IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur inflasi mampu terkendali di kisaran 2 sampai 3 persen di saat banyak negara mengalami kenaikkan yang luar biasa.

"Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikkan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen," ujar Jokowi saat membacakan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, angka kemiskinan ekstrem mampu diturunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di 2024.

"Angka stunting mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024," kata dia.

Jokowi juga mengungkap upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah yang berhasil memberi manfaat luas bagi masyarakat.

"Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia," kata dia.

Kemudian, Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia.

Begitu juga sebanyak Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telahdimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.

Selanjutnya, sebanyak Rp60,3 triliun anggaran prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi
masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh Bersama," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, Stunting merupakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian khusus pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Percepatan penurunan stunting pada balita termasuk program prioritas pemerintah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah RI berupaya memberantas stunting sejak hulunya atau sebelum bayi dilahirkan.

Berdasarkan target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun dari 24 persen hingga 14 persen. Guna mencapai target itu dinilai perlu penanganan khusus mulai dari pemerintah hingga tingkat keluarga. Setidaknya terdapat tiga upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting, dimulai pada periode prakehamilan wanita.

Upaya tersebut adalah pemberian TTD (Tablet Tambah Darah) bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui keutuhan suatu bangsa negara sangat ditentukan oleh dua pihak, yaitu ibu dan anak. Muhadjir mengibaratkan bila perempuan di suatu negara baik dan kuat, maka kokohlah negara itu. Dan apabila perempuan itu ringkih dan lemah, maka akan roboh suatu negara itu.

"Marilah kita betul-betul berupaya menjaga, menghormati, dan melindungi ibu-ibu kita di dunia ini. Kemudian juga harus menjaga, merawat, dan melindungi anak-anak kita. Anak-anak kita yang akan menentukan kelangsungan bangsa Indonesia ke depan," kata Muhadjir belum lama ini.

Muhadjir menjelaskan, dalam upaya melindungi ibu dan anak, pemerintah telah melakukan berbagai macam intervensi sejak dini. Perempuan sejak remaja telah dipantau dan diberikan intervensi tablet tambah darah supaya tidak mengalami anemia kronis. Dia menyampaikan, apabila sampai mengalami anemia, maka saat menjadi ibu akan mengancam kondisi calon janin.

"Kalau sampai mengalami anemia maka bisa mengancam kondisi janin. Kalau janin tidak bagus maka taruhannya adalah masa depan Bangsa Indonesia. Melahirkan generasi yang tidak kuat, tidak cerdas, karena janin yang tidak sehat," ujar Muhadjir.

Kemudian, ketika ibu hamil sudah disiapkan program makanan tambahan dari Dana Desa dan Kemensos, serta diperiksa kesehatan janin di puskesmas menggunakan USG. Setelah melahirkan, anak balita dipantau dan dicek kesehatan secara menyeluruh untuk mendapatkan intervensi apabila mengalami stunting dan kurang gizi.

Muhadjir menyampaikan upaya pemerintah dalam mencegah stunting pada anak-anak dilakukan dengan gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di seluruh Indonesia sepanjang Juni 2024 dengan alat pengukuran antropometri terstandar dan tenaga kesehatan yang terlatih. "Berdasarkan data, pengukuran yang dilakukan secara serempak sudah mencapai 96 persen balita di Indonesia atau sekitar 16 juta balita," ujar Muhadjir.

Muhadjir menjamin Pemerintahan Presiden Joko Widodo serius dalam memenuhi kesehatan gizi ibu dan anak. Pemerintah sudah memiliki program makanan tambahan untuk ibu dan balita. Kemudian, untuk periode pemerintahan selanjutnya akan dilakukan program pemberian makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.

"Masa depan bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh anak-anak. Karena itu marilah kita bersama-sama untuk terus mendorong pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita dan ibu-ibu kita," ucap Muhadjir.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto Wardoyo menyebut, Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi percontohan untuk tidak melahirkan stunting baru. Untuk itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) wajib menjadi perhatian utama pemerintah.

"Saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah setempat, bahwa caranya tidak sulit. Ketika penduduk jumlahnya 200 ribu, itu setiap 1.000 penduduk yang ada di sekitar IKN hanya akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya. Maka, kalau 200 ribu ya tugasnya mencegah kelahiran stunting pada 3.200 orang, sehingga zero stunting," ujar dokter Hasto.

Mengutip arahan Presiden mengenai data sasaran intervensi yang harus benar-benar detail, dokter Hasto mengatakan, BKKBN siap mendukung IKN dengan data keluarga by name by address yang ada di kawasan IKN. Data tersebut terdiri secara rinci, termasuk status risiko stuntingnya.

