JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan produk domestik bruto (PDB) global dari negara-negara BRICS telah mengalahkan G7. Hal itu disampaikan dalam pidato sesi pleno pengelompokan ekonomi BRICS di Moskow, Rusia, Jumat (19/10).

Putin membandingkan perubahan dalam pangsa PDB global antara G7 dan BRICS. Dia mengatakan PDB G7 terus menyusut dari 1992 sebesar 45,5% menjadi 16,7% tahun ini.

"Sekarang aliansi kami memiliki 37,4% pangsa PDB global dan G7 29,3%. Kesenjangan semakin melebar. Itu akan terus meningkat dan tidak bisa dihindari," ujar Putin dikutip dari Anadolu Ajansi, Sabtu (19/10/2024).

Putin menegaskan BRICS memainkan peran penting dalam ekonomi global, tidak hanya hari ini tetapi peran tersebut akan terus meningkat di masa depan.

"Negara-negara yang membentuk asosiasi kami sebenarnya adalah pendorong pertumbuhan ekonomi global. Dan di BRICS-lah peningkatan utama dalam PDB global akan dihasilkan di masa mendatang," tegas Putin.

Dia menekankan bahwa kerja sama BRICS untuk mempercepat pertumbuhan sosio-ekonomi dan memastikan pembangunan berkelanjutan membawa hasil yang konkret, nyata dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Putin menegaskan PDB agregat aliansi BRICS lebih dari USD60 triliun, atau setara Rp9.000 triliun dan total pangsa pasar global melebihi indikator G7. Dalam beberapa dekade terakhir, kata dia, lebih dari 40% pertumbuhan PDB global dan seluruh dinamika ekonomi global telah diperhitungkan oleh negara-negara BRICS.

"Pada akhir tahun ini, tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata di BRICS diproyeksikan sebesar 4%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi di negara-negara G7 sebesar 1,7% dan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2%," ujarnya.

BRICS menyumbang sekitar seperempat dari ekspor barang global. Sementara, perusahaan-perusahaan dari negara-negara yang tergabung dalam asosiasi ini mendominasi banyak pasar-pasar utama, termasuk sumber-sumber energi, logam dan makanan. "Tanpa sumber-sumber ini pembangunan berkelanjutan tidak akan terjadi," tegas Presiden Putin.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat bicara soal anggaran kabinet gemuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Diketahui, kabinet Prabowo akan mempunyai sebanyak 46 kementerian.

"Nanti kita pelajari dulu ya," kata Sri Mulyani singkat kepada awak media usai menghadiri acara santap siang bersama terakhir bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Diketahui, Prabowo secara terang-terangan meminta Sri Mulyani kembali menjadi menteri keuangan di pemerintahan selanjutnya. Sri Mulyani juga telah dipanggil Prabowo di kediamannya Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Bahkan, telah mengikuti pembekalan di Hambalang, Jawa Barat.

Sri Mulyani pada saat dipanggil Prabowo mengaku telah melakukan diskusi cukup lama dan panjang termasuk soal prioritas-prioritas pemerintahan ke depan, khususnya masalah APBN. ?(Prabowo) sangat perhatian bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga membahas terkait dengan pengelolaan penerimaan negara, baik dari sisi pajak, cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), prioritas belanja negara, serta transfer dana ke daerah selama Prabowo menjabat sebagai Presiden.

"Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan dan keuangan negara untuk bisa mendukung program-program beliau," tambahnya.

Sri Mulyani akan didampingi 3 wakil menteri keuangan. Dua di antaranya merupakan wakil menteri saat ini, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono. Dua Wamenkeu ini dipastikan akan kembali masuk jajaran kabinet Presiden Prabowo. Ada sosok satu lagi yang menjadi wamenkeu dan akan mendampingi Sri Mulyani nantinya, yakni Anggito Abimanyu.

JAKARTA - Pemerintah Malaysia menegaskan kembali minatnya bergabung dengan aliansi BRICS bukan berarti anti dengan Barat. Deputi Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Liew Chin Tong mengatakan, partisipasi Malaysia dalam BRICS tidak akan mencakup perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara negara ini dengan anggota-anggota kelompok ekonomi tersebut.

Menurutnya FTA yang sudah ada antara Malaysia dan negara-negara di luar BRICS tidak akan terpengaruh, bahkan jika Malaysia diizinkan untuk bergabung dengan BRICS.

"Permohonan untuk bergabung dengan BRICS tidak berarti kami membuka pasar kami untuk semua orang dalam kerangka kerja BRICS," ujar dia dikutip dari The Edge Malaysia, Sabtu (19/10/2024).

"Oleh karena itu, kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap daya saing perusahaan-perusahaan kecil dan menengah kami, serta produk-produk kami, tidaklah relevan."

