Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan peraturan mengenai pengupahan. Sempat ditargetkan rampung sebelum tanggal 7 November, peraturan tersebut hingga saat ini belum ada. Menimbulkan pertanyaan mengenai nasib penetapan upah buruh.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-undang (UU) No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tujuan dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah pembersihan sedimentasi.

Hal itu disampaikan Trenggono saat ditanya anggota Komisi IV DPR RI soal kebijakan ekspor pasir laut yang mendapat sorotan publik.

Sebagaimana diketahui, ekspor pasir laut diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2023.

"Tujuan PP 26 adalah pengambilan sedimentasi, pembersihan sedimentasi untuk rehabilitasi wilayah-wilayah yang seperti itu. Termasuk wilayah-wilayah yang akan digunakan untuk reklamasi," ujar Trenggono dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana dilansir siaran YouTube TV Parlemen pada Rabu (6/11/2024).

Trenggono kemudian menjelaskan bahwa penyusunan PP Nomor 26 sudah melibatkan para ahli. Salah satunya untuk memastikan definisi sedimentasi laut.

Selain itu juga untuk merumuskan seperti apa teknis pengelolaan sedimentasi.

"Di dalam PP 26 jelas sekali aturan-aturan. Sebelum itu diambil, ada tim kajian yang melibatkan ada perguruan tinggi, ada ahli yang menyatakan bahwa ini adalah sedimentasi," ungkap Trenggono.

"Sedimentasi itu isinya lumpur, pasir, dan material lainnya. Material yang berharga jika ada dan jumlahnya besar tidak boleh, harus dipisahkan. Itu di dalam PP," lanjut mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.

Lebih lanjut, Trenggono juga menegaskan bahwa dari sisi ekologi, pengelolaan sedimentasi laut memang diperlukan.

Pasalnya, banyak sedimentasi yang menutupi terumbu karang, zona penangkapan ikan (fishing ground) hingga padang lamun di laut.

Di sisi lain, pengelolaan sedimentasi bisa dimanfaatkan untuk penerimaan negara.

"Dari sisi ekologi, saya berani bertanggung jawab di situ. Karena saya berani berdiskusi dengan ahli-ahli lingkungan. Ayo kita bicara. Dia nutupin terumbu karang. Dia nutupin wilayah fishing ground. Padang lamun juga ditutupin dan lain sebagainya. Bagaimana kalau enggak saya ambil? Saya ambil digunakan untuk penerimaan," jelas Trenggono.

"Sama lah misalnya reklamasi di sebelah. Eh kamu ambil pasirnya dari mana? Dari sini lah. Ya enggak? Karena itu karena anugerah dari Tuhan juga, karena digunakan untuk itu ya kamu bagi juga untuk negara. Jadi penerimaan negara," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah resmi membuka keran ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun aktivitas tersebut dianggap ilegal.

Kemendag menyatakan, ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.

"Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim dalam keterangannya pada September 2024.

Aturan ekspor pasir laut ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ini merupakan tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tujuan dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah pembersihan sedimentasi.

Hal itu disampaikan Trenggono saat ditanya anggota Komisi IV DPR RI soal kebijakan ekspor pasir laut yang mendapat sorotan publik.

Sebagaimana diketahui, ekspor pasir laut diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2023.

"Tujuan PP 26 adalah pengambilan sedimentasi, pembersihan sedimentasi untuk rehabilitasi wilayah-wilayah yang seperti itu. Termasuk wilayah-wilayah yang akan digunakan untuk reklamasi," ujar Trenggono dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana dilansir siaran YouTube TV Parlemen pada Rabu (6/11/2024).

Trenggono kemudian menjelaskan bahwa penyusunan PP Nomor 26 sudah melibatkan para ahli. Salah satunya untuk memastikan definisi sedimentasi laut.

Selain itu juga untuk merumuskan seperti apa teknis pengelolaan sedimentasi.

"Di dalam PP 26 jelas sekali aturan-aturan. Sebelum itu diambil, ada tim kajian yang melibatkan ada perguruan tinggi, ada ahli yang menyatakan bahwa ini adalah sedimentasi," ungkap Trenggono.

