JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menilai, kepercayaan publik pada lembaga survei seharusnya menjadi lebih kuat usai Poltracking Indonesia dikenakan sanksi.

Poltracking disanksi karena ada ketidaksesuaian data sampel dalam survei Pilkada Jakarta.

"Kepercayaan publik pada lembaga survei mestinya menjadi lebih kuat," ucap Anggota Dewan Etik Persepi Saiful Mujani saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Dengan adanya pemeriksaan terhadap Poltracking, seharusnya publik menilai, lembaga survei di Indonesia penuh tanggungjawab dan kualitasnya menjadi lebih baik.

Pasalnya, pemeriksaan terhadap Poltracking sebagai upaya Persepi untuk menjaga profesionalisme lembaga survei.

"Pemeriksaan terhadap lembaga survei oleh lembaga yang menaunginya salah satu upaya untuk menjaga profesionalisme lembaga survei dan melindungi publik dari informasi yang tidak valid," tambah Saiful.

Apabila tidak memeriksa sesegera mungkin, dikhawatirkan makin banyak masyarakat dirugikan dengan informasi politik yang tidak benar.

Kemudian, hasil survei yang tidak tepat juga membuat pihak yang berkepentingan dihadapkan dengan ketidakpastian.

Untuk diketahui, Poltracking dikenakan sanksi oleh Dewan etik Persepi usai merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Jakarta yang berbeda dengan lembaga survei lainnya.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Rabu (23/10/2024), pasangan Pramono-Rano memperoleh angka sebesar 41,6 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 37,4 persen.

Sementara itu, satu hari setelahnya, Kamis (24/10/2024), Poltracking menelurkan hasil survei.

Hasilnya, pasangan Pramono-Rano memperoleh elektabilitas sebesar 36,4 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 51,6 persen.

Survei LSI dilakukan dalam rentang waktu 10-17 Oktober 2024 dengan 1.200 responden. Sementara survei Poltracking dilakukan pada rentang waktu 10-16 Oktober 2024 dengan 2.000 responden.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menanggapi terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lainnya. Aturan tersebut menjadi payung hukum bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghapus kredit macet UMKM.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Simak juga video: Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

[Gambas:Video 20detik]

Sebagai bagian dari program peningkatan tenaga perawatan sarana, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Modul Perawatan Sarana Perkeretaapian Berbasis Maintenance Instruction (MI) Tingkat D3/S1 Tahun 2024 di 5 lokasi Balai Yasa wilayah KAI. Diklat ini berlangsung dari 13 Mei s.d 31 Oktober 2024 yang diikuti oleh 117 pegawai unit perawatan sarana.

Selama enam bulan, 117 peserta teknisi perawatan sarana dibekali metode pembelajaran berbasis modul MI dipandu oleh mentor dan instruktur lapangan. Peserta diwajibkan untuk melakukan presentasi rutin dan menjalankan perbaikan di tempat kerja masing-masing, bertujuan untuk untuk mengasah keterampilan teknis, kemampuan public speaking, dan kepedulian terhadap lingkungan kerja.

Vice President of Public Relations PT KAI, Anne Purba mengatakan diklat perawatan sarana berbasis maintenance instruction ini sangat penting agar teknisi kami siap dalam menjaga keandalan sarana kereta api, yang mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang.

"Setelah menyelesaikan diklat ini, para teknisi akan kembali bertugas ke satuan kerja masing-masing, membawa keterampilan dan pengetahuan baru untuk diterapkan dalam pemeliharaan sarana kereta api di seluruh wilayah operasional KAI," ungkapnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

KAI Foto: KAI

Program diklat batch 2024 dilaksanakan di Balai Yasa Yogyakarta, Surabaya Gubeng, Lahat, Manggarai, dan Tegal dan telah berhasil melahirkan 16 tenaga teknisi wanita perawatan sarana, sebagai bagian dari komitmen KAI untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang teknis perkeretaapian dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif.

Hingga saat ini, sekitar 6.000 pegawai bertanggung jawab atas pengelolaan sarana KAI, dan regenerasi terus berlangsung guna memastikan perawatan sarana perkeretaapian tetap optimal. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan pekerja dapat terus terjaga.

Program Diklat ini ditutup secara seremonial oleh Direktur Utama KAI - Didiek Hartantyo di Balai Yasa Yogyakarta pada tanggal 4 November 2024. Dalam kata sambutannya, Didiek berpesan tentang pentingnya keandalan sarana untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkontribusi dengan menghasilkan inovasi untuk kemajuan perkeretaapian Indonesia.

Lebih lanjut, Anne mengatakan KAI berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia kami dengan berkolaborasi bersama industri, universitas, dan lembaga terkait

"Kami juga akan mengikutsertakan kader-kader terbaik dalam program sertifikasi dan pelatihan agar menciptakan SDM yang unggul dan kompeten," tutup Anne.

Sebagai informasi, KAI terus meningkatkan kualitas layanan dengan menghadirkan produk kereta terbaru, "New Generation", yang diproduksi oleh Balai Yasa KAI dan INKA. Hingga akhir Oktober 2024, sebanyak 21 rangkaian kereta api telah menggunakan layanan kereta terbaru New Generation dengan berbagai peningkatan fasilitas, salah satunya dari sisi kenyamanan, mereduksi kebisingan, interior kabin yang lebih modern, kursi yang lebih ergonomis, pintu geser elektrik, dan PIDS yang lebih informatif. Untuk mendukung operasional kereta terbaru ini, dibutuhkan teknisi perawatan sarana yang andal dan terlatih.

Video: KAI Expo 2024 Kembali Hadir, Jual Tiket Kereta Mulai Rp 79 Ribu

Video: KAI Expo 2024 Kembali Hadir, Jual Tiket Kereta Mulai Rp 79 Ribu

Reporter: Dimas Andi | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pertamina Lubricants resmi menghadrikan pelumas terbaru yang dirancang khusus untuk sepeda motor BMW, yaitu Pertamina Enduru Platinum 5W-40. Hal ini ditandai dengan kerjasama yang dijalin dengan PT Layur Astiti Bumi Kencana, diler resmi BMW Motorrad di Indonesia.

Pertamina Enduro Platinum 5W-40 yang dirancang khusus untuk motor kopling kering dengan cc besar (>500cc), menggunakan teknologi ESTER untuk mendukung performa tangguh motor BMW. Berstandar API SN dan diformulasikan dengan base oil yang fully synthetic, pelumas ini menawarkan performa yang andal dalam kondisi ekstrem, memberikan torsi dan tenaga optimal, dan memiliki stabilitas shear yang sangat baik sehingga melindungi mesin dari keausan yang berlebih.
Selain itu, tingkat penguapan pelumas yang rendah menjadikan Pertamina Enduro Platinum 5W-40 lebih hemat pemakaian dan memastikan pelumasan tetap maksimal.
Sebelum diluncurkan, Pertamina Enduro Platinum 5W-40 telah melalui serangkaian pengujian ketat, mulai dari dyno test untuk mengukur performa maksimal yang dapat dicapai oleh mesin (horsepower dan torsi), di mana oli berperan penting. Hasilnya menunjukkan bahwa Pertamina Enduro 5W-40 mampu memberikan performa yang lebih stabil dan andal.

"Ini adalah wujud komitmen Pertamina dalam menyediakan pelumas berkualitas tinggi yang tidak hanya mendukung performa, tetapi juga kenyamanan berkendara pengguna BMW Motorrad di Indonesia,” ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kontan, Rabu (6/11).

Sementara Fransiska Renata Palupi, Direktur Utama Layur Astiti cukup antusias memperkenalkan Pertamina Enduro Platinum 5W-40 kepada pelanggan BMW Motorrad Indonesia. Kolaborasi ini memungkinkan Layur Astiti untuk menghadirkan pelumas yang dapat memberikan perlindungan terbaik untuk motor berteknologi tinggi BMW.

