TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria Tata Ruang sekaligus Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY telah menyerahkan sertifikat tanah Masjid Sunan Giri di Gresik pada Jumat, 5 Juli hari ini.

Selain itu, AHY juga menyerahkan sertifikat Yayasan Makam Sunan Giri Kebonmas Gresik, Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik, dan Musala Baitur Rahman.

Ketua Umum Partai Demokrat itu berharap terbitnya sertifikat ini bisa memberi kepastian hukum terhadap status tanah yang digunakan. Selain itu, dia juga ingin sertifikat ini bisa membawa keberkahan dan kemuliaan untuk masjid yang diagungkan masyarakat Gresik itu.

"Termasuk tentunya semakin tenang, semakin nyaman para jemaah yang datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk beribadah di masjid ini," kata AHY seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

AHY menyebut urusan tanah berisiko menjadi masalah apabila melibatkan para mafia tanah. Oleh sebab itu, tanah-tanah wakaf dan rumah ibadah termasuk masjid yang memiliki nilai sejarah harus jelas statusnya.

Usai sertifikat ini terbit, AHY berharap jangan ada konflik di kemudian hari. "Oleh karena itu, atas nama pemerintah, Kementerian ATR/BPN, kami dengan rasa syukur menyerahkan seluruh sertifikat tanah wakaf tadi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya," ujar AHY.

Para pengurus Masjid Ainul Yaqin Sunan Giri di Gresik, Jawa Timur, kini bisa bernafas lega. Berdiri sejak tahun 1500-an, masjid mereka akhirnya punya sertifikat tanah. Menteri AHY menyerahkan sertifikat itu secara langsung usai salat Jumat.

Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran.

Sumber: Anadolu Agency | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keir Starmer, seorang politisi sentris kelahiran London berusia 61 tahun dibesarkan dalam keluarga kelas pekerja.

Kehidupan awal Starmer ditandai dengan komitmen terhadap pendidikan dan pelayanan publik. Dia bersekolah di Reigate Grammar School sebelum belajar hukum di University of Leeds dan kemudian di St Edmund Hall, Oxford.

Karier hukum Starmer dimulai dengan sungguh-sungguh sebagai pengacara, di mana ia dengan cepat mengukuhkan dirinya sebagai tokoh yang tangguh di bidang hukum hak asasi manusia.

Ketajaman hukum dan dedikasinya membuatnya mendapatkan peran sebagai direktur penuntutan umum (DPP) pada tahun 2008, sebuah posisi yang dipegangnya hingga tahun 2013.

Selama masa jabatannya sebagai DPP, Starmer dikenal karena karyanya dalam kasus-kasus yang kompleks dan terkenal, serta karena menerapkan reformasi yang signifikan di dalam Crown Prosecution Service.

Transisi ke Dunia Politik dan Kepemimpinan

Transisi Starmer ke dunia politik aktif terjadi pada tahun 2015 saat dia terpilih sebagai anggota parlemen untuk Holborn dan St Pancras. Dia dengan cepat naik melalui jajaran Partai Buruh, menjabat di posisi-posisi kunci Kabinet bayangan, termasuk sekretaris bayangan Brexit.

Pendekatan yang cermat dan latar belakang hukum Starmer membuatnya menjadi suara yang menonjol dalam perdebatan mengenai kepergian Inggris dari Uni Eropa. Pada bulan April 2020, ia terpilih sebagai pemimpin Partai Buruh, menggantikan Jeremy Corbyn.

Kepemimpinan Starmer dicirikan oleh fokus pada persatuan dan pragmatisme. Dia berusaha menjauhkan partai dari kontroversi era Corbyn sembari menekankan pentingnya keadilan sosial, kompetensi ekonomi, dan membangun kembali ikatan dengan para pemilih Partai Buruh yang membangkang.

Tantangan dan Prospek Masa Depan

Sejak menjadi pemimpin Partai Buruh, Starmer telah menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, termasuk perpecahan internal partai dan lanskap politik yang lebih luas yang dibentuk oleh pandemi COVID-19.

Masa jabatannya telah menunjukkan hasil pemilu yang beragam, dengan keberhasilan dan kemunduran yang mencolok. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Starmer mengatakan bahwa ia tetap berkomitmen pada visinya untuk Inggris yang lebih adil dan lebih setara.

"Ini adalah kehormatan dan hak istimewa dalam hidup saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memandu kita melewati masa-masa sulit ini, untuk melayani semua komunitas kita, dan untuk berjuang demi kebaikan negara kita," ujarnya.

Kebijakan Luar Negeri dan Kritik terhadap Sikap Perang Gaza

Sebagai pemimpin Partai Buruh, Starmer mengatakan bahwa ia telah berusaha memposisikan ulang partainya di panggung global, dengan menekankan aliansi yang kuat dengan mitra-mitra tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, dan juga mengadvokasi respon yang kuat terhadap tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim dan keamanan internasional.

Akan tetapi, penanganan Starmer atas konflik Israel-Palestina telah menuai banyak kritikan baik dari internal partainya maupun dari para pengamat eksternal. Starmer telah menghadapi reaksi keras karena dianggap tidak mendukung hak-hak Palestina dan keengganannya untuk mengambil sikap tegas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Israel.

Para kritikus berpendapat bahwa pendekatannya telah mengasingkan banyak orang di dalam Partai Buruh yang mengecam pendudukan dan perang Israel terhadap Palestina.

Kontroversi ini disorot oleh pengunduran diri tokoh-tokoh penting Partai Buruh dan reaksi keras dari anggota akar rumput partai, yang merasa bahwa posisi Starmer menyimpang dari dukungan historis Partai Buruh untuk penentuan nasib sendiri Palestina.

Setelah beberapa dekade mendapat dukungan kuat, Partai Buruh mengalami penurunan tajam dalam dukungan dari umat Islam, terutama karena sikap pro-Israel pemimpin partai Keir Starmer.

Dalam pemilu lokal bulan lalu, di 58 daerah pemilihan yang dianalisis oleh BBC, di mana lebih dari seperlima penduduknya beragama Islam, pangsa suara Partai Buruh turun 21% dibandingkan dengan pemilu tahun 2021.

Mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn juga mencalonkan diri sebagai calon independen dalam pemilihan umum hari Kamis setelah mewakili daerah pemilihan Islington North di London selama lebih dari 40 tahun, dengan mengatakan bahwa ia ingin menjadi suara independen untuk kesetaraan, demokrasi, dan perdamaian.

Sejak Israel melancarkan serangan ke Gaza bulan Oktober lalu, hampir 70 anggota parlemen dari Partai Buruh menentang kebijakan partai dan menyerukan gencatan senjata, sementara sekitar 100 anggota dewan keluar dari partai.

Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku siap masuk arena kontestasi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Bamsoet akan bertarung dengan beberapa kader lain untuk menjadi Ketum Partai Golkar.

"Saya masuk gelanggang untuk bertarung menjadi Golkar satu (ketum)," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Juli 2024.

Bamsoet menjelaskan lima tahun lalu, dirinya belum mendapat kesempatan masuk bursa calon ketum. Bamsoet mengaku memberikan jalan untuk Airlangga Hartarto.
"Untuk kali ini, kita berharap gelanggang dibuka, sehingga kita terjadi proses pergantian kepemimpinan secara demokratis," harap Bamsoet.

Ketua MPR ini pun mengungkap tidak hanya dirinya yang masuk bursa calon ketum. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dipastikan maju kembali, berikut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

"Ada pak Airlangga, ada Agus Gumiwang, ada Bahlil, mungkin ada banyak lainnya di Golkar," pungkasnya.

Bamsoet sempat mengutarakan niatnya untuk menjadi Ketum Partai Golkar. Namun, ia mengatakan langkah itu akan ditempuh melalui musyawarah nasional yang diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Golkar.

"Saya akan maju pada saatnya, ketika betul-betul Munasnya terjadi. Ya sesuai dengan periodiasasi, pilhan waktu yang ada, yang disepakati oleh seluruh stakeholder Partai Golkar," kata Bamsoet di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, 14 Juli 2023.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-PMegawati Soekarnoputri menduga dirinya akan menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Namun, Megawati mengaku tidak takut. Dia malah menantang penyidik KPK, yakni AKBP Rossa Purbo Bekti yang melakukan penyitaan terhadap ponsel milik Hasto dan stafnya, Kusnadi pada 10 Juni lalu.

Awalnya, Megawati menanyakan nama penyidik yang dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan prosedur dalam proses pemeriksaan Hasto.

"Terus siapa sih yang manggil kamu (Hasto), tanyain namanya gitu, namanya Rossa. Hayo tulis tuh kamu, Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rossa," kata Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

"Enak saja, memangnya siapa die? hehe betul enggak? Orang dia manusia juga, gile," ujarnya lagi.

Megawati kemudian menanyakan apa pangkat penyidik yang memeriksa dan melakukan penyitaan terhadap ponsel milik Hasto tersebut.

Dia juga menyampaikan, KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat dirinya menjadi Presiden RI.

"Gile orang yang bikin KPK iku (itu) saya lho. Sopo, gile deh aku bilang, orang dia aja kok, kayak'e, pangkate opo? Pangkate opo yo? Hah?" tanya Megawati.

"AKBP. Letkol," jawab para kader PDI-P di Sekolah Partai.

"Letkol? Lha baru Letkol aja, belum Jenderal loh. Saya panglima tertinggi loh," ujar Megawati.

Setelahnya, Megawati menduga bahwa dia juga akan menjadi target setelah pemeriksaan Hasto.

Meski begitu, Presiden Kelima RI ini tidak takut. Bahkan, dia akan menerjunkan seluruh ahli hukum.

"Terus pasti deh, pasti gimana cara manggil Bu Mega ya bla bla, ya gue panggilin seluruh ahli hukum mau enggak ikut saya? Iya kan, enak saja," kata Megawati.

Sebagaimana diketahui, Hasto Kristiyanto diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku yang sudah hampir lima tahun berstatus buron.

Kemudian, pemeriksaan pada 10 Juni tersebut menjadi ramai karena dilakukan penyitaan terhadap dua ponsel milik Hasto hingga buku catatan milik DPP PDI-P.

Bahkan, berujung pada pelaporan AKBP Rossa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK oleh kuasa hukum Hasto dan Kusnadi.

Para ahli pun sependapat dengan langkah OJK untuk menerbitkan perintah tertulis kepada Michael Steven

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melanjutkan upaya hukum terhadap Michael Steven sebagai pemilik Kresna Group.

Pada Selasa (2/7/2024), OJK telah mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang sebelumnya dikuatkan putusan tingkat banding dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT.

"Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT yang mengabulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis yang dikeluarkan OJK," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa di Jakarta, Jumat.

Dalam perkara itu, Michael Steven selaku pemilik Kresna Group keberatan atas sanksi denda sebesar Rp5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di lembaga jasa keuangan bidang pasar modal selama lima tahun.

Sanksi tersebut diterbitkan OJK guna menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan serta mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen.

Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan Grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Dalam proses peradilan, OJK telah melakukan upaya maksimal mempertahankan sanksi terhadap Michael Steven terkait kesesuaian wewenang, prosedur, dan substansi dari denda serta perintah tertulis tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam persidangan di pengadilan, OJK telah menghadirkan sejumlah bukti, saksi, dan ahli terkait tindakan intervensi Michael Steven dalam penempatan investasi di Grup Kresna.

Selain itu, para akademisi yang dihadirkan oleh OJK dalam persidangan sebagai ahli telah memperkuat landasan hukum bahwa Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner dapat dikenakan sanksi sehubungan dengan sejumlah transaksi Grup Kresna yang sarat dengan benturan kepentingan dan merugikan konsumen.

"Para ahli pun sependapat dengan langkah OJK untuk menerbitkan perintah tertulis kepada Michael Steven sebagai upaya penegakan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan," ujar Aman.

OJK juga telah menyampaikan kepada majelis hakim terkait penetapan Michael Steven sebagai tersangka oleh Mabes Polri sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukannya di Grup Kresna.

Dengan demikian, upaya hukum kasasi yang telah dilakukan oleh OJK dalam perkara di atas yang telah menjadi perhatian dan harapan dari masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat terselesaikan dengan baik sehingga konsumen dan masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan Michael Steven dapat memperoleh hak-haknya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dinilai mampu memberikan dukungan signifikan untuk pertumbuhan sektor properti di Indonesia.

Country Head Knight Frank Indonesia, Willson Kalip, menyatakan bahwa di tengah tantangan global, depresiasi rupiah, dan menurunnya daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan strategi untuk menjaga pertumbuhan industri properti, khususnya properti residensial, melalui insentif PPN DTP yang dirilis kembali akhir tahun lalu.

Willson Kalip menjelaskan, "Kebijakan insentif PPN DTP untuk sektor residensial merupakan upaya pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menstimulasi daya beli masyarakat, khususnya segmen menengah."

PPN DTP diberikan dalam dua periode. Pertama, untuk penyerahan rumah periode 1 November 2023 hingga 30 Juni 2024, dengan PPN ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sebesar 100% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, untuk penyerahan rumah periode 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, dengan PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% dari DPP.

Insentif PPN DTP untuk penyerahan rumah tapak dan unit rumah susun berlaku dengan harga jual maksimal per unit Rp 5 miliar rupiah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang mulai berlaku sejak 21 November 2023.

Pada triwulan pertama tahun 2024, penjualan dan harga rumah tapak primer mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) oleh Bank Indonesia, penjualan properti residensial pada triwulan I 2024 meningkat signifikan sebesar 31,16% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 3,37% (yoy).

Peningkatan penjualan properti residensial terjadi pada semua tipe rumah, dengan peningkatan tertinggi pada rumah tipe besar. Penjualan rumah tipe kecil naik 37,84% (yoy), tipe menengah 13,57% (yoy), dan tipe besar 48,51% (yoy).

Dampak Positif Kebijakan

Beberapa pengembang rumah tapak dan hunian vertikal menyebutkan bahwa kebijakan ini mampu memberikan kontribusi transaksi sekitar 15-20%. Menurut survei Property Outlook oleh Knight Frank Indonesia pada akhir tahun 2023, 73% responden menyatakan insentif PPN DTP akan memberikan dampak positif dalam pertumbuhan properti di Indonesia.

Insentif PPN DTP terbukti bermanfaat bagi pembeli rumah pertama. Kebijakan ini memiliki dampak positif tidak hanya bagi konsumen tetapi juga pengembang. Pengembang menganggap insentif PPN DTP ini krusial untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Berlanjutnya insentif ini memberikan optimisme bagi pengembang untuk mencapai target penjualan di tahun 2024.

Namun, kebijakan ini hanya berlaku pada kondisi tertentu, hanya pengembang yang memiliki unit ready stock dan harga unit dalam rentang tertentu yang dapat mengakses kebijakan ini. Selain itu, hanya konsumen pembeli rumah pertama yang dapat mengakses insentif ini dan tidak diizinkan menjual kembali unit yang telah dibeli dalam periode tertentu setelah masa transaksi.

Menurut Knight Frank Indonesia, kebijakan PPN DTP sebagai stimulus dari pemerintah memiliki dampak positif terhadap performa sektor properti, khususnya subsektor residensial. Meski dampaknya masih terbatas pada segmen menengah, kebijakan ini membantu konsumen mendapatkan hunian dengan harga yang terjangkau.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merasa kader partainya seakan diincar oleh aparat penegak hukum. Megawati pun mengaku kerap menyampaikan keluhannya pada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang merupakan kader PDIP.

Hal tersebut disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti hingga 2025 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan Jumat (5/7).

"Pak Laoly ketawa, saya suka ngamuk ke dia, 'Anak buah kita maunya ditarget melulu'," kata Megawati.

Dalam sambutannya itu, Megawati menceritakan dirinya yang mengalami tiga kali pemanggilan aparat penegak hukum pada masa Orde Baru. "Tiga kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaan sekali kan orangnya tampang seram-seram," ujarnya

Presiden ke-5 RI ini pun juga mengaku sudah bertanya pada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang belum lama ini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara Harun Masiku. Harun merupakan mantan kader PDIP yang menjadi tersangka dugaan suap.

Dalam percakapan itu, Mega meminta Hasto mencari tahu siapa petugas yang melakukan penggeledahan. Hasto lalu menemukan namaRossa Purbo Bekti. "Enak saja memangnya siapa dia, betul enggak? Dia manusia juga," kata Megawati.

Megawati lantas sesumbar menantang Rossa untuk menghadapi dirinya. "Suruh datang Rossa hadapi aku. Yang bikin KPK itu saya," kata dia.

Dalam pemeriksaan, Hasto sempat memprotes penyitaan yang dilakukan KPK terhadap barang pribadi miliknya dan stafnya. Ia berdalih penyitaan dilakukan tak sesuai prosedur lantaran tak diminta langsung padanya.

asto mengungkapkan penyidik KPK meminta tas dan ponsel Hasto kepada salah satu staf saat ia tengah diperiksa. Ia mengadukan pemeriksaan itu kepada Dewan Pengawas KPK.

Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan pihaknya juga akan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Menurut Ronny, Hasto merasa penyidik KPK menyalahi prosedur lantaran penyitaan dilakukan tidak melalui Hasto sebagai pemilik ponsel.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Danone berkolaborasi dengan Badan otonom Nahdlatul Ulama, Jam'iyyatul Qurra wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU) menyelenggarakan Multaqo Nasional Ulama Al-Qur’an pada 26-28 Juni 2024.

"Dalam misi ini kami tidak bersikap inklusif karena ini penting bagi masyarakat banyak, sehingga kami akan bekerjasama dengan siapapun selama ini baik," kata Ketua Umum JQHNU, KH Saifullah Ma'shum, dalam keterangannya.

Acara ini bertujuan besar untuk mengurangi buta huruf Al-Qur’an dan meningkatkan kesadaran untuk mengkaji dan melestarikan kitab suci.

Selain acara tersebut, Aqua dan NU juga menggelar seminar dengan menghadirkan Prof. Nadirsyah Hosen dan KH Musta’in Syafi’i sebagai pembicara.

Seminar kali ini membahas strategi dakwah Al-Qur’an menggunakan media sosial. KH Saifullah menekankan perlunya kerja sama dengan berbagai pihak untuk kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Umum JQHNU, Muhammad Ulinnuha, menyampaikan terima kasih atas dukungan Aqua dan berharap kolaborasi ini dapat membawa keberkahan bagi semua.

"Insyaallah mudah-mudahan dicatat sebagai manusia-manusia yang dekat dengan Al-Qur’anul Karim dan kita berharap semua mendapat keberkahan," katanya.

Multaqo Nasional Ulama Al-Qur’an merupakan agenda penting JQHNU yang mengkonsolidasikan ulama Al-Qur’an untuk merumuskan berbagai persoalan dan tantangan. Acara ini juga mencakup sidang pleno yang menghasilkan rekomendasi terkait isu-isu terkini.

Acara ini dihadiri lebih dari 1.000 santri dan penghapal Al-Qur’an, serta diramaikan dengan kegiatan dakwah Al-Qur’an, pembinaan qurra’ dan huffadz, bazar, ziarah dan tahlil akbar, serta pengajian umum.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat dakwah Al-Qur’an dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Danone Indonesia, yang dikenal sebagai produsen air minum Aqua, berkolaborasi dengan Badan otonom Nahdlatul Ulama, Jam'iyyatul Qurra wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU) menyelenggarakan Multaqo Nasional Ulama Al-Qur’an pada 26-28 Juni 2024.

"Dalam misi ini kami tidak bersikap inklusif karena ini penting bagi masyarakat banyak, sehingga kami akan bekerjasama dengan siapapun selama ini baik," kata Ketua Umum JQHNU, KH Saifullah Ma'shum, dalam keterangannya.

Acara ini bertujuan besar untuk mengurangi buta huruf Al-Qur’an dan meningkatkan kesadaran untuk mengkaji dan melestarikan kitab suci.

Selain acara tersebut, Aqua dan NU juga menggelar seminar dengan menghadirkan Prof. Nadirsyah Hosen dan KH Musta’in Syafi’i sebagai pembicara.

Nama Prof. Nadirsyah sempat ramai beberapa waktu lalu, karena protes dirinya terkait pencatutan namanya tanpa izin dalam sebuah artikel terkait brand berjudul “Kecam Agresi Israel, Aqua Gelar Aksi Nyata Dukung Palestina” katanya.

Masalah tersebut kini telah diselesaikan oleh ketiga belah pihak, dan artikel terkait telah dihapus.

Seminar kali ini membahas strategi dakwah Al-Qur’an menggunakan media sosial. KH Saifullah menekankan perlunya kerja sama dengan berbagai pihak untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut KH Saifullah, kolaborasi tidak perlu memandang motif politik atau hal-hal lain selama demi kepentingan publik.

Sekretaris Umum JQHNU, Muhammad Ulinnuha, menyampaikan terima kasih atas dukungan Aqua dan berharap kolaborasi ini dapat membawa keberkahan bagi semua.

"Insyaallah mudah-mudahan dicatat sebagai manusia-manusia yang dekat dengan Al-Qur’anul Karim dan kita berharap semua mendapat keberkahan," katanya.

Multaqo Nasional Ulama Al-Qur’an merupakan agenda penting JQHNU yang mengkonsolidasikan ulama Al-Qur’an untuk merumuskan berbagai persoalan dan tantangan. Acara ini juga mencakup sidang pleno yang menghasilkan rekomendasi terkait isu-isu terkini.

Acara ini dihadiri lebih dari 1.000 santri dan penghapal Al-Qur’an, serta diramaikan dengan kegiatan dakwah Al-Qur’an, pembinaan qurra’ dan huffadz, bazar, ziarah dan tahlil akbar, serta pengajian umum.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat dakwah Al-Qur’an dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera mencari pengganti Semuel Pangerapan yang mundur sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Baginya, langkah itu mesti segera dilakukan untuk membantu percepatan proses pemulihan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang sempat dibobol hacker beberapa waktu lalu.

“Saya harap pemerintah untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan dengan individu yang kompeten dan memastikan bahwa upaya pemulihan dan peningkatan keamanan siber terus berjalan tanpa hambatan,” ujar Puan dalam keterangannya pada Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Ia menyampaikan pengunduran diri Semuel merupakan bagian dari konsekuensi pekerjaan.

Puan menganggap, hal itu juga mesti menjadi introspeksi Kemenkominfo untuk meningkatkan standar sistem keamanan siber.

Ia mengaku menghormati keputusan yang diambil Semuel yang merasa bobolnya PDN merupakan tanggung jawabnya.

“Saya dapat memahami hal ini juga sebagai tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan,” ucapnya.

“Sebagai pemimpin harus siap dengan segala konsekuensi yang harus diambil jika adanya situasi krisis,” sambung dia.

Terakhir, Puan meminta pemerintah dan para stakeholder terkait bisa bekerja sama agar bobolnya PDN tak terulang lagi.

Ia juga ingin, mundurnya Semuel tak mengganggu pemulihan PDNS 2.

“Saya harap ini tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung,” imbuhnya.

Adapun Semuel mengatakan mengundurkan diri karena merasa bobolnya PDN beberapa waktu lalu menjadi tanggung jawabnya.

Ia juga mengatakan telah mengirimkan surat pengunduran diri ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Hal itu disampaikan di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Cek kinerja emiten perbankan dari LQ45 yang kompak menghijau. Saham BBRI, BMRI, dan BBCA alami penguatan pada Jumat, 5 Juli 2024.

Pada penutupan perdagangan hari ini, saham BMRI (Bank Mandiri (Persero) Tbk) mengalami kenaikan. Saham ini ditutup pada harga Rp 6.425 per saham, naik sebesar 2,80% dari penutupan hari sebelumnya, yaitu Rp 6.250 per saham.

Saham BMRI dibuka dengan harga lebih tinggi dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yaitu pada Rp 6.325 per saham. Sepanjang hari, saham ini mencapai harga tertinggi Rp 6.500 dan terendah Rp 6.300, sebelum akhirnya menutup dengan kenaikan sebesar Rp 175 dalam satu hari.

Dari segi pergerakan mingguan, harga saham BMRI telah meningkat 4,47% dibandingkan harga seminggu lalu pada tanggal 28 Juni 2024, yang berada di Rp 6.150.

Jika dibandingkan dengan harga setahun yang lalu (05 Juli 2023), saham ini telah naik sebesar 21,80% dari harga Rp 5.275.

Nah, data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan total nilai transaksi saham BMRI mencapai Rp 715,10 miliar dengan volume transaksi sebanyak 1.116.468 lot.

Saham BMRI memiliki earning per share (EPS) atau laba bersih per saham sebesar Rp 544, yang menempatkan price to earning ratio (PER) pada 11,49 kali. Sementara itu, price to book value (PBV) dari saham ini adalah 2,42 kali.

Saham BBCA dan BBRI

Kemudian, saham BBCA (Bank Central Asia Tbk) mengalami kenaikan dan ditutup di harga Rp 9.950 per saham. Ini berarti ada peningkatan sebesar 1,27% dari harga penutupan hari Kamis (4/7) yang berada di Rp 9.825 per saham.

Saham BBCA dibuka lebih tinggi dibandingkan harga penutupan hari sebelumnya, yaitu pada Rp 9.925 per saham. Sepanjang hari, saham ini mencapai harga tertinggi Rp 9.975 dan terendah Rp 9.875, sebelum akhirnya menutup dengan kenaikan Rp 125 dalam satu hari.

Dari pergerakan mingguan, harga saham BBCA telah meningkat sebesar 0,25% dibandingkan dengan harga seminggu lalu pada 28 Juni 2024, yang berada di Rp 9.925.

Jika dibandingkan dengan harga setahun lalu pada 5 Juli 2023, saham BBCA mengalami kenaikan sebesar 9,94% dari harga Rp 9.050.

Menurut data dari BEI, total nilai transaksi saham BBCA hari ini mencapai Rp 366,80 miliar dengan volume transaksi sebanyak 369.469 lot.

Saham BBCA memiliki laba bersih per saham (Earnings Per Share atau EPS) sebesar Rp 418, yang menjadikan rasio harga terhadap laba (Price to Earnings Ratio atau PER) berada pada 23,50 kali. Sementara itu, rasio harga terhadap nilai buku (Price to Book Value atau PBV) dari saham ini adalah 5,33 kali.

Saham BBRI Menguat

Terakhir, ada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditutup di zona hijau pada hari Jumat (5 Juli 2024), mencapai Rp 4.800 per saham. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan 0,21% dari harga penutupan hari sebelumnya, Rp 4.790.

Pergerakan Saham BBRI diibuka pada Rp 4.850, lebih tinggi dari harga penutupan sehari sebelumnya. Mencapai harga tertinggi di Rp 4.870 dan harga terendah di Rp 4.790.

Ditutup naik 10 poin dibandingkan hari sebelumnya, volume transaksi sebanyak 2.182.780 lot dengan nilai transaksi mencapai Rp 1.052,20 miliar.

Perbandingan Harga dalam 7 hari: Naik 4,35% dari Rp 4.600 pada 28 Juni 2024. Sedangkan, untuk kurun waktu 1 tahun: Turun -11,93% dari Rp 5.450 pada 5 Juli 2023.

Rasio Keuangan Earning per share (EPS): Rp 419, Price to earning ratio (PER): 11,43 kali, dan terakhir Price to book value (PBV): 2,48 kali

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah tiang listrik di Jalan AUP, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, miring hingga 35 derajat dan berkarat.

Pantauan Kompas.com, Jumat (5/7/2024), tiang listrik miring itu berada di antara tiga tiang listrik lain.

Tiang listrik ini berdiri di atas tanah oranye yang terbilang tidak begitu padat karena ada tanaman yang tumbuh di sekitarnya.

Saat didorong, tiang listrik ini sedikit goyang.

Kondisi Jalan AUP pada Jumat siang terpantau jarang dilintasi pengendara atau pejalan kaki.

Namun, warga setempat tetap khawatir dengan kondisi tiang listrik itu karena akhir ini hujan sering turun. .

“Ya takutlah, khawatir jatuh. Kan ini miring, sudah gitu lumayan berkarat juga, mana kemarin hujan lebat plus angin lagi,” kata pejalan kaki bernama Fajar (36) saat ditemui Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Fajar tidak mengetahui sudah berapa lama tiang listrik ini berdiri dalam kondisi miring.

Pasalnya, dia hanya sesekali saja melintasi Jalan AUP.

“Saya cuma kebetulan saja lewat sini, habis dari Pasar Minggu, mau ke rumah saudara di Rawa Minyak. Paling satu atau dua bulan sekali (lewat Jalan AUP). Saya juga baru ngeh ini miring ” ujar Fajar.

Fajar tetap mengharapkan tiang listrik ini segera diperbaiki oleh pihak berwenang.

Menurutnya, keselamatan pejalan kaki atau pengendara tetap diutamakan.

“Hari apes enggak ada di kalender, Mas. Saudara saya kan setiap hari lewat sini, rasa khawatir pasti ada. Ya semoga saja diperbaiki,” pungkas Fajar.