"Sedimentasi itu isinya lumpur, pasir, dan material lainnya. Material yang berharga jika ada dan jumlahnya besar tidak boleh, harus dipisahkan. Itu di dalam PP," lanjut mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.

Lebih lanjut, Trenggono juga menegaskan bahwa dari sisi ekologi, pengelolaan sedimentasi laut memang diperlukan.

Pasalnya, banyak sedimentasi yang menutupi terumbu karang, zona penangkapan ikan (fishing ground) hingga padang lamun di laut.

Di sisi lain, pengelolaan sedimentasi bisa dimanfaatkan untuk penerimaan negara.

"Dari sisi ekologi, saya berani bertanggung jawab di situ. Karena saya berani berdiskusi dengan ahli-ahli lingkungan. Ayo kita bicara. Dia nutupin terumbu karang. Dia nutupin wilayah fishing ground. Padang lamun juga ditutupin dan lain sebagainya. Bagaimana kalau enggak saya ambil? Saya ambil digunakan untuk penerimaan," jelas Trenggono.

"Sama lah misalnya reklamasi di sebelah. Eh kamu ambil pasirnya dari mana? Dari sini lah. Ya enggak? Karena itu karena anugerah dari Tuhan juga, karena digunakan untuk itu ya kamu bagi juga untuk negara. Jadi penerimaan negara," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah resmi membuka keran ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun aktivitas tersebut dianggap ilegal.

Kemendag menyatakan, ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.

"Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim dalam keterangannya pada September 2024.

Aturan ekspor pasir laut ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ini merupakan tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

JAKARTA, investor.id – Mundurnya jadwal peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang semula diagendakan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Kamis (7/11/2024), meninggalkan dua pesan sekaligus. Pertama, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa. Kedua, Danantara belum cukup matang untuk diresmikan.

Keputusan Presiden Prabowo mengulur peresmian Danantara itu menyusul roadshow kenegaraan perdananya sebagai presiden ke-8 RI ke lima negara yang tentunya tidak bisa lagi ditunda-tunda.

Tapi, di luar urusan foreign affairs, mundurnya peresmian badan yang digadang-gadang sebagai cikal bakal superholding BUMN ini sekali lagi mengirimkan pesan, pemerintah tidak ingin grusa-grusu dalam mengambil keputusan strategis.

Mundurnya peluncuran Danantara juga setidaknya memberikan napas panjang kepada pengurus Danantara untuk menyiapkan segala sesuatunya lebih matang. Terlebih, Presiden Prabowo sudah berterus terang memerintahkan anak buahnya supaya Danantara dapat disiapkan sematang mungkin.

Kepala BP Investasi Danantara Muliaman D. Hadad mengungkapkan, Presiden Prabowo meminta agar Danantara dipersiapkan sebaik mungkin sebelum badan itu benar-benar resmi diluncurkan.

Pemerintah telah merevisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) demi mendirikan Danantara. Namun, pada saat bersamaan, pemerintah tidak mengubah undang-undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," ucap Muliaman seperti dikutip dari Antara pada Rabu (6/11/2024).

SWF Terbesar Keempat

Pemerintah akan mendesain BP Investasi Danantara sebagai lokomotif beraset jumbo yang berperan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ekonomi global yang terus berubah.

Pada tahap awal, Danantara akan mengelola aset (asset under management/AUM) sekitar US$ 10,8 miliar atau setara Rp 163 triliun yang bersumber dari aset sovereign wealth fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi (LPI) Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA).

Tahap selanjutnya, pemerintah mengonsolidasikan aset INA dan tujuh BUMN besar ke dalam Danantara. Tiga dari tujuh BUMN itu di antaranya anggota bank himbara yaitu PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dengan nilai aset Rp 2,174 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) senilai Rp 1,965 triliun, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) senilai Rp 1,087 triliun.

