JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan apresiasi kepada Petrokimia Gresik terkait komitmennya menerapkan industri hijau di perusahaan. Hal ini ditandai dengan penghargaan Industri Hijau yang diserahkan Menperin kepada Petrokimia Gresik di ajang "Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2024" di Jakarta, baru-baru ini.

"Petrokimia Gresik dalam menjalankan operasional bisnisnya berpedoman pada prinsip-prinsip industri hijau yang berkelanjutan. Penghargaan ini akan memperkuat komitmen kami dalam upaya mengurangi emisi industri, penghematan energi, adopsi teknologi yang ramah lingkungan, dan program industri hijau lainnya," ujar Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (30/9/2024).

Baca Juga: Teken Kerja Sama dengan PT Petrokimia Gresik, Bank Jatim Dukung Proyek Phonska V

Dia menegaskan, program industri hijau saat ini sudah menjadi instrumen penting bagi daya saing produk yang dihasilkan perusahaan. Petrokimia Gresik memiliki sejumlah program dalam transformasi industri hijau. Antara lain melakukan efisiensi energi dengan sejumlah inovasi di pabrik dan pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan yang dipersyaratkan Pemerintah. Kemudian penghematan konsumsi air, efisisensi energi, program dekarbonisasi, smart eco green warehouse, penggunaan kendaraan elektrik, produk-produk ramah lingkungan dan lainnya.

Adapun, kontribusi positif Petrokimia Gresik untuk Indonesia dalam mengimplementasi program-program tersebut mampu menghasilkan diantaranya proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien yang terukur. Rinciannya, efisiensi energi mencapai Rp41 miliar per tahun. Kemudian proses produksi Petrokimia Gresik mampu menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 719.932,03 ton CO2/tahun.

"Program lingkungan yang selama ini dijalankan Petrokimia Gresik sekaligus menjadi dukungan nyata Petrokimia Gresik terhadap program Net Zero Emission yang ditarget tahun 2060," kata dia.

Tidak hanya itu, kontribusi Petrokimia Gresik berikutnya, yaitu efisiensi penggunaan air sebesar 2.960.360 m3/tahun penghematan bahan baku dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah sebanyak 1.609.000 ton/tahun. Serta, produk Urea Petrokimia Gresik juga telah mendapatkan EPD (Environmental Product Declaration).

"Petrokimia Gresik sebelumnya juga telah mendapatkan Proper Emas tiga kali berturut-turut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Capaian ini tentu akan sangat memotivasi Petrokimia Gresik untuk terus meningkatkan komitmen dan kualitasnya dalam pengelolaan lingkungan," jelasnya.

Baca Juga: Transformasi Digital, Petrokimia Gresik Berhasil Lebih Efisien

Sebagai informasi, Petrokimia Gresik mendapatkan penghargaan Industri Hijau di ajang AIGIS ini untuk komoditas Industri Amonia dan Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36 dan Pupuk Amonium Sulfat ZA. Disampaikan Dwi Satriyo, capaian ini tidak lepas dari dukungan karyawan yang sangat peduli dengan perubahan positif perusahaan.

"Saat ini sekitar 90 persen karyawan Petrokimia Gresik merupakan milineal dan gen Z. Mereka sangat agile dan aware untuk perubahan lebih baik. Hal inilah yang menjadi peluang dan katalis bagi Petrokimia Gresik untuk mengelola perusahaan dengan wawasan lingkungan," ungkap Dwi Satriyo.

AIGIS merupakan ajang perdana diselenggarakan Kemenperin bertujuan untuk memperkuat komitmen nasional dalam mengurangi emisi industri, mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan, dan menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, asosiasi, mitra, dan NGO. Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan penghargaan bisa menjadi contoh bagi seluruh industri di Indonesia untuk terus dapat berinovasi dan berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan.

JAKARTA - Pemerintah disebut-sebut bakal melakukan pembatasan BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar mulai 1 Oktober 2024. Kedepan, masyarakat yang ingin memanfaatkan subsidi harus mendaftarkan kendaraannya melalui aplikasi MyPertamina .

Situasi di SPBU

Suasana di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO Tendean 31.127.02 Pertamina hari ini, Selasa (1/10/2024) masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Antrian kendaraan yang ingin mengisi bensin juga belum mengular hingga keluar SPBU.

Sebagai informasi, ihwal rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober pertama kali dilontarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024) lalu.

Namun demikian, Bahlil memberikan sinyal pembatasan bahan bakar minyak (BBM) Jenis Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi tidak jadi diberlakukan pada 1 Oktober 2024.

"Feeling saya belum (1 Oktober 2024)," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya masih membahas aturan ini secara detail agar aturan tersebut benar-benar mencerminkan keadailan.

"Apa yang saya maksudkan keadilan, targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran Jangan sampai tidak tepat sasaran Formulasinya seperti apa. Harus sampai tingkat petani, nelayan. Nah karena itu sekarang kita lagi godok Yang insha Allah kalau sudah selesai saya kabarin," pungkasnya.

Respons Penggendara

Sulaiman, salah satu pengemudi Grab mengaku dirinya masih bisa mengisi bensin seperti biasa tanpa menggunakan QR Code My Pertamina."Saya isi bensin Pertalite 20 ribu masih seperti biasa tidak ada perubahan," jelasnya ketika ditemui MNC Portal Indonesia di SPBU COCO Tendean 31.127.02 Pertamina, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Ia pun mengungkapkan dirinya belum melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk pembelian Pertalite seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. "Saya sudah tau (harus mendaftar) tapi kayaknya menurut saya lebih praktis begini aja (tidak perlu daftar-daftar)," pungkas Sulaiman.

Pendataan

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga juga terus mendukung upaya-upaya Pemerintah agar subsidi tepat sasaran dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui www.subsiditepat.mypertamina.id.

"Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika,. Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024," terang Heppy dikutip dari laman resminya.

Jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu, agar memastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

?Bagi Masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,? imbau Heppy.

JAKARTA - Pemerintah disebut-sebut bakal melakukan pembatasan BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar mulai 1 Oktober 2024. Kedepan, masyarakat yang ingin memanfaatkan subsidi harus mendaftarkan kendaraannya melalui aplikasi MyPertamina .

Situasi di SPBU

Suasana di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO Tendean 31.127.02 Pertamina hari ini, Selasa (1/10/2024) masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Antrian kendaraan yang ingin mengisi bensin juga belum mengular hingga keluar SPBU.

Sebagai informasi, ihwal rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober pertama kali dilontarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024) lalu.

Namun demikian, Bahlil memberikan sinyal pembatasan bahan bakar minyak (BBM) Jenis Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi tidak jadi diberlakukan pada 1 Oktober 2024.

"Feeling saya belum (1 Oktober 2024)," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya masih membahas aturan ini secara detail agar aturan tersebut benar-benar mencerminkan keadailan.

"Apa yang saya maksudkan keadilan, targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran Jangan sampai tidak tepat sasaran Formulasinya seperti apa. Harus sampai tingkat petani, nelayan. Nah karena itu sekarang kita lagi godok Yang insha Allah kalau sudah selesai saya kabarin," pungkasnya.

Respons Penggendara

Sulaiman, salah satu pengemudi Grab mengaku dirinya masih bisa mengisi bensin seperti biasa tanpa menggunakan QR Code My Pertamina."Saya isi bensin Pertalite 20 ribu masih seperti biasa tidak ada perubahan," jelasnya ketika ditemui MNC Portal Indonesia di SPBU COCO Tendean 31.127.02 Pertamina, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Ia pun mengungkapkan dirinya belum melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk pembelian Pertalite seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. "Saya sudah tau (harus mendaftar) tapi kayaknya menurut saya lebih praktis begini aja (tidak perlu daftar-daftar)," pungkas Sulaiman.

Pendataan

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga juga terus mendukung upaya-upaya Pemerintah agar subsidi tepat sasaran dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui www.subsiditepat.mypertamina.id.

"Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika,. Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024," terang Heppy dikutip dari laman resminya.

Jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu, agar memastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

?Bagi Masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,? imbau Heppy.

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah merampungkan pembangunan bendungan Temef untuk menjadi yang terbesar di Nusa Tenggara Timur (NTT) . Letak bendungan itu yang mencakup tiga desa pada dua kecamatan, yakni Desa Oenino dengan Desa Pane Utara, Kecamata Oenino, serta Desa Konbaki, Kecamatan Polen diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara panjang puncaknya mencapai 535 meter (m) dengan tinggi 54,35 m. Corporate Secretary Ermy Puspa Yunita mengatakan, Bendungan Temef memiliki luas genangan 297,78 hektare (ha). Maka dapat menampung air hingga 45,78 juta meter kubik (m3).

?Ketersediaan air menjadi kunci pembangunan di NTT yang mempunyai curah hujan lebih rendah dibandingkan daerah lain. Maka pembangunan bendungan diikuti pula oleh pembangunan jaringan irigasinya,? ujarnya di Jakarta.

Nantinya kata dia, Proyek Strategis Nasional (PSN) ini juga berfungsi sebagai pengendali banjir pada area hilir bendungan. Disebutkan, Bendungan Temef mampu mereduksi banjir di Kabupaten Malaka sebesar 15%.

Pembangunan Bendungan Temef, kata dia, memiliki keistimewaan dibandingkan bendungan lain. Pasalnya, Proyek Strategis Nasional (PSN) itu menjadi bendungan pertama yang menggunakan teknologi digital In Place Inclinometer (IPI) berupa aplikasi, sehingga memudahkan proses monitoring pekerjaan proyek.

?Proses cetak Riprap Beton pun dilakukan di lokasi proyek, proses ini sebagai solusi alternatif yang berdampak pada penghematan biaya dan quality control,? jelas Ermy. Ia melanjutkan, Bendungan Temef pun cukup unik karena memiliki motif dan gapura yang melambangkan persatuan dari beberapa desa lokal di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ia menjelaskan, motif air pada bendungan utama sebagai tempat penampungan air atau main dam menggunakan batu alam yang biasa disebut kefa. Batu itu hanya ada di sekitar Temef atau Kabupaten Kefa.

Tidak hanya fokus pada pembangunan, Waskita Karya turut melakukan sejumlah kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) guna mengoptimalkan social values dari pembangunan proyek bagi masyarakat di kawasan Desa Oenino yang terletak dekat Bendungan Temef. Kegiatan dimaksud meliputi pembangunan bak air, membangun fasilitas umum dan olahraga, dukungan pengecoran gereja, donor darah bersama RSUD Soe, pelepasan bibit ikan dan penanaman pohon kelapa serta sosialisasi malaria dan Medical Check Up bersama Puskesmas Oenino.

Sebagai informasi, pembangunan Bendungan Temef terbagi menjadi empat paket pekerjaan. Paket I dikerjakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT Waskita-Bangunnusa, lalu Paket IV digarap oleh KSO PT Waskita-Bahagia-Guntur.

Sedangkan Paket II dan III dikerjakan oleh KSO PT Nindya-Bina Nusa Lestari. Sementara total anggaran pembangunan Bendungan ini sebesar Rp2,7 triliun.

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi kembali mengalami penurunan harga mulai 1 Oktober 2024. PT Pertamina Patra Niaga menerangkan, penurunan ini berlaku untuk produk Pertamax (RON 92), Pertamax Green (RON 95), Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite dan juga Pertamina Dex.

Dikutip dari laman resmi MyPertamina, harga BBM Pertamax di wilayah DKI Jakarta mulai 1 Oktober 2024 turun menjadi Rp12.100 per liter dari sebelumnya Rp12.950 per liter atau turun harga Rp850.

Kemudian, Pertamax Green 95 kini dibanderol Rp12.700 per liter dari sebelumnya Rp13.650 per liter atau turun harga Rp950. Selanjutnya, Pertamax Turbo mulai 1 Oktober 2024 harganya menjadi Rp13.250 per liter, turun Rp1.220 dari Rp14.470 per liter sejak 2 September 2024.

Selain itu, BBM Dexlite sekarang dibanderol Rp12.700 atau turun Rp1.350 dari sebelumnya Rp14.050 per liter pada September 2024. Pertamina DEX juga turun harga Rp 1.400, dari Rp14.550 per liter pada September 2024 menjadi Rp13.150 per liter mulai 1 Oktober 2024.

Sebagaimana diketahui, Penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD).

Sementara itu, untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Tak hanya di Jakarta, penyesuaian harga BBM Pertamina non subsidi ini juga berlaku di seluruh daerah Indonesia.

Namun demikian, penting diketahui bahwa harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Daftar harga terbaru BBM Pertamina yang berlaku di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Selasa (1/10/2024):

Jakarta
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.100 per liter
Pertamax Turbo: Rp13.250 per liter
Dexlite: Rp12.700 per liter
Pertamina Dex: Rp13.150 per liter
Pertamax Green: Rp12.700 per liter

Aceh
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12,100
Pertamax Turbo: Rp13.250
Dexlite: Rp12.700
Pertamina Dex: Rp13.150

Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp11,100
Dexlite: Rp11.700

Sumatera Utara
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12,400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Sumatera Barat
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.650
Pertamax Turbo: Rp13.850
Dexlite: Rp13.250
Pertamina Dex: Rp13.750

Riau
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.650
Pertamax Turbo: Rp13.850
Dexlite: Rp13.250
Pertamina Dex: Rp13.750

Kepulauan Riau
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.650
Pertamax Turbo: Rp13.850
Dexlite: Rp13.250
Pertamina Dex: Rp13.750

Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp11.500
Pertamax Turbo: Rp12.500
Dexlite: Rp12.100
Pertamina Dex: Rp12.500

Jambi
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp14.900
Pertamina Dex: Rp13.450

Bengkulu
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.650
Pertamax Turbo: Rp13.850
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.750

Sumatera Selatan
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Bangka Belitung
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Lampung
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Banten
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.100
Pertamax Turbo Rp13.250
Pertamax Green 95: Rp12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150

Jawa Barat
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.100
Pertamax Turbo Rp13.250
Pertamax Green 95: Rp12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150

Jawa Tengah
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.100
Pertamax Turbo Rp13.250
Pertamax Green 95: Rp12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150

Yogyakarta
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.100
Pertamax Turbo Rp13.250
Pertamax Green 95: Rp12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150

Jawa Timur
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.100
Pertamax Turbo Rp13.250
Pertamax Green 95: Rp12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150

Bali
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.100
Pertamax Turbo Rp13.250
Pertamax Green 95: Rp12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150

Nusa Tenggara Barat
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.100
Pertamax Turbo Rp13.250
Pertamax Green 95: Rp12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150

Nusa Tenggara Timur
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.100
Pertamax Turbo Rp13.250
Pertamax Green 95: Rp12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150
Solar Non Subsidi: Rp12.600

Kalimantan Barat
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.250
Pertamax Turbo: Rp14.800
Dexlite: Rp14.400
Pertamina Dex: Rp14.900

Kalimantan Tengah
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.250
Pertamax Turbo: Rp14.800
Dexlite: Rp14.400
Pertamina Dex: Rp14.900

Kalimantan Selatan
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.650
Pertamax Turbo: Rp13.850
Dexlite: Rp13.250
Pertamina Dex: Rp13.750

Kalimantan Timur
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Kalimantan Utara
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.650
Pertamax Turbo: Rp13.850
Dexlite: Rp13.250
Pertamina Dex: Rp13.750

Sulawesi Utara
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Gorontalo
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Sulawesi Tengah
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Sulawesi Tenggara
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Sulawesi Selatan
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Sulawesi Barat
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Maluku
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.400
Dexlite Rp13.000

Maluku Utara
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.400
Dexlite Rp13.000

Papua
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp13.000
Dexlite Rp13.450

Papua Barat
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.400
Dexlite Rp13.000
Pertamina Dex Rp13.450

Papua Selatan
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.400
Dexlite Rp13.000

Papua Pegunungan
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.400
Dexlite Rp13.000

Papua Tengah
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.400
Dexlite Rp13.000

Papua Barat Daya
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.400
Dexlite Rp13.000
Pertamina Dex Rp13.450

JAKARTA - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) terus mengawal upaya pembatalan penerapan skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). SP PLN meminta anggota Komisi VII DPR periode 2024-2029 konsisten melanjutkan sikap Komisi VII periode 2019-2024 yang tegas menolak penerapan skema power wheeling dalam RUU EBET.

"Kami ucapkan selamat kepada anggota DPR periode 2024-2029 yang baru dilantik. Tidak lupa, kita juga ingatkan agar anggota DPR periode yang baru ini, khususnya Komisi VII, untuk tetap konsisten melanjutkan program kerja Komisi VII sebelumnya yang menolak skema Power Wheeling masuk dalam RUU EBET," ungkap Ketua Umum DPP SP PLN Abrar Ali dalam pernyataan sikapnya, Selasa (1/10/2024).

Abrar mengatakan, SP PLN berharap anggota Komisi VII DPR yang baru dapat memahami beban negara dan potensi kerugian masyarakat jika skema tersebut dijalankan. Karena itu, kata dia, SP PLN sangat mengapresiasi sikap Komisi VII periode 2019-2024 yang menolak skema power wheeling masuk dalam RUU EBET.

"Kita harapkan sikap bijak dan patrotik demikian dilanjutkan Komisi VII yang baru ini, khususnya dari Fraksi PKS, begitu juga dengan Fraksi PDIP untuk tetap konsisten membela rakyat sebagaimana sikap FPDIP ketika menerima audiensi DPP SP PLN," ungkap Abrar.

Penolakan SP PLN dan Komisi VII DPR periode 2019-2024 atas skema power wheeling dilandasi penilaian bahwa skema tersebut merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan, serta tidak sesuai dengan konstitusi. Untuk diketahui, melalui skema power wheeling, swasta diperbolehkan memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung, bahkan dengan menyewa jaringan transmisi PLN.

SP PLN beranggapan keadaan ini akan melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dampaknya, harga listrik akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Listrik yang merupakan kebutuhan penting dan strategis masyarakat, tegas Abrar, sesuai konstitusi haruslah dikuasai oleh negara.

Karena itu, lanjut Abrar, SP PLN bersedia memberi masukan kepada Komisi VII DPR yang baru dilantik terkait dampak skema power wheeling bagi negara dan masyarakat. SP PLN, tegas dia, konsisten mengawal agar skema power wheeling dihapuskan dalam RUU EBET.

"Sampai kapanpun SP PLN akan terus bersuara menolak power wheeling karena bertentangan dengan konstitusi yang ada. Dengan power wheeling, negara artinya lebih memihak swasta dan pemilik modal untuk memeproleh keuntungan, sementara rakyat akan membayar energi lebih mahal," tandasnya.

JAKARTA - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) menerima penghargaan sebagai Mitra Swasta Teraktif dalam Aksi Nyata Penyelamatan Pangan pada peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai bentuk apresiasi terhadap peran aktif IBCSD dalam mendukung upaya penyelamatan pangan di Indonesia.

Acara yang mengusung tema ?Stop Boros Pangan. Demi Kita. Demi Bumi? ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengurangan susut dan boros pangan sebagai bagian dari solusi untuk menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan.

?Terima kasih praktisi food loss and waste (FLW), foodbanks, asosiasi, organisasi Pemda, Bappenas, mengenai kesadaran menyangkut moral, moral pangan, karena masih banyak yang kelaparan. Leluhur kita menghargai pangan, dan didukung Food and Agriculture Organisation (FAO), bahwa menghargai pangan penting untuk kita dan bumi," ujar Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo.

"Ada pengusaha, ada penggiat, penerima manfaat, agar sama-sama kolaborasi di tahun pertama. Tahun kedua, butuh pengaturan yang lebih tegas, dengan membuat roadmap menangani FLW dan ini sudah ada. Mulai hari ini kita bergerak bersama menyelamatkan pangan, demi kita, demi bumi. Mengapa di Solo, karena kita mendukung pemerintah membuat regulasi bersama masyarakat untuk gerakan yang membumi," sambungnya.

Nyoto juga menyampaikan bahwa pada IDAFLW di Solo, Bapanas ingin mengajak masyarakat menjadikan gerakan Stop Boros Pangan menjadi gerakan kolaborasi yg membumi demi kita, demi bumi. Pemerintah akan mendukung dengan regulasi yg dibutuhkan. ?Menangani sisa dan susut pangan sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Terlebih nanti di tahun 2045 menurut roadmap Bappenas, tidak ada lagi sampah makanan di pembuangan akhir," tambahnya.

Menanggapi penghargaan ini, Indah Budiani, Direktur Eksekutif IBCSD, menyatakan, ?Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen kami untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor melalui perjanjian sukarela GRASP 2030 dalam menyelamatkan pangan dan mengurangi limbah di sepanjang rantai pasok. Kami percaya bahwa keberhasilan dalam menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan membutuhkan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan.?

Lebih lanjut, ia menambahkan, ?Melalui inisiatif seperti GRASP 2030, kami berupaya mengajak sektor bisnis, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menutup celah di rantai nilai pangan dan memastikan bahwa pangan yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara maksimal.?

Acara IDAFLW 2024 yang diadakan di Lapangan Mangkunegaran Pamedan, Kota Surakarta, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor bisnis, hingga masyarakat umum. Dalam acara tersebut, terdapat berbagai kegiatan edukatif dan interaktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan susut dan boros pangan.

Salah satu kegiatan yang menarik perhatian publik adalah pawai KarnaFun, di mana IBCSD turut serta dengan membawa atribut dan properti foto yang memuat pesan ?Konsumsi Lebih Bijak, Stop Boros Pangan?. Pesan ini merupakan bagian dari kampanye #StopBorosPangan, yang bertujuan mengajak masyarakat untuk lebih bijaksana dalam mengelola pangan demi keberlanjutan lingkungan.

Partisipasi IBCSD dalam pawai ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat dalam mewujudkan perubahan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Properti foto yang diusung oleh IBCSD berhasil menarik perhatian banyak peserta dan pengunjung pawai, menciptakan momen interaktif yang mendukung pesan kampanye.

Dengan adanya penghargaan sebagai Mitra Swasta Teraktif dalam Aksi Nyata Penyelamatan Pangan dan partisipasi dalam acara ini, IBCSD berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam inisiatif penyelamatan pangan di Indonesia, yang bertujuan mengurangi pemborosan pangan di kalangan masyarakat luas.

JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) turun langsung ke lapangan memberikan pendampingan intensif kepada petani guna mendukung peningkatan kualitas dan keberhasilan budidaya pertanian serta memperingati Hari Tani Nasional ke-64 Tahun 2024.

"Dalam memperingati Hari Tani Nasional, dan mendukung peningkatan kualitas petani, karyawan Pupuk Kaltim turun gunung memberikan pendampingan intensif kepada petani," ujar Direktur Utama Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo, Senin (30/9/2024).

Baca Juga: Kembangkan Pertanian Modern, Kementan Terjunkan Mahasiswa MSIB dan Alumni Polbangtan

Dia mengatakan lewat pendampingan dan proses transfer ilmu seputar inovasi pertanian, insan Pupuk Kaltim secara sukarela hadir di tengah petani menjadi mentor dalam keseharian mereka dalam mengolah dan memberdayakan lahan.

Pupuk Kaltim menggagas program bernama Employee Volunteering Initiation (Evolution) sebagai ruang untuk karyawan Pupuk Kaltim berkontribusi langsung dalam kegiatan bermasyarakat, salah satunya dengan memberdayakan petani.

"Yang terbaru, berangkat dari inti program MAKMUR dan Agrosolution, insan Pupuk Kaltim yang terlibat dalam Evolution menggelar sebuah inisiatif bernama Pertanian Kompos Terpadu untuk Babadan Inovatif dan Sejahtera (PKT BISA), yang dilaksanakan di Dusun Babadan Desa Kepuh Rejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, Jawa Timur," jelasnya.

Program itu berfokus pada pertanian berkelanjutan dengan tujuan memaksimalkan potensi agrikultur dan mendukung swasembada pangan serta nilai tambah dalam ekonomi sirkular. Bertemakan 'Berbagi Pengetahuan untuk Babadan Makmur, Terampil, dan Mutakhir (BERTABUR ILMU), PKT BISA mendorong kolaborasi antar-kelompok dalam pengelolaan pertanian ramah lingkungan, termasuk pemanfaatan kompos dan edukasi penggunaan mesin pertanian.

Menurut dia hasil inisiatif evolution telah membawa dampak positif yang signifikan pada lahan maupun tanaman di Dusun Babadan. Anggota kelompok tani telah memiliki gudang hasil olahan kompos, dan juga menggunakan pupuk organik.

Inovasi PKT BISA terbukti telah membantu produktivitas, sehingga dalam jangka panjang dapat membantu keberlangsungan lahan dan pertumbuhan ekonomi. "Kami selalu mendorong inisiatif karyawan yang sejalan dengan visi perusahaan dalam rangka mendorong peningkatan kompetensi petani," ucap Budi.

Menurutnya, salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam mendukung ketahanan pangan nasional adalah keberadaan petani. Petani memegang fungsi dan peranan yang sangat krusial dalam ekosistem pertanian Indonesia untuk bisa mencapai ketahanan pangan nasional.

"Untuk itulah, setiap tahunnya, Indonesia memperingati hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September, sebagai bentuk apresiasi terhadap profesi petani," ujarnya.

Baca Juga: 20 Jurusan S1 Pertanian Terbaik Versi Indonesian Agriculture and Forestry Institutional Subject Ranking 2025

Pupuk Kaltim sebagai produsen pupuk urea terbesar di Indonesia, turut mengapresiasi petani khususnya di peringatan Hari Tani Nasional Ke-64 tahun ini. "Momen ini pun sekaligus mempertegas komitmen Pupuk Kaltim untuk selalu mendukung pemberdayaan dan peningkatan produktivitas petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan Indonesia," ucapnya.

Dia menuturkan bahwa berbagai upaya, program dan aktivitas terkait peningkatan produktivitas petani telah dilakukan oleh Pupuk Kaltim sejak lama. Salah satunya, yang masih berjalan hingga saat ini adalah Program MAKMUR dan Agrosolution.

Lewat program ini, Pupuk Kaltim secara konsisten memberikan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dengan menciptakan ekosistem kemandirian yang kuat. Ia menyebutkan, per September 2024, kedua program tersebut telah berhasil merealisasikan 74.486 hektare lahan dengan jumlah petani yang tergabung 28.315 orang.

Menurut dia, pencapaian positif lewat Program MAKMUR dan Agrosolution menjadi bukti komitmen Pupuk Kaltim yang tidak hanya meningkatkan produktivitas sektor pertaniannya, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas petani secara langsung.

Lewat beragam kolaborasi, Pupuk Kaltim juga konsisten memberikan edukasi dan pendampingan terbaik bagi petani di banyak wilayah di Indonesia agar mereka bisa mengelola lahan pertanian dengan tepat sasaran sehingga bisa meningkatkan produktivitas pertanian yang dikelola.

"Bicara soal komitmen peningkatan produktivitas dan kualitas petani, tak hanya fokus pada kontribusi di level aksi korporasi, Pupuk Kaltim juga secara langsung melibatkan karyawannya untuk turun ke lapangan," katanya.

JAKARTA - PT Pegadaian menggelar program Challenge Agen Pegadaian bertajuk Tantangan 10, di mana para Agen Pegadaian ditantang untuk mencapai omzet Rp10 miliar dan meraih berbagai reward menarik.

Program ini sebagai refreshing untuk Agen Pegadaian Hebat di seluruh Indonesia yang sekaligus menjadi ajang racing (kompetisi) bagi para agen dalam upaya meningkatkan kinerja bisnis keagenan. Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan seremonial yang dilaksanakan di The Gade Tower, pada Selasa (24/9/2024).

Hadir pada kegiatan seremonial Direktur Jaringan, Operasional dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Elvi Rofiqotul Hidayah, Direktur TI & Digital PT Pegadaian Teguh Wahyono, serta Direktur Manajemen Risiko PT Pegadaian Udin Salahudin.


Direktur Jaringan, Operasional dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah mengungkapkan, selain menjadi ajang refreshment, tantangan khusus untuk para Agen Pegadaian Konvensional & Syariah tersebut dapat mengukur konsistensi agen dalam mencapai kontribusi terbaik.

?Selain menjadi refreshment, challenge ini merupakan upaya akselerasi kinerja bisnis Agen. Total jumlah 1.092 agen yang mengikuti challenge ini. Dari sini, kita bisa tahu bagaimana cara agen-agen hebat Pegadaian tersebut mencapai omzet, OSL dan peningkatan jumlah nasabah baru melalui jaringan agen. Pastinya harus dengan konsistensi dan semangat juang dalam memberikan kontribusi terbaiknya,? ujar Eka.

Hingga saat ini, pencapaian luar biasa telah diraih oleh para agen Pegadaian secara keseluruhan. Dengan total omzet yang mencapai 11,844 triliun rupiah dan Outstanding Loan sebesar Rp5,743 triliun, yang menunjukkan peran strategis para agen dalam mendukung bisnis dan perkembangan Pegadaian.

Pada kesempatan yang sama, Pegadaian juga memberikan apresiasi kepada 29 Agen Pemenang Tantangan 10 pada periode sebelumnya. Para agen yang berhasil mencapai omzet sebesar Rp10 miliar tersebut menerima reward wisata Yogyakarta pada 25 September 2024.

Program Challenge Agen masih berlangsung sampai dengan Desember 2024, bahkan para agen pemenang Tantangan 10 dapat melangkah ke tantangan berikutnya, yaitu Tantangan 20 dengan reward wisata ke Jepang, hingga Tantangan 30 dengan reward Umroh atau Saldo Tabungan Emas Pegadaian.

Sebelumnya Pegadaian juga telah menggelar Agen Pegadaian Awards 2023 sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi para agen hebat Pegadaian. Kegiatan digelar di Pullman Bali pada 29 Januari 2024 lalu. Mau jadi Agen Hebat Pegadaian?

Caranya mudah. Calon agen harus mempunyai toko/warung atau rumah yang dapat dijadikan tempat transaksi serta menyiapkan beberapa syarat administrasi untuk pendaftaran online melalui Aplikasi Agen Pegadaian yang dapat di-download melalui Playstore.

JAKARTA - Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Tata Niaga Impor memusnahkan temuan kosmetik impor ilegal sebanyak 940 item dengan total 415 ribu pcs. Jumlah kosmetik ilegal itu nilainya ditaksir tembus Rp11,4 miliar.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kosmetik ilegal tersebut tidak memiliki izin edar dari Pemerintah sehingga dikategorikan sebagai barang ilegal. Sehingga, barang-barang tersebut belum melewati pengujian terkait aspek keamanan jika dikonsumsi masyarakat.

"Jadi kalau tidak ada izin berbahaya sekali, dan kedua tentu merugikan negara dan merusak industri dalam negeri," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPOM Jakarta, Senin (30/9/2024).

Mendag menjelaskan, kosmetik impor ilegal tersebut nantinya akan segera dimusnahkan seluruhnya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sebab dianggap berbahaya karena tidak melewati standar uji klinis dari Pemerintah.

"Kita telah melakukan intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal di berbagai wilayah Indonesia sejak Juni sampai September 2024, tujuannya untuk menurunkan peredaran kosmetik ilegal," kata Zulas.

Zulhas menyebut, beberapa pintu masuk produk kosmetik ilegal tersebut diantaranya berada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTT, Sulawesi, dan Papua. "Memang banyak sekali keluhan dari pelaku usaha di kosmetik ini, mereka hampir kewalahan terhadap serbuan produk-produk yang datang tanpa izin dari BPOM," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan POM Taruna Ikrar menambahkan barang kosmetik ilegal tersebut ditemukan berdasarkan aduan dari masyarakat, yang dianggap mengganggu keberlangsungan industri di dalam negeri.

"Kosmetik adalah salah satu barang yang diawasi Badan POM selain obat dan makanan. Pengawasan Badan POM dilakukan sejak sebelum produk beredar, hingga selama produk beredar," kata Ikrar.

"Produk ilegal ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar, dan mengandung bahan dilarang dan berbahaya. Kami sudah melakukan pengecekan di Laboratorium," lanjutnya.

Adapun 415 ribu kosmetik ilegal yang ditemukan tersebut, disebutkan Ikrar, berasal dari China, Thailand, dan Malaysia. Adapun brand kosmetik ilegal yang ditemukan itu antara lain, Lamellia, Brilliant, dan Balai Meta.

"Kenapa kami perlu jelaskan ini, supaya masyarakat tahu, ini (produk) belum teregistrasi di Badan POM," tutupnya.

Sekedar informasi tambahan, sebelumnya Zulhas membentuk Satgas melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.

Satgas ini akan bekerja sama dengan sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Bea Cukai.

Tugas utama Satgas Tata Niaga Impor adalah melakukan audit dan investigasi terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran impor, termasuk manipulasi data, penghindaran pajak, dan pelanggaran standar mutu produk. Selain itu, Satgas juga akan memantau distribusi barang impor yang berpotensi merugikan produsen lokal.

JAKARTA - Aktivitas pabrik di China terus mengalami kontraksi selama lima bulan berturut-turut pada bulan September. Biro Statistik Nasional melaporkan Purchasing Managers? Index (PMI) China pada September 2024 adalah 49,8. Angka ini menunjukan industri manufaktur China masih di bawah level ekspansif atau 50.

Namun, angka tersebut lebih baik dibandingkan bulan lalu yang berada di level 49,1. Meski naik tipis, angka ini melampaui perkiraan median 49,5 dalam jajak pendapat Reuters. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima bulan.

Namun, jika dipadukan dengan survei Caixin sektor swasta yang suram dan PMI jasa yang lemah, data tersebut menunjukkan aktivitas pabrik dan konsumen Tiongkok tetap menjadi masalah bagi para pembuat kebijakan yang mengakui bahwa perekonomian menghadapi 'masalah baru' dan telah menyerukan stimulus yang lebih kuat.

Para ekonom mengatakan meskipun PMI menunjukkan beberapa titik terang untuk manufaktur, pertanyaan yang lebih besar sekarang adalah apakah pengumuman kebijakan besar minggu lalu, yang mencakup pelonggaran pembatasan properti di kota-kota terbesar di China, akan cukup untuk memulai pemulihan.

"Dari perspektif makro, kebijakan-kebijakan ini tidak begitu penting, karena kota-kota ini hanya menyumbang sebagian kecil dari pasar properti nasional," kata Zhiwei Zhang, kepala ekonom di Pinpoint Asset Management.

"Kebijakan utama untuk mengatasi tantangan makro tetaplah fiskal."tambahnya

Bank sentral dan regulator keuangan utama pada Minggu malam meluncurkan lebih banyak tindakan menyeluruh untuk membantu pasar perumahan, termasuk arahan bagi bank untuk menurunkan suku bunga hipotek untuk pinjaman rumah yang ada sebelum 31 Oktober.

Para analis memperkirakan stimulus dan paket obligasi baru senilai 2 triliun yuan (USD285,20 miliar) yang dilaporkan akan cukup untuk memberikan pertumbuhan sesuai target pertumbuhan China sekitar 5%, tetapi negara tersebut masih perlu mengatasi masalah permintaan yang lemah dan lingkungan perdagangan global yang semakin tidak bersahabat.

Tanda-tanda melemahnya konsumen terus-menerus terlihat jelas dalam pembacaan hari Senin dengan PMI jasa resmi turun ke 49,9 pada bulan September, menunjukkan kontraksi pertama sejak Desember tahun lalu. Sementara itu, PMI jasa Caixin menunjukkan aktivitas di sektor tersebut melambat. Zhao Qinghe, ahli statistik di NBS, mengatakan penurunan PMI jasa resmi disebabkan oleh berakhirnya puncak perjalanan liburan musim panas dan cuaca ekstrem seperti topan di beberapa wilayah.

Reuters melaporkan pada hari Kamis bahwa 1 triliun yuan yang akan dikumpulkan melalui obligasi khusus akan digunakan untuk meningkatkan subsidi untuk program penggantian barang konsumen dan untuk peningkatan peralatan bisnis. China juga bermaksud untuk mengumpulkan 1 triliun yuan lagi melalui penerbitan utang khusus yang terpisah untuk membantu pemerintah daerah mengatasi masalah utang. Para pejabat China mengatakan minggu lalu program tersebut telah mendongkrak penjualan mobil, peralatan rumah tangga, dan produk dekorasi rumah.

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS, menyatakan ketidakpuasan atas perumusan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang dinilai tidak mengakomodir masukan dari tenaga kerja.

Minimnya ruang keterlibatan pun sampai membuat Sudarto bersama perwakilan tenaga kerja lainnya memaksa hadir dalam public hearing yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beberapa waktu lalu, meskipun tidak mendapat undangan resmi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk desakan agar pemerintah mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak lain.

Baca Juga: Habiskan Rp223 Triliun, Kemenhub Bangun Jalur Kereta Sepanjang 1.731 Km Sejak 2015

Dalam forum public hearing yang didominasi oleh LSM yang mengatasnamakan kesehatan, Sudarto menekankan bahwa banyak aturan dalam PP 28/2024 maupun Rancangan Permenkes yang berdampak negatif bagi penghidupan ratusan ribu pekerja di industri hasil tembakau hingga makanan-minuman.

"Kami merasa hak-hak kami sebagai pekerja tidak terlindungi dengan baik. Seharusnya, pemerintah melindungi industri hasil tembakau yang menjadi sumber mata pencarian kami," ungkapnya dalam Forum Diskusi Advokasi Industri, baru-baru ini.

Forum diskusi yang diselenggarakan PP FSP RTMM-SPSI tersebut turut mengundang Kemenkes. Namun sayangnya, tidak ada satu pun perwakilan Kemenkes yang hadir. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kemenkes abai terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, proses pembahasan PP 28/2024 maupun Rancangan Permenkes tidak sejalan dengan tata cara perumusan kebijakan yang baik karena minimnya partisipasi bermakna.

Walau tidak pernah dilibatkan oleh Kemenkes, Sudarto menyampaikan bahwa para pekerja di bawah naungannya telah mengirimkan sekitar 20.000 masukan tertulis melalui situs resmi Kemenkes. Harapannya, masukan tersebut bisa diterima dan diakomodasi. Sayangnya, hingga saat ini, Sudarto menyebut bahwa Kemenkes belum menunjukkan transparansi dalam mengungkap informasi mengenai masukan yang diterima melalui situs PartisipasiSehat, yang sering mengalami kendala teknis hingga down saat menerima masukan dan penolakan yang membludak.

"Kami telah mengirimkan hampir 20 ribu masukan untuk menolak PP 28 dan aturan turunannya (RPMK), termasuk kemasan rokok polos tanpa merek. Kami berharap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bisa memberikan kejelasan terkait penolakan ini," tegasnya.

Baca Juga: Digoyang Banyak Demo, Jokowi Diyakini Tak Akan Lengser Paksa

Ia pun berharap Kementerian Kesehatan dapat berkoordinasi lebih baik dengan kementerian lainnya untuk menciptakan kebijakan yang seimbang. "Kami meminta Kemenkes menghapus aturan kemasan rokok polos tanpa merek dari RPMK dan meninjau ulang PP 28/2024," katanya.

Selain itu, Sudarto mendorong ruang dialog yang ia pandang akan membuka peluang bagi Kemenkes untuk mendengarkan aspirasi pekerja. Namun, jika langkah diplomasi tidak berhasil, Sudarto menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi para pekerja.

"Kami ingin mengambil jalur diplomasi terlebih dahulu, tetapi jika tidak dihiraukan, kami siap untuk bertindak lebih tegas. Kami akan turun ke jalan," tegasnya.

Lebih lanjut, Sudarto menilai bahwa polemik dalam PP 28/2024 dan RPMK menunjukkan kelalaian pemerintah dalam memperkirakan dampak ekonomi dari regulasi tersebut terhadap pekerja dan industri. Ia khawatir banyak buruh akan menjadi korban PH jika kebijakan ini diterapkan. Ia menekankan pentingnya memperhitungkan dampak kebijakan terhadap tenaga kerja dan sektor terkait.

Kekhawatiran Sudarto ini juga tercermin dari pernyataan Presiden Jokowi yang mengingatkan adanya ancaman badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2025.

Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Kamis (19/9/2024). Jokowi menyebut bahwa dampak ancaman ini bisa menyebabkan hilangnya 85 juta pekerjaan, di saat Indonesia sedang menyambut bonus demografi 2030 yang memerlukan banyak lapangan pekerjaan.

"Kita tahu 96 negara sudah menjadi pasiennya IMF, ini sebuah angka yang menurut saya sangat mengerikan. Oleh sebab itu, kita harus fokus dalam bekerja mengelola ekonomi kita," imbuhnya.