Jakarta: Merek audio JBL tengah menggelar pameran bertajuk “First Doesn’t Follow” di Kota Kasablanka, Jakarta, hingga 10 November 2024. JBL memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat dan mencoba produk TWS canggih terbaru mereka yaitu JBL Tour Pro 3 dan JBL Live 3.

Selain ragam produk audio JBL yang ikut dipamerkan dan dijual pada pameran ini, diakui JBL Tour Pro 3 dan JBL Live 3 adalah yang paling menarik. Berbeda dari TWS lain, kedua TWS buatan JBL hadir dengan smart charging case.

Casing di TWS ini memiliki sebuah layar sentuh yang bisa dikendalikan untuk mengakses ragam fitur dan fungsi dari TWS JBL Tour Pro 3 dan JBL Live 3. Keduanya bisa dibedakan dari ukuran layarnya, di mana layar JBL Tour Pro 3 lebih lebar serta memiliki akses fitur yang lebih lengkap.
Tampilan dari fitur smart charging case juga bisa dipersonalisasi dengan mengganti wallpaper, misalnya menampilkan foto wajah kita, idola kita, atau hewan kesayangan.

JBL Tour Pro 3 memiliki posisi sebagai TWS premium dengan dukungan fitur dual driver, JBL Spatial 260 dilengkapi Head Tracking, Tdan True Adaptive Noise Cancellation 2.0. Makanya navigasi dan fitur yang bisa diakses di layar casing lebih banyak.

Dual driver di sini menghadirkan kombinasi Driver armature mengatur nada tinggi dengan kejernihan yang lebih baik yang juga dilengkapi oleh driver dinamis 11mm untuk menghasilkan bass yang kuat dan vokal yang jernih.



JBL Spatial 360 tidak hanya menghasilkan audio yang imersif, tapi dengan teknologi Head Tracking maka telinga pendengar bisa merasakan audio berdasarkan arah datang dan menyesuaikan gerakan atau posisi kepala, cocok untuk menikmati film atau bermain game.

Teknologi True Adaptive Noise Cancellation 2.0 juga secara cerdas bisa meredam kebisingan di sekitar pengguna termasuk saat menerima telepon. Fitur smart call equalizer dihadirkan untuk mengubah audio dari lawan bicara saat telepon, misalnya meningkatkan volume jika suara terlalu kecil.

Fitur tes suara Personi-fi 3.0 menawarkan profil suara yang dapat disesuaikan. Algoritma JBL ini secara akurat dapat mengukur dan menyesuaikan profil pendengaran individu dengan menggunakan 12 band untuk kompensasi EQ dan 14 nada warble.

Semakin canggih, TWS JBL Tour Pro 3 menggunakan kabel USB-C to Aux bisa digunakan sebagai audio transmitter dari sumber pemutar audio atau konten, misalnya dihubungkan ke televisi atau entertainment display di pesawat agar audio bisa didengarkan dari TWS JBL.

Beberapa fitur TWS JBL Tour Pro 3 juga bisa dijumpai pada JBL 3 Live Series yang tersedia dalam tiga model yaitu Buds, Beam, dan Flex. Pada kualitas audio JBL 3 Live Series mendukung sertifikasi codec jenis LE Audio.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau Askrindo Syariah melalui Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) melakukan penyerahan bantuan beasiswa dan gerobak UMKM untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal yang diserahkan di 3 lokasi yang berbeda.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal.

Bantuan Beasiswa untuk Meningkatkan Akses Pendidikan

Dalam upaya mendukung akses pendidikan yang lebih baik, Askrindo Syariah berkolaborasi dengan Lazisnur menyerahkan bantuan Beasiswa Si Hebat kepada 60 siswa di Pesantren Penghafal Quran (PPQ) Nahwa Nur dengan jenjang pendidikan SD dan SMP.

Penyerahan bantuan diberikan langsung oleh Farid Datul Rohman selaku Ketua UPZ pada Rabu (06/11/2024) di PPQ Nahwa Nur, Kabupaten Bogor.

Farid mengatakan, "Pendidikan adalah salah satu kunci dalam membuka peluang dan meningkatkan kualitas hidup. Melalui bantuan beasiswa ini, diharapkan dapat membantu para siswa untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani oleh masalah finansial. Pemberian beasiswa ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya bagi penerima beasiswa, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan."

Program pemberian beasiswa ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) dalam rangka memastikan pendidikan yang berkualitas.

Bantuan Gerobak UMKM untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Selain bantuan beasiswa, Askrindo Syariah memberikan bantuan program pemberdayaan UMKM melalui penyaluran gerobak. Bantuan tersebut diserahkan melalui Lembaga Manajemen Infaq (LMI) LAZ Nasional dan Baitulmaal Muamalat (BMM).

Penyerahan bantuan gerobak berkah kepada LMI diserahkan langsung oleh Farid Datul Rohman selaku Ketua UPZ di Jakarta pada Selasa (05/11/2024) dan bantuan gerobak UMKM kepada BMM diserahkan langsung oleh Catur Heru Putranto selaku Kepala Sekretaris Perusahaan di Jakarta pada Rabu (06/11/2024).

Catur mengatakan, "Bantuan gerobak ini adalah salah satu langkah nyata perusahaan dalam mendukung pemberdayaan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dukungan berkelanjutan terhadap UMKM merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memajukan ekonomi Indonesia dengan memberdayakan sektor UMKM yang memiliki potensi besar untuk berkembang."

Program ini turut mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) dalam rangka memberikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.

Kedua program bantuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Bantuan beasiswa akan memainkan peran penting dalam menciptakan generasi muda yang lebih terdidik. Sementara bantuan gerobak untuk pelaku UMKM diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan pertumbuhan perekonomian nasional, dengan memberikan dukungan langsung kepada para pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka.

Askrindo Syariah melalui jaringannya yang tersebar di 41 kota memberikan kemudahan akses dan layanan bagi seluruh Mitra Bisnis baik Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank Syariah, sehingga diharapkan dapat terus berkolaborasi dalam mendukung penyaluran pembiayaan kepada UMKM yang lakukan oleh Lembaga Keuangan tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengusaha yang juga dikenal sebagai crazy rich Pondok Indah, Muhammad Fitno, meluncurkan sebuah terobosan terbarunya yaitu Terasultan Istiqlal, sebuah restoran Arab modern di jantung Jakarta. Tidak tanggung-tanggung restoran tersebut memadukan kuliner Timur Tengah yang sedang naik daun dan ikon Masjid Istiqlal yang masyhur.

Dalam pembukaan restoran tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, pada Jumat (1/11/2024) lalu. "Saya mengapresiasi pihak Terasultan yang telah menjalin kerjasama di Istiqlal. Menghadirkan restoran yang nyaman di masjid Istiqlal untuk dinikmati jamaah yang beribadah dan berwisata di Istiqlal," ujar KΗ Nasaruddin Umar dalam keterangan resminya yang dikutip di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Hal ini wajar karena pebisnis kelahiran 19 November 1973 di Pangkal Pinang memiliki pengalaman panjang dalam urusan bisnis. Dirinya mengawali karir sebagai seorang telemarketing. Pekerjaan ini menempanya menawarkan berbagai produk melalui telepon kepada konsumen.

Fitno lalu memperluas pengalaman dengan bekerja di perusahaan penyedia telekomunikasi di Turki yaitu Turkcell. Usai kembali ke Indonesia, dirinya memutuskan menjadi pebisnis.

Langkah pertamanya mendirikan perusahaan bernama PT MAC Sarana Djaya. Perusahaan tersebut menyediakan hosting netral untuk indoor telekomunikasi Indonesia. Gurita bisnisnya merambah bidang perhotelan yang kini tergabung dalam jaringan F Hotel , Properti, Logistik, Komoditi, Tambang, Trading, dan F & B.

Fitno terkenal dengan perilaku sering bersedekah ke orang yang membutuhkan. Salah satunya sering membagikan sembako ke kaum dhuafa. Amalan untuk bersedekah itu didapatkan dari kedua orang tuanya.