BUMN lain yang juga masuk dalam pengelolaan Danantara adalah PT PLN (Persero) dengan nilai aset sebesar Rp 1,671 triliun, PT Pertamina (Persero) senilai Rp 1,412 triliun, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) senilai Rp 318 triliun, dan BUMN Holding Industri Pertambangan alias MIND ID dengan nilai aset sebesar Rp 259 triliun.

Pada tahap ini, total nilai aset kelolaan Danantara yang berasal dari gabungan aset INA dan tujuh BUMN lain bakal menyentuh US$ 600 miliar. Angka ini melampaui nilai aset Temasek Holdings pada akhir tahun fiskal 2023 yang sebesar US$ 280 miliar. Juga, melebihi nilai aset kelolaan Khazanah Nasional Berhad yang sebesar US$ 24 miliar pada 2023.

Tahap terakhir, pemerintah mencanangkan BP Investasi Danantara sebagai portofolio investasi global untuk mengonsolidasikan aset atau portofolio dari negara-negara lain secara gradual. Dengan model semacam ini, pemerintah berkeyakinan, Danantara bisa menjadi SWF terbesar keempat di dunia.

Fokus Regulasi dan Pengawasan

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memberikan catatan kritis kepada terkait hadirnya BP Investasi Danantara ini. Dia berpandangan, keberadaan BP Investasi Danantara pada satu sisi dan Kementerian BUMN sebagai afiliasi pada sisi yang lain akan menimbulkan kekacauan pada perusahaan-perusahaan BUMN under Danantara ketika mereka hendak melakukan aksi korporasi.

“Pembagian Danantara dan Kementerian BUMN ini belum jelas. Di UU, Kementerian BUMN itu menjadi wakil pemerintah sebagai pemegang saham di BUMN. Artinya, untuk aksi korporasi besar misalnya BUMN mau IPO itu harus meminta persetujuan pemegang saham. Berarti, Danantara selaku pengelola aset harus meminta persetujuan Kementerian BUMN,” ujar dia kepada Investor Daily, Kamis (7/11/2024).

Merujuk pada Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan, menteri (BUMN) merupakan menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada perum dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan.

Herry menilai, jika Danantara memang disiapkan sebagai superholding BUMN layaknya Temasek atau Khazanah, maka keputusan-keputusan menyangkut aksi korporasi perusahaan-perusahaan pelat merah di bawah kelolaan Danantara sudah sepantasnya cukup meminta persetujuan Danantara tanpa perlu meminta persetujuan Kementerian BUMN.

“Kalau UU BUMN tidak diubah, maka Danantara harus minta izin kepada Kementerian BUMN (terkait aksi korporasi BUMN) sebagai kuasa pemegang saham. Ini membuat gerak perusahaan-perusahaan BUMN tidak lincah dalam menggelar aksi korporasi sekaligus menunjukkan keterbatasan dari Danantara itu sendiri,” terangnya.

Ke depan, Herry berpikir, Kementerian BUMN sebaiknya cukup berfokus pada regulasi dan pengawasan. Sedangkan, untuk pengelolaan korporasi diserahkan sepenuhnya kepada Danantara.

“Jadi, nanti Kementerian BUMN bikin regulasi. Setelah itu, dia menjadi pengawas. Kalau statusnya masih seperti sekarang tanpa ada pembagian wewenang yang jelas antara Danantara dan Kementerian BUMN, maka perusahaan-perusahaan BUMN tidak lebih dari semacam sandwich yang terhimpit,” tandasnya. 

   

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Band rock metal asal Amerika Serikat, Limp Bizkit kembali ke studio musik untuk mengerjakan album terbaru. Kabar tersebut dibenarkan oleh vokalis, Fred Durst dari unggahan cerita Instagram resmi dari band tersebut.

Dalam unggahannya, Fred Durst terlihat sedang bersama sang drummer, John Otto di studio rekaman.

"Di studio bareng John Otto… kita siap kasih hentakan dengan stik drum ini, bro. Ayo, bikin yang funky-funky. Bikin Limp Bizkit meledak lagi," kata Fred Durst, dalam unggahan dengan keterangan gambar "HUMAN DRUM MACHINE".

baca juga: Limp Bizkit Gelar Konser Reuni, Tiketnya Hanya Rp42 Ribu

Kabarnya album baru ini akan menjadi proyek lanjutan dari album terakhir berjudul Still sucks yang dirilis 2021 lalu. Album tersebut nantinya akan menandai kembalinya Limp Bizkit dengan rilisan penuh setelah satu dekade lamanya.

Band asal Amerika Serikat ini sebelumnya memberikan pengumuman jadwal tur Inggris bertajuk Loserville yang akan digelar pada tahun 2025. Serangkaian konser akan dilakukan bulan Maret yang akan dilaksanakan di kota Glasgow, Brimingham, Manchester dan London.

Limp Bizkit juga dijadwalkan tampil sebagai band pembuka dalam tur dunia 'M79' yang akan dilakukan Metallica tahun depan. (Victor Rodam)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkat pembangunan LRT Jakarta Velodrome-Manggarai, PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP mendapatkan nilai kontrak baru (NKB) signifikan pada tahun 2024.

Dengan menyuplai sejumlah produk utama untuk proyek ini yaitu 792 batang PC-I Girder senilai Rp 28,17 miliar, 260 batang PC-U Girder senilai Rp 87,64 miliar, dan Readymix senilai 43.269 meter kubik senilai Rp 37,01 miliar, Waskita Beton meraup NKB hingga Rp 152,64 miliar.

“LRT Jakarta sebagai transportasi publik yang menjadi perhatian pemerintah pusat dalam
memberikan fasilitas transportasi yang memadai untuk masyarakat, merupakan salah satu proyek yang secara signifikan menambah NKB kami di tahun 2024,” ujar Kepala Divisi of
Corporate Secretary WSBP dalam rilis, Rabu (6/11/2024).

Hingga saat ini, progres suplai tersebut telah mencapai kemajuan yang signifikan, PC-U Girder 13 persen, PC-I Girder 22,5 persen, dan Readymix 42 persen.

"Kami optimistis dapat menyelesaikan target penyelesaian proyek pada September 2025," tambah Fandy.

Menurutnya, dengan kepercayaan dari pemilik proyekdan kontraktor, WSBP terus berkomitmen memberikan kualitas terbaik melalui Precast dan Readymix.

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai diharapkan dapat menjadi ikon transportasi modern yang memudahkan mobilitas masyarakat ibu kota.

Keberhasilan proyek ini memperkuat posisi WSBP sebagai penyedia produk beton terpercaya di Indonesia dan berpotensi membuka peluang kerja sama eksternal lainnya.

Dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), proyek dengan pembiayaan yang baik ini juga memberikan dampak besar bagi pencapaian target NKB tahunan yang kami terapkan tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tujuan dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah pembersihan sedimentasi.

Hal itu disampaikan Trenggono saat ditanya anggota Komisi IV DPR RI soal kebijakan ekspor pasir laut yang mendapat sorotan publik.

Sebagaimana diketahui, ekspor pasir laut diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2023.

"Tujuan PP 26 adalah pengambilan sedimentasi, pembersihan sedimentasi untuk rehabilitasi wilayah-wilayah yang seperti itu. Termasuk wilayah-wilayah yang akan digunakan untuk reklamasi," ujar Trenggono dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana dilansir siaran YouTube TV Parlemen pada Rabu (6/11/2024).

Trenggono kemudian menjelaskan bahwa penyusunan PP Nomor 26 sudah melibatkan para ahli. Salah satunya untuk memastikan definisi sedimentasi laut.

Selain itu juga untuk merumuskan seperti apa teknis pengelolaan sedimentasi.

"Di dalam PP 26 jelas sekali aturan-aturan. Sebelum itu diambil, ada tim kajian yang melibatkan ada perguruan tinggi, ada ahli yang menyatakan bahwa ini adalah sedimentasi," ungkap Trenggono.

"Sedimentasi itu isinya lumpur, pasir, dan material lainnya. Material yang berharga jika ada dan jumlahnya besar tidak boleh, harus dipisahkan. Itu di dalam PP," lanjut mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.

Lebih lanjut, Trenggono juga menegaskan bahwa dari sisi ekologi, pengelolaan sedimentasi laut memang diperlukan.

Pasalnya, banyak sedimentasi yang menutupi terumbu karang, zona penangkapan ikan (fishing ground) hingga padang lamun di laut.

Di sisi lain, pengelolaan sedimentasi bisa dimanfaatkan untuk penerimaan negara.

"Dari sisi ekologi, saya berani bertanggung jawab di situ. Karena saya berani berdiskusi dengan ahli-ahli lingkungan. Ayo kita bicara. Dia nutupin terumbu karang. Dia nutupin wilayah fishing ground. Padang lamun juga ditutupin dan lain sebagainya. Bagaimana kalau enggak saya ambil? Saya ambil digunakan untuk penerimaan," jelas Trenggono.

"Sama lah misalnya reklamasi di sebelah. Eh kamu ambil pasirnya dari mana? Dari sini lah. Ya enggak? Karena itu karena anugerah dari Tuhan juga, karena digunakan untuk itu ya kamu bagi juga untuk negara. Jadi penerimaan negara," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah resmi membuka keran ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun aktivitas tersebut dianggap ilegal.

Kemendag menyatakan, ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.

"Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim dalam keterangannya pada September 2024.

Aturan ekspor pasir laut ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ini merupakan tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

Baru sekitar setahun usianya sejak diluncurkan di GIIAS 2023, Hyundai Ioniq 6 kian kehilangan pamornya di Indonesia. Penjualannya terus turun dan kalah bersaing di pasar mobil listrik nasional.

Menyikapi ini, pihak PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengaku belum berniat menghentikan penjualan Ioniq 6 meski sepi peminat.

"Jadi kita masih menganggap Ioniq 6 masih ada peluang di Indonesia dan kita tidak ada rencana untuk menghentikan Ioniq 6," Chief Marketing Officer HMID Budi Nur Mukmin di Cikarang, Jawa Barat, Rabu (6/11).

Sebelumnya diketahui, penjualan sedan Ioniq 6 selama September 2024 hanya laku sebanyak 9 unit. Jumlah ini relatif sedikit jika dibandingkan model sebelumnya Ioniq 5 yang mencatatkan penjualan sejumlah 102 unit pada periode yang sama.

Penjualan Ioniq 6 juga disalip BYD Seal yang laku ribuan unit untuk periode sama. Berdasarkan data wholesale Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada September 2024, Hyundai hanya menjual Ioniq 6 sebanyak delapan unit. Sementara BYD menjual 1.251 Seal pada September.

Meski harga berbeda jauh, namun Ioniq 6 membawa baterai litium ion 77,4 kWh dengan klaim jarak tempuh 519 km (WLTP cycle). Sementara Seal dua pilihan kapasitas baterai, yaitu 82,56 kWh (650 km) dan 82,56 kWh AWD (580 km) dengan pengukuran NEDC cycle.

Sementara itu, Chief Operating Officer HMID Fransiscus Soerjopranoto menjelaskan Ioniq 6 dikenal sebagai mobil sedan listrik yang premium untuk masyarakat kelas atas yang segmennya tidak semoncer mobil di bawah harga Rp1 miliar.

"Ioniq 6 karena styling, dia enggak begitu besar penjualannya. Intinya, dia memenuhi konsumen tertentu yang ingin punya mobil Electric Vehicle (EV) denganhigh performance, baik itu interior, eksterior ataupun teknologinya. Itu yang kita dapatkan di situ. Sehingga kita memperkenalkan namanya Ioniq 6," ujar Frans.

Frans menekankan tidak akan menghilangkan Ioniq 6 dari Indonesia, sebab model tersebut merupakan komitmen Hyundai Indonesia dalam melayani pasar premium.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Kalangan pengamat ekonomi melihat bahwa Bank Indonesia (BI) masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuannya pada tahun depan.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana mengatakan bahwa BI masih berpotensi menurunkan suku bunga BI rate pada tahun depan, meski potensi penurunan tersebut mungkin sedikit dengan dinamika politik internasional, khususnya terkait dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, penurunan suku bunga di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama inflasi global dan kebijakan moneter dari The Federal Reserve (The Fed).

"Mungkin ya ada ruang penurunan untuk BI menurunkan suku bunga acuannya. Apalagi cost of fund kita kayanya sudah terlalu tinggi sih sekarang," ujar Fikri kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Fikri juga menyoroti inflasi domestik Indonesia yang saat ini cukup terkendali. Ia menilai, dengan inflasi yang terkendali tersebut, BI mungkin akan lebih leluasa untuk memangkas suku bunga guna mendukung pemulihan ekonomi.

Selain itu, Fikri menyebut bahwa BI juga memiliki urgensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, dan penurunan suku bunga bisa menjadi salah satu instrumen untuk mencapainya.

"Saya pikir BI juga ada urgensi untuk pro-growth ya, dorong pertumbuhan ekonomi selain dari sisi fiskal," katanya.

Mengenai proyeksi suku bunga di 2024, Fikri memperkirakan bahwa BI akan mengikuti langkah The Fed dalam penurunan suku bunga.

"Saya melihat kemungkinan FFR bisa turun antara 50-70 basis point di tahun depan. Saya pikir mungkin BI akan juga di level itu si antara 50-70 basis point di tahun depan," terang Fikri.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia (BCA), David Sumual, mengungkapkan bahwa faktor eksternal masih menjadi pendorong utama dalam ekspektasi penurunan BI Rate pada tahun depan.

David menilai, meski tekanan inflasi domestik relatif terkendali, harga bahan pangan dan produk impor yang stabil memberikan ruang bagi BI untuk mempertahankan kebijakan suku bunga yang lebih rendah.

"Inflasi masih relatif terjaga karena harga bahan pangan dan produk impor yang stabil," kata David.

Kendati begitu, menurut David, risiko eksternal tetap perlu menjadi perhatian utama bagi kebijakan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan perdagangan Donald Trump, terkait tarif impor barang.

Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan dalam hubungan dagang global yang bisa berdampak negatif pada perekonomian domestik, terutama dalam konteks ekspor dan impor.

Selain itu, kondisi geopolitik yang tidak stabil juga bisa menjadi faktor risiko yang memengaruhi prospek ekonomi Indonesia pada tahun depan.

"Kebijakan Trump terkait tarif impor barang dan kondisi geopolitik masih faktor risiko yang perlu diwaspadai tahun depan," terangnya.

Jakarta: Angkatan Laut Meksiko, Selasa, 5 November 2024 waktu setempat, menyita 3,6 ton kokain di atas 'kapal selam narkotika' di lepas pantai Pasifik. Kapal tersebut terlihat awal minggu ini di sekitar 153 mil (246 kilometer) dari resor Acapulco.

"Kapal-kapal Angkatan Laut tiba untuk mencegat kapal tersebut, yang membawa 102 paket berisi bongkahan kokain," kata pihak berwenang.

Kapal tersebut, yang dikenal sebagai kapal cepat dan ditenagai dua motor tempel dan tampak seperti kapal selam narkotika yang dirancang untuk mempersulit pendeteksian.

Di atas kapal tersebut, AL Meksiko menahan sembilan awak kapal, enam di antaranya adalah warga negara asing. AL Meksiko tidak menyebutkan kewarganegaraan mereka, tetapi banyak kapal yang ditemukan di lepas pantai Meksiko memiliki awak kapal berkebangsaan Kolombia atau Venezuela.

Kokain diproduksi di Amerika Selatan dan biasanya dikirim melalui Pasifik atau Karibia untuk mencapai pasar AS. AFP PHOTO/Mexican Navy


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan menjadi superholding 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketujuh BUMN tersebut yakni Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai Rp 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

Peleburan INA

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan, aset yang dikelola Danantara akan lebih besar dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA).

Oleh karena itu, INA bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

"(Nasib INA) Iya, ke depan semua dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara. Sementara pakai PP," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia menyebut, konsolidasi ini bakal berlandaskan peraturan pemerintah (PP) untuk sementara waktu.

Namun, payung hukum konsolidasi tersebut masih disiapkan.

"PP dulu, lagi disiapkan. Ya nanti lah," katanya

Mirip Temasek

Danantara bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), layaknya Temasek, sebuah badan investasi global yang berkantor pusat di Singapura.

Namun begitu, wewenang tersebut harus ditetapkan dalam undang-undang (UU).

"Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan," ungkap Muliaman, Selasa (22/10/2024).

Mantan Bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menyampaikan, Danantara akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Nantinya, seluruh aset-aset pemerintah yang terpencar bakal dikelola oleh BP Investasi Danantara.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Hery Gunardi kembali terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) periode 2024 – 2027. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asbisindo 2024 bertajuk “Seminar Nasional Pengembangan Produk Bank Syariah”, Hery menyorot pentingnya kolaborasi bersama untuk pengembangan produk bank syariah dan memperkuat ekonomi syariah nasional.

Hery yang juga Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebelumnya telah menduduki posisi sebagai Ketua Umum Asbisindo periode 2021 – 2024. Menurut Hery, industri perbankan dan perekonomian syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar dan memiliki ruang bertumbuh yang baik.

Hery meyakini, dengan kolaborasi yang semakin solid di antara para anggota Asbisindo dan stakeholder, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan yang masih terbuka tersebut.

“Masih terdapat ruang tumbuh bagi perbankan syariah. Namun memang, jika melihat perbankan syariah di Indonesia, masih ada beberapa issues yang dapat menjadi perhatian kita secara bersama-sama. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh anggota Asbisindo yang semakin solid, dan bersama-sama terus membangun dan memperkuat ekonomi syariah di Indonesia,” ujar Hery dalam Munas Asbisindo 2024.

Hery juga menegaskan perlunya memperkuat modal inti dan inovasi produk untuk mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah. Menurut Hery, kebutuhan akan peningkatan modal inti, konsolidasi, serta inovasi produk dan digitalisasi memiliki impak positif dalam memperluas pasar dan menarik minat nasabah terhadap perbankan syariah.

“Bank syariah harus terus berinovasi, khususnya dengan produk yang relevan bagi generasi digital dan ekosistem syariah yang lebih inklusif. Pengembangan produk seperti commodity murabahah, misalnya, diharapkan mampu menarik lebih banyak investor dan meningkatkan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian,” ujarnya.

Hadir dalam Munas Asbisindo 2024 yaitu Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Defri Andri, serta tokoh perbankan dan perwakilan perbankan syariah di Indonesia.

Hery menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan menggembirakan dengan pertumbuhan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai double digit secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Mengacu data OJK per Agustus 2024, aset perbankan syariah nasional mengalami pertumbuhan 10,37% (year on year/yoy), yang antara lain ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan sebesar 11,65% (yoy) dan pertumbuhan DPK sebesar 11,42% (yoy). Sementara itu, aset perbankan nasional pada periode yang sama bertumbuh 9,36% (yoy), yang antara lain ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan sebesar 11,30% (yoy) dan pertumbuhan DPK sebear 7,00% (yoy).

Solidnya pertumbuhan industri perbankan syariah juga berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan solid sebesar 5,08% pada semester pertama 2024, didukung inflasi yang terkendali.

Ke depan, dengan dukungan dari sektor perbankan syariah yang turut menopang fundamental ekonomi yang kuat, perekonomian nasional diharapkan akan mampu menghadapi tantangan global dan meneruskan tren pertumbuhan berkelanjutan pada semester II/2024.

“Tentunya Asbisindo berharap perbankan syariah Indonesia akan semakin berdaya saing, inovatif, dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi. Dukungan dari seluruh pihak diharapkan dapat mempercepat pencapaian target inklusi keuangan syariah dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta keuangan syariah global,” tegasnya.