"Kami punya Tim Pendamping Keluarga di sekitar IKN. Merekalah yang setiap hari mencatat siapa yang menikah, hamil, dan melahirkan. Kalau per tahun ada 3.200 ibu hamil, maka bisa dikira-kira sebulan ada 250 ibu hamil, per harinya tidak sampai 10 yang melahirkan di IKN," ucap dokter Hasto.

Lebih lanjut, dokter Hasto menyebut risiko keluarga berisiko stunting berikutnya adalah calon pengantin. Sekitar 80 persen yang menikah hamil di tahun pertama. "Sebagian besar orang Indonesia menikah tujuannya prokreasi, semua ingin punya anak. Berbeda dengan negara maju, ada yang untuk rekreasi, ada juga yang menikah tujuannya security, hanya untuk mendapatkan perlindungan karena ada suami," ucap dokter Hasto.

Dokter Hasto mengatakan, penting untuk setiap calon pengantin agar diskrining sebelum menikah, wajib diperiksa status kesehatannya. Sehingga profil kesehatan di wilayah IKN bisa direkayasa. "Dalam arti rekayasa positif, by design, bisa kita siapkan. Dengan catatan ada aturan yang ketat, mau nikah harus periksa dan menunjukkan sertifikat kalau sudah diperiksa," ucap Hasto.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang melalui intervensi pencegahan stunting. Sebab stunting masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia. Angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14 persen pada 2024. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting nasional sebesar 21,5 persen, turun sekitar 0,8 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Juru Bicara Kemenkes M Syahrir mengatakan, untuk mencapai target itu, pemerintah telah melakukan dua intervensi, yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif. Syahrir menjelaskan, intervensi gizi spesifik berfokus pada penanganan penyebab langsung stunting, seperti kekurangan asupan makanan dan gizi dan penyakit infeksi. Sedangkan intervensi gizi sensitif menyasar keluarga dan masyarakat karena berkaitan dengan penyediaan air bersih dan peningkatan akses pangan.

"Pada umumnya, intervensi gizi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, dalam hal ini Kemenkes. Intervensi spesifik dilakukan dengan menyasar remaja putri, ibu hamil, bayi, dan balita," ujar Syahrir.

Program intervensinya yakni mencegah remaja putri anemia melalui pemberian tablet tambah darah sepekan sekali, melakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil minimal enam kali, dan memberikan tablet tambah darah pada ibu hamil.

Selain itu, Kemenkes mendorong pemberian ASI eksklusif enam bulan, memantau pertumbuhan balita setiap bulan di posyandu, melakukan pemberian makanan pendamping ASI kaya protein hewani pada balita 6-23 bulan, serta menerapkan tata laksana balita bermasalah gizi dan imunisasi dasar lengkap. "Ini untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi," ucap Syahrir.

Ragam Upaya Menurunkan Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting di Kota Yogyakarta turun di 2024 ini di angka 10,07 persen berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta. Angka ini sudah di bawah target nasional yakni 14 persen. Bahkan, angka ini juga sudah di bawah target Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang menetapkan sebesar 12 persen. Dinkes Kota Yogyakarta pun menuturkan penurunan stunting ini dikarenakan adanya intervensi serentak pencegahan stunting.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Yogyakarta, Aan Iswanti mengatakan, intervensi yang dilakukan yakni dengan mendorong ibu yang memiliki balita untuk datang ke posyandu. Bahkan, pada Juni 2024, tingkat kehadiran balita di posyandu mencapai 100 persen dari intervensi yang dilakukan.

“Alhamdulillah kemarin itu ada intervensi serentak pencegahan stunting. Mudah-mudahan Juli ini orang tua balita itu semangatnya pas intervensi serentak di Juni diteruskan di Juli. Karena selama ini tingkat kehadiran (di posyandu) masih di angka 80-90 persen,” kata Aan kepada Republika belum lama ini.

Intervensi ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dari tingkat Kota Yogyakarta, kemantren, hingga kelurahan. Seluruh kader kesehatan, termasuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) yang ada di tiap wilayah dilibatkan untuk melakukan intervensi ini.

“Sehingga yang belum datang pun kita jemput bola, kita sweeping. Kalau kita bicara stunting, ini kerja sama dan memerlukan peran lintas sektoral. Apalagi di wilayah itu mulai dari puskesmas, kader kesehatan, pendamping keluarga yang ada di wilayah, TP PKK, kelurahan, kemantren semuanya terlibat,” ucapnya.

Aan menuturkan, intervensi ini akan terus dilakukan ke depannya. Hal ini mengingat angka stunting yang meski sudah di bawah target, dapat meningkat jika upaya yang dilakukan tidak diteruskan. “Kalau kita lengah, yang belum stunting bisa jadi bergeser jadi stunting, ini upaya kita terus-menerus,” jelas Aan.

