Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamala Harris, Wakil Presiden yang mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden dari Partai Demokrat, memberikan pidato kekalahan yang mengesankan setelah Donald Trump, kandidat dari Partai Republik, dinyatakan sebagai pemenang Pemilu Presiden AS 2024.

Dengan mengamankan 295 suara di Electoral College, Trump dipastikan akan kembali menjabat sebagai Presiden AS pada Januari 2025.

Harris, yang dikabarkan telah melakukan panggilan untuk mengakui kekalahannya kepada Trump, menyampaikan pidato dari kampusnya di Howard University, tempat dia menyelesaikan pendidikan tinggi.

Dalam pidatonya, ia menyatakan, "Walaupun saya mengakui kekalahan dalam pemilu ini, saya tidak akan mengakhiri pertarungan yang memicu perjuangan ini."

Ia menegaskan bahwa perjuangan untuk kebebasan, kesempatan, keadilan, dan martabat setiap orang masih berlanjut.

Analisis Bahasa Tubuh Harris: Kekuatan dan Kepercayaan Diri

mengutip unilad.com, Patti Wood, seorang ahli bahasa tubuh, pembicara profesional, dan penulis buku Snap: Making the Most of First Impressions, Body Language, and Charisma, memberikan analisis tentang bahasa tubuh Harris dalam pidato tersebut.

Menurut Wood, Harris memberikan kesan pertama yang sangat kuat saat ia melangkah ke atas panggung. Tanpa pengenalan formal, Harris dengan percaya diri langsung menuju podium, menciptakan kesan yang sangat kuat dan berani.

"Datang ke panggung sendirian dari belakang panggung tanpa pengenalan adalah langkah yang berani dan menunjukkan kesan pertama yang sangat kuat," ujar Wood.

"Dia tersenyum dan melambaikan tangan beberapa kali, serta memberi tepuk tangan dengan tangan terangkat, menunjukkan bahasa tubuh yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan," tambahnya.

Wood juga mencatat bahwa Harris memperlihatkan senyum lebar yang menunjukkan bahwa dia merasa senang dan dihargai oleh dukungan dari para hadirin.

"Senyum ini sangat tulus dan menunjukkan bahwa dia merasakan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya," tambah Wood.

Perubahan Emosi dalam Pidato

Namun, seiring berjalannya pidato, perubahan dalam bahasa tubuh Harris mulai terlihat.

Wood mencatat bahwa Harris mulai menarik napas dalam-dalam dan merenggangkan bahunya sebelum melanjutkan dengan senyum yang lebih kaku, bahkan sedikit cemberut, mengindikasikan bahwa pesan yang akan disampaikannya tidaklah mudah.

Pernyataan Harris tentang "terangnya janji Amerika akan selalu bersinar terang" disampaikan dengan suara yang agak serak dan sedikit mengerutkan mata, yang menunjukkan ketegangan emosional. Wood mengungkapkan bahwa meskipun ini adalah pernyataan yang kuat, cara penyampaian tersebut kurang penuh keyakinan.

"Pada akhir pidato, dia terlihat menundukkan kepala, alis mengerut, dan bibirnya rapat dengan dagu yang bergetar, menahan air mata," lanjut Wood.

Namun, Harris kembali menunjukkan kekuatan saat menyatakan, "Selama kita terus berjuang," dengan suara yang lebih kuat dan gerakan tangan yang menunjukkan penekanan pada kata-kata tersebut, meskipun suara Harris sedikit pecah.

Reaksi Terhadap Trump dan Pesan untuk Pendukung

Wood mencatat adanya momen penting dalam pidato Harris ketika ia berbicara tentang Donald Trump.

Saat menyebutkan, "Hari ini saya berbicara dengan Presiden Terpilih Trump," Harris melakukan gerakan tangan ke bawah yang secara simbolis menggambarkan dorongan untuk merendahkan Trump, diikuti dengan ekspresi wajah yang cemberut.

Momen yang paling menonjol terjadi ketika Harris mengungkapkan kemarahan dalam suaranya saat mendorong para pendukungnya untuk terus berjuang dan tidak menyerah.

Wood mencatat bahwa ekspresi wajah Harris membuka mulut dengan lebar, menandakan kekuatan dan kemarahan, sementara mata Harris berkedip sejenak, mengindikasikan bahwa ia mungkin menyembunyikan lebih banyak kemarahan dalam dirinya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono mengungkapkan, sudah terjadi dialog antara Presiden KSPI Said Iqbal bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Ketenagakerjaan Yasierli, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman.

"Dialog yang berlangsung pada hari Rabu, 6 November 2024 tersebut bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat tembusan kepada pimpinan DPR RI terkait sikap serikat buruh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil UU Cipta Kerja," ujar Kahar dalam konferensi pers, Kamis (7/11).

Beberapa hal yang disampaikan dari dialog tersebut antara lain, tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024, di mana waktunya bisa diundur.

Penetapan tersebut dapat diundur dengan syarat ada kesepakatan antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh. Terutama dalam kondisi force majeure pasca putusan MK mengingat belum ada ketentuan yang baru terkait dengan kenaikan upah minimum.