Sebagaimana diketahui, Malaysia pada Juli mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS sebuah organisasi antar pemerintah yang saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab sebagai upaya untuk mendiversifikasi dan memperkuat hubungan strategis dengan para anggotanya.

Liew menandaskan bahwa Malaysia secara aktif mencari dukungan dari anggota-anggota BRICS untuk bergabung dengan blok ekonomi ini, dengan menteri luar negeri secara resmi mengirimkan surat kepada sembilan negara BRICS.

Ia juga menegaskan sikap Malaysia terhadap kebijakan non-bloknya, menekankan bahwa BRICS bukanlah organisasi anti Barat seraya menambahkan bahwa banyak anggota BRICS yang menjalin hubungan baik dengan negara-negara Barat.

JAKARTA - Perbandingan utang antara negara adidaya seperti China dengan negara berkembang seperti Indonesia memiliki ukuran yang berbeda dengan konsekuensi yang beragam bagi masing-masing negara.

China, sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, memiliki total utang yang sangat besar. Namun, perlu diingat bahwa ukuran ekonomi China juga sangat besar sehingga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mereka relatif lebih terkendali dibandingkan Indonesia.

Utang China sebagian besar digunakan mendanai proyek-proyek infrastruktur besar-besaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara, utang Indonesia digunakan berbagai keperluan mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pembiayaan defisit anggaran.

Berdasarkan laporan State Administration of Foreign Exchange China pada akhir Maret 2024, utang luar negeri China mencapai RMB17,827 triliun atau setara Rp39.000 triliun. Terdiri dari utang jangka pendek dan jangka panjang. Utang jangka pendek mencapai RMB10007,4 miliar sedangkan utang jangka panjang mencapai RMB7819,7 miliar.

Utang China juga dibagi berdasarkan sektor institusional terdiri dari utang pemerintah pusat mencapai RMB830,6 miliar. Utang bank mencapai RMB7747,2 miliar. Utang sektor lainnya mencapai RMB6214,6 miliar. Pada 2023, rasio utang Pemerintah China terhadap PDB mencapai 83,60%, yang merupakan rekor tertinggi sejak 1997.

Pada 2022 utang Pemerintah China mencapai 77% dari PDB. Beberapa ahli khawatir bahwa utang China telah melonjak dengan kecepatan yang dapat menyebabkan krisis keuangan dan kemerosotan ekonomi.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, utang Indonesia mencapai sebesar Rp8.461,93 triliun per akhir Agustus 2024. Sesuai porsinya sebesar 88,07% atau Rp7.452,56 triliun utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan sebesar 11,93% atau Rp1.009,37 triliun berasal dari pinjaman. Pinjaman luar negeri itu terdiri dari bilateral sebesar Rp264,05 triliun, multilateral Rp578,76 triliun dan commercial banks sebesar Rp126,94 triliun.

JAKARTA - China dikabarkan menggalang dana hingga USD846 miliar atau setara Rp13.500 triliun dari obligasi pemerintah khusus jangka panjang selama tiga tahun sebagai bagian dari usaha untuk mendorong ekonomi yang tersendat-sendat.

Caixin melaporkan dana tersebut sebagian akan digunakan untuk membantu pemerintah daerah meringankan beban mereka dari utang luar negeri. Para investor dan analis telah berspekulasi mengenai berapa banyak yang akan dipinjam oleh China untuk mendanai paket stimulus fiskal. Menteri Keuangan Lan Fo'an mengisyaratkan adanya ruang bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan pinjaman pada hari Sabtu tanpa menyebutkan angka dolar yang dicari pasar.

Peningkatan belanja fiskal masih dipandang sebagai kunci untuk mempertahankan rebound yang dipicu oleh stimulus bank sentral di akhir September. Para trader bertaruh bahwa Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, badan legislatif tertinggi di China, akan menyetujui pendanaan anggaran tambahan pada pertemuannya akhir bulan ini.

Lan mengatakan akan ada upaya satu kali untuk mengganti utang tersembunyi pemerintah daerah, atau pinjaman di luar neraca keuangan oleh perusahaan-perusahaan yang mereka kendalikan. Program tersebut akan menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Langkah ini dapat menjadi kunci untuk menyelesaikan risiko-risiko yang berhubungan dengan kendaraan pembiayaan pemerintah daerah, yang diperkirakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) memiliki lebih dari 60 triliun yuan utang tahun lalu.

Pinjaman tersebut mahal untuk dilunasi dan menambah beban keuangan pemerintah daerah dalam menghadapi penurunan pemasukan dari penjualan tanah dan pajak.

JAKARTA - Diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Oktober 2024 menjadi sorotan. Pasalnya aturan asuransi kesehatan para mantan menteri itu dinilai hanya menjadi beban buat negara, lantaran pembiayannya diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Berikut ulasan beberapa pasal dalam Perpres Nomor 121 Tahun 2024 yang memanjakan mantan menteri:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3, menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Ketentuan serupa juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet.

Jaminan kesehatan yang juga diberikan kepada istri atau suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara dari para menteri yang purtnatugas ini dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Selanjutnya terkait dengan pembiayaan jaminan kesehatan mantan menteri diatur dalam Pasal 6 disebutkan bahwa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lalu, manfaat pemeliharaan kesehatan bakal dibayarkan pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan.

Aturan mengenai pembiayaan tersebut masuk dalam Pasal 6 yang berbunyi, ?(1) Premi jaminan pemerliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus.

Pasal 6 (2) berisikan, pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara?.

Dalam pasal 3 perpres tersebut juga diatur bahwa manfaat jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, perihal pelayanan kesehatan yang dimaksud berdasarkan usia atau masa jabatan diatur lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (3). Berikut bunyi Pasal 3 ayat (3), "Manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan/ atau masa bulan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan:

a. untuk menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, kepada menteri negara atau Sekretaris Kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 (dua) kali masa jabatan; atau

b. untuk menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, kepada menteri negara atau Sekretaris Kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup?.

Pada pasal 3 ayat 4 dalam Perpres juga mengatur, bahwa pemberian manfaat kesehatan dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam negeri.

Selain itu pada pasal 8 disebutkan juga dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, bagi janda/dudanya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Untuk kepesertaannya di atur dalam pasal 9, dimana ayat 1 menyebutkan peserta jaminan pemeliharaan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masingkementerian dan/atau Sekretariat Kabinet kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara.

Sementara itu pasal 11 menerangkan (1) ketentuan mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi menteri negara dan Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini berlaku bagi menteri negara dan Sekretaris Kabinet yang diangkat/ ditugaskan pada periode pemerintahan tahun 2O19 - 2024.

Seperti diketahui pemerintahan era Presiden Jokowi bakal berakhir pada 20 Oktober 2024 atau bersamaan dengan dilantiknya atau pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

JAKARTA - BRICS akan mengadakan konferensi tingkat tinggi (KTT) yang akan berlangsung pada 22 hingga 24 Oktober di Kazan, Rusia. Negara-negara anggota mereka diperkirakan akan melanjutkan diskusi mereka tentang penciptaan mata uang yang berpotensi didukung emas sebagai alternatif dolar AS.

Jika memang wacana itu berhasil direalisasikan, tentu ini menjadi pukulan berat bagi AS dan The Fed atau Federal Reserve System yang adalah bank sentral Amerika Serikat. Meski begitu, masih banyak ahli yang berspekulasi jika kondisi AS saat ini masih terlalu kuat.

Bahkan hingga saat ini AS tidak melakukan tindakan apapun terkait wacana yang akan dilakukan BRICS. Namun, jika Donald Trump terpilih pada pemilu kali ini, kemungkinan AS akan menindak tegas negara-negara yang akan melakukan dedolarisasi.

Dilansir dari Nasdaq, Sistem saat ini didominasi oleh dolar AS, yang mencakup sekitar 90 persen dari semua perdagangan mata uang. Inti dari situasi yang sedang berlangsung ini adalah perang dagang AS dengan China, serta sanksi AS terhadap China dan Rusia.

Masih terlalu dini untuk memprediksi kapan mata uang BRICS akan dirilis, tetapi ini saat yang tepat untuk melihat potensi mata uang BRICS dan kemungkinan implikasi-nya.

3 Efek BRICS yang Akan Dirasakan Amerika dan The Fed

1. Penurunan Nilai Dolar AS
Selama beberapa dekade, dolar AS telah menikmati dominasi yang tak tertandingi sebagai mata uang cadangan terkemuka di dunia. Menurut Federal Reserve AS, antara tahun 1999 dan 2019, dolar digunakan dalam 96 persen penagihan perdagangan internasional di Amerika, 74 persen di kawasan Asia-Pasifik, dan 79 persen di seluruh dunia.

Dampak potensial mata uang BRICS baru terhadap dolar AS masih belum pasti, dengan para ahli memperdebatkan potensinya untuk menentang dominasi dolar.

Namun, jika mata uang BRICS baru tersebut stabil terhadap dolar, hal itu dapat melemahkan kekuatan sanksi AS, yang menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam nilai dolar.

2. Krisis Ekonomi bagi AS

Penurunan nilai mata uang dolar AS ini kemungkinan besar akan dapat menyebabkan krisis ekonomi yang memengaruhi rumah tangga Amerika. Selain itu, mata uang baru BRICS ini dapat mempercepat tren menuju dedolarisasi.

Meskipun tidak jelas apakah mata uang BRICS yang baru akan menginspirasi terciptanya alternatif dolar AS lainnya, kemungkinan untuk menentang dominasi dolar sebagai mata uang cadangan tetap ada.

Karena negara-negara terus mendiversifikasi kepemilikan cadangan mereka, dolar AS dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat dari mata uang negara berkembang, yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di pasar global.

