BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membentuk Komite Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk menggantikan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih BLBI (Satgas BLBI).

Namun hingga pemerintahan berganti, rencana ini tak kunjung terealisasi. Padahal masa tugas Satgas BLBI akan berakhir pada akhir tahun ini.

Ketua Satgas BLBI sekaligus Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan, rencana penggantian Satgas BLBI jadi Komite Khusus masih terus diproses.

"Kami masih menunggu prosesnya," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Sunshine Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketika ditanya terkait arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Satgas BLBI dengan Komite BLBI, dia tidak menjawab.

Dia juga enggan buka suara terkait masa tugas Satgas BLBI yang berakhir 31 Desember 2024 apakah akan diperpanjang ke tahun berikutnya.

"Saya enggak bisa komen dulu soal itu," kata dia.

Dia memastikan, Satgas BLBI tetap menagih aset negara dari obligor BLBI sesuai aturan sampai masa tugas berakhir pada akhir tahun ini.

"Kita akan meneruskan sesuai dengan ketentuan yang ada sekarang, berupa Satgas. Mengenai bentuknya nanti kita lihat saja perkembangannya," tukasnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pembentukan Komite BLBI untuk menggantikan Satgas BLBI merupakan salah satu rencana aksi dan extra effort untuk menagih aset negara dari obligor BLBI.

"Untuk itu extra effort dan rencana aksi yang kami bayangkan dan alokasikan Rp 10,25 miliar untuk pembentukan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI pengganti Satgas BLBI," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

"Melanjutkan upaya pembatasan keperdataan dan atau layanan publik serta pencegahan bepergian ke luar negeri; meningkatkan penelusuran informasi terkait debitur dan obligor dengan nilai yang kewajibannya besar; dan pelatihan peningkatan kemampuan asset tracing," kata dia

Sebagai informasi, Satgas BLBI telah dibentuk sejak 2021 seiring dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 pada 6 April 2021.

Pada Keppres tersebut, Satgas BLBI bertuhas sampai dengan 31 Desember 2023. Lalu diperpanjang masa tugasnya sampai Desember 2024.

Kemudian pemerintah berencana akan memperpanjang masa berlaku Satgas BLBI pada tahun depan lantaran realisasi pengumpulan aset dari obligor BLBI baru sebanyak Rp 38,88 triliun sedangkan targetnya mencapai Rp 110 triliun.

KOMPAS.com - Yuto Nagatomo menjadi salah satu nama yang dipanggil pelatih Hajime Moriyasu untuk ronde laga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Indonesia dan China.

Pertama, partai Indonesia vs Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat (15/11/2024).

Kemudian, timnas Jepang akan berangkat langsung ke Xiamen, untuk menghadapi tuan rumah China pada Selasa (19/11/2024).

Salah satu nama beken yang masih menghiasi daftar skuad Timnas Jepang adalah bek veteran Yuto Nagatomo.

Mantan pemain yang antara lain pernah memperkuat Inter Milan, Marseille, dan Galatasaray tersebut masih menjadi bagian dari skuad Nippon dalam usianya yang telah menginjak 38 tahun.

Nagatomo sekarang memperkuat FC Tokyo, klub profesional pertamanya.

Pemain yang mempunyai 142 caps bagi Timnas Jepang itu memang tak selalu bermain 90 menit bagi Tokyo di J-League musim ini.

Akan tetapi, ia konsisten turun dari bangku cadangan apabila tidak menjadi starter dan menorehkan 1.615 menit merumput di kasta teratas Liga Jepang.

Nagatomo melakoni debutnya bersama Timnas Jepang di bawah asuhan Takeshi Okada pada 234 Mei 2008 di sebuah laga persahabatan kontra Pantai Gading.

Pemain yang memperkuat Jepang di Piala Dunia 2018 dan Piala Dunia 2022 tersebut berusia 21 tahun 8 bulan dan 12 hari pada laga debutnya.

View this post on Instagram

A post shared by Sports Kompascom (@sports.kompascom)

Kendati tak pernah turun merumput bagi Jepang sejak Piala Dunia Qatar, Nagatomo tetap menjadi bagian dari tim Samurai Biru.

Ia mendapat pemanggilan kembali oleh pelatih Moriyasu sejak ronde laga Maret 2024.

"Saya harap ia bisa membuat kehadirannya terasa, baik di dalam dan luar lapangan," tutur sang pelatih mengenai Nagatomo jelang ronde laga Maret 2024, seperti dikutip dari Kyodo News.

“Ada kegembiraan karena bisa bermain untuk tim nasional Jepang lagi, sesuatu yang selalu menjadi cita-cita dan kebanggaan saya. Juga ada rasa urgensi untuk menghadapi laga-laga berat di masa depan,” timpal Nagatomo.

