JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menyidang Google LLC atas dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Kamis (7/11/2024).

Dalam sidang itu, untuk pertama kalinya, Vice President Google Play Eng, Google LLC, Paul Feng, hadir.

Para investigator pun mencecar Paul Feng dengan puluhan pertanyaan, di antaranya mengenai pendapatan Google Play, mekanisme pembayaran Google Play, hingga alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing.

Awalnya, investigator menanyakan jabatan serta tugas yang diemban oleh Paul Feng.

Paul pun langsung menjelaskan bahwa dia turut bertanggung jawab atas penyelenggaraan Google Play.

Kemudian, investigator juga meminta Paul Feng menjelaskan mengenai pertumbuhan bisnis Google Play selama beberapa tahun belakangan.

"Kami ingin menanyakan apakah jumlah transaksi di AdWords Chase di Google Play telah meningkat selama 4-5 tahun terakhir?," tanya investigator kepada Paul.

Paul menjawab bahwa dirinya belum bisa menjawab secara spesifik. Namun, dia menekankan bahwa pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi.

"Pendapatan Google Play sebelumnya bukan angka pasti, tetapi seperti yang kami tekankan, pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi dan berkorelasi dengan pendapatan pengembang. Tentu saja, salah satu hal yang kami upayakan bersama pengembang adalah tidak hanya meningkatkan jumlah transaksi, tetapi juga membantu meningkatkan ukuran transaksi," jelas Paul.

Investigator juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pembayaran Google Play dihadirkan di layanan pelanggan.

Paul mengklaim bahwa selama beberapa tahun terakhir, pihaknya melihat ada penurunan harga biaya layanan bagi pengembang di seluruh dunia.

Apabila sebelumnya dikenakan tarif 30 persen, sekarang menjadi 15 persen.

"Kami juga melakukan perubahan pada biaya layanan untuk langganan berulang, dan transaksi berulang biasanya sebesar 30 persen setelah tahun pertama, menjadi 15 persen," jelasnya.

Tak sampai di situ, investigator juga meminta Paul untuk menjelaskan alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing. Namun, Paul belum bisa memberikan penjelasan yang lengkap sesuai dengan harapan investigator KPPU.

"Pertama, saya harus mengatakan bahwa ada banyak detail dalam kedua elemen pertanyaan itu, dan saya akan mencoba menjawab sebaik mungkin, tetapi karena saya tidak mengerjakan sistem ini secara terperinci setiap hari, akan sulit bagi saya untuk menjawab semuanya dengan tepat," jelas Paul.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyidang Google LLC lantaran adanya dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Jumat (28/6/2024).

Awalnya, sidang ini seharusnya dilakukan pada Kamis (20/6/2024) lalu, namun lantaran adanya ketidaklengkapan dokumen, sidang harus ditunda.

Kepala Kepaniteraan pada Sekretariat KPPU, Akhmad Muhari, mengungkapkan bahwa investigator telah mendapatkan bukti bahwa Google melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17, 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Akhmad menjelaskan, duduk perkaranya dimulai karena Google diduga telah mewajibkan perusahaan yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menggunakan Google Play Billing (GPB) System dan memberikan sanksi apabila tidak patuh dengan menghapus aplikasi tersebut dari Google Play Store.

GPB adalah metode atau pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purchases) yang didistribusikan di Google Play Store di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menyidang Google LLC atas dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Kamis (7/11/2024).

Dalam sidang itu, untuk pertama kalinya, Vice President Google Play Eng, Google LLC, Paul Feng, hadir.

Para investigator pun mencecar Paul Feng dengan puluhan pertanyaan, di antaranya mengenai pendapatan Google Play, mekanisme pembayaran Google Play, hingga alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing.

Awalnya, investigator menanyakan jabatan serta tugas yang diemban oleh Paul Feng.

Paul pun langsung menjelaskan bahwa dia turut bertanggung jawab atas penyelenggaraan Google Play.

Kemudian, investigator juga meminta Paul Feng menjelaskan mengenai pertumbuhan bisnis Google Play selama beberapa tahun belakangan.

"Kami ingin menanyakan apakah jumlah transaksi di AdWords Chase di Google Play telah meningkat selama 4-5 tahun terakhir?," tanya investigator kepada Paul.

Paul menjawab bahwa dirinya belum bisa menjawab secara spesifik. Namun, dia menekankan bahwa pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi.

"Pendapatan Google Play sebelumnya bukan angka pasti, tetapi seperti yang kami tekankan, pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi dan berkorelasi dengan pendapatan pengembang. Tentu saja, salah satu hal yang kami upayakan bersama pengembang adalah tidak hanya meningkatkan jumlah transaksi, tetapi juga membantu meningkatkan ukuran transaksi," jelas Paul.

Investigator juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pembayaran Google Play dihadirkan di layanan pelanggan.

Paul mengklaim bahwa selama beberapa tahun terakhir, pihaknya melihat ada penurunan harga biaya layanan bagi pengembang di seluruh dunia.

Apabila sebelumnya dikenakan tarif 30 persen, sekarang menjadi 15 persen.

"Kami juga melakukan perubahan pada biaya layanan untuk langganan berulang, dan transaksi berulang biasanya sebesar 30 persen setelah tahun pertama, menjadi 15 persen," jelasnya.

Tak sampai di situ, investigator juga meminta Paul untuk menjelaskan alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing. Namun, Paul belum bisa memberikan penjelasan yang lengkap sesuai dengan harapan investigator KPPU.

"Pertama, saya harus mengatakan bahwa ada banyak detail dalam kedua elemen pertanyaan itu, dan saya akan mencoba menjawab sebaik mungkin, tetapi karena saya tidak mengerjakan sistem ini secara terperinci setiap hari, akan sulit bagi saya untuk menjawab semuanya dengan tepat," jelas Paul.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyidang Google LLC lantaran adanya dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Jumat (28/6/2024).

Awalnya, sidang ini seharusnya dilakukan pada Kamis (20/6/2024) lalu, namun lantaran adanya ketidaklengkapan dokumen, sidang harus ditunda.

Kepala Kepaniteraan pada Sekretariat KPPU, Akhmad Muhari, mengungkapkan bahwa investigator telah mendapatkan bukti bahwa Google melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17, 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Akhmad menjelaskan, duduk perkaranya dimulai karena Google diduga telah mewajibkan perusahaan yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menggunakan Google Play Billing (GPB) System dan memberikan sanksi apabila tidak patuh dengan menghapus aplikasi tersebut dari Google Play Store.

GPB adalah metode atau pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purchases) yang didistribusikan di Google Play Store di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menyidang Google LLC atas dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Kamis (7/11/2024).

Dalam sidang itu, untuk pertama kalinya, Vice President Google Play Eng, Google LLC, Paul Feng, hadir.

Para investigator pun mencecar Paul Feng dengan puluhan pertanyaan, di antaranya mengenai pendapatan Google Play, mekanisme pembayaran Google Play, hingga alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing.

Awalnya, investigator menanyakan jabatan serta tugas yang diemban oleh Paul Feng.

Paul pun langsung menjelaskan bahwa dia turut bertanggung jawab atas penyelenggaraan Google Play.

Kemudian, investigator juga meminta Paul Feng menjelaskan mengenai pertumbuhan bisnis Google Play selama beberapa tahun belakangan.

"Kami ingin menanyakan apakah jumlah transaksi di AdWords Chase di Google Play telah meningkat selama 4-5 tahun terakhir?," tanya investigator kepada Paul.

Paul menjawab bahwa dirinya belum bisa menjawab secara spesifik. Namun, dia menekankan bahwa pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi.

"Pendapatan Google Play sebelumnya bukan angka pasti, tetapi seperti yang kami tekankan, pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi dan berkorelasi dengan pendapatan pengembang. Tentu saja, salah satu hal yang kami upayakan bersama pengembang adalah tidak hanya meningkatkan jumlah transaksi, tetapi juga membantu meningkatkan ukuran transaksi," jelas Paul.

Investigator juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pembayaran Google Play dihadirkan di layanan pelanggan.

Paul mengklaim bahwa selama beberapa tahun terakhir, pihaknya melihat ada penurunan harga biaya layanan bagi pengembang di seluruh dunia.

Apabila sebelumnya dikenakan tarif 30 persen, sekarang menjadi 15 persen.

"Kami juga melakukan perubahan pada biaya layanan untuk langganan berulang, dan transaksi berulang biasanya sebesar 30 persen setelah tahun pertama, menjadi 15 persen," jelasnya.

Tak sampai di situ, investigator juga meminta Paul untuk menjelaskan alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing. Namun, Paul belum bisa memberikan penjelasan yang lengkap sesuai dengan harapan investigator KPPU.

"Pertama, saya harus mengatakan bahwa ada banyak detail dalam kedua elemen pertanyaan itu, dan saya akan mencoba menjawab sebaik mungkin, tetapi karena saya tidak mengerjakan sistem ini secara terperinci setiap hari, akan sulit bagi saya untuk menjawab semuanya dengan tepat," jelas Paul.

Bisnis.com, JAKARTA - Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan memasuki tahap tes wawancara.

Seleksi wawancara menjadi tahapan wajib yang mesti diikuti pelamar. Contoh pertanyaan wawancara PPPK guru dan jawabannya bisa menjadi referensi.

Jika tidak ada perubahan jadwal, seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada 15-25 November 2024.

Terdapat beberapa materi seleksi yang perlu diketahui para pelamar untuk persiapan diri menghadapi tahapan seleksi PPPK.

Seleksi kompetensi dibagi menjadi 4 bagian yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara.

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN-RB) 347/2024, tujuan wawancara PPPK 2024 diharapkan bisa untuk menggali informasi non kognitif serta menilai integritas dan moralitas.

Lama Seleksi Wawancara PPPK 2024

Lama waktu seleksi wawancara akan berlangsung selama 10 menit untuk menjawab 10 soal. Sedangkan untuk pelamar disabilitas, diberikan waktu 15 menit untuk menjawab 10 soal.

Tahapan seleksi wawancara ini dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BPN).

Contoh Soal Wawancara PPPK 2024

Soal wawancara PPPK 2024 yang diberikan kepada peserta kurang lebih akan berkaitan dengan pekerjaan yang akan diemban.

Berikut ini 5 contoh soal seleksi wawancara PPPK 2024:

1. Apakah Anda Bersedia Ditempatkan di Seluruh Wilayah Indonesia Apabila Diterima Menjadi Pegawai PPPK?

2. Jabarkan Mengenai Kelebihan dan Kekurangan Anda, lalu Bagaimana Solusi dan Cara Anda Menghadapi Masalah di Pekerjaan Anda?

3. Apa Motivasi Anda Mendaftar PPPK?

4. Bagaimana Pendapat Anda Mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Bagaimana Anda Mengimplementasikannya di Pekerjaan Anda?

5. Apa Pendapat Anda Tentang Profesionalisme sebagai ASN PPPK?

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia akan menggelar konferensi pers pada sore ini pukul 16.30 WIB di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Rumor yang berkembang Joko Widodo (Jokowi) akan bergabung di partai berlambang beringin tersebut.

Kendati demikian, berdasarkan undangan yang diterimaBisnis, tidak disebutkan secara rinci pembahasan apa yang akan dilakukan di konferensi pers tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono hanya irit bicara dengan mengatakan lihat saja nanti hal apa yang akan disampaikan dalam konferensi pers.

“Kita lihat nanti siapa yang ada,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/11/2024).

Ketika ditanyai lebih lanjut apakah konferensi pers itu akan mengumumkan kader baru Golkar atau tidak, Dave enggan menjelaskan secara gamblang. Dia hanya menyebutkan akan ada kejutan nantinya.

“Yang pasti akan ada hal-hal yang mengejutkan,” ujarnya.

Kendati demikian, Dave kembali enggan membocorkan kejutan apa yang dimaksudnya. Menurutnya jika dibocorkan sekarang, berarti bukan lagi kejutan.

“Ya namanya juga mengejutkan, masa dikasih tahu?” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, program sekolah swasta gratis bukan ditujukan untuk anak-anak dari kalangan keluarga yang mampu.

Ima menuturkan, program sekolah swasta gratis ini rencananya akan direalisasikan pada Juli 2025 dan menyasar anak-anak dari keluarga tak mampu.

"Yang harus menjadi catatan bahwa ini (program sekolah swasta gratis di Jakarta) bukan untuk kalangan mampu," ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Ima mengatakan, kajian sekolah swasta gratis sudah digodok sejak dua tahun terakhir di Komisi E DPRD bersama Dinas Pendidikan Jakarta.

"Kenapa kami usulkan sekolah gratis di swasta? Karena banyak anak-anak yang ketika dia zonasi tidak dapat sekolah, usia kurang, mereka masuk swasta tak dapat KJP," ucapnya.

Karena tidak mendapat bantuan dari pemerintah, anak-anak kurang mampu yang bersekolah di swasta tidak memiliki biaya untuk menebus ijazah.

"Akhirnya yang terjadi adalah mereka putus sekolah, nunggak, ijazah tertahan, ini yang harus diubah," ucapnya.

Ima mengatakan, DPRD telah meminta Dinas Pendidikan untuk merinci sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk ikut program sekolah swasta gratis ini.

"Yang pasti, sekolah tersebut harus menjamin walau ada anak (biaya) gratis, tapi harus dapat pendidikan yang layak. Jadi, tidak membedakan siswa," kata dia.

Nantinya, selain biaya sekolah yang gratis, Pemprov akan menambah bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah seperti seragam dan buku.

"Ini hanya untuk yang memang dia terdaftar sebagai golongan yang tidak mampu, misal satu sekolah kuota 200, 100 orang yang dibiayai Pemda, itu yang akan diberikan," paparnya.

Mekanisme pemberian bantuan sosial perlengkapan sekolah itu saat ini masih dievaluasi.

"Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain," imbuh dia.

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia mengatakan, tak ada yang perlu dipersoalkan terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jakarta.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil saat ditanya oleh awak media mengenai spekulasi bahwa kunjungan Presiden ke-7 RI tersebut berkaitan dengan kemungkinan bergabungnya dia ke Partai Golkar.

“Pak Jokowi kalau ke Jakarta, kan enggak apa-apa kan kalau ke Jakarta,” ujar Bahlil saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11/2024).

Bahlil juga membantah isu yang beredar mengenai Joko Widodo yang akan bergabung dengan Partai Golkar.

Kabar tersebut muncul di tengah persiapan konferensi pers Partai Golkar yang membahas penyusunan pengurus baru. Adapun konferensi pers ini akan digelar sore ini di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

“Jadi saya sampai hari ini, meyakinkan kepada teman-teman bahwa isu itu enggak benar,” kata Bahlil.

Meski demikian, Bahlil menyatakan bahwa akan ada kejutan yang disampaikan dalam pengumuman pengurus Partai Golkar nanti.

Ia menegaskan bahwa nama Jokowi atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak termasuk dalam daftar anggota baru Partai Golkar.

“Kejutannya saya membuat pengurus baru. Sekarang ini kan pengurusnya baru sembilan orang. Nanti sebentar DPP Partai Golkar akan mengumumkan pengurus lengkapnya,” jelas Bahlil.

“Yang saya tahu enggak ada (nama Jokowi dan Gibran). Nanti sebentar saya akan umumkan secara resmi,” tambahnya.

Sebagai informasi, Joko Widodo dan istrinya, Iriana Joko Widodo, terbang ke Jakarta pada Kamis.

Dalam unggahannya di Instagram, Jokowi menjelaskan bahwa mereka melakukan perjalanan tersebut untuk menengok cucu mereka.

"Setelah lebih dua minggu tinggal di Solo, kami berangkat ke Jakarta untuk menengok cucu, Bismillah," tulis Jokowi.

View this post on Instagram

A post shared by Joko Widodo (@jokowi)

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan berbagai tantangan dalam penyediaan sumber pangan. Salah satunya yakni adanya alih fungsi lahan yang membuat luas sawah berkurang hampir 1 juta hektare (Ha) dalam 10 tahun terakhir.

"Tantangan dalam penyediaan sumber pangan, 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta hektare, alih fungsi lahan," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Oleh karena itu, Zulhas menyebut untuk memperluas lahan pertanian sulit jika hanya mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatera. Lokasi lain yang dinilai jadi masa depan pertanian untuk swasembada pangan yakni Papua dan Kalimantan.

Sementara itu, di Pulau Jawa dan Sumatera disebut hanya untuk optimalisasi. "Kalau kita mengandalkan pulau Jawa dan Sumatera untuk memperluas lahan pertanian, sulit. Tapi kita punya masa depan seperti yang disampaikan Pak Presiden, Papua, Merauke, Kalimantan, itulah masa sekarang dan masa depan pertanian kita kalau kita ingin swasembada pangan," tuturnya.

Selain itu, Zulhas membeberkan tantangan lain dalam penyediaan sumber pangan yakni adanya perubahan iklim seperti kekeringan atau kebanjiran yang membuat gagal panen. Kemudian kondisi ketidakpastian perekonomian global dan gejolak harga pangan global.

"Kita mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian harga dan ini sudah dilakukan oleh Mendagri sangat baik. Memonitor inflasi harga pangan," ucapnya.

Tantangan lainnya yakni perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), hingga adanya peningkatan jumlah penduduk."Anak-anak muda nggak mau lagi, banyak yang nggak mau terjun di sektor pertanian terutama padi," ucapnya.

Simak juga Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Ina Perdana Tbk menjalin kemitraan strategis dengan PT Sequis Aset Manajemen (Sequis AM) melalui kerja sama pemasaran produk reksa dana Sequis Equity Indonesia, Sequis Balance Ultima, Sequis Bond Optima dan Sequis Liquid Prima.

Henry Koenaifi, Direktur Utama Bank Ina menyatakan, kemitraan dengan Sequis AM merupakan langkah strategis yang akan menjadi awal penjualan reksa dana melalui jaringan Bank Ina sebagai APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana).

"Sekaligus memberikan nilai tambah bagi layanan nasabah kami. Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memperkuat posisi Bank Ina di pasar dan membantu nasabah kami meraih tujuan keuangan mereka dengan lebih efektif," ujar Henry dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

SHUTTERSTOCK/TZIDO SUN Ilustrasi investasi.

Henry menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi investasi yang inovatif dan beragam bagi para nasabah Bank Ina.

"Melalui sinergi ini, kami akan menyediakan informasi dan edukasi yang lebih baik mengenai investasi, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang tepat. Kami berharap langkah ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi nasabah Bank Ina," tutur dia.

Menurut Henry, kemitraan ini juga mencerminkan visi Bank Ina untuk menjadi bank yang lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah.

"Dengan meningkatkan layanan kami, kami yakin dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan para nasabah. Kami optimis bahwa langkah ini akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan sektor jasa keuangan," terang Henry.

SHUTTERSTOCK/TECH_BG Ilustrasi investasi.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Sequis Aset Manajemen, Sigit Pratama Wiryadi mengatakan kerja sama yang terjalin dengan Bank Ina akan membuka akses bagi Sequis AM untuk dapat memperkenalkan produk reksa dana kepada masyarakat yang lebih luas khususnya yang menjadi nasabah Bank Ina yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

“Kami senang bisa mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan beragam produk reksa dana dari Sequis AM kepada nasabah Bank Ina. Kami berharap kemitraan ini dapat menciptakan sinergi positif sehingga kerja sama dapat terjalin dalam jangka panjang sekaligus memperkuat daya saing kami di industri reksa dana," sebut Sigit.

Menurutnya, kemitraan antara Sequis AM dan Bank Ina ini akan mendukung upaya kedua belah pihak untuk memperkuat posisi keduanya di industri.

Sequis AM akan terus berupaya meningkatkan inovasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang antara lain melalui rencana menambah variasi produk.

Informasi mengenai produk-produk Reksa Dana Sequis AM yang dijual melalui Bank INA dapat diperoleh melalui Relationship Manager Bank Ina yang memiliki izin WAPERD (Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana). Produk reksa dana tersebut di antaranya Reksa Dana Sequis Equity Indonesia yang cocok bagi nasabah yang siap mengambil risiko lebih tinggi, menawarkan potensi pertumbuhan menarik dalam jangka panjang melalui investasi di bursa saham Indonesia.

Reksa Dana Sequis Balance Ultima menyediakan diversifikasi optimal dengan mengalokasikan investasi ke dalam efek saham, obligasi, dan instrumen pasar uang, menjadikannya pilihan tepat bagi Nasabah yang mengincar pertumbuhan modal jangka menengah hingga panjang.

Adapun Reksa Dana Sequis Bond Optima untuk Nasabah yang menginginkan imbal hasil yang lebih stabil melalui investasi pada obligasi pemerintah. Reksa Dana Sequis Liquid Prima yang dirancang khusus bagi Nasabah dengan kebutuhan investasi jangka pendek yang mengutamakan stabilitas dan likuiditas tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Ina Perdana Tbk menjalin kemitraan strategis dengan PT Sequis Aset Manajemen (Sequis AM) melalui kerja sama pemasaran produk reksa dana Sequis Equity Indonesia, Sequis Balance Ultima, Sequis Bond Optima dan Sequis Liquid Prima.

Henry Koenaifi, Direktur Utama Bank Ina menyatakan, kemitraan dengan Sequis AM merupakan langkah strategis yang akan menjadi awal penjualan reksa dana melalui jaringan Bank Ina sebagai APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana).

"Sekaligus memberikan nilai tambah bagi layanan nasabah kami. Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memperkuat posisi Bank Ina di pasar dan membantu nasabah kami meraih tujuan keuangan mereka dengan lebih efektif," ujar Henry dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

SHUTTERSTOCK/TZIDO SUN Ilustrasi investasi.

Henry menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi investasi yang inovatif dan beragam bagi para nasabah Bank Ina.

"Melalui sinergi ini, kami akan menyediakan informasi dan edukasi yang lebih baik mengenai investasi, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang tepat. Kami berharap langkah ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi nasabah Bank Ina," tutur dia.

Menurut Henry, kemitraan ini juga mencerminkan visi Bank Ina untuk menjadi bank yang lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah.

"Dengan meningkatkan layanan kami, kami yakin dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan para nasabah. Kami optimis bahwa langkah ini akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan sektor jasa keuangan," terang Henry.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Ina Perdana Tbk menjalin kemitraan strategis dengan PT Sequis Aset Manajemen (Sequis AM) melalui kerja sama pemasaran produk reksa dana Sequis Equity Indonesia, Sequis Balance Ultima, Sequis Bond Optima dan Sequis Liquid Prima.

Henry Koenaifi, Direktur Utama Bank Ina menyatakan, kemitraan dengan Sequis AM merupakan langkah strategis yang akan menjadi awal penjualan reksa dana melalui jaringan Bank Ina sebagai APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana).

"Sekaligus memberikan nilai tambah bagi layanan nasabah kami. Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memperkuat posisi Bank Ina di pasar dan membantu nasabah kami meraih tujuan keuangan mereka dengan lebih efektif," ujar Henry dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

SHUTTERSTOCK/TZIDO SUN Ilustrasi investasi.

Henry menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi investasi yang inovatif dan beragam bagi para nasabah Bank Ina.

"Melalui sinergi ini, kami akan menyediakan informasi dan edukasi yang lebih baik mengenai investasi, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang tepat. Kami berharap langkah ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi nasabah Bank Ina," tutur dia.

Menurut Henry, kemitraan ini juga mencerminkan visi Bank Ina untuk menjadi bank yang lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah.

"Dengan meningkatkan layanan kami, kami yakin dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan para nasabah. Kami optimis bahwa langkah ini akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan sektor jasa keuangan," terang Henry.

SHUTTERSTOCK/TECH_BG Ilustrasi investasi.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Sequis Aset Manajemen, Sigit Pratama Wiryadi mengatakan kerja sama yang terjalin dengan Bank Ina akan membuka akses bagi Sequis AM untuk dapat memperkenalkan produk reksa dana kepada masyarakat yang lebih luas khususnya yang menjadi nasabah Bank Ina yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

“Kami senang bisa mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan beragam produk reksa dana dari Sequis AM kepada nasabah Bank Ina. Kami berharap kemitraan ini dapat menciptakan sinergi positif sehingga kerja sama dapat terjalin dalam jangka panjang sekaligus memperkuat daya saing kami di industri reksa dana," sebut Sigit.

Menurutnya, kemitraan antara Sequis AM dan Bank Ina ini akan mendukung upaya kedua belah pihak untuk memperkuat posisi keduanya di industri.

Sequis AM akan terus berupaya meningkatkan inovasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang antara lain melalui rencana menambah variasi produk.

Informasi mengenai produk-produk Reksa Dana Sequis AM yang dijual melalui Bank INA dapat diperoleh melalui Relationship Manager Bank Ina yang memiliki izin WAPERD (Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana). Produk reksa dana tersebut di antaranya Reksa Dana Sequis Equity Indonesia yang cocok bagi nasabah yang siap mengambil risiko lebih tinggi, menawarkan potensi pertumbuhan menarik dalam jangka panjang melalui investasi di bursa saham Indonesia.

Reksa Dana Sequis Balance Ultima menyediakan diversifikasi optimal dengan mengalokasikan investasi ke dalam efek saham, obligasi, dan instrumen pasar uang, menjadikannya pilihan tepat bagi Nasabah yang mengincar pertumbuhan modal jangka menengah hingga panjang.

Adapun Reksa Dana Sequis Bond Optima untuk Nasabah yang menginginkan imbal hasil yang lebih stabil melalui investasi pada obligasi pemerintah. Reksa Dana Sequis Liquid Prima yang dirancang khusus bagi Nasabah dengan kebutuhan investasi jangka pendek yang mengutamakan stabilitas dan likuiditas tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Oona Indonesia Pte. Ltd., pemegang saham mayoritas PT Asuransi Bina Abda Arta Tbk (ABDA), telah melaporkan divestasi sebagian kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam transaksi tersebut, Oona Indonesia melepas 21.728.234 saham ABDA, yang menyebabkan perubahan jumlah saham dari 588.313.138 menjadi 566.584.904 saham. Meskipun ada pengurangan kepemilikan, Oona Indonesia tetap mempertahankan hak suara mayoritas dengan persentase suara yang turun dari 94,77% menjadi 91,27%.

Abhishek Bhatia, Direktur Oona Indonesia Pte. Ltd., mengatakan tujuan divestasi ini adalah untuk kepentingan divestasi saham. Selain itu, Bhatia juga menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mempertahankan kendali atas perusahaan, meskipun terjadi pengurangan kepemilikan saham.

“Kami akan mempertahankan pengendalian,” kata Bhatia dalam keterangannya dikutip dari keterbukaan informasi pada Kamis (7/11/2024).

Transaksi penjualan saham tersebut dilakukan pada 29 Oktober 2024, dengan harga Rp4.060 per saham. Dalam laporan yang disampaikan, dinyatakan bahwa jenis saham yang dijual merupakan saham dengan hak suara multipel, dan status kepemilikan saham ABDA oleh Oona Indonesia tetap berada dalam kepemilikan langsung.

Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. (ABDA) hingga kuartal III/2024 mencatatkan laba bersih sebesar Rp37,63 miliar.

Per kuartal III/2024, ABDA mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan sebanyak Rp37,63 miliar. Angka tersebyr turun 15,8% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp44,71 miliar.

Penurunan laba bersih tersebut selaras dengan kenaikan beban perusahaan. Adapun jumlah beban ABDA hingga September 2024 tercatat sebesar Rp629,41 miliar, atau naik 9,3% yoy dari Rp575,86 miliar pada periode tahun sebelumnya.

Sementara klaim bruto per kuartal III/2024 tercatat sebesar Rp247,42 miliar, atau tumbuh 10,4% yoy dibanding Rp224,07 miliar pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Namun, di sisi lain, jumlah pendapatan mengalami pertumbuhan meskipun lebih kecil dibanding pertumbuhan beban. Jumlah pendapatan ABDA hingga kuartal III/2024 tercatat tumbuh 6,7% yoy menjadi Rp679,29 miliar. Sementara, premi bruto tercatat sebesar Rp634,44 miliar, atau tumbuh 6,6% yoy dibanding Rp595,07 miliar pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Aset perusahaan per kuartal III/2024 mencapai sebesar Rp2,78 triliun atau tumbuh 4,4% yoy dibanding Rp2,66 triliun pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Aset tesebut terdiri dari ekuitas sebesar Rp1,54 triliun yang turun 0,12% yoy dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, dan liabilitas yang ditanggung tercatat sebesar Rp1,23 triliun, yang tumbuh 10,6% yoy.