Sejak duduk di sekolah menengah pertama (SMP), orang tua Fitno selalu memberikan uang kepadanya untuk disedekahkan. Sehingga kebiasaan tersebut pun terus berlanjut hingga dia dewasa dan sukses seperti sekarang ini.

KULONPROGO, iNews.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyerahkan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, DIY, Rabu (6/11/2024). Dia juga meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) jemput bola agar hak-hak pemilih pemula terakomodir dalam Pilkada 2024.

“Masih ada sekitar 1,5 juta yang belum dapat KTP. Ini harus digencarkan,” ujar Bima Arya, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Dukcapil harus bekerja keras untuk ikut menyukseskan Pilkada 2024. Dalam waktu kurang dari sebulan, pemilih pemula harus segera mendapat KTP sebagai dasar bisa terdaftar dalam daftar pemilih.

Dinas bisa berkoordinasi dengan sekolah ataupun panti asuhan dan pondok pesantren. Institusi ini memiliki data valid terkait dengan kependudukan anak-anak yang akan menjadi pemilih pemula.

“Bisa ke sekolah, panti asuhan atau pesantren. Harus jemput bola,” katanya.  

Keberadaan pemilih pemula pada pilkada juga penting sebagai bagian pendidikan politik. Mereka pasti akan tertarik untuk datang ke TPS karena menjadi pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Bima juga mengaku sudah banyak mendapakan masukan dari LSM yang selama ini mendampingi penyandang disabilitas. Salah satunya LSM Sigap yang ada di Yogyakarta. Banyak penyandang disabilitas yang terdata sebagai warga biasa. Padahal ketika ini terdata dan jumlahnya banyak sangat mungkin di bentuk TPS khusus.

“Mereka ini perlu difasilitasi dan diedukasi. Mereka harus menjadi target untuk menggunakan hak pilihnya,” katanya.  

Sekretaris Disdukcapil Kulonprogo Ernawati Sukeksi mengatakan, mereka telah melakukan perekaman e KTP dengan sistem jemput bola untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

“Kami sudah melakukan jemput bola di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Seusai menyerahkan KTP bagi pemilih pemula, Bima juga melakukan sidak terkait dengan layanan dan fasilitas di Disdukcapil Kulonprogo. Bima berdialog dengan warga yang mengurus dokumen kependudukan maupun dengan pegawai untuk melihat inovasi dan layanan yang ada.  

Editor: Donald Karouw

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Peluang baru untuk memperbaiki hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat (AS) terbuka setelah Donald Trump menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden AS.

Hal ini disampaikan oleh Kirill Dmitriev, Kepala Dana Kekayaan Kedaulatan Rusia, pada hari Rabu.

Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 menyebabkan ketegangan terbesar antara Moskow dan Barat sejak Krisis Rudal Kuba pada 1962.

Hubungan antara kedua negara, yang merupakan kekuatan nuklir terbesar di dunia, semakin memburuk hingga tingkat Perang Dingin, menurut para diplomat Rusia dan AS.

Dmitriev, tokoh senior dalam elit politik Rusia, menyatakan bahwa kemenangan tim Trump terjadi meskipun ada "kampanye disinformasi besar-besaran".

Ia menambahkan bahwa kemenangan Trump menunjukkan bahwa rakyat Amerika sudah lelah dengan kebijakan pemerintahan Biden yang dianggap penuh kebohongan dan ketidakmampuan.

"Ini membuka peluang baru untuk mengatur ulang hubungan Rusia-Amerika," ujar Dmitriev, yang rutin bertemu dan memberi nasihat kepada Presiden Vladimir Putin.

Trump, dari Partai Republik, mengklaim kemenangan setelah proyeksi Fox News menyebutkan ia mengalahkan Demokrat Kamala Harris, menandai kebangkitan politik yang mengejutkan setelah empat tahun meninggalkan Gedung Putih.

Pada 2009, Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton pernah mengusulkan pengaturan ulang hubungan dengan Rusia. Namun, upaya tersebut gagal ketika hubungan antara Presiden Putin dan Barack Obama memburuk, meskipun simbolisasi yang diberikan kala itu.

Trump, yang berusia 78 tahun, berulang kali berjanji akan mengakhiri perang di Ukraina jika terpilih, meskipun ia belum menjelaskan secara rinci caranya.

Sementara itu, Putin menyatakan kesiapannya untuk berdialog mengenai kemungkinan akhir perang, asalkan klaim teritorial Rusia diakui. Hal ini bertentangan dengan sikap kepemimpinan Ukraina yang menolak menyerah.

Pasukan Rusia kini menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina, termasuk Krimea, Donbas, serta sebagian besar Zaporizhzhia dan Kherson.

Menjelang pemilu AS, para pejabat Rusia, termasuk Putin, menyatakan bahwa bagi Moskow, siapa yang menang di Gedung Putih tidak terlalu berpengaruh. Namun, media pemerintah yang dikendalikan Kremlin menunjukkan preferensi terhadap Trump.

Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, menyatakan bahwa kemenangan Trump mungkin akan membawa dampak buruk bagi Ukraina. Meski demikian, tidak jelas sejauh mana Trump akan memotong pendanaan AS untuk perang tersebut.

Medvedev menilai Trump, sebagai seorang pengusaha, cenderung enggan menghabiskan dana untuk aliansi atau organisasi internasional yang dianggap tidak menguntungkan.

"Pertanyaan utamanya adalah seberapa besar Trump akan dipaksa mendukung pembiayaan perang. Dia keras kepala, tapi sistemnya lebih kuat," kata Medvedev.

Pasar terus memantau hasil dari pemilihan presiden di Amerika Serikat

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 183 tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Beleid tersebut diundangkan pada 5 November 2024.

Pasal 1 Perpres tersebut menyebutkan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup. BPLH dipimpin oleh kepala.

"BPLH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," tulis Pasal 2 ayat (1) dikutip Rabu (6/11).

Dalam melaksanakan tugas, BPLH menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebljakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Lalu, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusalan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH.

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPLH. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPLH dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH.

KOMPAS.com - Kondisi ketenagakerjaan Indonesia per Agustus 2024 menunjukkan tanda-tanda membaik.

Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pendudukan bekerja hingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terus turun di bawah angka sebelum Covid-19.

Kenaikan jumlah penduduk bekerja bahkan terjadi hampir di setiap level pendidikan, kecuali sekolah dasar dan diploma.

Berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan jumlah penduduk bekerja mencapai 4,79 juta orang atau meningkat 3,42 persen dibanding jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2023.

Jumlah penduduk bekerja di Indonesia 144,64 juta jiwa

Saat ini, jumlah penduduk bekerja di Indonesia tercatat mencapai 144,64 juta jiwa.

Peningkatan kebekerjaan penduduk pada Agustus 2024 juga terjadi di beberapa level jenjang pendidikan, terutama pendidikan menengah serta level D4, S1, S2, dan S3.

Penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) mengalami peningkatan 0,46 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,02 persen poin, 0,15 persen poin,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, saat Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta, seperti dikutip dari laman Direktorat Jenderal Vokasi.

Tren pengangguran turun

Mulai membaiknya kondisi ketenagakerjaan Indonesia juga ditunjukkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang juga terus mengalami penurunan.

Bahkan, hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan penurunan TPT yang jauh lebih kecil jika dibandingkan TPT saat sebelum pandem Covid-19.

TPT Agustus 2024 tercatat sebesar 4,91 persen. Angka tersebut lebih kecil dari TPT pada Agustus 2019 yang sebesar 5,23.

“TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 4,91 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur," imbuhnya.

Dia menambahkan, selama periode Agustus 2019 sampai Agustus 2024, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024.

Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,41 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Penurunan TPT juga terjadi hampir di setiap jenjang pendidikan. TPT tamatan SMK mengalami penurunan 0,3 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) memacu penjualan sejumlah proyek andalan di kawasan Lippo Village hingga Park Serpong. Pada Kuartal III 2024, LPKR berhasil mencetak pra penjualan sebesar Rp4,25 triliun, setara dengan 79% dari target tahun ini.

