Bisnis.com, JAKARTA — Konglomerat properti hingga batu bara ikut ambil bagian pada program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Lewat acara Groundbreaking Pembangunan Rumah Susun Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Tangerang, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik (PKP) Indonesia Maruarar Sirait mencoba menarik komitmen sejumlah konglomerat tersebut.

Lewat surat undangan berkop Menteri PKP per 31 Oktober 2024, sejumlah konglomerat diundang untuk mengikuti seremoni mulainya program 3 Juta Rumah tersebut.

Malahan, Maruar mengonfirmasi, Agung Sedayu akan menggarap tanah hibah yang bakal diberikan dirinya untuk pemerintah. Lokasinya disebut di wilayah Tangerang.

“Tanahnya dari perusahaan kami, yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Mengutip surat resmi dari Maruarar ihwal groundbreaking program 3 Juta Rumah, undangan itu ditujukan kepada pejabat di lingkugngan Kementerian/Lembaga, perbankan, asosiasi perumahan, BUMN dan BUMD, asosiasi profesi, serta media.

Selain itu, pelaku usaha dan pengembang perumahan yang diundang Maruarar di antaranya direktur utama dari sejumlah grup konglomerat seperti Agung Podomoro Land, Agung Sedayu Group, Alam Sutera Realty, Ciputra Development, LIPPO Group, Pakuwon Jati hingga Paramount Land.

Selain itu, beberapa petinggi grup konglomerat lainnya yang ikut diundang di antaranya Sinar Mas Land, Summarecon Agung, Harum Energi Group, Triputra Group, Djarum Group, Gudang Garam Group, Intiland Development dan Pakuwon Group.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan non-definitif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto menyebut Kementerian PKP belum mendapat anggaran pelaksanaan program 3 juta rumah.

Anggaran yang dimiliki Kementerian PKP saat ini masih sebesar Rp5,07 triliun, yang merupakan pagu anggaran Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2025.

“Anggaran ini jangan dilihat sebagai anggaran kementerian ya, itu [Rp5,07 triliun] anggaran Ditjen Perumahan pada Kementerian PUPR untuk 2025, “ tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Dengan demikian, tambah Iwan, alokasi anggarannya masih difokuskan untuk menyelesaikan beberapa proyek kontrak tahun jamak (multi year contract/MYC).

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah berencana meningkatkan jumlah saham PT Freeport Indonesia dari 51% ke 61%. Rencana peningkatan jumlah saham 10% itu diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/10).

”Insya Allah, proses ini kita upayakan selesai paling lambat awal tahun depan, tergantung dari komunikasi PT Freeport," ungkap Bahlil.

Bahlil menerangkan bahwa dalam hal ini Pemerintah tengah menegosiasi tambahan saham 10% itu dengan harga yang serendah-rendahnya, bahkan ada opsi tanpa biaya.

"Kami mengupayakan harga serendah mungkin. Bahkan berpotensi bisa gratis,” lanjut Bahlil.

Bahlil memastikan bahwa perpanjangan ini akan memberikan keuntungan signifikan bagi Indonesia, terlebih dengan kepemilikan pemerintah yang 51%.

"Saya pastikan bahwa perpanjangan ini akan bagus untuk Indonesia. Karena 50% sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah indonesia," kata Bahlil.

Sementara itu Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo, di Sosialisasi: MediaMIND 2024, di Jakarta, Selasa (29/10/2024) menyampaikan terkait rencana rencana tersebut, MIND ID malah meminta kejelasan terlebih dahulu terkait kepastian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PTFI setelah 2041.

”Sebelum ngomong tambahan 10% nya. Pertanyaannya dulu nih, mau diperpanjang atau enggak,” ucap Dilo.

”10%, 60%, 100% itu setelah ini mau diperpanjang apa nggak. Gitu kira-kira bos atau dikembalikan ke pemerintah, kalau kita mau perpanjang, ada perpanjangan, kita ditunjuk sama pemerintah untuk diperpanjang lagi, maka kita mau bersama-sama lagi kalau bersama-sama lagi ada porsi-porsi yang harus kita bicara,” jelas Dilo.