3. Persaingan Ekonomi Semakin Ketat

Meskipun belum dapat dipastikan apakah pembentukan mata uang cadangan BRICS akan terwujud, kemunculannya akan menimbulkan implikasi signifikan bagi ekonomi global dan berpotensi menentang dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan utama.

Perkembangan ini akan menghadirkan peluang investasi yang unik, sekaligus menimbulkan risiko bagi investasi yang ada karena perubahan lanskap yang mengubah kebijakan moneter dan memperburuk ketegangan geopolitik.

Karena alasan tersebut, investor harus memantau dengan saksama perkembangan mata uang BRICS yang mungkin terbentuk. Dan, jika blok tersebut akhirnya menciptakannya, penting untuk memperhatikan dampak mata uang tersebut terhadap ekonomi anggota BRICS dan pasar global yang lebih luas.

Namun, sebuah studi terkini oleh Pusat GeoEkonomi Atlantic Council yang dirilis pada Juni 2024 menunjukkan bahwa dolar AS masih jauh dari tergeser sebagai mata uang cadangan utama dunia.

"Dollar Dominance Monitor milik kelompok tersebut mengatakan bahwa dolar terus mendominasi kepemilikan cadangan mata uang asing, penagihan perdagangan, dan transaksi mata uang secara global dan perannya sebagai mata uang cadangan global utama aman dalam jangka pendek dan menengah," lapor Reuters.

Pada akhirnya, dampak mata uang BRICS baru terhadap dolar AS akan bergantung pada pengadopsiannya, persepsi stabilitas-nya, dan sejauh mana mata uang tersebut dapat menawarkan alternatif yang layak terhadap hegemoni dolar yang sudah berlangsung lama.

JAKARTA - Peran BRICS secara global kian meningkat, terlebih dengan semakin banyaknya negara-negara dari seluruh belahan dunia yang ingin bergabung di dalamnya. Penguasaan negara-negara BRICS atas berbagai sumber daya, termasuk cadangan minyak dan mineral penting juga mendominasi secara global.

"Peran BRICS sedang meningkat, dengan kekuatan ekonominya yang tumbuh pesat. Banyak negara di belahan bumi selatan ingin bergabung dengan BRICS," ungkap Kepala Eksekutif Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF) Kirill Dmitriev seperti dilansir agensi berita TASS, Jumat (18/10/2024).

Dmitriev mengatakan, populasi negara-negara BRICS saat ini melebihi 3 miliar orang, atau setara dengan 40% dari populasi global. Negara-negara BRICS juga menguasai 44% dari seluruh cadangan minyak global yang terbukti, 80% dari masing-masing logam tanah jarang dan aluminium, 72% titanium, 50% gandum, dan 55% produksi padi. "Hal ini berarti BRICS memainkan peran penting di pasar pangan dan keamanan sumber daya dunia," tegasnya.

Dia menambahkan,dari sudut pandang produk domestik bruto (PDB) dalam hal paritas daya beli, negara-negara BRICS sudah menyumbang 36% dari PDB global. Dmitriev menambahkan, pangsa negara-negara BRICS diperkirakan bakal melebihi 50% dari PDB global dalam hal paritas daya beli (PPP) di masa mendatang.

"Dalam sepuluh tahun terakhir (2014-2023) pertumbuhan PDB riil negara-negara BRICS hampir 2,5 kali lebih tinggi daripada di UE dan G7, dan sekitar 1,5 kali lebih tinggi daripada rata-rata (pertumbuhan) global. Kami percaya bahwa PDB negara-negara BRICS dapat melampaui 50% dari PDB global (dalam hal paritas daya beli) di masa mendatang," katanya.

Perdagangan antara negara-negara anggota BRICS pun meningkat dengan pesat, mencapai hampir USD700 miliar atau sekitar Rp10.850 triliun (kurs Rp15.500 per USD) pada tahun 2024. Sementara pertumbuhan tahunan perdagangan global mencapai 3% selama dekade terakhir, perdagangan antara anggota BRICS tercatat tumbuh sebesar 10,7% per tahun.

Kepala Kamar Dagang dan Industri Rusia (CCI) Sergey Katyrin menambahkan, semua mitra dalam BRICS terus berupaya untuk bekerja sama membangun dan memperdalam kontak bisnis dan mencari pendorong pertumbuhan ekonomi baru. "Secara umum, berdasarkan pengalaman kegiatan Dewan Bisnis, kami melihat keinginan semua mitra kami untuk bekerja sama membangun dan memperdalam kontak bisnis dalam kerangka BRICS dan mencari pendorong pertumbuhan ekonomi baru," kata Katyrin di Forum Bisnis BRICS.

Menurut dia, dialog yang produktif terus berlanjut sepanjang tahun di semua bidang kegiatan Dewan Bisnis. "Portofolio kami saat ini terdiri dari sekitar 40 rekomendasi untuk semua bidang utama kegiatan Dewan Bisnis. Tampaknya ini merupakan respons yang baik terhadap tren ketegangan geopolitik dan turbulensi di pasar global yang kami buktikan saat ini," tambahnya.

JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat membeberkan, setidaknya ada 6 alasan kenapa memberikan jaminan kesehatan bagi mantan menteri dan keluarganya, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) harus dibatalkan.

Menurutnya, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024, tidak adil dan harus dibatalkan. Kebijakan ini terang Achamd, mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran, menambah beban pada APBN, melanggar prinsip keadilan sosial, serta berisiko terhadap transparansi dan akuntabilitas.

"Di saat masyarakat luas menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan elit politik. Kebijakan ini sebaiknya ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara lebih adil dan efisien," paparnya di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Berikut 6 alasan kenapa memberikan jaminan kesehatan bagi mantan menteri harus dibatalkan:

1. Ketidakadilan dalam Alokasi Anggaran

Salah satu argumen utama melawan kebijakan ini adalah ketidakadilan dalam alokasi anggaran. Para menteri adalah bagian dari kelompok elit yang selama masa jabatannya telah menerima berbagai tunjangan dan fasilitas negara, termasuk asuransi kesehatan yang baik.

Sementara itu, mayoritas masyarakat Indonesia, terutama golongan menengah ke bawah, seringkali kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak.

"Menetapkan kebijakan yang mengalokasikan sumber daya negara untuk mantan pejabat yang sudah berada dalam posisi ekonomi yang kuat, ketika banyak rakyat yang membutuhkan perhatian kesehatan dasar, adalah kebijakan yang tidak seimbang," paparnya.

Menurutnya, Pemerintah harus mengutamakan alokasi anggaran untuk kebutuhan mendesak masyarakat yang lebih luas, seperti meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil, memperluas cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), atau mengurangi angka kematian ibu dan anak.

Mengalihkan sumber daya publik yang terbatas untuk mantan pejabat menciptakan jurang ketimpangan antara masyarakat dan elit yang justru seharusnya bertanggung jawab atas pelayanan publik yang lebih adil.

2. Beban Berlebihan pada APBN

Ia juga menyoroti, saat kondisi ekonomi yang rentan, di mana anggaran negara sudah terbebani oleh berbagai program sosial dan infrastruktur, menambahkan beban baru seperti jaminan kesehatan bagi mantan menteri sangat tidak bijaksana.

"APBN sudah menghadapi tantangan besar dalam mendanai berbagai program publik, termasuk subsidi energi, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk masyarakat luas," ungkapnua.

Meningkatkan belanja negara melalui program-program seperti ini hanya akan memperburuk defisit anggaran dan memperbesar beban utang publik. Dalam jangka panjang, pembengkakan utang yang berkelanjutan akibat pengeluaran yang tidak esensial ini dapat menempatkan ekonomi Indonesia dalam risiko lebih besar, dengan implikasi bahwa generasi mendatang yang akan menanggung beban utang tersebut.

3. Pengabaian Prinsip Keadilan Sosial

Dalam konteks kebijakan publik, keadilan sosial adalah prinsip fundamental yang seharusnya dijunjung tinggi. Kebijakan yang memberikan jaminan kesehatan gratis kepada mantan menteri dan keluarganya melanggar prinsip ini karena memberikan keuntungan yang tidak adil kepada kelompok yang sudah sangat diuntungkan selama masa jabatan mereka. Mantan menteri, dengan penghasilan dan tunjangan tinggi selama mereka bertugas, sangat mungkin memiliki kemampuan finansial untuk membiayai sendiri kebutuhan kesehatan mereka tanpa harus bergantung pada APBN.

Sebaliknya, jutaan masyarakat miskin di Indonesia harus berjuang mengakses layanan kesehatan yang memadai. Ketimpangan ini semakin nyata jika kita melihat bahwa banyak warga Indonesia yang belum tercover oleh BPJS atau layanan kesehatan serupa.

"Ketika masyarakat umum harus membayar biaya perawatan atau bahkan menunggak pembayaran BPJS, para mantan pejabat menerima layanan kesehatan gratis yang dibiayai oleh negara. Ini menciptakan kesan bahwa kebijakan tersebut hanya menguntungkan segelintir elit, sementara mayoritas warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar," jelasnya.

4. Potensi Penyalahgunaan dan Transparansi

Kebijakan ini juga rawan terhadap potensi penyalahgunaan. Sistem jaminan kesehatan yang didanai oleh APBN untuk mantan menteri harus diatur dengan ketat agar tidak terjadi ekses penggunaan. Namun, berdasarkan sejarah kebijakan serupa, seringkali pengawasan atas penggunaan dana publik tidak berjalan dengan efektif.

Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, ada risiko bahwa mantan pejabat atau keluarga mereka dapat menyalahgunakan fasilitas kesehatan ini di luar kebutuhan medis yang wajar, yang tentunya akan meningkatkan beban APBN.

Transparansi menjadi kunci dalam mengelola dana publik, namun implementasi kebijakan ini berpotensi menambah lapisan kompleksitas dalam pengawasan anggaran kesehatan. Masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi mengenai bagaimana dana tersebut digunakan, siapa yang mendapatkan manfaatnya, dan bagaimana kebijakan ini dievaluasi secara berkala.

Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, kebijakan ini bisa menjadi beban yang terus menggerogoti keuangan negara tanpa memberikan manfaat yang signifikan.

5. Prioritas Anggaran yang Salah

Penerapan kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki prioritas anggaran yang salah arah. Di saat banyak program publik yang lebih penting membutuhkan pendanaan, seperti perbaikan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pemerintah justru memilih untuk menghabiskan anggaran pada kelompok kecil elit politik. Padahal, mantan menteri yang berada pada posisi finansial yang kuat seharusnya mampu mengelola kebutuhan kesehatan mereka secara pribadi.

Kebijakan ini menunjukkan kurangnya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara lebih luas. Pengalokasian anggaran negara harus didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan prioritas yang jelas. Dalam hal ini, jaminan kesehatan untuk mantan pejabat tinggi jelas bukanlah prioritas yang seharusnya mendapat perhatian di tengah kondisi sosial-ekonomi yang menantang.

6. Dampak Terhadap Kepercayaan Publik

Kebijakan ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di saat masyarakat luas dihadapkan pada tantangan ekonomi dan sulitnya mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, melihat mantan pejabat yang mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari negara bisa memicu ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Rasa ketidakadilan ini dapat memicu frustrasi publik dan memperburuk hubungan antara rakyat dan pemerintah.

Kepercayaan publik adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Ketika kebijakan publik mencerminkan kesenjangan yang nyata antara elit dan masyarakat umum, pemerintah berisiko kehilangan legitimasi di mata rakyatnya.

"Untuk membangun kepercayaan yang lebih baik, pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya segelintir elit," tegasnya.

JAKARTA - Jaminan kesehatanmantan menteri dan keluarganya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN , menurut Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menerangkan, harus ditentang. Alasannya karena kebijakan ini mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran negara.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengutarakan, selain ketidakadilan, aturan tersebut juga melanggar prinsip kesetaraan, beban APBN, serta keadilan sosial dalam penggunaan sumber daya publik.

"Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang memberikan jaminan kesehatan bagi mantan menteri dan keluarganya menggunakan APBN adalah kebijakan yang tidak adil, tidak tepat dan harus dibatalkan," ungkap Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran, menambah beban pada APBN, melanggar prinsip keadilan sosial, serta berisiko terhadap transparansi dan akuntabilitas.

"Di saat masyarakat luas menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan elit politik. Kebijakan ini sebaiknya ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara lebih adil dan efisien," paparnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi menteri negara yang telah berakhir masa tugasnya atau purna tugas.

Aturan tersebut diatur pada peraturan presiden (Perpres) nomor 121 tahun 2024 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas menteri negara. Aturan tersebut ditetapkan pada Selasa (15/10/2024).

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan," bunyi Pasal 1 ayat 1 aturan tersebut.

Pemeliharaan jaminan kesehatan juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet.

Jaminan pemeliharaan kesehatan juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara. Jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

"Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi media berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 3 ayat 2 pada aturan tersebut.

Penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan dilakukan oleh penyelenggara program jaminan pemeliharaan kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat tertentu.

Premi jaminan pemeliharaan kesehatan dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bersumber dari APBN melalui bagian anggaran kementerian sekretariat negara.

Jaminan pemeliharaan kesehatan tidak diberikan kepada menteri negara yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lalu, menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

JAKARTA - BRICS Pay adalah sistem pembayaran independen yang bertujuan memfasilitasi transaksi lintas batas antar negara-negara anggota yang awalnya hanya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan hingga meluas hingga Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab.

BRICS Pay pada awal pengembangan hanya ditujukan untuk negara-negara anggota blok ekonomi BRICS, namun saat ini berkembang ke negara lain. .

Platform ini juga dirancang untuk mengurangi biaya dan kompleksitas pembayaran internasional, sekaligus menyediakan cara yang aman dan andal untuk membayar barang dan jasa. BRICS Pay memanfaatkan kombinasi sistem pembayaran tradisional dan teknologi baru seperti mata uang digital bank sentral (CBDC), keuangan terdesentralisasi, dan aset tokenisasi (uang aman).

BRICS Pay merupakan perluasan opsi pembayaran bagi perusahaan dan warga negara peserta, serta bagi seluruh dunia dan semua solusi pembayaran yang ada atau yang sedang berkembang.

Kapan BRICS Pay Diluncurkan?

BRICS Pay menjadi salah satu yang didorong Rusia untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota, saat menggelar KTT BRICS di Kazan akhir bulan ini.

Sistem pembayaran alternatif dalam mata uang BRICS yang akan mencakup sistem pesan baru dan jaringan bank komersial nasional yang terhubung satu sama lain melalui bank sentral BRICS. Hal ini akan menghilangkan kebutuhan untuk menukar mata uang lokal melalui dolar AS.

Sistem ini diyakini kebal terhadap tekanan eksternal dan akan menggunakan teknologi blockchain untuk menyimpan dan mentransfer token digital, yang didukung oleh mata uang nasional, untuk membuatnya lebih aman dan mengurangi biaya transaksi.

Tujuannya adalah untuk menjaga arus perdagangan antar negara anggota BRICS berjalan lancar, bahkan jika satu atau lebih anggota ditolak akses ke sistem keuangan internasional.

Sebelumnya Menteri Keuangan Afrika Selatan sempat menerangkan, bahwa BRICS Pay tidak bermaksud untuk menggantikan sistem pembayaran internasional termasuk SWIFT. Tapi melainkan mempertimbangkan untuk menciptakan sistem yang akan memperkuat perdagangan dalam mata uang lokal.

De-dolarisasi adalah prioritas khusus bagi Rusia, yang ekonominya telah lumpuh oleh sanksi yang dijatuhkan oleh Barat atas invasinya ke Ukraina dan dilarang dari SWIFT.

"Ini bukan alternatif untuk SWIFT," kata Enoch Godongwana, yang menjamu sesama menteri keuangan BRICS di KTT Johannesburg pada akhir 2023 lalu.

"Ini adalah sistem pembayaran yang memfasilitasi pendalaman penggunaan mata uang lokal," bebernya.

Tahun ini menjadi tahun pertama setelah perluasan BRICS, dan KTT pasca-ekspansi pertama akan diadakan di Kazan, Rusia, dari 22 hingga 24 Oktober. Bersamaan dengan KTT, sistem pembayaran baru BRICS Pay telah menarik perhatian, menyoroti penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara BRICS.

Rusia, yang mengetuai kelompok BRICS tahun ini, telah meminta mitranya untuk menciptakan alternatif Dana Moneter Internasional (IMF) untuk melawan tekanan politik dari negara-negara Barat menjelang KTT BRICS akhir bulan ini, menurut Reuters.

Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov yang menjadi tuan rumah pertemuan para petinggi BRICS, mengatakan sistem keuangan global dikendalikan oleh negara-negara Barat. Ia menekankan, BRICS yang mewakili 37% ekonomi global, perlu menciptakan alternatif.

Sistem Pembayaran Baru

Menurut situs web resmi, BRICS Pay digambarkan sebagai "landasan potensial untuk pembayaran bagi negara-negara berdaulat dan makmur."

Para analis China mengatakan bahwa inisiatif ini akan memberi negara-negara BRICS opsi pembayaran yang diperluas untuk menyelesaikan barang dan jasa, yang semakin memperkuat hubungan ekonomi mereka.

Selain itu, pendekatan ini dapat membantu mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada dolar AS, menyeimbangkan dominasi dolar, mendorong diversifikasi keuangan, dan meningkatkan otonomi ekonomi di antara anggota BRICS dan seterusnya, unngkap para ahli memberikan catatan.

Negara-negara BRICS telah secara aktif mengembangkan sistem pembayaran internasional baru. Menurut outlet media Rusia RT, mengutip wawancara baru-baru ini dengan Siluanov, mengungkapkan bahwa "infrastruktur pembayaran lintas batas baru akan didasarkan pada teknologi canggih dan akan memungkinkan transaksi perdagangan luar negeri yang lebih cepat dan lebih murah tanpa campur tangan eksternal."

BRICS Pay adalah sistem pesan pembayaran independen yang terdesentralisasi yang sedang dikembangkan oleh negara-negara anggota BRICS, sebanding dengan SWIFT Eropa.

Selama Forum Bisnis BRICS di Pusat Perdagangan Internasional di Moskow, pengguna dapat berpartisipasi dalam pengujian teknologi ritel BRICS Pay, menurut situs web resmi BRICS Pay.

BRICS Pay telah dikembangkan selama beberapa tahun. Pada awal 2019, negara-negara BRICS telah bekerja untuk membangun sistem pembayaran terpadu sebagai bagian dari platform pembayaran ritel dan pengiriman uang untuk negara-negara anggota, menurut laporan media.

Setahun kemudian, Deklarasi Moskow KTT BRICS ke-12, yang dirilis pada 17 November 2020, memuji pekerjaan berkelanjutan pada kerja sama sistem pembayaran nasional. Khususnya pada pembentukan Satuan Tugas Pembayaran BRICS dan menantikan kemajuan lebih lanjut di jalur ini, seperti dilaporkan Kantor Berita Xinhua.

