Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah menyempurnakan roadmap atau peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas prioritas guna mengoptimalisasi potensi yang ada.

Terlebih, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membidik rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dalam 5 tahun ke depan. Untuk mewujudkan target sekaligus mencapai visi misi Indonesia Emas 2045, sektor hilirisasi memiliki peranan penting sebagai penopang.

Ahli Madya Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ikhsan Adhi mengatakan sebelumnya peta jalan hilirisasi 2022-2023 telah menjadi acuan. Kendati demikian, terdapat beberapa fokus pembaruan untuk makin mendorong gairah investasi sektor hilirisasi.

"Sekarang di tahun ini kita sedang melakukan penajaman terhadap beberapa komoditas utama serta ada 2 aspek yaitu akselerasi dan optimalisasi yang akan kita paripurnakan dari sisi aspek finansial, aspek teknis, dan aspek legal," kata Ikhsan usai agenda Coffee Morning: Peranan Hilirisasi Industri Menuju Indonesia Emas 2045, Jumat (1/11/2024).

Dia mencontohkan, hilirisasi nikel dalam mengalami peningkatan pesat sekaligus mengoptimalkan posisi cadangan nikel Indonesia sebesar 21 juta ton. Peningkatan nilai tambah komoditas tersebut juga diiringi dengan larangan ekspor sejak 2020.

Sebelum pelarangan, nilai ekspor nikel mencapai US$3 miliar, setelah dilakukan sinkronisasi larangan posisi nilai tambah komoditas meningkat hingga lebih dari US$30 miliar.

Pihaknya juga memproyeksi dampak ekonomi dari hilirisasi nikel yakni nilai investasi yang mencapai US$127,90 miliar pada 2023-2040 hingga peningkatan devisa mencapai US$81,00 miliar. Sedangkan, kontribusi terhadap PDB mencapai US$43,20 miliar pada 2040 dan tenaga kerja sebanyak 357.000 pekerja.

"Hilirisasi menjadi kendaraan yang dipergunakan oleh pemerintah memastikan skala kepentingan terserap rata untuk seluruh stakeholder. Untuk menciptakan kemandirian nasional, di industri hulu kita optimize agar output nya mendorong pelaku usaha dari hulu ke hilir," ujarnya.

Pemerintah juga memastikan bahwa investor yang masuk di sektor hilirisasi dapat mendorong kolaborasi investasi besar dengan pengusaha nasional daerah sebagaimana tertuan dalam Peraturan Menteri Investasi No 1/2022.

Dengan demikian, hilirisasi dapat berdampak pada peningkatan sumber pertumbuhan baru untuk mewujudkan visi Indonesia sentris, pengusaha daerah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, UMKM naik kelas, dan pemerataan ekonomi.

Adapun, 28 komoditas prioritas hilirisasi dalam peta jalan yang tengah disempurnakan saat ini mencakup sektor mineral, batubara, minyak da gas bumi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan.

Di sektor mineral, komoditasnya mencakup nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, pasir silika, mangan, kobal, dan logam tanah jarang. Sektor batubara dan aspal buton, sektor migas bumi, perkebunan mencakup sawit, kelapa, karet, biofuel, kakao, dan pala.

Selanjutnya, sektor kehutanan yaitu kayu balok dan getah pinus. Sementara di sektor perikanan mencakup udang, ikan TCT, rajungan, dan tilapia, serta sektor kelautan yaitu rumput laut dan potensi lahan garam.

"Pada prinsipnya, nanti kajian [peta jalan hilirisasi] ini akan menjadi paduan bagi semua, baik pemerintah maupun stakeholder dalam melakukan hilirisasi di Indonesia," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, progres realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi sejak hilirisasi digaungkan yakni tahun 2020 hingga September 2024 total nilai nya mencapai Rp1.245,80 triliun.

Capaian realisasi tersebut berasal dari berbagai sektor mencakup mineral berupa smelter nikel, tembaga, bauksit, dan timah senilai Rp759,83 triliun. Lalu, hilirisasi kehutanan di subsektor pulp dan paper sebesar Rp196,99 triliun.

Lebih lanjut, penanaman modal bidang hilirisasi pertanian berupa CPO/oleochemical mencapai Rp130,23 triliun, sektor migas berupa petrochemical senilai Rp139,61 triliun, dan ekosistem kendaraan listrik, khususnya baterai mencapai Rp19,14 triliun.

Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita 'good corporate governance' bersih-bersih dan program berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis target dividen Kementerian BUMN sebesar Rp90 triliun untuk tahun 2025 dapat tercapai.

"Kemarin dividen sudah digetok Rp90 triliun oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan), untuk 2024 kalau kita lihat bukunya ini tinggal 2-3 bulan, insya Allah juga tercapai," ujar Erick di Jakarta, Jumat.

Erick menyampaikan Kementerian BUMN akan melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri-menteri ekonomi lainnya untuk membahas program 100 hari dan lima tahun ke depan.

Selain itu, Kementerian BUMN juga akan melanjutkan program-program yang telah ada seperti peningkatan kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh BUMN, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali.

"Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita good corporate governance, bersih-bersih dan program berkelanjutan. Kita terus jaga itu," katanya.

Diketahui, BUMN pada 2025 mendapat target untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp85 triliun, sedangkan pagu anggaran 2025 yang didapat hanya Rp277 miliar.

Sesuai dengan Rapat Kerja pada 7 Juni 2024, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN sebesar Rp277 miliar dan usulan tambahan sebesar Rp66 miliar.

Namun, sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, Pagu Anggaran Kementerian BUMN ditetapkan Rp277 miliar, atau belum mengakomodir usulan tambahan sesuai permohonan sebelumnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), menyiapkan lahan sekitar 92.000 hektar untuk investor sapi perah.

Hal ini diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Lahan-lahan itu tersebar di tiga provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Lahan seluas 12.000 hektar di Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan digunakan untuk investasi TH Group, perusahaan sapi asal Vietnam.

“Kami sudah meninjau Poso bersama perusahaan TH Group. Di sana ada lahan seluas 12.000 hektar, sementara di Sulawesi Selatan ada 30.000 hektar dan di Kalimantan Tengah 50.000 hektar,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Adapun TH Group berencana mengembangkan industri pembibitan sapi, budidaya ternak, pemenuhan pakan berkualitas, distribusi, pengolahan, serta peningkatan kapasitas peternak lokal.

Investasi dari Vietnam itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman di bidang pertanian yang ditandatangani pada 19 Mei lalu.

Mentan Amran menambahkan bahwa impor sapi indukan sangat penting untuk mempercepat ketersediaan susu dalam program yang dicanangkan Presiden Prabowo.

“Rencana investasi dari Vietnam dengan pengadaan sekitar 250.000 ekor sapi ini akan berdampak besar bagi kepentingan nasional,” ujar Amran.

Rencananya, pada hari ini, Amran bakal menemani Duta Besar Vietnam untuk Indonesia meninjau lahan di Poso.

“Insya Allah kelihatan mereka percaya, sangat serius, karena Dubesnya datang lagi. Karena beliau justru mengejar kita. Sehingga saya katakan insyaAllah, Jumat kami temani,” ujar Amran kepada awak media di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

TH Group juga ingin membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

Jumlah tersebut dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan susu nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, hingga saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi ke Indonesia, dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Rinciannya, 1,3 juta sapi perah dan 700.000 sapi potong.

“Setiap perusahaan beda-beda. Ada yang rencana impornya seratus ribu, puluhan ribu, lima ratus, atau dua ratus. Dari komitmen, totalnya sekitar 2 juta ekor dengan 1,3 juta ekor sapi perah dan 700.000 sapi pedaging. Ini kan orang janji, kerjaan kita ya ngejar agar ini segera terealisasi,” kata Sudaryono.

Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan Indeks Pelembagaan Partai Politik. Indeks ini merupakan alat ukur akademik yang pertama kali ada di Indonesia.

Tujuannya untuk mengukur sejauh mana partai politik sudah terlembaga. Indeks Pelembagaan Partai Politik merupakan hasil kajian dari Tim Partai Politik Pusat Riset (PR) Politik BRIN.

Tujuannya untuk mengkaji tentang institusionalisasi atau pelembagaan partai politik di Indonesia. Indeks ini diluncurkan sebagai langkah untuk mendiseminasi kepada publik mengenai alat ukur yang bisa mendorong partai politik di Indonesia semakin terlembaga.
Kepala PR Politik BRIN, Athiqah Nur Alami, berharap dengan indeks tersebut, publik mendapatkan gambaran dan analisis mengenai perkembangan dan pelembagaan partai politik di Indonesia. “Selain itu, kegiatan peluncuran juga diharapkan bisa memberikan masukan akademis maupun praktis bagi pengampu kepentingan sebagai bahan atau acuan mendorong institusionalisasi partai politik,” imbuhnya.

Maka, bisa diketahui dan dianalisis bagaimana pelembagaan partai politik di Indonesia, sebagai upaya untuk membangun partai politik modern. Sebagai bahan informasi, riset kegiatan tersebut disusun sejak 2020 yang terbagi dalam 4 fase.

Fase pertama, tahun 2020-2021, tim melakukan konstruksi kerangka konseptual tentang pelembagaan partai politik di Indonesia. Hasilnya telah dibukukan dan diterbitkan oleh penerbit esensi Erlangga.

Fase kedua, tahun 2021-2022, tim peneliti menggunakan metode campuran konkuren untuk menyusun instrumen dan pilot project Indeks Pelembagaan Partai Politik. Fase ketiga, tahun 2022-2023, tim peneliti melakukan uji publik dalam bentuk diskusi kelompok terpumpun untuk mendiskusikan lebih dalam pilot project yang telah dirumuskan sebelumnya.

Lalu, melakukan perbaikan pada konstruk yang telah dirumuskan. Uji publik ini sebagai upaya mendapatkan masukan perbaikan dan penyempurnaan Indeks Pelembagaan Partai Politik. Selain itu, untuk dapat melegitimasi instrumen indeks secara metodologis.

Uji publik dilakukan di Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Selanjutnya, konstruk atau instrumen indeks ini telah memperoleh HKI pada tahun 2023 sehingga instrumen indeks pelembagaan partai politik sah menjadi milik para peneliti dalam tim parpol BRIN.

Fase terakhir, tahun 2023-2024, tim peneliti menghasilkan angka indeks pelembagaan partai politik sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan, terkait pembenahan partai politik di Indonesia.

Baca juga: Fenomena Aging Society, Peluang Kerja Sebagai Perawat di Eropa Kian Menggiurkan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), menyiapkan lahan sekitar 92.000 hektar untuk investor sapi perah.

Hal ini diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Lahan-lahan itu tersebar di tiga provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Lahan seluas 12.000 hektar di Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan digunakan untuk investasi TH Group, perusahaan sapi asal Vietnam.

“Kami sudah meninjau Poso bersama perusahaan TH Group. Di sana ada lahan seluas 12.000 hektar, sementara di Sulawesi Selatan ada 30.000 hektar dan di Kalimantan Tengah 50.000 hektar,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Adapun TH Group berencana mengembangkan industri pembibitan sapi, budidaya ternak, pemenuhan pakan berkualitas, distribusi, pengolahan, serta peningkatan kapasitas peternak lokal.

Investasi dari Vietnam itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman di bidang pertanian yang ditandatangani pada 19 Mei lalu.

Mentan Amran menambahkan bahwa impor sapi indukan sangat penting untuk mempercepat ketersediaan susu dalam program yang dicanangkan Presiden Prabowo.

“Rencana investasi dari Vietnam dengan pengadaan sekitar 250.000 ekor sapi ini akan berdampak besar bagi kepentingan nasional,” ujar Amran.

Rencananya, pada hari ini, Amran bakal menemani Duta Besar Vietnam untuk Indonesia meninjau lahan di Poso.

“Insya Allah kelihatan mereka percaya, sangat serius, karena Dubesnya datang lagi. Karena beliau justru mengejar kita. Sehingga saya katakan insyaAllah, Jumat kami temani,” ujar Amran kepada awak media di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

TH Group juga ingin membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

Jumlah tersebut dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan susu nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, hingga saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi ke Indonesia, dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Rinciannya, 1,3 juta sapi perah dan 700.000 sapi potong.