"Kami juga bangga dapat bermitra dengan Pertamina Lubricants, pemimpin lokal yang telah membuktikan kapasitasnya dalam memproduksi pelumas dengan standar internasional yang ditetapkan BMW,” tutur dia.
Pelanggan BMW Motorrad Indonesia dapat segera membeli oli Pertamina Enduro Platinum 5W-40 seharga Rp 395.000 per liter di dealer resmi BMW Motorrad Indonesia Flagship Store yang berlokasi di TB Simatupang, Jakarta Selatan.

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, mengingatkan pentingnya kebijakan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang realistis, khususnya dalam situasi ekonomi nasional saat ini.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawab Barat, Kamis (7/11/2024), Budi menyoroti bakal muncul risiko jika menerapkan kebijakan upah yang terlalu tinggi dan berpotensi merugikan berbagai aspek ekonomi, termasuk lapangan kerja formal.

Budi mengungkapkan penetapan UMP dan UMK perlu dilakukan secara cermat, menghindari keputusan populis yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi.

“UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru, mendorong pekerja ke sektor informal, dan ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” kata Budi.

Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, peran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan dalam penetapan upah minimum menjadi faktor penting guna memastikan pertumbuhan ekonomi tetap sehat.

Kenaikan UMP yang tak mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh dapat menciptakan beban tambahan bagi perusahaan, terutama sektor usaha kecil dan menengah yang berjuang menjaga operasional dan produktivitas.

Selain itu, Budi menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan kebijakan upah yang selaras dengan kondisi ekonomi setiap wilayah.

Dengan demikian, diharapkan UMP yang ditetapkan mampu mendorong kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut krisis pangan menjadi ancaman nyata bagi ketahanan negara. Perlu langkah sigap untuk mengantisipasi hal itu.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kekosongan pangan menjadi masalah besar bagi sebuah negara. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap hal ini.

Merujuk data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Food and Agriculture Organization (FAO) pada 2023x Amran menuturkan sebanyak 58 negara kelaparan serius. Lalu, 725 juta penduduk dunia kekurangan gizi, di mana sebanyak 55% di Asia dan 38% di Afrika.

“Sekarang tingkat dunia sudah bermasalah. Ada saudara kita kelaparan 720 juta, hampir 1 miliar kelaparan di dunia sekarang,” kata Amran di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Di Indonesia sendiri, data kemendagri dan Kemenkes (2023) menunjukkan 7–16% penduduk Indonesia rentan kelaparan atau terjadi 21,5% stunting.

Menurut Amran, iklim ekstrim yang terjadi di Indonesia seperti El Nino dan La Nina sangat berbahaya. Pasalnya, saat krisis ekonomi melanda, menurutnya, Indonesia masih mampu bertahan, seperti Covid-19.

“Tapi kalau krisis pangan akan melompat krisis politik, dan negara bisa bermasalah. Makanya kita jaga,” tuturnya.

Adapun untuk mengatasi krisis pangan, kata Amran, pemerintah akan membangun Lumbung pangan di Merauke. “Ada 1 juta hektare kita bangun [di Merauke]. Kalau ini selesai, Indonesia akan swasembada pangan, bahkan menjadi lumbung pangan dunia,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementan Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa program cetak sawah yang dilakukan di Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dan sekitarnya merupakan bagian dari rencana pengembangan lahan pertanian skala besar di Merauke.

Dia mengungkap, ada sekitar 100 ribu hektare lahan pertanian yang akan dicetak, dimulai dari Wanam hingga Muting, dengan total target mencapai 1 juta hektar.

"Yang di Wanam adalah program cetak sawah, diawali di Merauke, di Wanam. Di sekitar Merauke ada juga rencananya 100 ribu hektar, kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar," kata Ahmad Rizal, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah juga akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung berupa dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam ke Muting.

Nantinya, infrastruktur itu akan memberikan akses bagi petani untuk mengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen.

Merauke memiliki ketersediaan air melimpah yang sangat dibutuhkan oleh petani karena didukung kondisi lahan yang rata dan berawa. Serta, tanah di wilayah ini rata-rata subur dengan lapisan tanah hitam yang mencapai 15-30 cm, sehingga sangat mendukung program pencapaian swasembada pangan dari Merauke.

“Ini kalau menurut kami sangat mendukung dan program pencapaian swasembada pangan akan tercapai dari Merauke,” tandasnya.

JAKARTA, investor.id - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mengungkap keterbukaan informasi terbaru terkait Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Blawan Ijen Tahap 1. Di mana diperkirakan commercial operation date (COD) dari Unit 1 PLTP tersebut terlaksana pada Januari 2025.

Sekretaris Perusahaan Medco Energi Internasional (MEDC), Siendy K Wisandana menjelaskan, telah terjadi perjanjian operasi dan pemeliharaan antara PT Medco Cahaya Geothermal (MCG) dan PT Medco Power Geothermal Services (MPGS).

“Keduanya merupakan anak-anak perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh perseroan melalui PT Medco Power Indonesia,” papar Siendy dalam keterbukaan informasi, Kamis (7/11/2024).

Menurut Siendy. MPGS menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit untuk PLTP Blawan Ijen Tahap 1 berkapasitas 34 MW yang berlokasi di Jawa Timur (PLTP Ijen) yang dimiliki oleh MCG.

“Perjanjian ini berlaku hingga 6 tahun sejak PLTP Ijen mencapai commercial operation date Unit 1 yang diperkirakan akan terlaksana pada Januari 2025,” pungkasnya.

Berada di Jalur yang Tepat

Sebelumnya, Direktur & Chief Operating  Officer Medco Energi Internasional (MEDC) Ronald Gunawan menjelaskan, bisnis Medco termasuk memasok energi bersih.

Perseroan, sebut Ronald Gunawan, memperluas kapabilitas dan jejak energi terbarukan melalui PLTP Ijen 110 MW.

“Tahap pertama kami akan mengembangkan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi 34 MW bersama mitra kami Ormat,” ungkapnya dalam Public Expose Live 2024 Medco Energi pada 26 Agustus 2024.

Ormat Technologies Inc adalah perusahaan panas bumi terkemuka dan satu-satunya perusahaan yang terintegrasi secara vertikal yang bergerak di bidang panas bumi dan pembangkitan energi yang terbarukan, dengan rencana besar untuk mempercepat pertumbuhan jangka panjang di pasar energy storage dan untuk membangun posisi terdepan di pasar energy storage AS.

Disebutkan dalam persentasi Medco Energi (MEDC) bahwa Medco mempunyai porsi kepemilikan 51% dan Ormat sebanyak 49% dalam proyek tersebut. Biaya proyek mencapai US$ 145 juta.

“Kami telah menyelesaikan pemboran dan pengujian sumur. Hasilnya mengkonfirmasi kapasitas  sebesar 40 MW,” lanjut Ronald Gunawan.

Hingga Juni 2024, sambungnya, kemajuan keseluruhan proyek telah mencapai 93% dan berada di jalur yang tepat untuk beroperasi komersial pada kuartal I-2025.

“Pengembangan tahap pertama geotermal Ijen 34 MW juga berjalan dengan baik dan akan beroperasi secara komersial dijadwalkan pada kuartal I-2025,” imbuh Ronald.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BANDUNG, iNews.id - Cerita korban banjir di Bandaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir bandang yang terjadi begitu cepat dengan ketinggian air mencapai 2 meter, Selasa (5/11/2024) malam.

Eneng Sulastri warga Kampung Blok, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Bandung mengaku warga kehilangan barang-barang berharga saat terjadi banjir bandang.

Dia menceritakan, awalnya hujan deras mengguyur sejak pukul 16.00 WIB. Tak lama setelah hujan, air mulai meluap dan menggenangi pemukiman warga pukul 18.00 WIB.

“Biasanya air hanya mengenang 1 meter kurang, tapi kemarin malam air sampai sekitar 2 meter," ujarnya saat ditemui di lokasi banjir, Rabu (6/11/2024).

Karena tingginya volume air, Eneng juga tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya.

“Barang-barang gak ada yang keselamatin. Baju juga tinggal ini aja yang dipakai, ini juga dikasih orang,” katanya.

Eneng menambahkan, meski sudah beberapa kali terjadi banjir di wilayah tersebut, kejadian kali ini yang terbesar.

“Kejadian banjir kaya gini udah tiga kali mah ada. Cuma ini yang paling gede,” ucapnya.

Eneng juga menyebut saat banjir terjadi warga langsung bergegas menyelamatkan diri.

“Pas kejadian ya kaget. Langsung lari nyelamatin diri ngumpul di depan SMK Pratama Adi," ujarnya.

Banjir serupa juga terjadi di Kampung Muara. Salah satu warga Anin Nandini (30) mengungkapkan banyak masyarakat terpaksa bertahan di tempat tinggi karena tak sempat meninggalkan rumah.

Warga yang memiliki lantai dua bertahan di atas, sedangkan lainnya berlindung di genting rumah.

"Banjir datang begitu cepat, terutama di area yang dekat dengan aliran anak Sungai Banjaran. Air juga tinggi banget kemarin,” ujar Anin.

Menurutnya air mulai surut pukul 01.00 WIB namun menyisakan banyak lumpur. Sampai siang hari, warga korban banjir masih belum mendapatkan bantuan logistik yang memadai.

“Peralatan untuk membersihkan rumah sudah disediakan, seperti pompa sedot dan alat untuk menarik material sampah yang terbawa arus, tapi bantuan makanan, perlengkapan tidur, dan perlengkapan bayi masih sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Saat ini warga Kampung Muara kata Anin membutuhkan tenda darurat, khususnya rumah warga yang terdampak.

"Rumah-rumah warga di sini berada dalam gang sempit, jadi sulit untuk membangun tenda darurat,” kata Anin.

Selain itu, banyak warga yang kesulitan untuk mendapatkan pakaian bersih. Semua basah dan sudah kotor. Warga setempat pun berharap agar bantuan segera datang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian dan perlengkapan lainnya untuk pemulihan pascabanjir.

Editor: Donald Karouw

Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberlakukan kebijakan kemasan rokok polos tanpa identitas merek mendapat penolakan dari berbagai pihak di ekosistem pertembakauan. Kebijakan ini bertujuan menurunkan angka perokok aktif. Namun, pelaku dan pemangku kepentingan di industri hasil tembakau (IHT) menilai Kemenkes mengabaikan dampak negatif ekonomi yang akan muncul, terutama bagi jutaan tenaga kerja yang terlibat dan kontribusi IHT terhadap perekonomian negara.

Aturan kemasan rokok polos juga diprediksi akan mengurangi dampak ekonomi signifikan di Indonesia. Ini termasuk penurunan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, serta potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, dampak negatif tersebut akan melemahkan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

Polemik lain yang muncul dari wacana aturan ini adalah sikap Kemenkes yang menutup ruang dialog dengan pihak-pihak terdampak. IHT selama ini menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional, memberikan lapangan kerja bagi banyak pekerja di berbagai sektor, mulai dari pertanian, manufaktur, hingga distribusi, ritel, dan industri kreatif. Tanpa diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, kebijakan ini dikhawatirkan akan gagal menangkap realitas di lapangan dan berujung pada dampak negatif yang masif.

Dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru", Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, memberikan gambaran dampak negatif tersebut.

"Apabila PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp 308 triliun pada perekonomian nasional. Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang bisa hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Andry menambahkan, aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Aturan ini juga akan membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam proses pengawasan dan identifikasi produk.

"Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks," imbuhnya.

Dalam acara detikcom Leaders Forum tersebut, para pelaku dan pemangku kepentingan IHT, termasuk petani, tenaga kerja, dan pedagang, juga mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan yang didorong Kemenkes ini harus mempertimbangkan kompleksitas dan skala ekosistem pertembakauan di Indonesia.

Para narasumber juga berpendapat perlu adanya tinjauan lebih dalam terkait dampak kebijakan kemasan rokok tanpa identitas merek serta ruang dialog yang terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi dapat terjaga.

Pemerintah diharapkan mengkaji ulang kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dengan lebih mendalam, menimbang potensi dampaknya bagi perekonomian. Peninjauan kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang seimbang, sehingga industri tembakau tetap dapat berkontribusi pada ekonomi di tengah upaya Pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Di tengah hiruk pikuk kemenangan Donald Trump pada Pemilu Amerika Serikat (AS), harga minyak justru cenderung melemah. Hal ini terjadi karena adanya bocoran rencana kebijakan luar negeri Trump yang dapat menekan pasokan global.

Dilansir dari Reuters, Kamis (7/11/2024), harga minyak mentah Brent turun 61 sen, atau 0,81%, menjadi US$ 74,92 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 30 sen atau 0,42%, menjadi US$ 71,69.

Pemilihan Trump memicu aksi jual besar-besaran di pasar yang mendorong harga minyak turun lebih dari US$ 2 per barel selama perdagangan awal karena dolar AS menguat.

"Ada reaksi berlebihan terhadap hasil pemilu, dan kemenangan Trump dapat menyebabkan industri AS semacam mengebor dirinya sendiri hingga terlupakan dan menyebabkan kelebihan pasokan," kata John Kilduff, mitra di Again Capital di New York.

Yang ditunggu dari terpilihnya Trump juga adalah soal arah kebijakan AS untuk sanksi terhadap Iran dan Venezuela. Kemungkinan Trump akan makin keras memberikan sanksi dan membuat pasokan minyak dari dua negara itu nampak tidak laku di pasar.

Iran sendiri adalah anggota OPEC dengan produksi sekitar 3,2 juta barel per hari, atau 3% dari produksi global. Namun, tindakan keras terhadap Iran mungkin lebih sulit karena negara tersebut telah menjadi ahli dalam menghindari sanksi.

Di sisi lain, Trump nampaknya juga bakal memberikan dukungan besar ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dapat meningkatkan ketidakstabilan di Timur Tengah. Hal itu dapat meningkatkan harga minyak karena investor memperkirakan potensi gangguan terhadap pasokan minyak global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memasukkan nama Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sebab, penyidik masih mencari keberadaan Sahbirin Noor sampai batas waktu yang ditentukan.

"Kita ada termin-terminnya. Batas waktunya begitu kita mencari (Sahbirin Noor). Kemudian nanti setelah waktu tertentu, kita mencari, kita sudah menganggap ini mungkin bisa pergi ke mana begitu keluar negeri atau ke mana, (baru) kita akan lakukan upaya berikutnya," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Asep juga mengatakan, KPK belum menetapkan status Sahbirin buron karena dapat mengganggu proses penyidikan yang tengah dilakukan.

"Takutnya ini juga mengganggu proses penyidikan kita lakukan. Jadi belum saya bisa kasih tahu nih. Kalau saya kasih tahu nanti orangnya mengantisipasi," ujarnya.

Asep mengatakan, KPK yakin Sahbirin Noor masih berada di Indonesia lantaran telah diterbitkan Surat Larangan Bepergian Ke Luar Negeri pada 7 Oktober 2024.

Surat tersebut diterbitkan satu hari setelah penetapan tersangka Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel pada 6 Oktober 2024.

"Sejauh ini kita yakin yang bersangkutan itu masih ada di Indonesia, karena kita sudah melakukan pencegahan ya, sudah menerbitkan pencegahan (bepergian ke luar negeri)," ucap dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin, melarikan diri setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 6 Oktober.

Informasi mengenai pelarian Paman Birin terungkap saat anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Paman Birin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Sampai saat persidangan ini berlangsung, pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya," kata Indah di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jaksel, Selasa (5/11/2024).

Indah menyampaikan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, namun gubernur tersebut tidak dapat ditemukan.

Penyidik KPK telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain, rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.

"Pemohon telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP namun tetap tidak menunjukkan dirinya,” kata Indah.

Ia juga mencatat bahwa Paman Birin tidak menghadiri beberapa kegiatan resmi Pemerintah Provinsi Kalsel, seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel pada 16 Oktober.

Tugas-tugas gubernur saat ini diambil alih oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, meskipun Paman Birin tidak dalam keadaan ditahan oleh KPK.

"Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pemohon tidak pernah muncul lagi di publik," tambah Indah.

Ditemui usai persidangan, Kuasa hukum Paman Birin, Soesilo mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya.

Ia mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Paman Birin.

Meskipun demikian, Soesilo memastikan bahwa Paman Birin tidak pergi ke luar negeri karena KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegahnya.

"Di mananya (Paman Birin) persis tentu tidak tahu ya karena saya tidak bergandengan terus dengan Pak Gubernur," ungkap Soesilo.

BOGOR, KOMPAS.com -Jaksa AgungST Burhanuddin menegaskan penindakan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyasar kepala daerah bukan sebagai bentuk mencari kesalahan.

Ia menyatakan, Kejagung tidak menjadikan kepala daerah sebagai obyek pengusutan kasus korupsi.

"(Kami) Juga ingin kesadaran teman-teman kita semua terutama teman-teman di daerah bahwa kami bukan mencari kesalahan-kesalahan sehingga teman-teman di daerah menjadi obyek kami. Kami tidak menginginkan itu," kata Burhanuddin di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

Ia mengungkapkan, penindakan korupsi dilakukan Kejaksaan semata-mata untuk mencintai dan merawat Indonesia.

Terlebih, penilaian dunia terhadap korupsi Indonesia menjadi perhatian. Bahkan kata dia, Indonesia masuk wilayah negara yang paling korup.

"Saya yakin semua juga tidak ingin negara kita disebut adalah negara yang adalah negara yang paling korup. Saya yakin kita masih punya harga diri. Dan dari mana kita memulai pemberantasan korupsi? Pemberantasan korupsi kita mulai kita jangan berteori. Tapi mulai dari kita diri sendiri," kata Burhanuddin.

Oleh karena itu, ia meminta para pemimpin di daerah untuk mencontohkan lebih dulu praktik-praktik antikorupsi.

Burhanuddin mengatakan, jika pimpinan unit kerja bersih, anak buah pun tidak melakukan perbuatan tercela.

"Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup di bawah adalah rampok, ingat itu. Untuk itu ingat mari kita memberantas korupsi dari diri sendiri," ucap dia.

Lebih lanjut Burhanuddin menyampaikan, tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika seseorang yang dipilih rakyat untuk menjabat jabatan strategis, tidak piawai mengelola keuangan pemerintah.

Ia mencontohkan, seseorang yang belum punya pengalaman mengelola keuangan tentu merasa mendapatkan tugas berat karane it harus mengelola uang Rp 1-2 miliar per tahun ketika menjabat sebagai kepala daerah.

"Inilah yang menyebabkan kebocoran-kebocoran itu terjadi karena ia tidak mengerti apa yang harus saya lakukan setelah menerima uang-uang itu. Itulah yang saya sampaikan kepada Jaksa di daerah-daerah untuk berhati-hati menahan ini," kata Burhanuddin.