Para ahli mencatat bahwa sistem pembayaran baru - BRICS Pay - muncul pada saat negara-negara, terutama negara-negara berkembang, berusaha untuk melindungi kedaulatan ekonomi mereka dengan lebih baik sambil berusaha memperluas kerja sama.

"Sebagai sekelompok negara pasar berkembang, pentingnya meluncurkan sistem pembayaran semacam itu untuk BRICS. Terbukti ... ini membawa implikasi praktis untuk menjaga kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang dan memperluas kerja sama ekonomi dan perdagangan," kata Song Wei, seorang profesor di Sekolah Hubungan Internasional dan Diplomasi di Beijing Foreign Studies University, seperti dilansir Global Times.

Negara-negara BRICS saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi paling signifikan di dunia. Rusia mengambil alih kepresidenan bergilir BRICS untuk tahun 2024 pada 1 Januari tahun ini. Pada hari yang sama, Arab Saudi, Mesir, UEA, Iran, dan Ethiopia secara resmi bergabung sebagai anggota BRICS, menggandakan jumlah negara anggota dari lima menjadi 10.

Song mengatakan, bahwa sistem pembayaran baru ini dapat memperdalam kolaborasi ekonomi di antara negara-negara BRICS, mempromosikan kemitraan perdagangan dan investasi, memungkinkan negara-negara ini memanfaatkan pengaruh ekonomi mereka untuk mendorong pemulihan ekonomi global.

"Selain itu, sistem ini dapat berfungsi sebagai percontohan untuk kerja sama multilateral, termasuk Belt and Road Initiative (BRI)," kata Song.

Karena BRI terus merangkul pembangunan yang fokus pada pendalaman kerja sama ekonomi, akan ada harapan untuk menemukan kebutuhan dalam mengeksplorasi cara untuk memfasilitasi penyelesaian investasi terkait perdagangan, ungkapnya.

JAKARTA - BRICS Pay siap diluncurkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2024 di Kazan, Rusia pada Oktober 2024 sebagai upaya menggeser pengaruh dolar AS dari kancah global.

Aliansi BRICS dengan tegas menganut dedolarisasi selama beberapa tahun terakhir. Dengan inisiatif mengurangi ketergantungan terhadap dolar As, peluncuran BRICS Pay tahun ini menjadi langkah penting di tengah perubahan ekonomi AS yang monumental.

Puluncuran BRICS Pay diadopsi dari sistem pembayaran berbasis blockchain untuk menantang SWIFT Barat. Kehadriannya dapat memberikan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada keuangan global.

Melansir CNN Business, ada banyak manfaat potensial bagi perekonomian di mana BRICS dapat memainkan peran penting di dalamnya;

1. Efisiensi Biaya

BRICS Pay dapat secara signifikan mengurangi biaya perdagangan antara negara-negara ini dengan menghindari biaya konversi mata uang dan menurunkan biaya transaksi. Kecepatan dan kenyamanan: Transaksi akan lebih cepat dan mudah, karena tidak perlu perantara.

2. Ketahanan Ekonomi

Dengan mengurangi ketergantungan pada dolar AS, negara-negara BRICS dapat mengurangi kerentanan mereka terhadap kebijakan ekonomi AS dan pergeseran pasar.

3. Memperkuat Kolaborasi

Sistem pembayaran yang lebih baik dapat meningkatkan perdagangan dan investasi di dalam blok BRICS, memperkuat hubungan ekonomi dan pertumbuhan bersama.

4. Inklusi Keuangan

BRICS Pay dapat membantu lebih banyak orang mengakses layanan keuangan, terutama di daerah-daerah di mana perbankan tradisional masih langka.

Perbandingan dengan SWIFT

SWIFT hingga saat ini menjadi salah satu metode pembayaran lintas batas yang dominasinya beum tergantikan.
Menurut The Economist, SWIFT menggunakan enkripsi data untuk keamanan dan menyediakan visibilitas bagi bank sehingga mereka dapat melacak pembayaran secara realtime dan menyelesaikan masalah secara efisien.

Bagi perusahaan yang memerlukan pengelolaan penggajian internasional, infrastruktur telah tersedia melalui SWIFT. Mereka dapat dengan mudah melacak transfer pembayaran dan dapat melakukan pembayaran ke sejumlah pihak di seluruh dunia, berkat jangkauan jaringan SWIFT.

SWIFT juga menggunakan sistem pengiriman pesan standar untuk mengirim perintah pembayaran, yang membantu memastikan keakuratan. Sistem dapat mengirimkan pesan menggunakan kode untuk berbagai tindakan termasuk transaksi keamanan dan transaksi perdagangan.