Surabaya -

Harga bahan bakar minyak (BBM) selalu menjadi topik hangat dan banyak dicari, apalagi memasuki bulan baru. Yuk, simak daftar lengkap harga BBM Pertamina terbaru di Jawa Timur (Jatim) untuk bulan November 2024.

Harga BBM di Indonesia per 1 November 2024 mengalami penyesuaian. Tercatat ada beberapa jenis BBM yang harganya naik. Namun, kenaikan itu terjadi pada BBM non subsidi. Di SPBU Pertamina misalnya, kenaikan terjadi untuk BBM jenis Pertamax Green, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex.

Melansir laman resmi My Pertamina, harga Pertamax di Jawa Timur masih Rp 12.950. Adapun harga Pertalite sebesar Rp 10.000. Namun, tercatat ada kenaikan di produk BBM lainnya.

Pertamax Green menjadi Rp 13.150 per liter, Pertamax Turbo dari Rp 13.250 naik menjadi Rp 13.500 per liter. Selanjutnya, Dexlite dari Rp 12.700 naik menjadi Rp 13.050 per liter, dan Pertamina Dex dari harga Rp 13.150 menjadi Rp 13.440 per liter.

Update Harga Jual BBM di Jawa Timur

Harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda-beda. Perbedaan harga ini dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya biaya distribusi.

Penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada regulasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Penetapan harga BBM Pertamina juga mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian.

1. Harga BBM Pertamina

Dikutip dari laman My Pertamina, berikut rincian harga BBM terbaru per 1 November yang berlaku di SPBU Jatim.

• Pertamax Turbo Rp 13.500
• Pertamax Green 95 Rp 13.150
• Pertamax Rp 12.100
• Pertalite Rp 10.000
• Pertamina Dex Rp 13.440
• Dexlite Rp 13.050
• Bio Solar Rp 6.800

2. Harga BBM Shell

Dilansir dari situs resmi Shell, harga bahan bakar Shell dirancang untuk melayani pelanggan di SPBU Shell. Harga BBM di wilayah Jawa Timur ini mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku. Berikut daftar harga BBM Shell di Jatim bulan November 2024.

• Shell Super: Rp 12.290
• Shell V-Power: Rp 13.310
• Shell Diesel Extra: Rp 13.170

3. Harga BBM BP

Harga bahan bakar bp dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia seperti yang dirangkum dari situs resmi BP. Berikut harga BBM BP yang berlaku efektif per 1 November untuk wilayah Jatim.

• BP Ultimate Rp 13.310
• BP 92 Rp 12.290
• BP Diesel Rp 13.170

Demikian informasi harga BBM terbaru per 1 November 2024. Semoga informasi harga BBM di Jawa Timur ini bisa menjadi acuan sebelum mengisi bahan bakar kendaraan.

(ihc/irb)

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan hasil pemantauan BPS di 150 kabupaten dan kota mencatat tingkat inflasimonth to month atau mtm sebesar 0,08 persen. Atau dalam kata lain terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,23 pada Oktober 2023 menjadi 106,01 pada Oktober 2024.

“Terjadi inflasi sebesar 0,08 persen secara bulanan atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024,” ucap Amalia, Jumat, 01 November 2024.

Hal ini sekaligus mengakhiri tren deflasi lima bulan beruntun sejak Mei 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen. Sedangkan komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen.

“Inflasi bulan Oktober 2024 ini mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024,” kata Amalia.

Inflasi 0,08 persen secara mtm ini didorong oleh inflasi komponen inti. Komoditas lainnya yang turut memberikan andil terhadap inflasi mtm pada Oktober 2024, antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, tomat, nasi dengan lauk masing-masing, telur ayam ras, kopi bubuk, minyak goreng, dan sigaret kretek mesin (SKM).

“Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22 persen komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,14 persen,” ujarnya.

Namun, untuk komponen diatur pemerintah serta komponen bergejolak atau volatile diketahui mengalami deflasi. Dimana komponen diatur pemerintah mengalami deflasi 0,25 persen, sementara komponen bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,11 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan hasil pemantauan BPS di 150 kabupaten dan kota mencatat tingkat inflasimonth to month atau mtm sebesar 0,08 persen. Atau dalam kata lain terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,23 pada Oktober 2023 menjadi 106,01 pada Oktober 2024.

“Terjadi inflasi sebesar 0,08 persen secara bulanan atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024,” ucap Amalia, Jumat, 01 November 2024.

Hal ini sekaligus mengakhiri tren deflasi lima bulan beruntun sejak Mei 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen. Sedangkan komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen.

“Inflasi bulan Oktober 2024 ini mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024,” kata Amalia.

Inflasi 0,08 persen secara mtm ini didorong oleh inflasi komponen inti. Komoditas lainnya yang turut memberikan andil terhadap inflasi mtm pada Oktober 2024, antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, tomat, nasi dengan lauk masing-masing, telur ayam ras, kopi bubuk, minyak goreng, dan sigaret kretek mesin (SKM).

“Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22 persen komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,14 persen,” ujarnya.

Namun, untuk komponen diatur pemerintah serta komponen bergejolak atau volatile diketahui mengalami deflasi. Dimana komponen diatur pemerintah mengalami deflasi 0,25 persen, sementara komponen bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,11 persen.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan 21 poin penting terkait uji materi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian uji materi sejumlah pasal UU Ciptaker yang diajukan oleh Partai Buruh dan enam pemohon lainnya.

Dalam putusannya, MK menjawab dalil-dalil para pemohon berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang bermuara pada tujuh isu besar, pada pokoknya terkait dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak lagi berdasarkan izin, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, cuti, pengupahan, ketentuan pesangon, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berikut 21 poin penting putusan MK soal uji materi UU Cipta Kerja:

1. Menyatakan frasa "Pemerintah Pusat" dalam Pasal 42 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu Menteri Tenaga Kerja".

2. Menyatakan Pasal 42 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia".

3. Menyatakan Pasal 56 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan "Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama lima tahun termasuk jika terdapat perpanjangan".

4. Menyatakan Pasal 57 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan "Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin".

5. Menyatakan Pasal 64 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 18 yang menyatakan "Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya".

6. Menyatakan Pasal 79 ayat 2 huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan "Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu".

7. Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 79 ayat 5 dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

8. Menyatakan Pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan "Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua".

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan "Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan".

10. Menyatakan frasa "struktur dan skala upah" dalam Pasal 88 ayat 3 huruf b dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "struktur dan skala upah yang proporsional".

11. Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota".

12. Menyatakan frasa "indeks tertentu" dalam Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

13. Menyatakan frasa "dalam keadaan tertentu" dalam Pasal 88 F dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau non-alam termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

14. Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 UU 6/2023 yang menyatakan "Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh perusahaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan".

15. Menyatakan Pasal 92 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 33 UU 6/2023 yang menyatakan "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi".

16. Menyatakan Pasal 95 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan "Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan".

17. Menyatakan Pasal 98 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan "Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif.

18. Menyatakan frasa "Wajib dilakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh" dalam Pasal 151 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh".

19. Menyatakan frasa "pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial" dalam Pasal 151 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap".

20. Menyatakan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" dalam Pasal 157A ayat 3 dalam Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang PPHI".

21. Menyatakan frasa "diberikan dengan ketentuan sebagai berikut" dalam Pasal 156 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "paling sedikit".

Warta Ekonomi, Bandung -

Telkomsel menghadirkan EZnet Layanan internet rumah yang terjangkau dan mudah diakses masyarakat. Telkomsel konsistensi menyediakan layanan telekomunikasi digital terbaik di regional dengan misi menyediakan konektivitas, layanan, dan solusi yang inovatif serta unggul bagi semua orang, di setiap rumah dan kegiatan usaha untuk membuka semua peluang,

Vice President Consumer Business Area Jabotabek Jabar, Adhi Putranto, dengan penawaran harga berlangganan Rp150 ribu/bulan (belum termasuk PPN), pelanggan sudah dapat menikmati akses internet rumah (fixed broadband) termasuk biaya sewa modem.

"Pelanggan baru EZnet by Telkomsel juga mendapatkan promo harga khusus biaya Pasang Baru/Instalasi (PSB) yang terjangkau seharga Rp 150 ribu," kata Adhi di Bandung, Jumat (1/11/2024).

Telkomsel terus membuka semua peluang dalam menghadirkan pengalaman digital tanpa batas melalui ragam solusi dan layanan yang customer-centric melalui IndiHome.

"Kini kami juga menghadirkan EZnet by Telkomsel untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan konektivitas digital di rumah dengan penawaran harga yang lebih terjangkau.

Adhi menambahkan EZnet by Telkomsel dirancang secara khusus untuk menyediakan layanan internet rumah (fixed broadband) dengan harga yang terjangkau, terutama bagi pelanggan household. Biaya berlangganan EZnet by Telkomsel dengan kecepatan internet up to 10 Mbps, termasuk biaya sewa modem/Optical Network Terminal (ONT) adalah Rp150 ribu/bulan untuk wilayah Jabotabek dan Jawa Barat harga berlangganan belum termasuk PPN.

Guna mengakselerasi pemerataan dan kesetaraan pengalaman masyarakat untuk mengakses internet di rumah (fixed broadband) Telkomsel juga menghadirkan promo harga khusus biaya Pasang Baru/Instalasi (PSB) seharga Rp150 ribu khusus bagi seluruh pelanggan baru EZnet by Telkomsel.

"Ke depan, kami akan terus relevan dalam berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, guna mengakselerasi pemerataan dan kesetaraan pengalaman masyarakat dalam pemanfaatan layanan gaya hidup digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan, "pungkasnya.

Jakarta -

Pada hari-hari pertamanya menjabat, Presiden Prabowo Subianto sudah terang-terangan ingin melawan keberadaan judi online (judol) di Indonesia. Terbaru, hal tersebut ia ungkapkan pada Rabu (23/10) lalu di Istana Presiden. Ia mengatakan jika judul adalah salah satu ancaman besar, perlu sinergi dari banyak pihak untuk memberantasnya.

"Ini harus ditopang penegakan hukum yang tidak ragu-ragu saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Badan Intelijen Negara. Fokus ancaman berat kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi," ujar Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (23/10).

Saat ini, paparan judol tidak hanya berkutat di kalangan masyarakat saja melainkan merambah hingga lingkungan kementerian. Terbaru, Salah seorang PNS Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) ditangkap terkait judol. Sementara itu, hari ini polisi melakukan penggeledahan di kawasan Bekasi sebagai pengembangan atas penangkapan tersebut.

Terkait penangkapan pelaku judol di lingkungannya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mendukung penuh proses hukum pemberantasan judol. Dikutip dari detikInet, Angga menyebut Presiden Prabowo telah memerintahkan pemberantasan judi online. Perintah tersebut demi melindungi rakyat.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami mendukung semua proses hukum pemberantasan judi online demi melindungi rakyat," ujar Angga kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Besarnya perputaran uang judol di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan. Hal ini dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan laporan tersebut, perputaran uangnya bisa mencapai angka 100 triliun rupiah sepanjang semester I-2024. PPATK juga mencatat transaksi dari judi online pada 2023 mencapai Rp 327 triliun.

Besarnya nilai transaksi ini disinyalir merupakan efek dari promosi judol besar-besaran yang dilakukan lewat berbagai cara, khususnya melalui media sosial. Terkait hal ini, Gunawan, pelaku joget Sadbor yang baru-baru ini viral di TikTok pun dicokok polisi. Penangkapan yang terjadi pada Kamis (31/10) ini dilakukan karena Gunawan dicurigai melakukan promosi judol di sela-sela dirinya berjoget. Berdasarkan laporan detikJabar, hingga saat ini Gunawan beserta sejumlah rekannya masih ditahan oleh polisi untuk menjalani sejumlah pemeriksaan.

Kapolres Sukabumi AKBP Samian membenarkan soal kabar tersebut. Menurutnya konten kreator tersebut masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim.

"Benar, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan," ujar Samian.

Pemerintah sebenarnya telah bertekad lama dalam menumpas judi online. Meski demikian, hingga akhir era Jokowi pun kasus judol tidak pernah hilang dari Indonesia. Lalu, bagaimana promosi judi online berkamuflase untuk masuk ke pikiran masyarakat? Diskusinya bersama Redaktur detikFinance. Ikuti juga berita terkini tentang infiltrasi judol lewat media sosial dalam Indonesia Detik Ini.

Beralih ke topik lain, segmen d'hattrick minggu ini akan banyak membahas soal Manchester United. Bukan hanya prediksi jelang pertandingan melawan Chelsea pada akhir pekan ini, tetapi juga melihat kembali keputusan manajemen saat memecat Erik Ten Hag. Tidak hanya itu, d'Hattrick juga akan membahas tentang kontroversi Ballon D'or.

Dalam episode ini, d'Hattrick akan menghadirkan Managing Director PT. Garuda Sepakbola Indonesia terkait sistem baru pembelian tiket pertandingan sepakbola nasional. Apa tujuannya? Bagaimana mekanismenya? Ikuti ulasan lengkapnya dalam d'Hattrick.

Pada penghujung sore nanti, detikSore akan menghadirkan sosok di balik bapak2id. Bagaimana cara mereka untuk membentuk komunitas sehat di dunia maya? Apa saja tantangannya? Temukan jawabannya dalam Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

(far/far)

JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) menyebut ASEAN yang menjadi pemenang ekonomi dari meningkatnya ketegangan geopolitik antara China dan Amerika Serikat (AS), kendati risiko dari fragmentasi tetap ada. ASEAN telah lama diuntungkan oleh globalisasi selama beberapa dekade, membangun hubungan dagang yang kuat dengan China dan Amerika Serikat, dua ekonomi terbesar di dunia.

Meskipun ketegangan AS-China telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN telah beradaptasi dan terus berintegrasi dengan ekonomi global, ungkap IMF dalam laporan Prospek Asia-Pasifik terbarunya. "Meskipun ada ketegangan geopolitik, ASEAN terus memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan China dan AS," kata laporan tersebut, seperti dilansir CNBC, Jumat (1/11/2024).

Data dari IMF menunjukkan bahwa sejak 2018, ekonomi ASEAN terus meningkatkan pangsa pasar impor China dan AS, dengan kedua negara adidaya tersebut menyerap lebih banyak nilai tambah kawasan tersebut. ASEAN juga terus menarik lebih banyak investasi asing langsung dari kedua negara.

"Kawasan tersebut bahkan mampu memanfaatkan peluang pengalihan perdagangan yang disebabkan oleh ketegangan perdagangan AS-China," tambah laporan tersebut.

Mantan Presiden AS Donald Trump memulai perang dagang denganChina dengan mengenakan serangkaian tarif pada ribuan impor dari negara tersebut pada tahun 2018 dan 2019 dan memicu pembalasan dari Beijing. Pemerintahan Biden selanjutnya telah mempertahankan sebagian besar tarif tersebut, dan bahkan mengenakan pungutan tambahan pada bulan Mei.

IMF mengatakan bahwa analisis empiris menunjukkan bahwa beberapa ekonomi ASEAN telah melihat ekspor produk yang menjadi sasaran tarif China atau AS tumbuh lebih cepat daripada ekspor lainnya. Ekonomi ASEAN juga mengalami peningkatan ekspor barang-barang yang dikenai tarif ini ke negara-negara di luarChina dan AS, yang menurut IMF menunjukkan bahwa mereka tidak hanya diuntungkan dari pengalihan perdagangan tetapi juga mewujudkan skala ekonomi.

Laporan tersebut menambahkan bahwa perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN juga meningkat. Secara keseluruhan, IMF mengatakan tren ini telah berkontribusi pada peningkatan pangsa investasi asing langsung, ekspor dunia, dan nilai tambah global di kawasan ASEAN.