Yuto Nagatomo akan menjadi pemain paling senior secara usia dan umur di antara kedua skuad pemain pada laga Indonesia vs Jepang tersebut.

Tak ada yang bisa mendekati usianya yang telah menginjak 38 tahun dan raihan 142 caps.

Pemain tertua di skuad Timnas INdonesia sekarang adalah Jordi Amat di usia 32 tahun dan pemain dengan caps terbanyak adalah Pratama Arhan serta Witan Sulaeman (sama-sama 48 penampilan bagi Garuda).

Warta Ekonomi, Jakarta -

Director Sustainable Supply and Production Golden Agri-Resources (GAR), Ian Suwarganda, menyoroti dampak European Deforestation Free Regulation (EUDR) pada rantai pasok dan permintaan minyak sawit dunia, di mana regulasi ini mengubah ketentuan ketelusuran dari sukarela menjadi wajib.

Ian menilai jika EUDR yang bertujuan untuk meminimalkan deforestasi, memiliki efek domino yang tak terduga, yaitu “over-regulation, over-reaching regulation, dan overlapping regulation” sehingga, kebijakan tersebut berisiko besar mengintervensi kedaulatan pengelolaan lahan serta menimbulkan tumpang tindih kebijakan di negara produsen sawit.

“Di pasar Eropa, ketatnya standar ketelusuran EUDR dapat mengurangi pasokan produk yang memenuhi kriteria tersebut, mendorong kenaikan harga atau bahkan memicu greenflation atau kenaikan harga komoditas hijau,” kata Ian dalam gelaran Indonesian Palm Oil Conference 2024 di Bali, dikutip Warta Ekonomi, Jumat (8/11/2024).

Aturan tersebut membuka peluang bagi produsen minyak nabati Eropa yang tidak terkena dampak dari EUDR sehingga bisa mendominasi pasar global. Aturan tersebut juga mengalihkan perdagangan minyak sawit ke berbagai negara seperti India dan Pakistan yang diketahui memiliki standar yang lebih longgar.

Kendati demikian, Ian menyebut bahwa industri minyak sawit perlu berinvestasi dalam praktik berkelanjutan untuk menghadapi tren regulasi global. Hal ini dikarenakan negara lain seperti Tiongkok mulai mempertimbangkan kebijakan terkait keberlanjutan seperti EUDR untuk diterapkan.

Untuk mengantisipasi tren regulasi global, pihaknya mengaku telah melakukan investasi besar untuk memastikan ketelusuran rantai pasok.

GAR mengusulkan untuk menunda implementasi EUDR hingga 12 bulan untuk memberi waktu bagi pelaku industri serta pemerintah agar mempersiapkan infrastruktur pendukung.

“Kami (GAR) juga menekankan pentingnya panduan bagi petani kecil, dialog antar-komoditas, menaruh perhatian atau meninjau kembali larangan hukum untuk pengumpulan geolokasi, dan pertemuan konsultatif mengenai peta tutupan hutan yang komprehensif agar transisi penerapan EUDR ini berjalan lancar,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekeluarga korban kebakaran rumah di Jalan Papanggo 3B, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ditemukan tewas dalam kondisi berpelukan, Jumat (8/11/2024).

Satu keluarga tersebut terdiri dari empat orang, yakni, Agam Sahril Maulana (40), Yuliani (35), Stepi (8), dan Alfat (3).

"Ibunya (Yuliani) berpelukan sama anak perempuannya (Stepi)," ucap Ketua RT 12, Siti Komariah, saat diwawancarai di lokasi kejadian, Jumat.

Sementara Agam ditemukan dalam kondisi tergeletak dengan posisi tangan membopong putranya yang bernama Alfat.

Saat kebakaran terjadi, Agam sudah bangun dari tidurnya dan berusaha memadamkan api dengan air.

Namun, karena istri dan dua anaknya masih berada di kamar yang berada di lantai dua, Agam kembali masuk ke rumah.

Namun, saat berada di lantai dua untuk menyelamatkan keluarganya, tangga rumah Agam yang terbuat dari kayu hangus terbakar.

Alhasil, ia beserta istri dan kedua anaknya terjebak di dalam kamar sampai meninggal.

Sementara Fauziah (63), orangtua Agam, berhasil menyelamatkan diri.

Ia melompat dari lantai dua rumahnya dan meminta tolong kepada Siti.

Kini, Fauziah tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Puri Medika, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Diberitakan sebelumnya, kebakaran tersebut terjadi pada Jumat dini hari, pukul 01.41 WIB.

Kebakaran itu disebabkan karena adanya korsleting.

Arus pendek listrik menyebabkan munculnya api sehingga membakar bangunan itu.