Sementara itu, DPR RI menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tidak lagi berlaku untuk menetapkan upah minimum.

Dengan demikian, formula lama kenaikan upah minimum, seperti penggunaan batas atas dan batas bawah, serta kenaikan yang hanya berdasarkan indeks tertentu tanpa memperhitungkan inflasi, tidak bisa lagi diterapkan.

"Formula baru yang diusulkan adalah inflasi ditambah nilai alpha, yang kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi," ujar Kahar.

Namun, lanjut Kahar, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai nilai alpha.

Adapun, menteri ketenagakerjaan mengusulkan pembagian nilai alpha berdasarkan jenis industri. Industri padat karya diusulkan memiliki nilai alpha sebesar 0,2 hingga 0,5.

Sedangkan industri padat modal diusulkan memiliki nilai alpha 0,2 hingga 0,8.

"Serikat buruh menolak usulan ini, menegaskan bahwa satu formula seragam dengan nilai alpha di kisaran 1,0 hingga 1,2 harus berlaku untuk semua sektor industri tanpa pengecualian," kata Kahar.

Dengan demikian sedang dicari nilai kompromi alpha antara menteri ketenagakerjaan dengan serikat buruh, tanpa adanya pembagian dua kelompok industri.

Hal lain yang juga didiskusikan adalah rumusan hukum bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum, dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah dengan wajib memenuhi syarat-syarat tertentu.

Misal, syaratnya adalah perusahaan tersebut mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen.

Terkait penerapan upah minimum sektoral (UMSK/UMSP), KSPI menegaskan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, UMSK/UMSP wajib diberlakukan dengan nilai yang lebih tinggi dari UMP/UMK.

Dewan Pengupahan Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran kenaikan UMSK/UMSP untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dan kemampuan industri.

Sedangkan berkenaan dengan rencana mogok nasional 5 juta buruh, Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, bahwa pemogokan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19-24 Desember 2024. Hal ini bergantung pada hasil kesepakatan dengan menteri ketenagakerjaan.

"Jika tercapai kesepakatan yang memuaskan, aksi mogok nasional akan dibatalkan. Sebaliknya, jika tidak ada kesepakatan, aksi tetap dilaksanakan" ujar Said Iqbal.

Dengan demikian, selama periode 7-25 November 2024, tidak akan ada aksi mogok nasional karena diskusi intensif antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh akan berlangsung.

“Kami masih menaruh harapan besar pada musyawarah ini. Mogok nasional adalah opsi terakhir. Jika pemerintah menunjukkan itikad baik dan respons yang adil, kami siap membatalkan aksi tersebut demi kepentingan bersama," jelas Iqbal.

BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) sebagai perusahaan anak BRI Group, meraih juara pertama dalam Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak yang diselenggarakan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI/Indonesia SIPF), yang merupakan bagian dari acara Investor Protection Month (IPM) 2024.

Selama periode kompetisi pada 5 Agustus hingga 22 September 2024, BRIDS berhasil melakukan pembentukan lebih dari 20 ribu Single Investor Identification (SID).

Direktur Utama BRIDS, Laksono Widodo menyampaikan kebanggaan atas pencapaian tersebut. Laksono menyatakan, selain membuktikan kepercayaan masyarakat, prestasi ini juga mencerminkan dedikasi tim dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah.

"Prestasi ini tentunya juga semakin memperkuat posisi BRI Danareksa Sekuritas sebagai sekuritas pilihan utama bagi para investor pasar modal di Indonesia. Dengan berhasil membuka jumah rekening efek terbanyak selama periode kompetisi, hal ini juga menunjukkan komitmen kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan industri pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan," kata Laksono.

Pada saat bersamaan, penghargaan dari Indonesia SIPF ini memperkuat komitmen BRIDS mendukung roadmap Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023-2027, dengan target lebih dari 20 juta investor pasar modal di Indonesia pada 2027 mendatang.

"Dengan semakin bertumbuhnya jumlah investor di Indonesia, kami berharap dapat terus memainkan peran kunci dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman, terpercaya, dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat," ujar Laksono.

Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan bahwa perusahaan anak BRI dalam ekosistem BRI Group memiliki tiga fungsi utama. Pertama, untuk diversifikasi income; kedua, untuk spreading risk; dan ketiga, guna memperkuat customer base BRI.

Sunarso menegaskan, penguatan sinergi bisnis dan nonbisnis antara BRI induk dan perusahaan anak, maupun antar sesama perusahaan anak akan terus didorong demi meningkatkan cross-selling produk BRI Group, sharing resources, dan eksplorasi kesempatan investasi baru.

"BRI berharap seluruh perusahaan anak dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi enabler pertumbuhan BRI di masa yang akan datang," pungkas Sunarso.

Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak merupakan bagian rangkaian kegiatan IPM 2024 yang diadakan sebagai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Indonesia SIPF. Bertema "Dream Bigger, Grow Together", ajang ini diikuti seluruh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP) di pasar modal Indonesia.

Adapun kompetisi bertujuan memberikan perlindungan dan rasa aman, serta meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selain Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak, IPM 2024 juga memiliki agenda berupa kegiatan edukasi dan literasi pasar modal, kelas internasional, serta seremoni peringatan.

Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam berinvestasi, serta mengamankan hak-hak investor di pasar modal, di mana helatan IPM 2024 adalah upaya Indonesia SIPF sebagai penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (DPP) untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor di pasar modal.

BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), salah satu perusahaan anak yang tergabung dalam BRI Group, berhasil meraih juara pertama dalam Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak yang diselenggarakan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI/Indonesia SIPF) sebagai bagian dari acara Investor Protection Month (IPM) 2024.

Selama periode kompetisi yaitu mulai dari 5 Agustus hingga 22 September 2024, BRIDS berhasil melakukan pembentukan lebih dari 20 ribu Single Investor Identification (SID). Kompetisi ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan IPM 2024 yang diadakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-11 Indonesia SIPF dan diikuti oleh seluruh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP) di pasar modal Indonesia.

Dengan tema "Dream Bigger, Grow Together," acara ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selain kompetisi, IPM 2024 juga meliputi berbagai kegiatan edukasi dan literasi pasar modal, kelas internasional, serta seremoni peringatan.

Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo menyampaikan bahwa ia sangat bangga atas pencapaian yang sangat baik ini dan menyatakan bahwa prestasi ini tidak hanya membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan, tetapi juga mencerminkan dedikasi tim dalam memberikan layanan terbaik bagi para nasabah.

"Prestasi ini tentunya juga semakin memperkuat posisi BRI Danareksa Sekuritas sebagai sekuritas pilihan utama bagi para investor pasar modal di Indonesia. Dengan berhasil membuka jumlah rekening efek terbanyak selama periode kompetisi, hal ini juga menunjukkan komitmen kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan industri pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Laksono.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penghargaan ini juga merupakan bagian dari komitmen BRIDS untuk mendukung roadmap Pasar Modal OJK 2023-2027, yang menargetkan lebih dari 20 juta investor pasar modal di Indonesia pada tahun 2027.

"Dengan semakin bertumbuhnya jumlah investor di Indonesia, kami berharap dapat terus memainkan peran kunci dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman, terpercaya, dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat," tegas Laksono.

Untuk diketahui, Indonesia SIPF sebagai penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (DPP) terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor di pasar modal melalui berbagai inisiatif, termasuk penyelenggaraan IPM 2024 ini. Melalui Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam berinvestasi dan mengamankan hak-hak investor di pasar modal.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa perusahaan anak BRI yang tergabung dalam BRI Group digunakan untuk tiga fungsi utama. pertama adalah untuk diversifikasi income, yang kedua adalah untuk spreading risk, dan yang ketiga adalah memperkuat customer base BRI.

Di sisi lain, penguatan sinergi bisnis dan non bisnis antara BRI induk dan perusahaan anak maupun antar sesama Perusahaan Anak akan terus didorong untuk meningkatkan cross-selling produk BRI Group, sharing resources, dan eksplorasi new investment opportunities.

"BRI berharap seluruh Perusahaan Anak dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi enabler pertumbuhan BRI di masa yang akan datang," pungkas Sunarso.

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program BRI Fellowship Journalism 2025 mendapatkan apresiasi dari Dewan Pers. Inisiatif ini dianggap mampu membawa dampak positif dengan meningkatkan kompetensi jurnalis di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya, menilai program ini adalah langkah berkelanjutan yang penting bagi pengembangan kualitas jurnalistik di Tanah Air.

"Harapannya ini menambah keilmuan rekan-rekan jurnalis. Semakin profesional dalam membuat karya jurnalistik. Memberikan informasi yang berkualitas, benar dan baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan bagi jurnalis akan turut memengaruhi perkembangan karier mereka. Dengan kompetensi yang lebih baik, para jurnalis dapat lebih bersaing, menghasilkan karya yang unggul, dan mencetak prestasi.

Menurutnya, hal ini juga akan berkontribusi pada terciptanya iklim pemberitaan yang lebih sehat dan bertanggung jawab di Indonesia.

"Apa yang dilakukan BRI dalam kurun 5 tahun ini menjadi langkah konkret kepedulian. Harapannya teman-teman BUMN yang lain ke depan juga punya kepedulian yang sama," tutur Agung.

Sebagai informasi, BRI Fellowship Journalism merupakan bagian dari inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli, yang dirancang untuk memberikan kesempatan beasiswa pendidikan S2 bagi para jurnalis di Indonesia.

Melalui program ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ingin membantu para jurnalis mengembangkan diri serta meningkatkan kualitas jurnalisme di tanah air.

Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menjelaskan bahwa BRI Fellowship Journalism adalah program komprehensif yang melibatkan jurnalis dalam serangkaian kegiatan, mulai dari pelatihan, pembelajaran singkat seputar industri jasa keuangan, hingga kesempatan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 (S2) melalui BRI Peduli.

"Kami berharap program ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu para jurnalis meraih pendidikan yang lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia," kata dia.

Ia melanjutkan, sejak pertama kali diluncurkan, program BRI Fellowship Journalism telah berjalan sebanyak lima kali, dan tahun 2025 ini menjadi pelaksanaan yang ke-6. Dalam program ini, BRI juga bekerja sama dengan Dewan Pers untuk memastikan proses seleksi dan penerima beasiswa sesuai standar.

Beasiswa S2 dari BRI ini diberikan kepada jurnalis aktif yang bekerja di media yang telah diverifikasi Dewan Pers serta memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai Wartawan Muda.

Pendaftaran BRI Fellowship Journalism 2025 terbuka hingga 30 November 2024. Bagi jurnalis yang tertarik untuk bergabung, informasi dan syarat pendaftaran lengkap dapat diakses melalui situs resmi BRI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan bagi pimpinan dan pegawai KPK untuk bertemu dengan pihak yang sedang berperkara.

Larangan ini tercantum dalam Pasal 36 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pengacara Alexander Marwata, Periati BR Ginting, menjelaskan bahwa gugatan ini diajukan karena Pasal 36 huruf a UU KPK dianggap bertentangan dengan kewajiban hukum, tugas, dan tanggung jawab KPK yang diatur dalam Pasal 6 UU KPK.

Pasal 6 menyatakan bahwa KPK memiliki tugas untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi, berkoordinasi dengan instansi lain, serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Norma yang diuji kontradiktif dengan kewajiban hukum dan tugas serta tanggung jawab jabatan sebagai pimpinan KPK," ungkap Periati BR Ginting saat dihubungi pada Kamis (7/11/2024).

Periati menambahkan bahwa pertemuan pimpinan KPK dengan pihak berperkara tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.

"Semua (pihak) yang ditemui dalam perkara mereka, tidak ada yang dilindungi. Namun pimpinan KPK bisa terjerat pidana hanya karena hubungan dengan alasan apapun tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Alexander Marwata dalam gugatannya menilai bahwa norma tersebut menciptakan ketidakpastian hukum.

Pertemuan yang dimaksudkan baik dan sesuai dengan tugas KPK justru dapat dianggap bermasalah.

"Akibat norma Pasal 36 huruf a yang tidak berkepastian hukum, perbuatan yang dilakukan dengan iktikad baik bahkan memenuhi kewajiban hukum Pemohon 1 (Alexander Marwata) sebagai aparat penegak hukum telah dipandang melanggar ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK," tulis Alexander dalam berkas gugatannya.

Dalam gugatannya, Alexander juga mengungkapkan bahwa larangan untuk mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak yang berperkara merugikan dirinya dan pegawai KPK lainnya.

"Akibat ketidakpastian dan diskriminasi dari ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK telah merugikan Pemohon 2 dan Pemohon 3 sebagai pegawai KPK," tulisnya.

Petitum yang diajukan Alexander Marwata meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 36 huruf a UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Gugatan ini diajukan bersama dua pegawai KPK lainnya, yaitu Auditor Muda KPK Lies Kartika Sari dan Pelaksana Unit Sekretaris Pimpinan KPK Maria Fransiska.

Permohonan tersebut telah diregistrasi di MK pada Rabu (6/11/2024) dengan nomor registrasi 158/PUU-XXII/2024.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat (AS) 2024 patut jadi perhatian Indonesia. Kebijakan proteksionisme ala Trump berpotensi menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha Indonesia.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai, kebijakan proteksionisme Trump dapat menciptakan beberapa risiko bagi akses produk Indonesia ke pasar AS. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga membuka ruang untuk kemungkinan perjanjian perdagangan khusus, seperti Limited Trade Deals (LTD).

Dalam era Trump sebelumnya, ada pembicaraan tentang LTD yang memungkinkan produk ekspor unggulan Indonesia, seperti garmen, mendapatkan kemudahan akses pasar di AS jika menggunakan bahan baku asal AS. Namun, ada juga risiko tinggi kehilangan fasilitas Generalized System of Preference (GSP) mengingat surplus perdagangan Indonesia dengan AS cukup besar.

Secara umum, kebijakan proteksionisme AS dapat memicu kembali perang dagang, terutama dengan China, yang dapat berdampak pada biaya ekspor Indonesia ke AS. Jika produk China terhambat masuk ke pasar AS, ada kemungkinan produsen China akan mengalihkan ekspor mereka ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sehingga dapat meningkatkan persaingan di pasar domestik.

“Selain itu, tekanan ekonomi pada China sebagai akibat perang dagang yang diperpanjang dapat mengurangi permintaan ekspor dari Indonesia, mengingat China adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia,” ungkap Shinta, Rabu (6/11) malam.

Dia menambahkan, kebijakan proteksionisme AS juga akan berpotensi menahan permintaan global terhadap komoditas energi, sehingga harganya cenderung stagnan.

Di samping itu, kebijakan restriksi yang mengatasnamakan keamanan nasional juga berpotensi menghalangi produk Indonesia masuk ke AS. Trump pernah memakai alasan ini dalam kasus impor besi-baja. Adapun Joe Biden ikut meneruskan beberapa kebijakan perdagangan restriktif yang dimulai oleh Trump, bahkan memperluasnya dalam industri kendaraan listrik melalui Inflation Reduction Act (IRA).

“Kebijakan seperti ini menandakan bahwa akses produk Indonesia ke AS dapat terhambat, sehingga Indonesia perlu memprioritaskan strategi peningkatan daya saing untuk tetap kompetitif,” terang Shinta.

Apindo merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyiapkan beberapa langkah. Pertama, mendorong perjanjian perdagangan yang mendukung daya saing. Kendati Trump cenderung bersikap proteksionis, Indonesia dapat mengupayakan perjanjian seperti LTD yang memberikan keistimewaan pada produk tertentu yang menggunakan bahan baku AS.

Kembali lagi, lantaran AS memiliki kepentingan untuk mengurangi surplus perdagangan Indonesia, penting untuk meninjau apakah LTD ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi Indonesia.

Kedua, diversifikasi pasar dan penguatan daya saing domestik. Apindo menganggap Indonesia perlu mengurangi ketergantungan ekspor pada pasar AS dan China. Diversifikasi tujuan ekspor dan peningkatan daya saing produk ekspor melalui inovasi dan perbaikan kualitas akan membantu Indonesia menghadapi persaingan global, meski ada hambatan perdagangan dari AS.

Ketiga, penguatan kerja sama regional untuk menjaga stabilitas ekonomi. Indonesia perlu memperkuat perannya dalam perjanjian perdagangan regional agar dapat membuka akses ke pasar baru dan mengurangi dampak negatif dari kebijakan proteksionisme negara besar seperti AS.

“Kerja sama ini akan memberikan landasan kuat bagi pelaku usaha Indonesia dalam menghadapi perubahan kebijakan AS,” imbuh Shinta.

Apindo pun menekankan, dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing dalam menghadapi potensi perubahan kebijakan ekonomi dan geopolitik di bawah pemerintahan AS yang baru.

SORONG, iNews.id - Seorang guru berinisial SA dijatuhi denda adat sebesar Rp100 juta di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Denda ini dituntut orang tua siswi SMP Negeri 3 Sorong dari awalnya sebesar Rp500 juta lalu menjadi Rp100 juta setelah negosiasi .

Informasi diperoleh iNews, kronologi kejadian bermula saat guru SA mengunggah video siswi SMP berinisial ES ke media sosial tanpa izin. Video tersebut viral dan dinilai keluarga siswi ES memberikan stigma negatif terhadap anaknya.

Ketua PGRI Kota Sorong Arif Abdullah Husain mengatakan tindakan guru SA memang dianggap keliru. Namun dia juga menyoroti denda adat seharusnya tidak langsung diterapkan pada guru tanpa adanya mediasi awal.

“Kami merasa prihatin dengan situasi ini. Idealnya, setiap permasalahan yang menyangkut guru dan murid dibicarakan terlebih dahulu secara kekeluargaan, tanpa langsung membawa permasalahan ini ke ranah hukum adat,” ujar Arif dikutip dari iNewsSorongraya, Rabu (6/11/2024).

Bermula saat SA mendapati ES menggambar alisnya dengan alat tulis saat proses belajar mengajar. Guru SA kemudian merekam dan mengunggah video tersebut ke akun media sosial pribadi yang akhirnya viral hingga memunculkan berbagai reaksi netizen.

Beberapa komentar dinilai keluarga ES sebagai bentuk stigma negatif terhadap anak mereka. Keluarga ES lalu menuntut ganti rugi kepada guru SMP ini secara adat.

Atas dasar hal ini, muncul gerakan solidaritas melibatkan 3.500 guru di Kota Sorong. Gerakan ini dimotori Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sorong yang berupaya meringankan beban SA yang dikenai sanksi adat oleh keluarga ES, siswi SMP Negeri 3 Sorong.

Sebagai bentuk solidaritas, PGRI Sorong memutuskan untuk menggalang donasi. Setiap guru di Kota Sorong akan berpartisipasi dengan menyumbang Rp30.000. Langkah ini juga diikuti pihak sekolah yang menyisihkan Rp10 juta dan SA siap memberikan Rp20 juta.

Arif menegaskan gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu SA secara finansial, tetapi juga untuk mengingatkan masalah yang melibatkan guru sebaiknya diselesaikan melalui pendekatan musyawarah terlebih dahulu.

Dalam pernyataan resmi, PGRI Kota Sorong mengingatkan pentingnya mempertimbangkan posisi guru di sekolah sebagai pendidik yang juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Arif berharap kejadian ini menjadi contoh agar setiap masalah antara guru dan murid bisa diselesaikan dengan cara yang lebih bijaksana tanpa memojokkan salah satu pihak.

“Guru tidak bisa dipidana atas tindakan non-kekerasan di kelas. Kami berharap peristiwa ini jadi pelajaran bagi kita semua, sehingga di masa depan sanksi adat tidak serta-merta diterapkan kepada guru,” ucapnya.

Sementara Kepala SMP Negeri 3 Kota Sorong Herlin S Maniagasi mengatakan, pihaknya telah berusaha menengahi persoalan ini. Bahkan, telah dilakukan beberapa pertemuan untuk mediasi antara keluarga siswi ES dan guru SA. Awalnya keluarga siswi meminta denda sebesar Rp500 juta. Setelah negosiasi, jumlah tersebut diturunkan menjadi Rp100 juta dengan tenggat pembayaran pada 9 November 2024.

“Kami sudah berupaya mengajak keluarga ES untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun hingga akhirnya disepakati untuk membayar denda Rp100 juta setelah negosiasi panjang,” kata Herlin.

Herlin berharap peristiwa ini memberikan pembelajaran bagi guru untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan memanfaatkan media sosial. Dia juga mengimbau pihak orang tua dan siswa selalu mengedepankan komunikasi dan penyelesaian yang lebih damai.

Di sisi lain, dia mengharapkan pihak keluarga siswa juga tidak 'main hakim sendiri' dalam situasi yang serupa di masa mendatang. Melalui aksi solidaritas yang melibatkan ribuan guru ini, diharapkan denda adat senilai Rp100 juta bisa terkumpul, dan kasus ini segera terselesaikan agar proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Kota Sorong dapat berjalan normal kembali.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Ajang SEMA Show 2024 telah menjadi salah satu pameran yang ditunggu-tunggu pecinta otomotif. Gelaran ini menampilkan beragam karya modifikasi dan komponen aftermarket dari para builder di seluruh dunia.

Salah satunya produsen otomotif asal Jepang, Toyota, yang menampilkan Land Cruiser bergaya off road cyberpunk. Ubahan ini dilakukan oleh anak perusahaan kustomisasi Toyota, Modellista, yang kabarnya juga akan meluncur di Amerika Serikat.

Dikutip dari Carscoops, Kamis (7/11/2024), tampilan depan Land Cruiser Modellista ini didominasi dengan bilah lampu LED yang memanjang pada kap depan.

Tidak seperti lampu aftermarket biasa, lampu tersebut memiliki sinar yang terus menerus dan solid.

Doc Carscoops Toyota Land Crusier Modellista

Bagian grill disematkan plat bertuliskan Toyota, begitupun pada lampu utama yang juga dilindungi dengan aksesori Modellista. Kap mesin turut dimodifikasi dengan sambungan kabel besar yang menjulur ke pilar A.

Sedikit ke bawah, bagian bumper tampak berotot, dilengkapi dengan skid plate yang berfungsi untuk melindungi bagian kolong mobil.

Berlanjut ke bagian samping, bodi Toyota Land Cruiser sudah disematkan komponen plastik hitam yang ditempel pada pintu, guna melindungi bodi dari goresan. Mobil ini juga sudah menggunakan ban MT yang diperuntukkan untuk segala medan.

Doc Carscoops Toyota Land Crusier Modellista

Ada juga kotak tambahan bertuliskan Modellista di jendela samping belakang, untuk mengakomodasi barang-barang tambahan.

Pada bagian buritan, ubahan tampak lebih kompleks. Lampu belakang suda di modifikasi lebih atraktif. Terdapat bumper besar di bagian bawah, dengan aksesori pelat tambahan bertuliskan Toyota yang senada dengan tampilan depan.

Ada juga tangga yang memudahkan akses untuk ke atap. Sementara di bagian atap sudah dibekali roof rack yang dilengkapi dengan LED putih dan merah.

Doc Carscoops Toyota Land Crusier Modellista

Secara keseluruhan, aksesori Modellista ini memang membuat tampilan Land Cruiser jadi lebih atraktif. Kabarnya Toyota juga akan menjual aksesori Modellista tersebut untuk pasar Amerika Serikat, namun hal ini tergantung pada penerimaan mobil konsep di SEMA Show 2024.

Mobil listrik bukan menjadi satu-satunya solusi untuk menekan emisi karbon atau dekarbonisasi. Upaya dekarbonisasi ternyata juga bisa dilakukan melalui mobil-mobil mesin konvensional (ICE) zaman sekarang yang rendah emisi.

"Secara global saat ini hampir semua sepakat bahwa teknologi otomotif ramah lingkungan tak semata mobil listrik. Ini tergantung dari masing-masing negara. Norwegia yang listriknya dikatakan hampir 100 persen hijau, karena menggunakan pembangkit tenaga air (hydro power), bisa benar-benar ramah lingkungan," ungkap penulis buku 'Multi-pathway for Car Electrification', Cyrillus Harinowo, dalam keterangannya.

Mobil LCGC Toyota Calya Foto: Dok. Toyota Astra Motor

Namun sebaliknya bagi Indonesia, justru kondisi saat ini menyajikan banyak pilihan yang sesuai. "Saya awalnya tidak aware dan dogmatis, pokoknya mobil listrik adalah mobil yang ramah lingkungan. Namun akhirnya menjadi paham bahwa mobil LCGC bisa menjadi ramah lingkungan dibandingkan mobil listrik yang ada. Begitu pula mobil hybrid dan mobil flexy," sambung Cyrillus.

Di sisi lain, kata Cyrillus, mobil listrik full baterai atau BEV tak sepenuhnya 'ramah lingkungan'. Ini lantaran sumber energi yang digunakan untuk mengisi daya listrik dihasilkan dari sistem pembangkit yang tak ramah lingkungan.

"Kalau kita bicara mengenai penggunaan BEV (mobil listrik) saat ini, mobil listriknya mungkin zero emission. Namun ketika ingin men-charging baterainya, bauran energi dari sumber listriknya 80 persen berasal dari pembangkit listrik yang digerakkan bahan bakar fosil (fossil fuel). Berarti mobil listrik itu sebetulnya masih mengeluarkan emisi karbon 87 persen," jelas Cyrillus lagi.

Toyota Yaris Cross Hybrid Foto: 20detik

Maka dari itu, penerapan paradigma bahwa mobil listrik bukan satu-satunya solusi dekarbonisasi, menurut Cyrillus semakin mendesak, sebab Indonesia dihadapkan dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030 sebelum beranjak mencapai visi NZE di 2060.

"Kalau kita bicara mengenai NDC 2030, kembali lagi berkaitan dengan pembangkit energinya, itu tinggal lima hingga enam tahun lagi. Jadi dari situ sebetulnya mobil non-listrik yang ramah lingkungan masih menjadi pilihan yang harusnya preferable untuk pencapaian NDC 2030, karena bisa 50 persen carbon free, tetapi gagasan ini seperti melawan arus," sambung Cyrillus yang menulis buku tersebut bersama Ika Maya Sari Khaidir.

"Pada kenyataannya, upaya dekarbonisasi sektor otomotif memang serempak dilakukan secara global. Hanya saja, transisi menuju mobil listrik memang tak mudah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Infrastruktur pengisian baterai masih terbatas, sementara tuntutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca semakin meningkat," kata dia lagi.

Sebagai respons, banyak produsen mobil global, termasuk yang beroperasi di Indonesia, mulai mengembangkan Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan juga Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sebagai langkah awal sebelum beralih sepenuhnya ke mobil listrik, hingga mesin fleksibel. Langkah ini dianggap sebagai solusi dari stagnasi dekarbonisasi jika selalu mengandalkan penetrasi mobil listrik. Terlebih dengan perang dagang sengit antara Barat versus China yang memicu pengembangan multiteknologi.

Review KIA EV9 GT Line: Bukti Bahwa KIA Tak Main-main di Mobil Listrik

Review KIA EV9 GT Line: Bukti Bahwa KIA Tak Main-main di Mobil Listrik

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) tengah membangun Bendungan Tiga Dihaji yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatra Selatan.

Proyek ini merupakan salah satu dukungan atas pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) demi menunjang program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pengerjaan Bendungan Tiga Dihaji akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diharapkan dapat langsung mengairi lahan pertanian masyarakat, sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

Pengerjaan bendungan tersebut terdiri atas empat paket. Waskita Karya bersama PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) dan PT SAC Nusantara mengerjakan paket dua senilai Rp 1,34 triliun.

Per hari ini, progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji paket II kini telah mencapai 36,58%. Ditargetkan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu selesai pada tahun 2026 mendatang.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita mengatakan, perseroan berkomitmen segera menyelesaikan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, agar produktivitas petani di wilayah tersebut juga bisa cepat meningkat.

“Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita bertekad turut menyukseskan program swasembada pangan yang tengah menjadi fokus pemerintah saat ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Lingkup pekerjaan Waskita Karya pada proyek ini meliputi pengerjaan timbunan tubuh bendungan atau main dam. Bendungan Tiga Dihaji dapat menampung air hingga 140 juta meter kubik.

Ermy menjelaskan, nantinya bendungan terbesar pertama di Sumsel itu akan mengaliri air pada Daerah Irigasi (DI) Komering untuk lahan pertanian seluas 34.824 hektare (ha) dari total kebutuhannya 124 ribu ha.

“Keberadaan Bendungan Tiga Dihaji dapat meningkatkan Indeks Pertanaman atau rata-rata masa tanam dan panen pada lahan yang sama dalam satu tahun, dari 1,78 menjadi sekitar 3,8. Indeks ini menjadi salah satu indikator peningkatan produktivitas lahan pertanian,” ungkapnya.

Bendungan ini dapat pula dimanfaatkan sebagai konservasi sumber daya air yang mampu memenuhi kebutuhan air baku sebesar satu meter kubik per detik. Selain itu, bisa mereduksi banjir hingga 39,5% Q50.

“Tujuan utama pembangunan Bendungan Tiga Dihaji untuk menjaga kestabilan pasokan air pada Daerah Irigasi Komering di musim kemarau. Selama ini, pasokan air tersebut hanya mengandalkan dari Sungai Komering,” paparnya.

Ermy melanjutkan, Bendungan Tiga Dihaji berpotensi pula menjadi pembangkit listrik sebesar 40 Megawatt (Mw). Masyarakat pun bisa memanfaatkannya untuk pariwisata dan olahraga air.

“Sehingga, keberadaan bendungan ini diharapkan bisa memberikan efek ganda bagi masyarakat sekaligus memacu kehadiran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” ujarnya.

Asal tahu saja, Waskita Karya sendiri sudah membangun 24 bendungan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Sebanyak 15 di antaranya sudah selesai, sementara sembilan proyek lainnya seperti Bendungan Jragung, Rukoh, Mbay, dan Bener masih dalam proses dibangun.

PT PLN (Persero) meresmikan One Stop EV Charging Station di salah satu titik strategis di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) tepatnya di Jalan Surapati No.36. Hadirnya infrastruktur pengisian daya ini sekaligus mendukung green tourism di Kota Bandung.

Adapun peresmian One Stop EV Charging Station berlangsung pada Sabtu (2/11). One Stop EV Charging Station sendiri merupakan infrastruktur pengisian daya terpusat yang mendukung semua jenis EV dari roda dua sampai roda empat. Pada lokasi ini, PLN menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mobil listrik dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum R2 (SPKLU R2) untuk motor listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan PLN terus memperkuat pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di berbagai daerah, sejalan dengan target Pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik.

"Dengan semakin masifnya minat masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik, maka kehadiran infrastruktur pendukung menjadi sangat krusial. Kami ingin memastikan agar masyarakat tidak ragu beralih menggunakan kendaraan listrik, PLN senantiasa menghadirkan dukungan penuh dan andal dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik di tanah air," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Terletak di pusat Kota Bandung, One Stop EV Charging Station memudahkan para pengguna kendaraan listrik untuk mengisi ulang daya di satu lokasi. Sambil menunggu pengisian daya, masyarakat dapat meluangkan waktu dengan beraktivitas bersama keluarga di lokasi wisata di sekitar, seperti Gedung Sate, Lapangan Gasibu, Museum Geologi dan Pusat Kuliner Cisangkuy.

Sementara itu, Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto mengatakan percepatan infrastruktur kendaraan listrik, khususnya Jawa Barat diyakini akan memberikan dampak positif untuk menciptakan Green Tourism, Green Infrastructure, dan Zero Emission Zone.

"PLN berkomitmen mendukung penuh upaya Pemerintah mencapai Net Zero Emissions (NZE) 2060. Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan untuk mengendalikan pencemaran udara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil," kata Adi.

Adi menambahkan untuk mendukung tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, butuh kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak seperti Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta.

"Tentunya PLN ini adalah sebagai driver saja, yang nantinya akan lebih berperan harapan kami adalah para pengusaha dan swasta yang menjalankan usaha charging station. Jadi kita mendukung para pengusaha untuk bergerak di bidang ini," imbuh Adi.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Agung Murdifi menjelaskan beroperasinya One Stop EV Charging Station di Surapati memberikan akses yang lebih mudah dan nyaman untuk mengisi daya baterai kendaraan bagi masyarakat.

"Dengan masifnya pertumbuhan infrastruktur, kami berharap masyarakat di Jawa Barat semakin yakin untuk beralih dan dapat merasakan secara langsung mudahnya menggunakan kendaraan listrik," kata Agung.

Melalui One Stop EV Charging Station ini, PLN menyediakan 5 unit EV Chager baik Ultra Fast Charging maupun Medium Charging dan 1 unit SPBKLU yang dapat menukar 5 baterai, serta 6 titik stop kontak di SPKLU R2.

Dengan bertambahnya One Stop EV Charging Station di Surapati, Bandung, Agung mengutarakan kini total ada 183 titik lokasi SPKLU dengan 267 EV Charger dan 57 unit SPBKLU di 26 Kota/Kabupaten Jawa Barat. Titik sebaran lokasi SPKLU tersebut berada di kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan, rest area, kantor PLN, fasilitas umum, dan lain lain.

Selain itu, PLN melalui aplikasi PLN Mobile telah menghadirkan fitur pencarian lokasi EV Charging Station yang akan semakin memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi SPKLU terdekat memantau status pengisian, hingga melakukan pembayaran secara praktis dan cepat hanya dengan satu aplikasi.

"Fitur ini merupakan bentuk komitmen kami dalam meningkatkan pengalaman pengguna (customer experience) agar masyarakat semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik yang ramah lingkungan," terang Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan kolaborasi yang terjalin antara PLN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah berlangsung lama dan berjalan sangat baik. Jabar merupakan provinsi pertama yang menggunakan mobil listrik sebagai alat transportasi operasional dan jumlah SPKLU selalu meningkat tiap tahunnya. Tercatat saat ini sudah ada SPKLU yang tersebar di 183 titik.

"Pemprov Jabar dan PLN khususnya PLN UID Jabar, sudah memiliki komitmen yang sama dan tentunya dari apa yang sudah dihasilkan saat ini di Jabar adalah merupakan bukti nyata komitmen dan kolaborasi yang sudah sangat luar biasa dalam menyiapkan pelayanan kepada masyarakat di dalam hal transisi energi ini," ujarnya.

Ia berharap ekosistem kendaraan listrik di Jabar akan semakin besar karena tidak hanya akan bermanfaat bagi generasi saat ini namun juga masa depan.