Pencapaian tersebut terutama bersumber dari berlanjutnya penjualan produk rumah tapak dengan harga terjangkau dari peluncuran sebelumnya. Seperti Cendana Homes, XYZ Livin, dan Waterfront Uptown, serta peluncuran baru seri Zen di Park Serpong dan XQ Livin di Lippo Cikarang Cosmopolis.

Di samping itu, pra penjualan sebesar Rp4,25 triliun tersebut juga memperlihatkan peningkatan 26% jika dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan permintaan pasar yang kuat. Khusus untuk pra penjualan Lippo Karawaci sendiri (penjualan sejumlah proyek andalan di kawasan Lippo Village hingga Park Serpong), tercatat sebesar Rp3,19 triliun pada periode Januari-September 2024.

Group CEO LPKR John Riady mengatakan, LPKR akan terus berinovasi dan memperluas penawaran produk untuk pemilik rumah pertama. Mereka meluncurkan produk perumahan baru yang terjangkau di Park Serpong dan Lippo Cikarang Cosmopolis.

?Setelah mencapai 79% dari target pra penjualan di Kuartal III 2024, perusahaan optimistis akan dapat mencapai target tahun ini, dengan mempertahankan momentum penjualan di kuartal terakhir,? katanya dalam siaran pers, Rabu (6/11/2024).

Perusahaan konsultan properti Jones Lang Lasalle (JLL) Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan tingkat kepercayaan investor yang tinggi akan mendorong pertumbuhan sektor properti .

Country Head JLL Indonesia Farazia Basarah mengatakan, sektor properti Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh pada tahun 2024 seiring dengan prospek perekonomian Indonesia. Nilai investasi di sektor properti pada paruh pertama 2024 mencapai Rp 29,4 triliun atau tumbuh 6% dari periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap sektor properti di Indonesia masih tinggi.

JLL Indonesia juga menambahkan permintaan terhadap rumah tapak dengan harga di bawah Rp2 miliar menjadi yang paling laris. Mengutip data terakhir JLL Indonesia, sebanyak 80% dari total penjualan rumah di perumahan skala besar dengan luas di atas 200 hektare berada pada harga di bawah Rp2 miliar. JLL Indonesia juga melihat pengembang terus secara aktif meluncurkan klaster baru di proyek-proyek perumahan yang sudah ada.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung akan fokus dalam pembentukan wirausaha baru dan perluasan lapangan kerja untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Saat ini TPT di Kota Bandung tercatat 7,4% pada tahun ini dari sebelumnya 8,83% di tahun 2023.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung A Koswara mengatakan penurunan angka pengangguran tersebut merupakan hasil dari upaya Pemkot Bandung bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dalam menyediakan lapangan kerja dan mendukung pembentukan wirausaha baru.

Koswara menyebut ada dua strategi utama Pemkot Bandung untuk mengatasi pengangguran. Strategi pertama adalah pengembangan wirausaha baru. Disnaker telah menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk masyarakat yang tertarik berwirausaha.

“Pembentukan wirausaha baru ini tidak hanya dilakukan sekali pelatihan, tetapi juga dilanjutkan dengan dukungan hingga usaha mereka dapat berkembang dan mandiri. Ini salah satu langkah penting untuk membuka lapangan kerja baru secara berkelanjutan,” ujarnya.

Strategi kedua adalah memperluas lapangan kerja melalui dukungan bagi pengusaha lokal dan menarik investasi baru agar ekonomi Kota Bandung semakin berkembang. Jika ekonomi tumbuh, maka peluang kerja pun akan semakin terbuka lebar.

"Dengan pertumbuhan usaha di Kota Bandung, semakin banyak pula lowongan yang dapat terbentuk," ungkapnya.

Menurutnya, Kota Bandung menjadi salah satu tujuan utama bagi pencari kerja karena pertumbuhan ekonominya yang menjanjikan.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot Bandung juga berupaya memperkuat iklim usaha yang dapat mendatangkan lebih banyak peluang ekonomi dan membuka ruang bagi pendatang maupun warga untuk bekerja di Bandung.

Sebagai bagian dari strategi pengurangan TPT, Disnaker Kota Bandung telah menyelenggarakan dua kali job fair pada tahun ini, yakni di bulan Juni dan November. Job fair yang berlangsung pada 6-7 November 2024 di Graha Manggala Siliwangi, menyediakan 2.433 lowongan kerja dari 46 perusahaan, dan diikuti oleh lebih dari 8.000 pencari kerja.

Selain itu, aplikasi New Bimma juga dihadirkan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi terkait peluang kerja dan kompetensi yang dibutuhkan industri.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang memiliki TWP90 di atas 5% bertambah.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan terdapat 22 penyelenggara fintech lending yang memiliki TWP90 di atas 5% per September 2024. Adapun jumlah tersebut bertambah 3 penyelenggara, dibandingkan bulan sebelumnya.

"Terdapat sebanyak 19 penyelenggara fintech P2P lending yang memiliki TWP90 di atas 5% per Agustus 2024," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (6/11).

Agusman menyampaikan OJK telah memberikan surat peringatan kepada fintech lending yang memiliki TWP90 di atas 5% tersebut. Selain itu, dia bilang OJK juga meminta penyelenggara tersebut membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaan.

"OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan fintech lending. Ditambah akan melakukan tindakan pengawasan, termasuk pemberian sanksi administratif, apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," kata Agusman.

Sebagai informasi, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 tercatat sebesar 2,38%. Adapun TWP90 pada September 2024 tercatat membaik drastis dari posisi September 2023 yang sebesar 2,82%.

Sementara itu, TWP90 industri pada September 2024 terbilang stabil, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah saat ini menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Yusril menjelaskan, RUU ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ketujuh Joko Widodo dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini.

"Pemerintahan Pak Prabowo meneruskan apa yang telah dirintis dan dilakukan oleh Presiden Jokowi, termasuk hal-hal yang belum terselesaikan pada masa pemerintahan beliau. Salah satunya adalah RUU Perampasan Aset ini," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memperluas ruang lingkup perampasan aset, tidak hanya terbatas pada hasil kejahatan korupsi, tetapi juga mencakup tindak pidana lainnya.

Salah satu pembaruan signifikan dalam RUU ini adalah perampasan aset yang dapat dilakukan bahkan sebelum adanya putusan pengadilan pidana, berbeda dengan aturan yang berlaku dalam hukum pidana konvensional.

Namun demikian, Yusril mengakui bahwa aturan baru dalam RUU ini berpotensi menimbulkan perdebatan.

Ia mempersilakan seluruh pihak, baik dari kalangan ahli hukum, tokoh masyarakat, maupun lembaga lainnya, untuk memberikan masukan atau kritik yang konstruktif.

"Ini adalah sebuah langkah besar yang perlu mendapatkan perhatian publik. Kami siap mendengarkan berbagai kritik dan saran untuk memastikan bahwa RUU ini benar-benar bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat," ujarnya.

Yusril menambahkan, meskipun RUU Perampasan Aset telah disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada DPR melalui surat Presiden dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pemerintah masih menunggu DPR untuk memulai pembahasan.

RUU tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Prolegnas 2024-2029, dan Badan Legislasi DPR telah mengundang berbagai lembaga serta organisasi untuk menyerap aspirasi terkait RUU Perampasan Aset.

"Pemerintah tidak memiliki niat untuk menarik kembali RUU ini. Kami menunggu DPR untuk segera membahasnya dan melanjutkan proses legislasi sesuai dengan prosedur yang berlaku," tuturnya.

Sebagai langkah lanjut, Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk tim khusus yang akan diketuai oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas untuk mewakili pemerintah dalam diskusi dan negosiasi terkait RUU tersebut.

"Pemerintah berharap, dengan adanya RUU Perampasan Aset, langkah pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya akan semakin efektif, dan sistem hukum Indonesia dapat semakin kuat dalam menanggulangi kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat," ucapnya.