Kemudian, seorang warga mendatangi Pos Damkar Papanggo untuk meminta bantuan.

Petugas damkar langsung meluncurkan satu unit mobil. Namun, karena api sudah membesar, 13 unit dengan 9 pompa dan 4 pompa pendukung diluncurkan ke tempat kejadian perkara (TKP).

Ada sekitar 70 personel damkar yang diterjunkan untuk memadamkan api tersebut.

Sekira pukul 03.34 WIB, api baru bisa dipadamkan.

Kebakaran ini juga menyebabkan kerugian sekitar Rp 900 juta.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bertahun-tahun sebelum popularitas Bitcoin meroket, seorang pria bernama Davinci Jeremie membuat prediksi yang bisa membuat siapa saja kaya raya jika mengikuti sarannya pada 2013.

Mengutip unilad.com, dalam video YouTube yang ia unggah pada Mei 2013, Jeremie menyarankan dunia untuk berinvestasi hanya US$1 dalam Bitcoin. Saat itu, harga Bitcoin per unitnya hanya US$116,75.

Jeremie mengatakan dalam videonya, yang kini telah ditonton 5,5 juta kali, "Dengan harga tiket lotre, kamu bisa menyimpan Bitcoin selama 10 tahun dan menjadi jutawan. Jika nilainya turun ke nol, kamu hanya kehilangan US$1—siapa yang peduli? Tetapi jika saya benar, saya ingin kalian semua berterima kasih pada saya nanti."

Sayangnya, sebagian besar orang mengabaikan sarannya, dan hanya sedikit yang membeli Bitcoin.

Potensi Investasi US$1 yang Kini Bernilai Puluhan Ribu Dolar

Jika seseorang benar-benar mengikuti nasihat Jeremie pada tahun 2013, investasi US$1 itu akan bernilai puluhan ribu dolar sekarang.

Pada puncak nilainya pada tahun 2021, satu Bitcoin mencapai harga US$61.000. Setelah kemenangan Trump dalam pemilihan presiden AS 2024, nilai Bitcoin melonjak lebih tinggi lagi, mencapai rekor hampir US$75.400.

Meski saat ini harga Bitcoin sedikit turun menjadi sekitar US$74.800, para ahli keuangan memperkirakan mata uang kripto ini bisa mencapai US$90.000 menjelang pelantikan Trump pada 6 Januari.

Prediksi ini memberikan kabar baik bagi para investor Bitcoin, termasuk Jeremie yang telah lama menikmati hasil investasinya.

Gaya Hidup Mewah Jeremie Berkat Bitcoin

Sebagai salah satu investor awal, Jeremie dilaporkan memiliki lebih dari 3.000 Bitcoin di portofolionya. Dengan harga Bitcoin saat ini, kekayaannya diperkirakan mencapai lebih dari US$224 juta.

Kehidupan mewahnya tampak jelas dari gaya hidupnya yang meliputi jet pribadi, mobil mewah, liburan di pantai, dan kapal pesiar.

Di akun Instagram-nya, ia sering terlihat di tempat-tempat seperti Dubai dan Monte Carlo, yang dikenal sebagai tujuan wisata bagi kaum super-kaya.

Jeremie juga aktif membagikan informasi terkini seputar kripto melalui video di TikTok, Instagram, dan YouTube, di mana ia terus mengedukasi pengikutnya tentang dunia cryptocurrency.

Dukungan Jeremie untuk Kebijakan Kripto Trump

Setelah kemenangan Trump, Jeremie membagikan pesan di platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter): "Mari kita buat #crypto besar kembali" dan "#Bitcoin akan segera melampaui nilai perak."

Dukungan ini muncul seiring dengan janji Trump untuk mempertahankan cadangan Bitcoin milik pemerintah federal AS dan tekadnya untuk menjadikan Amerika sebagai "pusat kripto dunia."

Visi Trump yang mendukung Bitcoin ini tentu disambut baik oleh penggemar kripto seperti Jeremie, yang berhasil mengubah investasi awalnya menjadi kekayaan besar.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Putri Werdiningsih

Hadir di GJAW 2024, Neta Beri Kesempatan Test Drive Neta V-II dan Neta X

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Neta Auto Indonesia sebagai merek kendaraan listrik terkemuka mengumumkan keikutsertaannya dalam acara Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 mulai dari 22 November hingga 1 Desember 2024.

Menempati booth 7E di Hall 7 ICE BSD, Tangerang, Neta akan menghadirkan unit display Neta V-II dan Neta X sebagai mobil listrik andalan selama acara berlangsung.

Frietz Roboth, Brand PR & Digital Senior Manager Neta Auto Indonesia mengatakan, ini pertama kalinya Neta berpartisipasi di GJAW 2024. Neta tentu sangat antusias untuk meramaikan dan menghadirkan line up terbaiknya pada ajang ini.

"Kami hadir dengan semangat untuk memberikan pengalaman berkendara listrik yang tak terlupakan lewat harmoni sempurna antara performa dan estetika, serta berbagai penawaran eksklusif yang dirancang khusus untuk para pengunjung GJAW 2024," ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kontan, Jumat (8/11).

Booth NETA nantinya akan mengusung konsep “Tech for All” selama berpartisipasi di GJAW 2024, sesuai dengan prinsip perusahaan yang memberikan akses inovasi dan teknologi untuk semua kalangan. Pada kesempatan ini juga Neta bakal menghadirkan banyak promo dan segudang aktivitas menarik seperti games corner dan lucky draw berhadiah iPhone yang bisa dinikmati seluruh pengunjung booth Neta.

Lebih dari itu, Neta V-II dan Neta X pun bisa dicoba langsung oleh para pengunjung di area test drive yang telah disediakan.

Neta juga ingin mengumumkan rencana ekspansi jaringan diler di Indonesia pada sesi konferensi pers GJAW 2024. Hal ini sebagai bentuk komitmen Neta untuk mendekatkan diri dengan konsumen dan memberikan layanan purna jual yang lebih baik.

"Lewat beragam aktivitas menarik dan produk mobil listrik yang inovatif pada acara GJAW 2024 nanti, kami ingin mendorong antusiasme masyarakat untuk merasakan langsung sensasi berkendara mobil listrik," tutup Frietz.

Jakarta: Kasus dugaan penelantaran anak Rezky Aditya kembali muncul ke permukaan usai Kamis, 7 November 2024 kepolisian melakukan gelar perkara kasus tersebut. Pengacara Rezky, Ana Sofa mengatakan, pihaknya siap untuk melakukan tes DNA.

Ana melanjutkan, jika hasil tes DNA membuktikan anak dari Wenny Ariani identik, Rezky siap untuk bertanggung jawab, sang Istri juga mendukung pengetesan DNA tersebut.

“Sudah disampaikan oleh Rezky dan Citra saat itu di YouTube Ana Sofa Yuking dan sudah disampaikan kalau memang anaknya identik anak biologisnya, Rezky dan Citra bilang terbuka lebar kalau mau main ke rumah," kata Ana.

Baca juga: Pengacara Sebut Andrew Andika Hanya Sekali Pakai Narkoba

Kuasa Hukum Rezky, Ferry menambahkan, sejak awal pihaknya telah mengatakan siap untuk melakukan tes DNA, hal ini agar dugaan kasus penelantaran anak ini bisa lebih terang benderang.

‘Kami akan melakukan tes DNA bersama, secepatnya," ucapnya.

Sebagai informasi gelar perkara kasus dugaan penelantaran anak yang dilaporkan Wenny Ariani dengan terlapor Rezky Aditya berlangsung pada Kamis, 7 November 2024 di Polda Metro Jaya. Gelar perkara berlangsung selama dua jam, terlihat Rezky didampingi istrinya, Citra Kirana.

Kasus ini berawal dari laporan Wenny Ariani pada 18 Agustus 2021 ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporannya, Wenny menyebut bahwa Rezky Aditya telah menelantarkan anaknya yang dilahirkan pada 2013 silam.

Kasus ini sempat dihentikan penyidikannya (SP3) setelah Wenny kalah di Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus sengketa pengakuan anak. Kasus kembali berlanjut saat Wenny meminta kasus kembali dibuka dengan memasukan hasil putusan MA yang mengatakan Kekey sebagai anak biologis Rezky.

Baca juga: Penyebab Orang Indonesia Suka Anime

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ASA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Subsidimotor listrik dari pemerintah yang memotong harga Rp 7 juta buat tahun ini memang sudah habis kuotanya. Terhitung 60.000 motor listrik terjual dengan subsidi di 2024.

Tapi buat tahun depan memang belum bisa dipastikan ada atau tidak subsidi untuk motor listrik. Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia (Aismoli) sudah memberikan beberapa permintaan terkait subsidi ke depannya.

Budi Setiyadi, Ketua Umum Aismoli mengatakan, asosiasi meminta pemerintah untuk perhatikan waktu dan besarannya. Kalau bisa jangan cuma satu tahun, idealnya bisa lima tahun.

"Industri sangat berharap kepastian itu, mungkin idealnya lima tahun. Sehingga ada kepastian dari industri untuk siap memproduksi semua," kata Budi di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Terkait besarannya berapa, Budi berharap di kisaran yang sama dengan tahun 2023 dan 2024, sekitar Rp 7 juta. Lalu buat kuotanya, produsen siap kalau ditantang 200.000 motor listrik.

"Tahun ini kita 60.000, tahun depan dinaikan kuota sampai 200.000, saya sampaikan teman-teman idustri siap," kata Budi.

Budi melihat industri motor listrik berkembang pesat di Indonesia. Misal di 2019 pabrik motor listrik hanya sembilan, tapi sekarang jumlahnya sekitar 45.

"Jadi semakin ramai sekarang ini. Yakin tinggal tunggu momentumnya, tunggu waktunya motor listrik akan jadi tuan rumah untuk motor di Indonesia," kata Budi.

BOGOR, KOMPAS.com – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, memberikan prediksi ancaman keamanan seputar pelaksanaan Pilkada 2024.

Salah satu perhatian utamanya tertuju pada minggu tenang, fase terakhir sebelum hari pencoblosan. Dalam pandangannya, pada masa itu justru harus diwaspadai karena rentan operasi senyap.

Herindra menyebutkan, dalam minggu tenang rentan terjadi mobilisasi tak terlihat atau aktivitas tertutup yang berpotensi mengganggu kelancaran Pilkada.

Ia mengungkapkan, selama masa tenang, berbagai upaya tersembunyi sering terjadi, mulai dari intimidasi sampai politik uang.

"Minggu tenang, namanya minggu tenang, tapi kadang justru di minggu tenang itu tidak tenang," kata Herindra saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah di SICC Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis (7/11/2024).

BIN, kata Herindra, telah memetakan peran intelijen untuk mendeteksi gerakan tersembunyi dalam fase krusial Pilkada ini.

"Banyak gerakan yang tidak terdeteksi, tetapi berpotensi terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada," lanjut Herindra.

Peran intelijen menjadi vital karena berbagai bentuk disinformasi dan ancaman politik uang di lapangan berpotensi menggiring opini publik ke arah negatif.

Herindra menekankan pentingnya kerja intelijen yang terkoordinasi dalam mendeteksi mobilisasi terselubung.

Tidak hanya itu, intimidasi dan hoaks juga menjadi ancaman selama minggu tenang. Di tengah suasana yang diharapkan damai, informasi palsu sering kali menyebar lebih intensif.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Graha Sidang Pratama (PT GSP), investor sekaligus pengelola Jakarta Convention Center (JCC), menggugat Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Alasannya, PPKGBK dinilai tak mematuhi perjanjian bangun guna serah (build operation transfer/BOT) yang disepakati antara PT GSP (dulu PT Indobuildco) dan PPKGBK (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS) di awal kerja sama.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, gugatan PT GSP terhadap PPKGBK dilayangkan pada 10 Oktober 2024 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.

Kuasa Hukum PT GSP, Amir Syamsudin, mengatakan bahwa perjanjian BOT ditandatangani dan disepakati bersama pada 22 Oktober 1991. Perjanjian kerja sama ini untuk jangka waktu 33 tahun dan berakhir pada 21 Oktober 2024.

Adapun klausul dalam pasal 8 ayat 2 perjanjian kerja sama tersebut menyebutkan bahwa ketika perjanjian berakhir, PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian dengan PPKGBK berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian.

"Dengan adanya sikap PPKGBK yang mengingkari adanya klausul pasal 8 ayat 2 perjanjian tahun 1991 dan untuk melindungi bisnis PT GSP serta memastikan industri MICE tidak mengalami kendala akibat upaya pengakhiran kontrak sepihak yang dilakukan oleh PPKGBK, PT GSP menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujarnya dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Amir menuturkan, perusahaan memiliki perjalanan panjang selama puluhan tahun membangun dan mengelola JCC. Perintisan balai pertemuan ini bermula ketika pada 1991 PT GSP mendapat mandat dari pemerintah untuk membangun JCC sebagai venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diikuti oleh sekitar 100 delegasi dan 60 kepala negara pada September 1992.

Kemudian disepakati perjanjian BOT yang salah satu klausulnya adalah PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian.

Amir bilang bahwa klausul itu menjadi salah satu faktor yang meyakinkan perusahaan untuk membantu pemerintah menyiapkan venue untuk menyambut perhelatan KTT Non-Blok ke-10. Dengan klausul ini, PT GSP melihat bahwa pemerintah juga memperhatikan potensi risiko bisnis yang akan dihadapi oleh perusahaan selama kontrak BOT berlangsung 33 tahun ke depan.

Padahal, kata dia, kala itu PT GSP belum mengetahui seluk beluk pengelolaan event dan rencana penggunaan venue setelah KTT selesai. Namun, perusahaan pada akhirnya mampu merintis dan mengembangkan JCC hingga sampai di titik sekarang.

"Jadi, apa yang terjadi di awal rintisan kerja sama seharusnya tetaplah menjadi dasar untuk tidak serta-merta dengan cara yang mudah terkesan disingkirkan atau diabaikan. Karena rintisan yang susah payah dan penuh pengorbanan, inilah hasilnya yang kita rasakan saat ini," ucapnya.

PT GSP ingin perpanjang kontrak.

Amir mengungkapkan bahwa minat PT GSP untuk memperpanjang kerja sama dengan PPKGBK sudah diajukan sejak April 2022. Saat itu, perusahaan mengajukan perpanjangan kontrak pengelolaan JCC kepada PPKGBK, namun tidak pernah ditanggapi.

Menurut dia, permohonan memang sudah disampaikan jauh-jauh hari karena mengingat karakteristik di industri MICE yang butuh perencanaan lebih lama dan juga banyaknya agenda-agenda tahunan yang berulang.

Dengan mengajukan permohonan perpanjangan kontrak lebih awal, Amir bilang bahwa PT GSP berusaha memberikan jaminan dan kepastian terhadap agenda MICE dari berbagai klien yang mayoritas telah menjalin kerja sama selama bertahun-tahun.

Pada awal 2024, PT GSP pun kembali menyampaikan surat terkait permohonan perpanjangan kerja sama pengelolaan JCC, namun surat tersebut baru direspon pada Maret dan Agustus 2024, di mana pihak PPKGBK menolak permohonan PT GSP dan menyatakan akan mengelola JCC secara mandiri.

Keputusan PPKGBK itu pun dirasa tak adil bagi PT GSP, sebab PT GSP merasa memiliki hak untuk memperpanjang kerja sama berdasarkan klausul dalam perjanjian BOT.

Maka dari itu, kata Amir, tujuan dari gugatan tersebut adalah untuk mencari keadilan melalui proses peradilan, yang dianggap sebagai forum tertinggi untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

"Sangat kami harapkan bahwa proses perjalanan ini bisa menyadarkan para pihak, meredakan emosi semua pihak untuk bersabar dan mengikuti dengan baik, karena kami berjanji bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal di luar daripada yang patut dan dibenarkan oleh undang-undang," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Graha Sidang Pratama (PT GSP), investor sekaligus pengelola Jakarta Convention Center (JCC), menggugat Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Alasannya, PPKGBK dinilai tak mematuhi perjanjian bangun guna serah (build operation transfer/BOT) yang disepakati antara PT GSP (dulu PT Indobuildco) dan PPKGBK (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS) di awal kerja sama.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, gugatan PT GSP terhadap PPKGBK dilayangkan pada 10 Oktober 2024 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.

Kuasa Hukum PT GSP, Amir Syamsudin, mengatakan bahwa perjanjian BOT ditandatangani dan disepakati bersama pada 22 Oktober 1991. Perjanjian kerja sama ini untuk jangka waktu 33 tahun dan berakhir pada 21 Oktober 2024.

Adapun klausul dalam pasal 8 ayat 2 perjanjian kerja sama tersebut menyebutkan bahwa ketika perjanjian berakhir, PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian dengan PPKGBK berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian.

"Dengan adanya sikap PPKGBK yang mengingkari adanya klausul pasal 8 ayat 2 perjanjian tahun 1991 dan untuk melindungi bisnis PT GSP serta memastikan industri MICE tidak mengalami kendala akibat upaya pengakhiran kontrak sepihak yang dilakukan oleh PPKGBK, PT GSP menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujarnya dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Amir menuturkan, perusahaan memiliki perjalanan panjang selama puluhan tahun membangun dan mengelola JCC. Perintisan balai pertemuan ini bermula ketika pada 1991 PT GSP mendapat mandat dari pemerintah untuk membangun JCC sebagai venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diikuti oleh sekitar 100 delegasi dan 60 kepala negara pada September 1992.

Kemudian disepakati perjanjian BOT yang salah satu klausulnya adalah PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian.

Amir bilang bahwa klausul itu menjadi salah satu faktor yang meyakinkan perusahaan untuk membantu pemerintah menyiapkan venue untuk menyambut perhelatan KTT Non-Blok ke-10. Dengan klausul ini, PT GSP melihat bahwa pemerintah juga memperhatikan potensi risiko bisnis yang akan dihadapi oleh perusahaan selama kontrak BOT berlangsung 33 tahun ke depan.

Padahal, kata dia, kala itu PT GSP belum mengetahui seluk beluk pengelolaan event dan rencana penggunaan venue setelah KTT selesai. Namun, perusahaan pada akhirnya mampu merintis dan mengembangkan JCC hingga sampai di titik sekarang.