Namun, laporan tersebut mencatat bahwa keuntungan dari perang tarif China-AS belum menghasilkan ekspor keseluruhan yang lebih kuat untuk semua negara anggota ASEAN.

Sementara beberapa negara anggota, seperti Vietnam, mengalami pertumbuhan ekspor yang kuat dibandingkan dengan rata-rata global sejak 2018, pertumbuhan ekspor melambat di negara-negara lain, seperti Thailand, atau mandek, seperti dalam kasus Filipina dan Singapura.

Namun, IMF memperingatkan bahwa meningkatnya tekanan geopolitik masih dapat merugikan kawasan tersebut di masa mendatang. Misalnya, fragmentasi ekonomi global kemungkinan akan mengurangi aktivitas di mitra dagang utama ASEAN, seperti AS dan China, dan dengan demikian dapat menurunkan permintaan eksternal untuk kawasan yang sangat bergantung pada ekspor.

IMF pada hari Jumat menaikkan prospek pertumbuhan 2024 dan 2025 untuk seluruh kawasan Asia-Pasifik sebesar 0,1%, naik dari perkiraan terakhirnya pada bulan April. Namun, terlepas dari kenaikan tersebut, IMF juga memperingatkan bahwa pertumbuhan menghadapi lebih banyak risiko, yang mencerminkan meningkatnya ketegangan geopolitik, ketidakpastian tentang kekuatan permintaan global, dan potensi volatilitas keuangan.

Jakarta -

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) membukukan pendapatan Rp 26,29 triliun pada kuartal III-2024 di tengah kondisi industri semen domestik yang masih lesu.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, kondisi industri semen domestik belum menunjukkan perbaikan yang signifikan pada periode sembilan bulan pertama tahun 2024. Kondisi ini berdampak pada penurunan volume penjualan SIG, khususnya pada segmen semen kantong. Namun demikian, SIG berhasil mengamankan penjualan di segmen curah sehingga mengalami kenaikan sebesar 3% yoy.

"Di tengah kondisi industri semen domestik yang menantang, SIG mampu mempertahankan capaian kinerja profitabilitas yang positif. SIG berhasil membukukan pendapatan mencapai Rp26,29 triliun dengan EBITDA tercatat sebesar Rp4,3 triliun, dan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar sebesar Rp720 miliar," kata Vita Mahreyni, dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Vita menambahkan, SIG juga berhasil mencatatkan penurunan biaya keuangan bersih 13,5% lebih rendah yoy, sejalan dengan saldo utang berbunga yang lebih rendah sebesar Rp3,49 triliun dibandingkan dengan posisi 30 September 2023.

SIG optimis industri semen domestik memiliki prospek yang baik, menyusul komitmen pemerintah untuk melanjutkan proyek IKN (Ibu Kota Nusantara) dan proyek strategis lainnya.

Apalagi saat ini, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat melalui program 3 juta rumah per tahun. Program ini diharapkan dapat mendongkrak permintaan semen yang berkontribusi terhadap pertumbuhan kinerja Perusahaan.

Sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, SIG siap mendukung pemerintah untuk menyukseskan program pembangunan melalui penyediaan produk semen hijau dan turunannya yang ramah lingkungan.

Precise Interlock Brick (PIB) misalnya, produk turunan semen hijau SIG ini bisa menjadi pilihan utama bagi pemerintah dan pengembang properti sebagai solusi pembangunan rumah yang efektif, efisien, dan tahan gempa. Penggunaan PIB juga membuat durasi konstruksi lebih cepat, yang dibuktikan dalam pembangunan contoh hunian tapak ramah lingkungan tipe 36 di IKN dalam waktu 15 hari.

"SIG juga terus berfokus untuk mendorong semen hijau dan produk turunannya yang inovatif dan ramah lingkungan sebagai katalis pertumbuhan kinerja berkelanjutan. SIG juga siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak perbankan dalam pembangunan rumah ramah lingkungan melalui fasilitas permodalan bagi para pengembang properti, serta fasilitas pembiayaan (Kredit Pemilikan Rumah atau KPR) bagi masyarakat untuk memiliki rumah," ujar Vita.

(rrd/rir)

SOLO, KOMPAS.com- Sebelum memulai perjalanan, tidak sedikit pengemudi merasa untuk langsung menginjak pedal gas tanpa memikirkan untuk memanaskanmesin mobil.

Padahal, tindakan ini dapat berdampak serius pada kesehatan mesin dan komponen kendaraan secara keseluruhan.

Muchlis, Pemilik Bengkel Spesialis Toyota Mitsubishi, Garasi Auto Service mengatakan, mesin mobil yang tidak dipanaskan membuat sirkulasi oli tidak merata.

“Efek buruknya sistem pelumas tidak maksimal, karena oli belum bersirkulasi secara merata,” kata Muchlis kepada Kompas.com, belum lama ini.

Dia juga menjelaskan, jika oli tidak bersirkulasi secara merata, maka akan ada komponen yang aus dan bahkan aki bisa cepat drop.

“Potensi keausan akan menjadi lebih besar. Selain itu ketika mobil tidak pernah dipanasi sistem pengisian aki atau baterai tidak maksimal, sehingga potensi aki cepat drop,” kata Muchlis.

Senada, Sodikin, Pemilik Bengkel Mobil Sejahtera mengatakan, memanaskan mesin mobil sangat penting dilakukan sebelum kendaraan digunakan.

“Pemanasan mesin itu penting banget. Kalau mesin enggak dipanaskan dulu, oli belum naik ke seluruh bagian mesin, sehingga gesekan antar komponen bisa bikin mesin cepat rusak," kata Sodikin.

Sodikin melanjutkan, mesin mobil yang tidak panas dengan benar akan bekerja lebih keras di awal perjalanan, sehingga menyebabkan pembakaran bahan bakar tidak efisien.

"Kalau mesin masih dingin, pembakaran nggak sempurna, jadi boros bensin. Akhirnya, biaya operasional mobil jadi lebih tinggi," ucap dia.

Bahkan, Sodikin juga mengatakan, bahwa kerusakan pada komponen seperti piston, ring piston, dan dinding silinder lebih mungkin terjadi jika mesin tidak dipanaskan dengan baik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) menyatakan sangat mendukung inisiatif program Quick Win Presiden Prabowo Subianto yang beberapa di antaranya terkait dengan kesehatan.

Head Of Public Affairs Siloam Hospitals Group Jimmy Rambing mengatakan SILO melihat program tersebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, khususnya di daerah yang selama ini kurang terjangkau.

"Terkait dengan program pemerintah mengenai pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit lengkap di daerah, serta penuntasan TBC [tuberkulosis], RS Siloam sangat mendukung inisiatif ini," katanya saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa Siloam saat ini memiliki 7 klinik di Papua yang beroperasi menyediakan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat di daerah tersebut.

Menurutnya dengan adanya program pemerintah ini, Siloam berencana untuk mengoptimalkan teknologi kesehatan, seperti telemedicine, untuk meningkatkan akses pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.

Selain itu, untuk mendukung penuntasan TBC, Jimmy mengatakan bahwa SILO akan berfokus pada peningkatan layanan diagnostik dan pengobatan melalui program deteksi dini serta perawatan terpadu di seluruh jaringan rumah sakitnya.

"Dengan kolaborasi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, SILO berkomitmen untuk berperan aktif dalam mencapai target nasional terkait eliminasi penyakit TBC dan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh," tambahnya.

Untuk diketahui, berdasarkan catatan Bisnis.com, pemerintahan Prabowo-Gibran menggelontorkan anggaran senilai Rp121 triliun untuk program Quick Win yang rencananya akan dilaksanakan pada 2025.

Adapun, perincian program itu di antaranya senilai Rp71 triliun untuk makan bergizi gratis, Rp3,2 triliun untuk pemeriksaan kesehatan gratis, dan Rp1,8 trilun untuk pembangunan rumah sakit lengkap di daerah.

Selain itu, untuk penuntasan TBC dianggarkan senilai Rp8 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi senilai Rp2 triliun dan lumbung pangan nasional daerah dan desa senilai Rp15 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.