Pihaknya juga baru saja meluncurkan aplikasi Pemantauan Permasalahan Gizi Balita (PPGB). Melalui aplikasi ini, dapat diakses sejauh mana persoalan gizi balita di suatu wilayah, sehingga bisa menjadi dasar untuk membuat kebijakan maupun solusi dalam rangka percepatan penurunan stunting di wilayah.

Sebab, PPGB ini menampilkan data anak usia di bawah dua tahun (baduta) dan balita yang bermasalah gizi. PPGB ini juga dapat digunakan untuk melihat masalah gizi per tahunnya dengan statistik masalah gizi per kemantren dan kelurahan.

Selain itu, aplikasi PPGB juga dapat melihat statistik sasaran yang diukur, ditimbang dan diukur, serta ditimbang. Tidak hanya TPPS, namun masyarakat juga bisa melihat data-data yang disajikan di aplikasi tersebut. “Harapannya, dengan tahu hasilnya bisa membuat kebijakan dan solusi di wilayah masing-masing. Kalau misalnya capaian stunting (di aplikasi itu) masih tinggi, pasti akan berupaya untuk menurunkannya,” kata Aan.

Kepala Dinkes Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani mengatakan, dengan adanya pemantauan terpadu melalui aplikasi PPGB ini, diharapkan permasalahan gizi pada balita dapat diidentifikasi secara dini dan ditangani dengan cepat dan tepat. “Diharapkan aplikasi PPGB ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya pemantauan dan penanganan masalah gizi balita khususnya di Kota Yogyakarta,” kata Emma.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto mendukung aplikasi PPGB yang merupakan bagian dari program Pemantauan Terpadu Permasalahan Gizi Balita (PANDU SAGITA), khususnya sebagai upaya penurunan stunting di Kota Yogyakarta. Sugeng juga berharap pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kaitannya dengan penurunan stunting dapat mengondisikan kesehatan, mulai dari ibu mengandung hingga umur balita lima tahun.

“Pelayanan kesehatan balita baik dari kandungan hingga lahir harus dilakukan secara masif. Pemerintah bersama masyarakat bisa memaksimalkan aplikasi PPGB ini,” kata Sugeng.

Dengan aplikasi PPGB, dapat memberikan pelayanan di masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat. Pasalnya, penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan sebelumnya memakan waktu dan tenaga, serta ketepatan dan akurasinya juga dipertanyakan.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Sarmin optimis Kota Yogyakarta bisa mencapai target prevalensi stunting di angka kurang dari 10 persen di tahun 2024-2025.

Untuk itu, Sarmin berharap dari 73 indikator yang menjadi evaluasi bersama TPPS Kota Yogyakarta, dapat menjadi upaya dalam penurunan stunting di Kota Yogyakarta. “Kita berharap, nantinya capaian intervensi di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025 mencapai prevalensi bisa di bawah 10 persen,” kata Sarmin.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama mendorong Muslimat NU di Kota Pasuruan, Jawa Timur, turut andil memberi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Bangsa kita sedang berupaya keras untuk mencapai zero stunting dan zero kemiskinan ekstrem khususnya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ini sebuah mimpi yang sangat besar untuk mewujudkan negara kita menjadi negara maju," kata Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin.

Khofifah optimistis mimpi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan syarat semua elemen ikut bekerja keras. Termasuk Muslimat NU. Salah satunya dalam hal peningkatan kualitas kesehatan dan menurunkan stunting.

Menurutnya, Muslimat NU selama ini punya program satu hari sedekah satu telur ayam. Hal ini ia minta untuk terus dikuatkan sebagai program terdekat Muslimat NU hingga tingkat bawah.

Tidak hanya itu, tantangan mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi di bawah 2 persen secara nasional. Terkait hal ini, Khofifah menegaskan bahwa Muslimat NU bisa mengambil peran untuk ikut menyisir warga masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem untuk diberikan sapaan-sapaan.

“Di Nganjuk ada yang namanya program Rantangan untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrem. Mereka membagikan makanan bagi keluarga tak mampu, berdasarkan data dari Pak Kades,” tegasnya.

Program ini bisa dikreasikan dengan pendekatan kearifan lokal misalnya di Kota Pasuruan. Inovasi program kreatif yang bermanfaat hari-hari ini sangat dibutuhkan sebagai penguat upaya kemajuan bangsa.

Begitu juga di bidang pendidikan. Jaringan lembaga pendidikan di bawah Muslimat NU sudah luar biasa. Khofifah optimistit jika program peningkatan kualitas pendidikan semakin dikuatkan maka akan mampu mendongkrak IPM daerah sehingga mampu mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.

Di akhir Gubernur Jatim periode 2019-2024 ini juga mendorong pengurus anak cabang maupun ranting untuk meningkatkan kemampuan managerial skill.

Ia juga agar nantinya seluruh jajaran memaksimalkan program yang dijalankan dengan melakukan sinergitas dengan lintas sektor. Termasuk dengan pemerintah dan akademisi.

"Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah setempat dan lembaga lembaga strategis tolong dikuatkan. Karena hari ini kita tidak bisa kerja sendiri. Kami percaya bahwa Muslimat NU Kota Pasuruan bisa berperan aktif dalam turut serta mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Khofifah.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berambisi untuk menurunkan angka stunting hingga mencapai 14% pada akhir 2024 mendatang.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengamini bahwa angka nasional prevalensi stunting tahun 2023 memang belum mencapai target. Adapun berdasarkan angka stunting 2023 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) sebesar 21,5 persen.

Angka tersebut turun 0,1 persen jika dibandingkan oada 2022 sebesar 21,6 persen. Alhasil, penurunan stunting pada 2023 memang belum cukup menggembirakan, mengingat pemerintah menargetkan pencapaian di angka 18 persen.

“Ya ya kami tau, kami tau angka penurunannya tau. Memang sebelumnya agak tebel sekarang mulai tipis tetapi kami tetap berusaha agar ditekan menuju ke bawah 14 persen,” ujarnya usai meninjau Pekan Imunisasi Nasional di Jayapura, dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/7/2024).

Lebih lanjut, Presiden Ke-7 RI itu menghargai kerja keras seluruh pihak dalam upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Tanah Air.

Kepala Negara pun menyampaikan bahwa proses penurunan prevalensi stunting telah dimulai sejak awal dirinya menjabat pada 2014 dengan angka gangguan tumbuh kembang anak di 37 persen.

Selama 10 tahun, kata Jokowi, pemerintah berhasil mencapai penurunan hingga menjadi 21 persen. Menurutnya, meskipun memang pada 2023 hanya mengalami turun sebesar 0,1 persen, tetapi baginya kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh daerah, oleh posyandu harus dihargai.

“Stunting itu kami mulai daru 37 persen lho dulu, 10 tahun yang lalu. Kemudian sekarang sudah 21 [persen], turunnya juga drastis banget,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Kepala Negara menekankan pentingnya konsolidasi dan kerja sama seluruh pihak dalam menurunkan angka stunting.

“Tapi, 21% menuju ke 14% ini memang tidak secepat yang sebelumnya, karena memang stunting itu bukan hanya menyangkut makanan tambahan makan bergizi, tetapi sanitasi, lingkungan tempat tinggal, rumah, air bersih, semuanya harus terkonsolidasi dengan baik. Itu yang terus kami lakukan,” pungkas Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai pencegahan stunting di Indonesia dengan melibatkan ulama akan lebih efektif menurunkan angka stunting dibandingkan dengan hanya mengandalkan pemerintah dan tokoh masyarakat.

"Jadi tidak hanya pemerintah, menjadi tanggung jawab tokoh masyarakat, tapi akan lebih efektif lagi kalau kita juga melibatkan para alim ulama," kata Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Percepatan Penurunan Stunting Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, menurut dia, pemerintah sudah sepatutnya mengajak atau mengikutsertakan ulama di Indonesia untuk melakukan pencegahan stunting.

Berikutnya Nurhadi juga menyoroti persoalan jumlah kasus stunting yang banyak di Bondowoso, Jawa Timur. Menurut dia, salah satu penyebab tingginya angka stunting di Bondowoso adalah pernikahan usia dini.

"Saya juga pernah berkunjung ke Bondowoso, saat itu saya bersama BKKBN. Di Bondowoso itu, cukup tinggi angka stuntingnya. Ini disebabkan oleh pernikahan dini," ujarnya.

Nurhadi menyampaikan pernikahan dini di Bondowoso antara lain terjadi karena perjodohan oleh pihak keluarga.

'Pernikahan dini ini bisa terjadi karena dijodohkan. Jadi peran dari pondok pesantren ini seorang kiai mempunyai anak dijodohkan dengan anak kiai dari pesantren lain," ujar dia.

Terkait dengan keterlibatan pondok pesantren, Nurhadi mengingatkan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memaksimalkan edukasi pencegahan stunting di pesantren-pesantren.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Kemenag telah menyatakan ikut mengupayakan penurunan angka stunting di Indonesia dengan menghadirkan beragam program edukasi, mulai dari Program Bimbingan Perkawinan, Bimbingan Keluarga, hingga bekerja sama dengan perguruan tinggi.

"Kami memberikan bimbingan, kemudian bimbingan perkawinan, dan bimbingan keluarga. Ini yang kami laksanakan di Kementerian Agama. Kemudian kami kerja sama dengan universitas dan juga ormas keagamaan, bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi keagamaan," kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin.