Jakarta: Partai Gerindra sudah memutuskan pasangan yang bakal diusung di Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Tangerang Selatan (Tangsel). Partai besutan Prabowo Subianto itu mengusung Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto (Riza-Marshel).

Hal itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons beredarnya poster duet Riza Patria dengan Marshel. Pada poster itu tertulis AM:PM singkatan dari 'Ariza Marshel Pasti Menang' untuk Tangsel.

"Gerindra akan mengusung pasangan Ariza Patria-Marshel Widianto untuk Tangsel maju," kata Dasco saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.
Wakil Ketua DPR itu mengungkap alasan Gerindra bulat menduetkan Riza-Marshel. Mereka dianggap sosok yang mumpuni dan dinilai bisa memenuhi harapan warga Tangsel.

Baca juga:Ini Pertimbangan Gerindra Calonkan Marshel Widanto di Tangsel

"Kedua orang ini merupakan figur yang tepat untuk memenuhi harapan sebagian besar rakyat Tangsel yang ingin kemajuan," kata Dasco.

Informasi pengusungan Marshel sebagai calon wakil wali kota Tangsel sudah disampaikan Gerindra sebelumnya. Bahkan, pengusungan Marshel disampaikan langsung oleh Dasco pada bulan lalu yang berbarengan dengan deklarasi pencalonan Ketua DPD Gerindra Andra Soni di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten.

Wakil Ketua DPR itu meminta seluruh kader Gerindra di provinsi Banten solid di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sehingga, dapat memenangkan calon kepala daerah yang diusung Gerindra.





(ABK)

JAKARTA, KOMPAS.com – Blibli Fashion Fest adalah festival produk fesyen dan kecantikan yang menghadirkan barang-barang preloved dari beberapa influencer ternama di Indonesia.

Acara yang digelar di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan, ini berlangsung pada 5-7 Juli 2024. Acara ini tidak hanya bisa dikunjungi oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak.

Sebab, kegiatan yang bisa dilakukan ramah keluarga. Apa saja? Berikut Kompas.com rangkum, Jumat (5/7/2024).

1. Main dengan anak

Bagi yang membawa anak-anak, ada area Carnival Games untuk dicoba. Lokasinya berada di sisi kiri gapura Blibli Fashion Fest.

Di sana, ada lima jenis permainan yang mencakup menurunkan lima koin ke kotak yang sama.

Ada juga permainan memancing bebek di kolam berputar dan melempar bola tenis ke dalam gentong susu.

Selanjutnya adalah memecahkan balon pakai panah kecil dan melempar bola basket ke dalam ring.

2. Jajan makanan kekinian

Ada 29 tenant makanan dan minuman yang ikut meramaikan acara ini. Lokasinya berada di sisi kanan gapura Blibli Fashion Fest.

Ada banyak produk untuk dipilih yang mencakup makanan ringan, makanan berat, dan minuman kekinian seperti beragam varian kopi, minuman matcha, dan boba.

Deretan makanan dan minuman ini tersedia di sepanjang jalan menuju gedung tempat barang-barang preloved dari para influencer ternama dijual dengan harga miring.

Beberapa tenant menyediakan tempat duduk di depan booth. Namun, kamu juga bisa piknik dengan menggelar tikar di area rerumputan di sepanjang jalan itu.

3. Belanja pakaian preloved

Kegiatan lainnya untuk dilakukan adalah belanja barang-barang preloved yang harganya dibanderol mulai dari Rp 30.000.

Sebanyak 32 influencer berpartisipasi dalam acara ini. Beberapa di antaranya adalah fashiondesigner dan content creator Tities Sapoetra, aktris Amanda Rigby, serta fashion designer dan content creator Christie Basil.

Kemudian ada juga Cath Halim, Claudia Setyohadi, MJ Sehonanda, dan Olivia Pramaisella.

Masing-masing menawarkan produk fesyen dan kecantikan yang beragam seperti pakaian, tas, sepatu, dan aksesori.

Sebagian besar barang-barang preloved yang dijual di Blibli Fashion Fest adalah koleksi pribadi, meski ada yang menjual barang-barang baru, bahkan menjual barang dari mereknya sendiri.

Bagi yang ingin berkunjung, Blibli Fashion Fest buka mulai pukul 10.00-21.00 WIB. Festival ini menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Pengunjung diharap membawa tas belanja sendiri.

View this post on Instagram

A post shared by KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)

JAKARTA, investor.id - PT Aneka Tambang Tbk (Antam), anggota PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di usianya yang ke-56 tahun terus mengintensifkan budaya keselamatan . Akhir tahun lalu, Antam berhasl mencapai zero fatality .

Antam mengintensifkan budaya keselamatan melalui peningkatan kemampuan manusia pekerja dengan membentuk agen safety atau keamanan yang telah mendapatkan sertifikasi Training of Trainers (ToT) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di setiap wilayah operasi,” kata Nico.

“Dengan sertifikasi ToT tersebut, diharapkan agen keamanan dapat memberikan pelatihan basic safety atau keamanan dasar kepada semua pekerja, terutama kontraktor yang beroperasi di wilayah perusahaan,” kata Direktur Utama Antam, Nico Kanter dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (6/7/2024).

Selain itu, Antam juga mengembangkan aplikasi mobile digital keselamatan bernama SUPERSAFE dengan tujuan meningkatkan kesadaran keselamatan. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keselamatan, mulai dari menindaklanjuti perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman sehingga dapat mencegah insiden yang lebih serius.

Dengan pencapaian yang luar biasa, Antam juga menegaskan komitmennya dalam mengelola sumber daya manusia yang unggul, termasuk dalam menjunjung tinggi hak-hak karyawan.

Hal ini dilakukan Antam sebagai bagian integral dari kebijakan perusahaan, termasuk dalam aspek terkait remunerasi, manfaat karyawan, dan kesejahteraan yang diberikan. 

Antam berkomitmen untuk melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung terciptanya lingkungan kerja inklusif dan adil. Setiap karyawan diperlakukan secara setara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, etnis, atau faktor lainnya.

“Kami juga menjamin kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk mengembangkan karir  mereka di perusahaan, serta mendukung pertumbuhan individu dalam semangat kesetaraan,” pungkas Nico.

Laba Besar

Antam di usianya yang ke-56 tahun telah mencatatkan beragam kontribus bagi negeri. Terbaru bahkan Menteri BUMN Thohir mengungkapkan kebanggaannya di media sosial. 

"Di tengah tantangan ekonomi global, BUMN tetap mampu memberikan kontribusi positif. 15 BUMN mampu memberikan laba besar untuk negara. Pencapaian ini berkat kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran komisaris, direksi, dan insan BUMN," tulisan Erick di Instagram pribadinya, dikutip Jumat (5/24).

Bukan main-main, laba Antam mencapai Rp 3,07 triliun dan selain itu, Antam juga telah membayarkan kewajiban kepada negara sebesar Rp 3,36 triliun untuk tahun 2023. Kewajiban tersebut di antaranya pajak dan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Selain pajak dan PNBP, Antam juga telah melaksanakan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan besaran jumlahnya mencapai Rp 174,66 miliar. Pada segi pengelolaan lingkungan, Antam terus berupaya untuk mengurangi dampak atas operasi yang ditimbulkan. 

Direktur Utama Antam, Nico Kanter menyebut perusahaannya menerapkan good mining practices dan operation excellent dengan mengutamakan keberlanjutan. “Hal itu diwujudkan dengan upaya nyata dalam melaksanakan ESG dalam seluruh aspek operasi,” katanya. 

Nico menyebut Antam terus melakukan inovasi dalam pengelolaan lingkungan melalui berbagai upaya seperti dekarbonisasi untuk menurunkan efek gas rumah kaca (GRK). 

“Kami mendorong transisi energi dan pengurangan emisi, pengelolaan limbah yang baik, serta menerapkan kaidah dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan lingkungan hidup,” tambahnya. 

Pemanfaatan bahan bakar B30 dan B35 untuk kendaraan operasional tambang, pemanfaatan panel surya di beberapa jalan tambang serta untuk penerangan di beberapa unit bisnis Antam merupakan sebagian kecil upaya keberlanjutan yang dilakukan perusahaan tambang tersebut. 

“Kami juga bersinergi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi untuk melakukan berbagai inovasi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat,” papar Nico. 

Atas komitmen pelaksanaan ESG tersebut, Antam meraih dua peringkat PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Emas dan Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia atas kinerja Perusahaan serta inovasi pengelolaan lingkungan hidup dan sosial pada periode tahun 2022-2023. Antam juga meraih empat Peringkat PROPER HIJAU, melalui UBP Bauksit Kalimantan Barat, UBP Nikel Maluku Utara, serta anak usaha anak usaha PT Indonesia Chemical Alumina dan PT Gag Nikel. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Sarah (26) memilih naik KRL dan bus Transjakarta untuk membelah Ibu Kota, dari rumahnya di Jakarta Barat ke tempat kerjanya di Pondok Kopi Jakarta Timur. Setiap hari.

Padahal ia punya sepeda motor. Tapi motornya itu hanya ia pakai sampai stasiun KRL.

Baginya, naik angkutan umum bisa berdampak positif untuk kota. Misalnya, mengurangi kemacetan. Lebih jauh lagi bisa membuat udara lebih bersih dan sehat.

Sarah pun berpesan pada warga Jakarta lain agar mulai meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah ke transportasi umum.

"Kalau enggak mau 'tua di jalan', mending naik transportasi umum," ujar Sarah kepada Kompas.com, Sabtu (6/7/2024).

Menurut Sarah, lalu lintas di Jakarta akan lebih lengang dan tak terlalu macet jika masyarakatnya menggunakan transportasi umum.

Karena, menurut penglihatannya, kemacetan selama ini diakibatkan volume kendaraan yang menumpuk.

"Dengan transportasi umum jalanan jadi tidak crowded dan polusi udara juga bisa berkurang buat kesehatan bersama," kata dia.

Di sisi lain, Sarah meminta kepada pemerintah agar menambah jumlah kendaraan transportasi untuk menarik minat masyarakat.

"Mungkin pesan buat pemerintah daerah juga untuk menambahkan transportasi umum dan selalu melalukan pembenahan terhadap fasilitas publik," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah perlu menyempurnakan penyediaan fasilitas integrasi transportasi umum agar penumpang merasa aman dan nyaman.

"Supaya orang yang lagi menunggu transportasi umum merasa lebih nyaman dan memilih transportasi umum sebagai pilihan utama saat hendak bepergian," paparnya.

Tambah waktu

Pesan yang sama juga disampaikan Lia (30). Dia berharap pemerintah menambah waktu keberangkatan KRL dan bus TransJakarta agar pengguna tak perlu menunggu lama.

"Misal jadwal TransJak lebih sering, jadi penumpang enggak perlu nunggu lama. Modanya sudah nyaman, sudah cukup ketimbang bawa kendaraan pribadi," ucap Lia.

Lia memillih memarkirkan mobil dan motornya di rumahnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan menumpang KRL serta bus transjakarta untuk menuju kantornya di Gondangdia, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat pengguna transportasi publik di Jakarta hanya sekitar empat juta orang atau mencapai 18,86 persen pada 2023.

"Di 2023, sekitar 21.750.000 data perjalanan di Jakarta, yang sudah menggunakan transportasi publik sekitar empat juta. Jadi kalau dipresentasikan hanya dapat 18,86 persen," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syaripudin dalam diskusi Publik Institut Studi Transportasi (INSTRAN) yang diikuti Kompas.com melalui Zoom, Kamis (4/7/2024).

Syaripudin menuturkan, Pemprov DKI berencana meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum hingga mencapai 30 persen di 2030.

"Di 2030 nanti, kami berharap di posisi sampai dengan 30 persen. Jadi, sisa waktu enam tahun kami kejar bagaimana masyarakat menggunakan transportasi publik," ujar dia.

KOMPAS.com -Jan Vertonghen memutuskan pensiun dari timnas Belgia.

Eks bek Tottenham Hotspur tersebut mengakhiri kariernya di timnas Belgia dengan rekor spesial sebagai pemain yang paling banyak memperkuat timnas dengan catatan 157 penampilan sejak Juni 2007.

Pemain bertahan yang kini berumur 37 tahun itu memilih pensiun seusai mencetak gol bunuh diri saat Belgia kalah 0-1 dari Prancis dalam babak 16 besar Piala Eropa 2024 di Jerman.

Vertonghen unggul 38 laga dari Romelu Lukaku yang telah 119 kali memperkuat Belgia.

Pensiunnya Vertonghen menjadikan Lukaku sebagai pemain yang masih aktif dengan jumlah caps terbanyak untuk timnas Belgia.

"Yang pertama, yang terakhir. Terima kasih untuk semua kenangannya. Saya sudah mewujudkan impian saya" kata Vertonghen sebagaimana diwartakan AFP pada Sabtu.

Sepanjang karirnya bersama timnas Belgia, Vertonghen yang kini masih memperkuat klub Anderlecht telah menyumbang 10 gol untuk timnas.

Ia juga terlibat dalam enam turnamen besar meliputi tiga Piala Eropa dan tiga Piala Dunia.

"Terima kasih untuk segalanya, Jan," tulis Asosiasi Sepak Bola Belgia di laman resmi mereka.

"Dari tempat latihan hingga lapangan, Anda menunjukkan kepada kami bagaimana rasanya menjadi pemain Belgia sejati. Kami akan merindukanmu, Jan," tambah peryataan itu.

Vertonghen memulai karier sepak bolanya bersama Ajax, menghabiskan delapan tahun bersama Spurs sebelum pindah ke Benfica, kemudian Anderlecht.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengkritisi Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berkali-kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang kebijakan dan pengaturan impor. Beleid itu dinilai terus menjadi masalah karena tak pernah mengatur impor ilegal.

“Kami simpulkan direvisi karena tidak menemukan masalah sebenarnya,” ujar Ketua Umum APBI, Alphonzus Widjaja, dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Aturan impor tercatat telah tiga kali mengalami revisi. Pada 11 Desember 2023, Kemendag menetapkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu diubah oleh Permendag Nomor 3 Tahun 2024 pada 5 Maret 2024. Sebulan berikutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali merevisi aturan menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024. Saat ini, aturan teranyar adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang resmi diundangkan pada 17 Mei 2024.

Alphonzus menuturkan, imbas absennya pemerintah mencegah impor ilegal itu adalah stagnasi pertumbuhan industri ritel Indonesia, khususnya setelah Idul Fitri. Stagnasi itu, menurut dia, disebabkan pemerintah hanya fokus membatasi impor resmi. Sementara, impor ilegal tidak pernah disentuh.

Pembatasan impor oleh pemerintah yang tak menyentuh impor ilegal, Alphonzus mengatakan, berdampak kepada produk impor resmi dan lokal. Produk impor resmi terganggu karena dibatasi. Sementara produk lokal terganggu oleh masuknya produk impor ilegal.

Mantan Chief Operating Officer Agung Sedayu Group itu menuturkan, baik pusat perbelanjaan kelas atas maupun menengah-bawah sama-sama terdampak oleh impor ilegal. Kelas atas, yang memang didominasi produk impor, tidak mendapatkan pasokan barang. Bila dibatasi, dia mengatakan, masyarakat justru akan belanja ke luar negeri.

Sementara, pusat perbelanjaan kelas menengah-bawah terdampak oleh banjir impor ilegal. Menurut dia, kelas ini memang harus dilindungi, tapi tidak secara membabi-buta. “Peraturan pemerintah selalu pukul rata. padahal segmentasinya beda-beda,” kata dia.

Bila peraturan impor direvisi kembali tanpa menyentuh impor ilegal, Alphonsuz meyakini tetap akan muncul masalah. Dia mengatakan impor ilegal ini harus ditangani secara serius. “Ini pesoalan tidak selesai-selesai,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengkritisi Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berkali-kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang kebijakan dan pengaturan impor. Beleid itu dinilai terus menjadi masalah karena tak pernah mengatur impor ilegal.

“Kami simpulkan direvisi karena tidak menemukan masalah sebenarnya,” ujar Ketua Umum APBI, Alphonzus Widjaja, dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Aturan impor tercatat telah tiga kali mengalami revisi. Pada 11 Desember 2023, Kemendag menetapkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu diubah oleh Permendag Nomor 3 Tahun 2024 pada 5 Maret 2024. Sebulan berikutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali merevisi aturan menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024. Saat ini, aturan teranyar adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang resmi diundangkan pada 17 Mei 2024.

Alphonzus menuturkan, imbas absennya pemerintah mencegah impor ilegal itu adalah stagnasi pertumbuhan industri ritel Indonesia, khususnya setelah Idul Fitri. Stagnasi itu, menurut dia, disebabkan pemerintah hanya fokus membatasi impor resmi. Sementara, impor ilegal tidak pernah disentuh.

Pembatasan impor oleh pemerintah yang tak menyentuh impor ilegal, Alphonzus mengatakan, berdampak kepada produk impor resmi dan lokal. Produk impor resmi terganggu karena dibatasi. Sementara produk lokal terganggu oleh masuknya produk impor ilegal.

Mantan Chief Operating Officer Agung Sedayu Group itu menuturkan, baik pusat perbelanjaan kelas atas maupun menengah-bawah sama-sama terdampak oleh impor ilegal. Kelas atas, yang memang didominasi produk impor, tidak mendapatkan pasokan barang. Bila dibatasi, dia mengatakan, masyarakat justru akan belanja ke luar negeri.

Sementara, pusat perbelanjaan kelas menengah-bawah terdampak oleh banjir impor ilegal. Menurut dia, kelas ini memang harus dilindungi, tapi tidak secara membabi-buta. “Peraturan pemerintah selalu pukul rata. padahal segmentasinya beda-beda,” kata dia.

Bila peraturan impor direvisi kembali tanpa menyentuh impor ilegal, Alphonsuz meyakini tetap akan muncul masalah. Dia mengatakan impor ilegal ini harus ditangani secara serius. “Ini pesoalan tidak selesai-selesai,” kata dia.

DUA pekan lalu, saya menghadiri undangan disertasi doktor Manuel Kaisiepo di Universitas Kristen Indonesia (UKI). Manuel adalah Menteri Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid.

Disertasi Manuel memunculkan gugatan, apakah partai politik sudah mewakili semua kemajemukan masyarakat Indonesia. Dan, disertasi itu menjawab: belum!

Siapa yang mewakili masyarakat adat? Siapa yang mewakili kelompok disabilitas? Siapa yang mewakili suku-suku dan raja-raja di Tanah Air?

Partai politik jelas belum mewakili mereka. Itulah gugatan mantan Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia di era Gus Dur.

Bagi Manuel yang meraih gelar doktor pada usia 71 tahun, salah satu kecelakaan sejarah adalah dihapuskannya Utusan Golongan dalam MPR.

Menghapus keberadaan utusan golongan di MPR dalam Perubahan UUD 1945 selain merupakan penyimpangan terhadap prinsip demokrasi deliberatif, yaitu musyawarah mufakat sesuai sila keempat Pancasila, juga berimplikasi pada praktik politik yang tidak demokratis saat ini.

Tanpa adanya utusan golongan, parlemen dikuasai partai politik dengan kepentingan partai lebih dominan.

Mantan wartawan Kompas ini mempertahankan disertasi berjudul, “Reposisi Kedudukan Utusan Golongan di MPR RI untuk mewujudkan demokrasi deliberatif: Perspektif Politik Hukum Pancasila” di Universitas Kristen Indonesia, Rabu 26 Juni 2024.

Kini, partai politik di Indonesia berjarak dengan rakyat, lebih mengutamakan aspek keterpilihan dan cenderung mengabaikan aspek keterwakilan. Bahkan, partai politk cenderung makin elitis dan oligarkis.

Partai sibuk dengan dirinya sendiri, makin menjauh dari konstituen yang menjadi alasan keberadaannya. Semua citra buruk itu berakibat partai dan DPR menjadi institusi yang paling rendah tingkat keterpercayaannya berdasarkan penilaian publik.

Untuk mengatasi problem keterwakilan, Manuel mendorong dihidupkan kembali utusan golongan di MPR untuk menghadirkan corak representasi rakyat yang lebih berimbang, bersama wakil partai politik melalui DPR dan wakil daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah.

Utusan Golongan akan merepresentasikan aspirasi berbagai unsur yang belum terwakili DPR dan DPD.

Utusan Golongan yang belum terwakili, misalnya, kelompok minoritas, komunitas marginal; dan masyarakat adat, termasuk asosiasi profesi, asosiasi bisnis, dan kaum cendekiawan.

Dia mengaku sejarah mengajarkan kehadiran Utusan Golongan di MPR pernah dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung kekuasaan dalam setiap kali pemilihan umum secara nyata pada Demokrasi terpimpin (1959-1965) dan pada era Orde Bari (1966-1998).

Perubahan UUD sampai empat kali kemudian meniadakan Utusan Golongan dan meniadakan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

“Itu penafsiran yang keliru yang secara sengaja memanipulasi kedudukan dan peran MPR untuk kepentingan politik kekuasaan,” kata Manuel.

Dalam disertasinya, Manuel mempersoalkan rumusan dalam sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” dalam praksisnya.

“Di mana hikmat kebijaksanaan, di mana musyawarah mufakat sebagai hakekat demokrasi Pancasila. Berbeda dengan demokrasi liberal yang bersendikan prinsip hak individual dan suara terbanyak, demokrasi Pancasila lebih mengutamakan consensus kepentingan bersama yang dalam ilmu politik dikenal sebagai demokrasi deliberatif.”

Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak ditentukan oleh mayoritas (mayorokrasi) atau oleh kekuatan minoritas elite politik dan pengusaha (minorrokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan yang mengutamakan daya rasionalitas deliberatif dari kearifan setiap warga negara.”

Menjadi pertanyaan besar dan kunci: di mana posisi musyawarah-mufakat dalam sistem politik di Indonesia kini? Misalnya, dalam sistem pemilu yang sudah diberlakukan sekarang.

Manuel mengakui penyusunaan kriteria utusan golongan penting untuk mewakili kemajemukan masyarakat Indonesia.

Bagaimana mekanisme pemilihan Utusan Golongan tetaplah harus dipikirkan secara bersama oleh pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR.

Reposisis Utusan Golongan membutuhkan perubahan UUD 1945. Pertanyaan berikutnya adalah kapan perubahan UUD 1945 itu akan dilakukan. Dalam sejarahnya, Perubahan UUD selalu terjadi pada saat krisis.

“Tapi apakah kita harus menunggu krisis terlebih dahulu untuk melakukan perubahan UUD,” kata salah seorang penguji.

Kini dalam masyarakat paling tidak ada enam aspirasi politik yang berkembang terkait dengan perubahan UUD 1945.

Pertama, amandemen terbatas, perubahan hanya terkait pembentukan pokok-pokok haluan negara atau pola pembangunan dengan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti pada zaman orde baru.

Kedua, penyempurnaan terhadap UUD Tahun 1945 hasil amandemen sebelumnya (amandemen I-IV periode 1999-2002).

Ketiga, perubahan dan kajian menyeluruh dan mendalam terhadap UUD Tahun 1945 hasil amandemen I hingga amandemen IV. Keempat, kembali ke UUD 1945 yang asli sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Kelima, kembali ke UUD 1945 yang asli. Artinya, mengubah berbagai aspek hasil amandemen UUD 1945 kembali ke konstitusi yang pertama kali dibuat. Kemudian, dilakukan perbaikan dan disempurnakan melalui adenddum.

Keenam, tidak perlu amandemen dan tetap pada UUD Tahun 1945 yang saat ini berlaku dan diterapkan.

Selain soal isu amandemen, Manuel membuka kesadaran baru soal praktik bernegara dan berkonstitusi.

Saya pun menyadari sejumlah isu krusial yang patut didiskusikan oleh elite bangsa ini. Misalnya soal “musyawarah-mufakat” dalam sila keempat Pancasila, di mana praktik khas “demokrasi desa” itu mewujud dalam praksis politik.

Sebut saja dalam pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN. Di mana praksis musyawarah mufakat dengan masyarakat adat di Kalimantan maupun di Jakarta dilakukan. Apakah cukup dengan consensus DPR dan Pemerintah melalui Perubahan UU?

Sebenarnya, Mahkamah Konstitusi telah merumuskan meaningfull participation (partisipasi bermakna) dalam penyusunan dan pembahasan RUU.

Namun, dalam praktik pembahasan RUU “meaningfull participation” hampir tak pernah dipraktikkan.

MK merumuskan partisipasi bermakna sebagai (1) hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Begitu juga halnya dengan makna demokrasi yang hanya ditulis dalam dua pasal dalam konstitusi, demokrasi dan demokratis.

Namun, tidak pernah ada pemahaman bersama soal demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengan definisi demokrasi dalam buku-buku politik seperti demokrasi deliberatif, demokrasi liberal, ataupun demokrasi Pancasila.

Dalam konstitusi hanya ada dua pasal yang menggunakan kata demokrasi dan demokratis.

Pasal 18 UUD 194:
(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing¬masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Pasal 33 ayat 4]
1. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tak ada penjelasan lebih lanjut soal makna dan tafsir demokrasi.

Lalu setelah reformasi berjalan 26 tahun, dan konstitusi sudah diubah empat kali, apa yang dimaksud dengan demokrasi Indonesia? Demokrasi dol tinuku (jual beli), demokrasi transaksional, demokrasi model noken, atau…

Berhenti sejenak agar jangan sampai kapital membeli Indonesia. Seorang guru besar ilmu politik berpesan, “Cukup 50 triliun untuk membeli Indonesia...”

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah penumpang merasa cemas ketika mengantre angkot jaklingko di sisi barat Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dikenal rawan aksi kejahatan.

"Ya, cemas banget apa lagi daerah Priok termasuk rawan banget aksi kejahatan, banyak jambret di sini," ucap Fitri (28), penumpang jaklingko kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2024) malam.

Ditambah lagi, area mengantre JakLingko di Terminal Tanjung Priok berada di bagian pojok dan minim penerangan.

Selain itu, area antrean ini juga hanya beratapkan langit. Tak ada tempat duduk untuk para calon penumpang jaklingko menunggu.

Di sisi lain, para penumpang tak boleh lengah menjaga barang bawaannya agar tidak menjadi sasaran empuk para penjahat.

"Ini makanya tas saya dikedepanin mulu, saya peluk," ucap Fitri.

Fitri mengaku tak masalah harus menunggu angkot jaklingko berjam-jam. Namun, ia berharap disediakan tempat mengantre yang layak dan nyaman.

"Udah bagus, antreannya rapih beraturan. Harusnya, ada terminal yang tertutup buat menunggu agar lebih aman," ujar Fitri.

Hal senada juga disampaikan oleh penumpang lain bernama Andi (48), ia menilai aturan mengantre jaklingko sudah sangat tertib.

Kemudian, armada angkot jaklingko juga cukup banyak dan setiap tiga menit sekali ada yang datang ke terminal saat arus lalu lintas normal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlingungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau Kak Seto menyoroti kasus pelecehan sesama jenis yang dialami anak di Cisauk, Kabupaten Tangerang.

Korban yang masih berusia 8 tahun diduga dilecehkan temannya sendiri, MR (13) di area Taman Jajan sekitar permukiman rumahnya.

"Oke, nanti kita monitor melalui LPAI Tangsel. Artinya bagaimana juga, karena sudah di atas 12 tahun, undang-undang sistem pengadilan anak memang dimungkinkan ada pemidanaan," ujar Kak Seto saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (6/7/2024).

LPAI akan memantau kasus pelecehan seksual sesama jenis, kususnya terhadap pelaku meski disebut sudah bisa dijerat pidana, tetapi masih kategori anak-anak.

Dengan begitu, pelaku juga memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari berbagai lembaga.

"Karena pelaku anak tetap ada pendampingan supaya tetap ramah anak. Dilakukan tindakannya karena tak bisa dibenarkan, tidak mengulangi lagi tindakannya," kata Kak Seto.

Diberitakan sebelumnya, anak berusia 8 tahun di Cisauk, Kabupaten Tangerang, menjadi korban pelecehan sesama jenis.

Orangtua korban, I, menceritakan, pelecehan yang dialami putranya terjadi pada bulan Ramadhan, tepatnya April 2024.

Kasus pelecehan itu terungkap setelah teman korban yang juga menerima perlakuan yang baru menceritakan kepada kakaknya pada 1 Juli 2024.

"Ada anak yang ngobrol sama kakaknya. Nah, kakaknya korban itulah mengadu ke orangtuanya si korban itu, diinterogasi anaknya itu," ujar I kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Berdasarkan laporan ibu korban, I, putranya dilecehkan sebanyak dua kali oleh MR yang tak lain merupakan teman mainnya.

Pelecehan pertama yang dialami korban terjadi di salah satu warung sekitar Taman Jajan tak jauh dari tempat tinggalnya.

Aksi kedua dialami korban di tempat tinggal temannya yang lain. Temannya itu turut juga menjadi korban pelecehan sesama jenis.

Jumlah korban pelecehan sesama jenis itu diperkirakan mencapai 12 orang. Sebagian dari keluarga korban telah melapor ke polisi.

"Korban hampir 12 orang, tapi yang melapor hanya 7 orang karena enggan melapor, karena ada juga yang korban masih saudara dengan pelaku," ujar I.

Kini, I yang telah melaporkan kejadian dialami anaknya itu ke Polres Tangerang Selatan, Kamis (4/7/2024).

Sementara itu, Kasi Humas Polres Tangerang Selatan AKP Agil Sahril mengatakan, kasus pelecehan sesama jenis itu sudah ditangani Unit PPA.

"Perkara saat ini ditangani oleh PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan masih dalam proses penyelidikan," ujar AKP Agil saat dihubungi, Jumat (5/7/2024).

SOLO, KOMPAS.com - Proses pendinginan yang terjadi saat menggunakan AC mobil akan menghasilkan air evaporasi. Hal ini terjadi ketika udara panas dan lembab di dalam kabin kendaraan melewati evaporator.

Air hasil evaporasi ini terbentuk di evaporator, di mana airnya akan mengalir ke dalam saluran drainase yang terletak di bagian bawah mobil atau sekitar mesin.

Pada umumnya, air hasil evaporasi akan menetes di bawah kolong mobil dan hal ini normal terjadi. Sebab jika tidak menetes artinya proses evaporasi tidak sempurna.

Bahkan, Iwan, Pemilik Iwan Motor Honda Auto Clinic mengatakan, air hasil evaporasi ini perlu dibuang dan jangan sampai mampet.

“Air AC hasil evaporasi harus dibuang, malah gak boleh mampet, kalau itu terjadi malah akan membanjiri kabin mobil,” kata Iwan kepada Kompas.com, belum lama ini.

Iwan juga menjelaskan, air hasil evaporasi menetes di kolong mobil bukanlah kebocoran tapi air buangan AC, karena masih ada pemakaian mobil yang tidak paham. Padahal ini sama seperti air buangan AC rumah.

“Evaporator AC dirancang memiliki ruang untuk menampung air hasil evaporasi. Dari tampungan di evaporator air akan dibuang keluar mobil melalui pipa dan selang,” kata Iwan.

“Kalau air hasil evaporasi bermasalah pembuangannya, maka kalau tampungannya penuh akan meluap dan membanjiri kabin,” kata Iwan.

Iwan juga mengatakan, jika saluran pembuangannya sudah tersumbat, maka solusinya adalah dibersihkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 78 tahun yang lalu, tepatnya 5 Juli 1946 Bank Negara Indonesia (BNI) resmi berdiri. Dari masa-masa awal berdirinya di tengah perjuangan kemerdekaan hingga era digital saat ini, BNI telah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Cikal bakal BNI dimulai pada 5 Juli 1946, kurang dari setahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di tengah gejolak revolusi dan upaya mempertahankan kemerdekaan, para pendiri bangsa menyadari pentingnya kehadiran sebuah bank nasional yang dapat mendukung perekonomian negara yang baru merdeka.

Dilansir dari laman resmi BNI, bank ini pada awalnya didirikan sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946. Margono Djojohadikusumo, seorang tokoh penting dalam sejarah ekonomi Indonesia menjadi direktur pertama BNI.

Margono yang merupakan kakek Prabowo Subianto merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Pendiriannya didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mendirikan bank yang dapat mengelola keuangan negara yang baru merdeka dan membantu membangun ekonomi nasional.

Pada awal pendiriannya, BNI berfungsi sebagai bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Tugas utama BNI pada saat itu adalah untuk mengeluarkan dan mengedarkan Oeang Republik Indonesia (ORI), mata uang pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Pada 1968, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya berubah menjadi Bank Umum Milik Negara. Peran BNI sebagai bank yang bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional semakin ditekankan dengan undang-undang ini.

Seiring berjalannya waktu, BNI mengalami berbagai perubahan signifikan. Pada 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992, BNI mengubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Langkah besar lainnya adalah pada 1996 ketika BNI menjadi bank BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, menjadikannya perusahaan publik.

Menghadapi krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an, BNI menerima proses rekapitalisasi dari pemerintah pada 1999 untuk memperkuat struktur keuangannya. Selanjutnya, pada 2007, BNI melakukan divestasi saham pemerintah dan mengadakan penawaran umum saham terbatas pada 2010.

Memasuki abad ke-21, BNI dihadapkan pada tantangan dan peluang baru. Revolusi digital yang mengubah lanskap industri keuangan global menuntut BNI untuk kembali bertransformasi. Bank yang lahir di era perjuangan kemerdekaan ini harus beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan di era digital.

BNI merespons perubahan ini dengan meluncurkan berbagai inovasi digital. Pada 2007, BNI memperkenalkan layanan internet banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan secara online. Ini diikuti dengan peluncuran aplikasi mobile banking pada 2010, yang semakin memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan.

Transformasi digital BNI tidak hanya berfokus pada pengembangan channel digital, tetapi juga mencakup digitalisasi proses internal dan pengembangan kapabilitas analitik. BNI berinvestasi besar-besaran dalam teknologi big data dan artificial intelligence untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki pengalaman nasabah.

Salah satu terobosan penting BNI di era digital adalah peluncuran BNI Digital pada 2019. Platform ini memungkinkan calon nasabah untuk membuka rekening online tanpa perlu datang ke kantor cabang.

Dengan slogan "Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa", BNI terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.