“Setiap perusahaan beda-beda. Ada yang rencana impornya seratus ribu, puluhan ribu, lima ratus, atau dua ratus. Dari komitmen, totalnya sekitar 2 juta ekor dengan 1,3 juta ekor sapi perah dan 700.000 sapi pedaging. Ini kan orang janji, kerjaan kita ya ngejar agar ini segera terealisasi,” kata Sudaryono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), menyiapkan lahan sekitar 92.000 hektar untuk investor sapi perah.

Hal ini diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Lahan-lahan itu tersebar di tiga provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Lahan seluas 12.000 hektar di Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan digunakan untuk investasi TH Group, perusahaan sapi asal Vietnam.

“Kami sudah meninjau Poso bersama perusahaan TH Group. Di sana ada lahan seluas 12.000 hektar, sementara di Sulawesi Selatan ada 30.000 hektar dan di Kalimantan Tengah 50.000 hektar,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Adapun TH Group berencana mengembangkan industri pembibitan sapi, budidaya ternak, pemenuhan pakan berkualitas, distribusi, pengolahan, serta peningkatan kapasitas peternak lokal.

Investasi dari Vietnam itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman di bidang pertanian yang ditandatangani pada 19 Mei lalu.

Mentan Amran menambahkan bahwa impor sapi indukan sangat penting untuk mempercepat ketersediaan susu dalam program yang dicanangkan Presiden Prabowo.

“Rencana investasi dari Vietnam dengan pengadaan sekitar 250.000 ekor sapi ini akan berdampak besar bagi kepentingan nasional,” ujar Amran.

Rencananya, pada hari ini, Amran bakal menemani Duta Besar Vietnam untuk Indonesia meninjau lahan di Poso.

“Insya Allah kelihatan mereka percaya, sangat serius, karena Dubesnya datang lagi. Karena beliau justru mengejar kita. Sehingga saya katakan insyaAllah, Jumat kami temani,” ujar Amran kepada awak media di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

TH Group juga ingin membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

Jumlah tersebut dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan susu nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, hingga saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi ke Indonesia, dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Rinciannya, 1,3 juta sapi perah dan 700.000 sapi potong.

“Setiap perusahaan beda-beda. Ada yang rencana impornya seratus ribu, puluhan ribu, lima ratus, atau dua ratus. Dari komitmen, totalnya sekitar 2 juta ekor dengan 1,3 juta ekor sapi perah dan 700.000 sapi pedaging. Ini kan orang janji, kerjaan kita ya ngejar agar ini segera terealisasi,” kata Sudaryono.

JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ) akan lebih cepat naik kelas menjadi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan fokus 100 hari pemerintahan pada UMKM. Terlebih dengan adanya pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

"Saat ini UMKM sudah terlihat bahwa akan diurus secara khusus dengan dipisahnya Kementerian Koperasi dengan Kementerian UMKM. Kemudian Kementerian UMKM dengan Kementerian Perindustrian ada dalam kemitraan Komisi VII," papar anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan dua program utama yang akan difokuskan selama 100 hari pertama sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih. Salah satu dari fokus tersebut adalah perlindungan Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Bidang saya ini, kan, pemberdayaan. Pemberdayaan ini menganut dua aspek. Aspek yang pertama perlindungan, misalnya UKM. Jangan sampai tergerus, perlu dilindungi," kata Cak Imin.

Erma menilai, sinergi antarkementerian dengan legislatif selain melindungi juga menciptakan iklim usaha yang positif bagi perkembangan UMKM. "Butuh komitmen bersama para pemangku kepentingan, termasuk para pelaku UMKM dan industri. Keseriusan, pendampingan. Kemudian regulasi harus berpihak pada UMKM, selain pelaksanaan yang harus tetap dikawal," ujarnya.

Menurutnya, saat ini UMKM masih menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia. UMKM juga telah terbukti menjadi industri yang mampu bertahan pada situasi krisis dan menjadi salah satu solusi berkurangnya angka pengangguran.

ASEAN Investment Report 2022 mencatat terdapat sekitar 65,5 juta UMKM di Indonesia, menyumbang 60% terhadap PDB, dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Tahun 2023 tercatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi 61% dari PDB Indonesia.

Menurutnya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi UMKM antara lain akses permodalan, pemenuhan legalitas usaha, inovasi produk, kebijakan impor, Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran, dan sebagainya.

?Perlahan tantangan ini harus kita hadapi dan selesaikan bersama, sehingga tantangan ini menjadi peluang naik kelasnya UMKM yang akan berkorelasi dengan naiknya PDB Indonesia,? kata Erma.

Aspek regulasi dan implementasi tidak kalah penting, misalnya dari sisi pemasaran. UMKM mau tidak mau harus mulai beralih pada pemasaran digital.

IDXChannel - Ombudsman RI menggelar sosialisasi dan edukasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tentang pencegahan maladministrasi. Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola layanan publik.

Ombudsman berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

“Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga berupaya membangun hubungan kolaboratif dengan penyelenggara layanan, termasuk BRI, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diterapkan secara efektif,” ujar Anggota Ombudsman Sektor Perekonomian, Yeka Hendra Fatika lewat keterangan resmi, Jumat (1/11/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel melalui Sabrina dan BRImo. BRI juga telah mengembangkan tracking system pengaduan sehingga nasabah dapat memantau tahapan proses penanganan pengaduan.

“BRI berkomitmen senantiasa memberikan solusi yang tepat untuk membangun kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance,” ujar Andrijanto.

Dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, BRI mencatat pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking mencapai 24,66 persen dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan beralih ke layanan digital yang lebih efisien dan transparan.

Kolaborasi antara BRI dan Ombudsman diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut, serta memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi.

Ombudsman dan BRI berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui edukasi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan dapat mengurangi kasus maladministrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perbankan.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga publik dan sektor perbankan dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BRI dan Ombudsman siap menghadapi tantangan di era digital dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat.

(Rahmat Fiansyah/ADV)

Jakarta -

Bank Kalteng mencatat kinerja keuangan positif hingga kuartal III-2024, salah satunya penyaluran kredit mencapai Rp 10,4 triliun atau tumbuh 12,19% dibandingkan tahun sebelumnya.

Plt. Direktur Utama Bank Kalteng, Maslipansyah mengatakan, tren kinerja positif juga tercermin dari kinerja keuangan Bank Kalteng yang bertumbuh sejak tahun 2023 sampai dengan bulan September 2024. Secara year on year (yoy) total Aset Bank Kalteng bertumbuh 25,92% atau sebesar Rp18.5 T dan telah mencapai 108,18% dari target.

"Penyaluran kredit tumbuh sebesar 12,19% dibanding tahun 2023 atau tersalur sebesar Rp10,4 T, dengan persentase Kredit Modal Kerja yang lebih tinggi 18,58% dibanding tahun sebelumnya, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 23,22% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp13,3 T lebih tinggi 13,7% dari target," kata Maslipansyah dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Ia menambahkan, untuk angkauan layanan Bank Kalteng sudah tersebar di 14 Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah dengan total 108 jaringan kantor.

"Sebaran terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 254 unit di seluruh Kalimantan Tengah sehingga total keseluruhan jaringan adalah 361 jaringan," tambahnya.

Maslipansyah menambahkan, kini Bank Kalteng berusia 63 tahun, melakukan launching logo baru yang akan efektif pada tahun 2025.

Maslipansyah, mengungkapkan perubahan ini bukan sekadar visual semata, tetapi sebuah langkah nyata untuk menghadirkan layanan perbankan yang lebih canggih dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

"Logo ini mencerminkan karakter, kemampuan, dan harapan kami untuk terus berinovasi. Bank Kalteng ingin terus berperan sebagai motor penggerak perekonomian daerah sekaligus merangkul teknologi digital dalam setiap aspek layanannya," ujarnya.

"Pesan utama dari perkenalan logo baru ini tentunya juga untuk memberikan statement pada publik bahwa Bank Kalteng itu berubah. Budaya kerja kita akan berubah menjadi lebih baik, lincah, produktif dan tentunya adaptif. Dengan logo yang baru dan terlihat lebih dinamis ini, proses bisnis seperti kredit dan berbagai layanan jasa kita juga akan lebih baik, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang militan," tutup Maslipansyah.

(rrd/rir)

MAKASSAR, iNews.id - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali mengampanyekan pasangan calon usungannya di Pilkada Makassar yakni paslon nomor urut 1 Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia). Kampanye ini digelar di Jalan Adipura 1, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Rabu (30/10/2024).

Pantauan iNews di lokasi, 1.000-an masyarakat Adipura Bersatu di Kelurahan Karuwisi Utara ikut memeriahkan kampanye Mulia yang digelar Partai Perindo.

“Kami hadir di sini, satu harapan, satu keyakinan, satu tekad yaitu kemenangan Mulia,” ujar Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan Sanusi Ramadhan dalam orasi politiknya, Rabu (30/10/2024).

Sanusi membeberkan alasannya kenapa harus memilih pasangan nomor urut 1 Mulia di Pilkada Makassar. 

"Semua syarat kepemimpinan ada di pasangan nomor urut 1. Salah satunya karena paslon Mulia pemimpin yang jujur. Karena itu ajak keluarga dan tetangga untuk coblos nomor urut 1 di TPS nanti,” katanya.

Sanusi juga menyebutkan, tujuh program yang dibawa pasangan Munafri-Aliyah dapat diterima dan membawa kemajuan bagi masyarakat. Salah satunya tentang pengembangan ekonomi, layanan kesehatan dan pendidikan. 

Karena itu, dia mengajak masyarakat Karuwisi Utara serta wilayah lainnya untuk terus mendukung dan memenangkan pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham pada Pilkada 2024.

"Mari kita terus bergerak, rangkul saudara, teman dan tetangga di Kota Makassar untuk memilih yang terbaik yakni pasangan Mulia," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Perindo Makassar Afdalia Rachman yang turut hadir juga mengajak masyarakat untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 di Pilkada Makassar.

"Mari satukan suara dan pilihan kita memilih pasangan nomor urut 1, Munafri-Aliyah, Wattunnami (saatnya Munafri menang)," ucapnya di hadapan warga yang memadati lokasi kampanye.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA - Plt Kepala Badan Pusat Statistik ( BPS ), Amalia A Widyasanti mengungkapkan, terdapat 9 komoditas yang memberikan andil inflasi dominan mulai dari emas perhiasan sampai dengan telur ayam ras. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Oktober 2024 terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan.

Kemudian secara tahunan dan tahun berjalan, masing-masing terjadi inflasi sebesar 1,71% dan 0,82%. Inflasi inipun mengakhiri tren deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir yaitu sejak Mei 2024.

"7 dari 9 komoditas tersebut masuk dalam golongan kelompok makanan minuman dan tembakau," jelas Amalia dalam konferensi pers hari ini, Jumat (1/11/2024).

Amalia menjelaskan, setelah mengalami deflasi sejak April 2024, kelompok makanan, minuman dan tembakau kembali menglami inflasi pada Oktober 2024 dan memberikan andil inflasi sebesar 0,03%.

"Hal yang sama ditunjukan dari pola inflasi beberapa komoditas pada kelompok ini. Komoditas bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras mengalami inflasi setelah beberapa bulan sebelumnya menjadi penyumbang utama deflasi," tuturnya.

Berikut 9 komoditas penyumbang utama inflasi Oktober 2024:

1. Emas Perhiasan dengan andil inflasi 0,06%
2. Daging Ayam Ras dengan andil inflasi 0,04%
3. Bawang merah dengan andil inflasi 0,03%
4. Tomat dengan andil inflasi 0,02%
5. Nasi Dengan Lauk dengan andil inflasi 0,02%
6. Kopi Bubuk dengan andil inflasi 0,01%
7. Minyak Goreng dengan andil inflasi 0,01%
8. Sigaret Kretek Mesin dengan andil inflasi 0,01%
9. Telur Ayam Ras dengan andil inflasi 0,01%

JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) mengingatkan akan meningkatnya risiko terhadap ekonomi Asia seiring meningkatnya ketegangan perdagangan, keterpurukan sektor properti China, dan potensi gejolak pasar lebih lanjut. Tekanan harga yang terus-menerus turun dari China dinilai dapat memicu ketegangan perdagangan dengan merugikan sektor-sektor di negara-negara tetangga dengan struktur ekspor yang sama.

IMF mendesak Beijing untuk mengambil langkah-langkah guna mencapai pemulihan yang lebih didorong oleh permintaan bagi ekonominya. "Perlambatan yang lebih lama dan lebih besar dari yang diperkirakan di China akan merugikan kawasan dan ekonomi global," kata IMF dalam laporan prospek ekonomi regionalnya untuk Asia, seperti dilansir Reuters, Jumat (1/11/2024).

IMF menyatakan bahwa respons kebijakan China sangat penting dalam konteks ini, dan menyerukan perlunya langkah-langkah untuk memfasilitasi penyesuaian sektor properti dan memperkuat konsumsi swasta. Dalam perkiraan terbarunya, IMF memprediksi ekonomi Asia akan tumbuh 4,6% pada tahun 2024 dan 4,4% pada tahun 2025 dengan kebijakan moneter yang lebih longgar di seluruh dunia yang diperkirakan akan meningkatkan permintaan swasta tahun depan.

Proyeksi untuk tahun 2024 dan 2025 direvisi naik sebesar 0,1 persenpoin dari perkiraan IMF yang dibuat pada bulan April, tetapi lebih rendah dari ekspansi 5,0% pada tahun 2023. Risiko dinilai condong ke sisi negatif karena langkah-langkah pengetatan moneter sebelumnya dan ketegangan geopolitik dapat merugikan permintaan global, meningkatkan biaya perdagangan, dan mengguncang pasar. "Risiko akut adalah meningkatnya tarif pembalasan antara mitra dagang utama, yang akan memperburuk fragmentasi perdagangan dan merugikan pertumbuhan di kawasan tersebut," kata IMF.

Sementara, pertumbuhan yang rendah, utang yang tinggi, dan perang yang meningkat menjadi agenda utama pada pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia minggu lalu, para pemimpin keuangan menghabiskan banyak energi mereka untuk mengkhawatirkan dampak potensial dari kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan dalam pemilihan presiden AS pada tanggal 5 November. Trump yang berjanji untuk mengenakan tarif sebesar 10% pada impor dari semua negara, dan bea sebesar 60% pada impor dari China, dinilai akan berdampak pada rantai pasokan di seluruh dunia.

"Jelas bahwa tarif, hambatan non-tarif, dan ketentuan konten domestik bukanlah solusi yang tepat, karena hal itu mendistorsi arus investasi perdagangan dan merusak sistem perdagangan multilateral," kata Krishna Srinivasan, direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, dalam sebuah konferensi pers pada hari Jumat.

"Pada akhirnya, tindakan semacam ini akan menyebabkan harga yang lebih tinggi dibayarkan oleh konsumen dan investor," tambahnya. IMF menyatakan turbulensi pasar baru-baru ini juga dapat menjadi pertanda gelombang volatilitas di masa mendatang karena pasar memperkirakan pemotongan suku bunga besar-besaran oleh Federal Reserve AS dan kenaikan suku bunga bertahap oleh Bank Jepang.

"Perubahan mendadak dalam ekspektasi jalur kebijakan ini dapat menyebabkan nilai tukar menyesuaikan diri secara tajam, dengan dampak ke segmen pasar keuangan lainnya," kata laporan itu. "Meskipun volatilitas itu sendiri tidak akan selalu berbahaya, hal itu dapat merusak kepercayaan konsumen dan investasi," ungkaplaporan tadi.

IMF memperkirakan ekonomiChina akan tumbuh 4,8% pada tahun 2024, naik 0,2 poin dari perkiraannya pada bulan April tetapi lebih lambat dari kenaikan 5,2% tahun lalu. Pertumbuhan negara itu diperkirakan akan melambat lebih lanjut menjadi 4,5% pada tahun 2025.