Bandar Lampung: Memajukan dan memperkuat ekosistem musik merupakan bagian penting dalam pemajuan kebudayaan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar program Festival Musik Tradisi Indonesia (FMTI).

Dengan proses kurasi dan pelatihan yang ketat serta sistematis dari para ahli maupun profesional, pelaksanaan FMTI diharapkan dapat mengangkat potensi musisi tradisi di setiap daerah. Tercatat sejak 2021, telah terselenggara tiga kali perhelatan FMTI.

Pada 2021 diselenggarakan di Danau Toba dan Labuan Bajo, selanjutnya di 2022 dilaksanakan di Danau Toba dan Tidore, dan terakhir di 2023 dihelat di Danau Toba, Tidore, dan Kutai Kartanegara.
Pada tahun ini FMTI akan digelar di tiga lokasi, yaitu Lampung, Tidore, dan Samarinda. Gelaran FMTI di Lampung yang bertajuk Recaka Musik Lampung akan dilaksanakan di Way Halim, Bandar
Lampung, 13-14 Juli mendatang.

Acara ini bertujuan mendukung penyebarluasan dan pemajuan musik tradisi Lampung agar semakin diminati dan dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda, dan terus lestari sebagai warisan budaya Indonesia.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menyampaikan komitmen pemerintah yang selalu berupaya agar musik tradisi terus berkembang dan dapat diterima masyarakat, karena musik tradisi merupakan bagian dari identitas bangsa.

“Kearifan lokal yang terkandung dalam musik tradisi menyimpan pengetahuan yang masih relevan sampai saat ini, sehingga penting bagi kita semua untuk melestarikan dan mengembangkan musik tradisi,” ujar Nadiem, Jumat, 5 Juli lalu.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid menyebut sejumlah FMTI yang telah dilaksanakan termasuk Recaka Musik Lampung, merupakan bentuk penguatan jati diri bangsa.

FMTI, menurut Hilmar, adalah implementasi dari pemajuan kebudayaan yang harus dijaga kesinambungannya ke depan untuk kepentingan generasi penerus dan pelaku budaya. Dengan festival seperti ini, maka ekosistem musik tradisi akan semakin kokoh dan lebih diterima oleh masyarakat.

“Saya berharap berbagai program pemajuan musik tradisi yang terbukti berkontribusi besar kepada karya serta ekonomi pelaku budaya maupun masyarakat tetap dapat dilaksanakan ke depannya dengan sebaikbaiknya,” ucap Hilmar.

Sementara itu, Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Ahmad Mahendra, menyoroti
bagaimana Recaka Musik Lampung menjadi festival yang memperkuat peran serta ekosistem musik tradisi pada masyarakat Lampung.

“Festival Recaka Musik Lampung adalah wujud pelestarian dan pengembangan musik tradisi di Indonesia. Tujuannya agar musik tradisi terus tumbuh dengan beragam inovasi, namun tidak menghilangkan unsur dari budaya sehingga makin diminati oleh generasi muda,” imbuh Mahendra.

Mahendra meminta para generasi muda Lampung dapat lebih dalam mengenal dan memahami musik tradisi daerahnya. Dengan begitu, Mahendra melanjutkan, akan muncul rasa memiliki dan mencintai untuk terus melestarikan musik tradisi daerah sebagai salah satu kekayaan Indonesia.

Ajang Recaka Musik Lampung akan melibatkan 13 komunitas grup musik tradisi dan lima pegiat kesenian di Lampung, serta satu grup musik asal Sumatra Selatan. Kemudian juga akan hadir sejumlah pengrajin alat musik tradisional Lampung.

Recaka sebagai bahasa memiliki makna pesta besar atau pertemuan masyarakat dalam acara adat. Begitu pula FMTI Recaka Musik Lampung yang dapat diartikan sebagai media edukasi dalam pembelajaran musik tradisional Lampung dengan menyediakan ruang dialog untuk meningkatkan hubungan silaturahmi.

Recaka Musik Lampung dikemas dalam bentuk hasil karya inovasi dari masing-masing grup dengan suguhan aransemen dan komposisi musik baru berlandaskan idiom budaya Lampung.

(WHS)

Lampung Geh, Bandar Lampung - Ditreskrimum Polda Lampung menetapkan asisten sekaligus orang kepercayaan anggota DPRD Lampung Tengah, Muhammad Saleh Mukadam, sebagai tersangka baru dalam kasus penembakan yang mengakibatkan kematian warga.

Tersangka ini, bernama Sawarni yang merupakan asisten sekaligus orang kepercayaan anggota DPRD Lampung Tengah, MSM, yang diduga terlibat dalam penyembunyian senjata milik tersangka.

Kombes Pol Umi Fadilah Astutik, Kabid Humas Polda Lampung, mengungkapkan bahwa dalam penggeledahan di rumah Sawarni, polisi berhasil menemukan dua senjata yang terbukti milik Mukadam.

"Pada hari ini, Ditreskrimum Polda Lampung telah mengambil alih penyidikan dan menetapkan tersangka dengan inisial S," ungkapnya

Ia mengatakan, proses penyidikan sedang berlangsung dengan pemeriksaan terhadap empat saksi untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut terkait kasus ini.

"Saat ini, sudah ada empat saksi telah diambil keterangannya oleh Ditreskrimum Polda Lampung," ujarnya.

Selain itu, Umi juga mengatakan penetapan tersangka terhadap S ini lantaran terlibat dalam menyembunyikan senjata yang digunakan Mukadam setelah terjadinya insiden peluru nyasar yang menewaskan korban bernama Salam.

Polisi menemukan dua senjata yang terbukti milik Mukadam ditemukan di rumah Sawarni, yang terletak di Kelurahan Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung, Lampung Tengah.

Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Pasal 55 dan 56 KUHP juncto Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas kepemilikan senjata yang terkait dengan Mukadam.

Umi menyebut, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap asal-usul kepemilikan senjata-senjata tersebut.

"Kami masih terus melakukan pendalaman terkait bagaimana cara tersangka mendapatkan senpi-senpi tersebut," tuturnya

Umi juga mengimbau masyarakat di wilayah tersebut untuk tetap tenang dan bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan memberikan informasi yang dapat mendukung proses penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. (Cha/Put)

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan pihaknya bersama asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) membentuk satuan tugas (satgas) guna mengatasi barang impor ilegal.

Mendag mengatakan pembentukan satgas sebagai tindak lanjut pertemuan dengan sejumlah asosiasi seperti Hippindo yang rata-rata mengeluhkan banyaknya barang-barang ilegal.

"Jadi, keluhannya rata-rata banyak barang-barang yang ilegal, tentu tindak lanjutnya kita akan bikin bareng-bareng sama asosiasi untuk buat satgas," ujar dia, dilansir Antara, Senin, 8 Juli 2024.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan pembentukan satgas nantinya untuk mengecek pemasaran barang-barang impor ilegal di pasaran.

"Kita cek nanti di market barang-barang ilegal itu dijualnya seperti apa, dipasarkan seperti apa," jelas dia.

Melibatkan lembaga perlindungan konsumen

Dia juga mengatakan pembentukan Satgas akan melibatkan lembaga perlindungan konsumen, sejumlah asosiasi hingga penegakan hukum.

"Tadi satgas dengan lembaga perlindungan konsumen, asosiasi-asosiasi, satu lagi tentu satgas penegakan hukum, itu aja," ungkap dia.

Meski begitu, Zulhas tidak menyebutkan secara rinci kapan waktu pembentukan satgas tersebut karena masih akan dilakukan rapat lanjutan dengan akan mengundang pemangku kepentingan terkait mengenai hal tersebut.

"Baru tadi kita rapat, besok masih ada lanjutan lagi, saya juga mengundang Kadin, mengundang Hipmi, asosiasi-asosiasi lainnya kita undang dulu. Tapi benang merah kesepakatan mereka sebetulnya yang menghancurkan itu barang-barang ilegal," tutur Zulhas.

(SAW)

MANADO - Gerai Alfamart di Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), dibobol maling. Uang sebesar Rp 56,5 juta berhasil dicuri dari dalam brankas toko.

Kasus pencurian ini sendiri terungkap saat salah satu karyawan Alfamart, Arif Lukman Hakim, ingin mengambil uang dari dalam brankas toko pada Minggu (7/7) sore sekitar pukul 19.45 Wita.

Saat membuka brankas, dirinya terkejut karena uang di dalam brankas yang berjumlah Rp 56,5 juta telah raib. Arif tanpa pikir panjang langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

Setelah dilaporkan, bersama dengan tim Bravo, CCTV toko kemudian diperiksa. Saat itulah ditemukan rekaman jika ada seseorang yang memasuki ruangan brankas dan mengambil uang puluhan juta itu.

Setelah mendapatkan rekaman CCTV, polisi kemudian berusaha mengidentifikasi pelaku. Dan setelah ditelusuri, ditemukan pelaku berinisial SP (16), seorang arga asal Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.

Tim segera melakukan penyelidikan tempat pelaku berada dan langsung melakukan pengejaran terhadapnya. Pelaku sendiri akhirnya ditangkap di wilayah seputaran TKB, Kecamatan Wenang, Senin (8/7) dini hari. Saat diamankan, pelaku mengakui perbuatannya.

Pelaku sendiri mengaku menggunakan uang tersebut untuk membeli handphone merek iPhone sebanyak 3 unit untuk dibagikan kepada rekan-rekannya. Selain itu, uangnya juga digunakan untuk foya-foya dan membeli makanan mewah hingga Rp 3,2 juta.

Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, melalui Kasi Humas, Ipda Agus Haryono, membenarkan kejadian itu. Disampaikannya, saat diinterogasi, pelaku kemudian membeberkan uangnya digunakan untuk membeli handphone dan juga foya-foya.

Adapun uang hasil curian itu digunakan untuk:

"Saat ini pelaku sudah ditahan untuk untuk proses hukum lebih lanjut," kata Ipda Agus.

manadobacirita

FN (18), Ketua OSIS SMA N 1 Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tewas akibat tersetrum di kolam sekolahnya. Kejadian ini terjadi saat korban sedang merayakan ulang tahunnya dan diceburkan ke kolam oleh teman-temannya.

Kasi Humas Polres Klaten, Iptu Widodo, menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada siang hari sekitar pukul 14.00 WIB. Awalnya, korban yang sedang berulang tahun dikerjai oleh teman-temannya.

"Korban ulang tahun hari ini, lalu teman-temannya berkata, 'Ayo kita kerjain!' Dalam arti lain, mereka memberikan selamat dengan cara menaburkan tepung dan mengangkat korban secara ramai-ramai ke kolam," ujar Widodo saat dihubungi kumparan, Senin (8/7).

Nahas, di kolam tersebut terdapat mesin pompa, dan korban diduga menginjak atau menyentuh kabel mesin tersebut sehingga tersetrum.

"Tidak tahu bahwa di kolam masih ada mesin pompa, mungkin terinjak atau bagaimana, teman-temannya tidak curiga. Tapi kemudian korban malah minta tolong," jelasnya.

Melihat respons korban, teman-temannya yang lain berusaha menolong, namun mereka juga ikut tersetrum. Mereka kemudian menyadari situasi dan segera mematikan aliran listrik.

"Korban diangkat, dan yang mengangkat juga tersetrum lalu listriknya dimatikan. Korban kemudian dibawa naik, dan temannya yang menolong juga pingsan," katanya.

Korban dan temannya kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun, sayangnya, nyawa korban tidak bisa tertolong.

"Korban ada dua orang, temannya sempat pingsan saat menolong, tapi selamat. Yang tidak selamat ini adalah korban," kata Widodo.

Peristiwa ini masih dalam penyelidikan Polres Klaten.

Pegi Setiawan akhirnya bebas dan melangkah keluar dari Polda Jabar, Senin malam (8/7). Ia baru saja dilepaskan dari status tersangka kasus Vina Cirebon.

"Terima kasih untuk Presiden Jokowi, Pak Prabowo Subianto, dan lainnya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada masyarakat seluruh Indonesia yang mau dukung saya, kepada kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung dan membela saya," kata Pegi kepada wartawan di Polda Jabar.

Pegi—yang ditanya wartawan kenapa kurus?—menuturkan, selama ditahan Polda Jabar, ia hidup seperti biasa. "Di sini seperti biasa, makan tidur-makan tidur," ujarnya.

Pegi lalu berterima kasih kepada sang ibunda, Kartini. "Terima kasih untuk ibu saya yang mendoakan juga, saya merasa bahagia, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata," katanya.

"Sekali lagi terima kasih kepada masyarakat yang mendukung saya semoga diberikan pahala. Allahuakbar!" kata Pegi.

Jakarta: Ketua Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengkhawatirkan program makan siang gratis milik Presiden terpilih, Prabowo Subianto berisiko mendatangkan produk barang plastik dari luar (impor). Mengingat, produk plastik impor tersebut akan dipakai sebagai pembungkus makanan dalam program ini.

"Kita khawatir pakai produk impor, karena packaging cukup mudah masuknya," ujar Fajar dalam Forum Diskusi Wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Fajar memastikan program makan siang gratis akan menggunakan packaging dengan berbahan dasar plastik. Baik sebagai kebutuhan primer packaging, sekunder packaging, ataupun tersier packaging.

Produk plastik dalam negeri

"Makan siang gratis tentu kita butuh packaging yang pasti menggunakan plastik. Di antaranya premier packaging (packaging yang langsung berhubungan dengan makanan), sekunder packaging (untuk membungkus makanan yang telah dibungkus), dan tersier packaging untuk hantaran-hantaran (paket makanan)," jelas dia.
Namun demikian, dirinya optimistis program tersebut dapat terlaksana dengan menggunakan produk plastik dalam negeri. Sehingga, Ia mengatakan program ini akan menjadi hal yang positif dan bisa membangkitkan pasar plastik lokal.

"Jika itu terealisasi, maka industri makanan-minuman akan bagus. Tetapi jika itu tergantung daerah masing-masing kita siap juga, karena pasti pasar tradisional akan hidup," kata dia. (Syarief Muhammad Syafiq)

(AHL)

Lampung Geh, Bandar Lampung - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat sepanjang periode Juni 2023-Juni 2024 mengenai tingkat inflasi tahunan, Lampung Timur menjadi tingkat inflasi y-on-y tertinggi dan Bandar Lampung menjadi yang terendah, Senin( 8/7).

Berdasarkan data yang dihimpun Lampung Geh, dari 4 Kabupaten atau Kota di Provinsi Lampung, yaitu Lampung Timur, Mesuji, Bandar Lampung dan Metro.

Dalam hal ini, Lampung Timur menjadi tingkat inflasi tahunan tertinggi sebesar 4,06 persen dengan IHK sebesar 109,57.

Selanjutnya, dalam data BPS Provinsi Lampung juga menerangkan angka inflasi terendah terjadi di Kota Bandar Lampung, dengan angka inflasi tahunan sebesar 2,25 persen dengan IHK sebesar 106,11.

Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung terdapat 5 komoditas dengan andil inflasi terbesar tahunan yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau seperti beras, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (SKM), cabai merah dan bawang putih dengan angka andil inflasi sebesar 2, 05 persen.

Marselina Djayasinga selaku Peneliti Ekonomi Universitas Lampung, menjelaskan secara umum inflasi dapat dipengaruhi oleh 2 hal yaitu permintaan berlebih dan persediaan barang menurun.

"Yang pasti inflasi disebabkan 2 hal, karena permintaan barang berlebih atau persediaan barang menurun. Untuk di Lampung Timur jika dilihat dari nilai tukar petani naik dari 103 menjadi 129 berarti ada peningkatan pada produk pertanian cukup signifikan," jelasnya saat dihubungi Lampung Geh, pada Senin (8/7).

Selanjutnya, Marselina juga menambahkan inflasi ini bisa menimbulkan kesejahteraan maupun juga kesengsaraan bagi masyarakat.

"Indikasi inflasi ada 2 jenis, bisa menyebabkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini petani di Lampung Timur meningkat dikarenakan harga komoditas naik, tetapi bisa juga kesengsaraan bagi mereka ketika inflasi menyebabkan daya beli turun," tambahnya.

Apabila telah terjadi inflasi pada suatu daerah, Marselina mengatakan ada cara cepat agar masyarakat tidak semakin terpuruk.

"Ketika inflasi terjadi disebabkan karena kenaikan harga-harga barang komoditas (sembako). Cara yang cepat agar masyarakat bawah tidak makin terpuruk akibat meningkatnya pengeluaran," terangnya.

"Adapun cara yang harus dilakukan adalah dengan melakukan operasi pasar, bansos cepat cairkan, distribusi barang diperbaiki sehingga barang sampai konsumen atau sampai ke pasar cepat dan tanpa pungutan-pungutan yang ilegal, berikan tambahan modal untuk UMKM dan para pengusaha agar barang bisa diproduksi banyak, serta tingkat bunga diturunkan," lanjutannya. (Put/Dwk)

Pegi Setiawan resmi dilepas dari penjara di Polda Jawa Barat, Senin malam (8/7). Ia pun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi.

"Terima kasih untuk Presiden Jokowi, Pak Prabowo Subianto, dan lainnya," kata Pegi di Polda Jabar.

Selain itu ia juga mengucap terima kasih ke siapa pun yang mendukungnya, hingga akhirnya praperadilan dikabulkan sehingga status tersangkanya di kasus pembunuhan Vina Cirebon gugur.

"Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada masyarakat seluruh Indonesia yang mau dukung saya," kata Pegi.

"Kepada kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung dan membela saya," imbuhnya.

Wartawan pun bertanya, selama di penjara seperti apa? Kok terlihat kurus?

"Di sini seperti biasa, makan tidur makan tidur," jawab Pegi.

Sebelumnya, praperadilan ini disidangkan oleh Hakim tunggal Eman Sulaeman. Dalam sidang, hakim Eman Sulaeman menyatakan bahwa status tersangka Pegi tidak sah.

Awalnya, Pegi disangkakan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 81 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan diancam dengan pidana mati.

Makassar: Seorang oknum polisi yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan dilaporkan oleh sang istri lantaran diduga melakukan penelantaran terhadap anak dan dirinta selama empat tahun.

Kuasa Hukum istri polisi yang tak disebutkan Namanya, Wawan Nur Rewa, mengatakan, telah melaporkan polisi berinisial ZL denga alas an tidak menafkahi istri dan tiga orang anaknya.

"Kami melaporkan terkait tindak pidana penelantaran," katanya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 8 Juli 2024.
Ia mengatakan, polisi berpangkat Aipda itu dilaporkan karena perubahan sikap selama beberapa tahun terakhir hingga anak-anaknya terancam putus sekolah.

"Selain tidak menafkahi lahir batin juga kemudian anak-anaknya terancam putus sekolah, karena mulai dari akomodasi, operasional, biaya kebutuhan hidup terputus," ungkapnya.

Baca juga: Kapolda Sumbar: Polisi Seharusnya Diapresiasi karena Cegah Tawuran di Padang

Tidak hanya dugaan penelantaran, ZL juga diadukan ke Polda Sulsel untuk diproses secara etik.

Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Didik Supranoto, mengatakan, pelaporan telah diterima dan pihaknya bakal memproses kasus tersebut.

"Kalau sudah dilaporkan pasti akan kita proses. Saya akan cek bagaimana kronologi dan duduk permasalahannya," ujar dia.

Ia menambahkan akan memberitahukan kelanjutan kasus tersebut, apakah terpenuhi unsur penelantaran, KDRT, atau kode etik profesi.

"KDRT akan diproses sama Ditreskrimum dan laporan propam juga akan diproses. Selanjutnya akan kami sampaikan apakah terpenuhi unsurnya KDRT dan etiknya atau disiplinnya," jelasnya.

(MEL)

IDXChannel - Komisi VI DPR RI mengusulkan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menghapus tagih kredit macet UMKM dengan pinjaman antara Rp25-Rp50 juta.

Usulan itu lantaran ada pelaku usaha mikro yang kesulitan melakukan pembayaran karena hal-hal tertentu, seperti usaha tidak lancar, dan sebagainya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Sarmuji, mengatakan Himbara dapat menyampaikan kepada Kementerian BUMN agar kredit macet UMKM dengan nilai yang relatif kecil dihapus tagihkan, namun dengan syarat yang selektif.

"Mungkin juga bank bisa mengusulkan kepada Kementerian BUMN agar yang seperti itu, terutama yang (usaha) kecil, bukan karena mentalnya rusak, tapi karena bisnisnya tak memungkinkan, bukan hanya dihapusbukukan, tetapi dihapustagihkan dengan syarat sangat selektif," ujar Sarmuji saat rapat dengar pendapat (RDP), Senin (8/7/2024).

Selain itu, dia mengusulkan agar sebaiknya pelaku usaha mikro yang gagal bayar masih bisa diberikan kesempatan memperoleh kredit. Namun, dengan catatan perbankan melakukan verifikasi menyeluruh.

Dengan demikian, UMKM masih mendapatkan akses pembiayaan untuk kembali mengembangkan usahanya.

"Karena sepanjang tanggung jawab mereka nggak bayar karena situasi, pandemi, bencana, mereka nggak bisa mencoba bisnisnya lagi karena utang yang mungkin nggak bisa dibayar," kata dia.

(NIA)

Seluruh fraksi di Komisi VII DPR RI menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) untuk dibahas lebih lanjut.

RPP KEN sendiri merupakan payung hukum untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Rancangan ini mengatur berbagai aspek terkait energi nasional, mulai dari bauran energi, pemanfaatan energi terbarukan, hingga kebijakan impor energi.

Saat ini ada sembilan fraksi yang berada di DPR RI yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

"Kami semuanya setuju untuk dilanjutkan pembahasan lebih lanjut untuk nanti ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM, Senin (8/7).

Meski demikian, ada beberapa catatan yang disampaikan. Misalnya dari Partai Demokrat yang meminta pemerintah untuk mengendalikan emisi gas rumah cara serta dekarbonisasi harus menjadi dasar dalam pembuatan KEN.

"Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk lebih fokus dalam transisi energi baru terbarukan (EBT) dan melibatkan prinsip keadilan. Transisi energi harus berlandaskan kepada keadilan dan memastikan pemenuhan hak masyarakat dan lingkungan," ujar anggota Komisi VII Hendrik Halomoan Sitompul.

Sementara, catatan dari PKS salah satunya RPP ini harus mengatur proses transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan energi terbarukan secara rasional dan berkelanjutan.

"RPP ini harus disusun secara komprehensif dengan perencanaan yang matang karena akan menentukan arah energi bangsa ini," ujar anggota Komisi VII Mulyanto.

Sementara PAN memandang bahwa RPP KEN perlu dibahas lebih lanjut karena memiliki banyak perubahan dibandingkan dengan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN.

Dalam kesempatan tersebut, Arifin menyampaikan harmonisasi RPP KEN sudah selesai. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Nomor PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan RPP KEN kepada Kementerian ESDM untuk diproses lebih lanjut.

Menindaklanjuti surat itu, Kementerian ESDM lantas bersurat kepada Komisi VII pada 5 Juni 2024 sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Kemudian, pada 25 Juni 2024 Arifin mengatakan telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hasil pengharmonisasian.

"Dan (melaporkan) usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh pemerintah," kata Arifin.

Ia mengungkapkan bahwa sepanjang 2023-2024, telah dilaksanakan focus group discussion (FGD) sebanyak tiga kali bersama Komisi VII terkait KEN. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah berharap DPR menyetujui RPP KEN.