"Jadi, apa yang terjadi di awal rintisan kerja sama seharusnya tetaplah menjadi dasar untuk tidak serta-merta dengan cara yang mudah terkesan disingkirkan atau diabaikan. Karena rintisan yang susah payah dan penuh pengorbanan, inilah hasilnya yang kita rasakan saat ini," ucapnya.

PT GSP ingin perpanjang kontrak.

Amir mengungkapkan bahwa minat PT GSP untuk memperpanjang kerja sama dengan PPKGBK sudah diajukan sejak April 2022. Saat itu, perusahaan mengajukan perpanjangan kontrak pengelolaan JCC kepada PPKGBK, namun tidak pernah ditanggapi.

Menurut dia, permohonan memang sudah disampaikan jauh-jauh hari karena mengingat karakteristik di industri MICE yang butuh perencanaan lebih lama dan juga banyaknya agenda-agenda tahunan yang berulang.

Dengan mengajukan permohonan perpanjangan kontrak lebih awal, Amir bilang bahwa PT GSP berusaha memberikan jaminan dan kepastian terhadap agenda MICE dari berbagai klien yang mayoritas telah menjalin kerja sama selama bertahun-tahun.

Pada awal 2024, PT GSP pun kembali menyampaikan surat terkait permohonan perpanjangan kerja sama pengelolaan JCC, namun surat tersebut baru direspon pada Maret dan Agustus 2024, di mana pihak PPKGBK menolak permohonan PT GSP dan menyatakan akan mengelola JCC secara mandiri.

Keputusan PPKGBK itu pun dirasa tak adil bagi PT GSP, sebab PT GSP merasa memiliki hak untuk memperpanjang kerja sama berdasarkan klausul dalam perjanjian BOT.

Maka dari itu, kata Amir, tujuan dari gugatan tersebut adalah untuk mencari keadilan melalui proses peradilan, yang dianggap sebagai forum tertinggi untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

"Sangat kami harapkan bahwa proses perjalanan ini bisa menyadarkan para pihak, meredakan emosi semua pihak untuk bersabar dan mengikuti dengan baik, karena kami berjanji bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal di luar daripada yang patut dan dibenarkan oleh undang-undang," sebut dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Golkar telah resmi mengumumkan susunan baru kepengurusan partai yang dibuat lebih ramping dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perampingan kepengurusan Partai golkar dari yang sebelumnya berjumlah 250 orang menjadi 150 orang pada periode 2024-2029 membuat kompromi-kompromi tersebut terjadi lebih kuat.

Aroma santer lobi-lobi dalam penyusunan kepengurusan partai tecermin pada nama-nama yang menduduki posisi strategis pada partai berlambang pohon beringin itu.

Dinamika pemilihan kepengurusan Partai Golkar ditunjukkan dengan sejumlah nama menteri yang saat ini menjabat pada Kabinet Merah Putih.

Maman Abdurrahman dan Agus Gumiwang Kartasasmita, Meutya Hafid mengisi posisi kepengurusan partai saat ini.

Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto justru tidak mengisi posisi kepengurusan yang telah dirampingkan itu. Namanya justru digantikan oleh anaknya, Ravindra Airlangga yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia semula ingin menyusun kepengurusan yang lebih sedikit. Namun karena antusiasme dan berbagai macam pertimbangan, dia akhirnya memutuskan untuk memasukan sekitar 150 nama dalam kepengurusan Partai Golkar 2023-2024.

Jumlah tersebut menurut Bahlil masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kepengurusan pada periode sebelumnya, yang sekitar 250 nama.

"Sebenarnya kami berencana untuk Paling banyak 100, Tapi saya melihat animo dan kader-kader partai Golkar ini ingin mewakafkan diri di bangsa lewat Partai golkar Maka kami juga harus bijak untuk mengakomodir," jelas Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan memakai prinsip miskin struktur kaya fungsi dibandingkan kaya struktur miskin fungsi.

Dalam terjemahan tersebut, maka dari 200 lebih pengurus Partai Golkar akan disesuaikan dengan kurang dari 100 pengurus.

"Maksimum 100 tapi keyakinan saya tidak akan mencapai 100," ucap Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (22/8/24)

Pada saat itu, Bahlil juga memiliki keyakinan bahwa para kader tidak mempersoalkan mengenai strukturnya, melainkan berfokus pada fungsi sesungguhnya dan cara mengoptimalkan peran dan kemampuan masing-masing kader partai Golkar.

Pemilihan struktur Dewan Pembina Golkar itu sekaligus menyanggah rumor bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan menduduki posisi strategis di internal partai beringin tersebut.

"Saya pasti membacakan ini dan semua orang lagi menunggu," ucap Bahlil.

Bahlil usai memaparkan nama struktur DPP Golkar, menegaskan bahwa baik Jokowi ataupun Gibran tak masuk di dalam daftar.

"Kami menyampaikan bahwa nama Presiden yang ketujuh, yaitu Pak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan, baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres," terangnya dalam konferensi pers tersebut.

Bahlil mengakui bahwa memang aspirasi yang datang soal bergabungnya Jokowi ke dalam partai. Namun menurutnya Mantan Presiden tersebut memiliki banyak pertimbangan.

Terlebih, Bahlil menjelaskan bahwa Partai Golkar terbuka bagi siapapun.

"Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tak mengenal asal dari mana," jelas Bahlil.

Berikut susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024–2029:

1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia
2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir
3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo
4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir
5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia
6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji
7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily
8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham
9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid
10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena

Kepartaian
11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini
12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin
13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto

Hubungan Antar Lembaga
14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafi
15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera
16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu
17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan
18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin
19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko
20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi
21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin
22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Polisi (Purn) Rikwanto

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur
23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin
24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih
25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1
26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid
27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman
28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla
29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar
30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja
31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung
33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah

Fungsi Elektoral 2
34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi
35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty
36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko
37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin
38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus
39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi, Muhammad Misbakhun
40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM, Christiani Aryani
41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi, Dosmar Banjarnahor
42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan, Lamhot Sinaga
43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan, Mochamad Syafei Kasno
44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri, Ridwan Kamil
45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Ali Mochtar Ngabalin
46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Andi Sinulingga
47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, Aziz Samual
48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria, Airin Rachmi Diani
49. Ketua Bidang Kebijakan Industri, Ilham Permana

Kesekjenan
50. Sekretaris Jenderal, Muhammad Sarmuji
51. Wasekjen Kepartaian, Hakim Komarudin
52. Wasekjen Pemenangan Pemilu Sumatera, Riyono Asnan
53. Wasekjen Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo
54. Wasekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur, Umar Lessy
55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1, Veno Tetelepta
56. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 1, Ratu Dian Hatifah
57. Wasekjen Fungsi Elektoral 2, Daniel Muttaqien
58. Wasekjen Hubungan Antar Lembaga, Dewi Yulistiana
59. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 2, M Shoim Haris;
60. Wakil Sekretaris Jenderal, Sosialisman Hidayat Hasibuan

Bendahara Umum
62. Bendahara umum, Sari Yuliati
63. Wakil Bendahara Umum, Doni Akbar
64. Wakil Bendahara Umum, Gavriel Putranto Novanto
65. Wakil Bendahara Umum, Ernawati Tahang
66. Wakil Bendahara Umum, Raymond C Syauta
67. Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga
68. Wakil Bendahara Umum, Akbar Buchari
69. Wakil Bendahara Umum, Ahmad Mus

Sekretaris
70. Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty
71. Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Tardjo Ragil
72. Sekretaris Bidang Hubungan Ormas, Siti Marhamah
73. Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini, Dara Adinda Kesuma Nasution
74. Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Helmi Jen
75. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara, Karmila Sari
76. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan, Sekarwati
77. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara
78. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono
79. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur, Ahmad Labib
80. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah, Adrianus Asia Sidot
81. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara, Bambang Heri Purnama
82. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi, Haris Andi Surahman
83. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra: Herman Hayong
84. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra
85. Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam
86. Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri
87. Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung
88. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said
89. Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo
90. Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana
91. Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana
92. Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar
93. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih
94. Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu
95. Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: --
96. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
97. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: --
98. Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali
99. Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen
100. Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita
101. Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam
102. Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino
103. Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara
104. Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi
105. Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati
106. Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab
107. Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin
108. Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu
109. Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah
110. Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha
111. Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati
112. Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opin: Ahmad Anama
113. Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo
114. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara
115. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani
116. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin
117. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha
118. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono
119. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani
120. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah
121. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta
122. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Bali, Nusa: Busfi Arusagara
123. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai
124. Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assaafri Nasa'i
125. Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah
126. Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa
127. Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari
128. Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Angelia Dhian Permata Da Silva
129. Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya
130. Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji
131. Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung
132. Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif
133. Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr G Ayu Amelinda Hanjani
134. Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla
135. Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani
136. Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana
137. Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika
138. Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa
139. Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi
140. Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia
141. Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya
142. Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar
143. Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia: Miranti Amelia P Kono
144. Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin
145. Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati
146. Departemen Bidang Pertahanan: --
147. Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara
148. Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini
149. Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi
150. Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda
151. Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita
152. Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan

Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie
Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita
Dewan Etik: Muhammad Hatta
Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman
Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono
Mahkamah Partai: Freedy Latimahina
Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi
Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin