi bukan hanya jalan tol, feeder-feeder ke pusat produksi ini juga penting," kata AHY di Kantor Kementerian PU, Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, akses jalan feeder menuju jalan tol menjadi bagian yang tidak boleh luput karena untuk mendukung produktivitas sektor UMKM yang ada di daerah. Sehingga pengiriman komoditas itu bisa punya ongkos logistik yang lebih murah dengan kehadiran jalan tol.

"Kabupaten/Kota juga harus mendapatkan nilai ekonomi yang optimal dengan hadirnya jalan tol, tetapi juga harus ada pendukungnya, jalan feeder, agar hasil produksi bisa lebih cepat dan efisien untuk didistribusikan," kata AHY.

Menurutnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk menghadirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang baru dan memperkuat yang sudah ada. Pembangunan infrastruktur juga tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Peran Kementerian PU menjadi sangat fundamental. Untuk itu Presiden Prabowo mengharapkan Kementerian PU bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mencegah inefisiensi APBN. Kalau ditata dengan baik bisa semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata AHY.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara terkait afiliasinya dengan crazy rich Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Pasalnya, Dody menjadi salah satu menteri di Kabinet Merah Putih yang dikabarkan memiliki kedekatan khusus dengan Haji Isam

Saat dikonfirmasi, Dody tak menampik hal tersebut. Akan tetapi, kedekatannya sudah berlangsung lampau saat dirinya pertama kali merintis karier.

"Saya memang pernah kerja sama beliau dulu, tapi dulu, dulu banget awal-awal saya hidup," tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Tak banyak informasi yang disampaikan Dody mengenai kedekatannya dengan Haji Isam. Saat ditanya lebih lanjut dirinya tampak hanya melontarkan senyuman seraya berkelakar.

Di samping itu, Dody juga enggan menjelaskan lebih lanjut kepada publik mengenai latar belakangnya. Dia hanya menjelaskan sedikit kronologi dirinya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi menteri PU.

Dody menjelaskan, penunjukan dirinya sebagai menteri PU itu berlangsung lama jauh sebelum Presiden Prabowo ditetapkan. Bahkan, dirinya perlu melewati tiga kali tes yang dimulai sejak pertengahan tahun ini, antara Juni hingga Juli 2024.

"Kronologinya cuma dipanggil sama tim Pak Prabowo. Lalu ada proses di Juni atau Juli saya lupa tes 1, 2 hingga 3," tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto memilih Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU). Pelantikan dilakukan pada Senin (21/10) pagi di Istana Kepresidenan.

Dody sempat bercerita proses penunjukan dirinya menjadi menteri. Menurutnya, proses pemilihan sudah dilakukan sekitar bulan Juni-Juli.

"Dipanggil sama timnya Pak Prabowo waktu itu. Ada proses mulai Juni atau Juli, lupa saya. Tes satu, tes dua, tes tiga dan seterusnya," ujar Dody usai serah terima jabatan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Seiring proses berjalan, Dody menyebut dirinya tahu bakal ditunjuk jadi menteri. Meskipun ia belum tahu bakal menjabat jadi menteri apa meskipun sudah dipanggil Prabowo.

"Saya tahu saya menteri, saya dipanggil di jajaran Menteri. Cuman menteri apa saya nggak tahu," tuturnya.

Dody mengaku belum mendapat arahan spesifik dari Prabowo, namun akan menyesuaikan dengan Asta Cita yang telah disampaikan. Salah satunya adalah membantu merealisasikan target swasembada pangan dalam 4-5 tahun.

"Spesifik sih belum, fokusnya nanti menyesuaikan ke Asta Cita beliau. Kan sesuai pidato beliau waktu di depan MPR kan swasembada pangan 4-5 tahun, salah satunya ya," terang Dody.

Dody menilai apa yang sudah dikerjakan oleh Menteri PUPR sebelumnya, yakni Basuki Hadimuljono, sudah cukup bagus. Ia menyebut hanya tinggal menyempurnakan poin-poin yang kurang.

Presiden Prabowo Subianto memilih Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU). Pelantikan dilakukan pada Senin (21/10) pagi di Istana Kepresidenan.

Dody sempat bercerita proses penunjukan dirinya menjadi menteri. Menurutnya, proses pemilihan sudah dilakukan sekitar bulan Juni-Juli.

"Dipanggil sama timnya Pak Prabowo waktu itu. Ada proses mulai Juni atau Juli, lupa saya. Tes satu, tes dua, tes tiga dan seterusnya," ujar Dody usai serah terima jabatan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Seiring proses berjalan, Dody menyebut dirinya tahu bakal ditunjuk jadi menteri. Meskipun ia belum tahu bakal menjabat jadi menteri apa meskipun sudah dipanggil Prabowo.

"Saya tahu saya menteri, saya dipanggil di jajaran Menteri. Cuman menteri apa saya nggak tahu," tuturnya.

Dody mengaku belum mendapat arahan spesifik dari Prabowo, namun akan menyesuaikan dengan Asta Cita yang telah disampaikan. Salah satunya adalah membantu merealisasikan target swasembada pangan dalam 4-5 tahun.

"Spesifik sih belum, fokusnya nanti menyesuaikan ke Asta Cita beliau. Kan sesuai pidato beliau waktu di depan MPR kan swasembada pangan 4-5 tahun, salah satunya ya," terang Dody.

Dody menilai apa yang sudah dikerjakan oleh Menteri PUPR sebelumnya, yakni Basuki Hadimuljono, sudah cukup bagus. Ia menyebut hanya tinggal menyempurnakan poin-poin yang kurang.